Xcloud.id

Produk: UMKM

  • LKBN ANTARA ikuti RDP Komisi VII DPR yang membahas peran lembaga penyiaran untuk UMKM

    LKBN ANTARA ikuti RDP Komisi VII DPR yang membahas peran lembaga penyiaran untuk UMKM

    Selasa, 25 November 2025 08:45 WIB

    RDP Komisi VII DPR bahas peran lembaga penyiaran untuk UMKM. Direktur Utama Perum LKBN ANTARA Akhmad Munir (kiri) didampingi Direktur Komersil, Pengembangan Bisnis dan Teknologi Informasi Perum LKBN ANTARA Jaka Sugiyanta (tengah), dan Direktur Pemberitaan Perum LKBN ANTARA Irfan Junaidi (kanan) menyampaikan paparan saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025). Rapat tersebut membahas peranan lembaga penyiaran publik dalam memajukan UMKM dan Ekonomi Kreatif Nasional. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/YU

    Direktur Utama Perum LKBN ANTARA Akhmad Munir (kiri) berbincang dengan Direktur Komersil, Pengembangan Bisnis dan Teknologi Informasi Perum LKBN ANTARA Jaka Sugiyanta (tengah), dan Direktur Pemberitaan Perum LKBN ANTARA Irfan Junaidi (kanan) sebelum mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025). Rapat tersebut membahas peranan lembaga penyiaran publik dalam memajukan UMKM dan Ekonomi Kreatif Nasional. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/YU

    Direktur Utama Perum LKBN ANTARA Akhmad Munir (kiri) didampingi Direktur Komersil, Pengembangan Bisnis dan Teknologi Informasi Perum LKBN ANTARA Jaka Sugiyanta (kanan) menyampaikan paparan saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025). Rapat tersebut membahas peranan lembaga penyiaran publik dalam memajukan UMKM dan Ekonomi Kreatif Nasional. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/YU

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • QR Antarnegara Dorong Transaksi Mata Uang Lokal dan Perluas Inklusivitas Pembayaran

    QR Antarnegara Dorong Transaksi Mata Uang Lokal dan Perluas Inklusivitas Pembayaran

    Liputan6.com, Jakarta – Steering Committee Indonesia Fintech Society (IFSoc), Dyah N.K. Makhijani, menyatakan pengembangan QRIS lintas negara menjadi langkah strategis Indonesia dalam mendorong transaksi berbasis mata uang lokal sekaligus memperkuat inklusivitas sistem pembayaran di kawasan regional. Menurutnya, kebijakan QR Antarnegara ini sejalan dengan upaya mengurangi ketergantungan pada mata uang asing dalam transaksi ritel lintas batas.

    “QRIS cross-border ini kan basisnya local currency transaction, jadi itu bagian dari upaya mengurangi dolarisasi dan membuat transaksi lintas negara jadi lebih efisien,” ujar Dyah dalam acara Media Briefing Catatan Akhir Tahun IFSoc, dikutip Minggu (21/12/2025).

    Ia menjelaskan, kekuatan QRIS terletak pada standarisasi dan kemudahan penggunaan yang memungkinkan sistem pembayaran nasional terhubung dengan negara lain tanpa harus bergantung pada instrumen berbasis kartu. Hal tersebut dinilai penting untuk memperluas akses pembayaran digital, khususnya bagi UMKM dan sektor pariwisata.

    “Yang paling penting dari QRIS itu adalah standarnya dan inklusivitasnya, karena siapa pun bisa pakai QR, tidak harus kartu dan tidak hanya untuk tempat-tempat besar,” katanya.

    Adopsi QRIS

    Data menunjukkan adopsi QRIS terus meningkat dan menjadi fondasi bagi perluasan QR Antarnegara. Nilai transaksi QRIS domestik tercatat sebesar Rp 231,3 triliun pada 2023, melonjak menjadi Rp 659,9 triliun pada 2024, dan kembali meningkat hingga Rp 959,7 triliun per Januari–September 2025.

    Dari sisi volume, transaksi QRIS mencapai 2,1 miliar pada 2023, naik menjadi 6,2 miliar pada 2024, dan menembus 10,3 miliar transaksi per September 2025..

