Xcloud.id

Produk: UMKM

  • BGN Rilis Hotline Aduan Pasca Gaduh Keracunan Massal usai Santap MBG

    BGN Rilis Hotline Aduan Pasca Gaduh Keracunan Massal usai Santap MBG

    Jakarta –

    Badan Gizi Nasional (BGN) resmi membuka saluran pengaduan (hotline) bagi masyarakat untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).

    Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang mengatakan keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam mengawasi jalannya program.

    “Kami ingin pelaksanaan MBG berjalan transparan dan berkualitas. Karena itu, masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan aduan maupun masukan,” ujar Nanik di Jakarta, Sabtu (27/9/2025).

    Menurutnya, partisipasi publik akan membantu pemerintah menindaklanjuti setiap temuan di lapangan secara cepat.

    “Dengan adanya saluran aduan, masyarakat bisa ikut mengawal agar program tepat sasaran,” tambahnya.

    Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menyampaikan hotline ini tersedia di jam operasional Senin hingga Jumat pukul 09:00 sampai 22:00 WIB.

    “Setiap laporan akan diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku,” kata Hida.

    Selain menerima aduan, saluran ini juga berfungsi sebagai pusat informasi. Masyarakat dapat menghubungi hotline untuk menanyakan teknis program, distribusi pangan, maupun standar kualitas yang diterapkan dalam MBG.

    Menurut Hida, transparansi dan partisipasi publik diyakini sebagai kunci keberhasilan MBG, yang tidak hanya meningkatkan gizi anak Indonesia, tetapi juga memberdayakan UMKM lokal sebagai penyedia pangan.

    Kontak Hotline MBG BGN:

    088293800268 (Operator 1)088293800376 (Operator 2)

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video BGN: Sedikit Siswa yang Trauma, Sebagian Besar Senang dengan MBG”
    [Gambas:Video 20detik]
    (naf/kna)

  • BGN Larang Makanan UPF, ‘Sosis-Burger Cs’ Tak Lagi Masuk Menu MBG

    BGN Larang Makanan UPF, ‘Sosis-Burger Cs’ Tak Lagi Masuk Menu MBG

    Jakarta –

    Menu makanan bergizi gratis berisi ultra processed food (UPF), spaghetti, burger, sosis, bahkan snack ramai disorot. Kekhawatiran yang muncul di balik penyediaan menu tersebut tidak lain karena kurangnya gizi yang dibutuhkan anak.

    Alih-alih bebas masalah, ada kekhawatiran kandungan tinggi gula garam dan lemak (GGL) memicu risiko kasus obesitas hingga diabetes. Teranyar, lauk MBG untuk siswa di Lumajang, Jawa Timur, dibeli dari warung atau toko kelontong seharga Rp 1 ribu per buah.

    Belakangan, puluhan pelajar SD dan SMP di Kabupaten Lampung Timur juga dilarikan ke rumah sakit usai menyantap menu MBG, keracunan pasca mengonsumsi roti sosis berjamur.

    Badan Gizi Nasional Buka Suara

    Menyoal sejumlah laporan, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyangmenegaskan pihaknya sudah melarang penyajian menu MBG dengan ultra processed food. Salah satunya juga demi membuka peluang UMKM setempat dalam proses penyediaan pangan lokal.

    “Begitu larangan ini dilaksanakan, ratusan ribu UMKM pangan akan hidup. Ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk tidak hanya memberi gizi bagi anak bangsa, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat,” beber Nanik di Jakarta, Sabtu (27/9/2025).

    Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, menjelaskan kebijakan ini sekaligus meluruskan misi Presiden Prabowo Subianto sejak awal meluncurkan MBG.

    Apa Saja yang Dilarang?

    Tigor merinci biskuit, roti, sereal, sosis, nugget, dan jenis pangan lain yang termasuk UPF tak boleh masuk menu MBG. Terkecuali susu di wilayah dengan keterbatasan peternakan.

    Hal yang sama diterapkan pada roti dan pangan sejenis.

