Produk: UMKM

  • Mengupas 3 Sisi Ekonomi Kerakyatan Prabowonomics di BIG Conference

    Mengupas 3 Sisi Ekonomi Kerakyatan Prabowonomics di BIG Conference

    Bisnis.com, JAKARTA — Bisnis Indonesia Group akan menggelar BIG Conference untuk membahas terkait dengan proyeksi dan arah kebijakan ekonomi nasional pada 2026. Acara ini akan diselenggarakan di Raffles Hotel, Jakarta pada Senin (8/12/2025).

    Gelaran Big Conference yang mengusung tema ‘Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi’ ini menjadi forum penting bagi berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, investor hingga para pakar untuk merumuskan strategi dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan nasional pada 2026.

    Selain diisi pembicara kunci, BIG Conference juga akan menghadirkan sesi Leader’s Talk dari kalangan menteri dan pimpinan lembaga.

    Adapun, bertindak sebagai pembicara kunci atau keynote speech yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    Dalam sesi Leader’s Talk, rencananya diisi oleh Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, hingga Kepala Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu.

    Diskusi Ekonomi Kerakyatan

    BIG Conference yang merupakan rangkaian acara HUT ke-40 Bisnis Indonesia ini akan menggelar forum diskusi yang terbagi dalam beberapa sesi. Salah satu tema yang akan dibahas pada sesi diskusi ialah ‘Akselerasi Ekonomi Kerakyatan Prabowo: dari Makan Bergizi Gratis (MBG), 3 Juta Rumah hingga Koperasi Desa Merah Putih’.

    Diskusi tersebut akan fokus membahas seputar capaian dari program-program prioritas yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, forum diskusi juga turut membahas rencana kerja pada 2026 untuk menyukseskan program strategis pemerintah.

    Forum diskusi akan dihadiri oleh sejumlah narasumber penting, mulai dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana; Satgas Kopdes Merah Putih/Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan Tatang Yuliono; Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., Hirwandi Gafar; serta Anggota Satgas Perumahan Bonny Z. Minang.

    Forum diskusi akan dipandu oleh Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad selaku moderator.

    Sebagai informasi, Pemerintahan Prabowo-Gibran resmi meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari 2025. Program ini difokuskan menyasar anak-anak hingga ibu hamil untuk memastikan kecukupan gizi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia ke depannya.

    Pemerintah mengalokasikan anggaran jumbo untuk program MBG pada 2025 yakni Rp71 triliun. Namun, realisasinya hingga 11 November 2025 baru mencapai 61,2% dari total anggaran. Pada saat yang sama, Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan penerima manfaat MBG mencapai 42 juta orang per 11 November atau baru 50,6% dari target 82,9 juta penerima.

    Adapun, terkait dengan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Presiden Prabowo telah resmi meluncurkan 80.000 Kopdes Merah Putih yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia pada 21 Juli 2025 lalu.

    Dalam momen tersebut, Presiden menegaskan bahwa koperasi adalah kekuatan kolektif rakyat. Selain itu, Presiden menyebut pembentukan KDMP dilakukan untuk mendorong kemandirian desa di sektor pangan, pertanian, UMKM, Kesehatan, logistik dan keuangan inklusif.

    Meski telah diluncurkan pada Juli, tetapi belum seluruh gerai Koperasi Desa Merah Putih beroperasi penuh. Presiden Prabowo dalam arahan terbarunya memerintahkan agar pembangunan 80.000 gerai rampung selambat-lambatnya April 2026.

    Sementara itu, terkait dengan program 3 juta rumah, program ini merupakan penjabaran dari Asta Cita Presiden Prabowo yang bertujuan untuk pengembangan infrastruktur, pembangunan desa hingga pemerataan ekonomi.

    Dalam upaya menyukseskan program 3 juta, pemerintah telah melibatkan swasta hingga investor asing untuk ikut berkontribusi dalam menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan mengatasi masalah backlog 9,9 juta unit.

    BIG Conference 2025

  • BNI dorong literasi keuangan dan UMKM naik kelas lewat NFHE 2025

    BNI dorong literasi keuangan dan UMKM naik kelas lewat NFHE 2025

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memperkuat komitmennya dalam meningkatkan literasi keuangan serta mendorong pelaku UMKM naik kelas melalui partisipasi pada National Financial Health Event (NFHE) 2025, yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

    Direktur Operations BNI Ronny Venir mengatakan keikutsertaan BNI merupakan wujud kontribusi nyata dalam membangun ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.

    “BNI hadir untuk memberikan edukasi keuangan dan mendorong pemanfaatan layanan keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan, UMKM, pekerja migran, dan komunitas peduli lingkungan,” ujarnya dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Sabtu.

    Dalam kegiatan yang turut dihadiri Ratu Maxima selaku UN Secretary-General’s Special Advocate for Financial Health tersebut, BNI menghadirkan booth interaktif yang menampilkan berbagai produk kerajinan tangan, tas, dan dompet karya UMKM binaan.

