Produk: UMKM

  • Pupuk Kaltim Kembangkan Ekonomi Sirkular, Bidik Pertanian hingga Koperasi – Page 3

    Pupuk Kaltim Kembangkan Ekonomi Sirkular, Bidik Pertanian hingga Koperasi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) mendorong ekonomi sirkular di wilayah pedesaan, melalui integrasi pengembangan potensi lokal secara optimal lewat program PKT BISA. Program ini menyasar bidang pertanian, peternakan, perikanan, pengolahan kompos, UMKM hingga koperasi dalam satu sistem yang saling mendukung berbasis zero waste.

    Sistem ini memungkinkan seluruh hasil produksi dan limbah dari satu kegiatan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku kegiatan lain. Misal, limbah organik dari sektor pertanian diolah menjadi kompos untuk meningkatkan kesuburan tanah, sementara hasil samping dari peternakan seperti kotoran ternak dimanfaatkan sebagai bahan dasar pupuk organik yang digunakan kembali untuk tanaman. 

    “Begitu pula hasil perikanan dan sektor UMKM diintegrasikan dalam rantai nilai untuk menciptakan siklus ekonomi lokal yang efisien, berkelanjutan dan ramah lingkungan,” ujar Direktur Manajemen Risiko Pupuk Kaltim Teguh Ismartono, Minggu (19/10/2025). 

    Lebih lanjut, program PKT BISA melibatkan 175 anggota dan telah menunjukkan hasil nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dusun Babadan. Dari sektor pertanian, produktivitas lahan meningkat berkat penggunaan pupuk kompos hasil olahan, sehingga mampu menekan biaya produksi sekaligus menjaga kualitas tanah. 

    Sementara di sektor peternakan dan perikanan, masyarakat juga mampu mengelola pakan secara mandiri dari limbah pertanian dan kompos organik. Hasilnya, rantai produksi menjadi lebih efisien dan memberikan nilai tambah ekonomi yang signifikan bagi seluruh anggota kelompok.

    Selain itu keberadaan koperasi dan UMKM, yang menjadi bagian integral PKT BISA turut mendorong peningkatan kapasitas ekonomi lokal. Produk olahan seperti kompos, hasil pertanian organik, hingga produk turunan peternakan kini tidak hanya dikonsumsi secara lokal, tetapi juga dipasarkan ke luar Magetan.

    Dengan sistem usaha kolektif dan dukungan manajemen koperasi, kelompok ini berhasil menciptakan rantai ekonomi baru yang menumbuhkan kemandirian finansial masyarakat.

    “Pupuk Kaltim melihat potensi di Dusun Babadan karena masyarakatnya memiliki semangat gotong royong dan sumber daya alam yang mendukung. Kami hanya berperan sebagai katalis, memberikan pendampingan serta dukungan teknis agar masyarakat bisa mengoptimalkan potensi tersebut secara mandiri,” terang Teguh. 

     

     

     

     

  • Anugerah Liputan6 2025: PT Harfia Construction Machinery Sabet Anugerah Inspiratif Kategori Swasembada Pangan

    Anugerah Liputan6 2025: PT Harfia Construction Machinery Sabet Anugerah Inspiratif Kategori Swasembada Pangan

    Diketahui, berikut daftar para penerima penghargaan Anugerah Liputan6 2025:

    1. Bank Mandiri sebagai penerima anugerah kategori Inovasi CSR: Penggerak Kepedulian Inovatif

    2. Bupati Jember sebagai penerima anugerah kategori Pemberdayaan Masyarakat: Penggerak Konektivitas

    3. PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai penerima anugerah kategori Inovasi CSR: Penggerak Ekonomi Hijau Inklusif

    4. Hypernet Technologies sebagai penerima anugerah bidang digitalisasi: penggerak integrasi jaringan managed service digital Indonesia

    5. PT BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) sebagai penerima anugerah bidang digitalisasi: Bulion Bank, inivator ekosistem emas terintegrasi 2025

