Xcloud.id

Produk: UMKM

  • Menkeu Purbaya Siapkan Cukai Ramah UMKM, Penindakan Rokok Ilegal Tetap Jalan – Page 3

    Menkeu Purbaya Siapkan Cukai Ramah UMKM, Penindakan Rokok Ilegal Tetap Jalan – Page 3

    Selain menyoal legalitas, Menkeu menyoroti dampak rokok ilegal terhadap persaingan usaha. Ia mengungkapkan bahwa pelaku usaha legal kerap dirugikan karena harus bersaing dengan produk yang tidak membayar cukai.

    Dirjen Bea dan Cukai disebut tengah menyiapkan formulasi tarif yang adil, sehingga produsen kecil dapat bertahan tanpa menekan industri besar.

    “Jadi, kita menciptakan pasar yang fair untuk industri besar maupun industri kecil sehingga semuanya bisa hidup. Yang penting gini, lapangan kerja tetap terjaga tapi bayarnya, ya bayarlah, ya nggak bayar gitu karena-karena,” pungkasnya.

  • OJK dorong ekonomi daerah lewat digitalisasi ekosistem sapi perah

    OJK dorong ekonomi daerah lewat digitalisasi ekosistem sapi perah

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong penguatan ekonomi daerah melalui pengembangan Enterprise Resource Planning (ERP) sebagai bagian dari digitalisasi ekosistem peternakan sapi perah, bekerja sama dengan International Labour Organization (ILO).

    Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan apresiasi atas dukungan ILO serta Pemerintah Swiss melalui State Secretariat for Economic Affairs (SECO) dalam memperkuat ekosistem keuangan bagi UMKM di Indonesia.

    “Salah satu program unggulan OJK adalah pengembangan ekonomi daerah melalui pembangunan ekosistem keuangan yang kondusif dan berkelanjutan. OJK bersama pemerintah daerah mendorong agar produk dan komoditas unggulan di daerah dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” kata Mahendra dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Pada Kamis (2/10), Wakil Presiden Swiss Guy Parmelin meninjau peternakan sapi milik Koperasi Peternakan Bandung Selatan (KPBS) Pangalengan, Bandung.

    Kunjungan tersebut menandai keberhasilan kerja sama OJK dan ILO dalam membangun digitalisasi ekosistem peternakan sapi perah sebagai bagian tindak lanjut program Promise II Impact Project.

    Melalui program ini, peternak rakyat, koperasi susu, dan industri dapat terhubung dalam rantai ekosistem yang saling menguntungkan.

    Mahendra menekankan bahwa kehadiran Wakil Presiden Swiss menjadi kehormatan sekaligus penguatan komitmen bersama dalam membangun kerja sama yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat luas.

    “OJK berharap kolaborasi dengan Pemerintah Swiss, ILO, dan SECO dapat terus diperkuat. Digitalisasi ekosistem seperti yang dilakukan di sektor sapi perah dapat direplikasi juga pada sektor lain seperti pertanian ataupun peternakan lain sehingga semakin banyak masyarakat dan UMKM yang merasakan manfaat nyata dari inovasi keuangan digital,” kata Mahendra.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov DKI tampung aspirasi pedagang soal Raperda KTR

    Pemprov DKI tampung aspirasi pedagang soal Raperda KTR

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Sub Kelompok Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan Rakyat Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta Afifi mengatakan pihaknya masih terus menampung aspirasi pedagang kecil hingga pelaku UMKM terkait Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Raperda KTR).

    Menurut dia, sebelum disahkan dalam Rapat Paripurna, pihaknya masih bersikap dinamis terkait Raperda KTR agar tidak merugikan pedagang, sesuai dengan komitmen Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

    “Setelah selesai pembahasan di Pansus (Panitia Khusus), akan kami sampaikan ke Pak Gubernur, dan kalau memungkinkan akan dirapimkan agar masukan semua SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait itu bisa kita serap,” ujar Afifi di Jakarta, Jumat.

