Xcloud.id

Produk: UMKM

  • Bank Jakarta Serap Rp 20 T Dana Pemerintah Pusat, Dipakai untuk Ini

    Bank Jakarta Serap Rp 20 T Dana Pemerintah Pusat, Dipakai untuk Ini

    Jakarta –

    Bank Jakarta menyambut baik rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menempatkan dana saldo anggaran lebih (SAL) di Bank Jakarta. Diperkirakan nilainya mencapai Rp 10-20 triliun.

    Manejemen Bank Jakarta menegaskan penempatan dana tersebut bukanlah bentuk permohonan tambahan likuiditas dari Bank Jakarta. Menurutnya, saat ini posisi likuiditas Bank Jakarta berada pada level yang sehat, dengan rasio LDR yang terjaga.

    Manajemen memandang, penempatan dana tersebut sebagai bentuk kepercayaan dan dukungan strategis pemerintah terhadap peran Bank Jakarta dalam menjaga stabilitas sistem keuangan daerah serta mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

    “Penempatan dana pemerintah pusat akan menjadi stimulus positif yang dapat mengakselerasi fungsi intermediasi, terutama dalam penyaluran pembiayaan ke sektor produktif seperti UMKM, perdagangan, industri, dan sektor jasa yang berkontribusi langsung terhadap ekonomi daerah,” tulis manajemen dalam keterangan tertulis, Rabu (8/10/2025).

    Bank Jakarta menyampaikan siap untuk melaksanakan amanah tersebut secara profesional dan prudent, dengan tetap mematuhi seluruh ketentuan regulator dan menerapkan prinsip tata kelola yang baik (Good Corporate Governance).

    “Fokus kami adalah memastikan bahwa setiap penyaluran kredit memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi Jakarta,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana menempatkan dana saldo anggaran lebih (SAL) di Bank Jakarta. Rencana itu disampaikan usai bertemu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota, Selasa (7/10).

    Purbaya sudah menempatkan Rp 200 triliun di lima Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sejak 12 September 2025. Selanjutnya, ia juga berencana untuk menempatkan dana di Bank Jakarta.

    “Ada satu hal yang saya pikirkan tambahan ya. Kan Jakarta punya Bank Jakarta, saya taruh di Himbara yang Rp 200 triliun. Gimana kalau saya tambah beberapa puluh triliun ke Bank Jakarta?” kata Purbaya di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).

    Purbaya mengaku sudah memastikan ke Pramono agar Bank Jakarta bisa menyerap dana tersebut. Dia berharap uang pemerintah yang ditempatkan itu bisa disalurkan sebagai kredit ke UMKM dan industri lain di Jakarta.

    “Saya tanya tadi ke Pak Gubernur apakah Bank Jakarta bisa nyerap? Jangan sampai saya kasih duit, panik terusnya ‘waduh nggak bisa salurkan’. Kata Pak Gubernur bisa,” ucap Purbaya.

    (ara/ara)

  • Pemberdayaan BRI Bawa UMKM Solo Go Global Lewat Produk dari Limbah PVC – Page 3

    Pemberdayaan BRI Bawa UMKM Solo Go Global Lewat Produk dari Limbah PVC – Page 3

    Selain pendampingan dan pameran, kata Eko, dukungan pembiayaan turut berperan penting dalam perjalanan EANK Solo. Ia menyebut, melalui fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI, pembiayaan ini digunakan untuk mendanai kebutuhan operasional harian, mulai dari pembelian bahan baku sesuai permintaan pasar.

    “Pendanaan dari KUR sangat membantu kita menambah modal kerja. Dari KUR, kita bisa menjaga keberlanjutan produksi, meningkatkan kualitas, sekaligus berani mengambil peluang baru di pasar. Proses pengajuannya di BRI juga mudah dan cepat,” jelasnya.

    Eko menilai akses bantuan modal ini berhasil menumbuhkan omzet bisnisnya yang stabil di kisaran Rp15–25 juta per bulan. Dirinya menambahkan, untuk saat ini kapasitas produksi sangkar terjaga konsisten, dengan ukuran sedang mencapai 15–20 unit per bulan dan ukuran besar sekitar 10 unit per bulan.

