Produk: timah

  • 1
                    
                        Berapa Triliun Korupsi Harvey Moeis hingga Berujung Disitanya Aset Sandra Dewi?
                        Nasional

    1 Berapa Triliun Korupsi Harvey Moeis hingga Berujung Disitanya Aset Sandra Dewi? Nasional

    Berapa Triliun Korupsi Harvey Moeis hingga Berujung Disitanya Aset Sandra Dewi?
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Harvey Moeis yang kini berstatus terpidana kasus korupsi pada tata niaga komoditas timah masih meninggalkan persoalan kepada istrinya, yakni Sandra Dewi, terkait aset.
    Pasalnya, Sandra Dewi saat ini mengajukan keberatan karena aset atas namanya ikut disita untuk membayar uang pengganti pidana yang dijatuhkan kepada Harvey Moeis.
    Harvey Moeis yang merupakan suami Sandra Dewi terseret dalam kasus korupsi pada tata niaga komoditas timah.
    Kasus korupsi timah ini berkembang menjadi salah satu perkara lingkungan terbesar dalam sejarah hukum Indonesia
    Pada Maret 2024, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Harvey Moeis sebagai tersangka setelah sebelumnya diperiksa sebagai saksi. Kasus tersebut diketahui melibatkan 22 tersangka, termasuk pejabat tinggi dan pengusaha.
    Keterlibatan Harvey dalam kasus tersebut bermula pada 2018-2019. Pada saat itu, ia menghubungi Direktur Utama PT Timah, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani.
    Harvey menghubungi Mochtar untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah.
    Dari situlah, muncul kesepakatan bahwa kegiatan akomodir pertambangan timah liar di-cover dengan sewa-menyewa peralatan processing peleburan timah.
    Harvey kemudian menghubungi beberapa smelter, yakni PT SIP, CV VIP, PT SPS, dan PT TIM, untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut.
    Saat menghubungi beberapa smelter, Harvey meminta para pihak menyisihkan sebagian dari keuntungannya.
    Dana tersebut diserahkan kepada yang bersangkutan dengan cover pembayaran dana
    corporate social responsibility
    (CSR) yang dikirim para pengusaha smelter kepada Harvey melalui PT QSE yang difasilitasi oleh tersangka Helena Lim.
    Peran Harvey Moeis sebagai tersangka dalam perkara ini merugikan negara sebesar Rp 271,06 triliun akibat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.
    Kerugian lingkungan ini dihitung berdasarkan total luas galian yang mencapai 170.363.064 hektar yang tersebar di kawasan hutan dan non-kawasan hutan Bangka Belitung.
    Namun, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merevisi jumlah kerugian tersebut menjadi Rp 300 triliun.
    Dengan besarnya kerugian yang ditimbulkan, kasus ini menjadi sorotan besar dalam dunia pertambangan Indonesia, terutama terkait praktik korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam.
    Suami dari aktris Sandra Dewi itu kini resmi menyandang status terpidana kasus korupsi tata niaga komoditas timah, setelah Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukannya.
    Harvey Moeis dihukum 20 tahun penjara setelah Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukannya, pada Selasa (1/7/2025).
    Selain pidana badan dan denda, ia juga mendapatkan hukuman pidana pengganti dari Rp 210 miliar menjadi Rp 420 miliar.
    Sebelum penjatuhan hukuman terhadap Harvey Moeis, hakim sepakat dengan jaksa terkait barang-barang yang milik dan terkait Harvey Moeis yang dirampas untuk negara. Termasuk aset atas nama Sandra Dewi.
    “Majelis hakim berpendapat bahwa barang bukti aset milik terdakwa tersebut dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengganti kerugian keuangan negara yang akan dibebankan kepada terdakwa,” kata hakim anggota Jaini Basir saat membacakan pertimbangannya di ruang sidang, Senin (23/12/2024).
    Adapun aset yang disita adalah sebagai berikut:
    Pada Senin (21/10/2024), Sandra Dewi pun keberatan karena jaksa turut menyita 88 tas mewah milik pemain film dan sinetron itu.
    Pasalnya, tas-tas mewah tersebut didapatkannya dari hasil kerja kerasnya selama 10 tahun melalui endorsement maupun kerja sama dengan pemilik
    brand
    .
    Pihak
    endorsement
    yang memberikan tas
    branded
    seperti Louis Vuitton, Christian Dior, ataupun toko-toko
    online
    dan
    offline
    .
    “Jadi ketika barang datang, kalau harganya sekitar Rp 50 juta, saya
    posting
    8 kali. Kalau Rp 100 juta,
    posting
    -nya 16 kali, kalau Rp 150 juta, pasti
    posting
    24 kali. Di atas Rp 150 juta, saya
    posting
    30 sampai 32 kali,” ujar Sandra Dewi saat bersaksi dalam sidang pembuktian di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).
    Namun, kerja sama
    endorsement
    ini tidak dicatat dengan perjanjian tertulis. Semua foto Sandra Dewi menggunakan tas tersebut diunggah di akun Instagram-nya, @sandradewi88.
    Selain 88 tas mewah, beberapa bidang tanah dan bangunan atas nama Sandra Dewi yang ikut disita oleh negara adalah:
    Selain itu, rekening deposito senilai Rp 33 miliar milik Sandra Dewi juga ikut disita dan dirampas untuk negara.
    Pada Senin (23/12/2024), pengacara Harvey Moeis, Andi Ahmad, heran dengan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang memerintahkan semua aset kliennya disita, termasuk atas nama andra Dewi.
    Andi mengatakan, Harvey Moeis dan Sandra Dewi telah meneken perjanjian pisah harta. Namun, hakim tetap memerintahkan jaksa untuk merampas aset atas nama Sandra Dewi.
    KOMPAS.com/Syakirun Ni’am Aktris Sandra Dewi usai menghadiri sidang dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah yang menjerat suaminya, Harvey Moeis untuk kedua kalinya di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).
    Adapun aset Sandra Dewi yang turut dirampas di antaranya adalah 88 tas
    branded
    yang diklaim diperoleh dari
    endorsement
    (iklan).
    “Kalau semua harta ini disita, termasuk yang atas nama Sandra Dewi, padahal mereka sudah pisah harta, ini tentu perlu kami kaji lebih dalam,” kata Andi saat ditemui usai sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (23/12/2024).
    Menurut Andi, perintah penyitaan ini membuat tim kuasa hukum mempertanyakan pertimbangan majelis hakim.
    Sebab, dalam hukum, perjanjian pisah harta membuat kepemilikan dan penguasaan aset suami istri terpisah. Sementara itu, aset yang sudah dipisah secara hukum tidak bisa dianggap tercampur.
    Artinya, kekayaan milik istri yang tidak terjerat hukum tidak bisa dianggap sebagai bagian dari aset sang suami yang menjadi terdakwa dan bisa disita.
    Andi menuturkan, tidak sedikit aset kliennya yang diperintahkan majelis hakim kepada jaksa untuk dirampas itu diperoleh sebelum terjadinya tindak pidana (tempus delicti) korupsi pada tata niaga timah di Bangka Belitung. Adapun
    tempus delicti
    tata niaga timah ini terjadi pada kurun 2015-2022.
    Deposito senilai Rp 33 miliar, tas
    branded
    , dan perhiasan Sandra Dewi misalnya, sudah diperoleh sejak sebelum 2015 dari kerja-kerjanya sebagai model dan aktris.
    “Ada aset yang didapat pada 2012 dan 2010, jauh sebelum dugaan tindak pidana terjadi. Ini yang akan kami dalami dalam analisis kami,” tutur Andi.
    Kini, Harvey Moeis telah divonis 20 tahun penjara dan denda sebesar Rp 1 miliar subsider 8 bulan kurungan ditambah uang pengganti Rp 420 miliar subsider 10 tahun penjara.
    Majelis Hakim mengatakan, perbuatan Harvey Moeis berupa tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah yang merugikan negara hingga Rp 300 triliun itu sangat menyakiti hati rakyat.
    ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga Artis Sandra Dewi (kanan) bersiap meberikan kesaksian dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah tahun 2015-2022 di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (10/10/2024). Sandra Dewi menjadi saksi untuk terdakwa Harvey Moeis yang merupakan suami Sandra, serta dua terdakwa lainnya, Suparta dan Reza Andriansyah.
    Kini pada Jumat (17/10/2025), sidang terkait keberatan Sandra Dewi dilanjutkan dengan agenda pembuktian dari pihak Kejagung selaku Termohon.
    Jaksa menghadirkan Ahli Pidana dari Universitas Jenderal Soedirman, Hibnu Nugroho, untuk dimintai keterangannya.
    Usai Hibnu diambil sumpahnya, masing-masing kubu, baik dari pengacara Sandra Dewi selaku Pemohon maupun jaksa selaku Termohon bergantian mengajukan pertanyaan.
    Pertanyaan yang dilontarkan berkisar pada topik keabsahan harta milik pihak ketiga dengan penyitaan dalam kasus tindak pidana korupsi (tipikor). Hal ini juga dipertegas oleh hakim dalam sesi pertanyaan khusus majelis.
    “Apakah harta yang diperoleh seseorang pihak ketiga, jauh sebelum tempus tindak pidana terjadi, dapat dikategorikan sebagai harta yang tidak terkait korupsi, menurut ahli?” tanya Hakim Rios.
    Hibnu mengatakan, harta tersebut bisa dinilai tidak terkait dengan kasus korupsi. Namun, menurutnya, selama status pemilik aset masih terkait dengan terdakwa, aset tersebut masih bisa disita oleh negara sebagai upaya untuk memulihkan kerugian keuangan negara.
    Namun, Hibnu menjelaskan, semisal pihak ketiga itu bisa membuktikan asetnya tidak terkait dengan tindak pidana korupsi, aset itu tidak bisa disita untuk negara.
    Hakim Rios kembali mempertegas jawaban ahli terkait hal ini. “Ini subjeknya adalah suami istri, bukan korporasi. Salah satu pasangan memperoleh jauh sebelum tindak pidana perampasan tadi (kemudian pasangannya) didakwa melakukan korupsi dan diadili tipikor, dalam hal ini, ini termasuk harta terkait atau tidak terkait?” tanya Hakim Rios lagi.
    Hibnu tetap pada pendiriannya. Menurutnya, penyitaan aset punya banyak pendekatan yang patut diperhitungkan.
    “Kalau melihat pendekatan pihak, tidak terkait. Tapi, kalau pendekatan korupsi, ada bagian pengembalian uang negara. Ada dua penegakan yang harus dipakai,” jawab Hibnu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kejagung Persilakan Sandra Dewi Gugat Aset yang Dirampas Negara

    Kejagung Persilakan Sandra Dewi Gugat Aset yang Dirampas Negara

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) merespons terkait dengan gugatan terkait keberatan penyitaan aset kasus korupsi timah dari istri Harvey Moeis, Sandra Dewi.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna mengaku dirinya tak terlalu ambil pusing dengan gugatan dari Sandra Dewi.

    Pasalnya, pengajuan keberatan pihak ke-3 terkait putusan perampasan aset ini sudah diatur dalam Pasal 19 Undang-undang (UU) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

    Di samping itu, menurut Anang, jaksa sendiri siap menyampaikan argumen serta barang bukti untuk merespons gugatan dari Sandra Dewi tersebut.

    “Yang jelas untuk pihak ketiga yang beritikad baik silakan ajukan kan diatur dalam pasal 19 UU Tipikor dan Jaksa tentunya akan menjawab dan mempunyai argumen dan bukti yang akan disampaikan dipersidangan,” kata Anang saat dikonfirmasi, Selasa (21/10/2025).

    Di samping itu, Anang juga memastikan bahwa pihaknya bakal menghormati keputusan yang ada dari pengadilan terkait penyitaan aset itu.

    “Tentunya apapun keputusannya pengadilan yang akan memutuskan dan kami pasti menghormati,” pungkasnya.

    Sebelumnya, kabar gugatan terkait perampasan Sandra Dewi dibenarkan oleh Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Andi Saputra. Gugatan Sandra Dewi itu teregister dalam nomor 7/PID.SUS/KEBERATAN/TPK/2025/PN.Jkt.Pst.

    “Benar, saat ini sedang berlangsung sidang keberatan penyitaan aset yang diajukan Sandra Dewi dalam kasus korupsi Harvey Moeis. Adapun duduk sebagai termohon adalah Kejaksaan Agung,” tutur Andi.

    Dalam catatan Bisnis, Sandra Dewi sempat dihadirkan menjadi saksi dalam persidangan suaminya di PN Tipikor. Kala itu, Sandra Dewi mengaku dari sejumlah aset yang disita di kasus suaminya itu terdapat barang pribadi miliknya.

    Aset itu yakni sejumlah perhiasan, 88 tas branded, rumah di Jakarta Selatan hingga deposito Rp33 miliar. Sandra mengklaim sejumlah aset yang disita ini merupakan hasil dari pekerjaannya sebagai artis hingga brand ambassador.

  • Pidato Lengkap Prabowo di Sidang 1 Tahun Kabinet Merah Putih

    Pidato Lengkap Prabowo di Sidang 1 Tahun Kabinet Merah Putih

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara dalam rangka satu tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih.

