Xcloud.id

Produk: UMKM

  • Kenapa Internet Rakyat Membuat Banyak Orang Tertarik? Simak Alasannya

    Kenapa Internet Rakyat Membuat Banyak Orang Tertarik? Simak Alasannya

    Jakarta, Beritasatu.com – Pengembangan layanan internet berbasis kebutuhan masyarakat terus mengalami perubahan, dan internet rakyat menjadi salah satu inovasi yang belakangan ini mencuri perhatian publik.

    Di tengah derasnya arus digitalisasi, layanan ini muncul sebagai solusi baru bagi mereka yang membutuhkan koneksi cepat, stabil, dan terjangkau.

    Lantas, apa sebenarnya alasan banyak orang mulai melirik layanan ini? Dihimpun Beritasatu.com dari berbagai sumber, berikut penjelasan lengkapnya.

    Apa Itu Internet Rakyat?

    Internet rakyat merupakan layanan wifi berbasis teknologi 5G fixed wireless access (FWA) yang memanfaatkan sistem open radio access network (Open RAN) pada frekuensi 1,4 GHz.

    Dengan mekanisme distribusi melalui menara BTS tanpa instalasi kabel, proses penyediaan jaringan menjadi lebih efisien dan cepat. Layanan ini dikembangkan oleh PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI) atau Surge bersama mitranya dari Jepang, OREX SAI.

    Perusahaan Jepang tersebut bahkan mendirikan anak usaha bernama PT OREX SAI Indonesia yang berfokus pada pengembangan radio unit untuk frekuensi 1,4 GHz sekaligus memimpin operasional di Indonesia.

    Kolaborasi ini resmi diluncurkan di Jakarta pada 12 November 2025, setelah melalui penandatanganan perjanjian pada Maret 2025. Dalam kerja sama tersebut, OREX SAI menyediakan sistem Open RAN FWA pertama di dunia, lengkap dengan dukungan teknologi 5G Core dari NEC Corporation.

    Sementara itu, distribusi layanan dilakukan oleh PT Telemedia Komunikasi Pratama, anak usaha Surge, bekerja sama dengan 26 distributor lokal untuk memperluas jangkauan di wilayah region I pada tahap awal.

    Mengapa Banyak Orang Tertarik pada Internet Rakyat?

    Di tengah tuntutan konektivitas yang semakin tinggi, masih banyak wilayah di Indonesia yang belum menikmati layanan internet yang memadai.

    Kehadiran internet rakyat menjadi jawaban bagi masyarakat, terutama di daerah Jawa, Maluku, dan Papua, yang selama ini menghadapi keterbatasan akses. Berikut sejumlah faktor yang membuat layanan ini kian diminati:

    1. Harga terjangkau dan kecepatan tinggi

    Internet rakyat dirancang untuk memberikan koneksi cepat dengan kecepatan puluhan hingga 100 mbps. Uniknya, layanan ini ditawarkan dengan biaya yang jauh lebih terjangkau, yakni mulai dari Rp 100.000 per bulan.

    Efisiensi penggunaan teknologi Open RAN dan model bisnis yang sederhana memungkinkan penyedia menghadirkan kualitas layanan tinggi tanpa membebankan biaya besar kepada pelanggan.

    Dengan kecepatan tersebut, berbagai aktivitas digital seperti streaming, video conference, hingga pengunduhan file berukuran besar dapat dilakukan dengan lancar.

    Bagi pekerja jarak jauh, pelajar, hingga pelaku UMKM, fitur ini sangat membantu meningkatkan produktivitas.

    Lebih jauh, hadirnya internet cepat dengan harga murah membantu menyetarakan akses digital di daerah terpencil, sehingga mereka dapat menikmati kualitas koneksi yang setara dengan masyarakat di kota besar.

    2. Tersedianya akses di wilayah yang sulit terjangkau

    Internet rakyat membawa misi besar, yakni mengurangi kesenjangan digital antara wilayah urban dan rural.

    Selama bertahun-tahun, banyak daerah tidak memperoleh layanan internet memadai akibat keterbatasan infrastruktur atau kurangnya investasi penyedia layanan.

    Model bisnis internet rakyat yang lebih efisien membuatnya mampu menjangkau daerah pinggiran dan pedesaan yang tidak terlayani jaringan serat optik.

    Inilah bentuk nyata dari demokratisasi digital, di mana masyarakat dari berbagai wilayah mendapatkan kesempatan yang sama untuk menikmati internet berkualitas tanpa bergantung pada lokasi tempat tinggal.

    3. Mendukung kemajuan pendidikan

    Pada era modern, akses internet yang stabil memainkan peran penting dalam dunia pendidikan. Kehadiran internet rakyat membantu mengurangi hambatan konektivitas yang selama ini dihadapi pelajar di berbagai daerah.

    Dengan koneksi yang memadai, siswa dan mahasiswa dapat mengikuti kursus daring, mengakses video pembelajaran, hingga menggunakan platform berbasis kecerdasan buatan.

    Penyebaran internet yang lebih merata juga meningkatkan literasi digital sekaligus mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan masa depan.

    4. Teknologi yang efisien dan berkelanjutan

    Internet rakyat memanfaatkan teknologi modern yang tidak hanya efisien, tetapi juga scalable dan ramah biaya operasional.

    Teknologi 5G FWA berbasis Open RAN memungkinkan pembaruan jaringan dilakukan melalui perangkat lunak tanpa perlu mengganti perangkat fisik.

    Pendekatan ini menciptakan jaringan yang fleksibel, mudah beradaptasi, dan dapat berkembang dalam jangka panjang. Keunggulan inilah yang menjadikannya pilihan menarik bagi masyarakat luas.

    5. Mendorong tata kelola telekomunikasi lebih baik

    Kehadiran internet rakyat memicu dinamika positif dalam industri telekomunikasi. Dengan menawarkan kecepatan tinggi dan harga kompetitif, layanan ini mendorong operator lain untuk melakukan inovasi, meninjau ulang struktur harga, serta meningkatkan kualitas layanan mereka.

    Selain itu, fokus layanan ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjadi katalis bagi pemerintah dan swasta dalam menghadirkan layanan internet publik yang merata, inklusif, dan terjangkau.