    6. BANK RAYA sebagai penerima anugerah bidang digitalisasi: Inovasi perbankan digital berbasis komunitas

    7. BPJS Kesehatan sebagai penerima anugerah bidang digitalisasi: Pelopor ekosistem kesehetan digital nasional

    8. Kementerian Sosial sebagai penerima anugerah bidang pemberdayaan masyarakat: penggerak kemandirian nasional.

    9. PT Harfia Construction Machinery sebagai penerima anugerah bidang Swasembada Pangan: Penyedia Transformasi Pertanian Terintegrasi di Indonesia

    10. Bulog sebagai penerima anugerah bidang Swasembada Pangan: Inovasi Logistik Pangan Digital Nasional

    11. PT Permodalan Nasional Madani(PNM) sebagai penerima anugerah bidang Kesejahteraan Masyarakat: Penggerak Pemberdayaan Perempuan Prasejahtera

    12. PT Permodalan Nasional Madani(PNM) sebagai penerima anugerah bidang Tanggung Jawab Bisnis: Pendorong UMKM Naik Kelas Berkelanjutan.

    13. Harita Nickel sebagai penerima anugerah tanggung jawab bisnis: Program UMKM dan Kewirausahaan Terbaik

    14. Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) sebagai penerima anugerah Pemberdayaan Masyarakat Pelestarian Ekosistem Pesisir Berkelanjutan

    15. Pemprov Jakarta sebagai penerima anugerah Lingkungan: Inovasi Kota Hijau Berkelanjutan

    16. Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, PROF. DR. ENG. Eniya Listiani Dewi, B.ENG., M.ENG., IPU sebagai penerima anugerah Energi: Orkestrator Sains dan Kebijakan Energi.

    17. BPJS Ketenagakerjaan sebagai penerima anugerah bidang Pendidikan: Penjaga Asa Keluarga Pekerja Indonesia.

    Anugerah Perempuan Hebat

    1. Anugerah Perempuan Hebat Kategori Kesehatan: Dr. dr. Tan Shot Yen, M.Hum – Penggerak Pemberian Makan Bayi dan Anak

    2. Anugerah Perempuan Hebat Kategori Kemanusiaan: dr Prita Kusumaningsih – Pejuang Kesehatan Ibu dan Anak Korban Perang di Gaza

    3. Anugerah Perempuan hebat kategori olahraga: Desak Made Rita – Penjaga Nyala Api Panjat Tebing Indonesia

    4. Anugerah Perempuan Hebat Kategori Literasi Digital: Mira Sahid – Pegiat Literasi Digital Anti-Hoax

    5. Anugerah Perempuan Hebat Kategori Energi Terbarukan: Mada Ayu Habsari, Chairwoman Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) – Penerang Desa Terpencil dengan Energi Surya

    6. Anugerah Perempuan Hebat Kategori Teknologi: Krisan Valerie Sangari – Inovator Teknologi Inklusif

    7. Anugerah Perempuan Hebat Kategori UMKM: Findy Oktavian – Penggerak Inovasi Nusantara

  • Asosiasi Pedagang Tolak Raperda KTR Jakarta: Peraturan Ini Percepat Kematian Pasar Tradisional – Page 3

    Asosiasi Pedagang Tolak Raperda KTR Jakarta: Peraturan Ini Percepat Kematian Pasar Tradisional – Page 3

    Sebelumnya, dari hasil finalisasi Panitia Khusus (Pansus) Raperda KTR DPRD DKI Jakarta, ada sejumlah pasal yang dinilai memberatkan pelaku usaha.

    Di antaranya larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari sekolah dan tempat bermain anak, perluasan kawasan tanpa rokok hingga pasar tradisional dan modern, larangan penjualan rokok eceran, serta kewajiban memiliki izin khusus untuk penjualan rokok.

    Sementara itu, dalam Rapat Pansus KTR, pada Kamis 2 Oktober 2025, Ketua Sub Kelompok Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan Rakyat Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta, Afifi menyampaikan, aspirasi pedagang kecil, pelaku UMKM masih didengarkan.

    Afifi mengeklaim, hadirnya Raperda KTR tidak akan merugikan para pelaku usaha. Hal ini, kata dia juga sesuai dengan komitmen Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

    Afifi menyebut, eksekutif bakal memetakan terlebih dahulu seluruh masukan yang ada, termasuk dari pelaku usaha. Kemudian, kata dia masukan itu akan dirapatkan bersama dengan Satpol PP, Badan Pendapatan Daerah, dan pihak terkait lainnya.

