Xcloud.id

Produk: UMKM

  • Pertamina dorong penerima beasiswa Sobat Bumi jadi agen perubahan

    Pertamina dorong penerima beasiswa Sobat Bumi jadi agen perubahan

    Jakarta (ANTARA) – PT Pertamina (Persero) mendorong sebanyak 540 mahasiswa dari 42 perguruan tinggi yang menerima beasiswa Sobat Bumi untuk menjadi generasi muda yang berkarakter, peduli lingkungan, serta siap menjadi agen perubahan untuk masyarakat.

    “Manfaatkanlah beasiswa ini sebagai kesempatan emas untuk terus berprestasi, sambil tetap memegang teguh integritas diri serta membawa manfaat positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar,” ujar Komisaris Independen PT Pertamina (Persero) Condro Kirono dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat.

    Pengukuhan penerima beasiswa Sobat Bumi angkatan ke-12 dilakukan melalui acara Welcoming Awardee Penerima Beasiswa Sobat Bumi dengan tema “Energi Sobat Bumi untuk Masa Depan Lestari” yang diselenggarakan secara hibrida di Pertamina Arena Jakarta.

    Sementara itu, Direktur Sumber Daya Manusia PT Pertamina (Persero), Andy Arvianto meminta para penerima beasiswa agar tidak berfokus pada pencapaian pribadi, namun terus berupaya untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara.

    Acara Welcoming Awardee pada Kamis (2/10) juga dimeriahkan oleh kreator konten di bidang pelestarian lingkungan, Jerhemy Owen Wijaya (Owen) dan Muchamad Ikhsan Destian anggota Pandawara Group. Dengan gaya komunikasinya yang dekat dengan generasi muda, Owen berbagi pandangan mengenai pentingnya berhenti pasif dan mulai bertindak untuk permasalahan lingkungan.

    “Sekarang kita semua sudah merasakan sendiri banyak masalah lingkungan. Masalah itu ada di sekitar kita, jadi berhenti diam, dan lakukan sesuatu sekecil apa pun. Langkah kecil sekalipun bisa berdampak besar,” ujar Owen.

    Begitu juga dengan Ikhsan yang mengingatkan bahwa kepedulian dan konsistensi adalah kunci bagi perubahan.

    “Lingkungan negeri ini, baik atau buruk, ada di tangan kita semua. Maka dari itu, buang gengsi, gali potensi, perbanyak aksi, serta konsistensi,” kata Ikhsan.

    Pertamina sebagai perusahaan energi, memiliki komitmen kuat untuk mengusung keberlanjutan yang diterapkan juga dalam program Beasiswa Sobat Bumi. Untuk itu, para penerima beasiswa diwajibkan untuk melakukan inisiatif hijau berupa kegiatan Aksi Sobat Bumi (Aksi SoBI) dan Desa Energi Berdikari Sobat Bumi (DEB SoBI).

    Tahun ini, Aksi Sobat Bumi membawa kebaruan dengan mengusung semangat ketahanan pangan. Selain menanam 6460 bibit pohon mangrove dan daratan serta aksi pungut sampah 921 kilogram, para penerima beasiswa juga mewujudkan kemandirian pangan melalui instalasi 204 budi daya ikan dalam ember dengan 12.035 bibit ikan lele dan 5.123 benih sayur.

    Mendorong upaya transisi energi, para penerima beasiswa juga terlibat dalam Desa Energi Berdikari Sobat Bumi (DEB SoBI), bekerja sama dengan perguruan tinggi.

    Hingga tahun 2025, terdapat 40 DEB SoBI di seluruh Indonesia untuk tujuan beragam mulai dari pertanian, wisata, UMKM, peternakan hingga sanitasi, dengan total energi yang dihasilkan 100524 kwh/tahun (panel surya) dan 7344 meter kubik (biogas).

    DEB SoBI berdampak positif kepada 2.678 penerima manfaat.Program ini juga telah memberikan multiplier effect melalui peningkatan ekonomi masyarakat mencapai Rp437 juta per tahun.

    “Pendaftar Beasiswa Sobat Bumi 2025 mencapai lebih dari 20.000 pendaftar, artinya banyak generasi muda yang sudah sadar akan tujuan dari ekosistem Sobat Bumi, yakni bukan hanya dituntut untuk berprestasi, tetapi juga menjadi agen pembangunan berkelanjutan melalui green initiative,” kata President Director Pertamina Foundation Agus Mashud S. Asngari.