    Tantangan dan Kekhawatiran yang Mungkin Muncul

    Meski menawarkan berbagai keunggulan, internet rakyat tetap memiliki sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan oleh pengguna.

    1. Stabilitas koneksi yang masih berpotensi berfluktuasi

    Karena memanfaatkan jaringan nirkabel, kualitas sinyal internet rakyat dapat berubah-ubah.

    Cuaca buruk maupun gangguan teknis dapat memengaruhi stabilitas koneksi, sehingga pengguna mungkin mengalami gangguan saat melakukan aktivitas seperti streaming atau konferensi video.

    2. Keamanan data yang perlu diwaspadai

    Dalam hal keamanan, jaringan internet rakyat belum tentu sekuat penyedia internet besar. Risiko kebocoran data atau serangan peretas tetap ada. Karena itu, pengguna disarankan menambah lapisan proteksi seperti menggunakan VPN atau langkah keamanan lainnya.

    3. Legalitas penyedia layanan

    Berpotensi adanya penyedia internet yang beroperasi tanpa izin resmi. Jika ada penertiban dari pihak berwenang, pelanggan berisiko mengalami gangguan layanan atau bahkan pemutusan koneksi mendadak. Untuk menghindari hal ini, penting memilih penyedia yang memiliki legalitas jelas.

    Internet rakyat telah menjadi salah satu terobosan penting dalam menjawab kebutuhan akses digital di Indonesia. Dari harga terjangkau, teknologi efisien, hingga kemampuan menjangkau daerah terpencil, berbagai faktor membuat layanan ini semakin diminati.

  • Presiden Prabowo Tiba di Medan Usai Lawatan dari Pakistan dan Rusia

    Presiden Prabowo Tiba di Medan Usai Lawatan dari Pakistan dan Rusia

    Bisnis.com, MEDAN — Presiden Prabowo Subianto langsung tiba di Medan, Sumatra Utara setelah menyelesaikan rangkaian kunjungan kerja dari Pakistan dan Rusia.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, pesawat Boeing 727 Kepresidenan mendarat di Bandara Internasional Kualanamu, Medan, Jumat (12/12/2025) pukul 02.51 WIB.

    Prabowo dan rombongan tiba setelah menyelesaikan rangkaian kunjungan kerja dari Islamabad dan Moskow beberapa hari lalu. 

    Kehadiran Kepala Negara disambut langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Angga Raka Prabowo, Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution. 

    Di Medan, Prabowo kembali memimpin langsung proses pemulihan bencana akibat banjir dan longsor di wilayah Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh. 

    Oleh-oleh Kunjungan dari Pakistan dan Rusia 

    Kunjungan Presiden Prabowo ke dua negara tersebut berlangsung sejak beberapa waktu terakhir, dengan agenda memperkuat kemitraan strategis serta membuka peluang kerja sama baru di berbagai sektor.

    Pada Selasa (9/12/2025), Indonesia dan Pakistan menandatangani tujuh nota kesepahaman (MoU) yang mencakup penguatan hubungan di sektor teknologi, pendidikan, UMKM, pemberantasan narkoba, perdagangan, hingga kesehatan.

    Penandatanganan dokumen dilakukan di kediaman Perdana Menteri Pakistan di Islamabad, dan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo serta PM Pakistan Shehbaz Sharif.

    Kerja sama tersebut diharapkan membuka jalan bagi peningkatan kegiatan ekonomi, pertukaran teknologi, dan kolaborasi sektor publik antara kedua negara.

    Selanjutnya, pada Rabu (10/12/2025), Presiden Prabowo bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Kremlin, Moskow. Dalam konferensi pers bersama, Putin menyampaikan sambutan hangat serta menegaskan kesiapan Rusia memperkuat seluruh aspek kemitraan strategis dengan Indonesia.

    Putin mengenang pertemuan sebelumnya dengan Prabowo di China dalam rangka peringatan berakhirnya Perang Dunia II dan menekankan pentingnya menjaga komunikasi berkelanjutan antara kedua negara. 

    Dia juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran Prabowo dalam Forum Ekonomi St. Petersburg pada Juni 2025.

    Menurut Putin, hubungan Indonesia–Rusia menunjukkan perkembangan signifikan pada tahun peringatan 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Ia menyebut komisi bersama di bidang ekonomi bekerja efektif dan berhasil mendorong peningkatan perdagangan bilateral hingga 17% dalam sembilan bulan pertama 2025.

    Putin juga menyoroti peluang besar kerja sama energi—termasuk energi nuklir—serta proyek di sektor industri dan pertanian. Meski terjadi penurunan pasokan gandum Rusia ke Indonesia, isu tersebut akan dibahas sebagai bagian dari dialog yang berlangsung.

    Dalam bidang pertahanan, Putin menegaskan bahwa Indonesia adalah mitra tradisional Rusia dalam kerja sama militer-teknis. Banyak personel militer Indonesia yang tengah menempuh pendidikan di berbagai lembaga militer tinggi Rusia, dan Rusia siap meningkatkan jumlah tersebut.

    Selain itu, interaksi antar-masyarakat kedua negara turut meningkat. Jumlah wisatawan Indonesia dan Rusia terus bertambah, didukung oleh rute penerbangan langsung serta kebijakan bebas visa yang kini tengah dibahas lebih lanjut.

    “Penerbangan langsung akan membantu kedua negara, termasuk dalam kebijakan kebebasan visa,” ujar Putin.

  • DJP Agresif Panggil WP Jumbo, Ingin Ijon Pajak?

    DJP Agresif Panggil WP Jumbo, Ingin Ijon Pajak?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tidak memiliki banyak opsi untuk memastikan defisit APBN akhir 2025 tak melampaui batas 3% terhadap PDB. Hal ini di tengah risiko shortfall penerimaan pajak yang diperkirakan semakin melebar. 

    Apabila mengacu pada data yang disampaikan pada konferensi pers APBN KiTa edisi November 2025, realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Oktober 2025 yakni Rp1.459 triliun atau baru 70,2% terhadap outlook laporan semester I/2025 Rp2.076,9 triliun. 