    Pada prinsipnya, lanjut dia, draft raperda tersebut masih terbuka sehingga masih dapat menampung segala masukan dari masyarakat.

    Setelah itu, eksekutif kemudian memetakan seluruh masukan tersebut dan dirapatkan bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Badan Pendapatan Daerah, dan pihak-pihak terkait lainnya.

    Sebelumnya, terlihat sejumlah pedagang membentangkan spanduk bertuliskan penolakan terhadap finalisasi Raperda KTR di depan kantor DPRD DKI Jakarta .

    Spanduk itu di antaranya bertuliskan “DPRD DKI Jakarta Anak Tirikan Pedagang Kecil Ibu Kota, Perda KTR Nihil Keadilan, Suara Pedagang Diabaikan” dan “Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, Turut Berdukacita atas Matinya Hati Nurani dan Kepedulin DPRD DKI Jakarta dan Dinas Kesehatan kepada Nasib Pedagang Kecil”.

    Aspirasi itu disampaikan oleh pedagang terkait hasil finalisasi Panitia Khusus Raperda KTR yang tetap meloloskan pasal-pasal larangan penjualan yang dinilai memberatkan mereka.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kadin sebut kunjungan Wapres Swiss ke RI perkuat hubungan ekonomi

    Kadin sebut kunjungan Wapres Swiss ke RI perkuat hubungan ekonomi

    perwakilan kedua negara menegaskan kembali komitmen bersama untuk memperdalam kerja sama di beberapa bidang strategis

    Jakarta (ANTARA) – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan kunjungan resmi Vice President of The Swiss Confederation Guy Parmelin ke Indonesia sejak 30 September-3 Oktober 2025 memperkuat hubungan diplomatik sekaligus ekonomi kedua negara.

    Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Luar Negeri Kadin Indonesia, Bernardino M Vega di Jakarta, Jumat, menyampaikan kunjungan ini menandai tonggak penting dalam memperkuat hubungan harmonis antara Indonesia dan Swiss, menjelang peringatan 75 tahun hubungan diplomatik pada tahun 2026.

    Dalam rangkaian kunjungan tersebut pihaknya bersama dengan Swiss menggelar Forum Annual Joint Economic and Trade Council (JETC) dan 4th Annual Meeting of the Swiss Indonesian Trade and Sustainability Council di Jakarta, Selasa (30/09).

    Forum bisnis ini menegaskan dan memperkuat implementasi dari Indonesia Comprehensive Economic Partnership Agreement dan melengkapi upaya yang lebih luas untuk memperkuat perdagangan, serta investasi bilateral kedua negara.

    Menurut dia, selama pertemuan, perwakilan kedua negara menegaskan kembali komitmen bersama untuk memperdalam kerja sama di beberapa bidang strategis, seperti mengatasi hambatan dagang, memacu perdagangan hijau, energi terbarukan dan praktik ekonomi sirkular.

    Selanjutnya memperkuat inovasi dan transformasi digital, memacu kolaborasi UMKM, serta mengembangkan sumber daya manusia.

    Ia menyampaikan kedua pihak turut menegaskan kembali komitmen untuk membangun hubungan ekonomi yang lebih kuat yang berlandaskan keberlanjutan, inovasi dan kemakmuran bersama.

    Pada kesempatan tersebut, turut dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kadin Indonesia dan the Swiss-Asian Chamber of Commerce (SACC) sebagai langkah konkret dalam memperkuat jejaring bisnis dan memperluas kerja sama ekonomi kedua negara.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kota Malang Ditetapkan Sebagai Tuan Rumah Festival Batik 3 Kota, Apresiasi untuk Ekosistem Batik Malangan

    Kota Malang Ditetapkan Sebagai Tuan Rumah Festival Batik 3 Kota, Apresiasi untuk Ekosistem Batik Malangan

    Malang (beritajatim.com) – Ekosistem batik khas Malang semakin mencuri perhatian di tingkat nasional. Kementerian UMKM Republik Indonesia (RI) dan SMESCO baru saja menetapkan Kota Malang sebagai salah satu dari tiga kota tuan rumah gelaran Festival Batik 3 Kota.

