Produk: UMKM

Purbaya Respon Soal Bebas Pajak Baju Reject untuk Bantuan Bencana Sumatra

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara mengenai wacana pengenaan pajak terhadap baju reject ekspor yang akan disalurkan sebagai bantuan bagi korban bencana di Sumatra.

Purbaya menjelaskan hingga saat ini Kementerian Keuangan belum menerima permintaan resmi terkait pemasukan baju reject tersebut ke dalam negeri.

Hal tersebut disampaikan Purbaya usai dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Negara, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

“Baju reject ekspor ke luar negeri mau dibalikin lagi ke sini. Kita masih belum ada permintaan, belum ada, jadi saya belum tahu prosesnya di mana,” ujar Purbaya.

Lebih lanjut, dia menegaskan, jika nantinya ada pengajuan resmi, proses tersebut akan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Menurutnya, baju reject yang akan dimanfaatkan sebagai bantuan kemanusiaan bukan merupakan barang impor ilegal.

“Jadi harusnya kalau itu ajukan permintaan ke kita, ke bea cukai, kalau itu kan bukan barang ilegal impor kan. Tapi kita lihat seperti apa,” katanya.

Kendati demikian, Purbaya menekankan bahwa hingga kini dirinya belum menerima surat permintaan terkait hal tersebut.

“Tapi saya belum menerima surat permintaan,” tambahnya.

Terkait kemungkinan pemberian insentif atau pembebasan tertentu, Purbaya menilai tidak semestinya bantuan kemanusiaan dibebani pungutan tambahan.

“Insentif tuh apa? Saya gak bayar lagi. Nggak lah, biarin aja lewat. Masa suruh bayar lagi,” ujarnya.

Meski begitu, Purbaya menyebut kebijakan tersebut tetap perlu dikaji secara menyeluruh, terutama terkait dampaknya terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Tapi juga saya akan diskusikan ke Kementerian UMKM seperti apa dampaknya. Jadi bukan Kementerian Keuangan sendiri kan, karena ada dampak ke UMKM, nanti kami tanya UMKM pandangannya seperti apa,” tandas Purbaya.

19/12/2025 21:15
Marine Actions Expo 2026 Hadirkan Wisata, Edukasi, dan Belanja Bahari dalam Satu Pameran

Selain itu, pengunjung juga dapat berbelanja berbagai perlengkapan wisata bahari, mulai dari dive gear, freedive equipment, underwater camera, hingga apparel dan aksesori bertema laut dengan beragam promo khusus expo.

MAX juga menjadi ajang silaturahmi komunitas nasional dengan menghadirkan ruang berkumpul bagi komunitas selam, mermaid, freedive, ocean artists, konservasi laut, pemancing, hingga pelaku UMKM maritim.

Di sisi lain, pengunjung dapat mengikuti berbagai booth edukasi, sesi talkshow, demo peralatan, serta kegiatan konservasi yang memperkaya pemahaman tentang peran laut sebagai masa depan ekonomi Indonesia.

Aishah menegaskan bahwa MAX terbuka untuk semua kalangan, tidak hanya bagi penyelam profesional. Siapa pun yang mencintai laut, ingin belajar, mencari referensi liburan, atau sekadar merasakan atmosfer bahari Indonesia dipersilakan hadir.

“Dengan visi besar dan dukungan semua pihak, MAX diprediksi menjadi ikon baru wisata bahari Indonesia tempat di mana mimpi, peluang, dan masa depan laut Indonesia bertemu,” kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pariwisata Kelautan, Ismail Ning, menyatakan pihaknya akan mendukung penuh penyelenggaraan MAX 2026. Ia berharap pameran tersebut dapat berkembang menjadi event kelautan terbesar di Indonesia.

“Kami akan all out dukung terlaksananya MAX 2026,” kata Ismail.

Menurut Ismail, sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi besar di sektor pariwisata bahari yang berdampak positif, baik secara ekonomi maupun lingkungan. Karena itu, pengembangan pariwisata bahari harus terus didorong dengan tetap menjaga kelestarian laut.