    Dalam pidato berdurasi 1,5 jam, Prabowo menyoroti capaian ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan yang disebutnya sebagai hasil kerja keras seluruh jajaran kabinet.

    Prabowo menegaskan bahwa Indonesia berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi 5% di tengah 110 konflik global dan ketidakpastian dunia, dengan inflasi 2% dan defisit APBN di bawah 3% PDB. Dia menyebut IHSG menembus 8.000 poin, tertinggi sepanjang sejarah.

    Angka kemiskinan turun menjadi 8,47% dan pengangguran terbuka ke 4,76%, keduanya terendah sejak krisis 1998. Prabowo juga menekankan pentingnya pengelolaan air, pangan, dan energi sebagai fondasi ekonomi jangka panjang.

    Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan utama. Hingga kini telah berdiri 12.508 dapur SPPG yang menyalurkan 1,41 miliar porsi makanan bagi 36,7 juta penerima, termasuk anak sekolah, ibu hamil, dan balita. Prabowo menyebut angka keberhasilan program ini 99,99%, meski mengakui masih ada insiden kecil seperti keracunan makanan.

    Selain itu, program cek kesehatan gratis telah dimanfaatkan 43 juta warga, sekaligus mengungkap masalah kekurangan dokter di Indonesia hingga 140.000 tenaga medis. Prabowo meminta prioritas beasiswa LPDP untuk bidang kedokteran.

    Di sektor pendidikan, Prabowo melaporkan pembangunan 166 dari target 500 Sekolah Rakyat, menampung 15.645 siswa miskin (Desil 1–2). Ia juga meluncurkan SMA Garuda sebagai sekolah unggulan berstandar IB (International Baccalaureate) untuk mencetak ilmuwan dan calon penerima Nobel.

    Sebanyak 16.140 sekolah sedang direnovasi dan 288.000 layar interaktif digital akan dibagikan untuk mempercepat digitalisasi pendidikan. Prabowo juga menggagas sekolah terintegrasi di setiap kecamatan agar pendidikan lebih efisien dan merata. 

    Berikut pidato lengkap Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna 1 Tahun Kabinet Merah Putih: 

    Tepat satu tahun sejak saya dilantik dan disumpah di MPR. Oleh karena itu, saya kira, Saudara-saudara, tepatlah kita berkumpul hari ini untuk melihat kembali apa saja yang sudah kita kerjakan selama satu tahun ini.

    Saya dilantik tanggal 20 Oktober, tanggal 21 saya melantik Saudara-saudara, kemudian kalau tidak salah tanggal 22 para wakil menteri. Setelah itu, kita langsung berangkat ke Magelang untuk retreat. Saya lagi berpikir-pikir, mungkin setelah satu tahun ini kita perlu retreat lagi. Rupanya Saudara-saudara sudah mulai nostalgia ingin tinggal di tenda lagi.

    Sebagai warga negara yang bertanggung jawab, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Saudara-saudara semua yang telah bekerja dengan tekun, kerja keras, dan disiplin. Terima kasih atas dharma baktinya yang terbaik bagi bangsa dan rakyat melalui pemerintahan yang saya pimpin.

    Saya berterima kasih saudara-saudara yang berasal dari berbagai sumber yang berbeda-beda, daerah yang berbeda-beda, suku dan agama berbeda-beda, dari partai politik yang berbeda-beda. Ada yang partai politik yang berjuang dalam polisi kita di pemilu, pilpres. Ada juga yang tidak tapi kemudian sadar dan bergabung. Bukan sadar, terpanggil. Terpanggil. Ya, ini saya ini… Ya kan, jadi, nggak apa-apa kan saya sedikit tidak terlalu serius ya. Serius tapi santai. Serius tapi santai.

    Saudara-saudara, tapi intinya bahwa saya terima kasih. Saya kalau ibarat kita adalah tim sepak bola, ya saya boleh dianggap sebagai apa? Manager coach, saudara adalah pemain-pemain. Saudara-saudara ada dalam babak-babak pertama ini awal-awal kita, ada yang striker, ada yang bertahan, ada yang cadangan, masih nunggu kapan diperankan secara maksimal. Walaupun saya mengerti saudara-saudara sudah mengambil inisiatif, sudah bergerak masing-masing. Saya terima kasih, tapi saya paham ada yang saya gunakan pertama-tama sebagai striker untuk merebut hasil terbaik cepat.

    Saudara-saudara…kita patut bersyukur bahwa kita menurut saya telah bekerja sangat keras. Begitu saya juga mohon maaf, terutama kepada keluargamu karena saya sering menyita hari istirahatmu. Sepertinya di kabinet kita tidak ada tanggal merah dan saudara-saudara sigap tiap waktu saya panggil, saudara hadir. Sabtu, Minggu, malam-malam, dan kadang-kadang saya telepon malam-malam sekali atau pagi-pagi sekali ee…saudara langsung jawab. Saya tidak mengerti, mungkin telepon di sebelah, di sebelah bantal. Tapi saya terima kasih karena memang kalau saya lagi ingat sesuatu, saya harus hubungi segera. Takut saya lupa.

    Saudara-saudara, kita saya kira boleh berdiri di depan rakyat kita dengan saya kira rasa…rasa… penuh kehormatan dan kepercayaan diri. Kita telah bekerja keras, tapi kita telah menghasilkan hal-hal yang dirasakan oleh rakyat. Pertama kita telah mencapai hal-hal yang sangat positif di bidang ekonomi. Di tengah ketidakpastian dunia, di tengah perang pecah di mana-mana. Hitungan terakhir tadi malam ada 110 perang, saat ini. 110 konflik bersenjata di seluruh dunia.

    Di tengah kondisi seperti ini di mana keadaan geopolitik begitu tidak menentu, geoekonomi pun tidak menentu, di mana mata rantai komoditas-komoditas strategis pasti terpengaruh oleh keadaan geopolitik dunia yang tidak menentu. Energi, pangan, sangat rawan terhadap ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi ini. Alhamdulillah kita mampu menjaga pertumbuhan ekonomi masih tetap tinggi dibandingkan seluruh dunia. Kita berada di 5%, di antara negara G20 kita salah satu yang tertinggi dalam kondisi sekarang. Kita mampu menjaga inflasi di sekitar 2%, salah satu terendah di G20.

    Ini juga berkat hasil kerja keras kita semua. Kita punya teknik-teknik memantau dan mengendalikan inflasi, saya kira yang kurang diajarkan di fakultas-fakultas ekonomi dunia. Dan ini saya harus katakan, salah satu teknik mengendalikan inflasi yang dirintis oleh pendahulu saya, Presiden Joko Widodo. Harus kita akui mungkin pengalaman beliau sebagai wali kota sehingga mereka, beliau dengan teliti bisa menemukan bagaimana memantau dan mengendalikan inflasi. Ini jangan dianggap remeh. Banyak negara yang hebat pertumbuhannya, inflasinya sangat luar biasa. Industrinya bagus, inflasinya sangat tinggi. Argentina saya kira yang begitu optimis satu dua tahun yang lalu, kondisinya saat sekarang juga tidak bagus dan banyak negara yang inflasi masih sulit untuk dikendalikan.

    Defisit APBN kita jaga di bawah batas 3% dari PDB, juga salah satu terendah di antara G20, mungkin terendah di dunia. Indeks harga saham gabungan telah tembus 8.000, tertinggi sepanjang sejarah Republik kita. Ini juga di luar dugaan.

    Ini juga saya kira akibat kerja keras para menteri-menteri di bidang ekonomi. Selalu kita ditakut-takuti bahwa indeks harga saham gabungan itu mencerminkan kepercayaan investor, kepercayaan pasar kepada kita. Ternyata kita telah mencapai tingkat yang tertinggi, walaupun saya selalu ingatkan kita jangan terlalu takut dengan harga-harga saham.

    Yang penting, fundamental ekonomi kita harus kuat. Dan fundamental ekonomi setiap bangsa yang paling azasi adalah pangan dan energi dan air. Asal kita sadar ini, kita fokus ini, kita yakinkan kebijakan-kebijakan kita menjamin kita mampu memproduksi dan distribusi pangan dengan baik, dengan efisien, energi juga demikian, mampu mengelola air, kita kuat.

    Mata uang, harga saham bisa fluktuasi, tapi yang paling pokok adalah kita harus jamin produksi pangan, distribusi pangan, dan energi, serta pengelolaan air yang baik. Dan ketiga ini, kadang-kadang kita karena kita diberi karunia Tuhan, air yang berlimpah-limpah di sebagian besar Republik kita, tapi ada sebagian yang mengalami kesulitan. Tapi kita masih kurang pandai dalam mengelola. Kadang-kadang air ini malah menjadi bencana, banjir, dan sebagainya. Tapi kita bersyukur di banyak bagian dari dunia, ketersediaan air sangat sulit. Tidak mungkin pangan kita aman kalau tidak ada air yang cukup. Jadi ini saya kira catatan pekerjaan rumah kita ke depan, kita harus dalami masalah air ini ya. Saya juga minta Menteri Dikti dan Sains coba dipelajari prodi-prodi di universitas-universitas kita apakah cukup ya… mempelajari masalah air ini, bagaimana mencari air, bagaimana mengelola distribusi air, bagaimana mencegah banjir. Air harus jadi sumber produktivitas, jangan menjadi sumber bencana. Saya kira sudah ratusan tahun, ribuan tahun kita pasti tahu daerah-daerah kerendahan pasti banjir kalau musim hujan, apalagi hujan yang tiba-tiba begitu padat karena program atau karena kondisi perubahan iklim. Karena itu kita harus antisipasi. Kalau tidak salah ee…bidang air ini masih sedikit yang dipelajari di fakultas-fakultas kita. Ini tergolong mungkin hidrologi kalau tidak salah, iya. Hidrologi.

    Kita bersyukur juga angka kemiskinan turun ke 8,47%. Ini saya diberitahu di catatan para pakar, ini angka terendah sepanjang sejarah Republik Indonesia. Kita bersyukur dan berterima kasih. Walaupun kita tidak boleh puas, tidak boleh puas. Tingkat pengangguran terbuka juga turun ke angka 4,76%. Ini adalah terendah sejak krisis 1998.

    Sekali lagi, kita tidak boleh puas karena 4,76% dari 287 juta orang, itu angka yang cukup besar dan bagi mereka yang perlu pekerjaan segera, ini sesuatu yang harus kita pikirkan dengan seksama. Kita paham bahwa tingkat pengangguran ini sangat meresahkan bagi mereka yang sangat butuh pekerjaan. Kita paham, karena itu kita bekerja keras. Tetapi ini masalah dunia, apalagi dengan perkembangan teknologi yang demikian pesat, terjadi disrupsi dalam produksi dan industri. Ini harus kita perhitungkan. Munculnya artificial intelligence, kecerdasan buatan, ini membuat sekarang faktor research, faktor penelitian lebih cepat sekali, luar biasa. Dan mungkin tidak membutuhkan terlalu banyak pekerja di bidang itu. Juga munculnya robotics, ini juga harus kita catat. Di Jerman, di pabrik Volkswagen yang biasa menggunakan 5.000—6.000 pekerja, sekarang hanya dengan 30 orang, sisanya robot. Ini harus kita catat.

    Juga terima kasih para menteri, para menko, untuk pertama kali dalam sejarah kita sekarang Republik kita, sekarang pemerintah kita sekarang punya satu sistem data tunggal, sosial, ekonomi nasional, DTSEN. Untuk pertama kali. Sekarang tidak ada kementerian, tidak ada lembaga yang boleh pakai datanya sendiri-sendiri, satu data. Ini kita ingin meningkatkan ketepatan dalam aliran bantuan-bantuan sosial.

    Data yang keliru bisa mengakibatkan penghamburan uang. Data yang keliru bisa mengakibatkan mereka yang berhak menerima bantuan tidak menerima. Mereka yang tidak berhak menerima. Jadi ini saya kira arti strategis daripada data tunggal sosial ekonomi nasional. Kita juga terus bekerja keras untuk melakukan digitalisasi dan penggunaan teknologi untuk menjalankan pemerintahan yang lebih efisien. Di bidang kesehatan, pendidikan, dan kemanusiaan.

    Hari ini program makan bergizi gratis sudah sampai pada tahap 12.508 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, ataupun unit dapur terpusat, sudah mencapai 12.508 dari target kita 32.000 dan artinya hari ini sudah 1.410.000.000 porsi MBG sudah dimasak dan dibagikan sejak tanggal 6 Januari 2025. Hari ini ada 36.700.000 anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang sudah menerima makan bergizi gratis ini. 36.700.000. Ini mungkin tiap hari berarti kita beri makan 6 Singapura mungkin. Ini prestasi yang dipantau banyak negara.