    Peluncuran festival ini digelar pada rangkaian Peringatan Hari Batik Nasional 2025 di gedung SMESCO, Jakarta, Kamis (2/10/2025). Penetapan ini semakin mengukuhkan posisi Kota Malang dalam pengembangan batik sebagai salah satu warisan budaya Indonesia yang bernilai tinggi.

    Ekosistem batik Malangan, yang kaya akan sejarah dan budaya lokal, kini tidak hanya menjadi simbol identitas, tetapi juga penggerak ekonomi kreatif. Selama bertahun-tahun, berbagai elemen di Kota Malang telah bekerja keras untuk melestarikan sekaligus memajukan industri batik Malangan.

    Inisiatif ini berperan penting dalam mendukung ekonomi daerah dan memperkenalkan batik Malangan ke kancah internasional.

    Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa dalam rangka mendukung perkembangan ekosistem batik, Pemerintah Kota Malang terus berupaya untuk memperkenalkan berbagai program dan inisiatif.

    “Terkini, kami baru saja menggelar Dekranasda Award. Kami juga punya program Kemis Mbois, pelatihan, termasuk batik bagi disabilitas, fasilitasi legalitas, pemasaran hingga membuka ruang riset batik Malangan,” ujar Wahyu.

    Menurut Wahyu, batik Malangan memiliki keunikan tersendiri dengan motif candi kerajaan Singhasari, seperti Kawung Singosaren, yang menggambarkan identitas budaya Malang. Warna dominan hijau, biru, dan coklat menjadi ciri khas batik Malangan yang kini terus berkembang, bahkan dengan motif yang lebih relevan dengan alam, budaya, dan ikon sejarah kota Malang.

    Hal ini semakin menarik minat generasi muda untuk lebih mengenal dan mencintai batik sebagai warisan budaya tak benda dunia dari Indonesia.

    “Anak-anak muda sekarang semakin suka mengenakan batik dalam berbagai cara. Ini tentu baik bagi kelestarian batik. Malang juga unik karena punya Malang Creative Center yang juga punya peran penting untuk showcase, workshop, dan creative hub batik Malangan,” tambah Wahyu.

    Di sisi lain, Staf Ahli Menteri UMKM, Sudaryono R Lamangkono, menjelaskan bahwa sejak batik ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada 2 Oktober 2009, batik semakin dikenal dan dihargai di dunia internasional.

    “Hari ini bukan hanya momentum untuk mengenang, tapi juga semangat menghidupkan dan menjaga warisan budaya batik. Kami berharap batik semakin sering digunakan, tidak hanya dalam acara formal, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, termasuk oleh generasi muda,” ujar Sudaryono.

    Kementerian UMKM RI juga memberikan apresiasi tinggi terhadap komitmen Kota Malang, Pekalongan, dan Magelang dalam mendukung ekosistem batik di masing-masing daerah. Sebagai bentuk penghargaan, Kota Malang menerima plakat penghargaan pada saat peluncuran Festival Batik 3 Kota.

    Festival Batik 3 Kota ini akan digelar di Kota Malang pada 16 hingga 19 Oktober 2025 bertempat di Malang City Point (MCP). Acara ini menjadi ajang penting untuk menampilkan keberagaman motif batik, sekaligus sebagai wujud nyata dukungan terhadap pengembangan industri batik di Kota Malang. [luc/suf]

  • Cs-137 Cemari Cikande, Ekspor Nasional Terancam Runtuh

    Cs-137 Cemari Cikande, Ekspor Nasional Terancam Runtuh

    SERANG – Cemaran radioaktif Cesium-137 (Cs-137) di Kawasan Industri Modern Cikande, Serang, Banten, berkembang jadi krisis nasional yang mengguncang pasar global. Kementerian Lingkungan Hidup memastikan akan menggugat PT Peter Metal Technology (PMT) dan pengelola kawasan Modern Cikande Industrial Estate. Satgas menemukan 10 titik radiasi, dua sudah didekontaminasi, sisanya masih berbahaya.

    Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan, PMT diduga melebur scrap logam terkontaminasi Cs-137. “Negara akan menempuh jalur pidana dan perdata. Perlindungan masyarakat dan lingkungan adalah prioritas,” ujarnya kepada media beberapa waktu lalu.

    Koordinator Penerus Banten, Egi Hendrawan mengatakan, hasil investigasi mengungkap PMT sudah hampir dua dekade beroperasi di peleburan baja. Dugaan scrap radioaktif masuk proses peleburan menimbulkan risiko kontaminasi udara, tanah, hingga rantai pasok industri sekitar. Satgas juga menyisir 15 lapak besi bekas di wilayah itu.

    Dampak merembet ke pasar internasional. Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA) menahan ekspor udang beku PT Bahari Makmur Sejati (BMS Foods) setelah menemukan kandungan Cs-137 sebesar 68,48 Bq/kg. FDA langsung memasukkan BMS ke daftar Import Alert #99-51. Seluruh produk otomatis ditolak masuk AS.

    Washington Post melaporkan, udang bermerek Great Value untuk Walmart ditarik dari pasar setelah terdeteksi Cs-137 di pelabuhan Houston dan Los Angeles. SeafoodSource menulis impor udang Indonesia tertahan massal. SCMP menyebut Indonesia “berlomba meredam dampak” agar ekspor lain tak terseret.

    Lebih lanjut koordinator Penerus Banten, Egi Hendrawan menegaskan, krisis ini bisa jadi bencana sosial. “Ketika FDA temukan 68 Bq/kg Cs-137, pasar global langsung bereaksi. Penolakan bisa berujung embargo. Ribuan nelayan dan UMKM jadi korban,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kamis, 2 Oktober.

    Ormas Penerus Banten mendesak lima langkah darurat, yakni publikasi data pengukuran, audit rantai pasok ekspor sejak pertengahan 2025, penindakan hukum tegas, kompensasi bagi usaha kecil terdampak, dan auditor independen internasional untuk memulihkan kepercayaan pasar.

    Menurut Egi, skandal Cs-137 di Cikande menyingkap lemahnya pengawasan limbah industri. Jika pemerintah gagal bertindak cepat dan transparan, yang hancur bukan hanya ekspor nasional, tetapi juga keselamatan masyarakat sekitar kawasan industri terbesar di Banten.

  • Tanpa Perbaikan Daya Beli, Dampak Kebijakan KUR Perumahan Minim

    Tanpa Perbaikan Daya Beli, Dampak Kebijakan KUR Perumahan Minim

    Bisnis.com, JAKARTA — Insentif Kredit Usaha Rakyat atau KUR Perumahan tidak akan berdampak signifikan tanpa diiringi kebijakan yang berdampak terhadap pemulihan daya beli masyarakat.

    Managing Director PT Leads Property Services Darsono Tan menilai insentif Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang digulirkan pemerintah dapat membantu mendorong sektor properti tetapi belum mampu menyelesaikan persoalan utama yang tengah dihadapi masyarakat, yakni melemahnya daya beli kelas menengah.

    Dia menjelaskan insentif berupa bunga KPR rendah, uang muka (DP) kecil, hingga pembebasan pajak pembelian properti memang dapat menjadi stimulus tambahan. Namun, dampaknya akan sangat terbatas bila daya beli masyarakat tidak segera dipulihkan.

    “Insentif KUR Perumahan sangat membantu, tetapi saat ini daya beli masyarakat masih rendah. Jadi meskipun ada bunga KPR rendah, DP kecil, atau pembebasan pajak, efeknya ke sektor properti tetap kecil kalau daya beli masyarakat tidak membaik,” ujarnya kepada Bisnis dikutip, Kamis (2/10/2025).

