Xcloud.id

Produk: UMKM

  • OVO menyalurkan pendanaan Rp6 triliun bagi 445 ribu UMKM hingga 2025

    OVO menyalurkan pendanaan Rp6 triliun bagi 445 ribu UMKM hingga 2025

    Pendanaan tersebut juga diberikan kepada mitra pengemudi yang tergabung dalam ekosistem Grab melalui layanan GrabModal.

    Jakarta (ANTARA) – Platform pembayaran digital PT Visionet Internasional (OVO) mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal melalui penyaluran Rp6 triliun pendanaan OVO Finansial kepada 445 ribu mitra UMKM hingga 2025.

    Chief Operating Officer (COO) OVO Eddie Martono menyatakan, pendanaan tersebut juga diberikan kepada mitra pengemudi yang tergabung dalam ekosistem Grab melalui layanan GrabModal.

    “Ketika kita bicara soal inklusi finansial, itu tidak semata-mata (tentang) metode pembayaran ataupun transfer, tapi bagaimana kami bisa membantu underserved segment (segmen yang kurang terlayani) ketika kita bicara terkait pendanaan, yakni pengembangan UMKM,” ujarnya dalam Catatan Akhir Tahun OVO 2025, di Jakarta, Rabu.

    Ia menuturkan bahwa penyediaan akses pendanaan tersebut bertujuan untuk membantu pelaku usaha menjaga arus kas dan meningkatkan kapasitas operasional di tengah kompetisi pasar.

    Selain akses permodalan, Eddi mengatakan pihaknya juga mendukung pengembangan UMKM melalui fitur Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) OVO yang dapat memfasilitasi para pelaku usaha untuk masuk dalam ekosistem keuangan digital.

    Dia mengungkapkan, sepanjang 2025 adopsi QRIS OVO tumbuh sebesar 61 persen, sejalan dengan kenaikan nilai transaksi UMKM yang mencapai lebih dari 35 persen pada 700 ribu pelaku usaha.

    Pihaknya kini telah memfasilitasi lebih dari 3 juta merchant QRIS yang tersebar di lebih dari 800 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia, hingga ke berbagai wilayah pelosok, seperti Merauke (Papua), Takalar (Sulawesi Selatan), dan Kolaka Timur (Sulawesi Tenggara).

    Eddie menyatakan, hampir 50 persen dari total UMKM yang difasilitasi oleh pihaknya dikelola oleh perempuan.

    Ia menyampaikan, Deli Serdang (Sumatera Utara), Cianjur (Jawa Barat), dan Pekanbaru (Riau) tercatat sebagai wilayah dengan jumlah UMKM perempuan terbanyak.

    Sementara itu, pertumbuhan tertinggi UMKM perempuan sepanjang 2025 terjadi di provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

    “Tahun ini semakin menegaskan peran OVO dalam memperluas akses layanan keuangan digital yang inklusif, praktis, dan tentunya aman,” kata Eddie Martono.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • SKK Migas membahas percepatan perizinan untuk tingkatkan produksi

    SKK Migas membahas percepatan perizinan untuk tingkatkan produksi

    Percepatan perizinan sangat menentukan, karena keterlambatan administrasi bisa menggeser jadwal pengeboran dan waktu onstream proyek strategis.

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto menyampaikan Rapat Koordinasi Dukungan Bisnis (Rakor Dukbis) SKK Migas 2025 membahas dua fokus utama, yakni percepatan perizinan dan penguatan rantai suplai untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi (migas) nasional.

    “Percepatan perizinan sangat menentukan, karena keterlambatan administrasi bisa menggeser jadwal pengeboran dan waktu onstream proyek strategis,” kata Djoko Siswanto dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Untuk menjawab tantangan pengadaan, SKK Migas mengoptimalkan sistem Centralized Integrated Vendor Database (CIVD) yang memusatkan data kualifikasi penyedia barang dan jasa di seluruh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

    Melalui platform ini, ujar dia lagi, vendor memperoleh proses pengadaan yang lebih efisien dan transparan, sekaligus kesempatan lebih besar bagi perusahaan nasional dan UMKM untuk terlibat dalam proyek hulu migas sesuai target peningkatan kapasitas nasional.

    Ia menambahkan, SKK Migas bersama kementerian teknis dan KKKS terus mencari terobosan untuk mengatasi hambatan utama, termasuk tumpang tindih regulasi, lambannya persetujuan lingkungan, persoalan pertanahan, dan pengelolaan kawasan.

