Xcloud.id

Produk: UMKM

  • ‘Menjodohkan’ Kebijakan UMKM untuk Pasar Global

    ‘Menjodohkan’ Kebijakan UMKM untuk Pasar Global

    Bisnis.com, JAKARTA – Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mencatat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melingkupi 95% dari seluruh usaha dan menyumbang sekitar 60% lapangan kerja global, sehingga UMKM merupakan penopang utama perekonomian global.

    Namun, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan untuk dapat sepenuhnya memperoleh manfaat dari perdagangan internasional, seperti keterbatasan akses pembiayaan, regulasi yang kompleks, isu keberlanjutan, serta infrastruktur digital yang kurang memadai. Situasi tersebut diperparah oleh meningkatnya ketidakpastian kebijakan perdagangan, perkembangan pesat perdagangan digital, disrupsi rantai pasok, tensi geopolitik, isu keberlanjutan, dan perubahan iklim.

    Perjanjian perdagangan internasional (FTA/PTA/CEPA) dituntut dapat menjawab tantangan-tantangan ini. Pada perkembangannya, berbagai FTA mulai mencakup pengaturan-pengaturan mengenai isu keberlanjutan, perdagangan digital, dan tentunya UMKM. Meski FTA membuka akses pasar dan menurunkan hambatan ekspor, nyatanya UMKM belum sepenuhnya dapat memanfaatkan FTA untuk meningkatkan daya saing ekspornya.

    Menyadari situasi itu, FTA mulai berkembang dan memuat pengaturan UMKM meski masih terbatas. Contoh FTA-nya, antara lain Inggris dan Australia FTA, Kanada–Ukraina FTA, Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), dan Regional Economic Comprehensive Partnership Agreement (RCEP).

    Ketentuan UMKM di dalam FTA, berangkat dari latar belakang adanya pengakuan peran penting UMKM terhadap perekonomian nasional, manfaat FTA belum dirasakan optimal oleh UMKM, dan rendahnya partisipasi UMKM di dalam perdagangan internasional. Indonesia turut mengamini dan turut mendorong FTA agar makin inklusif khususnya bagi UMKM. Per Juni 2025, Indonesia memiliki 19 perjanjian perdagangan internasional yang telah berlaku, termasuk RCEP.

    Baru-baru ini, Indonesia telah menyelesaikan beberapa FTA (dalam proses penandata-nganan), yakni Asean–China FTA/ACFTA (upgrade 3.0), Indonesia–UE CEPA, dan Indonesia–Kanada CEPA. FTA-FTA tersebut memuat pengaturan mengenai UMKM. Pendekatannya terdiri atas dua, yaitu (a) Bab UMKM yang berdiri sendiri, seperti di dalam RCEP dan ACFTA 3.0; dan (b) ketentuan mengenai UMKM di berbagai Bab perjanjian, contoh di dalam Indonesia–UE CEPA, dan Indonesia–Kanada CEPA.

    Ketentuan itu tersebar pada pengaturan di antaranya fasilitasi perdagangan, ketentuan asal negara, e-commerce dan perdagangan digital. Secara umum, ketentuan UMKM di dalam FTA berfokus kepada pengembangan portal informasi terpadu, kerja sama peningkatan kapasitas, dan fasilitasi perdagangan.

    Dari perspektif Indonesia, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian yang menyumbang lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja nasional. Jumlah UMKM di Indonesia pada 2025 mencapai sekitar 65,5 juta unit, tetapi kontribusi terhadap ekspor nasional hanya sekitar 15,7%.

    Tahun 2025 ini, pemerintah c.q. Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan pertumbuhan ekspor mencapai 7%, termasuk dari UMKM. Untuk mewujudkan target tersebut, Kemendag telah meluncurkan program prioritas UMKM Bisa Ekspor. Tujuannya untuk mendukung UMKM memperkuat daya saing agar dapat menjangkau pasar global, yang diwujudkan melalui pemanfaatan platform digital, pendampingan, pelatihan, kolaborasi, hingga fasilitas pitching dan business matching antara UMKM Indonesia dengan calon pembeli luar negeri.

    Kemendag mencatatkan rekor transaksi dari hasil business matching periode Januari—Agustus 2025 yakni mencapai Rp1,4 triliun. Inilah titik krusial. Perjanjian perdagangan internasional atau FTA menyediakan ‘jalan’ kepada perdagangan internasional dan program UMKM Bisa Ekspor merupakan ‘kendaraan’. Sinergitas antara program UMKM regional dan nasional perlu dilakukan.

    Titik temu strategis antara FTA dan UMKM Bisa Ekspor dapat meliputi beberapa hal.