    Sementara itu, dari informasi yang dihimpun Bisnis, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto disebut memberikan instruksi kepada jajaran kepala kantor wilayah (kanwil) di bawahnya untuk mengejar target penerimaan hingga Rp2.005 triliun. Hal itu di tengah kemampuan kanwil untuk berkomitmen mengumpulkan Rp1.947,2 triliun. 

    Artinya, otoritas pajak memiliki waktu hanya kurang dari sebulan untuk mengumpulkan selisih senilai Rp57,8 triliun. 

    Menurut Pengajar Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia (UI) Prianto Budi Saptono, kemampuan otoritas pajak untuk mengumpulkan sisa target penerimaan sangat bergantung kepada kapasitas masing-masing kantor pelayanan pajak (KPP). Sebab, setiap KPP memiliki karakteristik yang berbeda-beda, tergantung dengan wajib pajak (WP) yang mereka layani. 

    “Jadi ada yang memang KPP punya wajib pajak lumayan bagus, karena industrinya lagi moncer. Akan tetapi di sisi lain, ada KPP yang memang wajib pajak dengan karakteristik yang lagi down,” jelasnya kepada Bisnis, Kamis (11/12/2025). 

    Prianto, yang juga berjibaku di Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), menceritakan bahwa sejumlah Kepala KPP beberapa kali pernah memanggil wajib pajak (WP) terutama pada kantor WP besar. Mereka rata-rata adalah BUMN yang ada di Jakarta. 

    Pemanggilan itu berdasarkan mutual relationship antara otoritas dan wajib pajak untuk memenuhi target penerimaan. WP besar bisa diberikan opsi untuk menyetorkan pajak mereka lebih dulu pada akhir tahun untuk kemudian dipindahbukukan dari tahun berikutnya. 

    “Itu praktik terjadi beberapa tahun lalu saya mendapatkannya dari wajib pajak yang cerita. Jadi dipanggil KPP kemudian ditanya mau menyumbang berapa, setor pajak tambahan berapa. Ada juga yang dipatok sekian, kalau begini otomatis akan berbeda-beda setiap KPP,” tuturnya. 

    Prianto mengatakan bahwa praktik ini mirip dengan ijon pajak. Praktik itu dilarang setidaknya saat Menkeu dijabat Sri Mulyani Indrawati, kendati tidak ada aturan sanksinya. 

    “Ada yang cerita, deposito di perusahaan cari dipindahkan ke setoran pajak nanti tahun berikutnya di awal-awal bisa di PBK [pindahbukukan] ke jenis pajak lainnya. Itu nanti mutual relationsip, bisa terjadi juga kembali ke kreativitas kepala kantor pelayanan pajak,” ucapnya. 

    Namun, apabila opsi dimaksud tidak berhasil, pemerintah setidaknya memiliki dua opsi untuk memastikan defisit APBN tidak semakin membengkak seiring pelebaran shortfall. Salah satu opsi yang sudah dikantongi pemerintah adalah penggunaan saldo anggaran lebih (SAL).

    Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) DPR telah menyetujui rencana pemerintah untuk memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp85,6 triliun pada 2025. Wakil Ketua Banggar DPR Wihadi Wiyanto menyampaikan bahwa pemanfaatan SAL tersebut akan digunakan untuk mengurangi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), memenuhi kewajiban pemerintah, serta menutup belanja prioritas dan defisit anggaran. 

    “Silpa itu bisa digunakan, atau ternyata memang pajaknya terpenuhi keran utang dimungkinkan sesuai UU Perbendaharaan Negara. Ada cara lain, ya efisiensi lagi,” lanjut Prianto. 

    Ke depan, senjata pemerintah untuk mengumpulkan penerimaan pajak dengan target lebih tinggi yakni Rp2.357,7 triliun juga tidak banyak. Senjatanya masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya yakni memaksimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. 

    Apalagi, Menkeu Purbaya telah mengamanatkan kepada kementeriannya untuk tidak membuat pungutan pajak baru atau penaikan tarif. Hal itu kendati di tahun depan otoritas akan mulai memungut bea keluar untuk ekspor batu bara dan emas. 

    Dari sisi intensifikasi, Prianto menyebut otoritas bisa menggeser-geser WP dari pengurusannya di kantor pajak madya ke pratam apabila dinilai kurang potensial. Fiskus juga dinilai bisa menggunakan mekanisme SP2DK untuk pemeriksaan. 

    “Untuk ekstensifikasi, bisa menyisir wajib pajak yang belum masuk yaitu di underground economy, atau kebijakannya bisa diubah dengan sekarang membatasi wajib pajak badan yang masih menerapkan PPh final UMKM 0,5% dengan harapan mereka bayar lebih tinggi karena enggak bisa lagi [dapat insentif pajak 0,5%],” paparnya. 

    Di sisi lain, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pihaknya tetap akan mengoptimalkan setoran penerimaan negara sampai dengan akhir tahun, yang tersisa persis sekitar 20 hari lagi sebelum tutup buku. Dia mengeklaim defisit APBN masih akan tetap aman. 

    “Kami akan optimalkan, harusnya sampai akhir tahun yang jelas defisitnya masih aman, jadi enggak usah, kami akan usahakan aman,” ujarnya usai ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/12/2025). 

    Purbaya tidak memerinci lebih lanjut apa strateginya dalam mengincar setoran pajak ratusan triliun untuk menutupi kekurangan penerimaan. Dia hanya menyebut otoritas akan menggali seluruh potensi penerimaan yang ada. 

    “Semua potensi akan kami gali,” terang mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu. 

  • Wamendagri Minta Pemda Perkuat Ekosistem Inovasi Dongkrak Daya Saing

    Wamendagri Minta Pemda Perkuat Ekosistem Inovasi Dongkrak Daya Saing

    Jakarta –

    Pemerintah daerah diminta memperkuat ekosistem inovasi secara lebih terintegrasi dan berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing nasional, menyusul turunnya peringkat Indonesia dalam laporan IMD World Competitiveness Center 2025 dari posisi 27 ke-40.

    Pesan tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus pada penganugerahan Innovative Government Award (IGA) 2025 di Kempinski Grand Ballroom Jakarta, Rabu (10/12).