    “Sekali lagi, prinsipnya, segala masukan akan tetap kami terima dan Raperda ini arahnya agar menjadi Perda yang aspiratif, yang demokratis, meminimalisir kegaduhan di masyarakat. Jangan sampai adanya Raperda KTR ini membuat kegaduhan dan mengganggu perekonomian masyarakat, termasuk yang ultramikro, UMKM tadi,” ucap Afifi.

  • Kementerian UMKM Dorong Mocaf Banjarnegara Jadi Alternatif Pengganti Gandum Impor – Page 3

    Kementerian UMKM Dorong Mocaf Banjarnegara Jadi Alternatif Pengganti Gandum Impor – Page 3

    Pendamping UD Usaha Mandiri sekaligus peneliti dari Unsoed, Santi Dwi Astuti, mengungkapkan bahwa Mocaf memiliki potensi pasar yang sangat besar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

    Selain memiliki karakteristik yang mirip dengan tepung gandum, Mocaf bahkan menawarkan keunggulan dari sisi kesehatan. Produk ini bebas gluten, rendah gula, memiliki indeks glikemik yang rendah, dan kaya akan serat, sehingga cocok untuk dikonsumsi oleh masyarakat dengan kebutuhan kesehatan khusus.

    Tidak hanya berhenti pada produksi tepung Mocaf, UD Usaha Mandiri juga bekerja sama dengan Kelompok Wanita Tani (KWT) Sinar Tani Banjarnegara, Unsoed, dan AMIKOM Purwokerto untuk mengembangkan berbagai produk olahan turunan.

    Mocaf kini diolah menjadi berbagai jenis makanan sehari-hari seperti tepung kue, kukis, sereal, mi, dawet, hingga beras analog. Inovasi ini menjadi langkah penting dalam memperluas diversifikasi produk berbasis singkong sekaligus memperkuat daya saing di pasar.

    Meski begitu, sebagai pendamping UD Usaha Mandiri, Santi mengakui bahwa pengembangan Mocaf di Banjarnegara masih menghadapi sejumlah kendala, terutama dari sisi kapasitas produksi, standardisasi mutu, dan strategi pemasaran.

    Pemilik UD Usaha Mandiri, Supriyanto, berharap kehadiran Kementerian UMKM dapat mempercepat peningkatan kapasitas produksi sehingga mampu memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat.

    Agar mempunyai daya saing di pasar domestik, skala ekonomi per unit produksi mocaf harus ditingkatkan minimal menjadi 300 ton per bulan. Namun saat ini, kapasitas produksi UD Usaha Mandiri baru mencapai sekitar 100 ton per bulan.

    Di sisi lain, kehadiran UD Usaha Mandiri memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal. Usaha ini membantu petani singkong memperoleh keuntungan yang lebih tinggi karena hasil panen mereka dapat diserap sebagai bahan baku Mocaf dengan harga yang lebih baik dibandingkan jika dijual kepada tengkulak.

    “Harapannya, singkong dari petani bisa diserap lebih banyak dengan harga yang lebih tinggi sehingga kesejahteraan mereka semakin meningkat,” ujar Supriyanto.

  • Finfest 2025 Resmi Dibuka, Gus Qowim: Wujud Sinergi untuk Literasi dan Inklusi Keuangan di Kota Kediri

    Finfest 2025 Resmi Dibuka, Gus Qowim: Wujud Sinergi untuk Literasi dan Inklusi Keuangan di Kota Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Kediri Financial Festival (Finfest) 2025 resmi dibuka pada Sabtu (18/10/2025), ditandai dengan pemukulan lesung oleh Wakil Wali Kota Kediri bersama Kepala OJK Kediri, Pj Sekretaris Daerah dan Ketua FKIJK Komisariat Kediri. Momen tersebut menjadi simbol kolaborasi dalam memperkuat literasi dan inklusi keuangan di daerah.

    Pada kesempatan ini, Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin Thoha menuturkan bahwa penyelenggaraan Finfest merupakan wujud sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Kota Kediri, OJK, Bank Indonesia, LPS, FKIJK, serta seluruh lembaga jasa keuangan yang tergabung dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Kediri.

