Xcloud.id

Produk: UMKM

  • Pertamina pastikan SPBU di Mandalika siaga melayani pengunjung MotoGP

    Pertamina pastikan SPBU di Mandalika siaga melayani pengunjung MotoGP

    Langkah ini dilakukan untuk melayani ribuan penonton, wisatawan, dan masyarakat lokal yang akan memadati kawasan Mandalika.

    Jakarta (ANTARA) – Pertamina Patra Niaga memastikan seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Lombok siaga secara optimal untuk melayani kebutuhan energi bagi pengunjung gelaran MotoGP Mandalika 2025 atau Pertamina Grand Prix of Indonesia, di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

    “Langkah ini dilakukan untuk melayani ribuan penonton, wisatawan, dan masyarakat lokal yang akan memadati kawasan Mandalika,” kata Penjabat Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Ia menegaskan komitmen pihaknya dalam mendukung kelancaran perhelatan akbar Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 yang berlangsung pada 3-5 Oktober 2025 di Pertamina Mandalika International Circuit. Ajang balap dunia itu sekaligus pengembangan sport tourism di Indonesia.

    Untuk menyukseskan ajang internasional itu, katanya lagi, Pertamina Patra Niaga memastikan ketersediaan pasokan energi, mulai dari Avtur, BBM hingga LPG di seluruh titik layanan utama di NTB.

    “Upaya ini kami lakukan melalui penguatan stok, penambahan armada distribusi, serta koordinasi intensif dengan berbagai pihak,” ujarnya pula.

    Menurutnya, kehadiran Mandalika sebagai tuan rumah Pertamina Grand Prix of Indonesia juga menjadi kebanggaan bagi Indonesia, karena mampu memperkuat posisi sebagai destinasi sport tourism kelas dunia.

    Dengan kesiapan tersebut, Pertamina Patra Niaga berkomitmen menghadirkan layanan energi terbaik, sekaligus ikut mendorong pertumbuhan pariwisata olahraga yang membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat Lombok dan Indonesia.

    Salah satu titik layanan utama adalah SPBU Pertamina 54.835.14 Kuta Mandalika, SPBU terdekat dari area sirkuit.

    Selain menyediakan beragam jenis BBM, SPBU itu juga menghadirkan fasilitas lengkap seperti minimarket, mushala, toilet gratis, bengkel Enduro, hingga layanan isi angin gratis untuk memberikan kenyamanan lebih bagi para pengunjung.

    Tak hanya menjadi ajang balap motor dunia, Pertamina Grand Prix of Indonesia juga menjadi magnet sport tourism yang menghadirkan wisatawan dari berbagai negara.

    Kehadiran ribuan pengunjung di Mandalika bukan hanya berdampak pada sektor transportasi dan akomodasi, tetapi juga mendorong ekonomi lokal, mulai dari UMKM, kuliner, hingga layanan publik.

    “Kesiapan energi yang andal menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan kenyamanan wisatawan sekaligus memperkuat citra Mandalika sebagai destinasi sport tourism kelas dunia,” ujar Roberth lagi.

    Operator SPBU Pertamina Kuta Mandalika Lalu mengatakan sejak adanya event Pertamina Grand Prix of Indonesia, jumlah pengunjung yang mengisi BBM di SPBU itu meningkat signifikan.

    “Tidak hanya masyarakat lokal, tetapi juga wisatawan mancanegara yang datang langsung ke Mandalika,” kata Lalu.

    Roberto, wisatawan asal Italia, merasa puas saat mengisi BBM untuk motornya di Mandalika, karena pelayanan SPBU Pertamina dinilai ramah, cepat, serta memberikan pengalaman menyenangkan selama menyaksikan MotoGP.

    “Saya biasa mengisi BBM untuk motor di sini. Saya senang sekali karena orang-orangnya ramah dan pelayanannya sangat baik. Terima kasih Pertamina,” kata Roberto.

    Hal serupa juga disampaikan Navitra, warga Lombok Timur yang bertugas sebagai Marshall di Pertamina GP of Indonesia 2025. Baginya pelayanan di SPBU Pertamina sangat baik dan ramah.