    Kehadiran booth tidak hanya menjadi sarana edukasi bagi masyarakat, tetapi juga membuka kesempatan perluasan pasar bagi pelaku UMKM lokal.

    Ronny menjelaskan strategi pemberdayaan UMKM BNI mengedepankan tiga tahapan, yakni Go Productive, Go Digital, dan Go Global, yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas usaha sekaligus memperluas penetrasi pasar hingga tingkat internasional.

    BNI juga berpartisipasi sebagai narasumber dalam sesi talkshow yang membahas dukungan akses pembiayaan bagi pelaku usaha serta edukasi keuangan bagi berbagai segmen, seperti UMKM, guru, pekerja migran, mahasiswa, dan komunitas peduli lingkungan.

    Menurut Ronny, kolaborasi lintas pemangku kepentingan menjadi kunci dalam memperkuat literasi dan inklusi keuangan serta mempercepat UMKM naik kelas. Ia menegaskan bahwa partisipasi BNI dalam NFHE 2025 menunjukkan peran perseroan sebagai agent of development yang mendukung program pemerintah dengan prinsip kehati-hatian dan orientasi pada profit berkelanjutan.

    Melalui kontribusi tersebut, BNI kembali menegaskan komitmennya dalam memperluas edukasi keuangan, meningkatkan akses pembiayaan, serta memfasilitasi digitalisasi dan perluasan pasar UMKM sebagai bagian dari upaya memperkuat fondasi ekonomi masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.

    Pewarta: Ida Nurcahyani
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BIG Conference 2025: Meneropong Arah Ekonomi 2026

    BIG Conference 2025: Meneropong Arah Ekonomi 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Bisnis Indonesia Group (BIG) akan menggelar kegiatan BIG Conference, ajang yang mempertemukan kalangan pelaku ekonomi, bisnis, dan pemerintahan dalam sesi diskusi interaktif yang bakal membahas prospek ekonomi pada 2026.
     
    BIG Conference dijadwalkan berlangsung pada Senin, 8 Desember 2025 dengan mengusung tema Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi.
     
    Kegiatan BIG Conference melibatkan para pemangku kepentingan baik dari pemerintahan dan swasta untuk mengupas secara mendalam mengenai tantangan ekonomi mendatang.
     
    Selain diisi pembicara kunci, BIG Conference menghadirkan sesi Leader’s Talk dari kalangan menteri dan pmipinan lembaga.
     
    BIG Conference kali ini mengusung tema Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi. Nantinya, kegiatan tersebut diramaikan dengan sesi diskusi interaktif yang menghadirkan narasumber-narasumber berkompeten di bidangnya.
     
    Menurut Direktur Bisnis Indonesia Group Hery Trianto, BIG Conference digelar sebagai rangkaian dari perayaan ulang tahun ke-40 Bisnis Indonesia.
     
    “Tepatnya pada 14 Desember, Bisnis Indonesia Group genap berusia 40 tahun. Dalam rangkaian kegiatan menyambut ulang tahun ini, kami sudah melaksanakan sejumlah rangkaian kegiatan, termasuk menyelenggarakan BIG Conference,” ujarnya melalui keterangan resmi, Sabtu (6/12/2025).
     
    Sebagai media yang fokus pada pemberitaan di sektor ekonomi dan bisnis, Bisnis Indonesia Group berkeinginan mengantar para pemangku kepentingan untuk bisa mengetahui lebih dalam berbagai perspektif tentang capaian sepanjang tahun ini serta langkah antisipatif yang perlu dilakukan tahun depan lewat ajang tersebut.
     
    Jika tidak berhalangan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan membuka rangkaian kegiatan BIG Conference.
     
    Adapun, bertindak sebagai pembicara kunci atau keynote speech yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
     
    Dalam sesi Leader’s Talk, rencananya diisi oleh Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, hingga Kepala Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Anggito Abimanyu.

    Sesi Diskusi

    Selain itu, terdapat sejumlah sesi diskusi panel dengan beragam tema menarik. Pada sesi diskusi awal membahas tema Financial Deepening: Fungsi Intermediasi Sektor Keuangan dalam Memompa Pertumbuhan Ekonomi.
     
    Dalam sesi ini, tampil sebagai pembicara dijadwalkan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae, Ketua Umum Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) Hery Gunardi, dan Ketua Umum Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) Anggoro Eko Cahyo.
     
    Sesi berikutnya, akan mengulas Menggapai Pertumbuhan Ekonomi 8%, Menilik Peran Danantara hingga Swasta yang dijdwalkan dihadiri oleh perwakilan dari BPI Danantara, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie, Direktur Ekseksutif Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Gilman Pradana, dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Putrama Wahju Setyawan.
     