    Kolaborasi ini, lanjutnya, bukan sekadar urusan angka dan transaksi, melainkan juga menyangkut penguatan ekonomi rakyat dan pemerataan kesejahteraan.

    “Saya mengajak masyarakat untuk lebih melek keuangan, lebih mudah mengakses produk dan layanan jasa keuangan, serta lebih mandiri dalam mengelola keuangan pribadi dan usaha,” tutur Gus Qowim.

    Lebih lanjut, Wakil Wali Kota Kediri menegaskan bahwa Finfest menjadi ruang bagi UMKM lokal untuk tampil dan menunjukkan produk-produk terbaiknya. Puluhan booth UMKM binaan pemerintah dan lembaga jasa keuangan mendapat kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan pelaku industri dan masyarakat. Inilah bentuk nyata dari economic empowerment yang tidak hanya memberikan kail berupa modal, tetapi juga kolamnya berupa akses, pendampingan, dan pasar.

    Selain menjadi wadah edukasi keuangan, Finfest telah menjadi event ikonik Kota Kediri yang selalu menarik minat masyarakat dari berbagai daerah. Ajang ini juga berkontribusi terhadap program Kediri City Tourism, memperkuat citra Kota Kediri sebagai kota yang tidak hanya religius dan edukatif, tetapi juga memiliki potensi besar di sektor ekonomi kreatif dan industri keuangan.

    “Terima kasih dan apresiasi saya sampaikan kepada OJK Kediri, FKIJK, Bank Indonesia, LPS, serta seluruh pihak yang telah mendukung penyelenggaraan Kediri Financial Festival 2025. Semoga melalui ajang ini tercipta kolaborasi yang semakin erat antara pemerintah, industri, dan masyarakat untuk mewujudkan Kota Kediri yang Mapan,” tutup Gus Qowim.

    Sementara itu, Kepala OJK Kediri Ismirani Saputri menyampaikan bahwa Finfest bukan sekadar pameran, tetapi juga ruang kolaborasi dan harapan baru bagi masyarakat Kediri. Ia menegaskan bahwa akses keuangan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan adalah hak seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

    “Harapan kami, tema Finfest ‘Sustainability Finance: Empowering Kediri’s Economy’ tidak hanya menjadi slogan. Pertama, kami ingin mendorong penerapan keuangan berkelanjutan yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Kedua, memberdayakan ekonomi lokal, khususnya UMKM dan sektor produktif, melalui akses keuangan yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan. Ketiga, mewujudkan ekosistem keuangan yang sehat dan tangguh guna mendukung visi pembangunan Sapta Cita Kota Kediri serta program Kediri City Tourism,” jelasnya.

    Kegiatan Finfest 2025 berlangsung selama dua hari, 18–19 Oktober 2025, di Halaman Balai Kota Kediri. Festival keuangan ini menghadirkan beragam kegiatan menarik, mulai dari pameran lembaga jasa keuangan, bazar UMKM, hingga talkshow edukatif seputar literasi keuangan. Tak hanya itu, ada pula StockLab Competition, pemilihan Duta Literasi Keuangan, serta hiburan musik dari Coldiac dan Soulgroove yang menambah semarak suasana Finfest 2025.

    Turut hadir dalam kegiatan ini, Ketua TP PKK Kota Kediri Faiqoh Azizah Muhammad, Kepala OJK Kediri Ismirani Saputri, Plh. Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri Deasi Surya Andarina, Pj Sekretaris Daerah Ferry Djatmiko, Ketua FKIJK Komisariat Kediri Ferdinan L. Hariandja, para asisten, staf ahli, kepala OPD Pemerintah Kota Kediri, perwakilan Forkopimda Kota Kediri, perwakilan Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Blitar, serta masyarakat umum. [nm/suf]

  • OJK Genjot Pelaku Jasa Keuangan Salurkan Pembiayaan ke Masyarakat, Ini Alasannya – Page 3

    OJK Genjot Pelaku Jasa Keuangan Salurkan Pembiayaan ke Masyarakat, Ini Alasannya – Page 3

    “Kita menantang PUJK-PUJK di Indonesia memberikan akses kepada masyarakat untuk mengakses pembiayaan, kredit dan sebagainya dengan cara cepat, mudah dan tingkat pengembalian yang reasonable. Dengan bunga lebih rendah dari yang ditawarkan ilegal itu. Ini menjadi PR bersama bersama meningkatkan literasi dan inklusi keuangan,” ujar dia.