    “Olahan daging (sosis, nugget, burger, dan lain-lain) mengutamakan produk lokal atau dari UMKM yang memiliki sertifikasi halal, SNI, terdaftar BPOM, serta masa edar maksimal satu minggu dari tanggal edar,” lanjutnya.

    Menurutnya, hal ini bukan hanya menjaga kualitas gizi tetapi memastikan UMKM di sektor pangan daerah juga ikut terbangun di sisi ekonomi.

    “Dengan kebijakan ini, kita bukan hanya bicara soal menu bergizi, tapi juga soal keberpihakan pada UMKM. MBG harus menjadi program yang menyehatkan sekaligus menyejahterakan,” pungkasnya.

    Halaman 2 dari 2

    (naf/naf)

  • 5 Keringanan Pajak Jakarta 2025: Dari Rumah Pertama hingga Kendaraan Megapolitan 28 September 2025

    5 Keringanan Pajak Jakarta 2025: Dari Rumah Pertama hingga Kendaraan Megapolitan 28 September 2025

    5 Keringanan Pajak Jakarta 2025: Dari Rumah Pertama hingga Kendaraan
    Penulis

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberlakukan kebijakan relaksasi pajak daerah untuk tahun 2025.
    Kebijakan ini ditandatangani langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebagai upaya meringankan beban masyarakat, menjaga daya beli, serta mendorong dunia usaha di tengah kondisi ekonomi yang menantang.
    “Hari ini saya telah menandatangani keputusan Gubernur tentang pengurangan dan pembebasan pajak daerah sebagai bentuk komitmen mendukung pemungutan pajak yang adil dan fair, sekaligus melihat perkembangan dunia usaha saat ini yang memang memerlukan insentif yang harus diberikan oleh pemerintah Jakarta,” kata Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Rabu (24/9/2025)
    Beberapa jenis pajak yang mendapatkan pengurangan maupun pembebasan di Jakarta meliputi:
    1. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
    Tujuannya, mempermudah keluarga muda memiliki rumah pertama yang layak.
    “Sehingga mereka lebih mudah memiliki tempat tinggal layak untuk memulai kehidupan barunya,” kata Pramono.
    2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk Sekolah Swasta
    Bebas pajak 100 persen bagi yayasan penyelenggara pendidikan dasar dan menengah (sebelumnya hanya 50 persen).
    Kebijakan ini diharapkan membantu sekolah swasta fokus meningkatkan kualitas pendidikan tanpa beban pajak tinggi.
    “Tujuannya agar sekolah-sekolah swasta bisa fokus pada peningkatan kualitas pendidikan tanpa terbebani pajak yang tinggi. Sehingga biaya sekolah bagi orang tua juga bisa lebih terjangkau,” ujar Pramono.
    3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Kesenian dan Hiburan
    Potongan 50 persen untuk pertunjukan film, seni budaya, edukasi, amal, dan sosial.
    Relaksasi ini untuk mendorong sektor kreatif sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap hiburan dan edukasi dengan biaya lebih terjangkau.
    4. Pajak Reklame
    Dibebaskan untuk reklame di dalam ruangan seperti kafe, restoran, dan ruko.
    Langkah ini ditujukan untuk memudahkan UMKM dan usaha kecil menengah mempromosikan produk mereka.
    5. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
    Keringanan diberikan bagi kendaraan dengan nilai di atas harga pasar, sehingga pemilik kendaraan lama atau sederhana tetap dapat membayar pajak tanpa memberatkan ekonomi keluarga.
    “Harapannya ini dapat membantu masyarakat yang memiliki kendaraan lama atau sederhana agar tetap bisa membayar pajak dengan lebih ringan,” jelas Pramono.
    Selain itu, pembebasan pajak yang sudah ada tetap berlaku, seperti untuk veteran, keluarga tidak mampu, dan korban bencana. Beberapa keringanan bahkan diberikan secara otomatis tanpa perlu pengajuan.
    Pramono menegaskan bahwa kebijakan relaksasi pajak ini telah melalui kajian mengenai penerimaan daerah dan kondisi kas Pemprov DKI.
    “Sehingga dengan demikian karena aman, saya mendapatkan masukan dari Bu Lusiana (Kepala Bapenda DKI Jakarta) untuk kita berani memberikan insentif yang lebih supaya gairah pasarnya akan lebih dari itu,” ucap Pramono.
    Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Lusiana Herawati, memastikan kondisi penerimaan daerah berada dalam posisi aman.
    Menurutnya, Pemprov DKI juga mempercepat pengadaan barang dan jasa untuk menstimulasi pasar.
    “Untuk 2025, sudah dilakukan percepatan di pengadaan barang dan jasa. Sebentar lagi juga kan APBD perubahan diketok. Nanti pada saat sudah diketok, maka kita langsung kucurkan semua,” ujar Lusiana.
    Melalui relaksasi pajak ini, Pemprov DKI berharap iklim usaha di Jakarta semakin bergairah, masyarakat lebih ringan dalam memenuhi kewajiban pajak, dan perputaran ekonomi di Jakarta terus membaik.
    “Yang paling utama adalah untuk menggairahkan pasar. Karena bagaimanapun dalam kondisi ekonomi yang seperti ini, pasar kita berikan insentif atau stimulan supaya mereka lebih bergairah,” kata Pramono.
    (Reporter: Ruby Rachmadina, Ridho Danu Prasetyo | Editor: Akhdi Martin Pratama, Abdul Haris Maulana)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Banyak Siswa Keracunan Makan MBG, Muhaimin: Keselamatan Masyarakat Prioritas Utama

