Xcloud.id

Produk: UMKM

  • Pemkot Jakut edukasi UMKM tentang keuangan digital

    Pemkot Jakut edukasi UMKM tentang keuangan digital

    Jakarta (ANTARA) –

    Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Utara mengedukasi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tentang keuangan digital melalui pelatihan yang melibatkan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Utara dan Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie.

    “Saya berharap kegiatan ini bukan hanya menambah wawasan, tetapi juga memberikan keterampilan praktis bagi pelaku UMKM,” kata Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat saat membuka kegiatan “Literasi Digital Pelatihan UMKM” di Jakarta, Kamis.

    Ia mengajak agar seluruh pihak menjadikan kegiatan ini sebagai momen bersama membangun ekosistem digital yang memperkuat ekonomi lokal Jakarta Utara.

    Sementara itu, Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jakarta Utara Sonny Agustinus mengatakan puluhan pelaku UMKM Jakarta Utara dibekali dengan berbagai pengetahuan seputar pemasaran digital, literasi keuangan, dan aktivasi akun coretax DJP.

    “Hari ini, kita melaksanakan pelatihan UMKM agar UMKM itu bisa tumbuh bersama. Bukan hanya sekedar menjual produk tapi juga bisa menyenangkan pembeli,” katanya.

    Ia mengatakan kegiatan yang mengusung tema “Go Digital, Grow Together” menjadi langkah nyata dalam mewujudkan kolaborasi pemerintah, kampus, dan UMKM menuju kemandirian ekonomi.

    Dirinya berharap pelatihan ini dapat berjalan dengan baik dan para peserta bisa meningkatkan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman. “Kami mengucapkan terima kasih untuk sinergi dan kolaborasi,” kata Sonny.

    Salah satu pelaku UMKM, Sarah menilai pelatihan ini dapat menambah wawasan baik itu dari bidang pemasaran produk, mengelola keuangan, pajak, dan lainnya.

    “Ternyata semua itu berkaitan dan ini akan menjadi bekal bagi kami yang sedang berjuang untuk memajukan usaha,” katanya.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Puan: Pemerintah wajib laksanakan rekomendasi raker dengan DPR

    Puan: Pemerintah wajib laksanakan rekomendasi raker dengan DPR

    Pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan setiap rekomendasi dari rapat kerja dengan DPR RI

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani mengatakan pemerintah wajib melaksanakan rekomendasi dari hasil rapat kerja (raker) dengan parlemen.

    “Pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan setiap rekomendasi dari rapat kerja dengan DPR RI,” kata Puan dalam pidato Penutupan Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 DPR di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Puan menyampaikan penegasan itu setelah mengungkap evaluasi yang dilaksanakan legislator. Ia mengatakan DPR memiliki fungsi pengawasan yang diarahkan pada berbagai persoalan di masyarakat.

    Persoalan yang dimaksud Puan, antara lain, perlindungan dan jaminan sosial bagi pekerja transportasi online, penanganan kejadian luar biasa penyakit campak, mitigasi dan penanganan bencana alam banjir dan longsor di sejumlah daerah.

    Selain itu, dia juga mengungkap DPR telah melakukan pengawasan pada evaluasi permasalahan haji dengan dana talangan serta pembentukan satuan tugas judi daring (online).

    “[Kemudian] penyelesaian konflik agraria, penguatan ekonomi rakyat melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu bagi UMKM, kelangkaan BBM pada SPBU swasta dan kenaikan harga beras, evaluasi program Makan Bergizi Gratis,” Puan menambahkan.

    Penerapan kebijakan paket stimulus ekonomi untuk mendorong pertumbuhan dan daya beli masyarakat serta penempatan uang negara pada bank umum untuk memperkuat likuiditas dan peran intermediasi perbankan juga turut diawasi oleh DPR.

    Dia menyebut berbagai persoalan tersebut telah menjadi pembahasan DPR dalam berbagai kegiatan alat kelengkapan dewan, termasuk rapat kerja di komisi-komisi terkait bersama pemerintah.