    Implementasi QR Antarnegara saat ini telah berjalan dengan Thailand, Malaysia, dan Singapura, serta dilanjutkan dengan Jepang, sementara China dan Korea masih dalam tahap sandbox.

    Interoperabilitas tersebut mencerminkan keterbukaan Indonesia terhadap kerja sama pembayaran digital regional dan memperkuat posisi QRIS sebagai instrumen strategis dalam ekosistem sistem pembayaran Indonesia.

  • Khofifah Pastikan Pasar Murah Bukan Saingi Pasar Tradisional saat Tinjau Lokasi di Bojonegoro

    Khofifah Pastikan Pasar Murah Bukan Saingi Pasar Tradisional saat Tinjau Lokasi di Bojonegoro

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau langsung pelaksanaan Pasar Murah di Pendopo Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Sabtu (20/12/2025).

    Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota.

    Pasar murah di Bojonegoro tersebut tercatat sebagai pelaksanaan program untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau melalui skema subsidi yang ke-300 oleh Pemprov Jatim.

    Gubernur Khofifah menegaskan, pasar murah tidak dimaksudkan untuk bersaing dengan pasar tradisional. Karena itu, pelaksanaannya selalu diatur agar tidak berdekatan dengan pasar rakyat.

    “Pasar murah ini bukan kompetitor pasar tradisional. Ini bentuk intervensi pemerintah untuk menjaga harga tetap stabil,” ujar Khofifah.

    Menurutnya, harga kebutuhan pokok yang dijual di pasar murah lebih rendah dibandingkan harga pasar karena mendapat subsidi dari Pemprov Jatim.

    Selain membantu masyarakat, pasar murah juga menjadi instrumen pengendalian inflasi daerah, terutama menjelang akhir tahun ketika permintaan meningkat.

    Dalam kunjungannya, Khofifah didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur Iwan, Wakil Ketua DPRD Jatim Sri Wahyuni, serta Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah.

    Ia menyebutkan, titik pelaksanaan pasar murah ditentukan berdasarkan hasil pemantauan kebutuhan di daerah, termasuk di Kabupaten Bojonegoro.

    Khofifah memastikan ketersediaan bahan pokok di Jawa Timur masih sangat aman. Ia meminta masyarakat tetap tenang menghadapi peningkatan kebutuhan menjelang Natal dan Tahun Baru 2026, hingga Ramadhan dan Idul Fitri.

    “Insyaallah stok sembako sangat cukup, sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

    Antusiasme warga terlihat dari antrean tertib untuk mendapatkan bahan pokok dengan harga murah. Selain itu, sejumlah stan UMKM lokal turut meramaikan kegiatan pasar murah tersebut. Gubernur Khofifah juga membagikan produk UMKM Bojonegoro secara gratis kepada warga yang hadir.

    Salah satu pelaku UMKM asal Kecamatan Ngasem, Yeni, mengaku bersyukur karena dagangannya laris terjual. Ia menyebut omzet penjualan bersama rekannya mencapai sekitar Rp1,5 juta.

    “Hari ini luar biasa, dagangan kami habis diborong. Terima kasih Ibu Gubernur Khofifah, semoga sehat selalu,” ucapnya. [lus/suf]

  • Ditutup Bupati Subandi, Festival Bandeng dan Udang Sidoarjo 2025 Dorong UMKM Perikanan Naik Kelas

    Ditutup Bupati Subandi, Festival Bandeng dan Udang Sidoarjo 2025 Dorong UMKM Perikanan Naik Kelas

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Bupati Sidoarjo, H. Subandi, secara resmi menutup Festival Bandeng dan Udang Sidoarjo 2025 yang digelar oleh Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo, dengan tema “Bandeng dan Udang Sidoarjo 2025, Kebanggaan yang Mendunia” di Lapangan GOR Delta Sidoarjo, Sabtu (20/12/2025).

    H. Subandi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh panitia serta pihak terkait yang telah bekerja keras menyukseskan festival tersebut. “Festival Bandeng dan Udang ini menjadi momentum penting untuk memperkuat posisi Kabupaten Sidoarjo sebagai daerah penghasil komoditas perikanan unggulan, khususnya bandeng dan udang,” ucapnya.