    Banyak Siswa Keracunan Makan MBG, Muhaimin: Keselamatan Masyarakat Prioritas Utama

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menuturkan pemerintah serius dalam mengevaluasi dan memperbaiki pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta terus mendengar dan menindaklanjuti seluruh masukan masyarakat.

    “Saya dan seluruh jajaran pemerintah sangat prihatin dan menyampaikan simpati kepada para siswa dan keluarga yang terdampak. Keselamatan dan kesehatan masyarakat adalah prioritas utama kami. Pemerintah tidak akan menutup mata terhadap kejadian ini,” ujar Menko Muhaimin Iskandar di Sleman, DIY, Sabtu.

    Upaya evaluasi dan perbaikan tersebut menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

    Muhaimin menegaskan evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh pada rantai pelaksanaan MBG, mulai dari penyediaan bahan baku, pengolahan, hingga distribusi yang dilakukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang harus dipastikan sesuai standar operasional.

    “Sertifikat laik hygiene sanitasi, sertifikasi halal, dan bukti penggunaan air layak pakai. Itu kewajiban yang harus ditegakkan di semua dapur MBG,” kata dia.

    Muhaimin Iskandar menekankan bahwa pelaksanaan MBG bukan hanya memberi makan gratis kepada penerima manfaat, tetapi juga memastikan setiap anak mendapatkan makanan yang higienis, aman, dan berkualitas.

    Di sisi lain, Menko Muhaimin menegaskan bahwa pemerintah akan tetap melanjutkan program MBG di tengah upaya evaluasi menyeluruh.

    Pasalnya, keberlanjutan MBG dinilai penting untuk mencapai pemerataan peningkatan gizi anak bangsa.

    “MBG adalah investasi masa depan bangsa. Kita tidak boleh berhenti di tengah jalan. Sesuai kata Presiden bahwa ini adalah rintangan yang harus kita hadapi dalam proses awal menjalankan program besar. Yang terpenting kita harus berani memperbaiki dan membenahi setiap prosesnya,” kata Muhaimin Iskandar.

    Menurutnya, MBG adalah gerakan pendidikan gizi masyarakat sebagai pondasi ketangguhan masa depan Indonesia.

    “Kami ingin masyarakat memahami pentingnya asupan yang sehat dan cara pengolahan yang higienis, sehingga anak-anak dan keluarga memiliki kesadaran untuk menjaga pola makan yang baik,” imbuhnya.