    Seiring pertumbuhan usaha tersebut, tak lupa EANK Solo juga memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar dengan pembukaan lapangan kerja. Di mana, EANK Solo berhasil memberdayakan warga dengan melibatkan 2 pekerja di workshop, 2 tukang ukir, serta 4 pengrajin rumahan dari lingkungannya.

    Corporate Secretary BRI Dhanny mengatakan bahwa BRI terus berkomitmen mendampingi UMKM agar dapat naik kelas dan terus berkembang. Melalui sejumlah program pemberdayaan BRI, produk lokal yang ada harus dioptimalkan menjadi produk yang memiliki daya saing di pasar. Selanjutnya, akses ke KUR yang mudah dan cepat juga memberikan rasa aman bagi pelaku usaha mikro untuk terus mengembangkan bisnis tanpa terbebani bunga yang tinggi.

    “Melalui pendampingan intensif dan akses permodalan dari BRI, UMKM diharapkan mampu tumbuh dan merambah pasar yang lebih luas. Kami yakin dengan inovasi yang terus berkelanjutan serta perluasan akses pasar, usaha ini akan menjadi salah satu motor penggerak ekonomi lokal yang signifikan,” tutur Dhanny.

  • Sandiaga Uno Soroti Pengembangan KEK Tanjung Lesung dan UMKM – Page 3

    Sandiaga Uno Soroti Pengembangan KEK Tanjung Lesung dan UMKM – Page 3

    Dijelaskan Arief Yahya, agar Tanjung Lesung bisa berkembang seperti Nusa Dua- Bali, membutuhkan kerja kolektif. Ia pun mengajak seluruh dinas terkait ikut aktif, sebab menurutnya nasib UMKM sangat bergantung pada komitmen pimpinan daerah.

    “Kalau pemimpinnya nggak komitmen (kembangkan pariwisata), susah bagi pelaku di bawahnya. Pengaruhnya besar sekali,” kata Arief.

    Ia bercerita sewaktu dirinya masih menjabat Menteri Pariwisata, dirinya selalu memastikan adanya komitmen dari kepala daerah sebelum memberikan dukungan penuh. Kalau komitmennya belum kuat, biasanya hasilnya juga kurang maksimal, “Ibaratnya, kita itu sedang mendorong mobil mogok,” ungkap Arief Yahya.

    Arief Yahya mengaku ingin terus membantu Tanjung Lesung, bukan hanya karena pernah menjadi Menteri Pariwisata. Tapi juga karena ada darah Pandeglang dalam dirinya karena ayahnya lahir di Pandeglang. Sehingga muncul panggilan moral untuk membantu Pandeglang.

    Arief juga melihat komitmen para pemimpin Pandeglang. Hal itu dilihat Bupati Pandeglang yang datang ke Tanjung Lesung dan Kepala Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Pandeglang dan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pandeglang, bersama jajaran. Ditambah kehadiran Sandiaga Uno, dukungan terhadap Tanjung Lesung semakin besar.

    Menurutnya, kemajuan UMKM Pandeglang sangat bergantung pada pengembangan wisata Tanjung Lesung. “Kalau wisatanya berkembang, UMKM juga ikut sejahtera,” tegasnya.

     

  • Kreatif dan Berdaya: UMKM Solo Sukses Olah Limbah Jadi Cuan dengan Dukungan BRI – Page 3

    Kreatif dan Berdaya: UMKM Solo Sukses Olah Limbah Jadi Cuan dengan Dukungan BRI – Page 3

    Selain pendampingan, dukungan pembiayaan juga menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan bisnisnya. Melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI, Eko mampu menjaga kelancaran operasional, membeli bahan baku, dan memperluas kapasitas produksi. “Pendanaan dari KUR sangat membantu kita menambah modal kerja. Dari KUR, kita bisa menjaga keberlanjutan produksi, meningkatkan kualitas, sekaligus berani mengambil peluang baru di pasar. Proses pengajuannya di BRI juga mudah dan cepat,” tuturnya.

    Kini omzet EANK Solo stabil di kisaran Rp15-25 juta per bulan, dengan kapasitas produksi mencapai 15-20 sangkar ukuran sedang dan 10 sangkar besar setiap bulan. Tak hanya tumbuh secara bisnis, EANK Solo juga memberdayakan masyarakat sekitar dengan melibatkan delapan pekerja, termasuk pengrajin rumahan.