    Apresiasi disampaikan oleh jajaran rektorat mitra perguruan tinggi beasiswa terhadap penyelenggaraan Beasiswa Sobat Bumi.

    “Beasiswa ini berkontribusi terhadap peningkatan akses pendidikan dan pengembangan SDM, dengan mendorong mahasiswa untuk berprestasi, memiliki empati sosial dan menerapkan nilai-nilai keberlanjutan demi kemajuan bangsa ini. Terima kasih Pertamina dan Pertamina Foundation,” ujar Rektor Universitas Airlangga (Unair) Prof. Dr. Muhammad Madyan.

    Pewarta: Indra Arief Pribadi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • QRIS Jelajah Balinusra kenalkan rupiah kepada wisatawan

    QRIS Jelajah Balinusra kenalkan rupiah kepada wisatawan

    Labuan Bajo (ANTARA) – Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Didiet Aditya Budi Prabowo mengatakan sembilan tim terbaik dari Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan NTT dalam kegiatan QRIS Jelajah Balinusra 2025 akan memperkenalkan uang rupiah kepada wisatawan yang berlibur ke destinasi pariwisata super prioritas (DPSP) Labuan Bajo.

    “Dan juga perkenalkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Pulau Padar,” kata di Labuan Bajo, Jumat.

    QRIS Jelajah Balinusra merupakan upaya memperkuat transformasi digital dan mendorong inklusi keuangan di daerah. Setelah menjelajahi Bali dan Lombok, sembilan tim terbaik itu hadir di Labuan Bajo untuk melanjutkan misi mereka.

    “Kegiatan ini diadakan untuk mendorong digitalisasi di Indonesia, jadi kami adakan QRIS Jelajah Budaya Indonesia tidak hanya mendorong digitalisasi, tapi juga mengenalkan budaya khususnya dari Balinusra ke Indonesia,” katanya.

    Ia menambahkan kegiatan tersebut dilakukan di Labuan Bajo sekaligus mendukung sektor pariwisata di daerah itu.

    “Kami utamanya mendorong destinasi super prioritas di NTT,” katanya.

    Ia juga mengharapkan para peserta dapat semakin mempromosikan pariwisata NTT sekaligus memperkuat transformasi digital dan mendorong inklusi keuangan.

    “Nanti pemenang dari sini akan diadukan lagi untuk wilayah Indonesia, jadi akan membawa nama Balinusra di Indonesia,” katanya.

    Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) resmi meluncurkan Kampanye QRIS Jelajah Indonesia 2025, sebuah gerakan yang mengajak masyarakat berwisata sekaligus bertransaksi dengan instrumen keuangan digital.

    Inisiatif ini memadukan upaya pengembangan ekosistem pembayaran digital dengan dukungan wisata budaya Indonesia, serta diharapkan semakin mendorong digitalisasi sebagai basis memperkuat inklusi dan memajukan UMKM.

    Pewarta: Gecio Viana
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri PKP minta BRI sosialisasikan secara masif FLPP dan KUR Perumahan

    Menteri PKP minta BRI sosialisasikan secara masif FLPP dan KUR Perumahan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta Bank Rakyat Indonesia (BRI) memperkuat perannya dalam mendukung program perumahan rakyat, khususnya melalui sosialisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.

    Ara menilai BRI memiliki jaringan terluas dan pengalaman panjang dalam menjangkau rakyat kecil sehingga dapat menjadi motor utama penyaluran pembiayaan perumahan.

    “Saya mohon jaringan BRI benar-benar dimaksimalkan. Sosialisasi FLPP jangan hanya di internal, tapi juga kepada karyawan perusahaan, pelaku UMKM, dan masyarakat luas. Bahkan kalau perlu, buka booth langsung di kota-kota besar agar masyarakat bisa segera mengajukan dan diproses cepat,” katanya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Ia menjelaskan, ada tiga fokus utama yang perlu dikerjakan bersama BRI. Pertama, percepatan penyerapan FLPP. Tahun ini pemerintah menargetkan 350 ribu unit rumah subsidi, terbesar sepanjang sejarah.

    Kedua, penguatan penyaluran KUR Perumahan. Menurut Menteri Ara, dari total Rp130 triliun plafon KUR nasional, BRI didorong untuk menyalurkan porsi lebih besar dibandingkan bank lain.

    “Negara sangat perhatian agar KUR Perumahan bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi dalam sisa 2,5 bulan tahun ini. Saya minta BRI betul-betul tampil terdepan,” katanya.

    Ketiga, memperkuat keberpihakan terhadap rakyat kecil. Ara menekankan visi Presiden Prabowo Subianto adalah menghadirkan pembiayaan yang mampu melawan praktik rentenir dan tengkulak.