19/12/2025 18:47
Bandung Zoo Stok Pakan Satwa Dari Donasi Hanya Bertahan Sepekan Bandung 19 Desember 2025

Bandung Zoo Stok Pakan Satwa Dari Donasi Hanya Bertahan Sepekan
Tim Redaksi
BANDUNG,KOMPAS.com
– Humas Bandung Zoo Sulhan Syafi’i menyebut kondisi stok pakan satwa yang tersedia dari donasi berbagai pihak, hanya bertahan selama sepekan.
Karenanya ia mengusulkan ke Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA)
Jawa Barat
untuk kembali membuka operasional
Bandung
Zoo.
“Kemungkinan kita bisa bertahan sampai semingguan lah. Kita masih ada
donasi
-donasi, dari warga yang kita tidak tahu siapa,” kata Sulhan saat dihubungi Jumat (19/12/2025).
Dijelaskan, donasi yang sebagian besar berasal dari donasi kelompok masyarakat, komunitas hingga pihak swasta ini, disalurkan dalam bentuk pembelian pakan melalui vendor.
“Ya, bantuan pakan. Mereka mentransfer uang langsung ke para vendor kita,” ucapnya.
Terkait penangulangan pakan dari Kementrian Kehutanan, Sulhan menyebut hingga sore tadi, bantuan pakan dari pemerintah tersebut belum diterima pihak
Bandung Zoo
.
“Sampai hari ini kita belum menerima atau tidak menerima bantuan dari pemerintah,” ucapnya.
Meski begitu, Sulhan menyebut stock pakan
satwa
sampai ini dalam kondisi aman dan tercukupi.
“Jadi kita Alhamdulillah pakan tercukupi. Sampai saat ini kita belum menerima bantuan pakan dari Kementerian Kehutanan. Jadi kita masih bisa survive mandiri,” katanya.
Menurutnya, penutupan operasional Bandung Zoo berdampak luas, tidak hanya pada
pakan satwa
, tetapi juga terhadap ratusan pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang menggantungkan hidup di area Bandung Zoo.
Karenanya ia berharap pemerintah segera membuka kembali operasional Bandung Zoo. Sulhan menilai hal ini bisa membereskan persoalan tersebut.
“Harapan terakhir meminta pemerintah segera membuka operasional Bandung Zoo, karena itu yang akan membereskan semua permasalahan yang selama ini terjadi,” ucapnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

19/12/2025 18:25
Investasi Bojonegoro 2025 Tembus Rp3,52 T, Sektor Tambang Masih Jadi Primadona

Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro sukses membukukan realisasi investasi sebesar Rp3,52 triliun sepanjang tahun 2025. Angka tersebut merujuk pada data sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) per tanggal 15 Desember 2025.

Capaian ini menunjukkan iklim usaha di wilayah yang dikenal sebagai lumbung energi Jawa Timur ini tetap stabil dan menjanjikan bagi para pemilik modal.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bojonegoro, Budiyanto, mengungkapkan bahwa struktur investasi tahun ini sangat didominasi oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Tercatat, aliran modal domestik mencapai Rp3,45 triliun dari total realisasi.

“Mengindikasikan bahwa kepercayaan dan potensi ekonomi lokal tetap menjadi magnet utama bagi investor dalam negeri,” jelas Budiyanto, Jumat (19/12/2025).

Secara sektoral, pertambangan masih menjadi tulang punggung perekonomian Bojonegoro dengan nilai investasi mendekati Rp972 miliar. Angka ini mengukuhkan posisi Bojonegoro sebagai pusat aktivitas ekstraktif strategis di tingkat regional maupun nasional.

Meski demikian, diversifikasi ekonomi mulai terlihat dengan pertumbuhan positif di sektor lain. Sektor perdagangan dan reparasi menempati posisi kedua dengan nilai investasi Rp603,13 miliar, disusul industri makanan sebesar Rp524,09 miliar, dan sektor konstruksi yang menyumbang Rp427,27 miliar.

Dari sisi skala usaha, pelaku Usaha Besar masih memegang kendali utama dengan realisasi mencapai Rp2,15 triliun. Sementara itu, gabungan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memberikan kontribusi signifikan sebesar Rp1,37 triliun.

Menurut Budiyanto, tren positif ini tidak lepas dari transformasi pelayanan publik yang dilakukan pemerintah daerah.