    Oleh sebab itu, Puan mengingatkan agar pemerintah menindaklanjuti hasil rekomendasi dalam rapat-rapat kerja di DPR.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Parade MotoGP Mandalika 2025, Pebalap Dapat Sambutan Hangat Warga Lombok

    Parade MotoGP Mandalika 2025, Pebalap Dapat Sambutan Hangat Warga Lombok

    Jakarta –

    Suasana Kota Mataram pada Rabu (1/10/2025) berubah menjadi lautan manusia ketika para pebalap MotoGP mengikuti Riders Parade jelang perhelatan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 di Sirkuit Pertamina Mandalika, Lombok Tengah. Agenda ini menjadi salah satu rangkaian resmi MotoGP yang selalu dinantikan oleh masyarakat, karena memberikan kesempatan langka untuk melihat langsung para bintang balap dunia berinteraksi dengan penggemarnya di luar lintasan.

    Jalanan Dipadati Penonton

    Sejak siang ribuan warga sudah memadati rute parade yang melintasi jalan-jalan utama Kota Mataram. Arak-arakan dimulai dari Taman Sangkareang, kemudian melintasi Jalan Pejanggik, Jalan Udayana, hingga berakhir di Teras Udayana sebagai titik pusat perayaan. Warga berjejer di sepanjang jalur, sambil membawa atribut tim kesayangan mereka seperti bendera, poster, dan replika helm pebalap.

    Para rider menaiki mobil khusus Riders Parade yang memang digunakan dalam setiap sesi parade MotoGP jelang balapan di Sirkuit Mandalika. Dari atas mobil terbuka tersebut, para rider bisa lebih leluasa melambaikan tangan, melempar senyum, hingga berinteraksi langsung dengan penonton di sepanjang jalur.

    Parade pebalap MotoGP Mandalika 2025 Foto: Dok. MGPA

    Nama-nama besar yang ikut serta dalam parade ini antara lain Marco Bezzecchi, Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio, Luca Marini, Brad Binder, Miguel Oliveira, Raul Fernandez, dan Somkiat Chantra, serta pebalap kebanggaan Indonesia di kelas Moto2, Mario Aji. Kehadiran Mario Aji menjadi sorotan istimewa, karena mendapat sambutan meriah dari para penggemar tanah air yang bangga melihat putra bangsa tampil bersama bintang MotoGP dunia.

    Ajang Kedekatan Pebalap dan Fans

    Riders Parade memang dirancang sebagai agenda yang menghadirkan suasana lebih santai dan hangat, berbeda dengan tensi tinggi di lintasan. Dengan menaiki mobil parade, para pebalap bisa tampil lebih dekat dengan publik, menyapa fans, dan menunjukkan sisi humanis mereka sebagai idola yang ramah dan terbuka.

    Di Teras Udayana, acara dilanjutkan dengan sesi jumpa fans. Beberapa pembalap naik ke panggung untuk menyapa penonton, sementara penampilan dancer Azizah menghentak diiringi musik lagu Tabola Bale.

    Parade pebalap MotoGP Mandalika 2025 Foto: Dok. MGPA

    Dukungan Luar Biasa Masyarakat NTB

    Antusiasme masyarakat NTB yang begitu besar menjadi sorotan. Kehadiran mereka tidak hanya mencerminkan kecintaan terhadap MotoGP, tetapi juga menunjukkan kesiapan daerah dalam menyambut hajatan olahraga dunia ini. Pemerintah daerah bersama pihak keamanan tampak sigap menjaga jalannya parade agar berlangsung tertib dan aman.

    Sejumlah pedagang UMKM lokal juga turut meramaikan acara dengan menjajakan produk makanan khas Lombok, minuman segar, hingga cendera mata bertema MotoGP. Hal ini sekaligus menjadi kesempatan ekonomi bagi masyarakat sekitar.

    Direktur Utama Mandala Grand Prix Association (MGPA), Priandhi Satria, menegaskan bahwa Riders Parade merupakan salah satu bentuk apresiasi kepada masyarakat NTB yang telah mendukung penuh penyelenggaraan MotoGP di Mandalika.