    Selain itu, program MBG juga berpotensi menjadi ekosistem yang mempercepat pemberdayaan masyarakat.

    “Kami akan terus berupaya memaksimalkan potensi pemberdayaan program MBG. Memberdayakan petani, UMKM, dan pengusaha lokal yang terlibat, sambil memastikan mutu dan keamanan pangan di dalam mata rantainya,” ujar Muhaimin Iskandar.

    Ia meyakini MBG mampu menjadi gerakan gotong-royong pemberdayaan masa depan anak-anak Indonesia yang harus terus dikawal pelaksanaannya.

    “Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan, yakni pemerintah daerah, penyedia layanan, dunia usaha, hingga masyarakat untuk bersama menjaga kualitas dan keamanan serta meningkatkan manfaat MBG,” tutur Menko Muhaimin Iskandar.

  • Indonesia Tegaskan Posisi di Kancah Global Lewat Kesepakatan IEU–CEPA dan ICA–CEPA Nasional 27 September 2025

    Indonesia Tegaskan Posisi di Kancah Global Lewat Kesepakatan IEU–CEPA dan ICA–CEPA Nasional 27 September 2025

    Indonesia Tegaskan Posisi di Kancah Global Lewat Kesepakatan IEU–CEPA dan ICA–CEPA
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com – 
    Selepas perundingan panjang selama beberapa tahun, Indonesia akhirnya menandatangani dua perjanjian strategis, yakni Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU–CEPA) dan Indonesia–Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA–CEPA).
    Kedua kesepakatan tersebut menegaskan komitmen Indonesia dalam memperkuat diplomasi ekonomi sekaligus membuka jalan bagi peningkatan akses pasar, investasi, serta kerja sama yang lebih luas dengan mitra utama di Eropa dan Amerika Utara.
    Adapun penandatanganan ICA CEPA disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Kanada Mark Carney di Ottawa, Kanada, Rabu (24/9/2025).
    Sementara itu, penandatanganan dan pengumuman bersama Kesepakatan Substantif IEU-CEPA dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beserta Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Komisi Eropa Maros Sefrovic di Bali, Selasa (23/9/2025).
    “Kedua kesepakatan ini menjadi bukti konsistensi Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional di tengah dinamika perdagangan global,” ujar Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (27/9/2025).
    Dengan kesepakatan itu, lanjutnya, Indonesia tidak hanya memperoleh posisi tawar yang lebih kuat, tetapi juga memastikan manfaat nyata dapat dirasakan langsung oleh dunia usaha dan masyarakat.
    Pengamat ekonomi Sunarsip menuturkan bahwa Uni Eropa merupakan mitra dagang utama Indonesia dengan pangsa sekitar 10 persen dari total ekspor nasional.
    Sebagian besar ekspor Indonesia ke Eropa berupa komoditas strategis untuk menunjang industrialisasi serta kebutuhan pangan di kawasan tersebut, seperti mineral logam untuk industri otomotif, besi dan baja, serta produk elektronik.
    Ada pula produk minyak sawit mentah atau
    crude palm oil
    (CPO) serta minyak nabati lain yang digunakan dalam industri biofuel, pangan, dan kosmetik.
    Melalui IEU–CEPA, ekspor produk unggulan tersebut diproyeksikan akan semakin meningkat dan memiliki akses pasar yang lebih luas.
    Sunarsip menjelaskan Kesepakatan IEU–CEPA juga diperkirakan akan memperbesar pangsa ekspor Indonesia ke Eropa sekaligus menjadi pasar alternatif yang strategis di tengah kebijakan tarif dagang global yang tidak seimbang, termasuk dari Amerika Serikat.
    Kesepakatan itu diharapkan mampu menjadi penopang penting di saat permintaan ekspor dari negara mitra utama lain, seperti Tiongkok dan India, mengalami pelemahan. Dengan demikian, hal ini juga dapat menjaga ketahanan dan daya saing ekspor Indonesia dalam jangka panjang.
    “Kebijakan IEU-CEPA ini pada akhirnya akan menjadi sumber penguatan
    surplus
    bagi neraca perdagangan kita, yang tentunya akan memperkuat posisi cadangan devisa kita,” ucap Sunarsip.
    Sebagai langkah lanjutan, katanya, diperlukan kebijakan turunan yang mendorong kemitraan antara pelaku usaha besar dengan UMKM agar manfaat ekonomi dari perjanjian ini dapat dirasakan secara luas.
    Guna mendorong penyebaran informasi mengenai kesepakatan tersebut kepada masyarakat, Pengajar Universitas Indonesia Firman Kurniawan menyebutkan bahwa pemerintah juga perlu menekankan pentingnya komunikasi multijenjang yang mampu menjembatani substansi perjanjian yang kompleks menjadi bahasa yang lebih praktis dan mudah dipahami oleh pelaku UMKM.
    Firman menyoroti, di tengah derasnya arus informasi publik, perhatian masyarakat akan lebih tertuju pada substansi yang secara langsung berkaitan dengan kepentingan pribadi.
    Dalam konteks Kesepakatan IEU–CEPA yang merupakan momentum bersejarah setelah perundingan panjang hampir satu dekade, pemerintah diharapkan dapat mengemas pesan komunikasi yang menonjolkan manfaat nyata bagi publik, bahkan hingga pada level sektoral agar peluang ekonomi dari perjanjian tersebut dapat dipahami dan dimanfaatkan secara maksimal.
    “Agar tidak mengalami misinformasi, media konvensional ataupun digital perlu dilibatkan dalam dialog untuk memahami secara utuh makna perjanjian maupun keuntungan dan kesempatan yang diperoleh masyarakat Indonesia,” ujar Firman
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BGN Hentikan Produk Pabrikan di MBG, Fokus ke UMKM Lokal