“Tren positif ini adalah buah dari perbaikan iklim investasi dan kemudahan perizinan berusaha yang kami terus tingkatkan,” tambahnya.

Pemerintah berharap masuknya arus modal ini dapat memberikan dampak berganda (multiplier effect) bagi kesejahteraan warga lokal, bukan sekadar angka di atas kertas.

“Target kami, geliat investasi ini langsung terasa di masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja baru dan penguatan ekonomi kerakyatan,” pungkasnya. [lus/beq]

19/12/2025 16:32
Era Digital dan AI, BPKN Soroti Ancaman Penipuan terhadap Konsumen

Heru menjelaskan, kegiatan edukasi tersebut melibatkan berbagai mitra, antara lain DPRD Kabupaten Jember, Pemerintah Kabupaten Belitung, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Gorontalo, Universitas Singaperbangsa Karawang, IPB University, hingga sejumlah perguruan tinggi dan instansi daerah lainnya.

“Berbagai isu strategis diangkat dalam kegiatan tersebut, meliputi perlindungan konsumen di era ekonomi digital, keamanan pangan, potensi dan risiko e-commerce, bahaya pinjaman online ilegal, hingga penguatan peran konsumen agar menjadi cerdas, kritis, dan berdaya,” kata Heru.

Ia menambahkan, peserta yang berasal dari asosiasi, UMKM, pelaku usaha, dan mahasiswa diharapkan menjadi agen literasi yang dapat menyebarluaskan pemahaman perlindungan konsumen di lingkungan masing-masing.

Selain edukasi tatap muka, BPKN juga memperkuat literasi publik melalui podcast perlindungan konsumen di kanal YouTube resmi. Sepanjang 2025, delapan episode diproduksi dengan mengangkat isu-isu aktual seperti kosmetik ilegal, pangan fortifikasi, BBM, mafia tanah, hingga penipuan digital.

19/12/2025 16:20
Anindya Bakrie Temui Purbaya, Tagih ‘Jatah’ Kredit Bunga Rendah 6%

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong Kementerian Keuangan untuk menggelontorkan insentif pendanaan murah bagi industri furnitur dan elektronik.

Pelaku usaha secara spesifik meminta fasilitas kredit dengan bunga rendah di kisaran 6% melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) guna mendongkrak daya saing ekspor.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie mengungkapkan industri furnitur dan elektronik memiliki pangsa pasar global yang sangat besar, namun kontribusi Indonesia masih minim. Dia mencontohkan pangsa pasar furnitur global mencapai US$300 miliar, sementara ekspor Indonesia baru berkisar US$2,5 miliar.

“Menariknya dua-duanya industri ini tumbuh cukup sehat, akan tetapi surplus perdagangannya mengecil. Kenapa? Karena juga ada impor yang masuk ke dalam domestik,” kata Anindya usai menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Anindya menegaskan bahwa industri furnitur menyerap hampir 2,5 juta tenaga kerja yang mayoritasnya bergerak di skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Oleh karena itu, skema pendanaan yang dibutuhkan tidak hanya harus tersedia, tetapi juga wajib murah.

Dia menegaskan bahwa aspirasi tersebut sudah disampaikan langsung ke Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Kendati demikian, menurutnya, Purbaya masih akan mempertimbangkan usulan tersebut.

“Di sini beliau [Menkeu] memahami sekali bahwa isu nomor satu bagaimana pendanaannya itu bisa lebih murah dan lebih besar,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Himki) Abdul Sobur menyampaikan permintaan konkret kepada bendahara negara.

Dia mengharapkan adanya fasilitas khusus di mana akses modal murah bisa didapatkan melalui LPEI dengan bunga kompetitif. Tidak tanggung-tanggung, Himki meminta agar plafon penyaluran dinaikkan secara signifikan untuk mengejar target ekspor US$6 miliar.

“Misalnya melalui LPEI, tadi ditegaskan, kita dapat kurang lebih sekitar 6%. Namun, volumenya dinaikin. Saat ini baru Rp200 miliar, mungkin kita nanti [minta] Rp16 triliun ya untuk bisa mendorong pertumbuhan ke US$6 miliar dari saat ini,” tegas Sobur pada kesempatan yang sama.