    Pertama, integrasi portal informasi. Portal informasi RCEP atau FTA Indonesia lainnya berisi informasi tarif dan aturannya, regulasi, dan pelung pasar. Portal informasi UMKM Bisa Ekspor (InaExport) dapat dihubungkan secara langsung dengan portal FTA dimaksud, agar UMKM lebih mudah mengakses informasi mengenai peluang dan persyaratan ekspor ke negara-negara mitra dagang FTA Indonesia.

    Kedua, peningkatan kapasitas. RCEP dan FTA Indonesia lainnya menyediakan agenda peningkatan kapasitas UMKM melalui pelatihan regional, termasuk menyasar perdagangan digital dan ekspor hijau. UMKM Bisa Ekspor dapat memanfaatkan modul-modul pelatihan terkait digitalisasi dan sertifikasi hijau, seperti standar ramah lingkungan, eco-label, dan keberlanjutan rantai pasok. Sehingga produk UMKM dapat lebih berdaya saing dan relevan dengan permintaan konsumen di pasar kawasan dan global.

    Ketiga, peran perwakilan perdagangan di luar negeri. Diseminasi informasi menge-nai FTA dan manfaatnya juga menjadi kunci menyelaraskan kedua program. Diseminasi atau sosialisasi FTA perlu dilakukan kepada baik UMKM nasional maupun UMKM mitra dagang.

    Selama ini, Pemerintah telah secara masif melakukan sosialisasi di Indonesia, tetapi UMKM atau pelaku usaha di mitra dagang justru belum mendapatkan informasi.

    Kemendag melalui Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri dapat mengemban tugas ini, menyebarluaskan informasi mengenai FTA Indonesia di negara mitra dagang yang menjadi negara akreditasnya.

    Sinergi atau ‘menjodohkan’ kebijakan UMKM regional dan program nasional akan menjadi kunci agar pelaku UMKM Indonesia menjadi aktor utama dalam rantai pasok Asia, bahkan dunia. Inkorporasi ketentuan UMKM di dalam FTA juga menandakan adanya pergeseran paradigma dari FTA yang sekedar liberalisasi menjadi FTA yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

  • Ipemi dorong Jakarta perluas ruang UMKM di hotel, pusat perbelanjaan

    Ipemi dorong Jakarta perluas ruang UMKM di hotel, pusat perbelanjaan

    Jakarta (ANTARA) – Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (Ipemi) mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghadirkan kebijakan yang berpihak pada UMKM, khususnya dengan mewajibkan hotel dan pusat perbelanjaan (mal) menyediakan ruang kolaborasi bagi pelaku usaha lokal.

    “Khusus hotel-hotel yang diharapkan menyediakan corner khusus kuliner khas Betawi dengan memberdayakan UMKM DKI, seperti ketoprak, bir pletok, nasi uduk, dan lainnya. Begitu juga mall yang diharapkan bisa memfasilitasi ruang UMKM secara maksimal,” kata Ketua Umum Ipemi Ingrid Kansil dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Ingrid bersama Sekretaris Jenderal Ipemi Nurwahidah Saleh dan sejumlah jajaran pengurus Ipemi pusat bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota, Jakarta Pusat. Kedua belah pihak saling mendukung untuk kemajuan UMKM Jakarta.

    “Pak Gubernur menerima langsung audiensi dari Ipemi. Pak Gubernur menyampaikan akan terus memperluas ruang-ruang UMKM di DKI,” ujar Ingrid.

    Ingrid mengungkapkan, selain mendukung program-program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tujuan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga untuk menjajaki kerja sama Ipemi. Khususnya, pemberdayaan UMKM.

    Kepada gubernur, Ipemi menyatakan bahwa hotel berbintang dan mall di DKI memiliki peran sebagai akomodator yang berorientasi pada keberlanjutan. Sehingga, kolaborasi dengan UMKM lokal menjadi suatu keniscayaan.

    Hotel menjadi sarana penting bagi UMKM karena memiliki akses pasar yang lebih luas.

    “Kemitraan seperti ini juga membantu UMKM beradaptasi dengan standar industri yang dapat memperkuat daya saing dan potensi ekspor mereka,” ucap Ingrid.

    Dia mengakui, ada beberapa hotel dan mal yang melakukan hal serupa. Namun, masih banyak yang belum maksimal melakukan kolaborasi dengan UMKM, misalnya dengan harga sewa yang terlalu tinggi.

