Xcloud.id

Produk: UMKM

  • LPDB Koperasi Siap Kawal Penguatan Ekosistem Usaha Muda melalui Gerai Kopdes Merah Putih

    LPDB Koperasi Siap Kawal Penguatan Ekosistem Usaha Muda melalui Gerai Kopdes Merah Putih

    Jakarta, Beritasatu.com – Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi (LPDB Koperasi) menegaskan komitmennya untuk menjadi motor penguatan ekosistem pembiayaan bagi Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih, menyusul pesan Menteri Koperasi Ferry Juliantono bahwa gerai KDKMP dapat menjadi etalase produk-produk lokal karya generasi muda, termasuk lulusan program Rocket Youthpreneur 2025.

    Dalam agenda Graduation and Awarding Rocket Youthpreneur 2025 di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Menkop Ferry menekankan pentingnya koperasi sebagai pusat kolaborasi dan inovasi ekonomi rakyat. Ia mendorong para peserta agar memanfaatkan gerai Kopdes sebagai saluran pemasaran produk.

    “Silahkan produksi dan silahkan jual melalui gerai sembako dan ritel modern yang ada di Kopdes, jadi jangan takut produknya tidak terserap,” tegas Menkop Ferry.

    Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto menyambut baik gagasan Menkop Ferry dengan menegaskan bahwa LPDB Koperasi berada di garis terdepan untuk memastikan KDKMP tidak hanya memiliki infrastruktur fisik, tetapi juga ekosistem pembiayaan yang kuat, modern, dan berbasis kebutuhan pelaku usaha.

    Menurutnya, dukungan LPDB Koperasi melalui pembiayaan dana bergulir kepada koperasi-koperasi pengelola Kopdes akan memperkuat rantai pasok, distribusi, hingga fungsi offtaker yang dibutuhkan UMKM dan wirausaha muda.

    “Arahan Pak Menteri sangat relevan dengan fokus kami. LPDB Koperasi memastikan bahwa pembiayaan dana bergulir dapat menjadi fondasi agar koperasi sanggup menampung, mengolah, sekaligus mendistribusikan produk masyarakat desa – termasuk karya anak muda dari Rocket Youthpreneur,” ujar Krisdianto.

    Ia menjelaskan bahwa LPDB Koperasi telah memiliki mekanisme pembiayaan yang adaptif, baik konvensional maupun syariah, untuk memperkuat permodalan koperasi. Pendekatan ini diarahkan agar koperasi mampu berkembang menjadi pusat ekonomi lokal sekaligus offtaker yang efektif.

    “Dengan semakin banyaknya lahan yang siap dibangun dan ribuan gerai yang sedang dibangun, ekosistem Kopdes ini membutuhkan penguatan permodalan yang berkelanjutan. Di sinilah LPDB Koperasi hadir untuk memastikan pembangunan tidak berhenti pada infrastruktur, tetapi berdampak hingga peningkatan ekonomi masyarakat,” tambahnya.

    Senada dengan Menkop Ferry, Founder Yayasan Indonesia Setara (YIS), Sandiaga Salahuddin Uno, memberikan dukungan penuh terhadap penguatan koperasi desa. Ia menilai Kopdes Merah Putih sebagai instrumen strategis untuk memperkuat integrasi UMKM dengan perekonomian nasional.

    Dengan 64 juta UMKM yang ada, Sandiaga melihat 80 ribu Kopdes sebagai jaringan distribusi dan penguatan usaha kecil. Bahkan lebih jauh, koperasi dapat menjadi landasan bagi UMKM untuk naik kelas hingga masuk pasar modal.

    “Koperasi bisa menjadi jembatan menuju pasar modal. Dengan ekosistem yang tepat, UMKM dapat tumbuh dan akhirnya masuk ke Bursa Efek Indonesia sebagai perusahaan tercatat,” tegas Sandiaga.

    Menurut Krisdianto, Rocket Youthpreneur telah membuktikan bahwa anak muda Indonesia punya ide-ide besar. Dengan penguatan koperasi dan pembiayaan yang tepat, kita bisa melahirkan lebih banyak entrepreneur yang tidak hanya mencari cuan tetapi juga memberi dampak nyata bagi masyarakat,” ucapnya.