    “Pemerintah daerah perlu memperkuat kelembagaan, kolaborasi lintas sektor, serta mempercepat digitalisasi layanan publik,” ujarnya, dalam keterangan tertulis, Kamis (11/12/2025).

    Wiyagus menekankan pentingnya dukungan bagi inovator lokal dan UMKM berbasis teknologi melalui insentif, inkubasi, dan skema pembiayaan inovatif. Ia juga mendorong replikasi praktik baik antar-daerah agar inovasi memberi dampak yang lebih luas terhadap pertumbuhan ekonomi, tata kelola cerdas, dan kesejahteraan masyarakat.

    Ia menjelaskan bahwa regulasi memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk berinovasi sesuai kewenangan dan kearifan lokal, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.

    Wiyagus menambahkan bahwa inovasi inklusif berperan penting dalam memperluas pemerataan akses dan kesempatan. Karena itu, pemetaan potensi daerah harus dilakukan secara proaktif agar program inovasi lebih tepat sasaran dan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional yang berkelanjutan.

    Ia mengungkapkan jumlah inovasi yang dilaporkan ke Kemendagri meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, inovasi masih didominasi daerah Indonesia bagian barat serta terpusat pada sektor kesehatan dan pendidikan. Selain itu, masih terdapat 15 kabupaten di Papua yang belum menyampaikan laporan inovasi.

    Acara tersebut turut dihadiri Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri Yusharto Huntoyungo, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, serta sejumlah pejabat lainnya.

    (akn/ega)

  • 60 Pemdes di Bondowoso Tak Bisa Cairkan Dana Non-Earmark, Akankah Menkeu Purbaya Melunak?

    60 Pemdes di Bondowoso Tak Bisa Cairkan Dana Non-Earmark, Akankah Menkeu Purbaya Melunak?

    Bondowoso (beritajatim.com) – Sebanyak 60 desa di 19 kecamatan se Kabupaten Bondowoso hingga saat ini tidak dapat mencairkan Dana Desa (DD) tahap II non-earmark tahun 2025, setelah pemerintah pusat menetapkan aturan baru melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 81/2025.

    PMK tersebut merupakan revisi atas regulasi mengenai pengalokasian, penggunaan, dan penyaluran dana desa tahun anggaran 2025. Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah pengetatan syarat pencairan dana non-earmark—dana yang tidak terikat peruntukan tertentu—yang harus diajukan lengkap sebelum 17 September 2025.

    Bagi desa yang tidak mengajukan berkas tepat waktu, dana non-earmark tidak akan disalurkan sama sekali. Ketentuan ini mulai berlaku setelah PMK 81/2025 ditetapkan pada 19 November 2025 dan diundangkan pada 25 November 2025.

    Selain batas waktu pengajuan, PMK juga memunculkan syarat baru: desa diwajibkan membentuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai komponen penyaluran dana.

    Berdasarkan laporan internal, Bondowoso termasuk dalam daerah yang belum bisa mencairkan dana non-earmark bersama sejumlah kabupaten lain di Indonesia. Untuk Jawa Timur, Bondowoso berada di daftar yang sama dengan antara lain Sidoarjo (127 desa), Mojokerto (117 desa), Blitar (70 desa), Lamongan (102 desa), Banyuwangi (92 desa), dan Malang (118 desa).

    Di Bondowoso sendiri, 51 desa tidak bisa mencairkan dana non-earmark, sementara 9 desa bahkan tidak dapat mencairkan earmark maupun non-earmark. Satu desa, yakni Padasan, tercatat belum menerima DD sejak tahap awal karena kepala desanya tersangkut kasus hukum.

    Kepala Desa Bendelan, Kecamatan Binakal, Bambang Suhartono, mengakui desanya gagal mencairkan dana non-earmark karena keterlambatan administrasi.

    “Dana yang belum kami jalankan itu sekitar Rp290 juta. Rencananya untuk paving di dua titik, tembok penahan tanah, dan program pemberdayaan masyarakat. Karena belum bisa cair, tekanan sosial-politik di masyarakat cukup terasa,” ujarnya, Kamis, 11 Desember 2025.

    Bambang menambahkan dirinya belum menyampaikan persoalan ini kepada warga karena masih berharap ada perubahan kebijakan. “Informasinya, syarat pengajuan bukan lagi 17 September, tetapi 17 Desember. Semoga pemerintah pusat bisa mendengar aspirasi para kepala desa,” katanya.

    Hal serupa dialami Desa Mengen, Kecamatan Tamanan. Kepala Desa Mengen, Fauzan, menyebut dana non-earmark desanya sekitar Rp100 juta.

    “Rencananya untuk pemberdayaan masyarakat, mungkin mesin rajang tembakau atau dukungan untuk UMKM. Saya sudah sampaikan ke warga apa adanya, bahwa kami terhambat aturan itu,” ujarnya.

    Ketua APDESI Bondowoso, Mathari, mengonfirmasi bahwa sekitar 15 kepala desa dari Bondowoso turut mengikuti aksi unjuk rasa di Jakarta pada Senin, 8 Desember 2025. Aksi tersebut mendesak pemerintah pusat meninjau ulang PMK 81/2025.

    “PMK ini sangat membebani kepala desa. Mereka punya janji kepada masyarakat untuk membangun. Dana non-earmark yang tidak bisa cair di Bondowoso rata-rata Rp200–400 juta per desa,” ujarnya.

    Mathari, yang juga Kades Bukor di Kecamatan Wringin, mengaku desanya sendiri tidak terdampak aturan ini, namun ia hadir untuk menyampaikan aspirasi kolektif para kepala desa.

    Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bondowoso, Mahfud Junaidi, menegaskan bahwa persoalan ini bukan hanya terjadi di Bondowoso, melainkan di banyak daerah lain.

    “Ada 60 desa di Bondowoso yang belum salur dana non-earmark. Satu di antaranya adalah Padasan yang memang bermasalah sejak awal. Sisanya karena terlambat melengkapi persyaratan hingga batas waktu 17 September 2025,” terangnya.