    Dua sesi diskusi panel lainnya juga tak kalah menarik dengan mengusung tema Akselerasi Ekonomi Kerakyatan Prabowo: dari Makan Bergizi Gratis, 3 Juta Rumah, hingga Koperasi Merah Putih.
     
    Hadir selaku pembicara dalam sesi ini dijadwalkan, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayan; Satgas Koperasi Desa Merah Putih/Deputi Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan Tatang Yuliono; Hirwandi Gafar, Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.; dan Benny Z Minang, Anggota Satgas Perumahan.
     
    Tema diskusi lain yang turut diangkat dalam diskusi BIG Conference yakni Kedaulatan Energi dan Pangan di Tengah Gejolak Politik Dunia.
     
    Dalam sesi ini, pembicara yang dijadwalkan hadir antara lain Susiwijono Moegiarso, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Eddy Soeparno, Wakil Ketua MPR RI; Joao Mota, Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara (Persero); dan  Zulfan Zahar, Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI).
     
    Sebagai puncak dari kegiatan BIG Conference, Bisnis Indonesoa Group juga akan memberikan penghargaan kepada 40 figur yang turut berkontribusi bagi perkembangan perekonomian dan aspek-aspek sosial kemasyarakatan serta penguatan hubungan publik.
     
    Tidak hanya itu, Bisnis Indonesia Group juga memberi apresiasi kepada sejumlah korporasi yang menyertai perjalanan ekonomi Indonesia dari waktu ke waktu. (*)

  • Buka Festival Kironggo 2025, Bupati Bondowoso Ingatkan Tragedi Gerbong Maut dan Identitas Daerah

    Buka Festival Kironggo 2025, Bupati Bondowoso Ingatkan Tragedi Gerbong Maut dan Identitas Daerah

    Bondowoso (beritajatim.com) – Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, secara resmi membuka perhelatan budaya tahunan Festival Kironggo 2025 yang berlangsung meriah di Alun-alun RBA Ki Ronggo, Jumat (5/12/2025) malam.

    Dalam momentum tersebut, Bupati Hamid menekankan bahwa festival ini memiliki makna yang jauh lebih substansial daripada sekadar pertunjukan seni, yakni sebagai pengingat atas dua momentum sejarah besar yang membentuk karakter masyarakat Bondowoso.

    Di hadapan ribuan warga yang memadati lokasi, Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawali kegiatan dengan rasa syukur. Ia menyebut bahwa berkumpulnya warga dalam festival ini adalah upaya kolektif untuk merawat identitas daerah.

    “Festival Kironggo bukan sekadar hiburan, tetapi ruang untuk meneguhkan identitas, memperkuat karakter, dan merawat sejarah Bondowoso,” ujarnya.

    Bupati kemudian mengulas kembali sejarah Ki Ronggo, tokoh sentral dalam pendirian Kabupaten Bondowoso.

    Menurutnya, nilai-nilai kepemimpinan Ki Ronggo yang tertuang dalam Babad Bondowoso harus terus dikontekstualisasikan dan menjadi pedoman bagi generasi saat ini.

    “Dari sosok Ki Ronggo, kita belajar keberanian menata wilayah, membangun pemerintahan, dan membentuk masyarakat yang rukun, religius, serta berdaya. Nilai-nilai ini adalah fondasi dalam membangun Bondowoso yang maju dan bermartabat,” katanya.

    Selain mengenang sosok pendiri wilayah, Bupati Hamid juga mengingatkan masyarakat pada peristiwa kelam namun heroik, yakni Tragedi Gerbong Maut yang terjadi pada 23 November 1947.

    Tragedi tersebut dinilai bukan hanya sekadar catatan sejarah, melainkan bagian integral dari pembentukan karakter masyarakat Bondowoso yang dikenal tangguh dan patriotik.

    “Peristiwa Gerbong Maut menunjukkan kekejaman penjajah sekaligus keteguhan para pejuang kita. Dari penderitaan itu lahir semangat juang yang kini membentuk jati diri Bondowoso,” tegasnya.

    Ia menilai dua pilar sejarah besar tersebut—Ki Ronggo dan Gerbong Maut—wajib diwariskan kepada generasi muda (Gen Z) agar mereka tumbuh dengan pemahaman yang kuat tentang akar budaya mereka.

    “Jati diri Bondowoso lahir dari perjuangan dan pengorbanan. Tugas kita sekarang adalah meneruskan warisan itu dengan menjaga kerukunan, melestarikan budaya, dan terus membangun karakter generasi muda,” ujarnya.

    Lebih jauh, Bupati Hamid menegaskan bahwa penyelenggaraan Festival Kironggo setiap tahun bukan sekadar agenda rutin kalender wisata, tetapi sebuah refleksi untuk memastikan nilai luhur pendahulu tetap hidup di era modern.

    “Mari kita jadikan Festival Kironggo sebagai ruang untuk mengenang, memahami, dan meneruskan nilai-nilai luhur para pendahulu kita,” katanya.