    “Parade ini adalah momen kebersamaan antara para pembalap dunia dengan masyarakat kita. MGPA ingin memastikan bahwa MotoGP bukan hanya sekadar balapan, tetapi juga pesta rakyat yang memberikan pengalaman tak terlupakan bagi semua. Antusiasme warga yang begitu luar biasa hari ini menjadi bukti nyata bahwa MotoGP telah menyatu dengan Lombok dan Indonesia,” ujar Priandhi.

    Parade pebalap MotoGP Mandalika 2025 Foto: Dok. MGPA

    Priandhi juga menambahkan bahwa pihaknya bersama Dorna Sports dan pemerintah daerah berkomitmen menjadikan Riders Parade sebagai agenda tahunan yang semakin mempererat ikatan emosional antara pebalap dan penggemar.

    “Setiap kali parade ini digelar, kita bisa melihat senyum bahagia masyarakat, dari anak-anak hingga orang tua. Itu adalah energi positif yang ingin terus kami hadirkan. Kami yakin bahwa kehadiran MotoGP akan membawa dampak besar, bukan hanya untuk olahraga, tetapi juga bagi pariwisata dan perekonomian daerah,” tambahnya.

    Dengan suksesnya Riders Parade hari ini, atmosfer menuju balapan akhir pekan di Mandalika semakin menguat. Para pebalap kini akan bersiap menghadapi sesi latihan bebas, kualifikasi, hingga balapan utama yang akan berlangsung pada Minggu (5/10/2025).

    Bagi warga Lombok dan Indonesia, parade ini menjadi awal dari serangkaian momen bersejarah. Ribuan pasang mata yang menyaksikan langsung parade di Kota Mataram membawa pesan bahwa MotoGP di Mandalika bukan hanya milik penggemar balap, tetapi telah menjadi kebanggaan nasional yang memperlihatkan kemampuan Indonesia menjadi tuan rumah event olahraga kelas dunia.

    (lua/dry)

  • Puan Maharani Jelaskan DPR Sudah Jalankan Fungsi Pengawasan Nasional 2 Oktober 2025

    Puan Maharani Jelaskan DPR Sudah Jalankan Fungsi Pengawasan Nasional 2 Oktober 2025

    Puan Maharani Jelaskan DPR Sudah Jalankan Fungsi Pengawasan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa DPR RI sudah memberikan atensi terkait sejumlah persoalan yang ada di tengah masyarakat.
    Hal ini disampaikan lewat pidato dalam penutupan Rapat Paripurna ke-6 Masa Sidang I Tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (2/10/2025).
    “Fungsi pengawasan DPR RI diarahkan pada berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat,” kata Puan dalam pidatonya.
    Puan pun memaparkan beberapa isu yang sudah diatensi DPR RI.
    Beberapa di antaranya adalah soal perlindungan ojek online (ojol) hingga evaluasi Makan Bergizi Gratis (MBG).
    “Pelindungan dan jaminan sosial bagi pekerja transportasi online,” ucapnya.
    Selain itu, DPR RI juga memberikan atensi soal penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit campak, mitigasi, dan penanganan bencana alam banjir serta longsor di sejumlah daerah.
    “Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG),” imbuh Puan.
    Kemudian, DPR juga menyorot soal evaluasi permasalahan haji dengan dana talangan, pembentukan Satgas Judi Online, dan penyelesaian konflik agraria.
    Lalu, penguatan ekonomi rakyat melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu bagi UMKM, kelangkaan BBM pada SPBU swasta, dan kenaikan harga beras.

    DPR, menurutnya, menyorot soal penerapan kebijakan paket stimulus ekonomi untuk mendorong pertumbuhan dan daya beli masyarakat.
    “Penempatan uang negara pada bank umum untuk memperkuat likuiditas dan peran intermediasi perbankan,” ujarnya.
    Puan pun menegaskan, pemerintah berkewajiban melaksanakan rekomendasi dari DPR RI.
    “Pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan setiap rekomendasi dari Rapat Kerja dengan DPR RI,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • “Olympic Day 2025” bakal berlangsung di Jakarta

    “Olympic Day 2025” bakal berlangsung di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – “Olympic Day 2025” bakal berlangsung di Jakarta pada 12 Oktober mendatang dengan salah satu agenda utamanya, yakni “Fun Run 5K” yang terbuka bagi masyarakat umum.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mendukung penuh kegiatan tersebut. Apalagi “Olympic Day 2025” ini sekaligus untuk menanamkan nilai-nilai kompetisi atau persaingan, kerukunan dan gotong-royong.