    Ia pun mengapresiasi peran BRI melalui PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF yang telah menyalurkan kredit mikro untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Selain itu, pemerintah juga mendorong program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk memperbaiki 26 juta rumah tidak layak huni.

    “Program perumahan ini tidak hanya untuk menyediakan rumah baru, tetapi juga memperbaiki rumah agar layak huni. Saya percaya BRI bisa menjadi mitra kunci dalam mempercepat tercapainya target 3 juta rumah Presiden Prabowo,” ujar Ara.

    Sementara itu, Direktur Utama Bank BRI Hery Gunardi menyatakan komitmen penuh BRI dalam mendukung visi Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Dukungan ini tidak hanya diwujudkan melalui penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), tetapi juga melalui skema inovatif terbaru yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.

    BRI melihat terobosan yang dilakukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di bawah kepemimpinan Pak Menteri benar-benar luar biasa. Dalam waktu kurang dari setahun, program perumahan berjalan masif dengan berbagai inovasi yang sebelumnya tidak pernah ada.

    “Kami siap mendukung program 3 juta rumah, baik melalui FLPP maupun KUR perumahan, mengingat BRI adalah salah satu penyalur KUR terbesar di Indonesia,” ujar Hery Gunardi.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementerian ESDM dorong Pemda siapkan BUMD kelola sumur rakyat

    Kementerian ESDM dorong Pemda siapkan BUMD kelola sumur rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong pemerintah daerah segera berperan aktif menyiapkan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), koperasi, dan UMKM sebagai pengelola sumur rakyat sehingga bisa meningkatkan lifting minyak dan gas bumi (migas) nasional.

    Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman ditemui di Jakarta, Jumat mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan verifikasi terhadap 34 ribu sumur rakyat yang tersebar diberbagai daerah.

    Adapun verifikasi di lapangan guna memastikan keberadaan sumur, mengecek potensi produksinya, hingga mencocokkan koordinat sehingga dapat dijadikan dasar pelaksanaan kebijakan di tingkat pusat dan daerah.

    “Habis ini (verifikasi) tahapannya adalah agar Pemda, Gubernur segera menyiapkan tadi, BUMD, Koperasi, UMKM. Tiga itu yang ditunjuk Pemda (untuk mengelola sumur rakyat,” kata Laode.

    Dia menegaskan peran Pemda sangat penting karena gubernur menjadi pengendali utama yang menunjuk badan usaha atau koperasi pengelola, memastikan legalisasi sumur rakyat dapat berjalan efektif dan bermanfaat.

    Langkah itu memperkuat keterlibatan masyarakat daerah dalam pengelolaan migas, sekaligus menjadikan energi sebagai motor penggerak perekonomian daerah dengan partisipasi langsung dari warga.

    Kendati demikian, Laode belum menyebutkan secara rinci apakah sudah ada pemerintah daerah yang menunjuk BUMD atau UMKM sebagai pengelola resmi sumur rakyat sesuai ketentuan yang berlaku.

    Ia menegaskan bahwa proses pembahasan masih berjalan dan keputusan sepenuhnya berada di tangan gubernur sebagai pengendali utama dalam penunjukan pihak pengelola sumur rakyat di daerah.

    “Ini masih proses pembahasannya, harus dari gubernur sendiri sebagai pengendali utamanya,” jelasnya.

    Lebih lanjut, dia mengatakan setelah verifikasi rampung, Kementerian ESDM tidak lagi membuka pengajuan baru untuk pengelolaan sumur rakyat.

    “Oleh karena itu data ini nggak boleh lagi ada yang nambah (sumur rakyat). Jadi perkembangannya gitu,” imbuh Laode.

    Ia menambahkan Kementerian ESDM menyiapkan program pembinaan menyeluruh terkait aspek keselamatan dan lingkungan, yang dijalankan secara paralel dengan aktivitas produksi para pengelola sumur rakyat di berbagai daerah.

    “Tentu ada Satgasnya yang melibatkan K/L yang lain juga, dari Kementerian Lingkungan Hidup ada juga tentunya. Kemudian dari aparat penegak hukum juga ada karena mereka nanti yang akan membantu menertibkan di lapangan,” kata Laode.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendag ungkap pemerintah komitmen perluas akses ekspor 

    Mendag ungkap pemerintah komitmen perluas akses ekspor 

    Pemerintah juga menginisiasi program Desa Bisa Ekspor yang menargetkan sekitar 2.600 desa dengan 741 desa siap ekspor.