    Menurutnya, yang paling ditunggu pasar adalah program ekonomi menyeluruh dari pemerintah agar pendapatan masyarakat meningkat. 

    Darsono juga menyarankan beberapa langkah strategis untuk memacu sektor properti. 

    Pertama, kata dia, dengan menurunkan suku bunga KPR yang dinilai masih cukup tinggi. Kedua, menerapkan kebijakan DP nol persen. Ketiga, memperluas insentif pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk rumah pertama, dari batas harga Rp2 miliar menjadi Rp3 miliar.

    Selain itu, Darsono menekankan perlunya insentif khusus bagi developer agar biaya perizinan rumah susun atau apartemen murah bisa ditekan. Ia menilai, pemberian insentif pajak untuk pembangunan apartemen dengan harga di bawah Rp1 miliar akan mampu menarik lebih banyak pembeli.

    Tak hanya itu, pengembangan hunian ramah lingkungan (green housing) juga dinilai penting untuk menarik generasi muda. Pemerintah bisa memberikan stimulus kepada proyek perumahan berkonsep berkelanjutan dengan harga jual maksimal Rp3 miliar.

    “Jangan lupa, insentif PPN gratis seperti saat pandemi juga terbukti efektif meningkatkan penjualan. Kebijakan semacam ini layak dipertimbangkan kembali,” imbuhnya.

    KUR Perumahan

    Sementara itu, Head of Research Rumah123 Marisa Jaya mengatakan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dinilai memiliki peran penting dalam memperkuat ekosistem perumahan nasional. Skema ini tidak hanya membantu UMKM kontraktor di sisi penyediaan, tetapi juga memberi akses pembiayaan bagi individu pelaku usaha yang membutuhkan hunian untuk menunjang aktivitas usaha.

    Namun, jika berbicara mengenai daya beli kelas menengah, insentif KUR masih dipandang belum cukup. Pasalnya, plafon pembiayaan yang ditawarkan berkisar Rp10 juta–Rp500 juta dengan subsidi bunga hanya berlaku selama 5 tahun. 

    Sementara itu, lanjutnya segmen kelas menengah cenderung mencari rumah dengan harga di atas Rp500 juta, sehingga kelompok ini relatif tidak tersentuh oleh kebijakan tersebut

    Pasalnya untuk kelas menengah yang membeli rumah murni sebagai hunian pribadi, tantangannya lebih kompleks, mulai dari cicilan KPR dengan bunga tinggi, kewajiban DP, biaya hidup yang meningkat, hingga pertumbuhan pendapatan yang tak sejalan dengan kenaikan harga rumah.

    Menurutnya, kelas menengah membutuhkan insentif yang lebih langsung menyentuh sisi konsumen. Beberapa opsi yang dapat dipertimbangkan antara lain bantuan DP, bunga KPR ringan dan fleksibel, skema pembiayaan kreatif, hunian semi/full furnished, hingga relaksasi pajak seperti PPN-DTP.

    Meski demikian, keberadaan KUR tetap membawa manfaat. Individu yang sudah memiliki tanah dapat memanfaatkannya untuk membangun rumah, merenovasi, atau bagi pelaku usaha yang sulit mengakses pembiayaan konvensional.

    Ke depan, untuk benar-benar merangsang sektor properti, sejumlah langkah tambahan dinilai perlu ditempuh pemerintah, antara lain yakni subsidi bunga KPR bagi pembeli rumah pertama untuk meringankan cicilan.

    Dilanjutkan dengan relaksasi PPN dan BPHTB agar harga rumah lebih terjangkau. Tak hanya itu, dukungan kredit konstruksi berbunga rendah bagi developer agar harga jual kompetitif.

    Tak luput, skema pembiayaan rumah seken, mengingat segmen ini memiliki suplai besar dengan harga relatif rendah.

    Selain insentif, sinergi pemerintah dan developer juga menjadi faktor penentu pamor sektor properti. Beberapa langkah yang direkomendasikan antara lain menjaga stabilitas suku bunga, mempercepat pembangunan transportasi publik, memangkas biaya perizinan, serta menghadirkan inovasi produk properti yang terjangkau, modern, dan sesuai gaya hidup generasi muda.