    “Pemprov DKI Jakarta memang memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk olahraga,” ujar Pramono di Balairung, Balai Kota DKI Jakarta, Kamis.

    Tak hanya untuk menumbuhkan kerukunan dan gotong-royong, Pramono meyakini dengan adanya aktivitas olahraga yang cukup banyak, Jakarta bisa meraup keuntungan.

    Misalnya, hotel-hotel akan penuh dan para pedagang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bisa mendapatkan banyak pembeli.

    Selain itu, dengan adanya berbagai kegiatan olahraga, Pramono meyakini penyelenggaraan olahraga di Jakarta kini semakin baik.

    “Kami akan memberikan ‘support’ sepenuhnya acara ‘Olympic Day 2025’ yang diselenggarakan di Jakarta ini,” kata Pramono.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI/NOC Indonesia), Raja Sapta Oktohari berterima kasih atas dukungan Pemprov DKI Jakarta.

    Ia mengungkapkan bahwa KOI telah menetapkan target ambisius untuk Olimpiade Los Angeles 2028.

    “Kami sudah dikasih tugas, yaitu targetnya empat emas. Itu targetnya luar biasa karena targetnya dua kali lipat dari yang pernah tertinggi yang ada di Indonesia,” ujarnya.

    “Olympic Day 2025” ini diselenggarakan sebagai bagian dari menyambut berbagai kegiatan olahraga internasional yang akan diikuti oleh Indonesia.

    Acara ini sebagai bentuk dukungan kepada para atlet yang berpartisipasi pada Asian Youth Games Bahrain 2025, Islamic Solidarity Games Riyadh 2025 dan SEA Games Thailand 2025.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri UMKM Ajak Masyarakat Pahami MBG Lebih Komprehensif

    Menteri UMKM Ajak Masyarakat Pahami MBG Lebih Komprehensif

    Jakarta –

    Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengajak masyarakat untuk memahami Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara lebih komprehensif. Menurutnya, hal ini bukan sekadar soal gizi anak, tetapi juga penggerak ekosistem usaha dan ekonomi di lapisan bawah.

    “MBG bukan hanya sekadar menyasar peningkatan gizi anak, tetapi juga membangun sebuah ekosistem usaha. Agar betul-betul ekonomi bergerak di lapisan bawah,” ujar Maman dalam keterangannya, Kamis (2/10/2025).

    Ia tidak menampik bahwa berbagai persoalan yang muncul saat ini memang masih perlu dievaluasi dan disempurnakan.

    “Penyempurnaan harus dilakukan terus-menerus oleh kita semua. Saya pikir masih ada waktu untuk melakukan perbaikan sistem, evaluasi tata kelola, dan hal-hal lain yang relevan,” katanya.

    Sebagai contoh, Maman menyoroti istilah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) fiktif yang sempat mencuat di tengah masyarakat. Menurutnya, hal itu adalah sebuah kekeliruan yang harus diluruskan.

    “Dalam kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN), dikenal istilah roll back, dimana terhadap kasus itu ditemukan sekitar lima ribuan SPPG yang telah mendaftar namun tidak segera membangun dan memulai kegiatan. Itulah yang akan dihapus jika tidak melanjutkan pembangunan. Jadi bukan berarti ada SPPG fiktif,” jelasnya.

    Selain itu, Maman mengungkapkan bahwa dirinya pernah menerima banyak pengusaha yang sudah mendapatkan beberapa titik SPPG, tetapi tidak memiliki kemampuan finansial untuk membangun. Dari pengalaman itu, ia menilai perlu ada langkah konkret untuk dijadikan pertimbangan dalam evaluasi dan regulasi BGN.