    BGN Hentikan Produk Pabrikan di MBG, Fokus ke UMKM Lokal

    Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa dapur MBG harus menjadi sarana membangkitkan ekonomi lokal, sesuai dengan instruksi Presiden. Ia menolak keras penggunaan produk pabrikan yang dianggap hanya menguntungkan konglomerat.

    Sebagai gantinya, MBG akan mengandalkan produk lokal, seperti roti buatan ibu-ibu dari lingkungan sekolah. Nanik juga menegaskan hanya akan mentoleransi penggunaan produk kemasan dalam kondisi tertentu, seperti susu yang belum tersedia dari peternakan lokal.

    Tonton video lainnya di sini ya!

  • Kolaborasi Kementerian: Satukan Langkah Menuju Nol Persen Kemiskinan Ekstreme 2026 – Page 3

    Kolaborasi Kementerian: Satukan Langkah Menuju Nol Persen Kemiskinan Ekstreme 2026 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah terus memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan lembaga guna mempercepat pengentasan kemiskinan. Hal ini dibahas dalam Rapat Tingkat Menteri terkait Perencanaan Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha yang digelar di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jumat (26/9/2025).

    Sebelumnya, berbagai kementerian dan lembaga pemerintahan menyalurkan berbagai bantuan sosial (bansos) dan subsidi melalui kartu-kartu yang dikelola oleh masing-masing instansi. Di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, langkah penyederhanaan dan integrasi bantuan sosial dilakukan dengan berbasis pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Terpadu (DTSEN) yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik. Terkait hal tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan pentingnya reformasi tata kelola bansos agar lebih efektif.

    “Ini salah satu momentum kita untuk mencoba melakukan reformasi tata kelola bansos agar lebih tepat sasaran,” ujar Gus Ipul.

    Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan bahwa sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Kementerian Sosial mendapatkan amanat untuk mengampu Kartu Kesejahteraan Sosial dan Kartu Usaha Afirmatif. Mengemban dua program priorotas pengentasan kemiskinan, Gus Ipul mengungkapkan bahwa Kementerian Sosial tidak bisa melakukannya sendiri.