    Menutup sambutannya, ia berharap semangat sejarah yang digali dari festival ini mampu menjadi energi baru bagi masyarakat untuk bersatu memajukan daerah.

    “Dengan semangat sejarah dan budaya, mari kita bangun Bondowoso yang berkah dan berdaya saing, dengan tetap menjunjung tinggi jati dirinya,” pungkasnya.

    Gelaran Festival Kironggo 2025 sendiri berlangsung semarak dengan menyuguhkan berbagai pertunjukan seni tradisional, pawai budaya, hingga bazar UMKM yang menjadi daya tarik utama bagi ribuan warga lokal maupun wisatawan yang hadir. [awi/beq]

  • Warga Jember Galang Petisi Change.org Tolak Pelebaran Trotoar Jalan Kartini

    Warga Jember Galang Petisi Change.org Tolak Pelebaran Trotoar Jalan Kartini

    Jember (beritajatim.com) – Warga Kabupaten Jember, Jawa Timur, menggalang petisi daring di situs Change.org untuk menolak pelebaran trotoar Jalan Kartini yang saat ini dilakukan pemerintah daerah setempat.

    Petisi berjudul ‘Kaji Ulang Pelebaran Trotoar di Jalan Kartini, Jember’ ini dibuat pada 4 Desember 2025 oleh Armand Prasetya. Hingga Sabtu (6/12/2025) pukul 09.02 WIB, tercatat 969 orang sudah menandatangani petisi tersebut.

    Dalam petisi itu, Armand Prasetya menyebut pelebaran trotoar akan memperparah kemacetan karena Jalan Kartini semakin sempit. “Jalan ini sudah terkenal dengan lalu lintas yang padat dan arus kendaraan yang sibuk setiap harinya,” tulisnya.

    Armand mengingatkan, Jalan Kartini adalah pusat aktivitas dengan empat sekolah, sebuah gereja besar, kantor kepolisian resor, Kantor BRI, restoran, dan rumah sakit di sekitar lokasi. “Semua fasilitas ini berkontribusi pada lalu lintas harian yang tinggi dan memerlukan akses jalan yang efisien dan tidak terhalang,” katanya.

    Armand mendesak agar pelebaran trotoar yang akan dimanfaatkan pedagang kaki lima ini ditinjau kembali. Dia menilai, kebijakan itu dapat berdampak negatif bagi mobilitas penduduk serta kegiatan operasional lembaga-lembaga yang ada di Jalan Kartini.

    “Apalagi, dengan arus pejalan kaki yang sudah padat, pelebaran tersebut akan semakin menghambat efisiensi dan keselamatan, baik bagi pejalan kaki maupun pengguna jalan lainnya,” kata Armand.

    Dalam petisi itu, Armand mengusulkan pengaturan jam buka bagi pedagang atau penataan ulang area berdagang tanpa harus mengorbankan arus lalu. Pemkab Jember juga diminta mempertimbangkan semua faktor dan mendengarkan suara warga setempat.

    Terakhir, Armand meminta semua pihak bekerja sama untuk mengajukan kajian ulang terhadap proyek pelebaran trotoar di Jalan Kartini. “Saya memohon dukungan Anda untuk menandatangani petisi ini agar suara kita didengar oleh pihak berwenang dan perubahan yang lebih baik dapat segera diimplementasikan,” katanya.

    Tak hanya Armand yang bersuara dengan petisi yang sejauh ini didukung hampir serbu orang warga. DPRD Kabupaten Jember menerima surat permohonan rapat dengar pendapat dari Gereja Katolik Paroki Santo Yusup tertanggal 4 Desember 2025.

    Surat itu ditandatangani Pastor Kepala Romo Yoseph Utus O.Carm, Ketua Dewan Pastoral Paroki Angel Brigita Susanti, Kepala Taman Kanak-Kanak Katolik Siswo Rini 1 Irmina Sulastri, Kepala Sekolah Dasar Katolik Maria Fatima Suster Maria Cornelly SPM, dan Kepala Klinik Pratama Panti Siwi Suster Vincentia Misc.

    Melalui rapat itu, mereka ingin mendapatkan tanggapan, klarifikasi, dan penjelasan resmi soal informasi tentang relokasi pedagang kaki lima di trotoar Jalan Kartini setelah pembangunan selesai. “Beredarnya informasi ini telah menimbulkan keresahan di kalangan umat,” demikian surat tersebut.

    Surat tersebut juga menegaskan dukungan umat gereja Katolik Santo Yusup terhadap program Pemerintah Kabupaten Jember, khususnya dalam pembangunan trotoar untuk keindahan kota. “Namun, apabila terdapat rencana terkait penempatan PKL di lokasi tersebut, kami dengan sangat hormat memohon kiranya hal tersebut dapat dipertimbangkan kembali dengan seksama,” demikian permohonan dalam surat itu.