    “Selain itu, lokasinya dekat dengan tempat kerja saya sehingga lebih mudah dan cepat untuk mengisi BBM setiap hari,” kata Navitra.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sejumlah wakil menteri ditunjuk jadi Wakil Ketua Umum HKTI

    Sejumlah wakil menteri ditunjuk jadi Wakil Ketua Umum HKTI

    HKTI sebagai organisasi kemasyarakatan akan terus memperkuat struktur dan konsolidasi di seluruh daerah untuk mendukung program strategis pemerintah.

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah wakil menteri (wamen) Kabinet Merah Putih ditunjuk sebagai Wakil Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) periode 2025-2030, di bawah kepemimpinan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono yang telah ditetapkan sebagai Ketua Umum HKTI sejak Juni lalu.

    Mereka dikukuhkan dalam rapat pleno perdana dan pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Nasional HKTI periode 2025-2030, di Jakarta, Jumat,

    Para wamen yang dipercaya mengisi posisi tersebut, antara lain Wamen Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan, Wamen UMKM Helvi Yuni Moraza sebagai Wakil Ketua Umum Bidang UMKM.

    Kemudian, Wamen Kehutanan Rohmat Marzuki sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Kehutanan, Wamen Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria sebagai Wakil Ketua Umum Pengembangan dan Potensi Desa, dan Wamen Pelindungan Pekerja Migran (KP2MI) Dzulfikar Ahmad Tawalla sebagai Wakil Ketua Umum Digitalisasi Pertanian.

    Sudaryono mengatakan mereka akan memimpin bidang-bidang yang berkaitan langsung dengan sektor pertanian dan kesejahteraan petani.

    Ia menegaskan bahwa HKTI harus menjadi corong, mata, dan telinga pemerintah dalam menyuarakan kepentingan petani.

    Dia mencontohkan bagaimana berbagai urusan petani saling terkait dengan kebijakan lintas kementerian, mulai dari perdagangan komoditas, pengelolaan limbah, pemanfaatan lahan hutan, hingga pengembangan UMKM.

    “Orang menanam cabai di lahan hutan, itu petani binaan Kementerian Kehutanan. Urusan limbahnya masuk ke Kementerian Lingkungan Hidup. HET (harga eceran tertinggi) cabai ditentukan oleh Kementerian Perdagangan,” ujarnya pula.

    “Kemudian, jika ada petani yang mau mengakses KUR (Kredit Usaha Rakyat), bisa melalui Waketum HKTI yang adalah Wakil Menteri UMKM,” katanya lagi.

    Menurutnya, penunjukan para wamen sebagai Wakil Ketua Umum HKTI akan memperkuat koordinasi dan mempercepat akselerasi program-program pemerintah yang menyentuh langsung kehidupan petani.

    Ia menambahkan bahwa HKTI sebagai organisasi kemasyarakatan akan terus memperkuat struktur dan konsolidasi di seluruh daerah untuk mendukung program strategis pemerintah.

    “Setelah ini kami juga akan merapikan (HKTI) di daerah, kemudian kita konsolidasi, kami inventarisir apa yang kami punya dan gagasan apa yang kami punya. Dan juga membentuk badan-badan di mana kami bisa mendukung banyak hal ke pemerintah,” kata Sudaryono.

    Dalam rapat tersebut juga ditetapkan Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Dewan Pembina HKTI dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebagai Ketua Dewan Penasihat.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 34.000 Sumur Minyak Rakyat Berpotensi Dikerjasamakan dengan Kontraktor Migas

    34.000 Sumur Minyak Rakyat Berpotensi Dikerjasamakan dengan Kontraktor Migas

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan sekitar 34.000 sumur minyak masyarakat yang dianggap ilegal, berpeluang dikerjasamakan dengan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Angka ini naik dibandingkan data yang terinventarisasi sebelumnya, yakni 30.000 sumur.

    Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Laode Sulaeman mengatakan, legalisasi sumur-sumur rakyat tersebut pun bakal segera dilakukan oleh pemerintah.

    “Angka awal yang saya terima itu sekitar 34.000 sumur. Tapi yang terbaru, itu saya rapat Minggu lalu. Yang terbaru kan saya minta 30 September, saya belum lihat tambahannya berapa lagi dari 34.000,” ucap Laode di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (3/10/2025).

