Xcloud.id

Produk: UMKM

  • Komisi VII dorong Kementerian UMKM-perbankan perkuat akses permodalan

    Komisi VII dorong Kementerian UMKM-perbankan perkuat akses permodalan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim terus mendorong Kementerian UMKM untuk memperkuat akses keuangan khususnya permodalan para pelaku UMKM untuk mengakselerasi kegiatan bisnis dan pertumbuhan ekonomi.

    “Data per Agustus 2025, porsi kredit UMKM tercatat hanya 19 persen dari total kredit yang disalurkan perbankan dengan tingkat pertumbuhan 1,35 persen,” kata Chusnunia di Jakarta, Senin.

    Terkait pernyataan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyoroti kesenjangan antara kapasitas penyediaan pembiayaan oleh lembaga keuangan dengan potensi permintaan pembiayaan di masyarakat, dia menilai bahwa kondisi ini menjadi salah satu faktor yang menahan laju pertumbuhan ekonomi dan memperlambat penyerapan kredit.

    Menurut dia, data menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Indonesia belum mengakses perbankan.

    Hingga Mei 2025, menurut dia, sekitar 69,5 persen pelaku UMKM belum bisa mengakses kredit bank, meskipun 43,1 persen dari jumlah tersebut membutuhkan pinjaman untuk ekspansi. Faktor utamanya adalah kurangnya sistem informasi keuangan yang memadai, keterbatasan agunan hingga suku bunga yang tinggi.

    “Akibatnya saat ini bagi pelaku UMKM maupun masyarakat yang saat ini masih terpaksa mengandalkan berbagai pinjaman informal dengan suku bunga tinggi karenanya kami terus mendorong perluasan akses keuangan bagi UMKM agar mampu mengakselerasi perkembangan mereka lewat kemudahan akses pembiayaan lebih mudah, cepat, murah,” katanya.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa kemudahan akses bagi para pelaku UMKM juga terus didorong oleh OJK yang telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (POJK UMKM), untuk mendorong perbankan dan LKNB menyalurkan kredit yang mudah, cepat, dan inklusif.

    “Lewat penyederhanaan persyaratan kredit dan kemudahan penilaian kelayakan UMKM diharapkan dapat mempercepat proses bisnis penyaluran kredit bagi para pelaku UMKM itu sendiri,” katanya.

    Dia menilai UMKM memiliki peran penting dan kontribusi yang besar dalam perekonomian dan penyerapan lapangan kerja. Namun sayangnya akses modal dan investasi, UMKM masih sering terabaikan.

    “Dibutuhkan political will yang kuat dari pemerintah dan penyelenggara jasa keuangan, untuk meningkatkan program yang memberikan akses penghapusan piutang bagi pelaku UMKM tersebut sudah baik dan harus dioptimalkan,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementerian ATR/BPN Sebut PTSL Berikan Masyarakat Kepastian Hukum atas Tanah

    Kementerian ATR/BPN Sebut PTSL Berikan Masyarakat Kepastian Hukum atas Tanah

    JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkapkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bertujuan untuk memberikan masyarakat kepastian hukum atas tanah, serta ruang hidup yang tertata dan berkelanjutan.

    “Upaya ini jadi fondasi penting dalam menjaga ketahanan wilayah dan pembangunan yang merata di seluruh Indonesia.” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATR/BPN Harison Mocodompis dilansir ANTARA, Minggu, 12 Oktober.

    Sejak Januari 2025 hingga September 2025 program PTSL telah mencapai sekitar 899 ribu bidang tanah.

    Menurut dia, Kementerian ATR/BPN memiliki fungsi dalam pengendalian tata ruang di tingkat nasional dan diteruskan dalam tingkat daerah oleh pemerintah setempat.

    Pengendalian itu dibutuhkan untuk memastikan pemanfaatan ruang dan tanah betul-betul tidak melanggar ketentuan sehingga menjamin kualitas kehidupan yang lebih baik.

    Pada 2025, Kementerian ATR menargetkan PTSL mencapai 1,5 juta bidang. Angka ini lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya yang mencapai 3 juta bidang. Hal ini sebagai bagian dari strategi efisiensi dan penyesuaian dengan sisa tanah yang belum terdaftar.