    LPDB Koperasi memastikan akan terus mendukung percepatan operasionalisasi 80 ribu Kopdes/Kelurahan Merah Putih, termasuk memastikan tata kelola, akses permodalan, hingga kesiapan koperasi dalam menyerap dan memasarkan produk masyarakat desa.

    “Kami siap bergerak bersama semua pihak. Percepatan Kopdes Merah Putih bukan hanya program pemerintah – tetapi gerakan nasional untuk membangun kemandirian ekonomi dari desa,” tutup Krisdianto.

  • Tak Cuma Petani, Prabowo Hapus Utang KUR UMKM Terdampak Bencana Sumatra

    Tak Cuma Petani, Prabowo Hapus Utang KUR UMKM Terdampak Bencana Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan rencana penghapusan utang atau pemutihan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi debitur yang terdampak bencana alam di Sumatra tidak hanya menyasar petani.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meluruskan bahwa fasilitas relaksasi kredit macet itu berlaku bagi seluruh pelaku UMKM penerima KUR di wilayah terdampak, bukan hanya debitur di sektor pertanian.

    “Ya pokoknya [penerima manfaat] di daerah terdampak kepada bencana. [Untuk] Seluruh penerima KUR, UMKM di sana,” ungkap Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (12/12/2025).

    Terkait mekanisme pembiayaan pemutihan utang tersebut, Airlangga menjelaskan bahwa beban finansialnya akan ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Secara spesifik, pemerintah akan mengalkulasi alokasi dana dari pos total subsidi bunga KUR yang telah dianggarkan.

    “Nanti kita lihat kan kita punya total subsidi bunga. Kan dihitung nanti dari situ berapa. Dan ini kan sifatnya jangka panjang program setahun ke depan, setahun kedua, dan sebagainya,” jelasnya.

    Meski demikian, pemerintah saat ini masih belum merilis angka pasti mengenai jumlah debitur maupun total nilai outstanding kredit yang akan dihapusbukukan. Airlangga menyebut pihaknya masih terus memonitor data di lapangan mengingat proses pendataan korban dan dampak kerusakan masih berjalan.

    Pembagian Tiga Zona

    Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan selama sepekan, pemerintah menggelar rapat koordinasi dengan bank-bank penyalur KUR untuk melakukan pemetaan menyeluruh terhadap UMKM yang terdampak.

    Maman menyatakan proses tersebut akan dilanjutkan dalam beberapa hari ke depan untuk merumuskan skema bantuan yang paling tepat sesuai tingkat dampak masing-masing UMKM.

    Nantinya, pemerintah akan membagi kondisi UMKM ke dalam tiga zona dampak, yakni permanen, semi permanen, dan kategori lainnya.

    “Misalnya ada UMKM yang sudah terdampak secara permanen, misalnya, karena betul-betul sudah nggak bisa, ini rumahnya hancur, tempat usahanya hancur,” kata Maman di sela-sela acara 40 BIG Conference 2025 bertajuk Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi di Raffles Hotel, Jakarta, Senin (8/12/2025).

    Langkah tersebut, sambungnya, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikan rencana pembebasan KUR bagi UMKM terdampak. Hanya saja, Maman menyampaikan implementasi penghapusan KUR masih menunggu validasi data lapangan.

    Untuk itu, pemerintah belum dapat memastikan jumlah debitur KUR maupun total UMKM yang terdampak bencana di Aceh dan Sumatra. Pasalnya, situasi masih berubah dari waktu ke waktu, termasuk jumlah korban maupun cakupan wilayah terdampak yang masih terus bertambah.

    “Kami belum tahu jumlahnya berapa [UMKM] yang terkena dampak. Makanya ini terus akan kami petakan,” imbuhnya.

    Meski demikian, Maman menegaskan kriteria dan klasifikasi UMKM yang berhak mendapatkan pembebasan atau keringanan KUR akan dirinci lebih lanjut.

    Terlebih, dia menyampaikan sejumlah daerah masih terisolasi akibat infrastruktur yang rusak. Maman mengatakan masih terdapat jalan dan jembatan yang terputus sehingga tim penanggulangan bencana belum bisa masuk ke beberapa titik.