    Bupati Sidoarjo menambahkan, melalui berbagai kegiatan seperti lomba memasak olahan bandeng dan udang serta bazar UMKM perikanan, diharapkan muncul kreativitas baru dan peningkatan kualitas produk lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

    Pemkab Sidoarjo, lanjutnya, berkomitmen terus mendukung pelaku usaha perikanan melalui pembinaan, fasilitasi, serta penguatan akses pemasaran.

    “Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan sektor perikanan yang maju, mandiri, dan berkelanjutan. Mari jadikan festival ini sebagai ruang kebersamaan untuk saling belajar, mendukung, dan tumbuh bersama. Kegiatan seperti ini sangat penting untuk menggerakkan perekonomian petani tambak. Ke depan, pelaksanaan festival bisa ditutup pada malam hari agar UMKM memiliki waktu lebih maksimal melayani masyarakat,” terangnya.

    Pada kesempatan tersebut, H. Subandi juga menyoroti peran perbankan dalam mendukung UMKM perikanan. Ia menyampaikan bahwa Pemkab Sidoarjo memiliki program Kredit Usaha Rakyat Daerah (Kurda) dengan bunga ringan, yakni 0,2 persen melalui Bank Delta Artha dan KUR 6 persen melalui Bank Jatim.

    “Saya titipkan UMKM Sidoarjo kepada Bank Jatim dan Bank Delta Artha agar petani tambak bisa berkoordinasi dan mendapatkan dukungan permodalan yang optimal. Pemerintah akan terus hadir memberikan pelayanan terbaik,” imbuhnya.

    H. Subandi juga mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian tambak di wilayah Sidoarjo yang rawan terdampak rob, terutama saat musim hujan. “Jangan sampai petani tambak mengalami gagal panen akibat kondisi lingkungan. Kita harus bersama-sama menjaga keberlanjutan sektor perikanan agar petani tetap untung dan ekonomi daerah terus tumbuh,” tambah bupati.

    Masih menurut H. Subandi, Festival Bandeng dan Udang tidak hanya digelar sekali, tetapi dapat dilaksanakan secara berkelanjutan guna mendorong pertumbuhan UMKM perikanan di Kabupaten Sidoarjo.

    Ia bahkan mengusulkan agar ke depan kegiatan lelang bandeng, seperti yang pernah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya, dapat kembali digelar untuk meningkatkan kesejahteraan petani tambak.

    Adapun pemenang Lomba Memasak Olahan Bandeng dan Udang adalah:
    • Juara I: Kecamatan Taman
    • Juara II: Kecamatan Tarik
    • Juara III: Kecamatan Waru
    • Juara Harapan I: Kecamatan Balongbendo (isa/kun)

  • Pimpin PDIP Magetan, Diana Sasa Tegaskan Politik Harus Berpihak pada Ekonomi Harian Rakyat

    Pimpin PDIP Magetan, Diana Sasa Tegaskan Politik Harus Berpihak pada Ekonomi Harian Rakyat

    Surabaya (beritajatim.com) — Diana AV Sasa resmi memimpin DPC PDI Perjuangan Kabupaten Magetan setelah ditetapkan dalam Konfercab yang digelar di Hotel Empire Palace Surabaya, Sabtu (20/12/2025).

    Sasa, sapaan lekatnya, menegaskan bahwa DPC PDI Perjuangan Magetan menetapkan sikap politik baru yang berlandaskan keberpihakan pada rakyat, penguatan ekonomi harian, serta perlindungan sosial dan lingkungan.

    “Berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Magetan menunjukkan bahwa politik tidak boleh menjauh dari kehidupan sehari-hari rakyat. Sikap politik ini menegaskan komitmen PDI Perjuangan untuk bekerja, mendengar, dan berpihak,” ujar Sasa.

    Penegasan fokus ekonomi rakyat menjadi sorotan utama. Diana menyebut penurunan daya beli, ketahanan pasar tradisional, hingga persoalan petani dan UMKM harus direspons dengan kebijakan yang konkret dan terukur. “Orientasi kami adalah ekonomi harian rakyat, karena ukuran keberhasilan harus betul-betul dapat dirasakan masyarakat,” kata mantan aktivis PMII ini.