    Berdasarkan data di laman resmi Kementerian ATR yang diakses Sabtu ini, total bidang tanah terdaftar mencapai 123.140.737 bidang sejak 2017 hingga September 2025. Sedangkan total bidang tanah tersertifikat mencapai 96.988.146 bidang.

    “Kementerian ATR/BPN bertransformasi menjadi lembaga yang melayani, profesional, dan terpercaya. Melalui berbagai program strategis, seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Kementerian ATR/BPN berupaya memastikan masyarakat memiliki kepastian hukum atas tanah, serta ruang hidup yang tertata dan berkelanjutan,” kata Harison.

    Pada akhir September 2025, Kementerian ATR juga menyerahkan sertifikat tanah kepada penggiat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Garut, Jawa Barat.

    Penataan aset melalui pemberian sertifikat itu dilakukan melalui program Redistribusi Tanah dan legalisasi aset lainnya, seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Sertipikat Hak Atas Tanah lintas sektor,

    Dengan adanya sertifikat tanah yang sah dan diakui oleh negara, Kementerian ATR berharap masyarakat, termasuk pelaku UMKM, dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan.

  • Pengunjung Wisata Malam Ragunan Tak Bisa Lihat Satwa, Pemprov Cari Solusi

    Pengunjung Wisata Malam Ragunan Tak Bisa Lihat Satwa, Pemprov Cari Solusi

    Jakarta –

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta merespons soal tidak semua pengunjung bisa melihat satwa di Night at The Ragunan Zoo atau wisata malam Ragunan. Pemprov Jakarta menyebut semua itu masih dalam tahap uji coba.

    “Tentu semua masih tahap uji coba,” kata Staf Khusus Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Sosial Chico Hakim kepada wartawan, Senin (13/10/2025).

    Seperti diketahui, hanya pengunjung yang menaiki buggy car yang bisa melihat satwa. Chico menerangkan pihaknya akan terus mengevaluasi uji coba wisata malam Ragunan termasuk perihal buggy car. Pihaknya juga akan memperbaiki pencahayaan di area sekitar kandang satwa.

    “Dan akan terus dievaluasi dan diperbaiki, mulai dari pencahayaan khususnya yang bukan di area kandang, termasuk juga ketersediaan buggy car,” ujarnya.

    Chico mengatakan pengunjung bisa tetap berjalan kaki ke kandang-kandang satwa tapi memerlukan waktu yang lama. Pemprov Jakarta, katanya, kini tengah mencari solusi dan membuka opsi menggunakan shuttle bus.

    “Warga yang berjalan kaki tetap bisa menuju kandang-kandang namun memang membutuhkan waktu lebih lama. Kami sedang mencarikan solusi ke depannya, apakah dengan shuttle bus dan sebagainya,” ujar Chico.

    “Masyarakat Antusias dalam uji coba hari pertama Night at Ragunan Zoo, Sabtu, 11 Oktober 2025, Jumlah pengunjung sampai pukul 21.00 penutupan loket 3.708 pengunjung,” ujarnya.

    Chico menerangkan dalam uji coba wisata malam Ragunan ini hanya sebagian area yang dibuka. Area itu mulai dari area jogging 1,8 km, kuliner UMKM di sekitar bundaran, hingga 4 titik lokasi satwa yang aktif di malam hari.

    Lebih lanjut, Chico memerinci 4 titik satwa yang diuji coba wisata malam Ragunan antara lain mamalia kecil, reptil, harimau, kuda nil. Dia menyebut pengelola memperhatikan pencahayaan di sekitar area titik itu.

    “Ada 4 titik satwa antara lain : Mamalia kecil (Binturong, landak, musang), Reptil (Ular, kura-kura), harimau, kuda nil – dengan pencahayaan yang disesuaikan dengan kenyamanan hewan,” ujarnya.

    “Alhamdulillah Pantauan Sementara dari uji coba hewan tidak stress karena dikelola dari sisi pencahayaan dan juga minim suara,” imbuhnya.

    Pengunjung Mengeluh Tak Bisa Lihat Satwa

    Sebelumnya, pengunjung wisata malam Ragunan, Haini (32) mengaku baru tahu jika harus menaiki buggy car untuk bisa melihat satwa. Diketahui, harga sewa buggy car itu Rp 50 ribu per orang.