    Rakor Dukbis 2025 memiliki empat agenda yang diurai dalam empat panel diskusi. Panel pertama membahas harmonisasi kebijakan perizinan, termasuk implementasi regulasi baru seperti PP 28/2025, Permen ATR/BPN No. 1/2024, dan Kepmen LH 1637/2025.

    Panel menilai tumpang tindih aturan, lambannya persetujuan lingkungan, serta ketidakpastian kawasan hutan masih menghambat sejumlah proyek strategis seperti Geng North-ENI, Tangkulo-Mubadala, dan Abadi LNG-INPEX.

    Panel kedua mengulas tantangan rantai suplai yang kerap mengganggu realisasi WP&B, mulai dari keterlambatan pengadaan hingga ketergantungan barang impor.

    “Strategi efisiensi supply chain meliputi pengelolaan material yang lebih transparan, pengadaan bersama, dan kemungkinan sharing rig,” ujar Sekretaris SKK Migas Luky A Yusgiantoro.

    Digitalisasi dan integrasi data pengadaan lintas lembaga dinilai penting untuk mempercepat penyediaan barang kritis.

    Panel ketiga membahas implementasi Permenperin No. 35/2025 mengenai mekanisme baru sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP), yang mengubah proses tender dan menentukan kelayakan vendor. Integrasi antara sistem TKDN dan Masterlist menjadi kunci percepatan persetujuan impor bagi komponen yang belum diproduksi di dalam negeri.

    Panel keempat menyoroti integrasi Program Pengembangan Masyarakat (PPM), keamanan operasi, dan TKDN untuk memperkuat social license to operate.

    Pendekatan keamanan didorong lebih kolaboratif, dengan kemitraan masyarakat, penciptaan kerja lokal, serta penguatan UMKM melalui dukungan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Pendekatan terpadu ini diharapkan memicu multiplier effect bagi daerah operasi dan menjaga stabilitas sosial bagi kelancaran kegiatan hulu migas.

    Rakor ini diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk menyelesaikan berbagai isu tersebut.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi XI dorong percepatan pemulihan ekonomi Sumatera pascabencana

    Komisi XI dorong percepatan pemulihan ekonomi Sumatera pascabencana

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mendorong percepatan pemulihan ekonomi di sejumlah wilayah di Sumatera pascabencana banjir untuk mencegah dampak krisis yang berkepanjangan terhadap kesejahteraan masyarakat dan stabilitas perekonomian daerah.

    Misbakhun mengatakan perlu sinergisitas kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta otoritas terkait seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam merumuskan kebijakan stimulus yang tepat sasaran bagi wilayah terdampak.

    “Pemulihan pascabencana tidak bisa hanya dimaknai terbatas pada rekonstruksi fisik bangunan semata, tetapi harus menyentuh langsung pada upaya menghidupkan kembali jantung perekonomian rakyat,” ujarnya dalam keterangan diterima di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, prioritas utama saat ini adalah mengembalikan denyut nadi aktivitas ekonomi di tingkat akar rumput.

    Ia mencontohkan pentingnya segera memulihkan fungsi pasar-pasar tradisional, memastikan jalur distribusi logistik, serta memberikan sejumlah pelonggaran bagi pelaku UMKM yang usahanya terhenti akibat bencana.

    Terkait hal itu, Misbakhun meminta OJK dan perbankan untuk segera mengkaji kemungkinan penerapan relaksasi kredit atau restrukturisasi utang bagi debitur yang terdampak langsung oleh bencana di Sumatera.

    Dia pun menyoroti bahwa Pulau Sumatera secara keseluruhan menyumbang 22,4 persen bagi produk domestik bruto (PDB) nasional, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,9 persen pada Triwulan III 2025.

    Ia memastikan Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, dan perbankan, akan menjalankan fungsi pengawasan secara ketat terhadap realisasi anggaran dan program pemulihan tersebut.

    Di samping itu, dia mengingatkan kementerian dan lembaga terkait agar memangkas hambatan birokrasi yang berpotensi memperlambat penyaluran bantuan, mengingat kondisi di lapangan membutuhkan respons yang bersifat segera.

    Misbakhun meyakini dengan koordinasi yang solid dan langkah mitigasi ekonomi yang terintegrasi, wilayah Sumatera dapat segera bangkit dari keterpurukan dan kembali memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Agentic AI Dongkrak Produktivitas Pekerja dalam 6 Bulan

    Agentic AI Dongkrak Produktivitas Pekerja dalam 6 Bulan

    Bisnis.com, JAKARTA — Agentic AI dinilai menjadi masa depan baru kecerdasan buatan (AI) yang mampu bekerja berdampingan dengan manusia dan meningkatkan produktivitas secara signifikan. 