    Adapun tingkat literasi keuangan di Indonesia sudah mencapai 66,46%. Sementara itu, tingkat inklusi keuangan di industri yang diawasi OJK mencapai 80%, dan hal yang mencakup hal lainnya sudah 92%.

    Ia berharap literasi dan inklusi keuangan memberikan daya ungkit pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan dan memperdalam pasar keuangan.

    Puncak Bulan Inklusi Keuangan Kantor OJK Purwokerto turut dihadiri oleh Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono, Wakil Bupati Banyumas Dwi Asih Lintarti, Anggota DPRD Banyumas Andrias Kartikosari, Kepala OJK Purwokerto Haramain Billady dan Ketua FKIJK Purwokerto Heru Senjaya.

    Kegiatan Financial Expo dengan tema “Inklusi Keuangan Untuk Semua, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju” digelar bersama Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Purwokerto dan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM di wilayah Kantor OJK Purwokerto.

    Financial Expo sebagai penutup rangkaian Bulan Inklusi Keuangan yang telah dimulai sejak September 2025, dimeriahkan oleh Pameran Lembaga Jasa Keuangan di bidang perbankan, Industri Keuangan Non-Bank dan Pasar Modal dan pameran UMKM yang menghadirkan komoditas unggulan dan produk khas wilayah Eks Karesidenan Banyumas.

     

  • Satu Tahun Kepemimpinan Prabowo, Sederet Kebijakan Kabinet Merah Putih

    Satu Tahun Kepemimpinan Prabowo, Sederet Kebijakan Kabinet Merah Putih

    Bisnis.com, JAKARTA – Hampir satu tahun Prabowo-Gibran mengemban tugas sebagai Presiden Indonesia. Tepat 20 Oktober 2025, genap setahun keduanya memimpin NKRI. Dalam periode itu, sejumlah kebijakan direalisasikan untuk meningkatkan kualitas di sektor ekonomi, sosial, kesehatan, energi, hingga pangan.

    Jika melihat kilas balik saat awal memimpin Indonesia, Prabowo langsung mengeluarkan kebijakan perluasan jumlah kementerian untuk menunjang Kabinet Merah Putih. Secara total terdapat 48 kementerian dan 7 kementerian koordinator, sehingga dikenal juga sebagai kabinet “gemuk”, jumlah yang lebih besar dibandingkan pemimpin sebelumnya.

    Tujuan pelebaran kementerian adalah untuk menjangkau semua program besutan bekas Pangkostrad itu. Pro-kontra tidak terelakkan karena dinilai hanya membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Banyak dari masyarakat juga meragukan efektivitas pelebaran kementerian dan mempertanyakan apakah akan memperoleh hasil maksimal bagi masyarakat maupun negara.

    Dihimpun dari catatan Bisnis, berikut Deretan Kebijakan Pemerintahan Prabowo-Gibran Selama Satu Tahun:

    1. Efisiensi Anggaran

    Alih-alih menggelontorkan dana untuk berbagai program, Prabowo justru memangkas anggaran atau efisiensi APBN 2025 hingga Rp306,69 triliun.

    Pemangkasan tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

    Ada dua sumber utama yang terdampak: pertama, dana dari kementerian/lembaga sebesar Rp256,1 triliun, kedua, alokasi dana transfer ke daerah senilai Rp50,59 triliun. Anggaran digelontorkan ke program Makan Bergizi Gratis (MBG) sehingga program ini mendapatkan porsi dana cukup besar dibandingkan program lainnya.

    2. Penghapusan Piutang Macet UMKM

    Pada 5 November 2024, Kepala Negara membuat kebijakan menghapus piutang macet bagi pelaku UMKM, petani, hingga nelayan setelah mendengar aspirasi publik.

    Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta UMKM lainnya.

    Target penghapusan sebesar 67.000 debitur yang direncanakan tuntas pada Mei 2025, tetapi per April 2025 realisasi penghapusan piutang baru mencapai 28,7%.

    3. Pembentukan Dua Badan

    Tidak lama setelah pelantikannya, pada 22 Oktober 2024, Prabowo langsung membentuk Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) yang ditugaskan mengelola pelaksanaan ibadah haji bagi umat muslim di Indonesia. 