    Nganjuk (ANTARA) – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkapkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus memperluas akses pasar ekspor Indonesia melalui penyelesaian secara aktif berbagai perundingan perdagangan dengan negara lain.

    “Kemarin, kami mengumumkan bahwa kami telah menyelesaikan perundingan Indonesia-Uni Eropa Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) telah selesai. Pada 24 September 2025, Indonesia juga menandatangani Indonesia–Canada CEPA. Ini merupakan salah satu upaya kami untuk memperkuat penetrasi pasar global,” kata Mendag, saat di Nganjuk, Jawa Timur, Jumat.

    Pihaknya mengungkapkan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) memiliki 46 perwakilan dagang (perwadag) di 33 negara yang bertugas untuk mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk melakukan ekspor.

    Sepanjang Januari-Agustus 2025, Kemendag telah memfasilitasi 462 kegiatan penjajakan kerja sama bisnis (business matching) yang terdiri dari 312 sesi presentasi peluang bisnis (pitching) dan 150 sesi temu bisnis dengan buyer.

    Total nilai transaksi yang sukses dicatatkan mencapai 90,90 juta dolar Amerika Serikat (AS) yang terdiri atas potensi transaksi sebesar 34,95 juta dolar AS, dan pesanan pembelian (purchase order) senilai 55,95 juta dolar AS.

    “Sebanyak 70 persen UMKM yang berpartisipasi dalam program ini baru pertama kali ekspor dan sebagian besar transaksi dilakukan secara dalam jaringan (daring) tanpa tatap muka langsung,” kata dia lagi.

    Ia menambahkan, pemerintah juga menginisiasi program Desa Bisa Ekspor yang menargetkan sekitar 2.600 desa dengan 741 desa siap ekspor.

    Melalui program ini, pelaku UMKM mendapatkan pelatihan seperti Export Coaching Program (ECP), pendampingan desain, dan dukungan pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), serta instansi pemerintah pusat dan daerah lainnya.

    “Jika sudah siap melakukan ekspor, maka pelaku usaha akan kami masukkan dalam program UMKM Berani Inovasi Siap Adaptasi (BISA) Ekspor,” kata dia pula.

    Berdasarkan data BPS yang diolah Kemendag, pada periode Januari-Juli 2025, nilai ekspor nasional produk perangkat makan dan perangkat dapur dari plastik (HS 39249090) tercatat sebesar 13,79 juta dolar AS, dengan tren pertumbuhan ekspor sebesar 22,19 persen dalam lima tahun terakhir (2020-2024).

    Di sisi lain, nilai ekspor ke Filipina tercatat sebesar 98,18 ribu dolar AS, sementara nilai ekspor ke Romania mencapai 101,17 ribu dolar AS.

    Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak yang turut hadir pada kegiatan ini mengapresiasi upaya Kemendag dalam mendorong pelaku usaha daerah agar mampu menembus pasar global.

    “Kami menaruh harapan besar serta menyampaikan terima kasih atas kolaborasi yang baik antara Kemendag dan pemerintah daerah. Kemendag memiliki Program ECP yang telah sukses dimanfaatkan secara optimal oleh para pelaku usaha,” ujar Emil.

    Dalam kunjungannya ke Nganjuk, Mendag juga melepas ekspor empat kontainer produk peralatan rumah tangga berbahan plastik produksi PT Mitramulia Makmur (MMM) ke Filipina dan perdana ke Romania dengan merek Moorlife.

    Pelepasan ekspor senilai 411,73 ribu dolar AS atau setara Rp6,7 miliar.

    Menurut Mendag, perusahaan tersebut telah berhasil menunjukkan konsistensi dan kinerja ekspor yang terus meningkat, sehingga berkontribusi positif terhadap perekonomian nasional.

    Dengan kinerja tersebut, sekaligus menunjukkan bahwa produk-produk Indonesia kini memiliki daya saing yang tinggi di pasar global.

    Hal tersebut tercermin dari perubahan signifikan struktur ekspor nasional yang saat ini didominasi sektor industri pengolahan, menggantikan dominasi sektor pertambangan di masa lalu.

    Selain itu, produk UMKM juga telah banyak masuk ke ritel-ritel dalam negeri.