    Teknologi ini menjadi angin segar bagi para pelaku usaha, terutama ketika kebutuhan akan efisiensi kerja semakin mendesak. 

    Dalam acara Media Briefing Salesforce pada Rabu (3/12/2025), Andreas Diantoro, Country Leader & President Director Salesforce Indonesia, mengungkapkan bahwa Agentic AI mampu meningkatkan produktivitas manusia hingga dua kali lipat hanya dalam kurun waktu 6 bulan.

    Menurut Andreas, perkembangan ini bahkan melampaui prediksi sebelumnya. 

    “Dengan adanya Agentic AI, produktivitas itu akan dobel setiap 18 bulan. Bahkan sekarang, produktivitas dan performa manusia akan naik dobel hanya selama 6 bulan. Itu sudah terjadi di luar sana,” ujarnya. 

    Dia menjelaskan bahwa salah satu keunggulan Agentic AI adalah kemampuannya bekerja tanpa henti selama 24 jam penuh, memungkinkan penyelesaian proses operasional secara lebih cepat dan konsisten.

    Agentic AI berbeda dari AI generatif biasa. Teknologi ini tidak hanya menghasilkan konten atau menjawab pertanyaan, tetapi juga mampu berinisiatif, menjalankan tugas dari awal hingga akhir, serta beradaptasi berdasarkan umpan balik. 

    Agentic AI dapat membuat keputusan sendiri tanpa harus menunggu instruksi manusia secara terus-menerus, sehingga berfungsi layaknya tenaga kerja digital yang otonom. Kemampuan inilah yang menjadikan Agentic AI relevan bagi perusahaan dari berbagai skala.

    Andreas juga menegaskan bahwa dampak Agentic AI terhadap perusahaan, khususnya di Indonesia, akan sangat besar dalam beberapa tahun ke depan. 

    Dia menyebutkan bahwa berdasarkan studi terbaru, potensi value added dari penerapan AI di Indonesia dapat mencapai hampir US$400 miliar atau Rp6,65 kuadriliun. 

    Nilai sebesar itu dinilai mampu memberikan dorongan signifikan bagi pertumbuhan GDP nasional, apalagi mengingat besarnya jumlah konsumen di Indonesia. Karena itu, Andreas menilai bahwa adopsi Agentic AI oleh perusahaan-perusahaan lokal menjadi peluang besar untuk meningkatkan daya saing ekonomi secara keseluruhan.

    Tidak hanya relevan bagi perusahaan besar, pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) juga dapat merasakan manfaat yang sama besarnya.

    Data yang disajikan Andreas sebanyak 82% pemilik usaha di Indonesia menilai Agentic AI sebagai teknologi penting bagi masa depan bisnis mereka. 

    Terlebih, Agentic AI kini mampu berfungsi menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari, sehingga UMKM bisa menggunakannya untuk menyusun proses bisnis, SOP, hingga strategi penjualan secara lebih mudah dan terstruktur. (Nur Amalina)

  • Bank Mandiri ungkap faktor penghambat kredit meski likuiditas membaik

    Bank Mandiri ungkap faktor penghambat kredit meski likuiditas membaik

    Jakarta (ANTARA) – Tim Ekonom Bank Mandiri mengungkapkan sejumlah faktor yang masih menghambat penyaluran kredit meski kondisi likuiditas perbankan mulai membaik.

    Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro dalam paparan Macro Economic Outlook Q4 2025 di Jakarta, Rabu, menjelaskan pelaku usaha masih bersikap wait and see akibat ketidakpastian ekonomi global maupun domestik. Selain itu, porsi kredit yang telah disetujui namun belum dicairkan (undisbursed loan) masih tinggi di kisaran 25–29 persen.

    Menurut laporan Office of Chief Economist Bank Mandiri, kredit modal kerja, yang mendominasi 53 persen portofolio kredit, juga mengalami perlambatan karena pelaku usaha menunda ekspansi di tengah outlook ekonomi belum solid.

    Di sisi lain, suku bunga kredit tidak turun secepat BI Rate, sehingga minat kredit tetap rendah.

    Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil turut membuat bank lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan dan lebih memilih debitur berisiko rendah.

    Segmen UMKM juga masih mengalami tekanan sehingga kontribusinya terhadap pertumbuhan kredit dari sektor ini belum optimal.

    Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa banyak perusahaan memilih melunasi pembiayaan internal dibanding mengajukan kredit baru.

    Meski demikian, Andry optimistis prospek penyaluran kredit akan membaik.