    Kepala Negara juga membentuk Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus yang bertugas sebagai pengawas, pengendalian, pemantauan, dan penelusuran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai penugasan presiden, serta melakukan identifikasi dan evaluasi terhadap implementasi program.

    4. Umumkan Kenaikan UMP 6,5%

    Pada 29 November 2024, Prabowo mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5% setelah menggelar rapat terbatas di Istana Negara.

    Mulanya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengusulkan kepada Prabowo agar UMP dinaikkan 6%. Namun, setelah bertemu dengan kelompok buruh, Prabowo memutuskan kenaikan UMP rata-rata 6,5% di 2025.

    5. Penerapan PPN 12% untuk Barang Mewah

    Pemerintah resmi mengundangkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/2024 yang mengatur tentang pengenaan tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN 12% khusus untuk barang mewah.

    Peraturan tersebut diteken pada 31 Desember 2024. Dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3), ditegaskan bahwa tarif PPN 12% hanya berlaku untuk barang mewah. Barang dan jasa lainnya tetap 11% dengan kebijakan “11/12 × 12%”.

    6. Pemberian Skema Insentif Fiskal

    Kebijakan insentif fiskal diberlakukan untuk meredam kontraksi dari penerapan PPN 12% yang berpotensi menghilangkan penerimaan negara Rp30 triliun hingga Rp40 triliun.

    Adapun skema insentif seperti diskon tarif listrik, bantuan pangan, hingga PPN Ditanggung Pemerintah untuk properti dan kendaraan listrik.

    7. Setop Impor Beras, Jagung, Garam, dan Gula

    Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan menghentikan impor terhadap komoditas beras, jagung pakan ternak, garam, hingga gula konsumsi pada 2025.

    Kementerian tersebut menargetkan produksi beras mencapai 32 juta ton, gula 2,6 juta ton, garam 2,25 juta ton, dan jagung 16,68 juta ton.

  • TEI Jadi Ajang Pelaku Usaha Go International

    TEI Jadi Ajang Pelaku Usaha Go International

    JAKARTA – Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti menyebutkan ajang Trade Expo Indonesia (TEI) 2025 merupakan momentum bagi pelaku usaha untuk go ke pasar internasional.

    “Ajang TEI ini merupakan kesempatan emas bagi para pelaku usaha agar dapat menjajakan produknya agar dapat lebih dikenal di kancah internasional,” kata Wamendag Roro Esti saat mengunjungi booth Pangan Nusa Expo di TEI 2025, Tangerang, Banten, sebagaimana dikutip dari keterangannya, di Jakarta, Sabtu.

    Menurut dia, pameran internasional TEI 2025 memiliki setidaknya 8.045 buyer terdaftar dari 130 negara.

    Ajang TEI ke-40 yang dibuka pada Rabu (15/10) oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan ini, merupakan pameran terbesar di Indonesia dengan menghadirkan 1.619 peserta.

    Pameran menampilkan tiga zona utama, yaitu produk pangan dan pertanian, produk manufaktur, serta jasa dan gaya hidup.

    “Sektor pamerannya ada berbagai macam, ada produk fesyen, manufaktur, ada juga agrikultur, dan lainnya,” ujar Roro Esti.

    Kementerian Perdagangan menargetkan capaian transaksi dagang pada TEI 2025 yang berlangsung hingga 19 Oktober 2025 ini sebesar 16,5 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau senilai Rp273,5 triliun.

    Target tersebut naik 10 persen dari penyelenggaraan pemeran tahun sebelumnya yang mencatatkan realisasi transaksi sebesar 22,73 miliar dolar AS atau senilai Rp370,88 triliun.

    Turut hadir pada pembukaan TEI tahun ini, di antaranya Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri P2MI Mukhtarudin, Ketua Komisi VI DPR Anggia Ermarini, Wakil Menteri P2MI Christina Aryani, Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata Zita Anjani, Gubernur Banten Andra Soni, dan Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie.

    Selain itu, hadir Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Demokratik Timor-Leste Fransisco Kalbuady Lay, Wakil Menteri Perdagangan dan Industri Yaman Salem Mohamed Ahmed Salman, dan Ketua Otoritas Umum untuk Investasi dan Kawasan Bebas Mesir Hossam Heiba.