    Pewarta: Asmaul Chusna
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkot Tangsel Klaim Sudah Sosialisasi Revitalisasi Trotoar Ciater Raya ke Warga Megapolitan 3 Oktober 2025

    Pemkot Tangsel Klaim Sudah Sosialisasi Revitalisasi Trotoar Ciater Raya ke Warga Megapolitan 3 Oktober 2025

    Pemkot Tangsel Klaim Sudah Sosialisasi Revitalisasi Trotoar Ciater Raya ke Warga
    Tim Redaksi
    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com –
    Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) mengklaim sudah sosialisasi proyek revitalisasi trotoar di Jalan Ciater Raya, Serpong ke warga.
    “Sosialisasi itu pasti kita lakukan,” ujar Kepala Bidang Drainase dan Pedestrian DSDABMBK Tangsel, Saflinawati kepada
    Kompas.com
    , Jumat (3/10/2025).
    Saflinawati menjelaskan sosialisasi terkait revitalisasi trotoar di Jalan Ciater Raya, Serpong, sudah mereka lakukan sejak awal tahun sebanyak dua kali.
    Sosialisasi pertama dilakukan lewat pihak kelurahan dan diteruskan ke warga.
    “Surat undangannya ada. Surat edarannya juga ada lewat kelurahan. Dari kelurahan baru diteruskan ke warga, karena yang tahu tentang wilayahnya itu kan kelurahan,” kata dia.
    Lalu yang kedua bersama kontraktor dan konsultan.
    Saat itu, mereka juga didampingi oleh pihak kelurahan sekaligus meninjau lokasi.
    Lebih lanjut, meski mengakui adanya dampak terhadap aktivitas usaha warga sekitar, Pemkot Tangsel menjelaskan revitalisasi trotoar tetap dilanjutkan demi kepentingan masyarakat luas.
    “Kami memahami ada UMKM yang terdampak, tapi setelah rampung trotoar ini bisa meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan,” jelas dia.
    Adapun proyek revitalisasi trotoar di Jalan Ciater Raya, Serpong, akan dilakukan sepanjang 2,1 kilometer dan ditargetkan selesai pada Desember 2025.
    Pengerjaannya dilakukan dengan dua tahap, yang mana tahap pertama dikerjakan dari arah Maruga menuju Serpong, mulai bengkel jip hingga lampu merah Rawa Mekar Jaya.
    Sedangkan tahap kedua dari arah Serpong menuju Ciputat, mulai pom bensin lock and lock hingga sebelum jembatan kali Angke.
    Pagu anggaran pada revitalisasi trotoar tersebut mencapai Rp 7,1 miliar.
    Namun, dana tersebut tidak hanya digunakan untuk anggaran revitalisasi trotoar tapi dengan fasilitas lainnya.
    Adapun fasilitas yang dimaksud, yakni pemasangan guiding block untuk disabilitas, bollard atau pembatas kendaraan, bangku, hingga lampu taman.
    Selain itu, anggaran tersebut juga mencakup perbaikan saluran drainase, inlet, dan outlet untuk mencegah genangan air di kawasan tersebut.
    “Jadi bukan hanya mengganti lapisan atas trotoar, tetapi juga memperbaiki fungsi saluran agar lebih optimal,” kata dia.
    Namun, pihak dinas memastikan penggunaan anggaran akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
    Lintang (34), salah satu warga Serpong, menilai biaya yang dikeluarkan terlalu besar karena kondisi trotoar sebelumnya masih layak.
    “Kemarin (trotoar) masih bagus, kalau untuk diganti sih sayang buang-buang anggaran karena cuma 1 km, Rp 7 miliar,” ujarnya, Rabu (24/9/2025).
    Kritik senada datang dari A’ang (45), pedagang yang sudah 25 tahun berusaha di kawasan itu.
    Ia menilai dana sebaiknya dialihkan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak.
    “Mungkin buat yang lain lah, kan bisa buat masyarakat juga. Kaya buat kesehatan karena itu kan memang penting juga,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Keraguan dan Dukungan di Balik Pembekuan Sementara Izin TikTok

    Keraguan dan Dukungan di Balik Pembekuan Sementara Izin TikTok

    Bisnis.com, JAKARTA — Pembekuan sementara izin TikTok Live dengan alasan judi online menuai keraguan dan dukungan.

    Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi menduga ada motif lain di balik pemblokiran tersebut selain imbas temuan akun terindikasi judi online.

    Heru mengatakan TikTok saat ini menjadi sorotan utama setelah pemerintah membekukan sementara izin platform tersebut akibat judi online. Dengan basis pengguna sangat besar, mencapai 125 juta di Indonesia, fitur Live mudah dimonetisasi melalui gift.