    Ia menilai stabilitas geopolitik global, pelemahan dolar AS, serta pelonggaran moneter domestik diperkirakan akan mendukung arus modal dan permintaan kredit. Perbaikan belanja pemerintah dan inflasi yang tetap dalam target Bank Indonesia juga menjadi faktor pendorong daya beli dan kredit konsumsi.

    “Memasuki 2026, arah kebijakan pemerintah sudah semakin terang. Sepanjang semester II 2025, kebijakan yang ditempuh terlihat jelas, sehingga memasuki 2026 sudah ada kejelasan,” kata Andry.

    Ia berharap konsistensi kebijakan fiskal pemerintah sepanjang semester II 2025 dapat menjadi dorongan bagi ekspansi kredit ke depan.

    Data Bank Mandiri menunjukkan, pertumbuhan kredit Oktober 2025 melambat menjadi 7,36 persen year-on-year (dari 7,70 persen yoy), atau 4,96 persen year-to-date (ytd) lebih rendah dibandingkan 7,04 persen ytd pada periode yang sama tahun lalu.

    Sementara, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh sebesar 11,48 persen secara tahunan, didorong oleh akses likuiditas dari sektor swasta dan insentif pemerintah dan BI. Likuiditas perbankan tetap stabil tercermin dari Loan to Deposit Ratio (LDR) yang berada di level 84,26 persen.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Target Lifting Minyak 610.000 Bph Dinilai Sulit Tercapai pada 2026

    Target Lifting Minyak 610.000 Bph Dinilai Sulit Tercapai pada 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai target lifting minyak sebesar 610.000 barel per hari (bph) pada 2026, sukar dicapai.

    Angka 610.000 bph itu merupakan target yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Angka tersebut meningkat dari target lifting minyak pada APBN 2025 yang sebesar 605.000 bph.

    Peningkatan target itu juga didasari optimisme pemerintah, di mana realisasi lifting minyak pada November 2025 diklaim telah mencapai level 610.000 bph.

    Praktisi Migas Hadi Ismoyo berpendapat,  upaya untuk mencapai target lifting tahun depan akan berat. Bahkan, jika pemerintah ikut menghitung Natural gas liquid (NGL) dalam lifting minyak.

    “Menurut saya cukup berat untuk mencapai 610.000 bph, walau including NGL,” ucap Hadi kepada Bisnis, Rabu (3/12/2025).

    Mantan sekjen Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) itu berpendapat, pada 2026 tidak ada Plan of Development (POD) yang menghasilkan minyak secara signifikan.

    Menurutnya, pemerinath dan para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) hanya akan melakukan percepatan produksi sumur eksplorasi atau Put on Production (PoP). Selain itu, pemerintah juga akan mendorong Optimasi Pengembangan Lapangan (OPL).

    “2026 tidak ada New POD dengan significant oil production. So far hanya mengandalkan well work program dan POP and OPL. Singkat kata, kurang nendang,” tutur Hadi.

    Di samping itu, dia juga menilai pada tahun depan pemerintah akan mengandalkan produksi dari sumur rakyat atau sumur tua. Hal ini seiring terbitnya Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.

    Melalui aturan baru tersebut, KKKS dapat melakukan kerja sama pengolahan bagian wilayah kerja (WK), tata kelola, keamanan sosial, dan perlindungan investasi demi memberdayakan sumur ilegal itu.  

    Khusus sumur rakyat, kegiatan operasinya akan dinaungi BUMD, koperasi, atau UMKM yang bekerja sama dengan KKKS. Kelak, KKKS pun wajib membeli minyak dari sumur rakyat tersebut dengan harga 80% dari Indonesian Crude Price (ICP).

    Lebih lanjut, Hadi mengingatkan agar pemerintah dalam jangka pendek segara melakukan Chemical Enhanced Oil Recovery (CEOR) di lapangan-lapangan  Original Oil In Place (OOIP).

    Lapangan OOIP adalah lapangan yang memiliki total volume minyak asli yang berada di dalam suatu reservoir sebelum produksi dimulai

    “Segera lakukan massive CEO di lapangan2 high OOIP seperti di Rokan misalnya atau tempat-tempat lain yang punya OOIP more than 100 MMSTB [Million Standard Stock Tank Barrels],” ucapnya.

    Sementara untuk jangka menengah dan panjang, peningkatan produksi yang signifikan hanya bisa dilakukan melalui program eksplorasi yang masif.

    “Dan itu tidak bisa instant. Butuh 5 sampai 10 tahun fastrack project di new basin unexplored,” kata Hadi.