  • Pemprov Sulsel-PLN gelar lomba masak dengan alat listrik

    Pemprov Sulsel-PLN gelar lomba masak dengan alat listrik

    Makassar, Sulsel (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar) menggelar Electric Cook Fest atau lomba memasak menggunakan peralatan rumah tangga berbasis listrik.

    Kegiatan ini menjadi wujud semangat dalam memperkenalkan gaya hidup serba listrik yang aman, efisien, dan ramah lingkungan.

    General Manager PLN UID Sulselrabar Edyansyah di Makassar, Sabtu, menjelaskan kegiatan ini menjadi bagian dari upaya PLN dalam mengampanyekan electrifying lifestyle, sebuah gaya hidup modern yang memanfaatkan energi listrik untuk berbagai kebutuhan sehari-hari.

    “Lewat lomba memasak ini, kami ingin menunjukkan bahwa listrik bukan hanya penerangan. Kini listrik menjadi sumber energi utama yang memudahkan aktivitas rumah tangga, termasuk memasak,” ujar Edyansyah.

    Lomba masak yang diikuti 60 peserta yang berasal dari forkopimda dan instansi se-Provinsi Sulawesi Selatan, bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan energi ramah lingkungan.

    Para peserta beradu kreativitas dalam menyajikan hidangan lezat dengan menggunakan air fryer, panci elektrik dan peralatan listrik lainnya.

    “Selain lebih cepat, bersih, dan aman, penggunaan alat masak listrik juga lebih hemat energi,” ujar Edyansyah.

    Kegiatan ini berlangsung dalam rangkaian pameran UMKM yang dilaksanakan Pemprov Sulsel di Monumen Mandala, Kota Makassar, Sabtu, dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi serta Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan Naoemi Octarina.

    Ia menambahkan melalui kegiatan ini, PLN optimistis masyarakat semakin sadar manfaat elektrifikasi yang tidak hanya mendukung produktivitas, tetapi juga membantu mengurangi emisi karbon dan menjaga lingkungan.

    “Kami ingin mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Selatan untuk mulai beralih ke gaya hidup serba listrik. Mari gunakan energi yang lebih bersih, efisien, dan aman untuk masa depan yang berkelanjutan,” sebut Edyansyah.

    Selain kompetisi memasak, acara juga dimeriahkan dengan demo produk alat masak listrik, talkshow edukatif tentang efisiensi energi, serta pameran layanan PLN Mobile yang memudahkan pelanggan dalam mengakses berbagai kebutuhan kelistrikan.

    Peserta lomba mengaku antusias dan terinspirasi untuk beralih ke peralatan listrik. Salah satunya ialah Murni, yang mengungkapkan memasak dengan peralatan listrik terasa lebih hemat, efisien, dan praktis.

    “Alhamdulillah di rumah saya sudah pakai alat listrik untuk memasak, lebih bersih dan lebih baik untuk kesehatan. Pakai peralatan listrik itu lebih hemat dan simpel,” ujarnya.

    Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman turut mengapresiasi dukungan PLN terhadap UMKM dan Andalan Hati Expo UMKM Sulsel Maju dan Berkarakter 2025 dalam rangka memperingati Hari Jadi ke 356 tahun Sulawesi Selatan.

    Melalui kegiatan seperti ini, kata dia, masyarakat dapat merasakan langsung kemudahan dan kenyamanan menggunakan peralatan listrik yang ramah lingkungan.

    “Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendukung penuh upaya PLN dalam mempercepat transisi energi menuju penggunaan alat listrik di berbagai aspek kehidupan,” ujarnya.

    Pewarta: Nur Suhra Wardyah
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • OJK minta PUJK sesuaikan produk keuangan dengan kebutuhan masyarakat

    OJK minta PUJK sesuaikan produk keuangan dengan kebutuhan masyarakat

    Purwokerto, Jateng (ANTARA) – Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi meminta pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) menyesuaikan produk keuangan dengan kebutuhan masyarakat.

    “Tidak semua produk keuangan itu cocok untuk semua orang. Jadi, harus dikembalikan kepada individu itu sendiri,” ujarnya dalam acara Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu.