    “Tahunya lewat berita sama media sosial itu bisa lihat satwa cuman kan nggak semuanya, dan hewannya paling nokturnal kalau malam. Terus nggak harus sewa mobil, ternyata sewa mobil per orangnya Rp 50 ribu yang satu mobil itu, bisa sampai lima orang. Jadi pas udah nyampai sini, ya udah nggak bisa nikmatin satwa nokturnalnya,” kata Haini.

    Haini kecewa tak bisa melihat satwa di wisata malam Ragunan ini. Dia berharap informasi terkait hal itu akan disampaikan lebih detail.

    “Kalau dibilang kecewa ya kecewa cuman mungkin informasinya kurang aja, kurang lengkap,” ujarnya.

    Selain itu, Haini juga mengeluhkan minimnya lampu penerangan wisata malam Ragunan. Dia berharap lampu penerangan itu ditambah.

    “Dan yang kedua, kurangnya pencahayaan, kayak tadi pas masuk di gerbang utama dari parkiran itu kan memang gelap ya. Mungkin bisa nextnya ditambah pencahayaannya,” ujarnya.

    Sebagai informasi, Ragunan Night Zoo atau wisata malam Ragunan dibuka pukul 18.00 WIB hingga 22.00 WIB Sabtu (12/10) kemarin. Berikut jadwal kegiatan feeding time wisata zoo malam Ragunan kemarin:

    Kandang Mamalia Kecil
    – Trenggiling pukul 19.00 WIB
    – Linsang pukul 20.00 WIB
    – Landak pukul 21.00 WIB
    – Musang Bulan pukul 21.00 WIB
    – Harimau pukul 19.00 WIB
    – Kuda Nil Kerdil pukul 18.30 WIB dan 20.30 WIB

    (whn/imk)

  • Gubernur Khofifah Sampaikan Terimakasih untuk Para Petani di HUT Jatim ke-80

    Gubernur Khofifah Sampaikan Terimakasih untuk Para Petani di HUT Jatim ke-80

    Surabaya (beritajatim.com) – Dalam momen sakral peringatan Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur, Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan ungkapan terima kasih kepada para petani Jawa Timur, Minggu (12/10/2025).

    Menurut Khofifah, sosok yang disebut sebagai akronim Penyangga Tatanan Negara Indonesia (petani) ini telah berkontribusi besar dalam ketahanan pangan dalam negeri dan berhasil memposisikan Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional.

    “Jawa Timur mampu berdiri tegak sebagai lumbung pangan nasional, bahkan sedang menuju ke kedaulatan pangan. Kita semua wajib menyampaikan terima kasih kepada para petani di Jawa Timur yang luar biasa,” kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Minggu (12/10/2025).

    Khofifah merinci, perkiraan produksi padi dari petani di Jawa Timur sejak awal tahun hingga November 2025 akan menyentuh angka fantastis, menurut data BPS, mencapai lebih dari 12 juta ton gabah kering panen.

    “Sampai November 2025 gabah kering panen kita sebesar 12 juta ton lebih, tertinggi di antara semua provinsi di Indonesia,” jelasnya.

    “Ini juga berseiring dengan Luas Tambah Tanam (LTT) di Jawa Timur mencapai 1.571 juta hektare, yang juga terluas di antara provinsi di Indonesia,” imbuhnya.

    Dia menambahkan, selain padi, Jawa Timur juga menjadi bagian provinsi terdepan dalam produksi komoditas lain seperti jagung, tebu, daging sapi, susu, telur, dan perikanan tangkap. Khofifah menyebutkan, hasil-hasil produksi tersebut secara khusus turut disiapkan untuk menyuplai kebutuhan Program Makan Bergizi (MBG) di sekolah-sekolah.

    “Semua ini tidak akan mungkin tanpa kerja keras para petani, tanpa kerja keras para peternak, tanpa kerja keras nelayan kita, tanpa kerja keras pelaku UMKM kita. Maka kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pejuang pangan di Jawa Timur,” tutupnya.[rma/aje]

  • Gelar SMEXPO Surabaya 2025, Pertamina Dorong UMKM Binaan Tembus Pasar Internasional

    Gelar SMEXPO Surabaya 2025, Pertamina Dorong UMKM Binaan Tembus Pasar Internasional

    Bisnis.com, SURABAYA – Sebanyak 41 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) unggulan binaan Pertamina di wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), hingga Nusa Tenggara Timur (NTT) ambil bagian dalam gelaran Pertamina Small Medium Enterprise Expo (SMEXPO) Surabaya 2025.