Tantangan Pasar AS & SDM Semikonduktor

Selain isu pendanaan, pertemuan tersebut juga membahas ketergantungan pasar ekspor furnitur Indonesia ke Amerika Serikat (AS) yang mencapai 54%.

Anindya menekankan pentingnya diversifikasi pasar ke Uni Eropa dan Kanada untuk memitigasi risiko, sembari tetap menjaga kepercayaan pada pemerintah dalam negosiasi perjanjian dagang dengan AS.

“Pemerintah di sini kan dari Menko tahu benar isunya apa, dan bagaimana bisa menyelamatkan perjanjian ini,” tambahnya.

Sementara itu, untuk sektor elektronik, diskusi melebar hingga ke industri semikonduktor. Wakil Ketua Umum Kadin Shinta Kamdani menyoroti tantangan sumber daya manusia (SDM) dan riset (R&D) dalam hilirisasi silika menjadi semikonduktor.

Menurut Shinta, pemerintah harus hadir melalui insentif fiskal maupun kerja sama pendidikan, mengingat industri ini membutuhkan keahlian tinggi yang tidak bisa sepenuhnya ditanggung pelaku usaha.

“Kita lagi masuk ke semikonduktor, itu kan membutuhkan jelas skill dan R&D yang luar biasa. Tadi dibicarakan mengenai kemungkinan kerja sama, membawa teknologi juga, bagaimana pelatihannya,” kata Shinta.

Anindya menambahkan, isu SDM ini krusial karena setiap fasilitas semikonduktor membutuhkan ratusan insinyur. Oleh sebab itu, para pengusaha ingin buka kerja sama dengan LPDP dan instansi terkait agar kebutuhan SDM bisa terpenuhi.

19/12/2025 14:47
Sustainability Report Perdana DANA Ungkap Dampak Inklusi dan Lingkungan

Jakarta –

Untuk pertama kalinya, DANA merilis Sustainability Report 2024 sebagai bentuk transparansi perusahaan. Salah satu temuan kuncinya menunjukkan, setiap transaksi di aplikasi DANA hanya menghasilkan 0,14 gram CO₂e atau setara dengan hanya sekitar 3 persen emisi dari satu email biasa yang rata-rata menghasilkan 4 gram CO₂e.

CEO sekaligus Co-Founder DANA Indonesia, Vince Iswara mengungkapkan temuan ini menunjukkan bahwa inovasi teknologi bisa tumbuh tanpa mengabaikan tanggung jawab terhadap lingkungan. Melalui perilisan Sustainability Report, menjadi langkah praktik bisnis DANA yang bertanggung jawab secara jangka panjang.

“Peluncuran Sustainability Report pertama ini menjadi tonggak penting yang menegaskan komitmen DANA terhadap akuntabilitas dan dampak berkelanjutan. Sebagai salah satu platform fintech terbesar di Indonesia, kami tidak hanya memproses transaksi, tetapi juga berkewajiban menciptakan nilai lingkungan, sosial, dan tata kelola,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Jumat, (19/12/2025).

“Kami berharap laporan ini tidak hanya merangkum capaian, tetapi juga menjadi roadmap ke depan serta memperkuat komitmen kami membangun ekosistem keuangan digital yang trusted, friendly, dan accessible bagi semua,” sambungnya.

86% Pengguna DANA dari Kota Tier 2 s/d 4, Bukti Nyata Inklusi Finansial

Pembayaran digital membuka akses ekonomi bagi kelompok yang belum terjangkau layanan keuangan formal. DANA mencatat, 43 persen penggunanya berasal dari kelompok unbanked serta 86 persen dari kota berpenduduk sedang hingga kecil (tier 2-4) yang dihitung berdasarkan jumlah pengguna yang mengaktifkan fitur izin akses lokasi pada aplikasi.

DANA juga memperkuat inklusi bagi pelaku usaha mikro dan ultra mikro melalui proses pendaftaran merchant yang sederhana, pembebasan biaya layanan, serta verifikasi yang mudah dan aman.

Perluasan akses tersebut berjalan beriringan dengan penguatan literasi keuangan. Lewat inisiatif sosial, SisBerdaya dan DisBerdaya, DANA telah mendampingi serta mendanai 9.000 UMKM perempuan dan penyandang disabilitas.