    “Pertama, BGN sendiri yang menentukan titik beserta sekolahnya. Kedua, jangan beri kesempatan bagi siapapun untuk mengelola dapur umum yang jumlahnya melebihi batas,” ujarnya.

    Lebih jauh, ia menekankan bahwa ekosistem usaha yang lahir dari program MBG tidak kalah penting dibandingkan aspek gizi.

    “Sebagai contoh, satu SPPG bisa melibatkan hingga 15 pemasok, dan setiap pemasok memiliki sekitar 3-5 pekerja. Artinya, ada multiplier effect berupa keterlibatan UMKM sekaligus penyerapan tenaga kerja lokal. Dan itu nyata terjadi,” pungkasnya.

    Lihat juga Video Menkes saat Konpers KLB gegara MBG: Teringat Covid Dulu

    (akd/akd)

  • Gerakkan Ekonomi Rakyat, Menteri UMKM Minta Publik Pahami Program MBG Secara Menyeluruh – Page 3

    Gerakkan Ekonomi Rakyat, Menteri UMKM Minta Publik Pahami Program MBG Secara Menyeluruh – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi anak, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian masyarakat di level bawah.

    “MBG bukan hanya sekadar menyasar peningkatan gizi anak, tetapi juga membangun sebuah ekosistem usaha. Agar betul-betul ekonomi bergerak di lapisan bawah,” ujar Menteri Maman di Jakarta, Rabu (1/10).

    Menurut Maman, sejumlah tantangan dan persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program ini harus dipandang sebagai bagian dari proses evaluasi dan penyempurnaan berkelanjutan.

    “Penyempurnaan harus dilakukan terus-menerus oleh kita semua. Saya pikir masih ada waktu untuk melakukan perbaikan sistem, evaluasi tata kelola, dan hal-hal lain yang relevan,” tegasnya.

    Luruskan Isu SPPG Fiktif

    Maman juga menanggapi isu mengenai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) fiktif yang sempat mencuat di publik. Menurutnya, anggapan tersebut keliru dan perlu diluruskan.

    “Dalam kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN), dikenal istilah roll back, di mana terhadap kasus itu ditemukan sekitar lima ribuan SPPG yang telah mendaftar namun tidak segera membangun dan memulai kegiatan. Itulah yang akan dihapus jika tidak melanjutkan pembangunan. Jadi bukan berarti ada SPPG fiktif,” jelas Maman.

    Ia mengaku pernah menerima laporan dari sejumlah pengusaha yang sudah mendapatkan beberapa titik SPPG, namun terkendala kemampuan finansial untuk membangun. Dari pengalaman itu, menurutnya perlu ada evaluasi mendalam terkait regulasi dan kebijakan BGN.

    “Pertama, BGN sendiri yang menentukan titik beserta sekolahnya. Kedua, jangan beri kesempatan bagi siapa pun untuk mengelola dapur umum yang jumlahnya melebihi batas,” katanya.

    Multiplier Effect bagi UMKM

    Lebih jauh, Maman menekankan bahwa MBG tidak hanya menyentuh aspek gizi, tetapi juga melahirkan ekosistem usaha yang berdampak langsung ke masyarakat.

    “Sebagai contoh, satu SPPG bisa melibatkan hingga 15 pemasok, dan setiap pemasok memiliki sekitar 3–5 pekerja. Artinya, ada multiplier effect berupa keterlibatan UMKM sekaligus penyerapan tenaga kerja lokal. Dan itu nyata terjadi,” ujarnya.

    Dengan demikian, kata Maman, MBG dapat menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan. Ia berharap publik melihat program ini secara lebih luas, tidak sebatas pada penyediaan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah, melainkan juga sebagai sarana pemberdayaan UMKM dan penciptaan lapangan kerja di berbagai daerah.