    Isu sosial dan kemanusiaan juga masuk prioritas. Sasa menilai perlindungan kelompok rentan dan peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan tanggung jawab moral yang harus dipenuhi struktur partai dan kader. “Keselamatan warga dan perlindungan sosial bukan opsi, tapi kewajiban,” tegasnya.

    Di bidang lingkungan, DPC PDIP Magetan mengambil posisi keras terhadap model pembangunan yang mengabaikan keselamatan warga. Sasa menegaskan bahwa krisis lingkungan seperti banjir dan longsor menjadi alarm bagi pemerintah daerah agar tidak mengorbankan kelestarian alam. “Lingkungan hidup bukan diwariskan untuk rusak, tapi dijaga demi masa depan,” ucapnya.

    Sasa juga mewajibkan profesionalitas dan integritas kader, terutama bagi yang memegang jabatan publik. Generasi muda ditempatkan sebagai subjek strategis dalam demokrasi dan pembangunan daerah. “Kepercayaan publik tidak dibangun dari manuver sesaat, tetapi dari kerja konsisten dan dapat diuji,” tutupnya. [asg/kun]

  • 10 Aplikasi Payroll Terbaik di Indonesia

    10 Aplikasi Payroll Terbaik di Indonesia

    Pengelolaan payroll kini jadi aspek vital dalam manajemen SDM di Indonesia. Kesalahan dalam proses manual bisa berdampak pada kepatuhan pajak hingga ketidakpuasan karyawan.

    Untungnya, perkembangan teknologi menghadirkan banyak solusi aplikasi payroll berbasis cloud yang kini mudah diakses dan bisa membantu Anda mengurangi risiko kesalahan. Penggunaan aplikasi payroll otomatis tidak hanya memudahkan perhitungan gaji, tunjangan, cuti, serta urusan pajak, tapi juga membuat semua proses lebih praktis dan efisien.

    Ada banyak pilihan software yang bisa Anda pilih sesuai kebutuhan bisnis, mulai dari perusahaan berskala kecil sampai skala besar. Nah, berikut ini 10 aplikasi payroll terbaik di Indonesia, lengkap dengan keunggulan dan kekurangan masing-masing.

    10 Aplikasi Payroll Terbaik di Indonesia
    Memilih aplikasi payroll yang tepat memang tidak mudah. Supaya lebih jelas, berikut beberapa aplikasi terbaik beserta kelebihan masing-masing.

    1. Mekari Talenta

    Mekari Talenta merupakan software payroll berbasis cloud yang digunakan perusahaan di Indonesia untuk mengelola penggajian sesuai regulasi. Perhitungan gaji, pajak, dan BPJS dilakukan secara otomatis dengan data absensi, cuti, dan lembur yang langsung terhubung ke proses payroll.

    Talenta mendukung kebutuhan payroll yang kompleks, termasuk struktur multi-entitas, banyak cabang, serta perbedaan skema penggajian antar unit. Setiap entitas dapat memiliki komponen dan kebijakan payroll yang berbeda, namun tetap diproses secara konsisten dan akurat.

    Dengan arsitektur cloud yang stabil dan fleksibel, Mekari Talenta banyak digunakan oleh perusahaan yang membutuhkan pengelolaan payroll yang siap mengikuti pertumbuhan organisasi dan kompleksitas operasional.

    Mekari Talenta juga mendapatkan pengakuan sebagai “Strong Performer” dalam Gartner® Voice of the Customer 2024, mencerminkan tingkat kepuasan dan kepercayaan pengguna terhadap kapabilitas payroll yang ditawarkan.

    2. Gadjian

    Gadjian hadir untuk memudahkan urusan payroll, penghitungan BPJS, PPh 21, hingga pengiriman slip gaji digital. Aplikasi ini berbasis cloud dan sudah banyak digunakan di Indonesia karena sistemnya praktis serta mudah dipakai.

    3. Paychex

    Paychex merupakan salah satu solusi HR dan payroll global yang sudah digunakan oleh ribuan perusahaan di berbagai negara. Platform ini menyediakan layanan penggajian otomatis, manajemen manfaat karyawan, serta kepatuhan pajak yang terintegrasi. Kelebihannya terletak pada fleksibilitas sistem yang bisa disesuaikan dengan skala bisnis.