    Corporate Secretary BRI, Dhanny, menyampaikan bahwa pemberdayaan UMKM akan terus menjadi fokus utama BRI. Melalui program seperti Rumah BUMN, pameran, dan akses KUR, BRI ingin memastikan pelaku usaha kecil dapat tumbuh berdaya saing dan memperluas pasar.

    “Melalui pendampingan intensif dan akses permodalan dari BRI, UMKM diharapkan mampu tumbuh dan merambah pasar yang lebih luas. Kami yakin dengan inovasi yang terus berkelanjutan serta perluasan akses pasar, usaha ini akan menjadi salah satu motor penggerak ekonomi lokal yang signifikan,” tutur Dhanny.

  • Anggota DPR: Percepat legalisasi sumur minyak rakyat genjot produksi

    Anggota DPR: Percepat legalisasi sumur minyak rakyat genjot produksi

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XII DPR RI Cek Endra menekankan pentingnya percepatan implementasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Sumur Minyak Rakyat.

    Cek Endra dalam keterangan di Jakarta, Rabu mengatakan upaya tersebut sebagai langkah nyata untuk meningkatkan produksi minyak nasional, memperkuat ketahanan energi serta membuka lapangan kerja baru di daerah penghasil minyak.

    Pernyataan itu disampaikan menjelang Rapat Tim Gabungan Penetapan Hasil Inventarisasi Sumur Minyak Masyarakat yang informasinya akan digelar di Gedung Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Kamis (9/10).

    Rapat itu dijadwalkan dipimpin langsung oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia serta mengundang berbagai pemangku kepentingan terkait seperti pemerintah provinsi, Pertamina, dan lain-lain.

    Agenda rapat tersebut akan membahas pembinaan dan pengawasan lanjutan terhadap pengelolaan sumur minyak masyarakat di berbagai provinsi, termasuk Jambi, Sumatera Selatan, Riau, Aceh, Kalimantan Timur, dan Jawa Timur.

    Menurut Cek Endra, rapat gabungan itu merupakan momentum penting untuk melaksanakan terkait legalisasi dan pengawasan kegiatan sumur minyak rakyat di lapangan.

    “Peraturan menteri ini harus jadi ‘jalan tol’ bagi pemerintah dan daerah untuk menata kembali kegiatan minyak rakyat agar dikelola secara resmi, aman, dan transparan. Kita punya potensi besar di Jambi dan daerah lain, tinggal kemauan dan koordinasi antar-instansi untuk mengeksekusi cepat,” ujarnya.

    Ia menjelaskan bahwa sesuai data Kementerian ESDM, terdapat lebih dari 34.000 sumur minyak rakyat yang sedang diinventarisasi oleh pemerintah. Sekitar 8.328 sumur berada di Provinsi Jambi, dengan potensi besar untuk segera dilegalkan jika memenuhi syarat teknis dan lingkungan.

    Dalam proses tersebut, pemerintah telah menegaskan beberapa prinsip utama, di antaranya tidak boleh ada penambahan sumur baru, hasil produksi wajib dijual ke Pertamina atau kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), dan penjualan ke kilang ilegal akan dikenai penegakan hukum tegas.

    Cek Endra menilai kebijakan tersebut bukan hanya soal penertiban, melainkan strategi jangka menengah untuk menaikkan lifting nasional dan memperkuat kemandirian energi.

    “Kalau ribuan sumur rakyat ini dilegalkan dan dikelola melalui mekanisme BUMD, koperasi atau UMKM, dampaknya bukan cuma ke peningkatan produksi nasional, tapi juga membuka lapangan kerja baru, menumbuhkan ekonomi rakyat, dan menekan praktik ilegal yang selama ini marak di lapangan,” ucapnya.

    Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian ESDM yang telah menjalankan tahapan pelaksanaan sesuai ketentuan Permen 14/2025, yakni inventarisasi sumur minyak masyarakat dan sebentar lagi penetapan hasil inventarisasi melalui rapat tim gabungan pusat-daerah, penunjukan BUMD/koperasi/UMKM pengelola, penandatanganan kerja sama dengan KKKS hingga persetujuan akhir oleh Menteri ESDM melalui SKK Migas.