    Setelah inventarisasi, kata Laode, pemerintah selanjutnya bakal melakukan verifikasi keaslian data sumur masyarakat yang dilaporkan oleh pemda. 

    Menurutnya, hal itu dilakukan demi memastikan potensi minyak yang bisa dihasilkan, sampai kebenaran titik koordinat atas sumur-sumur tersebut.

    “Dari data yang kita dapat itu harus kita cek sumurnya benar, potensinya seperti apa, koordinat yang dikasih ke kita benar atau tidak, jangan-jangan cuma dikasih titik saja tapi tidak ada sumurnya,” katanya.

    Selanjutnya, pascaverifikasi, Kementerian ESDM meminta agar pemerintah daerah segera menyiapkan entitas yang bakal mengelola sumur-sumur masyarakat tersebut, yakni badan usaha milik daerah (BUMD), koperasi, dan UMKM.

    Laode menegaskan bahwa setelah 2 Oktober 2025, tidak ada lagi penambahan data sumur masyarakat. Dengan kata lain, penindakan tegas bakal dilakukan jika terdapat sumur ilegal yang ditemukan setelah tenggat waktu tersebut.

    “Jadi sudah dibatasi, apa yang sudah disampaikan ke Kementerian ESDM itu sudah fix. Habis ini, tahapannya adalah agar pemda, gubernur, segera menyiapkan BUMD, koperasi, UMKM, tiga itu yang ditunjuk pemda,” tutur Laode.

    Adapun, pendataan sumur rakyat itu merupakan tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.

    Dalam Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 itu, sumur minyak masyarakat adalah sumur yang dikelola oleh BUMD, koperasi, atau UMKM.

    Melalui aturan baru tersebut, KKKS dapat melakukan kerja sama pengolahan bagian wilayah kerja (WK), tata kelola, keamanan sosial, dan perlindungan investasi demi memberdayakan sumur ilegal itu.

    Khusus sumur rakyat, kegiatan operasinya akan dinaungi BUMD, koperasi, atau UMKM yang bekerja sama dengan KKKS. Kelak, KKKS pun wajib membeli minyak dari sumur rakyat tersebut dengan harga 80% dari Indonesian Crude Price (ICP).

    Sebaliknya, BUMD, koperasi, atau UMKM yang tak menjual minyak ke KKKS akan dilakukan penindakan hukum. Adapun, kerja sama antara KKKS dengan sumur rakyat ini dilakukan pada periode penanganan sementara paling lama 4 tahun.

  • Tingkatkan Ketersediaan Makanan Bergizi, BGN Perkuat Kolaborasi dengan UMKM Pangan Lokal – Page 3

    Tingkatkan Ketersediaan Makanan Bergizi, BGN Perkuat Kolaborasi dengan UMKM Pangan Lokal – Page 3

    Dampak ekonomi dari kolaborasi ini mulai pun terasa. Data menunjukkan bahwa dengan pengembangan SPPG, peluang kerja lokal terbuka luas. Di Tangerang Selatan misalnya, terdapat 169 SPPG yang beroperasi dan melalui program MBG telah menyerap tenaga kerja secara langsung dan melibatkan banyak pemasok produk lokal. 

    Selain itu, BGN mencatat bahwa program MBG telah menjangkau lebih dari 20,5 juta penerima manfaat melalui 5.885 SPPG yang tersebar di 38 provinsi, 502 kabupaten, dan 4.770 kecamatan. Setiap SPPG melayani rata-rata 3.500 orang. Dengan cakupan seluas itu, kehadiran UMKM penyedia pangan menjadi sangat strategis untuk menjaga ketersediaan pangan bergizi dan keterjangkauannya.

    Dosen pascasarjana IPB ini juga menekankan bahwa memastikan masyarakat mendapatkan makanan bergizi dengan harga terjangkau adalah bagian penting dari visi MBG. Dadan menyebut bahwa melalui ekosistem SPPG, belanja bahan baku lokal, dan dukungan UMKM yang bergerak di pangan sehat, harga pangan dapat ditekan. 

    “Kalau 1 SPPG butuh 3.500 telur sehari tinggal dikalikan 85 persen dialokasikan untuk pembelian bahan baku pertanian lokal,” ujar Dadan untuk menggambarkan bagaimana struktur ekonomi pangan bergizi disusun agar biaya produksi dan distribusi tidak terlalu tinggi.  