DANA Pertahankan Rating A dari Security Scorecard Sepanjang 2024

Percepatan ekonomi digital perlu diimbangi dengan perlindungan data dan keamanan transaksi, dan DANA menanggapi tantangan ini dengan mengimplementasikan graph database & analytics untuk mendeteksi hubungan mencurigakan secara real-time, mempertahankan Rating A dari Security Scorecard 2024, serta menghadirkan fitur seperti Smart Friction, Scam Checker, dan Security Check-Up disertai proses freeze dan blacklist.

DANA juga berkolaborasi dengan otoritas seperti Indonesia Anti-Scam Center (IASC) guna menjaga keseimbangan antara kenyamanan dan keamanan pengguna, yang turut mendorong capaian Net Promoter Score (NPS) 2024 sebesar 84,44 persen, melampaui standar global 80 persen.

Operasional Ramah Lingkungan & Budaya Kerja Inklusif

Tidak hanya berfokus pada dampak bagi masyarakat, DANA juga menata fondasi internal agar lebih efisien, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Upaya pengurangan dampak lingkungan turut diperkuat melalui program daur ulang dan komposting bersama Waste4Change, serta operasional kantor di gedung bersertifikasi Green Mark GoldPlus dari Building and Construction Authority (BCA) Singapura.

Di sisi lain, DANA memastikan prinsip kesejahteraan dan inklusivitas juga diterapkan di lingkungan kerja internal. Komitmen terhadap Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) diwujudkan melalui sistem yang membuka peluang berdasarkan merit, potensi, dan kontribusi nyata. Melalui program DANACare yang mendukung keseimbangan kerja-hidup, DANA berhasil meraih sertifikasi Great Place to Work pada 2025, dengan tingkat kepuasan karyawan mencapai 84 persen.

Laporan Keberlanjutan 2024 DANA disusun berdasarkan Global Reporting Initiative (GRI) Universal Standards, selaras dengan Sustainability Accounting Standards Board (SASB) untuk sektor Software & IT Services serta mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (UN SDGs). Laporan mencakup seluruh operasi DANA Group hingga 31 Desember 2024, dan dapat diunduh melalui tautan ini.

(akn/ega)

19/12/2025 14:06
Sebuah Perjalanan jadi UMKM Digital

Liputan6.com, Jakarta – Ketika banyak orang beranggapan membangun usaha harus menunggu waktu yang tepat, modal besar, atau latar belakang tertentu, Virda justru membuktikan sebaliknya. Pada usia 23 tahun, sambil bekerja penuh waktu sebagai staf keuangan di Yayasan Darul Hikmah Jepara, ia mampu meneruskan toko kelontong keluarga sekaligus membangunnya menjadi usaha yang lebih modern dan bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya.

Perjalanannya menunjukkan setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pengusaha: tanpa memandang umur, pendidikan, maupun kesibukan sehari-hari.

Virda tumbuh dalam kultur disiplin Pondok Pesantren Darul Falah Besongo Semarang, yang membentuk ketangguhan mental dan manajemen waktu yang kini menjadi kekuatan utamanya.

Setelah lulus dari UIN Walisongo Semarang, ia memilih tetap dekat dengan keluarga. Setiap selesai bekerja pukul 1 siang, ia langsung mengelola toko kelontong milik orang tuanya, keputusan yang bagi sebagian orang mungkin terlihat sederhana, namun bagi Virda, inilah langkah pertama membangun masa depan yang ia rancang sendiri.

Baginya, menjadi pengusaha bukan karena punya banyak waktu luang, tetapi tentang keberanian mencoba hal baru dan kepercayaan diri bahwa setiap langkah kecil adalah peluang yang menjanjikan.

Keyakinan itulah yang membawanya bergabung sebagai Mitra Bukalapak, yang membuka pintu bagi toko keluarganya untuk naik kelas: dapat menyediakan layanan pembayaran tagihan, menjual produk digital, hingga melayani transaksi keuangan yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan bisa dilakukan di warung tradisional.

Kini, toko kecil itu berubah menjadi pusat layanan masyarakat. Warga datang bukan hanya untuk membeli kebutuhan pokok, tetapi juga untuk mengurus berbagai layanan digital yang memudahkan kehidupan mereka.