    Eh yang saya tahu Presiden Brazil memberitahu kepada saya mereka butuh 11 tahun untuk mencapai 40 juta. Kita alhamdulillah dalam 1 tahun kita mencapai 36 juta. Memang Kepala BGN bekerja keras supaya pada pada tahun, pada hari ini mencapai 40 juta. Tapi saya menyampaikan jangan dipaksakan. Ojo ngoyo, yang penting baik pelaksanaannya. 36.700.000 ini bukan tanpa kekurangan. Ada beberapa ribu yang keracunan makan, sakit perut. Tetapi kalau diambil statistik 8.000 dari 1.410.000.000 saya kira masih dalam koridor eror yang manusiawi. Kalau tidak salah kekurangan adalah atau katakanlah ee…angka…angka yang sakit itu adalah mungkin sekitar 0,0007 yang berarti 99,99% berhasil.

    Tadi saya kira dalam panjang usaha manusia hampir tidak ada usaha manusia yang dilaksanakan selama 1 tahun dengan volume yang demikian besar yang zero error, zero defect. Sangat sangat sulit ya, walaupun kita tidak boleh menerima. Terus saya tekankan Kepala BGN dan jajarannya untuk menghasilkan suatu prosedur tetap yang ketat, menggunakan alat-alat yang terbaik, untuk kita jamin kekurangan atau penyimpangan tidak terjadi.

    Tetapi kita juga harus yakinkan para guru-guru dan semua yang terlibat untuk mendidik anak-anak kita untuk kalau mau makan pakai tangan harus cuci tangan dengan sebaik-baiknya. Berarti di tiap sekolah harus tersedia air yang bersih juga dengan sabun. Tapi sebaiknya kita mulai didik anak-anak kita karena namanya anak-anak, mungkin dia merasa sudah dicuci atau dia apa dan sebagainya ya. Mungkin kita harus sekarang, Kepala BGN, mungkin sudahlah dibagi saja sendok yang sederhana, tidak apa-apa. Saya kira sendok itu tidak terlalu mahal. Walaupun saya tahu kebiasaan rakyat kita memang lebih enak makan pakai tangan. Tapi ini kadang-kadang ya ini kita sebagai pemimpin, sebagai guru, sebagai orang tua tidak boleh malas untuk mengingatkan. Saudara-saudara… eh…

    Selain itu, ya, 43 juta orang sudah menggunakan program cek kesehatan gratis. Ini saya kira program pertama kali juga di sejarah Republik kita. Setiap warga negara berhak cek kesehatan gratis sekali dalam setahun pada hari ulang tahun dia. Dan ini mampu kita untuk bisa mencegah di saat dini supaya nanti biaya pengobatan lebih kurang kalau kita tahu dari dini kekurangan penyakit rakyat kita. Walaupun ini juga membuat suatu PR yang sangat besar bagi kita karena ternyata hasil cek kesehatan gratis ini sebagian besar rakyat kita punya masalah di gigi, di penyakit gigi, sebagian besar. Artinya bahwa sekarang ya kita harus menghasilkan dokter gigi yang cukup banyak. Padahal kita tahu dokter umum saja kita kekurangan. Kekurangan kita sangat besar. Kalau tidak salah kekurangan kita di atas 140.000 dokter. Kita kekurangan di atas 140.000 dokter. Kita juga kekurangan spesialis juga ribuan spesialis yang kita kurang. Ini PR dan ini tidak hanya kita, hampir semua negara yang saya kunjungi saya minta ee…pendapat pemerintah-pemerintah, hampir semuanya menganggap bahwa mereka kurang dokter. Dan tentunya negara yang kaya dia bisa ambil dokter dari…dari negara-negara yang kurang kaya. Lulusan dari mana-mana ya…tergiur karena Inggris kurang dokter sangat banyak, dia ambil dokter dari mana-mana. Jerman, Eropa Barat, Amerika. Dokter, perawat diambil dari mana-mana. Dia mampu bayar sangat tinggi. Ini jadi masalah bagi kita. Artinya kebijakan pendidikan kita harus kita sesuaikan. Berarti kita harus menambah fakultas-fakultas kedokteran dan fakultas kedokteran yang ada pun harus ditambah jumlah mahasiswanya dan ini kalau perlu kita tambah beasiswa. Mungkin LPDP prioritasnya antara lain yang paling atas adalah untuk kedokteran.

    Juga kita sudah berhasil dari 500 sekolah rakyat yang kita perjuangkan, kita berdiri 166 sekolah rakyat sudah beroperasi. Ini luar biasa. Saya terima kasih kepada menteri-menteri yang terkait. Saya berharap 100 itu di pertengahan tahun 2026. Ternyata saudara-saudara berhasil beroperasi justru di tahun 2025. Sekarang 15.645 siswa dan siswi dari keluarga yang paling…paling bawah di bidang ekonomi, Desil 1 dan 2, yang tadinya banyak yang tidak sekolah sama sekali, ya, ada yang bantu orang tuanya jadi pemulung, ada yang hidup di jalanan. Sekarang sudah bisa bersekolah di sekolah rakyat.

    Memang sekolah rakyat itu kita rancang sebagai upaya untuk memotong rantai kemiskinan. Biasanya anak orang miskin anaknya miskin, kita mau potong itu. Anaknya orang miskin atau cucunya orang miskin tidak perlu untuk terus miskin. Kita harus berani merubah, kita harus berani memotong rantai kemiskinan. Kita tidak boleh menyerah kepada keadaan dan orang yang paling bawah ini paling tidak dilihat. Kelompok elit tidak pernah melihat apalagi merasakan kesulitan mereka. Mereka bisa digolongkan the invisible people. Kita berharap kalau kita tidak lihat penderitaan mereka, mereka tidak menderita. Padahal keliru. Justru kita tidak lihat, kita tidak bisa merasakan. Apakah ini cukup usaha? Pasti tidak cukup. Tapi minimal kita berusaha, minimal kita berupaya. Kalau tidak bisa membantu banyak orang, kita bantu beberapa orang. Kalau tidak bisa membantu beberapa orang, kita bantu satu orang. Kalau satu orang pun kita tidak bisa bantu, jangan kita bikin sulit orang itu. Ini pendekatan yang sangat sederhana. We must do what we can do and we can do if we want to.

    Saudara-saudara, kalau insyaallah saya percaya akan berdiri 500 sekolah ini, saya percaya, itu berarti kita akan membantu 500.000 warga miskin, warga sangat miskin. Karena konsep sekolah rakyat ini adalah satu sekolah 1.000 siswa: SD, SMP, SMA, dan SMK.

    Saudara-saudara, ini sekolah rakyat. Kita juga membangun sekolah unggulan. Rencana kita 10 sekolah unggulan. Ini anak-anak terpintar. Kalau tadi anak-anak dari golongan paling bawah yang tidak punya harapan sekolah, kita beri harapan. Tapi ada juga anak-anak yang harus kita cari, unggulan-unggulan, anak-anak terpintar Republik Indonesia harus kita cari, harus kita kumpulkan. Dan kita harus perkaya, kita harus kasih pendidikan supaya dia bisa nanti menjadi pemenang-pemenang hadiah Nobel. Kita ingin Indonesia unggul di bidang sains dan teknologi. Masa depan hidup Indonesia, masa depan hidup setiap bangsa di abad ke-21 ditentukan oleh sains dan teknologi. Kita butuh anak-anak pintar. Kita butuh insinyur-insinyur, profesor-profesor, ahli matematika, ahli…di semua bidang teknologi.

    Kita negara yang sangat kaya, kita punya mineral-mineral kritis, kita punya mineral-mineral yang disebut rare earth, tapi kita harus punya para ilmuwan, para scientist, para experts, pakar yang mampu mengelola kekayaan-kekayaan kita. Kita tidak boleh dibohongi lagi oleh bangsa-bangsa lain. Jadi saudara-saudara, kita bikin sekolah unggulan yang kita beri nama SMA Garuda. Dan ini rencananya 10 dan ada juga kurang lebih 14 yang sudah ada, sekolah unggulan, yang kita integrasikan kepada program ini. Jadi program ini asal sekolah itu yang sudah ada mau ikut, berarti ikut kurikulum yang kurikulum itu kita pakai standar internasional ya, IB internasional, International Baccalaureate.

    Sistem IB. Berarti lulusan itu bisa diterima di universitas mana pun di dunia yang terbaik. Kita berharap dengan program ini nanti banyak anak-anak kita bisa masuk ke sekolah terbaik di dunia: Harvard, MIT, Oxford, dan sebagainya. Sekarang itu ditangani oleh Menteri Dikti dan Wamendikbud. Profesor Stella. Saya sendiri sudah eh dulu di Harvard saya. Tapi hanya ke toko buku. Sempat, kan? Berapa detik terkesan ya kan?

    Saudara-saudara, kita sedang merenovasi 16.140 gedung SD, SMP, SMA. Ini sudah berjalan, sedang berjalan. Ini masih tidak puas sama sekali kita karena kita punya 300.000 lebih SD, SMP, SMA, SMK, dan sekolah-sekolah sederajat yang ada di pesantren-pesantren. Kalau tidak salah 3… 330.000 ya, Mendikdasmen ya? 330.000.

    Saudara-saudara, kita mengerti bahwa kita harus mengejar negara-negara lain. Karena itu segala upaya kita akan lakukan untuk mengejar ini. Tadi SMA Garuda 10, kita berharap 10 tiap tahun. Dan ini kriterianya sangat tinggi. Tapi tidak ada masalah, saudara-saudara, kita negara besar. Kalau tidak salah dari statistik semua negara, populasi ya, 1% tiap populasi diperkirakan akan memiliki IQ kecerdasan 120 ke atas. 1%. Kalau 1% dari 287 juta itu saya kira cukup besar karena masuk angkatan kerja tiap tahun sekitar 5 juta, 4,8 juta—4,9 juta.

    Setengahnya katakanlah, eh, saya kira kalau 1% 1% berarti 2,8 juta. Kita harus menjaring mereka ini dan jangan anggap bahwa mereka itu anak-anak orang menengah ke atas, banyak anak orang bawah, orang miskin ternyata punya kecerdasan yang tinggi. Kita harus cari mereka.

    Jadi saya minta Dikdasmen, Menteri Dikdasmen dibantu oleh Menteri-Menteri lain ya, Menteri Dikti, Sains, dan Teknologi, dibantu oleh Menteri Sosial, dibantu oleh Panglima TNI, dibantu oleh Kapolri yang punya jaringan ke desa-desa, mungkin dibantu oleh ormas-ormas, dibantu yang punya yayasan-yayasan, cari mereka ini dan kita didik mereka dengan beasiswa penuh.

    LPDP akan saya tambahkan. Uang-uang dari sisa efisiensi penghematan, uang-uang yang kita dapat dari koruptor-koruptor itu sebagian besar kita investasi di LPDP. Mungkin yang Rp 13 triliun… mungkin yang Rp 13 triliun disumbangkan atau diambil oleh Jaksa Agung, hari ini diserahkan Menteri Keuangan, mungkin Menteri Keuangan… Menteri Keuangan, mungkin sebagian bisa kita kita taruh di LPDP untuk makan ke depan ya. Saudara-saudara, salah satu program yang upaya kita untuk memperkuat pendidikan kita.

    kita tahun ini akan memberi satu interactive panel, interactive flat panel. Kayak layar ya, interaktif digital, 75 inci, di tiap sekolah: SD, SMP, SMA. Yang kita sudah adakan sekarang adalah, kalau tidak salah sudah dibagi ke mendekati 50.000 sekolah yang, Mendikdasmen?

    Ya, Mendikdasmen, sudah 50.000 sekolah sudah dapat. Kemudian ee…nanti totalnya tahun ini 288.000 flat panel, IFP, interactive flat panel. Di situ sudah ada komputer. Di situ bisa muat ratusan ribu konten, mungkin jutaan. Iya, Mendikdasmen, ya? Cukup banyak konten di situ. Jadi silabus, semua silabus kita akan ada di situ. Jadi sekolah-sekolah terluar, terpencil, sekolah-sekolah yang tidak punya akses kepada guru-guru yang…yang baik atau guru-guru yang cakap di bidangnya, umpamanya Bahasa Inggris, Bahasa Mandarin, Matematik, ini pelajaran-pelajaran yang susah. Ini bisa dibantu dengan ini.

    Dan ini kalau dia selesai dan dia mau kembali, dia bisa kembali anytime. Kalau tidak puas mungkin gurunya bisa kumpul siapa yang kurang mengerti, nanti sore kembali kita tambah pelajaran. Guru-guru itu bisa dibantu dan juga di tempat terpusat di Jakarta… saya mau cek Dikdasmen kemajuannya di mana, kita akan bikin studio.

    Di studio ini guru-guru terbaik akan mengajar dan pelajaran dia bisa diterima di seluruh pelosok Indonesia. Jadi semua sekolah akan dapat akses kepada guru yang paling baik. Di bidang-bidang yang sulit, yang sangat sulit selalu adalah, apalagi di gunung-gunung, pulau terpencil. Jangan itu, saya yakin di pinggir Jakarta ini juga masih banyak sekolah yang tidak punya guru-guru yang menguasai pelajaran-pelajaran yang susah. Sekarang dari tempat studio terpusat bisa ngajar, bisa diterima oleh 330.000 sekolah. Yang sulit dapat ee… internet, Wi-Fi, sekarang sudah ada teknologi yang sangat murah bisa kita pasang di tiap sekolah. Tidak terlalu mahal. Starling mungkin masih agak mahal untuk bayar tiap bulan. Tapi sudah ada teknologi yang lebih murah.