    Mahfud menyebut pihaknya telah melakukan sosialisasi mengenai aturan pusat tersebut. Di Jawa Timur saja, ada 1.261 desa yang serupa Bondowoso. “Ini terjadi di banyak tempat, bukan hanya Bondowoso,” tambahnya.

    PMK 81/2025 diteken oleh Menteri Keuangan Purbaya, yang menggantikan Sri Mulyani pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Di kalangan kepala desa, muncul harapan agar Menkeu memberikan kelonggaran atau masa transisi.

    Sejumlah desa, termasuk di Bondowoso, berharap pemerintah pusat mempertimbangkan perubahan jadwal pengajuan menjadi 17 Desember 2025 seperti informasi yang beredar. Jika kebijakan tidak berubah, dana non-earmark ratusan juta rupiah di puluhan desa akan hangus dan program desa terpaksa dihentikan. (awi/ian)

  • Bandara Dhoho Kediri Ditetapkan sebagai Episentrum Konektivitas Baru, Siap Layani 28 Rute Internasional

    Bandara Dhoho Kediri Ditetapkan sebagai Episentrum Konektivitas Baru, Siap Layani 28 Rute Internasional

    Kediri (beritajatim.com) – Bandara Dhoho Kediri resmi disebut sebagai episentrum baru bagi konektivitas, ekspor, dan pariwisata di Jawa Timur, khususnya di wilayah barat daya. Hal ini mengemuka dalam forum Market & Connectivity Opportunity yang diselenggarakan PT Surya Dhoho Investama (SDHI) pada Kamis (11/12/2025).

    Acara ini mempertemukan pejabat tinggi pemerintah, 13 kepala daerah, kementerian, maskapai domestik dan internasional, serta mitra logistik.

    Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, dalam sambutan daringnya, menegaskan bahwa Bandara Dhoho merupakan infrastruktur strategis yang melayani populasi besar, yaitu lebih dari 10 juta jiwa di kawasan barat daya Jawa Timur.

    “Proses menuju pemanfaatan sebuah bandara bukanlah proses instan, bukan proses yang singkat. Kita tahu langkah pertama sudah dimulai oleh PT Surya Dhoho. Bagaimana cara menghidupkan kembali penerbangan rute Bandara Dhoho ke Jakarta,” kata Emil.

    Emil juga menyampaikan terima kasih atas keseriusan Kementerian Haji dan Umrah, terutama kepada Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf (Gus Ipan), yang telah meninjau langsung kesiapan Bandara Dhoho sebagai lokasi keberangkatan haji dan umrah, sehari sebelumnya.

    Menurut Wagub, keberadaan Bandara Dhoho akan mendorong lahirnya rute-rute baru, pergerakan barang, investasi, hingga tumbuhnya ekosistem bisnis baru. Ia juga mengapresiasi dukungan TNI AU atas penggunaan ruang udara untuk penerbangan sipil.

    “Acara peluang pasar dan konektivitas ini semoga dapat menghasilkan kolaborasi yang nyata. Saya cek penerbangan Dhoho-Jakarta kemarin, tingkat penggunaannya relatif bagus untuk penerbangan [perdana]. Dan kami yakin ke depannya akan semakin konsisten,” jelasnya.

    Infrastruktur Strategis dan Potensi Ekspor

    Wakil Bupati Kediri, Dewi Mariya Ulfa (Mbak Wabup), menyebutkan bahwa Bandara Dhoho kini telah berstatus bandara internasional, dengan landasan pacu sepanjang 3.300 meter yang mampu melayani pesawat berbadan lebar seperti Boeing 777.

    Menurutnya, Bandara Dhoho merupakan penyangga baru bagi Jawa Timur yang dapat menampung limpahan penumpang dari Bandara Juanda dan menjadi episentrum bagi wilayah Jawa Timur bagian barat daya.

    Mbak Wabup juga menyoroti multiplier effect bandara yang sangat besar terhadap ekonomi daerah, berfungsi sebagai pintu gerbang mobilitas ekspor dan mendukung pengembangan pariwisata. Selain itu, bandara ini membuka peluang pendirian lembaga pendidikan tinggi, baik negeri maupun swasta.

    “Saat ini infrastruktur pendukung bandara terus berjalan. Mulai dari jalan tol Kediri, Tulungagung, sampai Kediri-Kertosono. Proyek strategis nasional ini diperkuat dengan moda transportasi antar daerah menggunakan Damri dan PO Harapan Jaya. Kali ini tentu sangat memudahkan masyarakat untuk bepergian ke Bandara Dhoho,” jelasnya.

    Kabupaten Kediri telah mencatatkan berbagai pencapaian ekspor, di antaranya:

    Ekspor nanas ke Dubai (Februari 2025).
    Rencana ekspor ke Jeddah (Desember 2025).
    Pengiriman PK1 ke Rusia (Januari 2026).
    Adanya peminat dari Eropa dan Jepang untuk berbagai komoditas hortikultura.

    “Ya, kami dari pemerintah daerah pastinya mendorong untuk segera ada direct [penerbangan] dari Kediri dengan luar negeri, konektivitasnya baik untuk umroh haji, untuk perdagangan kargonya, juga untuk ke Asia. Selain juga di penerbangan domestik yang lain,” tegas Mbak Wabup.

    Peluang 28 Negara Tujuan

    Yudhonur Setyaji, Kasubdit Kerjasama Direktorat Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, mengungkapkan bahwa secara regulasi, terdapat 28 negara yang dapat membuka rute penerbangan dari dan menuju Bandara Dhoho. Negara-negara tersebut meliputi Turki, Jepang, Malaysia, Singapura, negara-negara Timur Tengah, hingga Amerika Serikat.

    “Jadi sekali lagi, Bapak dan Ibu, khususnya kepada Bapak dan Ibu pemangku kebijakan di tingkat daerah, manfaatkan 28 destinasi ini. Tidak hanya untuk haji dan umroh, tapi juga bisa untuk pariwisata maupun untuk kegiatan kargo,” tuturnya.

    Vice Chairman Barindo, Farshal Hambali, yang memimpin 28 delegasi perwakilan maskapai internasional, menegaskan komitmen penuh untuk mendorong maskapai membuka rute ke Kediri. Namun, ia menekankan perlunya dukungan promosi, insentif biaya, dan penguatan ekosistem aviasi dari daerah.