    4. GreatDay HR

    GreatDay HR sangat mobile-friendly dan menawarkan employee self-service. Fitur absensi, cuti, hingga payroll bisa diakses langsung oleh karyawan melalui aplikasi, sehingga mempercepat banyak proses HR.

    5. GajiHub

    Untuk kebutuhan UMKM, GajiHub menawarkan cloud payroll yang simpel serta fitur slip gaji digital. Absensi juga terhubung langsung ke sistem, jadi berbagai proses bisa diotomasi tanpa ribet.

    6. Keka HR

    Keka HR merupakan platform HR dan payroll berbasis cloud yang dirancang untuk membantu perusahaan mengotomatisasi seluruh proses SDM mulai dari absensi, cuti, hingga penggajian. Sistem ini menyediakan perhitungan payroll otomatis yang akurat, termasuk pajak dan tunjangan, serta modul employee self-service agar karyawan dapat mengakses data pribadi secara mandiri.

    7. PayrollBozz

    PayrollBozz adalah aplikasi HR dan payroll lokal yang fokus pada efisiensi proses administrasi karyawan. Aplikasi ini mencakup fitur absensi online, pengajuan cuti, lembur, hingga perhitungan gaji otomatis sesuai regulasi ketenagakerjaan di Indonesia. Selain itu, PayrollBozz juga menyediakan portal karyawan berbasis cloud untuk memudahkan akses slip gaji dan data kehadiran.

    8. LinovHR

    LinovHR merupakan software HRIS berbasis cloud yang menyediakan fitur payroll bersama dengan fungsi administrasi HR lainnya. Sistem ini cocok untuk perusahaan yang membutuhkan pengelolaan gaji dan data kepegawaian secara terstruktur. LinovHR juga mendukung perhitungan elemen gaji pokok, tunjangan, potongan, serta integrasi absensi untuk mempermudah proses penggajian secara otomatis.

    9. HRD.id

    HRD.id adalah aplikasi HR lokal berbasis cloud yang juga menyediakan fitur payroll otomatis selain fungsi HRIS seperti absensi, cuti, dan pengelolaan data karyawan. Sistem ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan perusahaan di Indonesia dengan antarmuka yang sederhana dan harga terjangkau.

    10. Datanesia

    Datanesia HR Payroll Software merupakan solusi payroll berbasis cloud yang membantu menghitung gaji, PPh 21, BPJS, dan tunjangan secara otomatis. Aplikasi ini juga terintegrasi dengan modul HR lain seperti absensi dan database karyawan, sehingga proses penggajian bisa mengakomodasi kondisi aktual seperti absensi, lembur, atau kinerja.

  • Pemkab Jember Siapkan Pencetakan 66 Ribu Blangko KTP di Kantor Kecamatan

    Pemkab Jember Siapkan Pencetakan 66 Ribu Blangko KTP di Kantor Kecamatan

    Jember (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyediakan 66 ribu blangko kartu tanda penduduk (KTP) yang bisa dicetak di kantor kecamatan.

    “Dari 2019 sampai 2025, ada 66 ribu masyarakat Jember yang KTP-nya tidak tercetak karena blangkonya enggak ada. Kita itu hanya dapat jatah sekitar empat ribu keping, maka enggak cukup,” kata Bupati Muhammad Fawait, usai acara Gus’e Menyapa di Kecamatan Mumbulsari, Sabtu (20/12/2025).

    Kurang lebih 66 ribu keping blangko KTP itu akan tersedia pada 2 Januari 2026/ “Bikinnya cukup di kantor kecamatan. Nggak perlu lagi dari ujung barat ke kota, dari ujung timur harus ke Jember kota,” kata Fawait.

    Fawait ingin memperlakukan warga desa dan kota setara. “Karena yang bayar pajak di Jember ini bukan cuman orang segelintir orang saja. Ada orang kota juga ada orang desa. Mereka juga punya hak yang sama,” katanta.

    Kebahagiaan dan akses pembangunan, menurut Fawait, harus dirasakan warga desa dan kota. “Mereka juga harus kita pikirkan bagaimana bikin mereka bahagia, bikin tersenyum. Belum lagi PKL dan UMKM,” katanya.

    Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jember Bambang Saputro sebelumnya mengatakan, pihaknya mengajukan tambahan pegawai untuk ditempatkan di setiap kecamatan. Kehadiran mereka akan dilengkapi peralatan pencetakan KTP elektronik yang sudha tersedia di kantor Dispendukcapil Jember.

    Dengan adanya tambahan pegawai dan blangko, Bambang berharap layanan KTP akan semakin lancar. “Insyaallah dalam waktu dekat peralatannya akan didistribusikan ke semua kecamatan, kecuali tiga kecamatan kota yang dekat dengan kantor Dispendukcapil,” katanya. [wir]

  • ​JIS Sport Festival Kembali Digelar, Ada Pound Fit hingga Body Combat

    ​JIS Sport Festival Kembali Digelar, Ada Pound Fit hingga Body Combat

    Jakarta: JIS Sport Festival, sebuah event rutin yang diselenggarakan di Jakarta International Stadium (JIS), akan kembali digelar pada 20 – 21 Desember 2025 dengan rangkaian aktivitas kebugaran, komunitas, dan hiburan terbuka untuk publik. 

    Melalui kegiatan seperti pound-fit, push-bike, inline skate, panahan, senam, serta bazar UMKM. Event ini mendorong masyarakat untuk lebih aktif bergerak sekaligus mempererat interaksi antar komunitas dalam suasana yang sehat dan menyenangkan. 

    JIS Sport Festival merupakan agenda rutin yang bertujuan mengajak masyarakat aktif berolahraga bersama di lingkungan Jakarta International Stadium. Event ini merupakan upaya untuk menjadikan JIS sebagai fasilitas olahraga modern di Jakarta Utara yang dapat menjadi pusat aktivitas olahraga, budaya, dan hiburan yang terbuka bagi publik. Mengusung konsep “sportainment”, JSF (JIS Sport Festival) menempatkan kesenangan, inklusivitas, dan partisipasi publik di atas kompetisi. 

    “Acara ini bertujuan mendorong gaya hidup sehat, memberi ruang bagi pelaku UMKM lokal, dan memperkuat jejaring antar komunitas olahraga.” ujar Head of SBU JIS, Shinta Syamsul Arief seperti dikutip Sabtu, 20 Desember 2025.
     

    Pada event kali ini, pengunjung dapat menikmati berbagai kegiatan non kompetitif seperti push bike, pound fit, inline skate, senam, yoga, panahan, dan fun walk, ditambah dengan bazaar UMKM serta berbagai aktivitas dari komunitas-komunitas lainya. 

    “Seluruh rangkaian acara dibuat ramah bagi keluarga, mudah diikuti oleh semua usia, dan memberikan ruang bagi pengunjung untuk mencoba pengalaman baru, berinteraksi dengan pelaku UMKM, serta merasakan suasana “sportainment” yang hangat dan juga inklusif,” Shinta menambahkan. 

    Event ini mengajak masyarakat Jakarta dan sekitarnya untuk aktif bergerak dan berolahraga bersama sembari menikmati beragam aktivitas yang dihadirkan oleh komunitas lokal dan juga menikmati bazaar kuliner UMKM. Dirancang agar inklusif dan mudah diikuti oleh semua usia, festival ini memberikan kesempatan untuk mencoba hal baru, bertemu komunitas, dan merayakan gaya hidup sehat dalam suasana yang hangat dan menyenangkan. 

    Jakarta International Stadium (JIS) merupakan stadion berstandar internasional yang dikelola oleh PT Jakarta Propertindo (Perseroda). Terletak di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, stadion ini berdiri di atas lahan seluas ±26 hektar dengan kapasitas mencapai 82.000 penonton.

    Jakarta: JIS Sport Festival, sebuah event rutin yang diselenggarakan di Jakarta International Stadium (JIS), akan kembali digelar pada 20 – 21 Desember 2025 dengan rangkaian aktivitas kebugaran, komunitas, dan hiburan terbuka untuk publik. 
     
    Melalui kegiatan seperti pound-fit, push-bike, inline skate, panahan, senam, serta bazar UMKM. Event ini mendorong masyarakat untuk lebih aktif bergerak sekaligus mempererat interaksi antar komunitas dalam suasana yang sehat dan menyenangkan. 
     