    Saudara-saudara, tahun depan rencananya adalah kita akan tambah, tambah 3 layar. Jadi tahun ini kita mampu satu layar, tahun depan kita akan bagi 3 layar. Berarti di setiap sekolah akan ada 4 ruangan yang punya layar ini. Mudah-mudahan tahun 2027 kita bisa tambah lagi 2 layar lagi jadi 6 kelas tiap sekolah bisa punya layar.

    Jadi semua anak-anak kita ee… mendapat akses kepada pengetahuan yang terbaik, terkini, dengan animasi dan dukungan yang terbaik. Saya dapat laporan dari Mendikdasmen, antusiasme anak-anak sekarang meningkat untuk sekolah, ya, selain MBG, dia juga pelajarannya juga menarik. Ini saya kira penting karena fokus kita tidak boleh kita harus fokus kepada investasi paling penting bagi rakyat kita, investasi kepada anak-anak kita, sumber daya manusia kita. Saya juga perhatikan waktu saya keliling saya cek, anak-anak kita mungkin karena kurang biaya, dia menghemat kertas, dia menulis, tulisannya sangat kecil. Saya minta ditinjau kembali, Menteri Dikdasmen, ya, atau.

    Saya kira perlu kembali ada pelajaran menulis. Menulis, menulis dengan baik, menulis halus, dan menulis. Tapi sebetulnya tulisannya harus besar. Ya, Menteri Keuangan, kalau perlu… Menteri Keuangan kalau perlu… kita bagi buku-buku sekolah… yang besar-besar. Tulisannya harus, anak-anak harus dididik nulis besar. Saya khawatir kalau dia nulisnya sangat kecil, ujungnya nanti dia harus pakai kacamata semua. Ini masalah kecil tapi mendasar, ya, dan saya, saya tergerak karena saya tahu anak ini enggak mau memberatkan orang tuanya, jadi dia menghemat kertas, pensil-pensil. Ya. Jadi saudara-saudara, hal-hal seperti ini.

    Yang terakhir ini masih dalam konsep, rencana. Ada yang mengatakan, “Iya, sekarang ada sekolah rakyat untuk Desil 1-2. Bagaimana untuk Desil 3-4-5? Ya, mereka tidak miskin ekstrem, tapi mereka juga susah. Mereka harus dapat akses kepada pendidikan itu.” Ini sedang saya susun, saya minta Dikti sama Dikdasmen, mungkin dibantu oleh kementerian lain juga, menyusun suatu satgas khusus untuk mempelajari… kita membangun sekolah terintegrasi di setiap kecamatan. Berarti kita mungkin harus bangun 7.000 sekolah terintegrasi ini. Maksudnya, sekarang SD, SMP, SMA, atau SMK terpisah.

    Padahal ada fenomena karena mungkin angka kelahiran kita menurun, banyak SD-SD kita kosong, ada gurunya 6, muridnya hanya 4, 5. Jadi ini tidak efisien. Mungkin kita konsolidasikan. Tapi di kecamatan ada salah satu sekolah yang fasilitasnya sangat baik. Tiap sekolah terintegrasi harus punya laboratorium yang cukup bagus, laboratorium matematik, kimia, biologi, laboratorium bahasa. Bahasa sangat penting. Lapangan kerja… orang Filipina banyak diterima di mana-mana karena dia bisa Bahasa Inggris. Kita diminta jutaan tenaga kita diminta. Di Eropa minta pekerja hotel, kafe, restoran, dia minta 1 juta tiap tahun. Kepala-kepala negara, pemerintah dari Eropa nanya ke saya, “Can you send?”

    Hotel-hotel dia sekarang enggak ada yang kerja. Restoran-restoran kewalahan, rakyat mereka enggak mau kerja sebagai pelayan. Dan mereka terkesan katanya orang Indonesia ramah-ramah. Nah, berarti kita harus didik mereka bahasa. Ada yang Bahasa Inggris mungkin paling banyak di Eropa. Mungkin juga kita didik Bahasa Arab, Bahasa Mandarin, Bahasa Jepang, Bahasa Korea. Juga kita diminta perawat untuk rumah sakit dan untuk caregiver. Untuk orang tua-orang tua di sana enggak ada yang mau jadi perawat dan caregiver.

    Karena caregiver dan perawat itu pekerjaan yang berat, fisik juga berat. Berdiri dari tempat tidur ke tempat tidur, urusan dengan orang sakit, berbahaya itu. Di rumah sakit pusat daripada bakteri dan virus, dia harus berani, dia harus mandiin. Bayangkan ini pekerjaan, rakyat kita terkenal tabah dan sopan dan ramah. Mereka minta. Jadi ini harus kita siapkan ke situ karena tadi kita sadar ee…lapangan kerja kita butuh. Jadi sekolah terintegrasi ini belum, belum boleh saya gunakan sebagai prestasi. Ini baru embrio konsep. Tapi sekolah-sekolah ini saya kira sudah saatnya kita pikirkan. Ee… Jadi fasilitas sekolah rakyat… dikurangi berasrama. Kenapa anak yang paling bawah ini kita taruh di asrama? Supaya keluar dari lingkungan kemiskinan. Jadi dia punya kepercayaan diri. Ya, paling banyak yang ingin ketemu orang tuanya, ya enggak apa-apa, orang tua datang, dia juga pulang tiap akhir pekan. Tapi dia keluar sementara, 5-6 hari, dari lingkungan kemiskinan. Tapi yang sekolah ini dia pulang pergi, dia tidak berasrama. Artinya apa? Kita harus berani sekarang… siapkan bus-bus antar jemput untuk anak-anak sekolah itu. Tapi ini saya kira jalan keluar dan ini nanti saya minta Dikdasmen dibantu sains, ya, dan dibantu menteri-menteri lain, dalami ini, susun, dan kita mulai kerja. Mungkin 2026 sudah ada sebagian sekolah-sekolah terintegrasi ini. Jadi sekolah rakyat untuk yang paling bawah, sekolah terintegrasi untuk menengah, sekolah unggulan untuk yang terpintar. Belum tentu yang terpintar dari kelas atas, dari mana pun kita cari yang terpintar.

    Saudara-saudara, itu di bidang kesehatan, pendidikan, dan kemanusiaan. Masih ada, tunjangan guru kita tingkatkan dan kirim langsung dari pusat ke penerima, tidak lewat jalur-jalur lain yang biasanya tertahan di sini berapa hari, di sini berapa minggu. Sekarang langsung. Juga kita teruskan 1.044.174 mahasiswa mendapat beasiswa KIP Kuliah dan juga kita berterima kasih, mengucapkan selamat, untuk pertama kalinya Universitas Indonesia tembus top 200 QS ranking universitas. Top 200. Tapi Menteri Dikti, Sains, dan Wamendikbud, saya minta top 100. Bisa? Bisa? Masih nanti akan disusul oleh ITB, UGM, ITS, dan sebagainya.

    Juga kita mendirikan Kementerian Haji atas permintaan pemerintah Arab Saudi karena dia bilang, “Kami urusan haji adalah Menteri Haji. Jadi kami harus minta urusannya sama pejabat. Oh, ini Kepala Badan.” “Enggak, dia maunya menteri.” Apa boleh buat, kita menyesuaikan. Dan alhamdulillah kita sudah bisa turunkan biaya haji dan saya minta terus Menteri Haji, dia tidak hadir karena dia berada sekarang di Arab Saudi berurusan sama mereka, saya minta biaya haji harus terus turun. Ya. Bisa dengan efisiensi. Bisa dengan efisiensi dan pelaksanaan yang bersih. Waktu tunggu haji juga bisa dipercepat dari tunggu 40 tahun, sekarang bisa hampir setengah kita potong, tunggu 26 tahun.

    Tapi itu masih lama juga. Kita berusaha untuk…untuk memotong lebih. Tapi alhamdulillah pemerintah Arab Saudi untuk pertama kali dalam sejarah setuju pembangunan Kampung Indonesia di Kota Mekkah. Jadi pemerintah Arab Saudi akhirnya saya datangi beberapa kali, saya lobi terus, mungkin beliau kasihan sama kita. Untuk pertama kali dalam sejarah diizinkan negara asing memiliki lahan, memiliki tanah di kota suci. Diubah undang-undangnya khusus untuk kita. Kita negara pertama. Ya, sesudah kita terserah yang lain menyusul, kan. Tapi ini luar biasa ya. Kita ee…ditawarin, kalau tidak salah ada beberapa puluh lahan. Mudah-mudahan kita dapat lahan… kalau tidak salah ada beberapa lahan yang tidak terlalu jauh dari Masjidil Haram. Ada yang nyambung langsung dan mudah-mudahan ya, Menteri Agama sudah ee…rintis dan sudah lihat terus. Nanti saya serahkan saja dan Kepala Danantara yang juga merintis, beliau bolak-balik ke situ sampai kepalanya botak. Tapi alhamdulillah prestasi mudah-mudahan tidak berapa lama lagi kita akan punya Kampung Haji sendiri, saudara-saudara. Berarti nanti fasilitasnya kita atur sendiri, ya, makan, semuanya kita atur supaya tidak ada lagi kekurangan atau penyimpangan atau kekecewaan daripada ee…jemaah haji kita. Ini saya kira terobosan luar biasa ya. Pertama dalam sejarah dia ubah undang-undangnya, negara asing boleh memiliki tanah, dia tawarkan lahan-lahan yang terbaik walaupun harus tender terbuka dan nanti tendernya… kalau tidak salah ditutup tanggal 30 Oktober ini. Jadi kita kerja keras ya, saudara-saudara.

    Tapi ya saya juga lobi-lobi terus. Waktu kemarin saya ketemu Menteri Luar Negerinya, saya bilang, “Pak, ini ada… lelang ditutup tanggal 30 Oktober.” Tapi yang yang daftar lelang ada berapa ribu ya, sudah? Oh, 90. 90 ee…entitas lain yang juga bidding lahan yang kita inginkan. 90, ya? Mudah-mudahanlah, mungkin Menteri Agama nanti pimpin doa khusus nanti. Mudah-mudahan kita bisa dapat lahan yang kita inginkan. Jadi ini prestasi kita di bidang… kesehatan, pendidikan, kemanusiaan, termasuk di bidang agama.

    Saya lanjut di bidang investasi, penciptaan lapangan kerja, pariwisata, dan Danantara. Untuk pertama kali dalam sejarah pengemudi ojek online menerima bonus hari raya, pertama kali. Juga sekarang kita sedang diskusi terus sama perusahaan-perusahaan terbesar ojol untuk kita cari ee…pelayanan terbaik untuk pengemudi ojol ini, kemudian efisiensi hingga tidak terjadi suatu persaingan yang saling merugikan. Tapi kita ingin supaya lapangan kerja ojol ini, pengemudi ojol ini terjamin. Kalau tidak salah ada 4 juta pengemudi ojol, ya, di dua perusahaan besar itu dan sekitar 2 juta pengusaha yang menggunakan ojol sebagai sarana jual beli UMKM. Jadi 6 juta orang hidup dari masalah ini. Kemudian upah minimum provinsi kita sudah naikkan 6,5% sampai 6,5%. Tertinggi dari beberapa tahun yang sebelumnya. Juga kita sudah menghitung, sudah menghasilkan mungkin hampir dengan 1 juta lapangan kerja baru di SPPG dan mungkin tahun depan akan mencapai minimal 1,5 juta yang kerja langsung untuk SPPG. Kita punya 30.000 SPPG nantinya kalau berfungsi semua, tiap SPPG, tiap dapur membutuhkan 50 orang bekerja. Jadi 50 kali 30.000, 1,5 juta. Tiap dapur sekarang rata-rata menerima supplier yang jual telur, yang jual sayur, yang jual macam-macam itu, rata-rata 15 per dapur. Masing-masing supplier mempekerjakan minimal 5 sampai 10 orang.

    Jadi kita bisa bandingkan multiplyer effect daripada ini. Saya kedatangan rombongan dari Rockefeller Institute. Mereka meninjau MBG kita dan mereka mempelajari dan mereka sampaikan bahwa kita ini akan disorot oleh dunia. Program kita. Dan dia mengatakan menurut dia ini program yang terbesar roll out-nya dan paling cepat. Dan dia sudah meninjau beberapa dan dia mengatakan sekarang ada 112 negara yang ikut program atau melaksanakan program ini. Waktu kita mulai kita berada di negara ke-78 atau 79. Sekarang sudah tambah lagi sekian puluh negara yang merasakan pentingnya MBG ini. Dan dia katakan, 1 dolar yang dikucurkan untuk program MBG ini, return-nya … dampak ekonominya itu return-nya itu hitungan mereka antara 5 kali, US$5, sampai nanti di ujungnya US$37. Anda bisa bayangkan, 5 kali menurut dia minimal dampak ekonominya. Jadi…

    Kalau kita tahun depan akan turunkan Rp330 triliun untuk MBG ini yang artinya itu US$20 miliar, kalau 5 kali itu artinya ada US$100 miliar beredar di desa, di kecamatan, di kabupaten. Jadi untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia, uang yang disedot dari daerah ke pusat dan banyak di pusat lari ke luar negeri, kita balikkan. Sekarang uang itu kita gelontorkan di desa-desa, di kecamatan, di kabupaten. Dan ini menurut para ahli, bukan dari saya, Anda bisa cek, Rockefeller Institute. Kalau tidak salah itu Senior Vice President-nya, kalau tidak salah, atau Roy Steiner, Roy Steiner. Maaf kalau saya lupa, maklum baru saja menginjak usia 74 tahun. Terima kasih ucapan selamat, saudara-saudara.