    “Kami dari Barindo percaya bahwa setiap bandara baru membuka peluang baru, peluang perdagangan, peluang investasi, peluang UMKM, dan yang paling penting semua ini bisa menjadi manfaat bagi masyarakat di sekitar,” tegas Farshal, menjanjikan dukungan penuh untuk Bandara Dhoho. [nm/suf]

  • Promo Elektronik Harbolnas 12.12 Shopee, Tokopedia, dan Blibli

    Promo Elektronik Harbolnas 12.12 Shopee, Tokopedia, dan Blibli

    Bisnis.com, JAKARTA – Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) akan jatuh pada 12 Desember (12.12). Banyak platform belanja online menawarkan produk elektronik dengan harga diskon yang menarik.

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan Harbolnas 12.12 tahun 2025 akan mencapai transaksi hingga Rp35 triliun. Banyak platform belanja online nasional akan memberikan diskon besar, voucher, flash sale, promo finansial, hingga gratis ongkir untuk menutup tahun 2025 dengan barang elektronik baru yang didapatkan dengan harga miring.

    Berikut promo barang elektronik Harbolnas 12.12 di Shopee, Tokopedia, dan Blibli

    1. Shopee

    Shopee memberikan penawaran menarik dalam rangka Birthday Sale dengan promo flash sale iPhone 14 setiap 15 menit dengan harga mulai dari Rp12 ribu di pukul 12:00 dan 21:00 WIB. Selain itu, ada gebyar promo mobil dengan harga Rp12 ribu di puncak perayaan 12.12 Birthday Sale. 

    Khusus member platinum Shopee, terdapat promo bonus belanja Rp40 ribu dan harga spesial iPhone 15 Rp12 juta rupiah. Flash share Rp12 ribu ini juga berlaku untuk beberapa produk elektronik lainnya, mulai dari jam tangan Casio G-Shock pada pukul 15:00 WIB, Blender Philips pada pukul 21:00 WIB, dan HP Xiaomi Poco M5s pada pukul 00:00 WIB.

    Anda dapat memburu flash sale Rp12 HP iPhone dan Samsung Galaxy di live konten kreator Shopee Crehom pada 11 Desember pukul 09.00 – 15.00 WIB, dan live Yanjogani mulai dari 11 Desember pukul 20.00 WIB hingga 12 Desember pukul 02.00 WIB.

    Pelanggan juga akan dipuaskan juga dengan promo gratis ongkir untuk check-out semua produk yang diinginkan dari Shopee tanpa ada minimal pembelian. 

    2. Tokopedia

    Promo elektronik 12.12 yang bisa Anda dapatkan dari Tokopedia mulai dari Promo Mega Electro Deal, di mana Anda bisa mendapat diskon hingga 80% untuk semua elektronik rumah dan dapur. TV Changhong diberikan TV hingga 70% untuk berbagai tipe TV. Selain itu, Toshiba TV akan diberikan diskon hingga 50%.

    Laptop juga akan banting harga di Tokopedia mulai dari Rp 6 juta di Promo Mega Electro Deal, dengan tawaran Laptop MSI dengan diskon hingga Rp10 juta. Untuk mengamankan laptop Anda, terdapat dukungan software antivirus yang diberikan diskon hingga 74%.

    Untuk Anda yang suka membuat konten, Tokopedia membuat promo flash sale kamera hingga 80%. Selain itu, terdapat promo perangkat headset dari Sony Audio Official dengan diskon hingga Rp2 juta. 

    3. Blibli

    Tak kalah dengan platform belanja online lainnya, Blibli menawarkan promo flash sale iPhone Air seharga Rp12 juta dari harga normal Rp21,2 juta mulai pukul 12.00 WIB. Flash sale dengan harga miring juga diberikan untuk Dutch Oven Skitchen dengan diskon 58%, Laptop Axioo dengan harga Rp3,5 juta, dan TV Sharp 43” dengan diskon 43%.

    Setrika Philips diberikan diskon hingga 50% dari harga normal. Bagi Anda yang menyukai olahraga dalam ruangan, Blibli menawarkan diskon sampai Rp1,2 juta untuk produk jogging machine, X-Bike Pro dan lainnya.

    Blibli juga memberikan banyak voucher diskon agar Anda tidak perlu merogoh kocek lebih dalam untuk membeli barang yang Anda inginkan. Bagi Anda yang membeli produk lewat Blibli, akan diberikan gratis ongkir hingga Rp40 ribu tanpa minimal belanja.

    Melansir Komdigi, Harbolnas 2025 akan berlangsung mulai dari 10 hingga 16 Desember 2025, dengan puncaknya di 12 Desember 2025. Dengan target total transaksi Rp35 triliun, Komdigi juga merancang agar Harbolnas 2025 untuk lebih banyak memperjualbelikan produk UMKM lokal. (Stefanus Bintang)

  • Status Driver Ojol Sebaiknya Pengusaha Mikro, Bukan Mitra

    Status Driver Ojol Sebaiknya Pengusaha Mikro, Bukan Mitra

    Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendorong pengemudi ojek online (ojol) dikategorikan sebagai pengusaha mikro ketimbang sebagai mitra maupun pekerja. 

    Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana menilai hubungan antara pengemudi dan aplikator saling menguntungkan.

    “Bapak-bapak [driver ojol] tanpa platform sulit mendapatkan akses pasar yang lebih luas. Platform tanpa bapak-bapak enggak jalan. Mereka cuma sebagai perusahaan teknologi,” kata Temmy dalam diskusi panel bertema “Sinergi Ekosistem Transportasi Digital dan Inovasi untuk Ekonomi Indonesia yang Inklusif” di Kantor Maxim Pusat, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

    Temmy menyebut, bila driver ojol diklasifikasikan sebagai pengusaha mikro, jumlah pelaku usaha mikro di Indonesia dapat bertambah dari sekitar 50 juta menjadi sekitar 60 juta. 

    Dia menjelaskan pemerintah saat ini belum mampu membuka lapangan kerja baru secara luas, sehingga perlu menumbuhkan minat kewirausahaan di masyarakat.