    Sementara itu, Founder & Advisor ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto berpendapat lifting minyak pada tahun depan diproyeksi mandek di level 600.000 hingga 610.000 bph.

    Menurutnya, untuk meningkatkan kinerja lifting minyak pemerintah perlu menyederhanakan perizinan. Hal ini juga untuk memperlancar eksekusi sejumlah program.

    “Perlu perubahan sistem, mestinya bukan izin, tetapi persetujuan saja untuk melakukan kegiatan, yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM sebagai leading sectornya,” kata Pri Agung.

    Di samping itu, dia juga berpendapat bahwa perbaikan disharmoni regulasi seperti pajak tidak langsung, seperti tax loss carry forward untuk kontrak yang berubah dari kontrak bagi hasil (KBH) gross split ke KBH cost recovery, juga perlu dilakukan. 

    “Itu akan membantu KKKS dalam hal keekonomian proyek, sehingga akan lebih mendorong kegiatan eksplorasi produksi,” katanya.

  • HMSP sambut positif langkah pemerintah tertibkan rokok ilegal

    HMSP sambut positif langkah pemerintah tertibkan rokok ilegal

    kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pro-bisnis dan pro-ekonomi, kami juga mengapresiasi adanya penertiban rokok ilegal

    Jakarta (ANTARA) – PT HM Sampoerna Tbk (kode saham: HMSP) menyambut positif langkah pemerintah yang melakukan penertiban terhadap peredaran rokok ilegal karena dapat memperkuat perlindungan industri legal serta membuka ruang kontribusi lebih besar bagi negara secara berkelanjutan.

    “Kami berterima kasih karena kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pro-bisnis dan pro-ekonomi, dan kami juga mengapresiasi adanya penertiban terhadap rokok ilegal,” kata Presiden Direktur HMSP Ivan Cahyadi dalam acara paparan publik di Jakarta, Rabu.

    Ivan memandang bahwa langkah penertiban rokok ilegal menjadi fondasi bagi pemulihan iklim usaha, terutama bagi pelaku industri legal yang selama ini terdampak oleh maraknya produk tidak bercukai.

    Seiring dengan meningkatnya prospek pertumbuhan ekonomi nasional serta komitmen penegakan regulasi, Ivan meyakini industri rokok legal dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap penerimaan negara.

    Di samping itu, perusahaan juga mengapresiasi kebijakan pemerintah untuk menerapkan tarif cukai rokok yang sama pada tahun ini dan tahun depan.

    “Semoga ini terus berkelanjutan dan semakin baik lagi, sehingga industri yang legal bisa berkembang dan bisa lebih berkontribusi kepada pemerintah. Karena tahun lalu aja kita sekitar Rp85 triliun untuk kontribusi pembayaran pajak Sampoerna dan cukai,” kata Ivan.

    Adapun hingga akhir triwulan III 2025, Sampoerna mencatatkan pangsa pasar sebesar 30,9 persen dengan volume penjualan mencapai 59,4 miliar batang.

    Perusahaan membukukan penjualan bersih sebesar Rp83,7 triliun, turun 5,3 persen year on year (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp88,5 triliun.

    Laba bersih tercatat sebesar Rp4,5 triliun, menurun 13,7 persen yoy dibandingkan periode yang sama pada 024.

    Meski hingga akhir September 2025 menurun secara tahunan, perusahaan menyampaikan bahwa kinerja ini menunjukkan perbaikan dibandingkan semester I 2025 ketika laba bersih tercatat turun 36 persen yoy.

    Penurunan ini terutama disebabkan oleh tekanan daya beli konsumen dewasa sehingga bergeser ke produk dengan harga yang lebih rendah (downtrading) dan rokok ilegal.

    Di tengah tantangan dan dinamika industri yang terus berkembang, Ivan menyampaikan bahwa Sampoerna tetap konsisten menjalankan strategi bisnis serta terus berinovasi demi memperkuat kualitas produk dan portofolio lintas segmen, baik di segmen rokok konvensional maupun produk bebas asap.

    ”Transformasi yang kami jalankan berfokus pada penerapan strategi portofolio lintas segmen yang mengedepankan inovasi untuk menjawab preferensi konsumen dewasa,” kata Ivan.

    Dari sisi dampak terhadap perekonomian, perusahaan menyerap lebih dari 90.000 tenaga kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui jaringan sembilan fasilitas produksi di Pulau Jawa dan 43 mitra produksi sigaret (MPS) yang dimiliki dan dioperasikan oleh koperasi dan pengusaha daerah.