    Pelaksanaan MBG kita menggunakan mitra 18.895 UMKM, koperasi, BUMDes yang jadi bagian dari ekosistem MBG. Juga sesuatu yang menggembirakan, realisasi investasi kita Januari sampai September 2025 adalah Rp1,434 triliun. Naik 13,7% dari periode yang sama di tahun 2024 dan menghasilkan lapangan kerja 1.956.346 lapangan kerja baru. Jadi target investasi tercapai bulan September yang lalu. Ini saya kira suatu prestasi juga menunjukkan bahwa iklim investasi kita masih diminati oleh banyak negara.

    Saudara-saudara, kita juga menggelontorkan program magang 100.000 lulusan S1 akan magang dengan upah yang ditanggung oleh pemerintah, dengan penghasilan dengan kriteria upah UMR yang ditanggung pemerintah. Juga di bidang pariwisata, untuk pertama kali dalam sejarah kita berhasil mendatangkan suatu suatu guide atau suatu penilaian dari Michelin, Michelin ini sangat terkenal, dan ternyata 33 hotel dan resort kita sudah mendapat bintang Michelin, 1 bintang minimal. Ini sangat penting di bidang ee…pariwisata. Berarti kelas kita adalah kelas teratas di dunia dengan penghargaan dari Michelin itu.

    Jumlah wisatawan kita 1 tahun terakhir naik 12% menjadi 14,8 juta kunjungan. Saya kira ini perlu juga kita bangga. Kemudian ee…kita tahun ini saya kira salah satu prestasi kita, kita membentuk sovereign wealth fund, dana investasi, ee…yang kita beri nama Danantara Indonesia. Danantara singkatan dari Daya Agata Nusantara. Daya, energi, kekuatan, Agata, masa depan. Berarti Danantara artinya kekuatan masa depan Nusantara. Yang kita fokuskan di situ, sudah kita kumpulkan semua aset milik negara yang nilainya adalah US$1.060 miliar. Jadi US$1 triliun. Akhirnya menjadi sovereign wealth fund terbesar ke-5 atau ke-6 di dunia. Ini saya kira menjadikan kita punya kekuatan. Tadinya sendiri-sendiri, sekarang kita punya kekuatan. Contoh, sekarang Danantara proyek dia antara lain yang pertama adalah akan segera mulai membangun 34.

    Ya, pembersihan limbah sampah dari kota-kota besar. Alatnya atau pabrik pembersihannya dan bisa pengolah ini diolah justru menjadi energi, menjadi listrik. Kita akan segera mulai 34. Ini sudah saya kira pembiayaan sudah tinggal kontrak dibagi-bagi, tinggal di-nilai teknologi yang terbaik yang mana. Karena ini sangat sangat penting. Ada tempat-tempat sampah yang, sampahnya sudah menggunung. Terutama untuk DKI, Bantar Gebang, Bandung, untuk Surabaya, dan untuk Bali. Ini sudah menjadi sesuatu yang sangat mendesak.

    Kalau tidak salah… di Bantar Gebang itu saya dapat laporan, sudah mencapai puluhan juta ton itu. 55 juta ton. Limbahnya 55 juta ton. Sudah menggunung. Kalau terjadi hujan deras, dia bisa… bisa… membahayakan banyak kampung di sekitar itu. Ini segera akan kita lakukan. Insyaallah dalam 2 tahun kita selesaikan 34 kota.

    Ini sangat strategis karena ini menyangkut kebersihan, kesehatan, ya, bagaimana… Kita berharap pariwisata naik kalau Bali tidak bisa bersihkan sampahnya, bisa kita bayangkan mau enggak turis datang ke tempat yang kotor, yang jorok? Jadi ini strategis. Terima kasih Danantara, segera dilaksanakan.

    Kemudian hilirisasi. Kita sekarang akan segera mulai membangun pabrik baterai terbesar di Indonesia. Nilainya 100 triliun. Ini kerja sama antara salah satu perusahaan baterai terbesar di dunia, CATL, dan Antam.

    Di bidang UMKM, kita sudah ampuni utang-utang lama untuk para petani dan nelayan hingga kurang lebih 67.000 pelaku UMKM, petani nelayan sekarang bisa lagi mendapat akses modal ke perbankan. Kita juga sudah bentuk 81.613 koperasi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Sudah berbentuk, kurang lebih 100 sudah beroperasi. Kemudian kurang lebih 1.000 sudah ground breaking pembangunan gudang.

    Kita berharap awal tahun 26, sekitar Maret tahun 2026, 80 sekian ribu sudah akan beroperasi. Banyak orang tidak percaya, tapi kita selalu akan buktikan dengan bukti. Ya. Pemerintah kita adalah evidence based, evidence based. Dulu waktu saya lancarkan program MBG, banyak yang mentertawakan saya, menyindir, dan sampai sekarang ada yang mengatakan bahwa MBG ini tidak berguna atau membahayakan. Tapi kita buktikan dengan evidence, dengan bukti. Dan tadi 99,99 angka keberhasilan saya kira cukup bagus itu. Dan di mana-mana anak-anak yang bicara di mana-mana. Kita juga ee…sekarang di bidang pangan, ini salah satu prestasi kita yang sangat melegakan kita. Saya memberi waktu 4 tahun untuk kita kembali swasembada, ternyata tim pangan kita berhasil insyaallah swasembada dalam 1 tahun, Saudara-saudara. Kita berada di bulan Oktober, sekarang ini kita punya produksi nasional, Januari-Oktober mencapai 31.038.197 ton.

    Ini adalah produksi tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Jadi ya… boleh kita… tegakkan kepala kita dengan penuh kehormatan ya. Saya kasih target 4 tahun, mereka hasilkan dalam 1 tahun. Kita juga sekarang cadangan beras pemerintah di gudang Bulog mencapai 4,2 juta ton di bulan Juni 2025. Juga tertinggi sepanjang sejarah NKRI.

    Kemudian nilai tukar petani melonjak ke angka 123, tertinggi sepanjang sejarah NKRI. Kemudian harga beli gabah kita naikkan ke rupiah 6.500 per kilogram dan kita telah tegas menindak perusahaan-perusahaan yang nakal, yang main-main dengan harga ini dan menipu rakyat, ee…beras subsidi ditempel dijual dengan harga premium. Ini kita tindak keras. Kita juga sekarang berhasil pupuk langsung dari pabrik ke petani. Kita hapus 145 aturan, regulasi tentang distribusi pupuk kita hapus. Jadi tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan kita kurangi, ya, ini tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan ini adalah ee… sumber… sumber… masalah. Jadi ini kita ringkaskan semua. Kemudian ee… sekarang sudah kita mulai 225.000 hektar cetak sawah baru.

    Ini untuk mengatasi bahwa hampir 100.000 hektar sawah kita tiap tahun hilang. Hilang karena dirubah peruntukannya. Dibeli, dijadikan real estate, dijadikan… pabrik kita butuh memang. Tapi akhirnya dari mana kita mau amankan pangan kalau sawah-sawah yang subur hilang. Kita segera harus mencetak. Dan alhamdulillah kita sudah mulai, mudah-mudahan ee…akhir tahun depan kita lebih aman lagi. Kalau tidak salah sasaran kita akhir tahun depan 480.000 hektar sawah baru. Sawah lama pun kita intensifikasi dengan pompanisasi hingga produksi kita bisa tadi melonjak luar biasa. Pupuk lancar, benih lancar, air lancar dengan intervensi kita, kemudian kita amankan semua ekosistem produksi beras.

    Saudara-saudara, sekarang masalah kita adalah kita kekurangan gudang. Kita sudah siapkan dananya, kita akan Bulog akan dapat bangun gudang 100 gudang dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. kemudian kita sudah mulai bangun 100 kampung nelayan yang kita akan bangun akhir 2026 akan menjadi 1.100 dan ini juga selama 80 tahun kita berdiri, belum pernah ada yang intervensi untuk… memperbaiki… kehidupan nelayan-nelayan kita.

    Sekarang kita akan melaksanakan program itu di mana dari pilot project yang sudah dilaksanakan di Merauke, ternyata penghasilan nelayan akibat program desa nelayan ini naik 100%. Naik 100%. Jadi ini luar biasa ini. Karena tadinya dia enggak punya es. Hal yang paling dasar, tidak punya es. Karena enggak ada pabrik es di tempat-tempat terpencil. Bagaimana dia mau pelihara ikan dia, dia melaut 1 hari, kembali ya ikannya sudah tidak bagus. Sekarang tiap desa nelayan akan ada produksi es, akan ada cold storage, gudang, dan fasilitas-fasilitas lain. Kita juga sekarang… sudah punya program, kita lagi membangun 1.582 kapal nelayan modern. Insyaallah akhir tahun depan dan 2027 kita akan punya 1.582 kapal nelayan modern dari GT 30 sampai GT 10.000.

    Ini menghasilkan devisa dan menghasilkan protein untuk rakyat kita. Capaian di bidang hukum dan pemberantasan korupsi. Gaji hakim tingkat yang paling rendah kita naikkan 280% dan ini akan kita terus memantau. Kita minta hakim-hakim kita hidupnya baik, kualitas, kualitas hidupnya baik, hidup terhormat supaya dia tidak bisa disogok. Hakim-hakim kita tidak boleh dibeli oleh siapapun. Itu tujuan kita. Jadi saudara-saudara, bukan kita mau menganakemaskan siapapun tapi ini sangat penting. Ya. Dia tidak boleh bisa dibeli karena dia menangani kadang-kadang kasus triliunan. Tadi bukti hari ini kita berhasil mendapat Rp13 triliun dari Rp17 triliun yang diputuskan oleh pengadilan. Jadi hakim-hakimnya itu, menurut saya punya hati nurani, keberanian dia putuskan akhirnya kita selamatkan Rp17 triliun uang rakyat. Bayangkan dia tangani kasus Rp17 triliun, dia tidak punya rumah dinas. Saya dapat laporan bahwa sekian ribu hakim-hakim tidak punya rumah dinas. Dia harus kontrak. Banyak hakim-hakim kita harus kontrak. Ini kita perbaiki.

    Kemudian, kita berhasil mengalihkan Rp306 triliun  anggaran negara yang rawan korupsi kita alihkan untuk program-program pro rakyat. Rp300 triliun, ini yang kita pakai untuk, langsung ke rakyat. Kemudian, kita bertekad tidak ada kasus-kasus korupsi yang tidak bisa diselidiki.

    Tidak ada, no more untouchable, enggak ada yang untouchable lagi. Saya terima kasih kepada penegak hukum yang tegar meneruskan tugas yang mulia ini.

    Juga penegak hukum telah berhasil menyelamatkan lebih dari 1.000 triliun kerugian negara. Ini yang kita berhasil kita tegakkan. Lebih dari 4 juta hektar kebun kelapa sawit dalam kawasan hutan yang melanggar undang-undang dan melanggar hukum, ini kita kuasai kembali oleh rakyat, oleh negara.

    Juga lebih dari Rp100 triliun kerugian dari tambang ilegal berhasil kita hentikan. Pertama kemarin dari Bangka Belitung, kita tutup sampan pun tidak bisa keluar membawa hasil selundupan.

    Saya dilaporan yang terakhir itu satu sampan isinya timah berhasil ditangkap oleh Angkatan Laut kita. Ini kita hentikan dan ini kita menyelamatkan kurang lebih Rp45 triliun 1 tahun. Ya enggak tahu pihak-pihak yang teriak-teriak tapi sudahlah. Pihak-pihak itu adalah pihak-pihak yang salah. Pihak-pihak yang melanggar hukum, pihak-pihak yang mencuri dari rakyat Indonesia, yang mengakibatkan kita masih banyak orang miskin karena kekayaan kita banyak dicuri.

    Saudara-saudara, di bidang pertahanan, keamanan, ketahanan, dan diplomasi, terus kita perkuat TNI dengan tambah batalyon-batalyon. Kita tidak mau mengganggu siapapun. Tugas kita, tugas TNI, hanya mempertahankan kedaulatan Indonesia. Tapi kita tidak boleh lugu, kita tidak boleh lengah. Tadi saya katakan ada 110 perang yang berlanjut padahal anggota PBB ya sekitar 200. Bayangkan 110 konflik. Ya, mudah-mudahan kita bisa ikut berperan di bidang penyelesaian Gaza. Saya sudah perintahkan TNI siap untuk mengirim 20.000. Saya kira juga sudah ada kontak sama beberapa negara menanyakan kesiapan kita, ya. Kita siap untuk mendukung upaya perdamaian di Timur Tengah.