    “Tempat yang diberikan kurang strategis. Seperti di lantai paling bawah, dekat parkiran, dan lainnya. Tempat itu justru jarang dilalui orang-orang,” kata Ingrid.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • UMKM Didorong Bikin Barang KW, Emang Boleh? Simak Sanksi Pidananya

    UMKM Didorong Bikin Barang KW, Emang Boleh? Simak Sanksi Pidananya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kementerian UMKM) mengusulkan agar pelaku UMKM lokal diberi ruang untuk memproduksi barang tiruan atau versi KW, layaknya strategi yang diterapkan di China.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman menilai, langkah tersebut dapat menjadi strategi alternatif untuk mendorong kreativitas serta daya saing pelaku usaha kecil dalam negeri, di tengah gempuran barang impor KW asal Negeri Tirai Bambu tersebut.

    Dia mencontohkan, di pasar domestik saat ini, marak produk tas tiruan KW 1, KW 2 dan KW 3 asal China, sehingga menyebabkan para pelaku UMKM lokal kesulitan untuk bersaing.

    Alhasil, kata Maman, UMKM lokal juga harus mampu memproduksi tas dengan kualitas yang kurang lebih mirip dengan merek mewah seperti Louis Vuitton asal Prancis, atau Gucci asal Italia, tetapi namanya dipelesetkan.

    “Kita dorong para pengrajin tas kita membuat produk yang sama seperti produk tas branded, misalnya Louis Vuitton. Ya saya sarankan untuk membuat barangnya kurang lebih sama, tapi namanya kita sebut ‘Luis Vutong’, atau Gucci menjadi ‘Gucco’. Ini kan kreativitas,” ujar Maman di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

    Bahkan, Maman mengusulkan bahwa barang tiruan yang diproduksi oleh pelaku UMKM lokal itu mendapatkan perlindungan hukum berupa Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di bawah Kementerian Hukum.

    “Jadi, tinggal satu hal yang harus kita lakukan. Bagaimana melindungi secara hukum, betul dong? Melindungi secara hukum kan dasarnya adalah bagaimana diberikan HAKI dari Kementerian Hukum, ya kita koordinasikan,” jelasnya.

    Kendati demikian, Maman pun membantah jika barang itu disebut replika, namun menurutnya hal ini merupakan kreativitas yang perlu dilakukan oleh pelaku UMKM lokal sebagai upaya menghadapi banjir impor produk asal China.

    “Ini bukan barang replika, enggak. Ini masalah kita, bagaimana kita membangun kreativitas, strategi bisnis dan strategi dagang. Kalau enggak, kita kalah sama mereka [China],” kata Maman.

    Perlu diketahui, produk impor China sejatinya menyebabkan neraca perdagangan Indonesia dengan China mencatat defisit yang kian melebar, sehingga mengancam menggerus surplus neraca dagang Tanah Air.

    Badan Pusat Statistik (BPS) terkait dengan neraca perdagangan barang kumulatif Januari-Juli 2025 yang mencatatkan surplus US$23,65 miliar. Itu juga sejalan dengan tren surplus neraca dagang beruntun selama 63 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

    Nilai ekspor enam bulan pertama 2025 mencapai  US$160,16 miliar, sedangkan nilai impor US$136,51 miliar.

    Sanksi Pidana Produksi Barang KW

    Membuat barang tiruan atau KW merupakan pelanggaran terhadap hak merek dan dapat dijerat ke dalam tindak pidana yang diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

    Pasal tersebut menjelaskan bahwa orang yang menggunakan merek dagang terdaftar milik orang lain secara tidak sah, baik yang identik maupun yang memiliki persamaan pada pokoknya, dapat dikenai sanksi berupa pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp2 miliar.

    Jika merujuk pada usulan Menteri Maman, UMKM didorong membuat barang KW yang kemudian diberi merek yang mirip dengan produk yang sudah ada. Misalnya adalah Gucci menjadi Gucco.

    Berdasarkan Pasal 100 ayat (2) UU Nomor 20/2016 disebutkan bahwa orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain juga merupakan pelanggaran dengan sanksi pidana paling 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp2 miliar.

    Yang menarik dari ketentuan ini adalah bahwa pelanggaran terhadap merek tergolong sebagai delik aduan, sebagaimana diatur dalam Pasal 103 UU Merek. Ini berarti proses hukum baru bisa berjalan apabila pemilik merek yang dirugikan secara resmi melaporkan atau mengadukan tindakan pelanggaran tersebut kepada pihak berwajib.

  • KKP sebut udang lokal masih jadi primadona masyarakat Nusantara

    KKP sebut udang lokal masih jadi primadona masyarakat Nusantara

    Udang tidak hanya hadir dalam menu tradisional, tetapi juga populer dalam kreasi kuliner kekinian yang digemari generasi muda

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebut udang lokal tetap menjadi primadona masyarakat Nusantara karena cita rasanya yang khas, nilai gizinya tinggi, dan perannya memperkaya ragam kuliner Indonesia dari sajian tradisional hingga hidangan modern.