    Dia menegaskan pentingnya memasukkan pengemudi ojol didalam kategori usaha mikro karena status tersebut memberi keleluasaan dalam berusaha. 

    Mengacu pada PP Nomor 7 Tahun 2021, usaha mikro merupakan usaha milik perorangan dengan modal maksimal Rp1 miliar dan omzet tahunan maksimal Rp2 miliar, serta memiliki aset sendiri. 

    Temmy menilai driver ojol memenuhi karakteristik tersebut karena memiliki aset usaha sendiri, seperti sepeda motor, helm, dan perlengkapan kerja lainnya. 

    Kemitraan berbasis kondisi juga memungkinkan mitra menentukan jam kerja dan menerima pesanan secara bebas. 

    Menurut Temmy, pelaku usaha mikro tetap harus diperlakukan sebagai pelaku usaha, bukan pegawai, sehingga aturan ketenagakerjaan tidak dapat diterapkan sepenuhnya.

    “Kalau diambil sebagai pekerja juga, itu kan kurang lebih 10% yang bisa diambil, diserap oleh platform sebagai pekerja. Kenapa? Ya gak mampu lah kalau mau gaji sekian juta orang. Dan platform pasti akan mengeluarkan regulasi terkait kriteria pekerjaan,” katanya.

    Dia menjelaskan, bila status pekerja diterapkan, maka akan muncul syarat ketat seperti batas usia, pendidikan minimal, hingga usia kendaraan. Kondisi itu, menurutnya, dapat membuat banyak mitra tersingkir.  

    Tanggapan Maxim

    Sementara itu, Government Relation Manager Maxim Indonesia Muhammad Rafi Assagaf mengatakan Maxim tetap memandang posisi pengemudi sebagai mitra.

    “Memang tadi sudah dipertegas kemitraan yang strategis dengan jaminan minimal untuk keselamatan dan juga perlindungan itu melalui BPJS TK,” katanya.

    Rafi menambahkan, dalam operasionalnya para mitra kerap berhadapan dengan berbagai dokumen administratif. Menurutnya, Maxim berkewajiban memberi kemudahan agar mitra dapat terus bekerja tanpa hambatan.

    “Karena kita harus mempermudah mitra-mitra pengamudi untuk bisa operasi. Nah ini yang menjadi kewajiban kita untuk bisa memberikan kemudahan akses bagi mitra-mitra pengamudi,” ujarnya.

    Rafi menegaskan potongan komisi di Maxim tidak pernah melebihi batas yang telah ditetapkan, yakni maksimal 15%. 

    Dia merinci besaran komisi berbeda untuk tiap layanan, di mana untuk motor berada di kisaran 12% hingga 13%, sementara untuk mobil sekitar 8%. 

    Rafi menyebut komisi yang dikenakan kepada mitra bersifat transparan dan tidak ada potongan tambahan di luar ketentuan tersebut. 

    Dia juga menjelaskan meskipun regulasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membuka peluang penambahan potongan sebesar 5%, Maxim tidak memberlakukannya.

    Ke depan, Maxim berharap regulasi transportasi daring tidak dibuat terlalu kaku mengingat ekosistem ini terus berkembang.

    “Memang aturan itu tidak bisa dibuat se-rigid. Tetap harus ada fleksibilitas dan juga ideal regulasi antara mitra, aplikator, masyarakat sebagai e-customer, regulasi untuk pemerintah sebagai regulator. Jadi kita harus cari,” ujarnya.

  • Maxim Andalkan Maxim Wallet KasPro, Ganggu Dominasi Gopay dan OVO

    Maxim Andalkan Maxim Wallet KasPro, Ganggu Dominasi Gopay dan OVO

    Bisnis.com, JAKARTA— Director Development Maxim Indonesia Dirhamsyah mengungkapkan memiliki sejumlah inovasi untuk menghadapi dominasi Gojek-Grab. Salah satunya memperkuat layanan pembayaran digital atau e-wallet Maxim Wallet KasPro. Perusahaan ingin menyaingi Gopay dan OVO.

    Perusahaan telah memiliki layanan Maxim Wallet KasPro sejak tahun lalu. Pada tahun depan, layanan tersebut akan diperkuat dengan menambah sejumlah fitur baru.

    “Kami punya planning dalam jangka waktu dekat,” kata Dirhamsyah dalam diskusi panel dan dialog interaktif lintas pemangku kepentingan bertema “Sinergi Ekosistem Transportasi Digital dan Inovasi untuk Ekonomi Indonesia yang Inklusif” di Kantor Maxim Pusat, Jakarta pada Kamis (11/12/2025).

    Dia menilai pembayaran digital kini sangat dibutuhkan dan menawarkan keamanan yang lebih baik dibandingkan metode konvensional.  Lebih lanjut, dia menjelaskan e-wallet Maxim dikembangkan melalui kerja sama dengan penyedia layanan keuangan KasPro

    “Tapi kayak pinjaman-pinjaman mungkin enggak, e-wallet saja namanya Maxim Wallet KasPro [yang sudah diujicoba],” katanya. 

    Secara luas, Dirhamsyah memaparkan rencana pengembangan Maxim dalam beberapa tahun ke depan mencakup perluasan jangkauan geografis, penguatan kolaborasi strategis dengan pemerintah, komunitas, dan pemangku kepentingan, serta pengembangan layanan pengantaran dan pasar digital yang mendukung UMKM di berbagai provinsi. 

    Dia menambahkan Maxim juga berupaya menyediakan syarat kemitraan yang lebih efektif bagi pengemudi, menciptakan pasar yang lebih kompetitif, meningkatkan adopsi pembayaran digital, serta terus memberi fleksibilitas bagi mitra dalam mencari penghasilan. 

    Adapun, sejak 2018, Maxim memulai bisnis di Indonesia dengan tiga layanan utama: Maxim Bike, Maxim Car, dan Maxim Delivery. Pengembangan layanan tersebut kemudian meluas ke sektor express, penyewaan, delivery, hingga premium. 