  • SPPG Dihimbau Tidak Memakai Makanan Buatan Pabrik

    SPPG Dihimbau Tidak Memakai Makanan Buatan Pabrik

    Liputan6.com, Jakarta – Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) dihimbau tidak memakai makanan buatan pabrik. Sebab, menurut Pasal 38 ayat 1 Peraturan Presiden (Perpres) nomor 115 tahun 2025, disebutkan bahwa Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri dan pelibatan usaha mikro, usaha kecil, perseroan perorangan, koperasi, koperasi desa/kelurahan merah putih, dan BUM Desa.

    “Jangan lagi pakai biskuit, roti dari perusahaan besar. Semua makanan harus diproduksi warga sekitar dapur, baik itu UMKM, maupun oleh ibu-ibu PKK,” kata Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang dalam pengarahannya di acara Sosialisasi dan Penguatan Tata Kelola Makan Bergizi Gratis Serta Pengawasan dan Pemantauan SPPG di Kota Probolinggo, Jawa Timur, Jumat 13 Desember 2025.

    Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi Kementerian/Lembaga untuk Pelaksanaan Program MBG itu mencontohkan kerja sama bagus di Depok, Jawa Barat. Di sana, roti dibuat oleh ibu-ibu orang tua siswa sekolah. Mereka juga membuat bakso rumahan, nugget homemade, rolade homemade, dan sebagainya.

    Semua memang harus memiliki izin PIRT (Produksi Pangan Industri Rumah Tangga). PIRT adalah izin edar bagi produk makanan atau minuman olahan yang diproduksi industri rumah tangga atau UMKM. PIRT diterbitkan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atas rekomendasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Izin berlaku untuk produk makanan dan minuman dengan risiko rendah hingga menengah.

     

  • BNI Raih Predikat Kolaborator Entrepreneur Hub dari Kementerian UMKM

    BNI Raih Predikat Kolaborator Entrepreneur Hub dari Kementerian UMKM

    Jakarta –

    PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI meraih predikat Kolaborator Entrepreneur Hub pada ajang Apresiasi Wirausaha Inspiratif 2025 yang digelar Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penghargaan diberikan atas upaya BNI dalam memperkuat daya saing UMKM agar naik kelas dan Go Global.

    Direktur Commercial Banking BNI Muhammad Iqbal menyampaikan penghargaan tersebut merupakan bentuk pengakuan terhadap konsistensi BNI dalam menghadirkan solusi pembiayaan, edukasi, dan pendampingan UMKM melalui platform BNI Xpora.

    “BNI sangat mengapresiasi kolaborasi dengan Kementerian UMKM RI yang terus mendorong semangat inovasi dan keberlanjutan para pelaku usaha. Pengakuan ini memberikan motivasi tambahan bagi kami untuk melanjutkan misi mendukung UMKM naik kelas dan memperluas penetrasi mereka ke pasar global,” ujar Iqbal dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/12/2025).

    Pada kesempatan yang sama, UMKM mitra BNI Xpora, PT Azaki Food Internasional turut menerima apresiasi kategori FinImpact Entrepreneur. Perusahaan ini telah menembus pasar global dengan produk tempe yang diekspor ke 12 negara, termasuk Jepang, Korea Selatan, China, Amerika Serikat, dan Belanda.

    Iqbal menjelaskan inisiatif BNI melalui Xpora dirancang untuk menghadirkan dukungan menyeluruh, antara lain pelatihan ekspor dan pendampingan kurasi produk. Kemudian, akses pasar melalui sembilan kantor cabang luar negeri BNI, hingga layanan digital seperti wondr by BNI, BNIdirect, dan TapCash.

    Melalui pencapaian ini, BNI akan memperluas dukungan terhadap UMKM nasional melalui penguatan kapasitas ekspor, peningkatan literasi digital, serta penyediaan akses pembiayaan yang lebih luas.

    Dengan strategi yang semakin terarah dan kolaborasi lintas lembaga, BNI berharap peran UMKM dalam rantai ekonomi global dapat semakin kuat, sekaligus memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    “Kami optimistis UMKM akan terus menjadi motor penggerak ekonomi nasional, dan BNI siap menjadi mitra utama UMKM untuk naik kelas dan go global,” ucap Iqbal.

    Pada kesempatan yang sama, Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman pun menekankan pentingnya pilar grow dan sustain dalam wirausaha di tengah transformasi ekonomi global. Menurutnya, hal tersebut harus didukung dengan inovasi, digitalisasi, serta tata kelola usaha yang sehat.