    Ketua Komisi B DPRD Jember Candra Ary Fianto mengatakan, program ‘Street Food’ atau ‘Jajanan Jalanan’ yang bakal diletakkan di Jalan Kartini sempat dibahasnya bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Jember.

    “Saat itu disampaikan, bahwa nantinya di Jalan RA Kartini akan dibuat pusat percontohan untuk ‘Street Food’ tadi,” kata Candra, Sabtu (5/12/2025).

    Candra mendukung program pemberdayaan pelaku usaha mikro kecil menengah dan pedagang kaki lima. “Namun di sisi lain, kita juga harus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak yang akan ditempati. Kita tahu di Jalan Kartini ada Gereja Santo Yusuf, Panti Siwi, dan sekolah,” katanya.

    Candra menyarankan adanya komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Jalan Kartini. “Perlu ada komunikasi agar tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan peribadatan maupun fungsi sekolah dan rumah sakit di wilayah tersebut,” katanya.

    Candra juga meminta Pemkab Jember mempertimbangkan alternatif-alternatif penempatan PKL dan UMKM. “Tujuannya agar ke depan tidak mengganggu jalannya peribadatan, sekolah, maupun Panti Siwi,” katanya.

    Gedung Jember Nusantara, menurut Candra, layak dipertimbangkan sebagai alternatif relokasi PKL dan UMKM. “Gedung Jember Nusantara bisa dicek kembali potensinya agar menjadi tempat UMKM dan PKL dengan memodifikasi bangunan maupun hal lainnya,” katanya.

    Selain Gedung Jember Nusantara, Candra mengatakan, ada ruas jalan lain di dekat Alun-Alun Jember Nusantara yang bisa dimanfaatkan untuk lokasi PKL dan UMKM. “Ada Jalan Wijaya Kusuma dan Jalan Samanhudi. Namun ini kembali lagi kepada pemerintah,” katanya. [wir]

  • BUMN Ini Tidak Tahu Ada Warga Miskin Ekstrem Tinggal di Tengah Lahannya
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        6 Desember 2025

    BUMN Ini Tidak Tahu Ada Warga Miskin Ekstrem Tinggal di Tengah Lahannya Regional 6 Desember 2025

    BUMN Ini Tidak Tahu Ada Warga Miskin Ekstrem Tinggal di Tengah Lahannya
    Editor
    JEMBER, KOMPAS.com
    – PT Perkebunan Nusantara (PTPN) 1 Regional 5 Surabaya mengaku tidak mengetahui bahwa ada warga miskin ekstrem yang tinggal di tengah lahannya.
    Hal ini berbanding terbalik dengan pantauan tim
    Ekspedisi Nusaraya Kompas.com
    saat mengunjungi
    Perkebunan Kopi Silosanen
    pada Jumat (28/11/2025). Perkebunan itu berada di bawah pengelolaan
    PTPN 1 Regional 5
    .
    Di tengah perkebunan yang ada di Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Kabupaten
    Jember
    , Jawa Timur, itu banyak warga yang tinggal di rumah yang tidak layak.
    Di samping itu, data Pemerintah Kabupaten Jember menunjukkan bahwa ada 22.043 jiwa atau 5.325 KK warga
    miskin ekstrem
    yang berada di area perkebunan BUMN di Jember.
    Hal ini menjadi ironi karena dengan jumlah
    warga miskin ekstrem
    yang banyak, PTPN justru tidak mengetahuinya.
    “Terkait untuk yang definisi miskin ekstrem, kami tidak mengetahui, Pak,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kasubag Kesekretariatan & Humas PTPN I Regional V Surabaya, M Syaiful Rizal saat dihubungi tim
    Ekspedisi Nusaraya Kompas.com
    , Senin (1/12/2025).
    Namun demikian, Rizal mengakui bahwa banyak warga yang tinggal dan menetap di tengah lahan PTPN. Menurutnya, lahan yang ditempati warga itu adalah lahan eks bengkok atau lahan milik desa yang berada di tengah lahan PTPN, bukan lahan milik PTPN seperti pengakuan warga.
    Warga itu bekerja di PTPN sebagai pekerja borongan atau tenaga harian lepas. Mereka akan bekerja jika PTPN sedang membutuhkan tenaganya.
    “Di Kebun Silosanen itu, ada masyarakat yang saya tahu, yang tinggal di tengah-tengah kebun, tapi itu bukan lahan PTPN. Itu lahannya eks bengkok atau lahan desa yang memang di luar HGU (Hak Guna Usaha), di luar kebun milik PTPN, yang memang ditinggali masyarakat, yang juga dalam kesehariannya masyarakat di situ bekerja sebagai pekerja borongan. Ada yang bekerja lepas, ada yang bekerja borongan,” kata Rizal.
    Rizal menyampaikan, jumlah tenaga borongan di
    Perkebunan Silosanen
    sebanyak 15.453 orang. Mereka berasal dari Desa Pace dan Desa Mulyorejo yang meliputi Dusun Baban Timur, Baban Barat dan Silosanen.
    Jika musim panen kopi, penghasilan mereka Rp 57.000 – Rp 60.000 per hari. Namun jika tidak musim panen, penghasilan mereka tidak menentu.
    Pantauan tim
    Ekspedisi Nusaraya Kompas.com
    di Perkebunan Silosanen, banyak warga yang hidupnya memprihatinkan. Mereka tinggal di rumah sederhana yang disediakan oleh PTPN. Mereka bahkan tidak memiliki sejengkal tanah pribadi.
    Salah satunya adalah Buniman (65) yang tinggal di Afdeling Kampongan. Sampai saat ini, meski sudah bertahun-tahun tinggal di tengah lahan perkebunan, bahkan sejak dari kakek buyutnya, Buniman tidak memiliki sejengkal tanah pun. Rumah yang ditempatinya sejak lahir bukan miliknya pribadi.
    “Saya memang lahir di sini,” katanya dalam bahasa Madura.
    Buniman bekerja sebagai pekerja harian lepas atau yang disebut sebagai pekerja borongan. Karena statusnya ini, pekerjannya tidak menentu. Jika tidak waktunya panen, dia hanya dipekerjakan 5 hari hingga 7 hari dalam 15 hari dengan upah Rp 40.000 per hari.
    Penghasilan ini jauh dari kata cukup. Sebab Buniman menjadi tulang punggung keluarga untuk enam anggota keluarganya.
    Di rumah yang sempit dan sudah lapuk itu, Buniman tinggal bersama istrinya bernama Iyem (62) yang kini sedang sakit stroke; anak ketiga, keempat dan kelimanya yang bernama Iflah (31), Umar (26) dan Ferdi (19); serta dua cucunya yang merupakan anak dari Iflah.
    Sedangkan anak pertamanya bernama Sinar meninggal dunia dan anak keduanya bernama Baihaqi bekerja sebagai buruh bangunan di Bali.
    Untuk mencukupi kebutuhan hidup, Buniman terkadang bekerja menggarap lahan warga yang ada di luar kebun dengan upah Rp 50.000 per hari. Pekerjaan ini pun tidak menentu karena bergantung pada warga yang membutuhkan tenaganya.