    Cek Endra menilai mekanisme tersebut sudah menunjukkan arah tata kelola yang lebih baik dibanding kondisi sebelumnya yang tidak tertangani secara sistematis.

    Ia juga menegaskan legalisasi sumur rakyat akan memberi efek ganda terhadap ekonomi lokal.

    “Kebijakan ini akan menyerap tenaga kerja lokal, menggerakkan jasa pengeboran, transportasi, bengkel, dan UMKM sekitar wilayah operasi. Ini multiplier effect yang nyata bagi masyarakat Jambi dan daerah penghasil energi lainnya,” ungkapnya.

    Sebagai perbandingan, Cek Endra menyoroti keberhasilan beberapa daerah lain seperti Musi Banyuasin (Sumatera Selatan) yang sudah lebih dulu menata sumur rakyat melalui BUMD dan KKKS sehingga produksi meningkat dan praktik ilegal menurun.

    Sedangkan di Aceh, legalisasi dilakukan bertahap dengan fokus pada keselamatan dan lingkungan. Sementara di Bojonegoro (Jawa Timur), pola kerja sama antara Koperasi Unit Desa (KUD) dan Pertamina telah terbukti efektif dan berkelanjutan.

    “Kalau Musi Banyuasin bisa cepat, Aceh bisa disiplin, dan Bojonegoro bisa kompak, Jambi juga pasti bisa. Asal ada kemauan dan koordinasi lintas sektor, hasilnya nyata,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Cek Endra memastikan bahwa Komisi XII DPR RI akan terus mengawal pelaksanaan Permen ESDM 14/2025 secara ketat.

    Melalui DPR, ia berencana akan meminta perkembangan penunjukan pengelola sumur rakyat oleh para gubernur dalam 90 hari ke depan.

    “Kami ingin memastikan kebijakan ini tidak berhenti di atas kertas. Legalisasi sumur rakyat harus benar-benar berdampak terhadap peningkatan lifting nasional, penyerapan tenaga kerja, dan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil energi. Ini momentum emas untuk menjadikan rakyat sebagai bagian resmi dari memperkuat ketahanan energi dan ekonomi nasional,” ucapnya.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri Prabowo Bilang TKI Bisa Jadi Juragan, Rahasianya Ini

    Menteri Prabowo Bilang TKI Bisa Jadi Juragan, Rahasianya Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Empat menteri kabinet Merah Putih, yakni Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin, Menteri Koperasi dan UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang sinergitas tugas dan fungsi dalam perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) di sektor energi dan sumber daya mineral.

    Dalam MoU ini, salah satu kebijakan yang menjadi sorotan adalah peralihan kewenangan pengelolaan anggaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pekerja migran sebesar Rp201 miliar dari yang sebelumnya di Kementerian UMKM, kini dialihkan kepada Kementerian P2MI. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari semangat kolaborasi yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan, peralihan kewenangan ini diambil agar pengelolaan pembiayaan bagi pekerja migran bisa dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.

    “Nah yang pertama kami lakukan adalah, dulu salah satu bentuk konkretnya, dulu kuasa pengguna anggaran terkait KUR untuk pekerja migran itu ada di Kementerian UMKM. Namun di era Pak Prabowo, karena kita melihat ada semangat kolaborasi, kita melihat akan menjadi jauh lebih efektif dan efisien dan lebih akseleratif kalau kuasa pengguna anggaran untuk KUR pekerja migran diserahkan ke Kementerian P2MI. Itulah yang sekarang sudah dilakukan,” ujar Maman saat konferensi pers usai penandatanganan MoU di kantor Kementerian P2MI, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

    Menurut Maman, kebijakan ini menjadi langkah awal untuk mempercepat akses pembiayaan bagi para pekerja migran, baik yang sedang bekerja di luar negeri maupun saat mereka kembali ke Indonesia.

    Foto: Empat menteri kabinet Merah Putih saat konferensi pers usai penandatanganan MoU di kantor Kementerian P2MI, Jakarta, Rabu (8/10/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)
    Empat menteri kabinet Merah Putih saat konferensi pers usai penandatanganan MoU di kantor Kementerian P2MI, Jakarta, Rabu (8/10/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)

    “Jadi sekarang KUR pekerja migran semuanya, lokalisasinya ada di Kementerian P2MI. Itu langkah pertama sebagai bentuk agar terjadi akselerasi percepatan keberpihakan akses pembiayaan kepada pekerja migran kita,” jelasnya.