    Sedangkan di sektor hulu, perusahaan bermitra dengan lebih dari 19.500 petani tembakau dan cengkih dengan jaminan pembelian.

    Melalui program unggulan Sampoerna Retail Community (SRC), perusahaan juga telah memberdayakan lebih dari 250.000 toko kelontong di seluruh Indonesia, dengan 90 persen di antaranya telah terdigitalisasi melalui ekosistem AYO by SRC.

    Tak hanya itu, perusahaan melalui Sampoerna Entrepreneurship Training Center (SETC) tercatat telah melatih lebih dari 97.000 peserta dari berbagai wilayah di Indonesia.

    Dari jumlah tersebut, lebih dari 1.600 UMKM telah mendapatkan pendampingan lanjutan, dengan 200 di antaranya berhasil menembus pasar ekspor dan sekitar 80 persen telah bertransformasi secara digital.

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan rencana kenaikan tarif cukai hasil tembakau atau cukai rokok batal diterapkan pada 2026.

    Meski batal menaikkan tarif cukai rokok, Purbaya menyatakan telah menyiapkan strategi lain untuk menjaga penerimaan negara sekaligus keberlangsungan industri rokok.

    Salah satu strategi yaitu memperluas cakupan Kawasan Industri Hasil Tembakau. Kawasan ini menyediakan fasilitas penunjang yang bisa dimanfaatkan oleh pengusaha kawasan industri hasil tembakau.

    Purbaya berencana menarik pembuat rokok ilegal masuk ke kawasan khusus tersebut, sehingga mereka juga bisa menjadi pemain dalam sistem serta membayar pajak sesuai dengan kewajiban mereka.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cerita Wapres Gibran Mendadak Diperintah Prabowo Pimpin Delegasi G20 RI di Afsel

    Cerita Wapres Gibran Mendadak Diperintah Prabowo Pimpin Delegasi G20 RI di Afsel

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa Presiden Prabowo tidak dapat hadir dalam KTT G20 karena jadwal agenda kenegaraan di dalam negeri berlangsung pada waktu yang sama.

    “Jadwal KTT G20 di Afrika Selatan bertepatan dengan beberapa agenda Presiden di Tanah Air,” kata Teddy.

    Karena alasan tersebut, delegasi Indonesia dipimpin langsung oleh Wapres Gibran. Selain itu, Prabowo juga mengutus Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus sebagai utusan khusus untuk menyerahkan surat resmi permohonan tidak hadir kepada Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa.

    Indonesia Sampaikan Sikap Global South

    Dalam pidatonya di forum G20, Gibran menegaskan posisi Indonesia dalam tatanan ekonomi global, khususnya terkait prinsip kedaulatan ekonomi setiap negara.

    “Kita pertegas posisi Global South di tatanan ekonomi global. Setiap negara berhak menentukan arah ekonominya sendiri. Kerja sama tidak boleh mendikte atau menciptakan ketergantungan,” ujarnya.

    Gibran juga memaparkan sejumlah program unggulan Indonesia, antara lain hilirisasi industri, Makan Bergizi Gratis (MBG), dan inklusi keuangan melalui QRIS. Ia menyebut hilirisasi tidak hanya mencakup tambang, tetapi juga pertanian, maritim, dan digital.

    Terkait inklusi keuangan, Gibran menilai QRIS memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM.

    “Sistem pembayaran yang inklusif, simple, low cost itu penting untuk UMKM yang sebagian besar tidak bankable,” katanya.

    Sementara mengenai MBG, Gibran menyebut banyak negara terkejut dengan cakupan program tersebut.

    “Kita targetnya 80 juta murid dan ibu hamil. Itu orang-orang kaget. Wah, Indonesia mampu ini? Mampu,” tegasnya.

    Gibran lepas landas menuju Afrika Selatan dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma pada Jumat (21/11/2025) pukul 09.30 WIB sebagai kepala delegasi Indonesia.

     

  • OVO Catat Peningkatan Transaksi QRIS 61% Sepanjang 2025

    OVO Catat Peningkatan Transaksi QRIS 61% Sepanjang 2025

    Bisnis.com, JAKARTA— Platform dompet digital OVO mencatat peningkatan adopsi QRIS oleh pengguna hingga 61% sepanjang 2025. 

    Kenaikan ini turut mendorong pertumbuhan transaksi hingga 35% bagi 700.000 pelaku UMKM di Indonesia yang tergabung di dalam platform OVO.