    Sebagai informasi, penghargaan ini diberikan dalam seremoni di JS Luwansa Hotel & Convention Center, Jakarta, yang dihadiri ribuan peserta secara hybrid dari berbagai sektor.Hal ini termasuk lembaga pembiayaan, dunia usaha, komunitas wirausaha, perguruan tinggi, dan nominator wirausaha inspiratif dari seluruh Indonesia. Acara juga turut dihadiri Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar sebagai Keynote Speake.

    (prf/ega)

  • Daihatsu Kumpul Sahabat Bitung Resmi Dibuka!

    Daihatsu Kumpul Sahabat Bitung Resmi Dibuka!

    Bitung –

    Daihatsu Kumpul Sahabat Bitung berlangsung hari ini di Lapangan Satrol Lantamal VIII, Kota Bitung, Sulawesi Utara, Sabtu (13/12/2025).

    Ada banyak kegiatan seru menyambut pecinta otomotif dan warga Bitung sekitarnya.

    Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus mengapresisasi langkah Daihatsu untuk mendekatkan diri ke tengah masyarakat. Bukan cuma pengguna otomotif, tapi juga berdampak luas terhadap sektor ekonomi menengah.

    “Kegiatan membuka ruang bagi para pelaku usaha mikro kecil menengah lokal. Kehadiran tenan-tenan UMKM memberikan kesempatan emas bagi produk-produk unggulan di Kota Bitung dan Sulawesi Utara,” ujar Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sulawesi Utara, Audy Pangemanan.

    “Supaya bisa dikenal lebih luas, meningkatkan transaksi dan yang paling penting menggerakkan roda perekonomian lokal. Inilah sinergi yang kita harapkan. Pertumbuhan ekonomi daerah yang didorong oleh kegiatan-kegiatan berskala daerah dan juga nasional.”

    “Kegiatan seperti ini juga membuktikan bahwa mobil Daihatsu bukan hanya alat transportasi tetapi juga katalisator untuk membangun persahabatan. Katalisator untuk membangun jejaring dan juga solidaritas nasional,” jelasnya lagi.

    Daihatsu Kumpul Sahabat Bitung berlangsung sejak pagi hari, mulai pukul 06.30 hingga 17.35 WITA. Adapun Bitung dipilih lantaran Daihatsu melihat kota ini punya potensi yang baik. Bitung tertinggi nomor empat di Sulawesi Utara. Daihatsu menguasai market share 32 persen.

    Foto: Ridwan Arifin/detik.com

    “Kota Bitung merupakan destinasi ke-6 yang kami datangi, karena memiliki potensi dan prestasi yang patut kita banggakan,” ujar Domestic Marketing Division Head PT Astra Daihatsu Motor, Budi Mahendra saat di lokasi acara Lapangan Satrol Lantamal VIII, Kota Bitung, Sulawesi Utara, Sabtu (13/12/2025).

    “Bitungdikenal dengan pelabuhan internasionalnya yang maju, serta sektor pariwisata yang luar biasa. Lebih dari itu, Bitum juga memiliki masyarakat yang hebat dan penuh semangat, yang selalu membuat setiap acara terasa hidup. Dan kombinasi inilah yang menjadikan Bitung tempat yang spesial,dan juga destinasi untuk Daihatsu Kumpul Sahabat ke-6 di tahun ini,” tambah dia.

    Lebih jauh dari itu, Sulawesi menjadi tulang punggung penjualan Daihatsu di Indonesia. Merek ini diketahui sudah berturut-turut menjadi merek mobil terlaris kedua di pasar otomotif nasional.

    “Pada kesempatan ini, kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang terbesarnya kepada masyarakat khususnya di Sulawesi Utara, karena di Sulawesi Utara ini, kami dikenal sebagai brand mobil yang paling favorit untuk sektor otomotif di Indonesia,” ungkapnya lagi.

    Salah satu daya tarik utama dari acara ini adalah kentalnya nuansa otomotif. Komunitas mobil dan motor, termasuk Sahabat Klub Daihatsu, akan hadir untuk gathering dan menunjukkan kekompakan mereka.