    JIS Sport Festival merupakan agenda rutin yang bertujuan mengajak masyarakat aktif berolahraga bersama di lingkungan Jakarta International Stadium. Event ini merupakan upaya untuk menjadikan JIS sebagai fasilitas olahraga modern di Jakarta Utara yang dapat menjadi pusat aktivitas olahraga, budaya, dan hiburan yang terbuka bagi publik. Mengusung konsep “sportainment”, JSF (JIS Sport Festival) menempatkan kesenangan, inklusivitas, dan partisipasi publik di atas kompetisi. 

    “Acara ini bertujuan mendorong gaya hidup sehat, memberi ruang bagi pelaku UMKM lokal, dan memperkuat jejaring antar komunitas olahraga.” ujar Head of SBU JIS, Shinta Syamsul Arief seperti dikutip Sabtu, 20 Desember 2025.
     

     
    Pada event kali ini, pengunjung dapat menikmati berbagai kegiatan non kompetitif seperti push bike, pound fit, inline skate, senam, yoga, panahan, dan fun walk, ditambah dengan bazaar UMKM serta berbagai aktivitas dari komunitas-komunitas lainya. 
     
    “Seluruh rangkaian acara dibuat ramah bagi keluarga, mudah diikuti oleh semua usia, dan memberikan ruang bagi pengunjung untuk mencoba pengalaman baru, berinteraksi dengan pelaku UMKM, serta merasakan suasana “sportainment” yang hangat dan juga inklusif,” Shinta menambahkan. 
     
    Event ini mengajak masyarakat Jakarta dan sekitarnya untuk aktif bergerak dan berolahraga bersama sembari menikmati beragam aktivitas yang dihadirkan oleh komunitas lokal dan juga menikmati bazaar kuliner UMKM. Dirancang agar inklusif dan mudah diikuti oleh semua usia, festival ini memberikan kesempatan untuk mencoba hal baru, bertemu komunitas, dan merayakan gaya hidup sehat dalam suasana yang hangat dan menyenangkan. 
     
    Jakarta International Stadium (JIS) merupakan stadion berstandar internasional yang dikelola oleh PT Jakarta Propertindo (Perseroda). Terletak di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, stadion ini berdiri di atas lahan seluas ±26 hektar dengan kapasitas mencapai 82.000 penonton.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (RUL)

  • Resmi Dilantik, Ini Susunan Lengkap Pengurus DPD PDI Perjuangan Jatim 2025-2030

    Resmi Dilantik, Ini Susunan Lengkap Pengurus DPD PDI Perjuangan Jatim 2025-2030

    Surabaya (beritajatim.com) –  Said Abdullah secara resmi kembali mengemban amanah sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur untuk masa bakti 2025-2030. Kepastian ini dikukuhkan dalam prosesi pelantikan dan pengucapan sumpah janji pengurus yang dipimpin oleh Ketua DPP Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat, di Surabaya pada Sabtu (20/12/2025).

    Dalam struktur kepengurusan terbaru ini, posisi Sekretaris DPD kini dipercayakan kepada Deni Wicaksono yang menggantikan Sri Untari Bisowarno. Sementara itu, posisi Bendahara tetap dijabat oleh Wara Sundari Renny Pramana, menjaga kesinambungan manajemen finansial partai di tingkat provinsi.

    Wajah baru turut menghiasi jajaran elit partai berlambang banteng moncong putih di Jawa Timur. Didik Prasetiyono, yang dikenal sebagai mantan Dirut PT SIER, resmi masuk sebagai Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif dan Eksekutif, sebuah posisi strategis untuk memperkuat mesin politik partai.

    Usai dilantik, Said Abdullah yang juga menjabat Ketua DPP Bidang Perekonomian menekankan pentingnya kerja kolektif. Ia menyadari tantangan politik ke depan di wilayah Jawa Timur memerlukan sinergi yang kuat dari seluruh kader.

    “Saya diminta melanjutkan kepemimpinan periode 2025-2030. Amanat ini sangat berat. Kalau amanat ini dipikul sendirian, tentu tidak sanggup. Hanya dengan gotong-royong, tugas sebesar apapun akan terasa ringan kita jalani. Saya minta pengurus DPD yang sudah dilantik untuk all out membesarkan partai,” tegas Said Abdullah.