  • ASEAN Foundation Targetkan 100.000 UMKM Mahir AI – Page 3

    ASEAN Foundation Targetkan 100.000 UMKM Mahir AI – Page 3

    Senada dengan ASEAN Foundation, CEO AVPN Naina Subberwal Batra, menyatakan transformasi tenaga kerja di era AI adalah tanggung jawab bersama yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan organisasi berbasis dampak.

    “Melalui AI Opportunity Fund, kami bekerja dengan mitra lokal yang memahami kebutuhan komunitas dan sektor masing-masing. Ini penting agar pelatihan tetap relevan, inklusif, dan mudah diakses,” papar Naina.

    Ia meyakini bahwa setiap pekerja, termasuk dari kalangan UMKM, harus memiliki kesempatan yang setara untuk mengambil manfaat dari pertumbuhan ekonomi digital di Asia Tenggara.

    Program AIM ASEAN yang akan berlangsung selama dua tahun ini merupakan bagian dari inisiatif AI Opportunity Fund: Asia-Pacific Phase 2.

    Program ini juga telah mendapat dukungan resmi dari ASEAN Coordinating Committee on MSMEs (ACCMSME), menjadikannya bagian dari strategi regional untuk mendorong pertumbuhan sektor usaha kecil.

    Di Indonesia, program ini melibatkan dua organisasi lokal, yaitu KUMPUL Impact dan Kaizen Collaborative Impact.

     

  • Guyuran Stimulus demi Dongkrak Ekonomi di Atas 5%

    Guyuran Stimulus demi Dongkrak Ekonomi di Atas 5%

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah resmi mengumumkan sejumlah stimulus tambahan pada kuartal akhir tahun ini untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi.

    Sejumlah program akselerasi mulai dijalankan, antara lain program magang untuk maksimal fresh graduate satu tahun melalui platform SIAPkerja yang akan dibuka 15 Oktober. Program ini melibatkan BUMN dan perusahaan swasta di bawah koordinasi Kadin.

    Untuk sektor pariwisata, pemerintah menanggung PPh Pasal 21 pekerja bergaji di bawah Rp10 juta, mencakup 552.000 pekerja hotel, restoran, dan kafe. Sebelumnya, pekerja sektor padat karya juga mendapat insentif serupa.

    Selain itu, pemerintah menyalurkan bantuan pangan bagi 18,3 juta keluarga penerima manfaat berupa beras dan minyak goreng.

    Kemudian diskon iuran JKK-JKM juga diberikan bagi 731.000 pekerja sektor transportasi, sedangkan program perumahan BPJS Ketenagakerjaan ditargetkan mendukung 100.050 unit rumah. Padat karya di sektor pekerjaan umum dan perhubungan diperkirakan menyerap 215.000 tenaga kerja hingga akhir tahun.

    Pemerintah juga menyiapkan insentif fiskal yang berlanjut untuk tahun depan hingga 2029. PPh 21 sektor pariwisata dan padat karya berlaku hingga 2026, disertai insentif PPN DTP rumah hingga Rp2 miliar serta KUR perumahan senilai Rp130 triliun. Untuk UMKM, PPh final 0,5% atas omzet hingga Rp4,8 miliar diperpanjang sampai 2029.

    Tak hanya itu, untuk mendorong konsumsi akhir tahun terutama pada momen Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, pemerintah menyiapkan diskon transportasi massal.

    PT KAI akan memberi diskon 30% untuk 1,5 juta penumpang pada 22 Desember–10 Januari, sementara Pelni menyediakan potongan 20% bagi 405 ribu penumpang kapal laut.

    ASDP menargetkan 227 ribu penumpang dan 491 ribu kendaraan mendapat keringanan tarif jasa pelabuhan. Maskapai penerbangan juga menyiapkan diskon tiket 12–14% bagi sekitar 36 juta penumpang.

    Di sisi ritel, pemerintah mendukung Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) pada 10–16 Oktober, yang diproyeksikan menciptakan permintaan hingga Rp35 triliun. Selain itu, agenda Belanja Diskon Indonesia dan Retail Epic Sale digelar bersama stimulus Natal dan Tahun Baru.