     

  • Revisi UU 1987 Wujudkan KADIN Jadi Pejuang Keadilan Ekonomi Bangsa

    Revisi UU 1987 Wujudkan KADIN Jadi Pejuang Keadilan Ekonomi Bangsa

    UU Nomor 1 Tahun 1987 tentang KADIN sangat mendesak untuk direvisi menyeluruh agar sesuai dengan konteks pembangunan ekonomi yang sudah berubah drastis selama tiga dekade terakhir. Perubahan-Perubahan seperti percepatan transformasi digital, munculnya ekonomi inovasi, dan kompleksitas hubungan perdagangan global menuntut penataan kelembagaan KADIN yang mampu secara efektif menjawab kebutuhan zaman, sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah.

    Hal ini sejalan dengan rekomendasi lembaga internasional sekaliber OECD (2025) dan laporan e-Conomy SEA (2024) yang menegaskan perlunya lembaga pengusaha adaptif menghadapi era digital ekonomi bernilai sangat besar. Revisi ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, karena akan membuka peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, meningkatkan akses pasar dan teknologi, serta memperkuat daya saing pelaku usaha.

    Sebagai satu-satunya organisasi pengusaha yang secara hukum diakui, KADIN harus bertransformasi menjadi pusat penggerak pembangunan ekonomi nasional berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Saat ini, UU KADIN membatasi kontribusi strategisnya hingga hanya sebagai pelengkap konsultatif tanpa kewenangan kuat yang nyata dalam pengambilan kebijakan sehingga tidak mampu menjalankan fungsi representasi pengusaha dan akselerator pembangunan ekonomi yang progresif secara maksimal.

    Revisi UU KADIN bukan soal pergantian kepemimpinan, melainkan harus memberikan kewenangan penuh, jelas dan nyata agar siapapun Pimpinan KADIN dapat berkolaborasi secara efektif dengan pemerintah dalam menghadapi persoalan konkret seperti pengangguran 7,28 juta jiwa (BPS 2025), kemiskinan 23,85 juta jiwa (BPS 2025), pengembangan 65,5 juta UMKM (Kementerian UMKM 2025), pemberdayaan 80 ribu Koperasi Desa (Kementerian Koperasi 2025), penguatan daya saing perdagangan global, peningkatan investasi, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi hingga 8% berkelanjutan (Kemenkeu 2025).

  • 500 UMKM Tertarik Ikuti Program Kredit Perumahan

    500 UMKM Tertarik Ikuti Program Kredit Perumahan

    Jakarta, Beritasatu.com – Sebanyak 500 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari 10 kecamatan di Jakarta Selatan, termasuk pengusaha material dan penyedia jasa konstruksi, mengikuti sosialisasi Kredit Program Perumahan.

    Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Tomy Fudihartono, mengatakan sosialisasi ini ditujukan para pelaku usaha agar dapat mengajukan kredit perumahan melalui fasilitas kredit usaha rakyat (KUR) Perumahan.

    “Sosialisasi ini untuk para pelaku usaha atau UMKM agar bisa mengakses kredit perumahan dengan memanfaatkan KUR Perumahan,” ujar Tomy dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (3/10/2025).

    Dia menjelaskan, kegiatan yang mengusung tema Membangun Hunian, Menggerakkan Usaha, Memajukan Indonesia itu diselenggarakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

    “Selama ini KUR hanya digunakan untuk permodalan, tetapi sekarang bisa dimanfaatkan sebagai sarana peningkatan usaha, misalnya memperluas tempat usaha,” tambahnya.

    Menurut Tomy, terdapat empat bank pendukung dalam program tersebut, yaitu Bank Mandiri, BTN, BNI, dan BSI. Keempat bank itu mendapat subsidi bunga dari pemerintah pusat sekitar 1–5% untuk mendukung kebijakan kredit program perumahan (KPP).

    Dia berharap program tersebut dapat membantu pelaku usaha di Jakarta Selatan meningkatkan sarana dan prasarana sehingga hasil usahanya lebih optimal. “Contohnya, yang tadinya tempat masak terbatas, dengan adanya KUR ini otomatis bisa lebih luas dan berkembang,” ucap Tomy.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Sri Haryati menyebutkan program KUR khusus sektor perumahan ini merupakan yang pertama kalinya digelar. Dalam sosialisasi tersebut, peserta yang berminat akan didata lebih lanjut agar dapat mengajukan kredit.