    Dan bila perlu di tempat lain. Kita juga sudah mulai persiapan untuk membangun 535 km panjang tanggul laut di pantai utara Jawa. Ini untuk menyelamatkan 50 juta penduduk. Air laut naik 5 cm setahun. Jadi harus segera kita selamatkan ini karena di pantai utara Jawa ini ini juga kalau tidak salah 60% industri kita ada di pantai utara Jawa ini. Dan puluhan ribu hektar sawah-sawah yang subur juga di situ. Harus kita selamatkan.

    Saudara-saudara, saya kira itu capaian-capaian yang saya sampaikan dan ini menunjukkan, saudara-saudara, bahwa kita berada di jalan yang benar. Saya percaya bahwa menjalankan pemerintahan ternyata sebenarnya tidak terlalu rumit. Pertama, awalnya harus dari niat. Niat kita harus baik. Niat kita sungguh-sungguh untuk menjalankan amanat dari rakyat. Kita harus berpijak dari awal seperti itu. Kita diberi kekuasaan oleh rakyat untuk melindungi rakyat dari semua bahaya. Bahaya kemiskinan, bahaya kelaparan, bahaya penyakit, bahaya ancaman dari badai, dari bencana, ancaman dari kerusuhan, ancaman dari serangan dari pihak luar. Serangan bisa berupa fisik, bisa berupa non-fisik.

    Saudara-saudara, saya beri contoh dari 20 pulau Bangka Belitung kita hilang Rp45 triliun tiap tahun selama sekian puluh tahun. Apakah itu bukan sebuah serangan? Rp45 triliun kali 10 tahun saja Rp450 triliun. Kali 20 tahun Rp900 triliun. Apa yang kita bisa bangun dengan Rp900 triliun?

    Saudara-saudara, belum merupakan prestasi tapi sudah kita mulai rintis, kita akan punya mobil buatan Indonesia dalam 3 tahun yang akan datang. Saya sudah alokasi dana, sudah kita siapkan lahan untuk pabrik-pabriknya. Sedang bekerja sekarang tim. Kita sudah menghasilkan jip buatan Indonesia. Jadi sekarang pejabat-pejabat kita, perwira-perwira kita bangga. Kita tidak pakai jip buatan negara lain, kita pakai jip buatan Indonesia sendiri. Presidenmu pakai jip buatan Indonesia. Kemarin saya berangkat, harus, saya pergi saya mau inkognito jadi saya enggak mau pakai. Saya pakai mobil biasa, tapi saya pakai Alphard. Sudah lama saya enggak menikmati Alphard. Enak juga ini ya. Tapi, pes, saya mau ingatkan, kamu Presiden Republik Indonesia, harus beri contoh. Nah, sudah, pakai mau terus. Dan sebentar lagi saudara-saudara semua harus pakai mau. Saya enggak mau tahu. Yang mobil-mobil bagus pakai kalau kalau libur saja. Ya, pada saat saya enggak panggil kau bolehlah kau pakai mobil itu.

    Saudara-saudara, saya kira itu yang bisa saya sampaikan karena masih banyak kamera. Nah, media terima kasih, Anda dengan sabar. Nah sekarang Anda saya persilakan menikmati hidangan yang disiapkan. Jadi usirnya sopan. Karena bagian ini enggak boleh kau dengar. Jadi ada hal-hal yang memang belum siap untuk diumumkan. Baik, sambil nunggu mereka keluar, saya minta izin saya minum kopi dulu.

  • Prabowo Sebut RI Hilang Rp 45 Triliun per Tahun Gegara Tambang Ilegal

    Prabowo Sebut RI Hilang Rp 45 Triliun per Tahun Gegara Tambang Ilegal

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto menyebut negara selama ini kehilangan Rp 45 triliun per tahun karena praktik tambang ilegal, khususnya di Bangka Belitung.

    Bahkan, menurutnya hal ini sudah terjadi selama 10-20 tahun. Akibatnya, potensi pendapatan negara yang hilang diperkirakan bisa mencapai Rp 900 triliun.

    “Saudara-Saudara, saya beri contoh dari Pulau Bangka Belitung kita hilang Rp 45 triliun tiap tahun selama sekian puluh tahun. Apakah itu bukan sebuah serangan? Rp 45 triliun dikali 10 aja Rp 450 triliun, kali 20 tahun Rp 900 triliun, apa yang bisa kita bangun dengan Rp 900 triliun?” ungkapnya saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).

    Dia menyebut, selama setahun periode pemerintahannya, Kabinet Merah Putih berada pada jalur yang benar.

    “Saya kira itu capaian yang saya sampaikan, dan ini menunjukkan Saudara-Saudara bahwa kita berada di jalan yang benar,” ujarnya.

    “Saya percaya bahwa menjalankan pemerintahan ternyata sebenarnya tidak terlalu rumit. Pertama awalnya harus dari niat, niat kita harus baik, niat kita harus sungguh-sungguh menjalankan amanat dari rakyat, kita harus berpijak dari awal seperti itu. Kita diberi kekuasaan oleh rakyat untuk melindungi rakyat, dari semua bahaya, bahaya kemiskinan, kelaparan, bahaya penyakit, bahaya ancaman dari badai dan bencana ancaman dari kerusuhan, ancaman dari serangan dari pihak luar. Serangan bisa fisik dan non fisik,” paparnya.

    Seperti diketahui, sejak awal September 2025 lalu Presiden Prabowo telah mengerahkan TNI-Polri untuk memberantas tambang timah ilegal di Bangka Belitung.

    Dia menyebut, hal ini dilakukan pemerintah karena maraknya tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Bahkan, jumlah mencapai 1.000 tambang ilegal.

    “Sebagai contoh, di Bangka Belitung yang untuk cukup lama menjadi pusat tambang timah, terkemuka di dunia, itu terdapat 1.000 tambang ilegal, 1.000 tambang ilegal,” tegas Prabowo dalam Musyawarah Nasional ke VI PKS, di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (29/9/2025).

    Maka dari itu, mulai 1 September 2025 lalu, Prabowo memerintahkan TNI, Polri hingga Bea Cukai untuk membuat operasi besar-besaran di Bangka Belitung. Ia mengindikasikan 80% hasil timah diselundupkan.

    “Mulai tanggal 1 September kemarin saya perintahkan TNI, Polri, Bea Cukai bikin operasi besar-besaran di Babel. Selama ini hampir 80% hasil timah diselundupkan, 80% timah kita kita tutup, dan penyelundupnya macam-macam, ada yang pake kapal, ada yang pakai ferry, sekarang tutup tidak bisa keluar, sampai kapanpun tidak bisa keluar,” ungkap dia.

    “Kita perkirakan September, Oktober, November, Desember, bisa selamatkan Rp 22 triliun. Tahun depan kita perkirakan kita bisa selamatkan Rp 45 triliun,” tegas Prabowo.

    (wia/wia)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 90% Proyek Hilirisasi RI Sampai 2040 Berasal dari Tambang

    90% Proyek Hilirisasi RI Sampai 2040 Berasal dari Tambang

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membeberkan, proyek hilirisasi di Indonesia akan didominasi oleh tambang mineral dan batu bara (minerba). Hal itu khususnya hingga tahun 2040 mendatang.

    Tercatat, menurut data Kementerian Investasi dan Hilirisasi yang dicatat Bahlil, sebanyak 90% proyek hilirisasi hingga tahun 2040 berasal dari sektor minerba.

    “Nanti hilirisasinya paling banyak nanti Bang Rosan lah. Kita bicara hilirisasi. Di Kementerian Bang Rosan itu sudah membuat peta jalan hilirisasi sampai dengan 2040. Ini 90%-nya dari sektor pertambangan. Mineral batubara,” kata Bahlil dalam acara HIPMI-Danantara Business Forum 2025, di Jakarta, Senin (20/10/2025).

    Untuk mewujudkan proyek-proyek hilirisasi sektor minerba yang dimaksud itu, pihaknya dengan Kementerian yang dipimpin Rosan Roeslani tersebut akan berkolaborasi.

    Hilirisasi itu juga dinilai sebagai tindak lanjut dari kebijakan penyetopan ekspor bahan mentah minerba. Contoh konkretnya, pada komoditas nikel, Indonesia sudah meraup nilai tambah dari ekspor hilirisasi nikel hingga lebih dari 10 kali lipat sejak tahun 2019.

    “Nikel itu 2017-2018 ekspor kita itu hanya US$ 3,3 miliar. Sekarang kita menutup ekspor nikel, kita bangun ekosistem baterai mobil, kemudian kita bangun hilirisasi. Sekarang hilirisasinya sudah bisa mencapai kurang lebih sekitar US$ 34-40 miliar. Ini untuk nilai ekspor komoditas nikel kita,” paparnya.

    Sayangnya, dia menilai banyak oknum yang ingin Indonesia tidak menjalankan program hilirisasi. Bahkan, banyak negara yang ‘tidak ikhlas’ jika Indonesia maju dengan program hilirisasi.

    “Dan tidak ada negara di dunia ini yang ingin Indonesia maju dengan mereka ikhlas. Pasti banyak persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Ada juga oknum-oknum yang ada di bangsa ini yang tidak ingin juga untuk hilirisasi ini berjalan dengan baik. Karena apa? Sudah nyaman. Dengan ekspor bahan baku,” tandasnya.

    28 Komoditas Dihilirisasi

    Berdasarkan catatan Kementerian Investasi/BKPM, berikut komposisi cadangan 28 komoditas di Indonesia terhitung dalam lingkup global:

    1. Nikel (42%) no. 1 di dunia

    2. Timah (16,3%) no. 2 di dunia

    3. Tembaga (3%) no. 11 di dunia

    4. Bauksit (4%) no. 6 di dunia

    5. Besi baja (0,94%) no. 16 di dunia

    6. Emas perak (emas 5%, perak 2%)

    7. Batu bara no. 7 di dunia

    8. Aspal buton (3,91%) no. 3 di dunia

    9. Minyak bumi (0,1%) no. 5 di Asia Pasifik

    10. Gas bumi (0,7%) no. 4 di Asia Pasifik

    11. Sawit (58,7%) no. 1 di dunia

    12. Kelapa (27%) no. 1 di dunia

    13. Karet (27%) no. 2 di dunia

    14. Biofuel (59%) no. 1 di dunia hanya dari sawit

    15. Kayu balok (4%) no. 6 di dunia

    16. Getah pinus (13%) no. 3 di dunia

    17. Udang (16%) no. 3 di dunia

    18. Ikan TCT (21%) no. 1 di dunia

    19. Rajungan (3%) no. 2 di dunia

    20. Rumput laut (28%) no. 2 di dunia

    21. Potensi lahan garam potensi 47.734 hektar

    22. Pasir silika (0,9%) no. 18 di dunia

    23. Mangan (3,2%) no. 7 di dunia

    24. Kobal (7,19%) no. 3 di dunia

    25. Logam tanah jarang cadangan 227.976 ton

    26. Kakao (4%) no. 7 di dunia

    27. Pala (31,2%) no. 1 di dunia

    28. Tilapia (22,1%) no. 1 di dunia.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Setahun Menjabat, Prabowo Ungkap Telah Kuasai Kembali 4 Juta Ha Lahan Sawit

    Setahun Menjabat, Prabowo Ungkap Telah Kuasai Kembali 4 Juta Ha Lahan Sawit

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengungkap telah menguasai kembali 4 juta hektare lahan kelapa sawit ilegal selama setahun menjabat.

    Hal itu disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna memperingati satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran, di Istana Negara, Senin (20/10/2025).

    “Lebih dari 4 juta hektare kebun kelapa sawit yang melanggar UU dan hukum ini kita kuasai kembali oleh negara,” ujar Prabowo.

    Dia menambahkan, aparat penegak hukum telah berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp100 triliun di era pemerintahannya selama setahun itu.

    Prabowo juga mencontohkan, penindakan itu dilakukan untuk selundupan hasil tambang di Bangka Belitung. Kala itu, prajurit AL berhasil menyelamatkan sampan pengangkut timah yang keluar dari Bangka Belitung.

    “Juga lebih dari 100 Triliun kerugian dari tambang ilegal berhasil hentikan. Kemarin di Babel kita tutup, sampan pun tidak bisa keluar membawa hasil selundupan,” pungkasnya.

    Dalam catatan Bisnis penindakan kawasan hutan ini dilakukan dengan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Secara total satgas ini telah menguasai kembali 3,4 juta hektare lahan terkait perkebunan sawit hingga Rabu (1/10/2025).

    Dari total lahan yang telah dikuasai itu, Satgas PKH juga telah menitipkan secara total sebanyak 1,5 juta hektare lahan ke PT Agrinas Palma Nusantara (Persero).

    Penyerahan itu dilakukan agar lahan ilegal yang dikuasai kembali itu bisa kembali produktif ditangan perusahaan plat merah tersebut. Dengan demikian, hasilnya bisa menjadi keuntungan untuk negara.