    Pertumbuhan Ekonomi 5,2%

    Melalui serangkaian stimulus tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan keyakinannya jika target pertumbuhan 5,2% tahun ini dapat tercapai.

    Airlangga menyampaikan optimismenya usai rapat koordinasi dengan sejumlah menteri di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta Selatan pada Rabu (1/10/2025). Dia menjelaskan program unggulan pemerintah akan terus dipercepat implementasinya hingga akhir tahun.

    “Pemerintah optimis pertumbuhan ekonomi 5,2% insyaallah bisa dicapai. Oleh karena itu sesuai dengan arahan Bapak Presiden, tadi para Menteri berkumpul,” ujar Airlangga dalam konferensi pers usai rapat.

    Dia juga menambahkan pemerintah akan memberikan stimulus tambahan yang menjangkau lebih dari 30 juta keluarga penerima manfaat dan kelompok pekerja. “Bantalan stimulus tambahan ini sedang difinalisasi dalam satu minggu ke depan,” katanya.

    Menurut Airlangga, kombinasi kebijakan fiskal, belanja pemerintah, dan insentif konsumsi akhir tahun diharapkan mampu menjaga momentum pemulihan ekonomi di tengah ketidakpastian global.

    Meski demikian, sejumlah lembaga global meramal ekonomi Indonesia hanya akan tumbuh di kisaran 4,8% – 4,9% pada 2025. Lembaga global yang telah mengeluarkan proyeksinya antara lain IMF di angka 4,9%, OECD 4,9%, dan Japan Credit Rating yang meramal ekonomi Indonesia di bawah 5%. Tahun depan-pun proyeksinya masih sama.

    Adapun, proyeksi terbaru dikeluarkan oleh Asian Development Bank alias ADB. ADB bahkan memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam laporan terbaru, dari 5% (proyeksi April) menjadi 4,9% (proyeksi September) pada 2025.

    ADB menjelaskan perkembangan ketidakpastian perdagangan global akibat tingginya tarif resiprokal yang diterapkan oleh Amerika Serikat mempengaruhi proyeksi pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang di Asia dan Pasifik, termasuk Indonesia.

    Tak hanya pada tahun ini, ADB juga memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan. Organisasi yang bermarkas di Manila, Filipina itu memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5% pada 2026 atau lebih rendah dari proyeksi sebelumnya sebesar 5,1%.

    Sejalan dengan itu, ADB memangkas proyeksi inflasi di Indonesia dari 2% (proyeksi April) menjadi 1,7% (proyeksi September) pada 2025. Sementara pada tahun depan, inflasi Indonesia tetap diramalkan di level 2%.

  • Polemik Keracunan Massal MBG, Begini Siasat Pemerintah Cegah Kasus Berulang

    Polemik Keracunan Massal MBG, Begini Siasat Pemerintah Cegah Kasus Berulang

    Jakarta –

    Anggota DPR RI Komisi IX melakukan rapat kerja bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendudukan dan Pembangunan Keluarga, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI. Dalam rapat tersebut, mereka membahas soal pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi sorotan.

    Dalam beberapa waktu terakhir, kasus keracunan usai makan MBG muncul secara berulang di berbagai daerah. Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan hingga September 2025, total ada 6.517 kasus keracunan sejak program MBG diluncurkan pada Januari 2025.

    Ada sejumlah faktor penyebab kasus keracunan yang muncul pada anak-anak penerima MBG. Menurutnya, ini disebabkan oleh standar operasional prosedur (SOP) yang tidak dijalankan dengan benar oleh satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

    “Mulai dari pembelian bahan baku, proses memasak, hingga distribusi sering tidak sesuai aturan,” beber Dadan dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Rabu (1/102025).

    Mereka menemukan ada SPPG yang membeli bahan baku H-4 sebelum penyajian. Padahal, sesuai aturan yang dibuat, bahan baku disiapkan maksimal H-2 untuk menjaga kesegarannya makanan.

    Masalah juga ditemukan pada proses pemasakan dan pengiriman MBG. Ada dapur yang selesai masak pada pukul 9 pagi, tapi makanan baru sampai ke penerima setelah lebih dari 12 jam. Ia juga menyoroti kondisi sanitasi SPPG yang belum seluruhnya baik.