“Sebagai perempuan, saya ingin tetap mandiri dan membantu keluarga. Usaha ini bukan hanya tentang cuan, tapi tentang memberi manfaat,” ujar dia seperti dikutip dari keterangan resmi, Jumat, (19/12/2025).

19/12/2025 13:20
Kampung Bersinar Selumit Pantai Mulai Redup, Peredaran Narkoba Kembali Marak 3 Bulan Terakhir

TARAKAN – Program Kampung Bersih Narkoba atau Bersinar di Kelurahan Selumit Pantai di Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara (Kaltara) perlahan mulai redup. Pasalnya, para pengedar narkoba diduga kembali beraktifitas di wilayah tersebut.

Ironisnya, wilayah Selumit Pantai ini telah dideklarasikan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) dan Polda Kaltara sebagai Kampung Bersinar pada awal 2025 lalu.

Lurah Selumit Pantai, Andi Arfan mengatakan, pada awal pelaksanaan program tersebut peredaran narkoba sempat menurun secara signifikan.

“Namun belakangan program ini mulai redup, masyarakat pun kembali resah karena aktivitas peredaran narkoba kembali terjadi. Mereka menyebar ke tempat lain, lalu yang di sini kembali beraktivitas,” kata Andi Arfan, Kamis, 18 Desember.

Ia juga menyoroti berkurangnya intensitas kegiatan pembinaan. Jika sebelumnya ada kegiatan rutin hingga tiga kali dalam sepekan, kini hanya berjalan satu kali.

“Kalau dulu kegiatan pembinaan bisa tiga kali seminggu, sekarang tinggal satu kali. Pemberdayaan masyarakat termasuk UMKM juga mulai redup,” jelasnya.

Dijelaskannya, Kelurahan Selumit Pantai sebenarnya telah memiliki dua pos pantau, masing-masing berada di belakang Hotel Fortune dan di RT 13. Namun hingga kini, pos tersebut belum difungsikan secara optimal karena belum ada penjagaan.

“Posnya ada dua, tapi belum ada penjagaan. Kalau difungsikan sebagai pos kamling oleh warga sipil, kami khawatir justru disalahgunakan,” ujarnya.

Keluhan warga terkait peredaran narkoba pun terus berdatangan ke pihak kelurahan. Bahkan, warga menyampaikan adanya lokasi-lokasi baru yang diduga menjadi tempat transaksi.

“Ada warga, termasuk ibu-ibu, datang ke kelurahan menyampaikan keresahan. Ada peredaran besar kembali, bahkan ada tempat baru, lubang-lubang baru di beberapa titik,” ungkapnya.

Lurah Andi memperkirakan peredaran narkoba kembali marak dalam kurun waktu dua hingga tiga bulan terakhir. Dampaknya, kegiatan positif anak-anak juga mengalami penurunan signifikan.

“Dulu anak-anak yang ikut kegiatan bisa sampai 120 orang. Sekarang tinggal sekitar 20 sampai 30. Yang dulu aktif 100, sekarang mungkin tinggal 10,” ujarnya.

Padahal sebelumnya, anak-anak mulai aktif mengikuti kegiatan keagamaan seperti belajar Al-Qur’an di masjid dan taman pendidikan Al-Qur’an, serta rutin melaksanakan salat.

Andi menambahkan, mayoritas warga Selumit Pantai bekerja sebagai nelayan, pedagang, dan pekerja serabutan, sehingga dinilai rentan terhadap pengaruh lingkungan sekitar.

“Kami berharap pos penjagaan diaktifkan kembali dan pembinaan berjalan seperti sebelumnya. Kampung Bersinar ini harus benar-benar clear and clean dari narkoba,” tutupnya.

Sebelumnya, Dalam upaya memberantas peredaran narkoba, Polda Kaltara bersama instansi terkait resmi meluncurkan program Kampung Bebas Narkoba di kawasan Selumit Pantai, Kota Tarakan Kapolda Kaltara saat itu di jabat oleh Irjen Pol. Hary Sudwijanto.