    Tak hanya itu, penggemar modifikasi wajib merapat! Pameran modifikasi mobil Daihatsu akan menjadi panggung bagi para komunitas untuk menampilkan karya-karya modifikasi terbaik mereka. Pameran ini diharapkan menjadi sumber inspirasi bagi para penggemar otomotif lain, sekaligus menjadi ajang apresiasi terhadap kreativitas para modifikator.

    Selain itu, Daihatsu juga akan memberikan penghargaan khusus kepada pelanggan setia yang telah konsisten merawat kendaraannya sejak awal kepemilikan.

    Band papan atas Indonesia, D’MASIV, dijadwalkan akan tampil dan membawakan lagu yang sudah menjadi ciri khas dan ikonik bagi Daihatsu, yaitu “Bahagia Sejak Pertama”.

    Kehadiran Rian dan kawan-kawan dipastikan akan menyemarakkan suasana sore hari di Lapangan Satrol Lantamal VIII dengan melodi yang telah akrab di telinga. Jangan lewatkan kesempatan untuk bernyanyi bersama dengan soundtrack kebahagiaan khas Daihatsu ini!

    Daihatsu Kumpul Sahabat hadir dengan sejumlah kegiatan unggulan yang siap memeriahkan suasana akhir pekan masyarakat Bitung. Agenda acara mencakup Zumba Ceria, festival UMKM lokal dari Bitung, bazaar, kompetisi seru, serta kegiatan gathering bersama komunitas motor dan Sahabat Klub Daihatsu. Tak hanya itu, tersedia pula layanan donor darah, aneka permainan, serta doorprize bernilai jutaan rupiah untuk para pengunjung.

    (riar/lth)

  • 1 BGN Minta Dapur MBG Tak Gunakan Makanan Produk Perusahaan Besar Nasional

    1 BGN Minta Dapur MBG Tak Gunakan Makanan Produk Perusahaan Besar Nasional

    BGN Minta Dapur MBG Tak Gunakan Makanan Produk Perusahaan Besar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, meminta Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) untuk tidak menggunakan produk makanan olahan pabrikan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
    Nanik bilang, program MBG diarahkan untuk memberdayakan usaha mikro dan kecil, perseroan perorangan, koperasi, koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, hingga badan usaha milik desa (BUM Desa), sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan dari sisi gizi masyarakat, tetapi juga berdampak langsung pada penguatan ekonomi rakyat.
    “Jangan lagi pakai biskuit, roti dari perusahaan besar. Semua makanan harus diproduksi warga sekitar dapur, baik itu UMKM, maupun oleh ibu-ibu PKK,” kata Nanik dalam keterangan resmi, Sabtu (13/12/2025).
    Ketentuan ini merujuk pada Pasal 38 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 yang menegaskan bahwa penyelenggaraan program tersebut harus mengutamakan pemanfaatan produk dalam negeri serta melibatkan pelaku usaha lokal.
    Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi Kementerian/Lembaga untuk Pelaksanaan Program MBG itu mencontohkan kerja sama yang bagus di Depok, Jawa Barat, di mana roti dibuat oleh ibu-ibu orangtua siswa sekolah.
    Mereka juga membuat bakso rumahan, nugget homemade, rolade homemade, dan sebagainya.
    Semua memang harus memiliki
    izin PIRT
    (Produksi Pangan Industri Rumah Tangga). PIRT adalah izin edar bagi produk makanan atau minuman olahan yang diproduksi industri rumah tangga atau UMKM.
    PIRT diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atas rekomendasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Izin berlaku untuk produk makanan dan minuman dengan risiko rendah hingga menengah.
    Karena itu, Nanik meminta kepada Pemerintah Kota Probolinggo untuk memberikan kemudahan dalam pengurusan izin PIRT.
    “Tolong Pak Wali, Bu Wawali, Dinkes, dipermudah izin PIRT-nya, untuk usaha kecil agar mereka bisa memasok dapur-dapur SPPG,” kata Nanik.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1 BGN Minta Dapur MBG Tak Gunakan Makanan Produk Perusahaan Besar Nasional