    “Belum semua air yang dipakai oleh SPPG memenuhi standar. Bahkan saat kami cek di Bandung, alat sterilisasi sudah ada, tapi mencucinya belum menggunakan air panas,” jelasnya.

    Polemik Ultra Processed Food di MBG

    Pemberian menu Ultra Processed Food (UPF) sebagai menu MBG menjadi polemik. Dadan menuturkan beberapa produk UPF masih bisa digunakan sebagai menu MBG, salah satunya adalah susu UHT.

    “Untuk beberapa produk (UPF) yang berkualitas yang tidak mengandung gula berlebihan masih bisa digunakan. Contohnya, susu UHT yang plain, saya kira semuanya minum ya,” kata Dadan.

    BGN sendiri telah merilis surat edaran terkait penggunaan UPF sebagai menu MBG, asal produk merupakan produksi Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Beberapa poin yang dibagikan BGN kepada Kepala SPPG di seluruh Indonesia meliputi:

    1. Penggunaan produk (biskuit, roti, sereal, sosis, nugget, dll) mengutamakan produk lokal kecuali susu di wilayah yang belum memiliki peternakan lokal, dengan tidak terbatas pada satu merek.

    2. Roti dan pangan sejenis mengutamakan dipasok dari UMKM atau produk lokal setempat.

    3. Olahan daging (sosis, nugget, burger, dll) mengutamakan produk lokal atau dari UMKM yang memiliki sertifikasi halal, SNI, terdaftar BPOM, serta masa edar maksimal 1 minggu dari tanggal edar.

    “Jadi gini, kami ingin mengakomodir produk lokal UMKM dan beberapa produk lokal yang berbasis teknologi tinggi harus kita hargai hormati. Karena itu kan proses panjang dari sains atau keilmuan teknologi pangan,” tutupnya.

    Ada Temuan Kontaminasi Bakteri

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan penyebab keracunan terbagi menjadi tiga jenis infeksi, yaitu bakteri, virus, dan zat kimia. Menkes mengatakan pihaknya akan rutin mengambil sampel dan menyiapkan reagen demi mempercepat deteksi bakteri pemicu keracunan di MBG.

    “Kenapa ini menentukan untuk kita cari tahu? Karena ini nanti menentukan satu, treatmentnya seperti apa kalau dia kena,” beber Menkes dalam kesempatan yang sama.

    “Kita juga bisa melacak sumbernya penyebabnya karena apa, karena masing-masing bakteri atau virus itu kan berbeda-beda timbulnya,” lanjutnya, sembari menekankan semua laboratorium di kabupaten atau kota siap melakukan penelitian mikrobiologis dan toksikologi.

    “Reagennya kita siapkan untuk mendeteksi bakteri atau virus ini. Dan kita sudah lihat beberapa hasilnya,” sambungnya.

    Beberapa jenis bakteri yang paling banyak ditemukan meliputi Salmonella, Escherichia Coli, Bacillus Cereus, dan Staphylococcus.

    Mempercepat Sertifikasi SLHS

    Untuk mencegah kejadian serupa, pemerintah bakal mewajibkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk semua SPPG yang beroperasi. Hingga saat ini baru ada 198 SPPG yang memiliki SLHS dari 10 ribu lebih SPPG yang sudah ada.

    Menkes meminta proses sertifikasi SLHS untuk SPPG ini nantinya disederhanakan. Ia berharap SLHS ini nantinya bisa dikeluarkan lebih cepat, sehingga SPPG bisa menerapkan standar yang lebih baik.

    “Kami kemarin sudah koordinasi minta disederhanakan jadi sekarang sudah ada penyederhanaannya. Supaya mempercepat penerbitan SLHS ke ribuan SPPG yang ada,” katanya.

    Halaman 2 dari 3

    Simak Video “Video BGN: Sedikit Siswa yang Trauma, Sebagian Besar Senang dengan MBG”
    [Gambas:Video 20detik]
    (avk/kna)