    Pameran yang untuk pertama kalinya dilakukan di Kota Pahlawan tersebut berlangsung di Royal Plaza Surabaya, mulai Jumat (10/10/2025) hingga Minggu (12/10/2025), dengan target kunjungan mencapai 10.000–12.000 orang selama tiga hari penyelenggaraan.

    Ajang tersebut menjadi salah satu rangkaian roadshow nasional Pertamina SMEXPO yang telah rutin berlangsung sejak 2020, di mana tahun ini mengusung jargon “Dari Lokal Jadi Vokal”.

    “SMExpo ini sebenarnya telah dimulai dari tahun 2020. Pada tahun kelima, tahun ini, berkesempatan untuk dibuatkan dalam bentuk rangkaian Roadshow, dan Kota Surabaya berkesempatan untuk menjadi salah satu titik dalam mendukung peran lebih untuk memajukan para pelaku UMKM agar bisa naik kelas,” ungkap Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Ahad Rahedi usai membuka Pertamina SMEXPO Surabaya 2025, Jumat (10/10/2025).

    Ahad menjelaskan pameran tersebut menghadirkan berbagai macam produk unggulan, seperti kerajinan, fashion, dan kuliner yang telah dibina Pertamina di empat provinsi tersebut.

    Melalui pameran ini, Pertamina ingin membantu produk-produk UMKM untuk dapat menjangkau pasar yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional.

    “Untuk itu, kami berupaya untuk memperkenalkan produk-produk unggulan dan berkualitas dari para pelaku UMKM, seperti kerajinan, fashion, craft, dan kuliner, yang kami bina di wilayah kerja kita, di Jawa Timur, Bali, NTB, hingga NTT, untuk dipamerkan dan dibawa ke Surabaya,” ujarnya.

    Menurut Ahad, Surabaya didapuk sebagai salah satu tuan rumah Pertamina SMEXPO 2025 karena dinilai strategis sebagai pusat ekonomi Indonesia Timur dan memiliki potensi besar untuk mendongkrak eksposur produk lokal.

    “Kenapa Surabaya dipilih? Karena sangat penting untuk showcase, untuk pameran, dan untuk eksposur. Jadi, produk-produk unggulan ini kalau kita tempatkan di tempat yang memang traffic kunjungannya banyak, pasti sering dilihat orang, dan tentunya juga orang semakin familiar dengan produk unggulan tersebut,” ungkapnya.

    Total UMKM yang menjadi mitra binaan Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus disebut lebih dari 8.900. Tak sekadar membantu dalam pendanaan, Pertamina juga berusaha untuk menghubungkan para UMKM binaannya untuk dapat naik kelas dengan menghubungkan mereka dengan pihak investor.

    “Jadi memang yang paling menantang saat ini untuk UMKM yang sudah unggulan, yang sudah yang sudah bertahun-tahun menjalankan usahanya adalah pencocokan atau ketemu dengan investor juga bisa matching. Itu tantangan yang terbesar,” ucapnya.

    Ia pun berharap agar gelaran Pertamina SMEXPO Surabaya 2025 dapat menjadi barometer pertumbuhan UMKM di wilayah Indonesia Timur, sekaligus mendorong multiplier effect ke daerah sekitar.

    “Dengan keterlibatan Surabaya sebagai salah satu tuan rumah Pertamina SMEXPO 2025, semoga bisa menjadi barometer di wilayah Indonesia Timur atau wilayah Pulau Jawa khususnya. Status Surabaya sebagai pusat destinasi, hub maskapai penerbangan, dapat menjadi tolak ukur bahwa pertumbuhan UMKM di Surabaya bisa berdampak secara multiplier effect ke kota, kabupaten, dan provinsi di sekitarnya,” jelas Ahad.

    Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan (Dinkopumdag) Kota Surabaya, Febrina Kusumawati, menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan perdana Pertamina SMEXPO di Surabaya.

    “Kami melihat bagaimana teman-teman UMKM itu betul-betul menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Kalau kita membaca statistik yang ada di masing-masing pemerintahan daerah, UMKM itu menjadi support terbesar dari roda perekonomian. Mari kita bersama untuk bersinergi agar ‘lokal menjadi vokal’ itu bukan hanya sekedar tema, tapi itu adalah sebuah kenyataan yang nantinya dapat membanggakan negeri kita tercinta,” pungkasnya.