    Maman menambahkan, MoU ini tidak hanya menyangkut perlindungan selama para pekerja migran berada di luar negeri, tetapi juga bagaimana mendukung mereka setelah kembali ke tanah air agar bisa berwirausaha.

    “Ada konteks perlindungan dalam hal proses mau menjadi pekerja dan sesudah bekerja. UMKM bicara tentang pasca mereka bekerja (dari menjadi PMI). Ada harapan besar, spirit besar dari P2MI untuk mendorong pekerja migran kita tidak hanya sekedar menjadi pekerja, tapi ada tagline yang memang dibangun ‘berangkat pekerja migran, pulang menjadi juragan’,” kata Maman.

    Ia menegaskan, semangat “pulang menjadi juragan” menjadi dasar kolaborasi antara Kementerian UMKM dan Kementerian P2MI, termasuk dalam mendukung pelatihan kewirausahaan dan akses pembiayaan.

    “Jadi semangat dari P2MI adalah tidak hanya sekedar pekerja migran ini menjadi pekerja saja, tapi pulang mereka dari pekerja migran di luar menjadi pengusaha. Di situlah kerjasama, kami support P2MI untuk bagaimana membantu pelatihan tentang kewirausahaan hingga akses pembiayaan, dan lain sebagainya,” ucapnya.

    Maman juga menyebut, setelah MoU ini berjalan, berbagai langkah konkret lainnya akan disiapkan untuk memperkuat ekosistem perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia.

    “Jadi kita serahkan ke P2MI,” pungkasnya.

    (wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Wapres Gibran tegaskan sinergi lintas sektor perkuat swasembada pangan

    Wapres Gibran tegaskan sinergi lintas sektor perkuat swasembada pangan

    Kabupaten Tangerang (ANTARA) – Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa sinergi dan kolaborasi yang erat antara lintas sektor terkait dapat mewujudkan penguatan swasembada pangan dalam negeri.

    “Ini saya ingin sampaikan bahwa cara-cara kerja seperti ini harus kita teruskan, harus kita tambah lagi untuk mewujudkan cita-cita Bapak Presiden yaitu swasembada pangan yang kuat,” kata Gibran dalam sambutannya pada kegiatan tanam jagung serentak di Kabupaten Tangerang, Rabu.

    Gibran mengatakan sejalan dengan program perencanaan pembangunan nasional yang menjadikan swasembada pangan sebagai prioritas utama harus bisa tercapai dengan baik.

    Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan kekuatan komoditas sebagai strategis untuk mempercepat ketahanan pangan nasional.

    “Ini saya harap nanti ke depan Bulog juga bisa lebih banyak inovasi, terobosan-terobosan untuk meningkatkan serapan. Spesifikasi hasil panen yang mungkin kurang sesuai, ini mohon dicarikan solusi bersama,” katanya.

    Menurut Wapres, langkah kolaborasi yang baik antara kementerian/lembaga, swasta hingga pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam merealisasikan pemenuhan kekuatan pangan nasional.

    Kendati demikian, upaya serupa yakni dengan terus menggenjot kegiatan penanaman komoditi pangan di seluruh wilayah dapat dipertahankan dengan baik agar tujuan utama dalam penguatan swasembada bisa terealisasi.

    “Ini sudah ada lebih dari 30.000 gabungan kelompok tani dan total produksinya sudah mencapai 2,8 juta di kuartal ketiga ini. Apalagi di Banten ini banyak pabrik, pabrik pakan ternak, banyak peternak mandiri. Jadi ini sudah ada industri yang menampung jagung yang ditanam,” ujarnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Wapres Gibran juga berpesan kepada lembaga terkait khususnya Bulog dan Kementerian untuk terus mendukung para petani melalui inovasi, terobosan hingga mempermudah kebutuhan pupuk dan bibit tanaman.

    Sebelumnya, Wapres Gibran Rakabuming Raka melakukan tanam jagung serentak di Desa Bantar Panjang, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten.

    Wapres Gibran tiba di lokasi penanaman sekitar pukul 08.56 WIB dan disambut langsung oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo, Kapolda Banten Irjen Pol Hengki, Gubernur Banten Andra Soni serta Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid.