    “Jadi, bila bapak ibu pelaku UMKM mau merenovasi rumah atau tempat usaha, atau membeli rumah lagi, bisa menggunakan kredit program perumahan ini dengan bunga hanya 6%,” jelas Sri.

  • Komisi I DPR minta pembekuan TikTok tak matikan ekosistem usaha kecil

    Komisi I DPR minta pembekuan TikTok tak matikan ekosistem usaha kecil

    “Penegakan hukum tidak serta-merta mematikan ekosistem digital yang produktif, melainkan diarahkan untuk memperbaiki tata kelola dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Komisi I DPR RI Dave Laksono meminta pembekuan sementara Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) terhadap TikTok, tak mematikan ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang beraktivitas melalui platform digital tersebut.

    Dia menilai bahwa saat ini aplikasi telah menjadi platform penting bagi jutaan pelaku UMKM di Indonesia. Fitur-fitur seperti TikTok Shop dan live commerce telah membuka akses pasar yang luas bagi para pedagang lokal.

    “Penegakan hukum tidak serta-merta mematikan ekosistem digital yang produktif, melainkan diarahkan untuk memperbaiki tata kelola dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi,” kata Dave di Jakarta, Jumat.

    Di sisi lain, dia tetap mendukung langkah tegas pemerintah dalam menegakkan regulasi dan menjaga ruang digital agar tetap aman, sehat, dan sesuai dengan hukum nasional, terkait dugaan monetisasi fitur live streaming di aplikasi itu yang terindikasi digunakan untuk aktivitas perjudian online.

    Dia pun mengharapkan agar TikTok bersikap kooperatif dan transparan dalam memenuhi kewajiban sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), termasuk memberikan akses data yang diminta oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020.

    “Ketidakpatuhan terhadap permintaan data, apalagi dalam konteks dugaan pelanggaran hukum, merupakan bentuk pengabaian terhadap kedaulatan digital Indonesia,” katanya.

    Menurut dia, Komisi I DPR RI menegaskan bahwa seluruh platform digital asing maupun lokal wajib tunduk pada hukum nasional dan bertanggung jawab atas konten serta aktivitas yang terjadi di dalam sistem mereka.

    “Kami akan terus mengawasi proses ini dan mendorong agar regulasi digital di Indonesia semakin kuat, adil, dan berpihak pada kepentingan publik,” katanya.

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital membekukan sementara Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) terhadap TikTok atas ketidakpatuhan platform tersebut dalam memenuhi kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan.

    “Langkah ini merupakan bentuk ketegasan pemerintah setelah TikTok hanya memberikan data secara parsial atas aktivitas TikTok Live selama periode unjuk rasa 25–30 Agustus 2025,” kata Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Alexander Sabar dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Alexander menyatakan, atas dugaan monetisasi aktivitas siaran langsung dari akun yang terindikasi aktivitas perjudian daring, Kemkomdigi telah mengajukan permintaan data yang mencakup informasi traffic, aktivitas siaran langsung (live streaming), serta data monetisasi, termasuk jumlah dan nilai pemberian gift.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • MotoGP Mandalika Bukan Cuma Balapan, Pemerintah Siaga Kelola Sampah Ribuan Penonton

    MotoGP Mandalika Bukan Cuma Balapan, Pemerintah Siaga Kelola Sampah Ribuan Penonton

    PRAYA – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), menyiagakan dua armada truk sampah untuk mendukung penanganan sampah pada ajang MotoGP Indonesia di Sirkuit Pertamina Mandalika, 3-5 Oktober 2025.

    “Hari ini atau selama tiga hari, dua truk sampah disiagakan untuk penanganan sampah di Mandalika,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lombok Tengah Lalu Sarkin di Praya, Antara, Jumat, 3 Oktober.

    Selain armada pengangkut, sebanyak 20 petugas kebersihan juga diturunkan untuk membantu penanganan sampah, baik jelang balapan maupun usai lomba.