    Sekretaris Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Machmud mengatakan sejak dulu masyarakat Indonesia begitu dekat dengan udang yang ditunjukkan dengan keanekaragaman olahan tradisional komoditas tersebut.

    Di Aceh misalnya, terdapat menu udang asam keueng, udang balado di Sumatera Barat, pindang udang khas Sumatera Selatan, udang sambal petai dari Betawi, botok udang Jawa Tengah, sate udang lilit Bali, udang rica-rica Sulawesi Selatan, hingga udang sagu serta udang selingkuh dari Papua.

    “Tentu ini menunjukkan bahwa udang telah menjadi bagian dari kekayaan kuliner nusantara yang patut kita jaga dan banggakan,” kata Machmud dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Dikatakan udang tidak hanya hadir dalam menu tradisional, tetapi juga populer dalam kreasi kuliner kekinian yang digemari generasi muda.

    “Sebut saja udang kungpao, udang cabe garam, sushi udang, hingga aneka olahan serba udang seperti dimsum, wonton, sumpia, dan ebi furay,” jelasnya.

    KKP berkomitmen menjaga daya saing udang Indonesia di tengah situasi pengetatan ekspor ke pasar Amerika, khususnya produk udang dari Pulau Jawa dan Lampung. Selain aksi diplomasi, penguatan pasar pun dilakukan, salah satunya dengan aktif mempromosikan produk udang di berbagai event.

    Sebagai informasi, KKP menggelar bazar dengan mengangkat udang sebagai tema utama yang digelar dua hari di area parkir Gedung Mina Bahari III di kementerian tersebut.

    Direktur Pemasaran Ditjen PDSPKP KKP Erwin Dwiyana menambahkan bahwa bazar perikanan itu menjadi rangkaian Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan dalam memperingati HUT Ke-26 KKP.

    “Berbagai literatur menunjukkan kandungan dan manfaat udang yang begitu kaya. Selain sehat, dengan mengonsumsi udang kita juga turut mendukung hasil karya pembudidaya lokal. Jadi, dengan makan udang, kita sekaligus bangga menjadi Indonesia,” tutur Erwin.

    Kegiatan bazaar berisi demo masak olahan udang, shrimp corner yang menampilkan produk UMKM berbasis udang, serta promosi menu tradisional hingga modern.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan udang tambak Indonesia aman dikonsumsi dan bebas dari radioaktif.

    KKP terus berkoordinasi dan bersinergi dengan Satuan Tugas Penanganan Kerawanan Bahaya Radiasi Radionuklida Cesium-137 dan Kesehatan Pada Masyarakat Berisiko Terdampak.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Indra Gultom
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Purbaya siap tindak tegas oknum Bea dan Cukai yang hambat UMKM

    Purbaya siap tindak tegas oknum Bea dan Cukai yang hambat UMKM

    Kenapa nggak lapor saya? Kalau lapor ke saya, saya tangani. Sebelah mana barangnya, siapa pemainnya, nanti kami selesaikan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan siap menindak tegas oknum Ditjen Bea dan Cukai yang menyulitkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

    Pernyataannya itu merespons keluhan Menteri UMKM Maman Abdurrahman yang mengatakan ada oknum Bea dan Cukai yang meloloskan barang ilegal sehingga merugikan UMKM.

    “Kenapa nggak lapor saya? Kalau lapor ke saya, saya tangani. Sebelah mana barangnya, siapa pemainnya, nanti kami selesaikan,” kata Purbaya ditemui usai kegiatan “1 Tahun Prabowo-Gibran: Optimism 8% Economic Growth” di Jakarta, Kamis.

    Purbaya menyatakan, pihaknya sedang membenahi kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), salah satunya dengan mendata pemain-pemain yang terlibat dalam aktivitas ilegal.

    “Kalau sudah tahu, nanti kami tangkap dan proses satu per satu,” ujarnya.

    Kemenkeu pun menggiatkan pengecekan jalur hijau kepabeanan dan cukai secara acak sebagai salah satu upaya mengatasi peredaran barang ilegal.

    “Jadi, kalau Pak Maman ada masalah seperti itu, kasih tahu saya. Nanti saya selesaikan,” tutur Purbaya.

    Purbaya sebelumnya juga telah merilis layanan pengaduan publik bernama ‘Lapor Pak Purbaya’ untuk menampung keluhan masyarakat terkait pajak dan bea cukai.

    Masyarakat yang memiliki keluhan terhadap layanan pajak atau bea cukai dapat mengirimkan pesan langsung melalui layanan pesan singkat WhatsApp ke nomor 082240406600.