    Setibanya di lokasi penanaman jagung, Wapres menerima laporan dari beberapa pejabat Polri dan pemerintah daerah setempat tentang gambaran umum progres hasil pertanian, lahan, varietas tanaman, dan metode penanaman.

    Selanjutnya, ia melakukan kegiatan penanaman jagung hibrida yang merupakan jenis jagung dengan ketahanan genetis alami terhadap penyakit bulai yang dapat menghemat biaya produksi dengan menggunakan traktor.

    Dalam kesempatan itu, Wapres juga menyerahkan bantuan sarana produksi pertanian dan sembako dari Polri untuk masyarakat sekitar.

    Kemudian, Wapres turut meninjau beberapa stand hasil olahan pertanian dan hasil produk usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM) khas daerah Kabupaten Tangerang serta menyaksikan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan pembagian vitamin secara gratis.

    Pewarta: Azmi Syamsul Ma’arif
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Data RW kumuh segera disajikan dalam “Satu Data RW”

    Data RW kumuh segera disajikan dalam “Satu Data RW”

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta mengumpulkan data RW kumuh di Jakarta yang nantinya dihimpun dalam data terpadu bernama “Satu Data RW”.

    “Tahun ini, Insya Allah, kami bekerja sama dengan Diskominfotik DKI untuk Satu Data RW yang ingin masuk kepada kebijakan terkait dengan data RW kumuh,” kata Kepala BPS DKI Jakarta Nurul Hasanudin dalam podcast bertajuk “Meningkatkan Literasi Statistik untuk Kebijakan Pembangunan Jakarta Menuju Kota Global” di Jakarta, Rabu.

    Dalam kesempatan berbeda, Kepala Bidang Data dan Statistik Diskominfotik DKI Octo Alexandro mengatakan data terpadu RW bukan hanya dapat memetakan kondisi kawasan, tetapi juga profil wilayah, yang meliputi sarana-sarana di wilayah tersebut serta ketahanan sosial.

    Data yang dihasilkan, sambung dia, dapat digunakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI sebagai pertimbangan kebijakan dan keperluan lainnya.

    Saat ini, “Satu Data RW” masih dalam tahap pembahasan kuesioner antara BPS DKI dengan Diskominfotik DKI,l sedangkan pelatihan petugas direncanakan pada Oktober dan November 2025.

    Sebelumnya, BPS DKI dan Pemerintah Provinsi DKI juga berkolaborasi mengembangkan portal Satu Data Jakarta yang dapat diakses publik. Portal tersebut kini hadir dengan wajah baru, yang dilengkapi fitur kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dan segera diluncurkan pada Oktober 2025.

    Wajah baru “Portal Satu Data Jakarta” menampilkan data dari 10 perangkat daerah, antara lain pendidikan, kependudukan, kesehatan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tenaga kerja, ketenteraman dan ketertiban, serta sosial.

    Pemerintah Provinsi DKI menargetkan seluruh perangkat daerah dapat terintegrasi penuh dalam portal tersebut.

    Berbeda dari tampilan sebelumnya, “Portal Satu Data Jakarta” kini juga dilengkapi dengan analisis data. Untuk data kesehatan, misalnya 10 penyakit tertinggi yang dirawat inap beserta wilayah sebarannya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sulap Limbah Jadi Produk Bernilai Tinggi, BRI Sukses Berdayakan UMKM di Solo

    Sulap Limbah Jadi Produk Bernilai Tinggi, BRI Sukses Berdayakan UMKM di Solo

    “Dulu kami UMKM yang masih gaptek. Di Rumah BUMN BRI Solo, kami mulai belajar dasar-dasar manajemen usaha mulai dari manajemen keuangan, strategi pemasaran di e-commerce, hingga branding agar produk lebih dikenal. Kemudian melalui pameran BRI UMKM EXPO(RT), akhirnya membukakan kami akses bertemu dengan buyer luar negeri,” jelas Eko.

    Selain pendampingan dan pameran, kata Eko, dukungan pembiayaan turut berperan penting dalam perjalanan EANK Solo. Ia menyebut, melalui fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI, pembiayaan ini digunakan untuk mendanai kebutuhan operasional harian, mulai dari pembelian bahan baku sesuai permintaan pasar.