    Mon tadek kalakoan e kebbun, tak alakoh. Kadeng mon bedeh petani, alakoh ka petani
    (Kalau tidak ada pekerjaan di kebun PTPN, kadang bekerja ke petani kalau ada petani yang butuh merawat tanaman),” katanya.
    Sebagai tambahan penghasilnya pula, Buniman memelihara dua ekor sapi. Bukan miliknya, sapi itu adalah milik orang lain yang dipeliharanya. Hasilnya nanti akan dibagi dua dengan pemilik.

    Ngalak owanan
    (mengambil peliharaan),” katanya.
    Bupati Jember Muhammad Fawait mengakui bahwa jumlah warga miskin ekstrem di Jember masih tinggi, bahkan tertinggi di Jawa Timur.
    Dia bertekat untuk mengatasi itu dengan kendala yang harus dihadapi. Sebab, warga yang miskin ektrem itu tinggal di tengah lahan BUMN.
    Gus Fawait menyebutkan salah satu contoh yang menjadi kendala pengentasan kemiskinan ekstrem di tengah lahan PTPN.
    Berdasarkan aturan, warga yang bisa mendapatkan bantuan pertanian dari pemerintah adalah petani karena memiliki lahan. Sedangkan, warga yang tinggal di tengah lahan PTPN masuk kategori buruh tani dan tidak punya lahan sehingga tidak bisa menerima bantuan pertanian.
    “Yang kami bikin bingung adalah ketika mereka tinggal berada di pinggir perlahan milik BUMN. Tapi kita tidak berpangku tangan. Ke depan, kami akan pikirkan mereka,” katanya.
    “Beberapa kendala selama ini kita tidak bisa membantu mereka secara langsung karena mereka tidak punya lahan. Sedangkan secara aturan kan mereka harus punya lahan. Kalau ada bantuan bibit, pupuk, alat pertanian, dan lain sebagainya,” katanya.
    Gus Fawait akan berupaya untuk melatih warga yang miskin ekstrem supaya memiliki keterampilan untuk berwirausaha.
    “Kami akan melakukan pelatihan. Kami juga akan melatih mereka untuk menjadi UMKM-UMKM baru,” katanya.
    Artikel ini merupakan bagian dari perjalanan tim Ekspedisi Nusaraya Kompas.com di Kabupaten Jember, mulai dari 27 November hingga 2 Desember. Klik ini untuk mengikuti seluruh rangkaian perjalanan kami.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Muhammadiyah-KKP kerja sama kembangkan usaha garam daerah pesisir

    Muhammadiyah-KKP kerja sama kembangkan usaha garam daerah pesisir

    Jakarta (ANTARA) – Konsorsium Pesisir, Kelautan dan Perbatasan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (KPKP PTMA) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan (DJPK KKP) untuk menyejahterakan masyarakat pesisir melalui pengembangan usaha garam.