    “Kolaborasi dalam menyediakan hunian terjangkau adalah kunci untuk menghidupkan kembali sektor properti sekaligus menjawab kebutuhan nyata masyarakat, khususnya kelas menengah,” katanya

  • Indonesia dukung kerja sama ekonomi lebih erat antara ASEAN-Uni Eropa

    Indonesia dukung kerja sama ekonomi lebih erat antara ASEAN-Uni Eropa

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Perdagangan RI Dyah Roro Esti mendukung penuh kerja sama bidang ekonomi yang lebih erat antara negara-negara anggota ASEAN dan Uni Eropa.

    “Indonesia mendorong peningkatan substantif kerja sama ASEAN-Uni Eropa dan siap bekerja secara konstruktif dengan semua negara anggota ASEAN dan mitra Uni Eropa untuk menjajaki menuju integrasi ekonomi yang lebih dalam,” kata Roro Esti saat Pertemuan Konsultasi Menteri Ekonomi ASEAN dan Komisioner Perdagangan Uni Eropa (AEM-EU Trade Commissioner Consultation) ke-21 di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (25/9), sebagaimana dikutip dari keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Forum konsultasi tersebut berlangsung dalam rangkaian Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Ministers/AEM) ke-57 pada 22-26 September 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia.

    Roro Esti menyampaikan apresiasi terhadap Eropa atas penyelesaian perundingan Indonesia European Union Comprehensive Partnership Agreement (I-EU CEPA), yang telah berlangsung hampir sembilan tahun lamanya.

    Dalam kesempatan tersebut ia berharap agar penandatangan perundingan tersebut dapat segera terlaksana.

    Menurut Roro Esti, pertemuan konsultasi tersebut turut membahas mengenai adanya tantangan ekonomi regional dan global.

    Ketegangan yang terjadi menimbulkan ketidakpastian, sehingga mempengaruhi ketahanan rantai pasok, dan menghadirkan tantangan signifikan bagi dunia usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Ia menegaskan kembali komitmen kedua pihak untuk menegakkan sistem perdagangan multilateral yang terprediksi, transparan, bebas, adil, inklusif, berkelanjutan, dan berbasis aturan dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagai intinya.

    “Dengan adanya tantangan ekonomi dan ketegangan global, maka saya rasa penting untuk membina kerja sama ekonomi yang lebih erat antara ASEAN dan Uni Eropa,” kata Roro Esti.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Bambang Sutopo Hadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri UMKM: Pencairan dana digital idealnya bisa dalam hitungan jam

    Menteri UMKM: Pencairan dana digital idealnya bisa dalam hitungan jam

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan pentingnya percepatan pencairan dana dalam transaksi digital bagi pelaku UMKM dan seharusnya proses tersebut dapat berlangsung hanya dalam beberapa jam.

    Menurut dia, pencairan dana yang bisa dilakukan dalam hitungan jam akan sangat membantu kelancaran perputaran modal UMKM, terutama usaha mikro yang bergantung pada arus kas harian.

    “Saya berharap ke depan proses pencairan bisa lebih singkat lagi, bahkan hanya dalam 2–3 jam,” ujar Maman dikutip dari keterangan pers di Jakarta, Kamis.

    Ia mengungkapkan bahwa selama ini banyak pelaku UMKM enggan menggunakan sistem pembayaran non-tunai karena pencairan dana memakan waktu 1–2 hari. Padahal, jeda waktu tersebut bisa menjadi hambatan serius bagi usaha yang membutuhkan modal cepat untuk operasional harian.

    Maman mengapresiasi kehadiran layanan seperti Batpay yang menawarkan fitur pencairan dana pada hari yang sama atau same day payment sebagai solusi. Ia menilai inovasi ini sebagai langkah konkret menuju inklusi keuangan yang lebih merata dan efisien.