    “Dampak dari QRIS yang kami hadirkan, kami melihat peningkatan dari transaksi QRIS mencapai 61%,” kata Chief Operating Officer OVO Eddie Martono dalam acara Catatan Akhir Tahun OVO 2025 pada Rabu (3/12/2025) di Jakarta.

    OVO telah menjangkau lebih dari 3 juta merchant QRIS sebagian besar UMKM yang tersebar di lebih dari 800 kota dan kabupaten. Eddie mengatakan inklusivitas layanan OVO turut merangkul UMKM di berbagai pelosok Indonesia, termasuk Merauke (Papua), Takalar (Sulawesi Selatan), dan Kolaka Timur (Sulawesi Tenggara).

    UMKM perempuan juga berperan besar, mencapai hampir 50% dari total UMKM yang tumbuh bersama OVO, khususnya di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah sebagai wilayah dengan pertumbuhan UMKM perempuan tertinggi.

    Eddie mengatakan sepanjang 2025 masyarakat semakin mengandalkan OVO untuk memenuhi kebutuhan harian, mulai dari transportasi, makanan, hingga pembelian pulsa dan paket data. Kategori makanan menjadi yang paling dominan digunakan. Aneka ayam, bakso, dan nasi goreng tercatat sebagai tiga jenis kuliner yang paling sering dibeli melalui QRIS OVO.

    Pertumbuhan pesat juga tampak pada fitur Rek-Wallet OVO Nabung by Superbank yang meluncur pada Mei 2025. Pengguna yang melakukan upgrade ke OVO Nabung mencatat rata-rata peningkatan saldo hingga dua kali lipat, disertai kenaikan frekuensi transaksi hingga 60% per bulan.

    Selain itu, 1 dari 3 Mitra Pengemudi Grab kini memanfaatkan OVO Nabung sebagai dompet dan tabungan digital harian, mencerminkan tingginya adopsi produk Rek-Wallet di berbagai lapisan masyarakat.

    OVO juga memperluas akses pembayaran melalui integrasi QRIS di ekosistem Grab. Pengguna kini cukup memindai kode QRIS yang ditampilkan Mitra Pengemudi untuk membayar layanan GrabBike, GrabCar, GrabFood, dan GrabMart. Sepanjang 2025, tercatat lebih dari 40 juta transaksi lewat QRIS Grab oleh jutaan pengguna di berbagai daerah.

    OVO mengungkap telah menemukan sejumlah akun yang terlibat dalam aktivitas judi online (judol). Atas temuan tersebut, perusahaan melakukan pemblokiran. Eddie mengatakan jumlah akun yang diblokir mencapai sekitar 7.000 akun melalui program Gerakan Bareng Ungkap Judi Online (Gebuk Judol) dalam dua periode, yakni Januari–Februari 2025 dan Juli–Agustus 2025.

    Dia menambahkan jumlah pemblokiran di luar program tersebut sebenarnya lebih besar.

    “Secara keseluruhan sebenarnya lebih dari itu, dan kami juga laporkan secara berkala ke PPATK [Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan],” kata Eddie.

    Dia menjelaskan OVO bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), PPATK, dan Bank Indonesia dalam upaya pemberantasan judi online. Menurut Eddie, langkah-langkah yang dilakukan menunjukkan hasil positif dengan penurunan transaksi judi online hingga 97%.

    Lebih lanjut, OVO Finansial telah menyalurkan total pendanaan senilai Rp6 triliun kepada lebih dari 445.000 Mitra UMKM, termasuk mitra pengemudi melalui layanan GrabModal.

    Memasuki 2026, Eddie memaparkan OVO akan memprioritaskan penguatan teknologi, keamanan digital, perluasan akses bagi pengguna dan pelaku usaha, serta kolaborasi dengan mitra strategis.

    Strategi tersebut mencakup penguatan teknologi dan infrastruktur pembayaran melalui kerja sama dengan penyedia jasa pembayaran nasional dan mitra cloud computing global; inovasi produk serta perluasan akses finansial termasuk kemudahan pembayaran QRIS dalam ekosistem Grab; serta pengembangan ekosistem terbuka dan terintegrasi di berbagai platform digital dalam maupun luar negeri.

    “OVO memperkuat kemitraan dengan regulator, pemerintah, akademisi, dan industri untuk mendukung inklusi keuangan dan program pemerintah,” ujar Eddie.

  • OVO Catat Peningkatan Transaksi QRIS 61% Sepanjang 2025

    OVO Catat Peningkatan Transaksi QRIS 61% Sepanjang 2025

    Bisnis.com, JAKARTA— Platform dompet digital OVO mencatat peningkatan adopsi QRIS oleh pengguna hingga 61% sepanjang 2025. 