    1 BGN Minta Dapur MBG Tak Gunakan Makanan Produk Perusahaan Besar Nasional

    BGN Minta Dapur MBG Tak Gunakan Makanan Produk Perusahaan Besar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, meminta Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) untuk tidak menggunakan produk makanan olahan pabrikan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
    Nanik bilang, program MBG diarahkan untuk memberdayakan usaha mikro dan kecil, perseroan perorangan, koperasi, koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, hingga badan usaha milik desa (BUM Desa), sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan dari sisi gizi masyarakat, tetapi juga berdampak langsung pada penguatan ekonomi rakyat.
    “Jangan lagi pakai biskuit, roti dari perusahaan besar. Semua makanan harus diproduksi warga sekitar dapur, baik itu UMKM, maupun oleh ibu-ibu PKK,” kata Nanik dalam keterangan resmi, Sabtu (13/12/2025).
    Ketentuan ini merujuk pada Pasal 38 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 yang menegaskan bahwa penyelenggaraan program tersebut harus mengutamakan pemanfaatan produk dalam negeri serta melibatkan pelaku usaha lokal.
    Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi Kementerian/Lembaga untuk Pelaksanaan Program MBG itu mencontohkan kerja sama yang bagus di Depok, Jawa Barat, di mana roti dibuat oleh ibu-ibu orangtua siswa sekolah.
    Mereka juga membuat bakso rumahan, nugget homemade, rolade homemade, dan sebagainya.
    Semua memang harus memiliki
    izin PIRT
    (Produksi Pangan Industri Rumah Tangga). PIRT adalah izin edar bagi produk makanan atau minuman olahan yang diproduksi industri rumah tangga atau UMKM.
    PIRT diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atas rekomendasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Izin berlaku untuk produk makanan dan minuman dengan risiko rendah hingga menengah.
    Karena itu, Nanik meminta kepada Pemerintah Kota Probolinggo untuk memberikan kemudahan dalam pengurusan izin PIRT.
    “Tolong Pak Wali, Bu Wawali, Dinkes, dipermudah izin PIRT-nya, untuk usaha kecil agar mereka bisa memasok dapur-dapur SPPG,” kata Nanik.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wali Kota Kediri Resmikan Gerai Koperasi Kelurahan Merah Putih di Ngadirejo

    Wali Kota Kediri Resmikan Gerai Koperasi Kelurahan Merah Putih di Ngadirejo

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati meresmikan Koperasi Merah Putih Kelurahan Ngadirejo, Jumat (12/11/2025). Koperasi ini menjual berbagai produk sembako, kerajinan, makanan, minuman, pakaian, dan studio foto.

    Saat ditemui, Mbak Wali menyampaikan apresiasi atas hadirnya Koperasi Kelurahan Merah Putih yang ada di Kelurahan Ngadirejo yang menghadirkan beragam layanan dan produk. “Koperasi ini tidak hanya menjual sembako, tapi juga obat-obatan, produk konveksi, kerajinan hingga menyediakan studio foto. Ini menurut saya menarik sekali,” tuturnya.

    Wali Kota Kediri juga menjelaskan bahwa koperasi ini telah berkolaborasi dengan tenaga farmasi untuk mendampingi layanan apotek. Selain itu, banyak potensi lokal yang diangkat melalui koperasi ini, mulai dari bahan pokok, kerajinan tangan, hingga produk sandang hasil karya enam penjahit lokal dari warga Kelurahan Ngadirejo ini. Anak-anak muda pun turut dilibatkan melalui pengelolaan studio foto dan pengembangan e-commerce untuk mempromosikan produk-produk gerai Koperasi Kelurahan Merah Putih di Ngadirejo ini.

    “Koperasi ini bisa menjadi percontohan bagi koperasi lain yang masih bingung menentukan arah. Bisa menjadi studi tiru, saling belajar, dan berkolaborasi. Bahkan sudah bekerja sama dengan SPPG,” imbuhnya.

    Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Ngadirejo Abu Nur Arifin menceritakan proses terbentuknya koperasi ini. “Pada bulan September, kami mendapat surat tugas untuk membentuk Koperasi Kelurahan Merah Putih. Dengan bimbingan Dinas Koperasi dan UMTK Kota Kediri, kami bisa berjalan pelan-pelan dan Alhamdulillah bisa terlaksana koperasi ini melalui swadaya masyarakat,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Ketua KKMP Ngadirejo ini juga menerangkan bahwa dalam koperasi ini ada iuran pokok, iuran wajib dan iuran sukarela. Dengan menggandeng beberapa tokoh masyarakat di Kelurahan Ngadirejo, mereka juga ikut berinvestasi, dalam pembentukan koperasi sehingga bisa melakukan renovasi dan belanja produk yang dijual.