    Ketua KPKP PTMA Endang Rudiatin dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat, mengharapkan kerja sama dengan DJPK tersebut dapat mempercepat agenda hilirisasi agar nelayan lebih mandiri mengelola aset pesisir dan lautnya.

    “Yang paling utama, kami Insyaallah berusaha agar usaha garam rakyat dapat bermunculan setiap tahun,” katanya.

    Perjanjian kerja sama itu sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Muhammadiyah dan KKP yang ditandatangani pada Maret 2025.

    Acara penandatanganan itu turut dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

    Saki saat itu menekankan pentingnya kolaborasi dalam melestarikan ekosistem laut.

    Adapun, kerja sama itu meliputi pengembangan usaha garam di lokasi sentra ekonomi garam rakyat (SEGAR), pengelolaan sampah laut, rehabilitasi dan restorasi ekosistem pesisir dan laut serta pengelolaan karbon biru.

    Sedangkan, untuk rencana aksi, di antaranya mengidentifikasi potensi lahan garam serta mensertifikasi petambak garam dalam waktu lima tahun, mendampingi kelompok UMKM pengelola sampah plastik di laut, melakukan pendampingan dalam pengelolaan karbon biru serta pelaksanaan pembibitan dan penanaman mangrove.

    Rencana aksi tersebut ditargetkan untuk mengatasi kebutuhan garam di lokasi SEGAR, meningkatkan kesadaran masyarakat pesisir tentang sampah dan manfaatnya secara ekonomis serta terwujudnya model pengelolaan karbon biru.

    Konsorsium merupakan perkumpulan para ahli dan fasilitator multidisipliner PTMA yang dalam pelaksanaan aksi didukung oleh PTMA-PTMA di daerah pesisir yang memiliki program studi kelautan dan perikanan serta yang memiliki kegiatan riset dan kajian pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan meliputi peningkatan SDM dan pengembangan teknologi.

    Penandatanganan kerja sama itu sendiri dilakukan oleh Ketua KPKP PTMA Endang Rudiatin dan Dirjen Pengelolaan Kelautan KKP A. Koswara, bersamaan dengan Rakernis DJPK KKP dengan tema “Laut Sehat, Konservasi Kuat, Indonesia Sejahtera” di Gedung Mina Bahari III KKP, Jakarta, Kamis (4/12).

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BSI perluas layanan syariah di Jabar lewat gedung baru Tasikmalaya

    BSI perluas layanan syariah di Jabar lewat gedung baru Tasikmalaya

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) meresmikan Gedung BSI Tasikmalaya untuk mendorong penetrasi pasar keuangan syariah di wilayah Jawa Barat.

    “Kami melihat potensi besar dalam pengembangan ekosistem halal, UMKM, dan ekonomi kreatif di wilayah ini. BSI berkomitmen menyediakan layanan dan pendampingan terbaik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat,” kata Direktur Risk Management BSI Grandhis H. Harumansyah dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

    BSI Tasikmalaya berlokasi di Jl.Otto Iskandardinata, Tasikmalaya, dengan fasilitas Kantor Layanan Gadai, Kantor Layanan Prioritas, Safe Deposit Box (SDB), Function Hall, dan musala.

    Gedung ini mengusung konsep bangunan hijau (green building) yang dirancang dengan fitur-fitur ramah difabel, seperti akses jalan dan transportasi vertikal yang memudahkan pergerakan, toilet khusus difabel, serta ATM dengan fitur braille untuk memudahkan nasabah tunanetra.

    “Kami berharap fasilitas ini dapat memberikan layanan perbankan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Tasikmalaya,” tambah Grandhis.

    Melalui kehadiran gedung ini, BSI berharap dapat menghadirkan nilai tambah bagi masyarakat, termasuk peningkatan akses pembiayaan UMKM, serta edukasi dan literasi keuangan syariah.

    Gedung ini juga diharapkan dapat menjadi hub untuk bagi para pelaku usaha, generasi muda, dan masyarakat luas untuk mengenal lebih dekat layanan dan peluang ekonomi syariah.

    BSI pun menargetkan gedung baru ini dapat mendorong kontribusi Jawa Barat dalam penguatan ekosistem halal nasional.

    Sebagai informasi, aset BSI Tasikmalaya mencapai Rp1,3 triliun hingga kuartal III-2025, tumbuh 15 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Dana pihak ketiga (DPK) tercatat mencapai Rp1,1 triliun atau naik 17 persen (yoy). Sedangkan pembiayaan mencapai Rp1,1 triliun atau naik 11,30 persen (yoy).