    Berikut adalah daftar lengkap susunan pengurus DPD PDI Perjuangan Jawa Timur periode 2025-2030:

    KETUA: MH. SAID ABDULLAH

    BIDANG INTERNAL

    Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai: Agus Wicaksono
    Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif dan Eksekutif: Didik Prasetiyono
    Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi: Bambang Yuwono
    Wakil Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi: Budi Sulistyono Kanang
    Wakil Ketua Bidang Sumber Daya: Pulung Agustanto

    BIDANG PEMERINTAHAN

    Wakil Ketua Bidang Politik: I Made Riandiana Kartika
    Wakil Ketua Bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah: Ipuk Fiestiandani
    Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi: Dewanti Rumpoko
    Wakil Ketua Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional: Andri Wahyudi
    Wakil Ketua Bidang Perekonomian: Daniel Rohi
    Wakil Ketua Bidang Kebudayaan dan Pendidikan: Didik Nurhadi

    BIDANG KERAKYATAN

    Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana, Kesehatan Perempuan dan Anak: Rudi Afianto
    Wakil Ketua Bidang Industri, Perdagangan, BUMN, Investasi, Koperasi dan UMKM: Isnainiah
    Wakil Ketua Bidang Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial: Sulistyorini
    Wakil Ketua Bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga: Eri Cahyadi
    Wakil Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa: KH. Abdul Wahab Yahya
    Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital: Qintharra U. Yassifa
    Wakil Ketua Bidang Pertanian dan Pangan, Kehutanan dan Lingkungan Hidup serta Kelautan dan Perikanan: Fatkurrahman
    Wakil Ketua Bidang Hukum dan Advokasi: Martin Hamonangan

    SEKRETARIS: DENI WICAKSONO

    Wakil Sekretaris Bidang Internal: Ratih Ditya Wijayanti
    Wakil Sekretaris Bidang Program: Yordan M. Batara-Goa

    BENDAHARA: WARA SUNDARI RENNY PRAMANA

    Wakil Bendahara: Susy Cecilia Agustina S. (tok/ian)

  • Purbaya Respon Soal Bebas Pajak Baju Reject untuk Bantuan Bencana Sumatra

    Purbaya Respon Soal Bebas Pajak Baju Reject untuk Bantuan Bencana Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara mengenai wacana pengenaan pajak terhadap baju reject ekspor yang akan disalurkan sebagai bantuan bagi korban bencana di Sumatra.

    Purbaya menjelaskan hingga saat ini Kementerian Keuangan belum menerima permintaan resmi terkait pemasukan baju reject tersebut ke dalam negeri. 

    Hal tersebut disampaikan Purbaya usai dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Negara, Jakarta, Jumat (19/12/2025). 

    “Baju reject ekspor ke luar negeri mau dibalikin lagi ke sini. Kita masih belum ada permintaan, belum ada, jadi saya belum tahu prosesnya di mana,” ujar Purbaya.

    Lebih lanjut, dia menegaskan, jika nantinya ada pengajuan resmi, proses tersebut akan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Menurutnya, baju reject yang akan dimanfaatkan sebagai bantuan kemanusiaan bukan merupakan barang impor ilegal.

    “Jadi harusnya kalau itu ajukan permintaan ke kita, ke bea cukai, kalau itu kan bukan barang ilegal impor kan. Tapi kita lihat seperti apa,” katanya.

    Kendati demikian, Purbaya menekankan bahwa hingga kini dirinya belum menerima surat permintaan terkait hal tersebut.

    “Tapi saya belum menerima surat permintaan,” tambahnya.

    Terkait kemungkinan pemberian insentif atau pembebasan tertentu, Purbaya menilai tidak semestinya bantuan kemanusiaan dibebani pungutan tambahan.

    “Insentif tuh apa? Saya gak bayar lagi. Nggak lah, biarin aja lewat. Masa suruh bayar lagi,” ujarnya.

    Meski begitu, Purbaya menyebut kebijakan tersebut tetap perlu dikaji secara menyeluruh, terutama terkait dampaknya terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    “Tapi juga saya akan diskusikan ke Kementerian UMKM seperti apa dampaknya. Jadi bukan Kementerian Keuangan sendiri kan, karena ada dampak ke UMKM, nanti kami tanya UMKM pandangannya seperti apa,” tandas Purbaya.