    “Di koperasi ini, ada empat gerai yaitu gerai UMKM, gerai sembako, gerai sandang, dan gerai digitalisasi. Ini saling berkaitan dan mampu memperkuat bisnis koperasi. Strategi ini juga tidak lepas dari peran pemangku wilayah. Ketegasan lurah dalam menggandeng dan berkomunikasi dengan masyarakat membuat semua ikut bergerak,” ungkapnya.

    Hadir dalam kegiatan ini Ketua Dekopinda Kota Kediri Firdaus, Ketua TP PKK Kota Kediri Faiqoh Azizah Muhammad, anggota DPRD Kota Kediri Afif Fachrudin Wijaya, Kepala Dinas Koperasi dan UMTK Eko Lukmono, Camat Kota Agus Suharyanto, Lurah Ngadirejo Heru Sugiarto, serta tamu undangan lainnya. [nm/but]

  • Wali Kota Kediri Resmikan Gerai Koperasi Kelurahan Merah Putih di Ngadirejo

    Wali Kota Kediri Resmikan Gerai Koperasi Kelurahan Merah Putih di Ngadirejo

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati meresmikan Koperasi Merah Putih Kelurahan Ngadirejo, Jumat (12/11/2025). Koperasi ini menjual berbagai produk sembako, kerajinan, makanan, minuman, pakaian, dan studio foto.

    Saat ditemui, Mbak Wali menyampaikan apresiasi atas hadirnya Koperasi Kelurahan Merah Putih yang ada di Kelurahan Ngadirejo yang menghadirkan beragam layanan dan produk. “Koperasi ini tidak hanya menjual sembako, tapi juga obat-obatan, produk konveksi, kerajinan hingga menyediakan studio foto. Ini menurut saya menarik sekali,” tuturnya.

    Wali Kota Kediri juga menjelaskan bahwa koperasi ini telah berkolaborasi dengan tenaga farmasi untuk mendampingi layanan apotek. Selain itu, banyak potensi lokal yang diangkat melalui koperasi ini, mulai dari bahan pokok, kerajinan tangan, hingga produk sandang hasil karya enam penjahit lokal dari warga Kelurahan Ngadirejo ini. Anak-anak muda pun turut dilibatkan melalui pengelolaan studio foto dan pengembangan e-commerce untuk mempromosikan produk-produk gerai Koperasi Kelurahan Merah Putih di Ngadirejo ini.

    “Koperasi ini bisa menjadi percontohan bagi koperasi lain yang masih bingung menentukan arah. Bisa menjadi studi tiru, saling belajar, dan berkolaborasi. Bahkan sudah bekerja sama dengan SPPG,” imbuhnya.

    Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Ngadirejo Abu Nur Arifin menceritakan proses terbentuknya koperasi ini. “Pada bulan September, kami mendapat surat tugas untuk membentuk Koperasi Kelurahan Merah Putih. Dengan bimbingan Dinas Koperasi dan UMTK Kota Kediri, kami bisa berjalan pelan-pelan dan Alhamdulillah bisa terlaksana koperasi ini melalui swadaya masyarakat,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Ketua KKMP Ngadirejo ini juga menerangkan bahwa dalam koperasi ini ada iuran pokok, iuran wajib dan iuran sukarela. Dengan menggandeng beberapa tokoh masyarakat di Kelurahan Ngadirejo, mereka juga ikut berinvestasi, dalam pembentukan koperasi sehingga bisa melakukan renovasi dan belanja produk yang dijual.

    “Di koperasi ini, ada empat gerai yaitu gerai UMKM, gerai sembako, gerai sandang, dan gerai digitalisasi. Ini saling berkaitan dan mampu memperkuat bisnis koperasi. Strategi ini juga tidak lepas dari peran pemangku wilayah. Ketegasan lurah dalam menggandeng dan berkomunikasi dengan masyarakat membuat semua ikut bergerak,” ungkapnya.