    Namun, Heru juga menyebut bahwa alasan politik mungkin saja turut berperan dalam penindakan kali ini, mengingat data yang diminta pemerintah ke TikTok spesifik pada periode demo 25–30 Agustus 2025, bukan seluruh data dalam tiga bulan terakhir.

    “Kita ketahui, TikTok punya basis pengguna muda dan masif yang membuatnya bisa dimanfaatkan untuk membangun semangat perlawanan. Tapi semoga bahwa ini benar karena ada hubungan judi online bukan politik semata,” kata Heru kepada Bisnis, Jumat (3/10/2025).

    Heru juga mempertanyakan dengan TikTok Live dibekukan, akankah judol bisa hilang di Indonesia. Jika pembekuan berdampak signifikan, maka upaya yang dilakukan tepat. Adapun jika tidak terjadi penurunan maka judol hanya menjadi alasan.

    “Perlu jadi jadi catatan bahwa pendekatan represif seperti pembekuan TikTok Live malah picu resistensi kaum muda dan juga UMKM sebenarnya, yang padahal Gen Z bisa jadi mitra strategis lawan judi online,” kata Heru.

    Langkah Tepat

    Sementara itu, Ketua Umum Indonesia Cybersecurity Forum (ICSF), Ardi Sutedja mengatakan keputusan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk membekukan sementara Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) TikTok merupakan langkah yang tepat dan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menegakkan kedaulatan digital Indonesia.

    Tindakan ini bukan sekadar penegakan regulasi, melainkan cerminan komitmen untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif aktivitas ilegal yang memanfaatkan platform digital.

    “Pembekuan ini mengirimkan pesan yang jelas bahwa tidak ada platform digital, sekaliber apapun, yang dapat mengabaikan kewajiban hukum di Indonesia,” kata Ardi.

    Ardi mengatakan ketika TikTok hanya memberikan data parsial terkait aktivitas live streaming yang diduga terkait perjudian online, hal ini menunjukkan sikap tidak kooperatif yang tidak dapat ditoleransi. Transparansi data merupakan fondasi penting dalam membangun ekosistem digital yang sehat dan bertanggung jawab.

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital membekukan sementara Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) terhadap TikTok Pte. Ltd. atas ketidakpatuhan TikTok dalam memenuhi kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan.

    “Langkah ini merupakan bentuk ketegasan Pemerintah setelah TikTok hanya memberikan data secara parsial atas aktivitas TikTok Live selama periode unjuk rasa 25–30 Agustus 2025,” kata Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar dikutip, Jumat (3/10/2025).

    Alexander menyatakan, atas dugaan monetisasi aktivitas live dari akun yang terindikasi aktivitas perjudian online, Komdigi telah mengajukan permintaan data yang mencakup informasi traffic, aktivitas siaran langsung (live streaming), serta data monetisasi, termasuk jumlah dan nilai pemberian gift. 

  • Pertamina pastikan SPBU di Mandalika siaga melayani pengunjung MotoGP

    Pertamina pastikan SPBU di Mandalika siaga melayani pengunjung MotoGP

    Langkah ini dilakukan untuk melayani ribuan penonton, wisatawan, dan masyarakat lokal yang akan memadati kawasan Mandalika.

    Jakarta (ANTARA) – Pertamina Patra Niaga memastikan seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Lombok siaga secara optimal untuk melayani kebutuhan energi bagi pengunjung gelaran MotoGP Mandalika 2025 atau Pertamina Grand Prix of Indonesia, di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

    “Langkah ini dilakukan untuk melayani ribuan penonton, wisatawan, dan masyarakat lokal yang akan memadati kawasan Mandalika,” kata Penjabat Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Ia menegaskan komitmen pihaknya dalam mendukung kelancaran perhelatan akbar Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 yang berlangsung pada 3-5 Oktober 2025 di Pertamina Mandalika International Circuit. Ajang balap dunia itu sekaligus pengembangan sport tourism di Indonesia.

    Untuk menyukseskan ajang internasional itu, katanya lagi, Pertamina Patra Niaga memastikan ketersediaan pasokan energi, mulai dari Avtur, BBM hingga LPG di seluruh titik layanan utama di NTB.

    “Upaya ini kami lakukan melalui penguatan stok, penambahan armada distribusi, serta koordinasi intensif dengan berbagai pihak,” ujarnya pula.

    Menurutnya, kehadiran Mandalika sebagai tuan rumah Pertamina Grand Prix of Indonesia juga menjadi kebanggaan bagi Indonesia, karena mampu memperkuat posisi sebagai destinasi sport tourism kelas dunia.