    Kenaikan ini turut mendorong pertumbuhan transaksi hingga 35% bagi 700.000 pelaku UMKM di Indonesia yang tergabung di dalam platform OVO.

    “Dampak dari QRIS yang kami hadirkan, kami melihat peningkatan dari transaksi QRIS mencapai 61%,” kata Chief Operating Officer OVO Eddie Martono dalam acara Catatan Akhir Tahun OVO 2025 pada Rabu (3/12/2025) di Jakarta.

    OVO telah menjangkau lebih dari 3 juta merchant QRIS sebagian besar UMKM yang tersebar di lebih dari 800 kota dan kabupaten. Eddie mengatakan inklusivitas layanan OVO turut merangkul UMKM di berbagai pelosok Indonesia, termasuk Merauke (Papua), Takalar (Sulawesi Selatan), dan Kolaka Timur (Sulawesi Tenggara).

    UMKM perempuan juga berperan besar, mencapai hampir 50% dari total UMKM yang tumbuh bersama OVO, khususnya di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah sebagai wilayah dengan pertumbuhan UMKM perempuan tertinggi.

    Eddie mengatakan sepanjang 2025 masyarakat semakin mengandalkan OVO untuk memenuhi kebutuhan harian, mulai dari transportasi, makanan, hingga pembelian pulsa dan paket data. Kategori makanan menjadi yang paling dominan digunakan. Aneka ayam, bakso, dan nasi goreng tercatat sebagai tiga jenis kuliner yang paling sering dibeli melalui QRIS OVO.

    Pertumbuhan pesat juga tampak pada fitur Rek-Wallet OVO Nabung by Superbank yang meluncur pada Mei 2025. Pengguna yang melakukan upgrade ke OVO Nabung mencatat rata-rata peningkatan saldo hingga dua kali lipat, disertai kenaikan frekuensi transaksi hingga 60% per bulan.

    Selain itu, 1 dari 3 Mitra Pengemudi Grab kini memanfaatkan OVO Nabung sebagai dompet dan tabungan digital harian, mencerminkan tingginya adopsi produk Rek-Wallet di berbagai lapisan masyarakat.

    OVO juga memperluas akses pembayaran melalui integrasi QRIS di ekosistem Grab. Pengguna kini cukup memindai kode QRIS yang ditampilkan Mitra Pengemudi untuk membayar layanan GrabBike, GrabCar, GrabFood, dan GrabMart. Sepanjang 2025, tercatat lebih dari 40 juta transaksi lewat QRIS Grab oleh jutaan pengguna di berbagai daerah.

    OVO mengungkap telah menemukan sejumlah akun yang terlibat dalam aktivitas judi online (judol). Atas temuan tersebut, perusahaan melakukan pemblokiran. Eddie mengatakan jumlah akun yang diblokir mencapai sekitar 7.000 akun melalui program Gerakan Bareng Ungkap Judi Online (Gebuk Judol) dalam dua periode, yakni Januari–Februari 2025 dan Juli–Agustus 2025.

    Dia menambahkan jumlah pemblokiran di luar program tersebut sebenarnya lebih besar.

    “Secara keseluruhan sebenarnya lebih dari itu, dan kami juga laporkan secara berkala ke PPATK [Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan],” kata Eddie.

    Dia menjelaskan OVO bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), PPATK, dan Bank Indonesia dalam upaya pemberantasan judi online. Menurut Eddie, langkah-langkah yang dilakukan menunjukkan hasil positif dengan penurunan transaksi judi online hingga 97%.

    Lebih lanjut, OVO Finansial telah menyalurkan total pendanaan senilai Rp6 triliun kepada lebih dari 445.000 Mitra UMKM, termasuk mitra pengemudi melalui layanan GrabModal.

    Memasuki 2026, Eddie memaparkan OVO akan memprioritaskan penguatan teknologi, keamanan digital, perluasan akses bagi pengguna dan pelaku usaha, serta kolaborasi dengan mitra strategis.

    Strategi tersebut mencakup penguatan teknologi dan infrastruktur pembayaran melalui kerja sama dengan penyedia jasa pembayaran nasional dan mitra cloud computing global; inovasi produk serta perluasan akses finansial termasuk kemudahan pembayaran QRIS dalam ekosistem Grab; serta pengembangan ekosistem terbuka dan terintegrasi di berbagai platform digital dalam maupun luar negeri.

    “OVO memperkuat kemitraan dengan regulator, pemerintah, akademisi, dan industri untuk mendukung inklusi keuangan dan program pemerintah,” ujar Eddie.