    “Pendanaan dari KUR sangat membantu kita menambah modal kerja. Dari KUR, kita bisa menjaga keberlanjutan produksi, meningkatkan kualitas, sekaligus berani mengambil peluang baru di pasar. Proses pengajuannya di BRI juga mudah dan cepat,” jelasnya.

    Eko menilai akses bantuan modal ini berhasil menumbuhkan omzet bisnisnya yang stabil di kisaran Rp15–25 juta per bulan. Dirinya menambahkan, untuk saat ini kapasitas produksi sangkar terjaga konsisten, dengan ukuran sedang mencapai 15–20 unit per bulan dan ukuran besar sekitar 10 unit per bulan.

    Seiring pertumbuhan usaha tersebut, tak lupa EANK Solo juga memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar dengan pembukaan lapangan kerja. Di mana, EANK Solo berhasil memberdayakan warga dengan melibatkan 2 pekerja di workshop, 2 tukang ukir, serta 4 pengrajin rumahan dari lingkungannya.

    Corporate Secretary BRI Dhanny mengatakan bahwa BRI terus berkomitmen mendampingi UMKM agar dapat naik kelas dan terus berkembang. Melalui sejumlah program pemberdayaan BRI, produk lokal yang ada harus dioptimalkan menjadi produk yang memiliki daya saing di pasar. Selanjutnya, akses ke KUR yang mudah dan cepat juga memberikan rasa aman bagi pelaku usaha mikro untuk terus mengembangkan bisnis tanpa terbebani bunga yang tinggi.

  • Bank Jakarta apresiasi rencana Kemenkeu tambah dana perbankan

    Bank Jakarta apresiasi rencana Kemenkeu tambah dana perbankan

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama Bank Jakarta Agus H Widodo menyambut baik rencana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menambah penempatan dana pemerintah di perbankan.

    Pada Selasa (7/10), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan akan menambah beberapa puluh triliun untuk Bank Jakarta saat Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meminta agar Pemerintah Provinsi DKI diizinkan untuk memanfaatkan dana pemerintah di Bank Himbara guna membiayai kredit badan usaha milik daerah (BUMD) DKI.

    “Bank Jakarta menyampaikan apresiasi dan menyambut baik rencana penempatan dana pemerintah pusat sebagaimana disampaikan oleh Bapak Menteri Keuangan,” kata Agus di Jakarta, Rabu.

    Langkah tersebut dinilainya sebagai bentuk kepercayaan dan dukungan strategis pemerintah terhadap peran Bank Jakarta dalam menjaga stabilitas sistem keuangan daerah serta mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di wilayah ibu kota dan sekitarnya.

    Lebih lanjut, dia menjelaskan rencana penempatan dana tersebut bukanlah bentuk permohonan tambahan likuiditas dari Bank Jakarta.

    “Saat ini, posisi likuiditas Bank Jakarta berada pada level yang sehat, dengan rasio LDR yang terjaga,” ujar Agus.

    Menurut dia, penempatan dana pemerintah pusat itu menjadi stimulus positif yang dapat mengakselerasi fungsi intermediasi, terutama dalam penyaluran pembiayaan ke sektor produktif, seperti usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), perdagangan, industri, dan sektor jasa yang berkontribusi langsung terhadap perekonomian daerah.

    Dia pun memastikan Bank Jakarta siap melaksanakan amanah tersebut secara profesional, dengan tetap mematuhi seluruh ketentuan regulator dan menerapkan prinsip tata kelola yang baik (Good Corporate Governance).

    “Fokus kami adalah memastikan bahwa setiap penyaluran kredit memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi Jakarta,” tutur Agus.

    Sementara itu, sejalan dengan transformasi yang tengah berlangsung, dia mengungkapkan Bank Jakarta juga tengah mempersiapkan pembangunan kantor pusat baru yang akan menjadi salah satu gedung perkantoran modern dan representatif di Jakarta.

    Gedung tersebut akan menjadi simbol semangat baru Bank Jakarta yang modern, berdaya saing, dan berkelanjutan.

    “Bank Jakarta berkomitmen untuk terus tumbuh sebagai bank pembangunan daerah yang kuat, sehat, dan berkelas nasional, serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat perekonomian Jakarta dan Indonesia,” ungkap Agus.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.