    “Ini buat publik yang punya keluhan terhadap masalah pajak atau pegawai pajak, atau pegawai bea cukai yang menurut mereka ngaco, atau masalah pajak apapun, dan bea cukai,” kata Purbaya kepada awak media di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu Jakarta, Rabu (15/10).

    Purbaya menjelaskan bahwa nomor aduan tersebut sudah aktif dan dapat diakses masyarakat melalui WhatsApp. Kemudian, tim khusus dari Kementerian Keuangan telah disiapkan untuk menerima laporan masyarakat.

    Namun, Menkeu menerangkan pesan yang masuk tidak akan langsung mendapat respons. Laporan akan dikumpulkan dan disortir terlebih dahulu untuk menentukan mana saja yang dapat ditindaklanjuti.

    “Tentu pasti dia (laporan) akan divalidasi dulu kan, bener enggak nih? Atau cuma nyapein-nyapein saya aja, komplain sana, komplain sini, tahu-tahu enggak ada (masalah),” ucapnya.

    Melalui ‘Lapor Pak Purbaya’, Purbaya berharap kepercayaan publik terhadap layanan pajak dan bea cukai bisa semakin meningkat. Layanan itu juga menjadi komitmennya untuk memastikan proses pengaduan berjalan transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri UMKM: Penyaluran KUR sektor produksi cetak sejarah

    Menteri UMKM: Penyaluran KUR sektor produksi cetak sejarah

    pada Oktober 2025 untuk pertama kalinya kita berhasil menembus penyaluran KUR sektor produksi di angka 60,5 persen

    Musi Banyuasin, Sumsel (ANTARA) – Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyatakan bahwa penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor produksi berhasil menembus angka 60,5 persen dalam kurun waktu satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Sepanjang sejarah program KUR di Indonesia, Alhamdulillah pada Oktober 2025 untuk pertama kalinya kita berhasil menembus penyaluran KUR sektor produksi di angka 60,5 persen,” ujar Maman dalam keterangan yang diterima di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Kamis.

    Berdasarkan catatan Kementerian UMKM, pada 2025, pemerintah telah mengalokasikan plafon KUR sebesar Rp300 triliun. Hingga 6 Oktober 2025, realisasi penyaluran telah mencapai Rp206,2 triliun yang disalurkan kepada 3,5 juta debitur.

    Dari jumlah tersebut, alokasi KUR untuk sektor produksi melampaui target 60 persen, dengan total penyaluran mencapai Rp124,7 triliun.

    Maman menambahkan, sebelumnya porsi penyaluran KUR untuk sektor produksi hanya berkisar di angka 50 persen.

    Fokus pada sektor produksi, lanjutnya, dilakukan karena memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian nasional, mulai dari mendorong pertumbuhan konsumsi hingga menggerakkan roda ekonomi di daerah.

    “Kalau kita ingin pertumbuhan ekonomi mencapai delapan persen maka kita harus berani mengambil keputusan untuk mendorong seluruh likuiditas ke sektor produksi,” katanya.

    Menurut dia, selama satu tahun terakhir pemerintah benar-benar menekankan agar penyaluran KUR diprioritaskan untuk sektor produksi.

    “Oleh karena itu, selama kurang lebih satu tahun ini, kami tekankan betul agar KUR terus diprioritaskan untuk disalurkan ke sektor produksi,” katanya.

    Ia juga menegaskan penyaluran KUR tidak boleh hanya berfokus pada aspek kuantitas, tetapi juga harus memperhatikan kualitas.

    “Saya selalu tekankan selain kuantitas, harus ada kualitas dalam pendistribusian KUR. Karena ukuran peningkatan kualitas pendistribusian KUR dapat terlihat dari efeknya terhadap pertumbuhan ekonomi, termasuk sektor konsumsi dan lainnya,” kata Maman.

    Selain mendorong pembiayaan sektor produksi, Kementerian UMKM juga berfokus pada pembangunan sistem digitalisasi dan integrasi data UMKM selama satu tahun terakhir.

    Upaya ini bertujuan agar pemerintah memiliki basis data yang lebih akurat untuk pengambilan kebijakan.

    Ia menambahkan Kementerian UMKM saat ini juga sedang membangun sistem digitalisasi berbentuk super apps yang rencananya akan dirilis pada akhir 2025.

    Tujuannya untuk mendapatkan basis data yang akurat mengenai posisi, permasalahan, hingga perkembangan UMKM sehingga intervensi kebijakan yang diberikan dapat tepat sasaran.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bahlil sebut sumur rakyat dapat izin operasi paling lambat November 

    Bahlil sebut sumur rakyat dapat izin operasi paling lambat November 

    Kami targetkan November akhir sudah harus jalan. Kalau andaikan 100 persen belum, tapi bertahap mungkin sudah bisa berjalan

    Musi Banyuasin, Sumsel (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa izin resmi untuk pengelolaan sumur minyak rakyat akan mulai diberikan paling lambat akhir November 2025.