    Dengan kesiapan tersebut, Pertamina Patra Niaga berkomitmen menghadirkan layanan energi terbaik, sekaligus ikut mendorong pertumbuhan pariwisata olahraga yang membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat Lombok dan Indonesia.

    Salah satu titik layanan utama adalah SPBU Pertamina 54.835.14 Kuta Mandalika, SPBU terdekat dari area sirkuit.

    Selain menyediakan beragam jenis BBM, SPBU itu juga menghadirkan fasilitas lengkap seperti minimarket, mushala, toilet gratis, bengkel Enduro, hingga layanan isi angin gratis untuk memberikan kenyamanan lebih bagi para pengunjung.

    Tak hanya menjadi ajang balap motor dunia, Pertamina Grand Prix of Indonesia juga menjadi magnet sport tourism yang menghadirkan wisatawan dari berbagai negara.

    Kehadiran ribuan pengunjung di Mandalika bukan hanya berdampak pada sektor transportasi dan akomodasi, tetapi juga mendorong ekonomi lokal, mulai dari UMKM, kuliner, hingga layanan publik.

    “Kesiapan energi yang andal menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan kenyamanan wisatawan sekaligus memperkuat citra Mandalika sebagai destinasi sport tourism kelas dunia,” ujar Roberth lagi.

    Operator SPBU Pertamina Kuta Mandalika Lalu mengatakan sejak adanya event Pertamina Grand Prix of Indonesia, jumlah pengunjung yang mengisi BBM di SPBU itu meningkat signifikan.

    “Tidak hanya masyarakat lokal, tetapi juga wisatawan mancanegara yang datang langsung ke Mandalika,” kata Lalu.

    Roberto, wisatawan asal Italia, merasa puas saat mengisi BBM untuk motornya di Mandalika, karena pelayanan SPBU Pertamina dinilai ramah, cepat, serta memberikan pengalaman menyenangkan selama menyaksikan MotoGP.

    “Saya biasa mengisi BBM untuk motor di sini. Saya senang sekali karena orang-orangnya ramah dan pelayanannya sangat baik. Terima kasih Pertamina,” kata Roberto.

    Hal serupa juga disampaikan Navitra, warga Lombok Timur yang bertugas sebagai Marshall di Pertamina GP of Indonesia 2025. Baginya pelayanan di SPBU Pertamina sangat baik dan ramah.

    “Selain itu, lokasinya dekat dengan tempat kerja saya sehingga lebih mudah dan cepat untuk mengisi BBM setiap hari,” kata Navitra.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sejumlah wakil menteri ditunjuk jadi Wakil Ketua Umum HKTI

    Sejumlah wakil menteri ditunjuk jadi Wakil Ketua Umum HKTI

    HKTI sebagai organisasi kemasyarakatan akan terus memperkuat struktur dan konsolidasi di seluruh daerah untuk mendukung program strategis pemerintah.

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah wakil menteri (wamen) Kabinet Merah Putih ditunjuk sebagai Wakil Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) periode 2025-2030, di bawah kepemimpinan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono yang telah ditetapkan sebagai Ketua Umum HKTI sejak Juni lalu.

    Mereka dikukuhkan dalam rapat pleno perdana dan pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Nasional HKTI periode 2025-2030, di Jakarta, Jumat,

    Para wamen yang dipercaya mengisi posisi tersebut, antara lain Wamen Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan, Wamen UMKM Helvi Yuni Moraza sebagai Wakil Ketua Umum Bidang UMKM.

    Kemudian, Wamen Kehutanan Rohmat Marzuki sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Kehutanan, Wamen Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria sebagai Wakil Ketua Umum Pengembangan dan Potensi Desa, dan Wamen Pelindungan Pekerja Migran (KP2MI) Dzulfikar Ahmad Tawalla sebagai Wakil Ketua Umum Digitalisasi Pertanian.

    Sudaryono mengatakan mereka akan memimpin bidang-bidang yang berkaitan langsung dengan sektor pertanian dan kesejahteraan petani.

    Ia menegaskan bahwa HKTI harus menjadi corong, mata, dan telinga pemerintah dalam menyuarakan kepentingan petani.

    Dia mencontohkan bagaimana berbagai urusan petani saling terkait dengan kebijakan lintas kementerian, mulai dari perdagangan komoditas, pengelolaan limbah, pemanfaatan lahan hutan, hingga pengembangan UMKM.

    “Orang menanam cabai di lahan hutan, itu petani binaan Kementerian Kehutanan. Urusan limbahnya masuk ke Kementerian Lingkungan Hidup. HET (harga eceran tertinggi) cabai ditentukan oleh Kementerian Perdagangan,” ujarnya pula.