    Selain menampilkan produk-produk dari 41 UMKM binaan, Pertamina SMEXPO Surabaya 2025 juga menghadirkan workshop, talkshow, doorprize dengan total hadiah jutaan rupiah, serta penampilan musik dari Klantink Band.

    Ajang ini diharapkan dapat memperkuat peran UMKM sebagai penggerak utama perekonomian daerah, sekaligus menunjukkan komitmen Pertamina dalam mendukung pemberdayaan ekonomi kerakyatan di Indonesia Timur. 

  • Pemerintah Tata Ulang Sumur Rakyat, Dorong Produksi Migas dan Pemberdayaan Lokal

    Pemerintah Tata Ulang Sumur Rakyat, Dorong Produksi Migas dan Pemberdayaan Lokal

    Bisnis.com, JAKARTA — SKK Migas mengungkapkan pemerintah membuka peluang bagi masyarakat untuk berperan langsung dalam pengelolaan sumur migas melalui badan usaha milik daerah (BUMD), koperasi, dan UMKM.

    Hal ini seiring terbitnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.

    Deputi Eksploitasi SKK Migas Taufan Marhaendrajana mengatakan, regulasi tersebut menjadi tonggak penting dalam penataan tata kelola migas nasional. 

    Oleh karena itu, upaya peningkatan produksi migas nasional kini diarahkan tidak hanya untuk mengejar target lifting, tetapi juga untuk memperkuat perekonomian daerah. 

    Selain menertibkan kegiatan penambangan minyak rakyat, Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 juga mendorong kegiatan produksi yang legal, aman, dan berkelanjutan, sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat sekitar wilayah operasi.

    “Kami ingin setiap kegiatan migas tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan daerah. Ini bagian dari upaya memastikan kegiatan migas berjalan sesuai prinsip keberlanjutan,” ujar Taufan melalui keterangan resmi dikutip Minggu (12/10/2025).

    Menurutnya, penerapan Permen ESDM tersebut merupakan solusi atas maraknya aktivitas sumur rakyat yang selama ini belum terkelola secara profesional. 

    Adapun, melalui mekanisme kerja sama dengan BUMD, koperasi, dan UMKM, kegiatan produksi akan diarahkan sesuai kaidah Good Engineering Practices (GEP) serta memenuhi standar keselamatan dan perlindungan lingkungan.

    Dia menambahkan, kebijakan ini juga akan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha lokal, termasuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). 

    Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan efek berganda terhadap perekonomian daerah melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta pertumbuhan sektor penunjang di sekitar wilayah operasi migas.

    “Kolaborasi menjadi kunci. Melalui pengelolaan bersama, sumber daya migas bisa memberikan dampak ekonomi langsung bagi daerah, sekaligus memperkuat fondasi ketahanan energi nasional,” jelas Taufan.

    Sementara itu, Vice President Production and Project PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Benny Hidajat Sidik menekankan peran penting KKKS dalam mendampingi pengelolaan sumur rakyat. 

    KKKS, kata dia, akan memastikan seluruh kegiatan produksi memenuhi aspek teknis dan keselamatan, termasuk penerapan standar Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) serta transfer teknologi kepada pelaku usaha lokal.

    “Kerja sama ini bukan sekadar soal peningkatan produksi, tetapi juga tentang pemberdayaan masyarakat. Melalui keterlibatan BUMD, koperasi, dan UMKM, kita ingin mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih inklusif,” ujar Benny.

    Dia menilai, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumur migas akan membuka ruang baru bagi inovasi dan investasi lokal. 

    Selain memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat, skema ini juga berpotensi mempercepat adopsi teknologi baru di sektor hulu migas melalui kemitraan dengan investor dan penyedia teknologi.

  • Syarat & Kriteria Koperasi, UMKM yang Bisa Garap Sumur Minyak Rakyat

    Syarat & Kriteria Koperasi, UMKM yang Bisa Garap Sumur Minyak Rakyat

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka peluang bagi koperasi, usaha mikro, kecil ,dan menengah (UMKM), serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengelola sumur minyak rakyat. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025.