    “Kami targetkan November akhir sudah harus jalan. Kalau andaikan 100 persen belum, tapi bertahap mungkin sudah bisa berjalan. Mana yang siap, kita jalan duluan,” ujar Bahlil seusai meninjau kegiatan penambangan sumur masyarakat di Desa Mekar Sari Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Kamis.

    Ia menyampaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025, sumur-sumur minyak yang selama ini dikelola masyarakat secara mandiri kini mendapatkan pengakuan hukum.

    Izin akan diberikan kepada BUMD, koperasi, dan UMKM agar masyarakat dapat bekerja tanpa rasa takut melanggar aturan.

    Bahlil menyebut minyak dari sumur rakyat akan dibeli oleh Pertamina atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) dengan harga 80 persen dari Indonesian Crude Price (ICP).

    Bahlil menyebut skema ini sebagai harga terbaik dalam sejarah legalisasi sumber daya rakyat.

    Bahlil menekankan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam mengelola kekayaan alam secara adil.

    “Jangan ada persepsi bahwa urusan minyak ini hanya pengusaha besar saja,” ucap dia.

    Meski penambangan sumur minyak rakyat dilegalkan, Bahlil menekankan pengelolaan sumur rakyat wajib mengikuti standar keselamatan kerja (K3) dan perlindungan lingkungan.

    SKK Migas dan kontraktor K3S akan mengawasi pelaksanaannya.

    Jika terjadi pelanggaran atau kecelakaan, izin akan dievaluasi.

    “Saya janji kepada ibu-bapak semua, paling lambat November, semua sudah selesai. Dan izin sudah diberikan,” kata dia.

    Bahlil menyampaikan bahwa hasil produksi dari sumur minyak rakyat nantinya akan dimasukkan sebagai bagian dari pendapatan daerah, diperhitungkan dalam skema bagi hasil untuk pemerintah daerah, serta turut dihitung sebagai kontribusi terhadap produksi minyak nasional.

    Kementerian ESDM mencatat terdapat sekitar 45 ribu sumur minyak rakyat di seluruh Indonesia. Jika setiap sumur menghasilkan satu barel per hari maka potensi tambahan lifting minyak nasional bisa mencapai 45 ribu barel per hari.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Saat Telkom dan Starlink Bersatu Demi Internetan di Papua

    Saat Telkom dan Starlink Bersatu Demi Internetan di Papua

    Merauke –

    Di tengah tantangan geografis Papua, sinyal internet kini menembus batas-batas yang dulu sulit dijangkau. Telkom memanfaatkan kombinasi satelit miliknya dan satelit orbit rendah (Low Earth Orbit/LEO) Starlink untuk menjaga konektivitas tetap hidup, termasuk sebagai cadangan ketika koneksi kabel laut terputus.

    Strategi hybrid ini tak hanya soal efisiensi jaringan, tetapi juga tentang memastikan Papua tetap terhubung dengan dunia digital.

    Keterbatasan Kapasitas Satelit

    Menurut Executive Vice President Telkom Regional V Amin Soebagyo, Telkom saat ini mengoperasikan empat satelit aktif, yakni satelit Merah Putih 1, Merah Putih 2, Merah Putih 3, dan Telkom-3S (Solid Speed Smart), yang seluruhnya menggunakan frekuensi Ku-band. Namun, kapasitas jaringannya tetap terbatas. Disebutkan Amin, satelit tidak seperti koneksi fiber yang bisa ditambah begitu saja.

    “Ada hitung-hitungannya, bukan berarti dia menjadi resources yang tidak terbatas, bukan. karena satelit kan lebih mahal dan bandwidth-nya terbatas,” jelas Amin di sela kunjungan kerja Telkom di Merauke, Papua Selatan pekan ini.

    Ia memberikan contoh di Papua Selatan, dalam kondisi normal, jaringannya ditopang oleh kabel laut Pasela (Papua Selatan). Namun ketika terjadi gangguan, seperti putusnya kabel laut beberapa waktu lalu, Telkom harus beralih ke sistem cadangan berbasis satelit.

    Dalam kesempatan yang sama, Syamsul Mail selaku Koordinator Telkomsat untuk Wilayah Papua kemudian menjelaskan proses back up saat kabel laut putus. Ketika sinyal mengalami blank, tim Telkomsat (anak usaha Telkom penyedia telekomunikasi berbasis satelit) segera memasang antena dan meningkatkan komunikasi lewat satelit C-band untuk voice, dan Ku-band untuk data.