    “Petugas kami turunkan sebanyak 20 orang,” ujarnya.

    Menurut Sarkin, penanganan sampah ajang MotoGP Mandalika sebenarnya sudah ditangani langsung oleh penyelenggara, yakni Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dan Mandalika Grand Prix Association (MGPA).

    Kehadiran DLH bertujuan memperkuat upaya agar kebersihan di kawasan sirkuit tetap terjaga.

    Sampah yang terkumpul, kata dia, tidak langsung dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA), melainkan lebih dulu dipilah. Hanya sampah yang tidak memiliki nilai ekonomi atau tak bisa didaur ulang yang kemudian dibawa ke TPA.

    “Sampah MotoGP ini dipilah dulu, baru dibuang ke TPA,” katanya.

    DLH juga menyiapkan tong sampah di berbagai titik, baik di dalam sirkuit, tribun penonton, maupun area UMKM. Sarkin mengimbau para pengunjung dan wisatawan untuk tertib membuang sampah di tempat yang sudah disediakan.

    “Mari jaga kebersihan kawasan ini untuk mendukung kemajuan pariwisata hijau berkelanjutan di Mandalika,” katanya.

    Sebelumnya, MGPA menyebut total tiket yang disiapkan pada ajang MotoGP Indonesia 2025 sebanyak 121 ribu lembar, jumlah yang sama seperti 2024. Hingga kini, sekitar 90 persen tiket telah terjual, dan pihaknya optimistis angka itu meningkat menjelang balapan.

    “Biasanya di detik-detik terakhir baru meningkat untuk penjualan tiket,” ujar Direktur Utama MGPA Priandi Satria. 

  • Bank Raya Tegaskan Komitmen Hadirkan Ekosistem Bisnis Berkelanjutan Berbasis ESG – Page 3

    Bank Raya Tegaskan Komitmen Hadirkan Ekosistem Bisnis Berkelanjutan Berbasis ESG – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Bank Raya, bank digital yang merupakan bagian dari BRI Group, menegaskan komitmennya untuk mendorong implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) di seluruh inisiatifnya. Berkat komitmen tersebut, Bank Raya berhasil meraih penghargaan bergengsi dari Katadata Green Initiatives Awards (KGIA) 2025 dalam kategori Inclusive Finance for Coastal Conservation, yang diserahkan di Kempinski Grand Ballroom Jakarta.

    Penghargaan KGIA 2025 mengukuhkan Bank Raya dalam penerapan prinsip-prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) telah memiliki keselarasan tujuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan/Corporate Social Responsibility (TJSL/CSR) dengan dampak sosial dan nilai tambah yang diberikan kepada masyarakat.

    Direktur Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Sumber Daya Manusia, Danar Widyantoro, mengatakan sebagai bank digital bagian dari BRI Group, pihaknya berkomitmen menjadi perusahaan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, dan di saat yang bersamaan kami terus menjaga pertumbuhan bisnis secara jangka panjang.

    “Berbagai inisiatif ESG kami upayakan untuk mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan juga tata kelola, agar selaras dengan prinsip green banking. Kami juga terus mengembangkan produk digital yang berfokus pada pada segmen Mikro dan Kecil berbasis Sustainability Green Economy didukung tata kelola yang baik,” ujar Danar.

    Danar menambahkan bahwa penghargaan yang diraih oleh Bank Raya ini akan menjadi penyemangat bagi Bank Raya agar dapat terus mendorong prinsip ESG secara berkesinambungan dalam praktik bisnis perusahaan yang berdampak nyata bagi ekonomi, lingkungan, dan masyarakat.

    “Bank Raya juga berkomitmen memperkuat pengelolaan risiko lingkungan dan memperluas pembiayaan ramah lingkungan seperti di bidang energi terbarukan dan efisiensi energi,” tambahnya.

    Dari sisi bisnis, Hingga Juni 2025 penyaluran kredit pada Kelompok Usaha Berkelanjutan/UMKM meningkat dari Rp1,88 triliun menjadi Rp2,23 triliun jika dibandingkan periode pada Juni 2024. Untuk mendukung ESG Bank Raya juga melakukan perhitungan jejak karbon yang dihasilkan dari seluruh kegiatan operasional. Dari sisi operasional, selama Tahun 2024, Bank Raya menghemat penggunaan air sebesar 8,47%, serta mengurangi limbah operasional berupa penggunaan kertas sebesar 0,47 Ton, dan penghematan konsumsi BBM yang mengalami penurunan sebesar 29,04% dibandingkan tahun 2023.    