    Hadir dalam kegiatan ini Ketua Dekopinda Kota Kediri Firdaus, Ketua TP PKK Kota Kediri Faiqoh Azizah Muhammad, anggota DPRD Kota Kediri Afif Fachrudin Wijaya, Kepala Dinas Koperasi dan UMTK Eko Lukmono, Camat Kota Agus Suharyanto, Lurah Ngadirejo Heru Sugiarto, serta tamu undangan lainnya. [nm/but]

  • Wali Kota Kediri Tegaskan Penguatan Gizi: SPPG Garda Depan Program MBG

    Wali Kota Kediri Tegaskan Penguatan Gizi: SPPG Garda Depan Program MBG

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Kediri terus memperkuat komitmen terhadap pemenuhan gizi masyarakat. Hal ini ditunjukkan melalui dialog yang dipimpin Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati bersama Forkopimda dengan koordinator dan ahli gizi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dialog berlangsung di Ruang Joyoboyo, Jumat (12/12/2025).

    “Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program dari Bapak Presiden Prabowo. Program ini menunjukkan komitmen pemerintah bahwa baik anak-anak, balita, ibu hamil dan ibu menyusui mendapat akses makanan yang sehat dan bergizi. Di sini lah SPPG memiliki peran penting,” ujarnya.

    Mbak Wali menjelaskan SPPG juga berperan dalam mendukung pendataan penerima manfaat, memastikan distribusi makanan berjalan baik, serta mengedukasi masyarakat mengenai gizi seimbang. Setiap SPPG diharapkan mampu menyajikan makanan yang memenuhi kebutuhan gizi penerima. Dimana hal ini merupakan salah satu upaya untuk mencegah dan menekan stunting.

    Beberapa hal penting juga ditekankan wali kota termuda ini dalam arahannya. Pertama, kualitas makanan harus terus dijaga. Makanan yang disajikan harus bersih, aman, dan sesuai standar. Kedua, ketika mendirikan SPPG ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Dimana prosedur pendirian hingga sarana prasarana harus dipenuhi. Lalu SPPG juga harus memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

    Dari 29 SPPG yang berdiri di Kota Kediri, 27 diantaranya telah memiliki SLHS. SPPG ini tersebar di tiga kecamatan. Dengan rincian, 17 SPPG di Kecamatan Mojoroto, 6 SPPG di Kecamatan Kota, dan 6 SPPG di Kecamatan Pesantren. SPPG harus memiliki SOP yang jelas seperti yang sudah diatur oleh Badan Gizi Nasional.

    Ketiga, perlunya kolaborasi dengan semua pihak untuk memastikan program MBG berjalan baik. Di Kota Kediri ada lebih dari 1.100 penerima manfaat. Mulai ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di 46 kelurahan. Perlu adanya kolaborasi untuk menyukseskan program ini. Keempat, berkaitan dengan sampah. Dengan jumlah 29 SPPG butuh dukungan agar bisa mengelola sampah yang dihasilkan. Apalagi saat ini jumlah sampah di Kota Kediri berada di kisaran 150 ton per hari. Diharapkan SPPG dapat melakukan pemilahan antara sampah organik dan anorganik.

    “Makanan yang disajikan harus dijaga kehigienisannya. Semua harus aman karena program ini harus benar-benar memberikan manfaat bagi penerimanya. Kita harus pastikan semua berjalan aman dan sesuai aturan,” jelasnya.

    Mbak Wali juga berharap hadirnya SPPG ini juga melibatkan UMKM lokal untuk membantu proses produksi. Serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Sehingga ada multiplier effect yakni menyehatkan anak-anak dan menggerakkan ekonomi kerakyatan. Lalu SPPG juga harus melakukan edukasi bisa dilakukan melalui media sosial. “Saya harap Bapak Ibu di sini bekerja dengan penuh integritas dan semangat pengabdia untuk memberikan yang terbaik bagi penerima manfaat. Teruslah memberikan kontribusi yang positif bagi Kota Kediri dan Indonesia,” pungkasnya.

    Turut hadir, Wakil Wali Kota Qowimuddin, Ketua DPRD Firdaus, Kepala Kejaksaan Negeri Raden Roro Theresia, Pj Sekda M.Ferry Djatmiko, perwakilan Forkopimda, Kepala Bakesbangpol Didik Catur, Ketua dan Anggota Satgas SPPG, para koordinator dan ahli gizi SPPG, serta tamu undangan lainnya. [nm/but]