    Executive Vice President Telkom Regional V Amin Soebagyo. Foto: Rachmatunnisa/detikINET

    Namun tentu saja kapasitasnya kecil hanya puluhan Mbps, tidak bisa memenuhi kebutuhan kapasitas yang dilayani koneksi fiber sepenuhnya. Amin menyebutkan, dengan semua upaya backup yang dikerahkan melalui fiber optik, radio, dan satelit, kondisi traffic saat terjadi gangguan di wilayah Merauke dan Boven Digoel, kapasitas jaringannya maksimal 15,2 Gbps. Sedangkan traffic wilayah tersebut saat kondisi normal (100%) adalah 73 Gbps.

    “Satelit yang digunakan untuk backup itu milik Telkom semua. Tapi untuk memenuhi 73 Gbps, itu gak cukup,” kata Amin.

    Di sinilah peran Starlink masuk. Dengan memanfaatkan satelit LEO, Starlink menutup celah konektivitas di wilayah yang sulit dijangkau jaringan kabel. “Untuk beam atau community gateway ini yang digunakan satelit LEO. LEO ini yang kerja sama dengan Starlink,” jelas Amin.

    Kombinasi Kabel Laut dan Satelit

    Pendekatan Telkom bukan sekadar mengganti infrastruktur lokal dengan Starlink, tetapi mengombinasikan kekuatan keduanya.

    Kabel laut tetap menjadi tulang punggung utama karena efisiensi dan kapasitasnya yang besar. Sementara satelit, baik satelit milik Telkomsat maupun Starlink, berfungsi sebagai jalur darurat dan penguat jaringan di area non-fiber.

    Langkah ini sejalan dengan laporan sebelumnya yang mencatat hubungan Telkom dan Starlink semakin erat. Bahkan, Telkom mulai menyesuaikan harga layanan internet bisnis agar tetap kompetitif, mengingat Starlink kini juga melayani sektor korporasi di wilayah terpencil Indonesia.

    Telkomsat telah menjalin kerja sama dengan Starlink sejak 2021 dan menggelar layanan backhaul satelit milik Elon Musk itu pada 2022 dengan memanfaatkan hak labuh yang telah diberikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (sekarang Kementerian Komunikasi dan Digital).

    Hasil kolaborasi Telkomsat dan Starlink ini terlihat dengan keberadaan produk VSAT Star dan MangoStar. Kedua produk itu memanfaatkan satelit LEO dari Starlink.

    VSAT Star dirancang khusus untuk menghubungkan jaringan akses (access network) dengan jaringan utama (core network) dengan kecepatan data hingga 500 Mbps per titik. Sedangkan MangoStar diklaim memiliki latency yang sangat rendah dan ditujukan untuk pelanggan-pelanggan segmen SME (Small Medium Enterprise), dan enterprise.

    Pada Mei 2024, Telkom menyebutkan kerja sama antara Telkomsat dengan Starlink menunjukkan komitmen mereka dalam mengatasi ketersediaan koneksi di pelosok Tanah Air.

    Bagi wilayah Papua, termasuk Merauke, keberadaan konektivitas satelit ini bukan sekadar soal kecepatan internet, melainkan menjadi urat nadi komunikasi, karena memastikan pelayanan publik, bisnis, hingga UMKM lokal tetap berjalan ketika jalur utama terganggu.

    Ke depan, Telkom berencana memperkuat jaringan Papua Selatan dan sekitarnya melalui pembangunan kabel laut Pasela 2, sambil tetap mengandalkan koneksi satelit (Telkomsat dan Starlink) sebagai mitra strategis untuk konektivitas berlapis.

    (rns/rns)

  • AHY: Kredit Program Perumahan Jadi Motor Penggerak Ekonomi Rakyat di Jatim

    AHY: Kredit Program Perumahan Jadi Motor Penggerak Ekonomi Rakyat di Jatim

    ​Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah pusat berkomitmen menjadikan sektor perumahan rakyat sebagai penggerak utama ekonomi nasional.

    Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), saat membuka acara Sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) di Hotel Shangri-La, Surabaya, Kamis (16/10/2025).

    ​Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan di Jawa Timur, mulai dari kontraktor, pengembang, pedagang bahan bangunan, hingga pelaku UMKM, yang mencerminkan peran luas sektor perumahan dalam menggerakkan ekonomi lokal.

    ​”Urusan rumah ini sangat mendasar, dan itulah mengapa Bapak Presiden Prabowo Subianto benar-benar memprioritaskannya,” ujar AHY.

    ​AHY menegaskan, program KPP tidak hanya bertujuan menyediakan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga menjadi stimulus ekonomi yang berdampak luas.