    Lebih lanjut, Maman menekankan pentingnya membangun ekosistem digital yang responsif terhadap kebutuhan UMKM mulai dari lokapasar, media sosial, hingga aplikasi layanan keuangan, semua harus terintegrasi dan mudah diakses oleh pelaku usaha.

    Ia juga mendorong pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan big data untuk membantu UMKM dalam strategi branding, analisis tren konsumen, dan pengembangan pasar.

    “Kementerian UMKM akan terus mendorong agar semakin banyak pelaku usaha masuk ke ekosistem digital,” kata dia.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Bambang Sutopo Hadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Risiko geologi jadi penilaian utama premi asuransi bagi UMKM

    Risiko geologi jadi penilaian utama premi asuransi bagi UMKM

    Jakarta (ANTARA) – Direktur & Chief Technical Officer PT Asuransi Allianz Utama Indonesia Ignatius Hendrawan menyatakan faktor risiko geologi atau geohazard dan lokasi usaha menjadi pertimbangan utama dalam menentukan nilai premi asuransi untuk melindungi pelaku UMKM dari risiko bencana.

    Ia mengatakan salah satu produk asuransi yang dapat memberikan proteksi kepada para pelaku UMKM dari dampak bencana adalah asuransi properti dan asuransi harta benda.

    “Kemudian juga sifat usaha yang dilakukan oleh tertanggung. Kemudian, itu termasuk juga bahan-bahan yang dipakai untuk proses produksi,” ujar Ignatius dalam webinar Media Workshop Allianz Indonesia yang diikuti dari Jakarta, Kamis.

    Selain itu, ia menuturkan tambahan perlindungan (additional peril), seperti proteksi dari dampak banjir, kerusuhan, atau kerusakan mesin juga masuk dalam perhitungan premi, sehingga polis dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat risiko masing-masing usaha.

    Ia mengatakan pihaknya memiliki pricing tool (sistem penetapan harga) yang digunakan untuk menghitung premi secara teknis sesuai tingkat risiko masing-masing nasabah.

    Meskipun demikian, perseroan memahami kondisi UMKM di tengah perekonomian domestik dan global yang menantang saat ini, sehingga Allianz Indonesia menyediakan alternatif bagi nasabah yang merasa tidak mampu membayar premi yang telah ditetapkan.

    “Pengenaan premi yang sifatnya mungkin lebih ringan dapat dilakukan oleh (perusahaan) asuransi, tapi dalam hal penggantian (pembayaran klaim) bisa dapat dilakukan dalam mekanisme allowance atau santunan,” kata Ignatius.

    Pihaknya juga menawarkan layanan klaim yang fleksibel, termasuk program fast track bagi para nasabah yang terdampak bencana dengan skala yang besar.

    Mekanisme ini memungkinkan penilaian kerugian dilakukan langsung di lokasi oleh loss adjuster (penilai kerugian yang menjadi klaim asuransi), sehingga klaim dapat diselesaikan lebih cepat.

    “Jadi ini merupakan pilihan yang diberikan kepada tertanggung dalam hal tertanggung ingin menyelesaikan klaimnya secara cepat,” ucapnya.

    Selain itu, Ignatius menyampaikan bahwa pihaknya juga bekerja sama dengan restoration company (perusahaan restorasi) maupun forensic accountant (akuntan profesional yang dapat melakukan analisis untuk mengungkap penipuan, penyimpangan, atau kegiatan ilegal lainnya) dalam klaim yang melibatkan kerusakan mesin atau gangguan bisnis (business interruption).

    Hal ini penting untuk menghitung potensi kerugian akibat terhentinya aktivitas usaha, termasuk bila mesin pengganti harus diimpor dan membutuhkan waktu berbulan-bulan.

    “Dengan pendekatan komprehensif ini, kami berharap UMKM semakin sadar bahwa asuransi bukan hanya soal ganti rugi, tetapi juga instrumen mitigasi risiko agar bisnis tetap berkelanjutan,” imbuh Ignatius.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.