    “Dalam RPJMN, kami diberi tugas sebagai pengampu Kartu Kesejahteraan Sosial dan Kartu Usaha Afirmatif. Tapi sekali lagi, ini juga harus bekerja sama dengan Kementerian-kementerian yang lain,” ungkapnya.

    Kartu Usaha Afirmatif sendiri merupakan salah satu program pemerintah untuk memanggulangi kemiskinan. Program tersebut diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan rentan dengan cara memberdayakan pelaku saha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja baru.

    Melalui pengelolan bantuan sosial yang lebih tepat sasaran dan pemberdayaan untuk menggerakkan roda perekonomian, Gus Ipul juga berharap agar masyarakat tak lagi mengalami ketergantungan atau demotifasi karena menggantungkan hidupnya kepada bansos. Dengan begitu, target pengentasan kemiskinan ekstrem 0 persen akan bisa tercapai.

    “Mari kita mengubah mindset mengikuti arahan Presiden. Bansos sementara, berdaya itu selamanya.”

  • Digitalisasi Penyaluran Bansos, Pemerintah Rilis 2 Kartu Baru

    Digitalisasi Penyaluran Bansos, Pemerintah Rilis 2 Kartu Baru

    Jakarta –

    Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) meluncurkan Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha sebagai langkah strategis dalam memperkuat ketepatan sasaran program bantuan sosial serta peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Menteri PANRB Rini Widyantini menjelaskan implementasi dua kartu tersebut diusulkan menjadi satu ekosistem digital dengan bantuan sosial yang saat ini sedang dalam uji coba digitalisasi. Inisiatif ini didorong dengan pendekatan transformasi digital dan kolaborasi lintas sektor yang mengutamakan kebutuhan pengguna (user-centric).

    “Kami mendukung sepenuhnya persiapan dan peluncuran kartu ini. Namun kita perlu mengintegrasikan program-program ini secara menyeluruh. Kita perlu membangun ekosistem yang terintegrasi. Saya usul agar kartu ini tentunya dapat dibangun berbasis tata Kelola digital DPI (Digital Public Infrastructure),” ungkap Rini dalam keterangan resminya, Sabtu (27/9/2025).

    Menurutnya implementasi kartu-kartu ini akan berjalan efektif jika ditopang oleh DPI yang meliputi Digital ID untuk autentikasi, Data Exchange untuk keterhubungan data lintas instansi, dan Digital Payment untuk memastikan transaksi yang cepat dan aman.

    Selain itu Rini menyebut pembangunan sistem dua kartu bandos digital ini juga harus mengedepankan perlindungan data, security by design, serta security awareness untuk membangun digital trust.

    “Dengan demikian, Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha bukan instrumen yang berdiri sendiri, tetapi bagian dari upaya kita untuk integrasi layanan pemerintah menuju layanan terpadu,” jelas Rini.

    Rini mengungkapkan dalam pelaksanaan implementasi dua kartu tersebut diperlukan strategi perencanaan yang komprehensif. Mulai dari fokus pada program yang menuntut kolaborasi lintas sektor, desain keterpaduan top-down yang memanfaatkan tata Kelola digital dan data dengan layanan yang suer-centric, serta perkuat DPI untuk menjamin akuntabilitas.

    Berikutnya terkait masalah keamanan siber dan perlindungan data pribadi wajib diterapkan secara konsisten untuk menjaga kepercayaan publik.

    “Terakhir, regulasi yang adaptif harus disiapkan. Regulasi yang tidak kaku dan dinamis sebagai dasar pemanfaatan teknologi lintas sektor,” terangnya.

    Di luar itu Rini mengatakan saat ini piloting digitalisasi bansos sedang berjalan melalui interoperabilitas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Program Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha diharapkan menjadi bagian lanjutan dari piloting ini, khususnya dalam aspek penyaluran Bansos yang lebih terpadu dan efisien.

    “Kita ingin memastikan supaya bantuan-bantuan ini tepat sasaran. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan layanan publik yang lebih akuntabel, efisien, dan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penguatan sektor UMKM melalui pemanfaatan teknologi digital,” pungkas Rini.