    Dalam kesempatan tersebut, dia mendorong PUJK untuk semakin aktif memperluas akses kepada masyarakat seperti pada pembiayaan dan kredit dengan cara yang cepat, mudah, dan dengan tingkat pengembalian yang wajar.

    Upaya ini dilakukan dengan tujuan masyarakat dapat menjangkau produk dan jasa layanan keuangan sesuai kebutuhan mereka.

    Ke depan, pihaknya menginginkan adanya peningkatan sinergi dan kolaborasi yang erat antara OJK, PUJK, dan pemerintah daerah untuk semakin meningkatkan inklusi keuangan masyarakat.

    Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengatakan masyarakat Indonesia perlu semakin cerdas dan bijak dalam mengelola keuangan hingga melindungi diri dari risiko penipuan.

    Sadewo bercerita bahwa ada seseorang yang melakukan penipuan menggunakan artificial intelligence (AI) dengan wajah dirinya.

    Menurut dia, “inovasi” penipuan ini semakin marak, sehingga diharapkan masyarakat dapat memahami tentang pentingnya literasi dan inklusi keuangan agar terhindari dari praktik-praktik semacam hal tersebut.

    Kepala OJK Purwokerto Haramain Billady melaporkan pihaknya sudah melakukan 340 kegiatan literasi dan inklusi keuangan selama September-Oktober 2025, termasuk pembukaan 74.400 rekening bank.

    “Dengan penyelenggaraan seperti ini, masyarakat semakin paham, mampu mengelola keuangan yang baik, dan juga bisa terhindar dari praktik-praktik penipuan keuangan yang memang marak sekali terjadi,” ungkap Billady.

    Ketua Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJS) Purwokerto Heru Senjaya mengemukakan pihaknya telah melakukan berbagai bentuk kolaborasi dengan OJK, seperti program Gerak Syariah Ramadhan hingga Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah.

    “Kami berharap kegiatan BIK dapat memperkuat peran edukatif dan inklusif dari seluruh pemangku kepentingan. Harapannya, BIK tidak hanya menjadi ajang sosialisasi, namun juga mampu mendorong akhirnya inovasi dan pendekatan baru yang lebih efektif, masif, dan berkelanjutan dalam memperluas akses keuangan masyarakat, khususnya bagi segmen yang tergolong unbanked dan underbanked,” kata Heru.

    Kegiatan Financial Expo dengan tema “Inklusi Keuangan Untuk Semua, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju” digelar bersama Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Purwokerto dan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kantor OJK Purwokerto.

    Financial Expo sebagai penutup rangkaian BIK yang telah dimulai sejak September 2025, dimeriahkan oleh pameran lembaga jasa keuangan di bidang perbankan, industri keuangan nonbank dan pasar modal, serta pameran UMKM yang menghadirkan komoditas unggulan dan produk khas wilayah eks Karesidenan Banyumas.

    Agenda BIK pada hari ini juga melaksanakan penyerahan secara simbolis inklusi keuangan oleh beberapa perwakilan lembaga jasa keuangan (LJK).

    Beberapa di antaranya ialah akses permodalan kepada UMKM untuk mendukung ketahanan pangan oleh PT Bank BRI Cabang Purwokerto yang akan diberikan kepada UD Hasil Bumi Lumbung Padi, pembukaan rekening tabungan Simpanan Pelajar oleh PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda) kepada 515 siswa SMKN 1 Bukateja, dan akses permodalan kepada pedagang di Banyumas melalui penyaluran kredit Bawor (program kredit/pembiayaan melawan rentenir (KPMR)) oleh PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda) kepada 37 nasabah.

    Kemudian, pembukaan rekening tabungan Emas oleh PT Pegadaian kepada sejumlah 173 nasabah, pembukaan rekening efek dalam program guruku investor saham oleh Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan DIY kepada 282 guru, hingga pembukaan polis asuransi SIMAS Rumah dan SIMAS Motor oleh PT Asuransi Sinar Mas Cabang Purwokerto kepada salah satu kantor notaris di Purwokerto.

    Kegiatan Fin Expo diikuti 16 LJK secara langsung maupun melalui perwakilan asosiasi dan 10 UMKM yang berasal dari wilayah Eks Karesidenan Banyumas.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.