    ​”Setiap pembangunan rumah berarti menggerakkan banyak sektor—dari bahan bangunan, tenaga kerja, hingga jasa transportasi. Ini rantai ekonomi yang sangat panjang dan produktif,” tegasnya.
    ​
    Ia juga menekankan pentingnya sinergi pusat dan daerah untuk mengentaskan backlog perumahan, menciptakan lapangan pekerjaan, dan menumbuhkan ekonomi daerah.

    ​Lebih lanjut, AHY memastikan setiap proyek perumahan harus terintegrasi dengan fasilitas publik, akses transportasi, dan ruang terbuka hijau.

    “Masyarakat tidak hanya punya rumah, tetapi juga hidup dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung aktivitas sehari-hari,” jelasnya.

    ​Dengan kolaborasi lintas sektor, AHY optimistis KPP dapat menjadi motor penggerak ekonomi rakyat di Jawa Timur, sekaligus mempercepat terwujudnya hunian layak bagi seluruh warga Indonesia. (tok/ian)

  • Menpar ingin Pulau Penyengat menjadi pusat wisata halal terbesar ASEAN

    Menpar ingin Pulau Penyengat menjadi pusat wisata halal terbesar ASEAN

    Makanya, kami optimistis pulau ini akan menjadi pusat wisata halal dan Muslim yang terbesar di kawasan ASEAN.

    Tanjungpinang (ANTARA) – Menteri Pariwisata (Menpar) RI Widiyanti Putri Wardhana ingin menjadikan Pulau Penyengat di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), sebagai pusat wisata halal dan Muslim terbesar di kawasan ASEAN.

    “Hari ini, kita berada di Bumi Gurindam 12, tanah kelahiran Raja Ali Haji, seorang ulama dan pujangga besar Riau-Lingga. Pantun, syair, dan pedoman bahasanya menjadi cikal bakal bahasa Indonesia yang kita gunakan sebagai bahasa persatuan hingga hari ini,” kata Menpar Widiyandi saat berkunjung ke Pulau Penyengat, Kamis sore.

    Menpar juga berharap Pulau Penyengat semakin terkenal, sekaligus mampu menarik lebih banyak wisatawan dalam maupun luar negeri datang kemari, terutama di negara-negara Muslim.

    Kementerian Pariwisata, kata dia, berkomitmen mempromosikan Pulau Penyengat ke mancanegara karena memiliki histori dan sejarah yang luar biasa. Termasuk memperbanyak program-program pariwisata nasional di pulau tersebut.

    Pulau mungil yang terletak di seberang pusat Kota Tanjungpinang itu mencerminkan integrasi antara kekayaan budaya, nilai religius, dan potensi ekonomi masyarakat.

    “Sebagai pusat peradaban Melayu Islam pada abad ke-19, Pulau Penyengat memiliki makna historis dan kultural yang mendalam. Makanya, kami optimistis pulau ini akan menjadi pusat wisata halal dan Muslim yang terbesar di kawasan ASEAN,” ujarnya pula.

    Dalam kunjungan perdana ini, Menpar Widiyanti turut menyerahkan sertifikat halal produk untuk 24 pelaku UMKM di Pulau Penyengat.

    Dengan adanya sertifikasi halal ini, diharapkan semua produk-produk UMKM tersertifikasi halal, sehingga menarik minat wisatawan mancanegara, khususnya agama Muslim.

    “Selain itu, turut mendorong daya saing produk lokal untuk menjangkau pasar global,” ujar Menpar.

    Menpar RI Widiyandi Putri Wardhana saat berkunjung ke Pulau Penyengat, Kota Tanjungpinang, Kepri, Kamis (16/10/2025). ANTARA/Ogen

    Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan pihaknya terus berupaya mempercantik Pulau Penyengat, mulai dari pembangunan infrastruktur, eksplorasi budaya dengan story telling yang bagus, serta mengembangkan 44 situs sejarah di pulau tersebut.

    Pemprov Kepri bersama seluruh stakeholder juga gencar promosi serta memperbanyak agenda wisata di Pulau Penyengat, baik di siang maupun malam hari.

    Menurut Ansar, Pulau Penyengat menjadi salah satu destinasi wisata favorit turis asing, terutama dari Malaysia dan Singapura.

    Pihaknya juga menggaet wisatawan nusantara ke Pulau Penyengat supaya mereka tahu bahwa di sini banyak sejarah yang memberikan kontribusi buat negeri ini, terutama bahasa persatuan bahasa Indonesia.

    “Kita sangat yakin Pulau Penyengat terus berkembang jadi pusat pariwisata halal, apalagi sudah dua kali dapat predikat desa wisata rintisan terbaik pertama nasional,” ujar Ansar.

    Pewarta: Ogen
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.