    Bank Raya juga melibatkan nasabah untuk turut berpartisipasi dalam program pelestarian lingkungan yang juga merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan/Corporate Social Responsibility (TJSL/CSR) yaitu melalui program Mission VGNZ Program (MVP) Aksi Tanam 1000 Kebaikan. Program ini mengajak nasabah untuk berkontribusi dalam penanaman bakau  sebagai bagian dari program CSR Pantura Green Belt Program yang berlokasi di Pantai Mangunharjo, Semarang, Jawa Tengah untuk setiap transaksi keuangan nasabah di Aplikasi Raya.

    Program Aksi Tanam 1000 Kebaikan berlangsung sejak bulan Maret hingga Juli 2025 dan tahap pemeliharaan dan monitoring berlangsung hingga 2027 dengan total nasabah yang turut berkontribusi dalam program ini sebanyak lebih dari 3500 nasabah dengan volume transaksi sebesar Rp660,3  juta, dimana dalam setiap transaksi QRIS maupun top up e-wallet, nasabah dapat berkontribusi untuk penanaman pohon bakau sesuai dengan kuota yang tersedia, melalui program MVP Aksi Tanam 1000 Kebaikan ini, Bank Raya telah menanam sejumlah 3500 pohon bakau.

    “Bank Raya akan terus berkomitmen untuk melakukan upaya pengurangan emisi serta dampak buruk lain bagi lingkungan yang sejalan dengan prinsip green banking. Kami juga akan terus memperkuat langkah kami menjadi bank digital utama yang memberikan solusi keuangan digital dengan akses terluas bagi masyarakat Indonesia, dengan mendukung percepatan literasi dan inklusi keuangan di masyrakat,” tutur Danar.

     

    (*)

  • Ratusan pengusaha UMKM ikut sosialisasi kredit program perumahan

    Ratusan pengusaha UMKM ikut sosialisasi kredit program perumahan

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 500 pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari 10 kecamatan di wilayah Jakarta Selatan dan pengusaha material serta penyedia jasa konstruksi mengikuti Sosialiasasi Kredit Program Perumahan.

    “Sosialisasi ini adalah untuk para pelaku usaha atau UMKM agar bisa mengajukan kredit perumahan dengan memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan,” kata Pelaksana Tugas (Plt.) Asisten Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tomy Fudihartono dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Dia menjelaskan kegiatan yang mengangkat tema “Membangun Hunian, Menggerakkan Usaha, Memajukan Indonesia” tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

    “Selama ini, KUR itu hanya digunakan untuk permodalan, tetapi sekarang bisa menjadi sarana dan prasarana permodalan, seperti meningkatkan tempat usahanya dan lain-lain,” ujar Tomy.

    Menurut dia, terdapat empat bank pendukung dalam program kredit tersebut, yaitu Bank Mandiri, BTN, BNI dan BSI. Keempat bank itu mendapatkan subsidi dari pemerintah pusat sekitar 1-5 persen terhadap kebijakan peningkatan KUR atau Kredit Program Perumahan (KPP) itu sendiri.

    Dia pun berharap program tersebut dapat membantu pelaku usaha di Jakarta Selatan untuk meningkatkan sarana dan prasarana mereka sehingga hasil usahanya lebih baik lagi.

    “Contohnya, yang tadinya tempat masaknya terbatas, dengan adanya atau mengikuti KUR ini otomatis bisa lebih meningkat lagi,” tutur Tomy.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Sri Haryati mengungkapkan program KUR khusus sektor perumahan itu baru pertama kali diadakan.

    Dalam sosialisasi program tersebut, dia menuturkan jika ada peserta yang tertarik, maka akan dilakukan pendataan sehingga dapat mengambil kredit tersebut.

    “Jadi, bila bapak ibu para pelaku UMKM mau merenovasi rumah atau tempat usahanya, mau beli rumah lagi, itu bisa dengan kredit program perumahan ini dengan bunga 6 persen saja,” ungkap Sri.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.