    (igo/eds)

  • DPR Tanggapi Keputusan Purbaya Tak Naikkan Tarif Cukai Rokok 2026

    DPR Tanggapi Keputusan Purbaya Tak Naikkan Tarif Cukai Rokok 2026

    Jakarta, CNBC Indonesia – Komisi XI DPR mendorong reformasi total industri hasil tembakau setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan kebijakan cukai hasil tembakau atau CHT tak naik pada 2026.

    Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mulanya mengapresiasi keputusan Purbaya itu. Ia mengganggap keputusan itu menandakan Purbaya memahami masalah fundamental permasalahan CHT selama ini yang berdampak pada iklim usaha IHT.

    Seperti diketahui IHT mengalami berbagai tekanan, mulai dari penurunan produksi hingga maraknya peredaran rokok ilegal.

    “Ini artinya Pak Purbaya menunjukkan bahwa dia mulai mengerti permasalahan fundamental di persoalan cukai hasil tembakau ini,” kata Misbakhun kepada CNBC Indonesia, Sabtu (27/9/2025).

    Dengan keputusan ini, Misbakhun berpendapat, Purbaya setelah menahan tarif CHT 2025 juga harus mulai mengkaji ulang seluruh struktur aturan yang mengenai tarif CHT, seperti besaran tarif, struktur tarif, penggolongan, klasifikasi, kemudian yang berkaitan dengan pembayaran di depan, hingga cara penebusan cukai,

    “Termasuk perlu dievaluasi total terhadap izin-izin yang berkaitan dengan tata cara mendapatkan CHT untuk pengusaha-pengusaha kecil, masyarakat-masyarakat UMKM yang selama ini menggantungkan hidupnya di industri hasil tembakau,” tegas Misbakhun.

    Ia menambahkan, untuk mendukung pemulihan iklim usaha IHT, pemerintah kata Misbakhun juga harus mulai mengajarkan pabrik-pabrik rokok kecil untuk membeli tembakau dari petani lokal, sampai ke tahap membeli cukai yang resmi, dengan aturan yang resmi dan dengan alokasi cukai yang memadai.

    “Selama ini rokok-rokok kecil itu sering mengeluh dan mengadukan kesulitan untuk mendapatkan pita cukai untuk pabrik mereka, untuk usaha-usaha mereka, makanya mereka kecenderungannya untuk melakukan aktivitas rokok ilegal,” tegas Misbakhun.

    “Kalau klasifikasi ini dibuka untuk rakyat, bisa mendapatkan akses CHT maka saya yakin negara akan makin banyak kesempatannya menerima CHT,” ungkapnya.

    Pernyataan serupa disampaikan Wakil Ketua Komisi XI DPR Hanif Dhakiri. Ia juga lebih dulu mengapresiasi keputusan Purbaya untuk tidak menaikkan tarif CHT 2026. Menurutnya, langkah menteri keuangan sudah tepat untuk memberi kepastian usaha IHT yang selama ini masih tertekan.

    “Dengan langkah ini, menkeu memberi kepastian usaha bagi IHT sekaligus menunjukkan keberpihakan kepada jutaan buruh dan petani tembakau yang sangat bergantung pada stabilitas kebijakan ini,” ucapnya.

    Hanif menekankan, Komisi XI mendukung penuh keputusan tersebut, karena IHT bukan hanya penyumbang signifikan penerimaan negara, tetapi juga penopang lapangan kerja padat karya.

    “Dengan tidak adanya kenaikan tarif, tekanan terhadap pekerja, petani kecil, dan masyarakat luas bisa diminimalkan, sementara industri memiliki ruang lebih besar untuk bertahan dan berinvestasi, paparnya.

    Ke depan, Hanif memastikan, Komisi XI DPR turut mendorong agar kebijakan CHT diperkuat dengan pengawasan rokok ilegal, pengembangan kawasan industri hasil tembakau, serta optimalisasi dana bagi hasil atau DBH CHT.