    Saat ini, terdapat lima kantor cabang BSI di Tasikmalaya dengan e-channel sebanyak 41 ATM, 118 EDC Merchant, dan 4.101 QRIS yang dapat mendukung transaksi keuangan masyarakat setempat.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendag Resmikan Pabrik Roti di Klaten dan Lepas Ekspor Perdana

    Mendag Resmikan Pabrik Roti di Klaten dan Lepas Ekspor Perdana

    Klaten, Beritasatu.com – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso, meresmikan operasional pabrik roti ropi milik PT Juara Roti Indonesia di Klaten, Jawa Tengah, Jumat (5/12/2025). Pada kesempatan yang sama, Budi juga melepas ekspor perdana produk roti olahan perusahaan tersebut ke pasar internasional.

    Menurut Budi, perusahaan roti itu telah menjadi pemasok bagi 73 rumah sakit di seluruh Indonesia. Ia menegaskan bahwa pemerintah terus berkomitmen memfasilitasi pelaku UMKM agar mampu menembus pasar global.

    “Pemerintah akan siap membantu teman-teman UMKM untuk ekspor. Kami ingin yang melakukan ekspor itu tidak hanya perusahaan besar saja, UMKM pun juga kita dukung,” ujarnya kepada Beritasatu.com.

    Budi menyebut keberadaan pabrik roti di Klaten merupakan bukti kekuatan industri pangan nasional yang semakin kompetitif dan berorientasi ekspor.

    “Pemerintah mendukung penuh industri pangan nasional yang mampu meningkatkan nilai tambah sekaligus membuka pasar baru di luar negeri. Ekspor perdana ini membuktikan bahwa produk UMKM dan industri pangan Indonesia dapat bersaing secara global,” katanya.

    Ia menambahkan bahwa saat ini perusahaan telah memulai ekspor ke Uni Emirat Arab (UEA). Menurutnya, pencapaian tersebut berawal dari mimpi dan kerja keras pemilik usaha.

    “Silakan bapak-ibu memiliki mimpi, ini terbukti pabrik di Klaten mampu ekspor ke Arab,” ucapnya.

    Budi juga menyoroti kemudahan program ekspor bagi UMKM. Pelaku usaha tidak perlu datang langsung ke kantor Kementerian Perdagangan di Jakarta, melainkan dapat mengikuti pendampingan ekspor secara daring.

    “Silakan dengan mudah saja. Banyak di desa-desa yang memiliki UMKM. Ikuti program ekspor melalui Zoom, kalau tidak bisa bahasa Indonesia, bahasa Jawa pun juga boleh,” tuturnya.

  • Daihatsu Kumpul Sahabat Digelar di Malang, Hiburan Gratis-Hadiah Berlimpah

    Daihatsu Kumpul Sahabat Digelar di Malang, Hiburan Gratis-Hadiah Berlimpah

    Jakarta

    Rangkaian Daihatsu Kumpul Sahabat kembali berlanjut akhir pekan ini. Daihatsu mengajak masyarakat Malang, Jawa Timur, seru-seruan akhir pekan ini.

    Daihatsu Kumpul Sahabat Malang digelar pada Minggu (7/12/2025) di Lapangan Rampal Malang, Jawa Timur. Acara digelar mulai pukul 07.00 WIB sampai 18.00 WIB.

    Daihatsu Kumpul Sahabat Malang menjadi ajang silaturahmi dan perayaan kebersamaan. Acara ini terbuka untuk umum tanpa biaya masuk. Masyarakat serta pelanggan setia Daihatsu di Malang dan sekitarnya dapat menikmati beragam hiburan akhir pekan bersama keluarga dan Sahabat.

    Daihatsu Kumpul Sahabat siap menjadikan akhir pekan warga Malang lebih meriah melalui beragam kegiatan menarik. Mulai dari zumba, festival UMKM lokal asli Malang dengan pilihan kuliner yang menggugah selesa, bazaar, kompetisi mewarnai serta lomba menari, hingga gathering komunitas motor dan Sahabat Klub Daihatsu. Tidak ketinggalan aktivitas cek kesehatan gratis, aneka permainan menarik, dan hadiah doorprize dengan total jutaan rupiah yang menanti para pengunjung.

    Tidak hanya kegiatan seru, pengunjung juga akan mendapatkan wawasan baru melalui talkshow otomotif bersama pegiat otomotif. Keseruan acara akan mencapai puncaknya saat D’MASIV naik ke panggung dan membawakan single terbaru mereka, Bahagia Sejak Pertama, yang siap mengguncang dan memeriahkan suasana sore hari.

    Pada momentum kebersamaan ini, Daihatsu akan memberikan apresiasi khusus kepada pelanggan setia yang konsisten merawat kendaraannya sejak awal kepemilikan kendaraan. Tak hanya itu, para pecinta otomotif juga dapat menikmati pameran modifikasi mobil yang diramaikan oleh komunitas Daihatsu sebagai wadah unjuk kreativitas dan sumber inspirasi.

    (rgr/dry)