    Kemudian, satgas ini juga diamanatkan untuk melakukan penguasaan kembali terhadap lahan tambang ilegal. Total, penindakan lahan tambang ini mencapai 5.209 hektare hingga (1/10/2025)

    Adapun, ribuan hektare lahan tambang ilegal itu tersebar di Provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara. Ribuan hektare kawasan pertambangan di kawasan hutan itu dimiliki oleh 39 perusahaan swasta.

    Puluhan perusahaan itu telah beroperasi di kawasan hutan tanpa melalui mekanisme yang ditentukan dalam persetujuan penggunaan kawasan hutan atau PPKH.

  • Hasil bumi dikeruk, Prabowo: Murni keserakahan atau subversi ekonomi?

    Hasil bumi dikeruk, Prabowo: Murni keserakahan atau subversi ekonomi?

    Padahal ini adalah bumi dan air milik bangsa Indonesia. Hasilnya diambil, dikeruk, dibawa ke luar negeri, rakyat dibiarkan kesulitan minyak goreng untuk berminggu-minggu. Ini sebetulnya menurut saya ya sangat kejam, sangat tidak manusiawi. Apakah ini

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mempertanyakan apakah murni keserakahan manusia atau subversi ekonomi yang melakukan praktik bisnis dengan mengeruk hasil bumi dan sumber daya alam, namun negara mengalami kerugian.

    Dalam sambutannya usai menyaksikan penyerahan uang pengganti kerugian negara dalam perkara tindak korupsi fasilitas ekspor minyak kelapa sawit Rp13,2 triliun di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin, Presiden Prabowo mengibaratkan pengembalian uang tersebut adalah uang yang nyaris hilang dari satu komoditas, yakni kelapa sawit.

    “Padahal ini adalah bumi dan air milik bangsa Indonesia. Hasilnya diambil, dikeruk, dibawa ke luar negeri, rakyat dibiarkan kesulitan minyak goreng untuk berminggu-minggu. Ini sebetulnya menurut saya ya sangat kejam, sangat tidak manusiawi. Apakah ini benar-benar murni keserakahan atau ini bisa digolongkan subversi ekonomi sebenarnya,” kata Presiden Prabowo dalam sambutannya.

    Kepala Negara menilai ekspor CPO yang dilakukan pengusaha, sementara minyak goreng dalam negeri masih mengalami kelangkaan, adalah hal yang kejam dan tidak manusiawi.

    Selain menyoroti korupsi ekspor CPO, Prabowo juga menyebutkan masih banyak kerugian yang dialami Negara dari kegiatan tambang ilegal, salah satunya penyelundupan timah dan produk turunannya di Provinsi Bangka Belitung.

    Kepala Negara menyebutkan bahwa kerugian Negara atas praktik penyelundupan timah dan tambang ilegal telah berjalan hampir 20 tahun, sehingga jika kerugiannya mencapai Rp40 triliun setahun, total kerugian Negara dalam kurun waktu tersebut mencapai Rp800 triliun

    “Kurang lebih ya, lembaga-lembaga internasional pun sudah mengkaji sekitar 3 miliar dolar setahun kerugiannya. Kalau dikali 20 tahun itu adalah ya Rp800 triliun. Apa yang bisa kita bangun? Negara apa yang bisa kita bangun dengan hal-hal seperti itu,” kata Prabowo.

    Prabowo pun menekankan praktik tambang ilegal, dan komoditas ilegal lainnya memiliki segala bentuk modus penipuan. Padahal, pemerintah Indoensia sudah memfasilitasi lahan dengan pemberian Hak Guna Usaha (HGU).

    Oleh karenanya, Kepala Negara berharap Kejaksaan Agung dan Polri sebagai penegak hukum tidak menyerah untuk bekerja keras melawan korupsi, manipulasi dan penyelewengan.

    Prabowo juga mewanti-wanti agar pejabat tidak lengah iman, sehingga berujung menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta.

    “Harta, apalagi didapatkan dengan cara yang mengorbankan rakyat kita itu, harta itu adalah harta yang haram. Rezeki yang tidak baik dan ujungnya pasti akan membawa ketidakbaikan kepada siapa pun dan keluarganya,” kata Prabowo.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati/Fathur Rochman
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Geram! Sebut Korupsi CPO Rp13,2 Triliun Kejam dan Tidak Manusiawi

    Prabowo Geram! Sebut Korupsi CPO Rp13,2 Triliun Kejam dan Tidak Manusiawi

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi tinggi kepada Kejaksaan Agung atas keberhasilan mengembalikan kerugian negara senilai lebih dari Rp13,2 triliun dari kasus tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya.

    Penyerahan uang pengganti tersebut dilakukan dalam sebuah acara resmi di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025).

    “Rp13 miliar—eh, triliun, maaf—Rp13.255.244.538.149, itu angka yang luar biasa. Tidak kita bayangkan,” ujar Presiden Prabowo di hadapan jajaran Kejaksaan Agung dan tamu undangan.

    Presiden Ke-8 RI itu menyampaikan bahwa jumlah uang tersebut bisa memberikan dampak nyata bagi kehidupan rakyat, jika dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. 

    Dia mencontohkan bahwa dana sebesar itu cukup untuk merenovasi lebih dari 8.000 sekolah, atau membangun sekitar 600 kampung nelayan modern.

    “Kalau satu kampung nelayan kita anggarkan Rp22 miliar, maka Rp13 triliun itu cukup untuk membangun 600 kampung nelayan. Satu kampung isinya 2.000 kepala keluarga, berarti dengan anak dan istri bisa sampai 5.000 jiwa. Kalau kita bangun 600 kampung, itu berarti 3 juta rakyat Indonesia bisa hidup layak,” paparnya.

    Kepala negara juga menyoroti dampak sosial dari kejahatan korupsi di sektor sumber daya alam. 

    Dia menyebut bahwa korupsi dalam industri sawit menyebabkan rakyat Indonesia kesulitan mendapatkan minyak goreng untuk waktu yang lama.

    “Ini kejam. Tidak manusiawi. Apakah ini murni keserakahan? Atau bisa kita sebut sebagai subversi ekonomi?” tegasnya.

    Lebih lanjut, Prabowo mengingatkan bahwa perjuangan melawan korupsi di Indonesia belum selesai. 

    Dia menyoroti praktik tambang ilegal, penyelundupan hasil bumi, serta kerusakan kawasan hutan yang menurutnya merugikan negara hingga puluhan, bahkan ratusan triliun rupiah setiap tahunnya.

    “Penyelundupan timah dan turunannya dari Bangka Belitung yang baru-baru ini berhasil dihentikan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan dibantu TNI, Kejaksaan, Polisi, Bea Cukai dan lainnya, diperkirakan menimbulkan kerugian negara hingga Rp40 triliun per tahun. Dan praktik ini sudah berjalan hampir 20 tahun,” ungkapnya.

    Oleh sebab itu, orang nomor satu di Indonesia itu kembali menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran penegak hukum dan menyatakan bahwa pemberantasan korupsi dan kejahatan sumber daya alam akan terus menjadi prioritas pemerintahannya.

    “Terima kasih kepada Kejaksaan Agung. Tapi saya ingatkan, tugas kita masih banyak. Kita harus terus bekerja untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat,” pungkas Prabowo.

  • Satu Tahun Prabowo-Gibran: Daftar 10 Kasus Korupsi Ditangani Kejagung-Polri

    Satu Tahun Prabowo-Gibran: Daftar 10 Kasus Korupsi Ditangani Kejagung-Polri

    Bisnis.com, JAKARTA — Prabowo Subianto resmi satu setahun dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia (RI) sejak Minggu (20/10/2025).

    Sepanjang menjabat sebagai orang nomor satu di Indonesia, para penegak hukum baik itu Kejagung, KPK hingga Polri telah banyak mengungkap kasus tindak pidana korupsi (Tipikor).

    Salah satu penindakan korupsi yang paling disorot itu saat menetapkan saudagar minyak tersohor di Indonesia, yakni Riza Chalid dalam kasus tata kelola minyak dan produk kilang periode 2018-2023.

    Berikut daftar 10 kasus korupsi yang ditindak parat penegak hukum sepanjang satu tahun pemerintahan Prabowo

    1. Kasus Ronald Tannur dan Zarof Ricar

    Pasca tiga hari Prabowo jadi Presiden, Kejagung telah menetapkan tiga hakim PN Surabaya atas vonis bebas yang dijatuhkan dalam perkara penganiayaan hingga tewas Ronald Tannur terhadap kekasihnya Dini Sera.

    Tiga hakim yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Erintuah Damanik, dan Mangapul, dan Heru Hanindyo. Perkara ini berkembang hingga menetapkan tiga tersangka lainnya mulai dari Ibu Ronald Tannur, Meirizka Widjaja.

    Selanjutnya, pengacara Ronald Tannur Lisa Rachmat; mantan Hakim Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Rudi Suparmono, dan mantan pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar.

    Dalam perkara ini, pihak Ronald Tannur telah ‘kong kalikong’ dengan Rudi dalam mengatur majelis hakim dengan menunjuk Erintuah Cs. Singkatnya, usai adanya praktik suap ini majelis hakim menetapkan vonis bebas terhadap terdakwa Ronald Tannur.

    Hal itu terbukti usai mereka resmi divonis tujuh tahun untuk Erintuah dan Mangapul, serta Heru dihukum 10 tahun pidana. Sementara itu, Lisa Rachmat 11 tahun dan kini diperberat menjadi 14 tahun di PT DKI.

    Selanjutnya, Meirizka tiga tahun pidana dan Zarof Ricar divonis 16 tahun penjara dan diperberat menjadi 18 tahun penjara di PT DKI dalam sidang banding.

    Selain itu, saat proses penegakan hukum perkara ini, korps Adhyaksa telah menyita aset sebesar Rp920 miliar hingga emas 51 kg di kediaman Zarof di kawasan Senayan, Jakarta.

    Uang itu diduga dikumpulkan Zarof lantaran terkait kasus gratifikasi pengurusan perkara-perkara di Mahkamah Agung selama 2012-2022.

    2. Tom Lembong di Kasus Gula

    Masih di bulan yang sama saat Prabowo dilantik, eks Menteri Perdagangan (Mendag) Tom Lembong telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara importasi gula di Kemendag pada periode 2015-2016.

    Dalam perkara ini Tom disebut telah melakukan praktik korupsi yang menguntungkan korporasi melalui kebijakannya untuk mengimpor gula saat menjadi Mendag. Total ada 11 tersangka termasuk dari sembilan bos swasta dan Mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI) Charles Sitorus.

    Kemudian, Tom dinyatakan bersalah dan divonis 4,5 tahun pidana dalam perkara ini. Namun, bak tersambar petir di siang bolong, Tom telah mendapatkan pengampunan melalui abolisi yang diberikan Prabowo.

    Tom pun telah dibebaskan dari penjara menjelang HUT ke-80 RI atau tepatnya pada Jumat (1/8/2025). Dalam pernyataan perdananya usai keluar penjara, Tom menyampaikan apresiasi kepada Prabowo dan seluruh pihak yang terlibat dalam memberikan abolisi tersebut.

    “Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Prabowo Subianto atas pemberian abolisi serta pimpinan serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat atas pertimbangan dan persetujuannya,” kata Tom Lembong di Lapas Cipinang, Jakarta Timur.

    3. Kasus Eks Dirjen Kemenkeu Isa

    Kejagung telah menetapkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata (IR) dalam kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya pada Jumat (7/2/2025).

    Isa ditetapkan sebagai tersangka atas kaitannya sebagai Kepala Biro Asuransi pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) 2006-2012.

    Dalam dakwaannya, Isa terseret kasus ini lantaran telah selaku Kabiro Bapepam-LK telah memberikan persetujuan kepada Jiwasraya untuk memasarkan produk asuransi JS Saving Plan.

    Padahal, Isa mengetahui kala itu Jiwasraya tengah mengalami insolvensi atau kondisi perusahaan tidak sehat. Perbuatannya itu kemudian dinilai telah merugikan keuangan negara.

    Adapun, Jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa eks Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata telah merugikan keuangan negara sebesar Rp90 miliar dalam kasus korupsi Jiwasraya.

    Kerugian keuangan negara itu dihitung berdasarkan reinsurance fund yang dibayarkan ke Provident Capital Indemnity sejumlah Rp50 miliar pada 12 Mei 2010.

    Kemudian, reinsurance fund ke Best Meridian Insurance Company sejumlah Rp 24 miliar pada 12 September 2012; dan reinsurance fund II ke Best Meridian Insurance Company sebesar Rp 16 miliar pada 25 Januari 2013.

    4. Tata Kelola Minyak dan Produk Kilang

    Pada awal tahun, publik dihebohkan oleh kasus tata kelola minyak pada Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja sama (KKKS) tahun 2018-2023.

    Bukan tanpa sebab, kasus ini disorot lantaran sempat ada isu bahwa praktik dugaan korupsi ini ada kegiatan mengoplos BBM. Namun, isu tersebut telah terbantahkan dalam dakwaan eks Dirut PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan.