    “Dengan begitu, penerimaan negara tetap terjaga, stabilitas fiskal terlindungi, dan kepentingan kerakyatan di sektor hasil tembakau semakin terjamin,” tutur Hanif.

    Sebagaimana diketahui, tarif cukai rokok memang selalu mengalami kenaikan beberapa tahun terakhir, meski adanya kebijakan tahun jamak pada 2023-2024 dan tak ada kenaikan tarif pada 2025. Namun, kebijakan CHT selama ini semakin menekan aktivitas produksi hingga mengganggu iklim usaha dan ketenagakerjaan di sektor itu.

    Berdasarkan data Ditjen Bea Cukai, pada 2022 saat tarif cukai naik 12%, penerimaan cukai hasil tembakau mencapai Rp 218,3 triliun dengan produksi 323,9 miliar batang.

    Sementara pada 2023 produksi menurun menjadi 318,1 miliar batang yang menyebabkan penerimaan cukai hasil tembakau menjadi Rp 213,5 triliun dengan kenaikan tarif 10%.

    Pada 2024, produksi makin menurun menjadi 317,4 miliar batang, namun penerimaan meningkat menjadi Rp 216.9 triliun dengan kenaikan tarif dipertahankan tetap sebesar 10%.

    (arj/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Bluebird Buka Loker, Usia 53 Tahun Bisa Daftar

    Bluebird Buka Loker, Usia 53 Tahun Bisa Daftar

    Jakarta –

    PT Blue Bird Tbk tengah membuka lowongan kerja untuk posisi pengemudi atau driver penempatan Pool Marga Mulya milik perusahaan taksi tersebut. Lowongan ini dibuka baik untuk pria dan wanita mulai dari umur 23 hingga 53 tahun.

    Lowongan kerja ini disampaikan oleh Blue Bird Taksi Pool Marga Mulya, Bekasi dalam program “Cari(in) Kerja!” dari detikcom. Dalam informasi yang diterima program detikcom Cari(in) Kerja!”, Blue Bird menawarkan pendapatan Rp 5.000.000-7.000.000.

    Kualifikasi dan persyaratan:

    1. Pria/Wanita berusia 23-53 tahun.

    2. Tidak bertindik atau bertato.

    3. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan ramah.

    4. Memiliki ponsel android.

    5. Melampirkan SIM A/SIM B, KTP, dan Ijazah terakhir minimal SMA.

    Fasilitas:

    1. Mess atau penginapan mewah full furnished+water heater bagi pelamar luar kota.

    2. Multi channel order.

    3. THR dan berbagai bonus.

    4. Jaminan kesehatan.

    5. Beasiswa pendidikan anak.

    6. Lokasi dekat dengan pusat keramaian (terminal dan mall)

    7. Water heater untuk pengemudi

    8. Makan bersama untuk setiap pengemudi

    9. Layanan Laundry Pool

    Bagi detikers yang berminat akan lowongan kerja ini segera hubungi nomor Whatsapp di 081290721997 atau mendatangi langsung Pool Blue Bird Marga Mulya, Bekasi.

    Disclaimer: Informasi lowongan kerja ini merupakan kiriman pembaca. detikcom hanya mempublikasikan dan tidak bertanggung jawab atas keabsahan isi maupun proses rekrutmen. Harap berhati-hati serta lakukan pengecekan lebih lanjut sebelum melamar.

    detikcom membantu memudahkan pencarian lowongan kerja sekaligus memfasilitasi perusahaan atau lembaga yang membuka lowongan melalui program Cari(in) Kerja! Informasi selengkapnya bisa langsung klik Cari(in) Kerja! di sini, dan dengan mengakses program tersebut maka Anda bisa berbagi sekaligus mendapatkan informasi lowongan kerja.

    Cari(in) Kerja merupakan platform lowongan kerja yang menyambungkan profesional, fresh graduates, hingga pekerja informal dan semi-formal dengan peluang kerja dari perusahaan besar, startup, hingga UMKM di seluruh Indonesia.

    (igo/eds)