Kemudian, Kelurahan Selumit Pantai juga dideklarasikan sebagai Kampung Bersih Narkoba oleh Kepala BNN RI Komjen Pol. Marthinus Hukom dalam lawatannya ke Kaltara pada Selasa 17 Desember 2024 lalu.

19/12/2025 10:12
Kampung Bersinar Selumit Pantai Mulai Redup, Peredaran Narkoba Kembali Marak 3 Bulan Terakhir

TARAKAN – Program Kampung Bersih Narkoba atau Bersinar di Kelurahan Selumit Pantai di Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara (Kaltara) perlahan mulai redup. Pasalnya, para pengedar narkoba diduga kembali beraktifitas di wilayah tersebut.

Ironisnya, wilayah Selumit Pantai ini telah dideklarasikan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) dan Polda Kaltara sebagai Kampung Bersinar pada awal 2025 lalu.

Lurah Selumit Pantai, Andi Arfan mengatakan, pada awal pelaksanaan program tersebut peredaran narkoba sempat menurun secara signifikan.

“Namun belakangan program ini mulai redup, masyarakat pun kembali resah karena aktivitas peredaran narkoba kembali terjadi. Mereka menyebar ke tempat lain, lalu yang di sini kembali beraktivitas,” kata Andi Arfan, Kamis, 18 Desember.

Ia juga menyoroti berkurangnya intensitas kegiatan pembinaan. Jika sebelumnya ada kegiatan rutin hingga tiga kali dalam sepekan, kini hanya berjalan satu kali.

“Kalau dulu kegiatan pembinaan bisa tiga kali seminggu, sekarang tinggal satu kali. Pemberdayaan masyarakat termasuk UMKM juga mulai redup,” jelasnya.

Dijelaskannya, Kelurahan Selumit Pantai sebenarnya telah memiliki dua pos pantau, masing-masing berada di belakang Hotel Fortune dan di RT 13. Namun hingga kini, pos tersebut belum difungsikan secara optimal karena belum ada penjagaan.

“Posnya ada dua, tapi belum ada penjagaan. Kalau difungsikan sebagai pos kamling oleh warga sipil, kami khawatir justru disalahgunakan,” ujarnya.

Keluhan warga terkait peredaran narkoba pun terus berdatangan ke pihak kelurahan. Bahkan, warga menyampaikan adanya lokasi-lokasi baru yang diduga menjadi tempat transaksi.

“Ada warga, termasuk ibu-ibu, datang ke kelurahan menyampaikan keresahan. Ada peredaran besar kembali, bahkan ada tempat baru, lubang-lubang baru di beberapa titik,” ungkapnya.

Lurah Andi memperkirakan peredaran narkoba kembali marak dalam kurun waktu dua hingga tiga bulan terakhir. Dampaknya, kegiatan positif anak-anak juga mengalami penurunan signifikan.

“Dulu anak-anak yang ikut kegiatan bisa sampai 120 orang. Sekarang tinggal sekitar 20 sampai 30. Yang dulu aktif 100, sekarang mungkin tinggal 10,” ujarnya.

Padahal sebelumnya, anak-anak mulai aktif mengikuti kegiatan keagamaan seperti belajar Al-Qur’an di masjid dan taman pendidikan Al-Qur’an, serta rutin melaksanakan salat.

Andi menambahkan, mayoritas warga Selumit Pantai bekerja sebagai nelayan, pedagang, dan pekerja serabutan, sehingga dinilai rentan terhadap pengaruh lingkungan sekitar.

“Kami berharap pos penjagaan diaktifkan kembali dan pembinaan berjalan seperti sebelumnya. Kampung Bersinar ini harus benar-benar clear and clean dari narkoba,” tutupnya.

Sebelumnya, Dalam upaya memberantas peredaran narkoba, Polda Kaltara bersama instansi terkait resmi meluncurkan program Kampung Bebas Narkoba di kawasan Selumit Pantai, Kota Tarakan Kapolda Kaltara saat itu di jabat oleh Irjen Pol. Hary Sudwijanto.

Kemudian, Kelurahan Selumit Pantai juga dideklarasikan sebagai Kampung Bersih Narkoba oleh Kepala BNN RI Komjen Pol. Marthinus Hukom dalam lawatannya ke Kaltara pada Selasa 17 Desember 2024 lalu.

19/12/2025 10:12