    “Dua bulan terakhir, kami juga baru saja menunjukkan satu layanan yaitu Maxim Bajaj, yang di mana bajaj itu ternyata masih menjadi transportasi unggulan untuk di berbagai daerah. Contohnya yang kita baru launching kemarin di Medan dan Makassar,” katanya. 

    Menurutnya, kebutuhan masyarakat terhadap moda alternatif seperti bajaj masih tinggi di sejumlah daerah. Namun, perluasan layanan bajaj bergantung pada regulasi daerah. “Kalau Jakarta, kami masih belum tau sih, karena kan secara regulasi enggak memungkinkan ya,” imbuhnya. 

    Maxim juga terus memperluas layanan ke moda transportasi di kawasan transit. Dirhamsyah menjelaskan bahwa perusahaan telah meluncurkan layanan di area pelabuhan, dimulai dari Makassar melalui kolaborasi dengan PT Pelabuhan Indonesia. Dia menyebutkan ekspansi serupa tengah dipersiapkan untuk Surabaya dan Jakarta.

    Terkait keunggulan layanan, Dirhamsyah mengatakan Maxim tetap mengedepankan harga terjangkau serta fitur keamanan yang lengkap. Dia menyebut perusahaan memiliki layanan transportasi yang tersedia di seluruh kantor cabang, dilengkapi sistem rating, fitur SOS, dan berbagi lokasi.

    Sementara itu, untuk mitra pengemudi, Maxim menawarkan skema komisi bertingkat. Dirhamsyah menjelaskan untuk pengemudi mobil, komisi dimulai dari 0% hingga maksimum 15%, sedangkan untuk pengemudi motor berkisar 8%–9% hingga maksimum 15%. 

    Dia menambahkan perusahaan juga menyediakan berbagai program bonus, sistem prioritas, serta proses verifikasi yang diperbarui. Dirhamsyah turut menyoroti respons positif pengguna terhadap aplikasi Maxim. 

    Dia mengatakan 90% pengguna di App Store dan Play Store memberikan rating tertinggi. Dalam dua tahun terakhir, aplikasi juga mencatat pertumbuhan 13% dalam jumlah unduhan dan 12% dalam total perjalanan yang diselesaikan, yang menurutnya menjadi salah satu faktor pesatnya ekspansi Maxim dari satu kota menjadi lebih dari 300 kota dalam tujuh tahun. Dirhamsyah mengklaim pertumbuhan Maxim juga ditopang oleh kolaborasi dengan pelaku usaha daerah. 

    “Kami juga ada program business with Maxim yang di mana kami bekerjasama dengan pemain lokal, bila mereka ingin memiliki satu pusat transportasi online, namun mereka terkendala, kami bisa bantu disitu,” katanya. 

  • WhatsApp Luncurkan Fitur Baru Jelang 12.12, Salin Informasi Rekening Lebih Mudah

    WhatsApp Luncurkan Fitur Baru Jelang 12.12, Salin Informasi Rekening Lebih Mudah

    Bisnis.com, JAKARTA— Aplikasi perpesanan WhatsApp meluncurkan fitur baru menjelang hari belanja nasional (Harbolnas) 12. 12 pada hari ini, Kamis (11/12/2025).

    Fitur tersebut memudahkan transaksi antara penjual dan pembeli yang menggunakan WhatsApp Business, dengan menyediakan kemudahan menyalin informasi rekening yang diberikan oleh pelaku usaha. 

    Setelah menyalin informasi tersebut, pengguna dapat menyelesaikan transaksi melalui aplikasi perbankan atau metode pembayaran lain yang mereka pilih. 

    Dengan fitur baru ini, pengguna tidak perlu lagi mengetik ulang nomor rekening dan cukup menyalinnya secara langsung.

    Fitur tersebut mulai diluncurkan secara bertahap dan akan tersedia bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia yang menggunakan WhatsApp Business dalam beberapa minggu ke depan. 

    Country Director Meta untuk Indonesia, Pieter Lydian, mengatakan WhatsApp telah menjadi sarana bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam menjalankan bisnis mereka di Indonesia.

    Dia menyebut, melanjutkan momentum ini, pihaknya melihat peluang besar dan sangat antusias untuk memperkuat UMKM Indonesia. 

    “Kami percaya kehadiran fitur baru ini akan mempermudah proses transaksi bagi bisnis lokal, sehingga UMKM dapat menutup musim belanja Harbolnas dengan hasil yang optimal,” kata Pieter dalam keterangan resmi, Kamis (11/12/2025).

    Lebih jauh, Pieter menjelaskan bisnis-bisnis kecil yang menggunakan WhatsApp Business dapat memanfaatkan fitur ini untuk mendorong penjualan. 

    Dengan fitur tersebut, pelaku usaha cukup mengetuk tombol untuk memberikan informasi rekening yang telah disimpan langsung di dalam percakapan, sehingga pelanggan dapat dengan mudah menyalin data tersebut dan menyelesaikan pembayaran melalui aplikasi perbankan atau metode lain.

    Founder dan CEO Mbrebes Mili, Dini Windu Asih, menyebut WhatsApp Business telah menjadi bagian penting dalam komunikasi bisnisnya. Menurutnya, fitur baru ini memungkinkan pelanggan menyalin informasi rekening dengan mudah sehingga mengurangi potensi kesalahan saat melakukan pembayaran melalui aplikasi lain.

    “Hasilnya, proses komunikasi dan transaksi dengan pelanggan menjadi lebih cepat, aman, dan sederhana,” katanya.

    Sementara itu, Direktur Utama Imago Raw Honey, Henry Bin Uyu Hidayat, mengungkap pihaknya masih sering menghadapi tantangan dalam membagikan informasi rekening kepada pelanggan. Dia mengatakan apabila pihaknya mengetik informasi tersebut secara manual, risiko terjadinya kesalahan cukup besar.

    “Sementara itu, penggunaan stiker juga mengharuskan pelanggan untuk mengetik ulang informasi tersebut. Dengan adanya fitur yang memungkinkan kami membagikan informasi rekening yang akurat dan andal langsung di dalam WhatsApp, proses transaksi menjadi lebih mudah dan operasional bisnis kami pun bisa berjalan lebih efisien,” katanya.