    “Kemudian, jika ada petani yang mau mengakses KUR (Kredit Usaha Rakyat), bisa melalui Waketum HKTI yang adalah Wakil Menteri UMKM,” katanya lagi.

    Menurutnya, penunjukan para wamen sebagai Wakil Ketua Umum HKTI akan memperkuat koordinasi dan mempercepat akselerasi program-program pemerintah yang menyentuh langsung kehidupan petani.

    Ia menambahkan bahwa HKTI sebagai organisasi kemasyarakatan akan terus memperkuat struktur dan konsolidasi di seluruh daerah untuk mendukung program strategis pemerintah.

    “Setelah ini kami juga akan merapikan (HKTI) di daerah, kemudian kita konsolidasi, kami inventarisir apa yang kami punya dan gagasan apa yang kami punya. Dan juga membentuk badan-badan di mana kami bisa mendukung banyak hal ke pemerintah,” kata Sudaryono.

    Dalam rapat tersebut juga ditetapkan Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Dewan Pembina HKTI dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebagai Ketua Dewan Penasihat.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 34.000 Sumur Minyak Rakyat Berpotensi Dikerjasamakan dengan Kontraktor Migas

    34.000 Sumur Minyak Rakyat Berpotensi Dikerjasamakan dengan Kontraktor Migas

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan sekitar 34.000 sumur minyak masyarakat yang dianggap ilegal, berpeluang dikerjasamakan dengan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Angka ini naik dibandingkan data yang terinventarisasi sebelumnya, yakni 30.000 sumur.

    Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Laode Sulaeman mengatakan, legalisasi sumur-sumur rakyat tersebut pun bakal segera dilakukan oleh pemerintah.

    “Angka awal yang saya terima itu sekitar 34.000 sumur. Tapi yang terbaru, itu saya rapat Minggu lalu. Yang terbaru kan saya minta 30 September, saya belum lihat tambahannya berapa lagi dari 34.000,” ucap Laode di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (3/10/2025).

    Setelah inventarisasi, kata Laode, pemerintah selanjutnya bakal melakukan verifikasi keaslian data sumur masyarakat yang dilaporkan oleh pemda. 

    Menurutnya, hal itu dilakukan demi memastikan potensi minyak yang bisa dihasilkan, sampai kebenaran titik koordinat atas sumur-sumur tersebut.

    “Dari data yang kita dapat itu harus kita cek sumurnya benar, potensinya seperti apa, koordinat yang dikasih ke kita benar atau tidak, jangan-jangan cuma dikasih titik saja tapi tidak ada sumurnya,” katanya.

    Selanjutnya, pascaverifikasi, Kementerian ESDM meminta agar pemerintah daerah segera menyiapkan entitas yang bakal mengelola sumur-sumur masyarakat tersebut, yakni badan usaha milik daerah (BUMD), koperasi, dan UMKM.

    Laode menegaskan bahwa setelah 2 Oktober 2025, tidak ada lagi penambahan data sumur masyarakat. Dengan kata lain, penindakan tegas bakal dilakukan jika terdapat sumur ilegal yang ditemukan setelah tenggat waktu tersebut.

    “Jadi sudah dibatasi, apa yang sudah disampaikan ke Kementerian ESDM itu sudah fix. Habis ini, tahapannya adalah agar pemda, gubernur, segera menyiapkan BUMD, koperasi, UMKM, tiga itu yang ditunjuk pemda,” tutur Laode.

    Adapun, pendataan sumur rakyat itu merupakan tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.

    Dalam Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 itu, sumur minyak masyarakat adalah sumur yang dikelola oleh BUMD, koperasi, atau UMKM.

    Melalui aturan baru tersebut, KKKS dapat melakukan kerja sama pengolahan bagian wilayah kerja (WK), tata kelola, keamanan sosial, dan perlindungan investasi demi memberdayakan sumur ilegal itu.

    Khusus sumur rakyat, kegiatan operasinya akan dinaungi BUMD, koperasi, atau UMKM yang bekerja sama dengan KKKS. Kelak, KKKS pun wajib membeli minyak dari sumur rakyat tersebut dengan harga 80% dari Indonesian Crude Price (ICP).

    Sebaliknya, BUMD, koperasi, atau UMKM yang tak menjual minyak ke KKKS akan dilakukan penindakan hukum. Adapun, kerja sama antara KKKS dengan sumur rakyat ini dilakukan pada periode penanganan sementara paling lama 4 tahun.