    Bahlil dalam konferensi pers, di Kantornya, Kamis (9/10/2025), mengatakan, sejatinya sumur rakyat tersebut bisa dikelola oleh koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga UMKM.

    Namun, tidak sembarang, koperasi hingga UMKM yang bisa mengelola sumur minyak rakyat harus berdasarkan rekomendasi dari pemerintah daerah (Pemda).

    “Jadi dari sini, karena UMKM-nya pun, koperasinya pun, kemudian BUMD-nya pun, direkomendasikan oleh Kepala Daerah. Bukan ditunjuk serta-merta dari Pusat,” katanya Bahlil, dikutip Minggu (12/10/2025).

    Bahlil menjelaskan UMKM atau koperasi yang mau mengelola sumur minyak rakyat itu pun harus harus berasal dari tempat sumur berada. Hal ini bertujuan agar masyarakat lokal bisa menjadi tuan rumah di wilayahnya sendiri.

    Dia juga meyakini kepala daerah tidak akan memberikan rekomendasi sembarangan dalam menilai kemampuan koperasi hingga UMKM lokal untuk mengelola sumur.

    “Supaya dipastikan tidak boleh UMKM Jakarta, tidak boleh kooperasi Jakarta. Kita ingin menjadikan orang daerah menjadi tuan di negerinya sendiri. Jadi biarkan orang daerah sendiri yang mengurus. Itu ya,” imbuhnya.

    Kerja sama antara Pemda dan Kementerian Pusat pun dianggap penting dalam pelaksanaan program ini. “Harus ada kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah,” tegas Bahlil.

    Sebagai informasi, peluang bagi UMKM, koperasi, dan BUMD untuk mengelola sumur minyak rakyat ini dibuka melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025. Hingga saat ini, Kementerian ESDM telah mencatat sekitar 45.000 sumur minyak rakyat yang berpotensi untuk dikelola.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Syarat & Kriteria Koperasi, UMKM yang Bisa Garap Sumur Minyak Rakyat

    Syarat & Kriteria Koperasi, UMKM yang Bisa Garap Sumur Minyak Rakyat

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka peluang bagi koperasi, usaha mikro, kecil ,dan menengah (UMKM), serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengelola sumur minyak rakyat. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025.

    Bahlil dalam konferensi pers, di Kantornya, Kamis (9/10/2025), mengatakan, sejatinya sumur rakyat tersebut bisa dikelola oleh koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga UMKM.

    Namun, tidak sembarang, koperasi hingga UMKM yang bisa mengelola sumur minyak rakyat harus berdasarkan rekomendasi dari pemerintah daerah (Pemda).

    “Jadi dari sini, karena UMKM-nya pun, koperasinya pun, kemudian BUMD-nya pun, direkomendasikan oleh Kepala Daerah. Bukan ditunjuk serta-merta dari Pusat,” katanya Bahlil, dikutip Minggu (12/10/2025).

    Bahlil menjelaskan UMKM atau koperasi yang mau mengelola sumur minyak rakyat itu pun harus harus berasal dari tempat sumur berada. Hal ini bertujuan agar masyarakat lokal bisa menjadi tuan rumah di wilayahnya sendiri.

    Dia juga meyakini kepala daerah tidak akan memberikan rekomendasi sembarangan dalam menilai kemampuan koperasi hingga UMKM lokal untuk mengelola sumur.

    “Supaya dipastikan tidak boleh UMKM Jakarta, tidak boleh kooperasi Jakarta. Kita ingin menjadikan orang daerah menjadi tuan di negerinya sendiri. Jadi biarkan orang daerah sendiri yang mengurus. Itu ya,” imbuhnya.

    Kerja sama antara Pemda dan Kementerian Pusat pun dianggap penting dalam pelaksanaan program ini. “Harus ada kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah,” tegas Bahlil.

    Sebagai informasi, peluang bagi UMKM, koperasi, dan BUMD untuk mengelola sumur minyak rakyat ini dibuka melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025. Hingga saat ini, Kementerian ESDM telah mencatat sekitar 45.000 sumur minyak rakyat yang berpotensi untuk dikelola.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pemkot Yogyakarta Terbitkan Edaran, Minta Warga dan Pelaku Usaha Batasi Penggunaan Plastik Sekali Pakai – Page 3

    Pemkot Yogyakarta Terbitkan Edaran, Minta Warga dan Pelaku Usaha Batasi Penggunaan Plastik Sekali Pakai – Page 3

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta Rajwan Taufiq menyebut SE Wali Kota tentang pembatasan plastik sekali pakai menegaskan Perwal Nomor 40 Tahun 2024 dan sejalan dengan gerakan Masyarakat Jogja Olah Sampah (Mas JOS) yang digencarkan Pemkot Yogyakarta.

    Menurut dia, jumlah sampah plastik selama ini mencapai sekitar 20 persen dibandingkan sampah lainnya. Ia berharap pembatasan tersebut dapat mengurangi volume sampah plastik sekali pakai.

    “Surat Edaran Wali Kota ini menguatkan dan memperjelas apa yang harus dilaksanakan karena ini tidak hanya warga masyarakat, tapi juga seluruh pelaku usaha. Jadi ini merupakan salah satu upaya kita untuk mereduksi sampah yang ada di depo,” kata Rajwan.

    DLH Kota Yogyakarta, kata dia, telah berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta untuk menyosialisasikan SE Wali Kota itu kepada para pelaku usaha perdagangan dan di pasar rakyat.

    Begitu pula dengan Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta agar menyosialisasikan kepada para pelaku UMKM di Kota Yogyakarta untuk membatasi penggunaan plastik sekali pakai.

    “Contoh supermarket tidak menyediakan kantong plastik sehingga masyarakat harus membawa tas dari rumah. Jika masih menyediakan kantong plastik sekali pakai harganya dibuat lebih mahal sehingga masyarakat akan membawa tas sendiri,” ujar dia.

  • Spirit Keagamaan Warnai World Clean Up Day di Mojokerto, Bupati Tekankan Iman dan Kebersihan

    Spirit Keagamaan Warnai World Clean Up Day di Mojokerto, Bupati Tekankan Iman dan Kebersihan

    Mojokerto (beritajatim.com) — Peringatan World Clean Up Day Indonesia (WCDI) di Kabupaten Mojokerto bukan sekadar kegiatan membersihkan lingkungan. Acara yang digelar di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Desa Sambiroto, Kecamatan Sooko, itu justru menjadi ajang menanamkan nilai keagamaan dalam membangun kesadaran menjaga kebersihan.

    Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra, menegaskan bahwa kebersihan merupakan bagian dari ajaran Islam yang telah diajarkan Nabi Muhammad SAW sejak 14 abad silam. “Rasulullah sudah mengingatkan kita sejak lama, annadhofatu minal iman — kebersihan adalah sebagian dari iman,” ujar Gus Barra dalam sambutannya, Sabtu (11/10/2025).

    Menurutnya, menjaga lingkungan bersih bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan panggilan moral dan spiritual bagi setiap umat beragama.

    Gus Barra menilai pendekatan keagamaan bisa menjadi kekuatan baru dalam mengatasi persoalan sampah dan lingkungan hidup.

    “Persoalan kebersihan bukan sekadar urusan rumah tangga atau daerah, tapi masalah global. Karena itu, perlu sinergi semua pihak, termasuk lembaga keagamaan. Saya bangga atas inisiatif sahabat-sahabat Ansor yang menanamkan kepedulian lingkungan lewat aksi nyata. Ini contoh nyata bagaimana nilai keagamaan berpadu dengan gerakan sosial,” tambahnya.

    Semangat kolaborasi itu diwujudkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto melalui berbagai program berbasis lingkungan dan keagamaan, seperti Gerakan Santri Hijau Mojokerto, kampanye pengurangan plastik sekali pakai, serta penguatan Bank Sampah dan UMKM daur ulang.

    Program tersebut melibatkan pondok pesantren, organisasi keagamaan, dan komunitas lingkungan, dengan tujuan menjadikan kebersihan sebagai bagian dari gaya hidup beriman dan berilmu.

    Dalam kesempatan itu, Gus Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) yang menjadi salah satu penggerak kegiatan WCDI di Kabupaten Mojokerto.

    Kegiatan ini sekaligus menjadi pembuka rangkaian Hari Santri Nasional (HSN) yang akan diperingati pada 22 Oktober mendatang.

    Melalui peringatan WCDI, Pemkab Mojokerto berharap gerakan peduli kebersihan tidak berhenti pada seremoni semata, tetapi menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
    [tin/kun]