    Total, ada 18 tersangka yang telah ditetapkan dalam kasus ini mulai dari dari Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga; Yoki Firnandi (YF) selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping; hingga anak Riza Chalid, Muhammad Kerry Adrianto Riza selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa.

    Pada intinya, kasus ini melibatkan penyelenggara negara dengan broker, kedua belah pihak diduga bekerja sama dalam pengaturan proses pengadaan impor minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023.

    Adapun, akibat adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut, Kejagung mengungkap bahwa negara dirugikan sekitar Rp285,1 triliun.

    5. Riza Chalid jadi Tersangka

    Masih di kasus tata kelola minyak, pengusaha minyak kesohor Riza Chalid telah ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis (10/7/2025). Riza termasuk pada 18 tersangka yang ditetapkan sebelumnya.

    Dia ditetapkan sebagai tersangka atas statusnya sebagai beneficiary owner PT Orbit Terminal Merak.

    Dalam kasus ini, Riza diduga telah melakukan intervensi kebijakan terhadap tata kelola minyak Pertamina dengan memberikan rencana kerja sama penyewaan terminal BBM di Merak.

    Dalam dakwaan anaknya, Kerry Adrianto. Riza Chalid juga diduga telah diuntungkan dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023 sebanyak Rp2,9 triliun bersama anak dan koleganya. Keuntungan itu diperoleh dari penyewaan terminal BBM.

    Adapun, korps Adhyaksa menyatakan bahwa pihaknya bersama Hubinter Polri telah berkoordinasi dengan Interpol pusat untuk menetapkan status red notice terhadap Riza. Proses red notice itu dilakukan setelah Riza Chalid ditetapkan sebagai buron dalam kasus ini.

    6. Kasus Dugaan Korupsi Sritex

    Masih dalam setahun Prabowo menjabat, Kejagung juga telah mengusut kasus Sritex. Secara total telah menetapkan 11 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit bank ke Sritex Group.

    Belasan tersangka itu mulai dari, eks Dirut Bank BJB, Yuddy Renaldi (YR); mantan Dirut Bank Jateng, Supriyatno (SP); eks Dirut Bank DKI Zainuddin Mappa (ZM) hingga duo Lukminto sebagai bos Sritex yakni Iwan Setiawan Lukminto (ISL) dan Iwan Kurniawan Lukminto (IKL).

    Dalam perkara ini, bos Sritex diduga telah ber kongkalikong untuk mendapatkan kredit dari sejumlah bank termasuk bank daerah. Namun, seharusnya izin kredit itu tidak bisa diterima. Pasalnya, berdasarkan informasi dari lembaga pemeringkatan kredit, Sritex berada di bawah standar perusahaan yang bisa diberikan pinjaman dana.

    Di samping itu, uang pinjaman ini juga diduga dibelanjakan untuk aset non produktif perusahaan seperti aset tanah di Solo dan Yogyakarta.

    Penyidik korps Adhyaksa juga menyatakan kerugian negara yang timbul dari kasus dugaan korupsi ini menjadi Rp1,08 triliun.

    7. Kasus Suap Vonis CPO Korporasi 

    Dalam perkara suap ini, Kejagung telah menetapkan delapan tersangka. Mereka yakni eks Kepala PN Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanto dan panitera PN Jakarta Pusat, Wahyu Gunawan.

    Kemudian, tiga hakim non-aktif di pengadilan PN Jakarta Pusat mulai dari dari Djuyamto, Ali Muhtarom dan Agam Syarif Baharuddin juga turut dilimpahkan hari ini.

    Selain itu, advokat Ariyanto Bakri (AR) dan Marcella Santoso (MS), serta Head of Social Security and License Wilmar Group Muhammad Syafei (MSY) turut menjadi tersangka.

    Kasus ini bermula saat majelis hakim yang dipimpin Djuyamto memberikan vonis bebas terhadap tiga grup korporasi di kasus minyak goreng. Djuyamto dijadikan tersangka atas perannya yang diduga menerima uang suap bersama dua hakim lainnya sebesar Rp22,5 miliar.

    Adapun, uang itu disediakan oleh Kepala Legal Wilmar Group Muhammad Syafei, penyerahannya dilakukan melalui pengacara Ariyanto dan Panitera PN Jakut, Wahyu Gunawan.

    Sejatinya, Syafei telah menyiapkan Rp20 miliar untuk meminta para “wakil tuhan” itu bisa memberikan vonis lepas terhadap tiga terdakwa group korporasi, mulai dari Wilmar Group, Permata Hijau Group dan Musim Mas.

    Namun, Ketua PN Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta meminta uang itu digandakan menjadi Rp60 miliar. Singkatnya, permintaan itu disanggupi Syafei dan vonis lepas diketok oleh Djuyamto Cs.

    8. Kasus Obstruction of Justice

    Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan empat tersangka dalam perkara perintangan ini. Empat tersangka, yakni advokat Marcella Santoso (MS); dosen sekaligus advokat Junaidi Saibih (JS); eks Direktur Pemberitaan Jak TV Tian Bahtiar (TB); dan Ketua Cyber Army, M Adhiya Muzakki (MAM).

    Dalam catatan Bisnis, terdapat tiga kasus yang baru diduga dirintangi oleh para tersangka. Mulai dari, kasus tata niaga timah dan kasus importasi gula Tom Lembong.

    Pada intinya, keempat tersangka itu bekerja sama dalam membuat narasi negatif untuk menyudutkan kinerja penyidik khususnya pada perkara korupsi timah, importasi gula dan fasilitas impor crude palm oil alias CPO.

    9. Nadiem Makarim di Kasus Chromebook

    Nadiem Makarim telah ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis (9/10/2025) dalam kasus pengadaan terkait Chromebook periode 2019-2022.

    Nadiem ditetapkan sebagai tersangka karena perannya saat menjadi Mendikbudristek. Dia memiliki peran penting dalam dugaan korupsi. Pasalnya, pendiri Go-Jek tersebut diduga memerintahkan pemilihan Chromebook untuk mendukung program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek.

    Secara terperinci perannya dalam kasus ini mulai dari melakukan pertemuan dengan pihak Google hingga akhirnya sepakat untuk menggunakan Chrome OS dalam proyek pengadaan TIK di Kemendikbudristek.

    Padahal, pada era Mendikbud Muhadjir Effendy, pengajuan produk Chromebook dari Google sudah ditolak karena tidak efektif jika digunakan untuk daerah 3T.

    Nadiem juga diduga telah mengunci Chrome OS melalui lampiran pada Permendikbud No.5/2021 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pendidikan TA.2021.

    Adapun, Nadiem juga telah melakukan upaya hukum untuk melepaskan status tersangkanya melalui gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada Selasa (23/9/2025).

    Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan memutuskan untuk menolak permohonan gugatan praperadilan dari mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim.

    Sebab, penetapan tersangka Nadiem oleh penyidik Kejagung telah sesuai dengan prosedur dan sah menurut hukum yang berlaku, artinya status tersangka Nadiem tetap sah dan tidak digugurkan.

    Selain Nadiem, Kejagung juga telah menetapkan tersangka lainnya yakni, Jurist Tan selaku Stafsus Mendikbudristek tahun 2020–2024 dan Ibrahim Arief (IBAM) selaku mantan konsultan teknologi di Kemendikbudristek.

    Kemudian, Sri Wahyuningsih (SW) selaku eks Direktur SD di Kemendikbudristek dan Mulyatsyah selaku eks Direktur Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kemendikbudristek.
    Sri dan Mulyatsyah merupakan KPA dalam proyek pengadaan pendidikan ini.

    Adapun, Kejagung juga telah menaksir kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp1,9 triliun. Kerugian negara itu timbul dari perhitungan selisih kontrak dengan harga penyedia dengan metode ilegal gain. Perinciannya, item software Rp480 miliar, dan Mark up dari selisih harga kontrak diluar CDM senilai Rp1,5 triliun.

    10. Kasus PLTU Halim Kalla

    Polri melalui Kortastipidkor tengah mengusut kasus dugaan korupsi pembangunan PLTU 1 di Mempawah, Kalimantan Barat pada 2008-2018. Total ada empat tersangka dalam perkara ini mulai dari eks Dirut PLN Fahmi Mochtar.

    Kemudian, adik dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 sekaligus Direktur PT BRN Halim Kalla (HK), Dirut PT BRN berinisial RR dan Dirut PT Praba berinisial HYL.

    Kasus ini bermula saat PT PLN mengadakan lelang ulang untuk pekerjaan pembangunan PLTU 1 di Kalimantan Barat. PLTU itu nantinya akan memiliki output sebesar 2×50 MegaWatt.

    Dalam proyek itu, tersangka Fahmi Mochtar (FM) diduga melakukan pemufakatan jahat dengan pihak swasta untuk memenangkan salah satu penyedia.

    Modusnya, mulai dari panitia pengadaan PLN meloloskan KSO BRN-Alton-OJSEC meskipun tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis pembangunan PLTU tersebut.

    Pada 2009, KSO BRN justru mengalihkan pekerjaan kepada pihak ketiga yakni PT Praba Indopersada dengan kesepakatan pemberian imbalan. Hal itu dilakukan sebelum adanya tandatangan kontrak.

    Singkatnya, hingga berakhirnya kontrak KSO BRN maupun PT PI tidak mampu menyelesaikan pekerjaan dan hanya bisa menyelesaikan 57% pembangunan. Oleh karena itu, diberikan perpanjangan kontrak hingga 10 kali hingga Desember 2018.

    Namun, lagi-lagi KSO BRN dan perusahaan pihak ketiga tidak mampu menyelesaikan pekerjaan itu dan hanya bisa mengeluarkan sampai 85,56%. Alasan mangkraknya proyek itu lantaran KSO BRN memiliki keterbatasan keuangan.

    Padahal, KSO BRN telah menerima pembayaran dari PT PLN sebesar Rp323 miliar untuk pekerjaan konstruksi sipil dan US$62,4 juta untuk mechanical electrical. Atas perbuatan tersangka itu telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp1,35 triliun (jika pengeluaran dollar PLN dihitung dengan kurs saat ini).

    Perinciannya, kerugian negara itu dihitung dengan pengeluaran dana PT PLN (Persero) sebesar Rp323 miliar dan US$62,4 (Rp1,03 triliun) yang tidak sesuai ketentuan dan tidak memberikan manfaat atas pembangunan PLTU 1 Kalbar yang mangkrak.

  • Konstitusionalisasi dan Profesionalisme BUMN

    Konstitusionalisasi dan Profesionalisme BUMN

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto menginginkan BUMN dikelola dengan standar internasional, kalau perlu menarik profesional dari berbagai negara, dari luar Indonesia, untuk memimpin BUMN. Pernyataan yang sama juga diberikan Jokowi saat menjadi Presiden Indonesia, pada tahun 2017. Kedua Presiden nampaknya “gemas” melihat BUMN tidak kunjung jaya. Suka atau tidak, ini adalah sinyal dari CEO Indonesia, bahwa kinerja BUMN masih buruk.

    Memang, kinerja BUMN tidak kunjung cemerlang. Tahun 2024 dividen BUMN tercatat Rp85,5 triliun, naik dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp81,2 triliun. Total aset BUMNpadatahun 2024 Rp10.950 triliun, naik 5,3% yoy dari Rp10.402 triliun pada tahun 2023.

    Artinya, Dividend to Assets Ratio “hanya” 0,78%. Tidak berubah dari tahun sebelumnya, padahal diketahui ada beberapa perusahaan yang bahkan memberikan hampir seluruh labanya menjadi dividen, karena kebutuhan keuangan Pemerintah. Dividend to Assets Ratio atau seberapa besar bagian aset perusahaan yang “dikembalikan” kepada pemegang saham dalam bentuk dividen, yang dapat menunjukkan seberapa agresif perusahaan dalam membagikan dividen dibandingkan mempertahankan aset untuk reinvestasi.

    Rasio yang berguna untuk melihat apakah aset perusahaan benar-benar menghasilkan keuntungan yang cukup besar. Serta, juga dapat dipakai untuk menunjukkan stabilitas keuangan, karena perusahaan dengan rasio dividen terhadap aset yang konsisten biasanya memiliki arus kas yang stabil dan struktur keuangan yang sehat.

    Ada kemungkinan, terjadi white collar fraud, di mana manajemen mengambil hak lebih dari yang sewajarnya, baik melalui gaji, tunjangan, bonus, hingga tantiem. Presiden memerintahkan untuk menghapus bonus tahunan atau tantiem bagi dewan komisaris BUMN. Penghapusan yang baru saja dilakukan ini diklaim menghemat dana hingga US$500 juta atau sekitar Rp8,31 triliun per tahun.Tentu saja, masalah yang lebih besar dalah BUMN kita secara rerata mengalami undermanaged.

    Dilaporkan, total laba konsolidasi BUMN tahun 2024 tercatat sebesar Rp304 triliun, turun dari tahun 2023 sebesar Rp327 triliun.Artinya, return on asset (ROA) BUMN pada tahun 2024 adalah 2,77%; turun dari 3,14% dari tahun sebelumnya. ROA yang wajar untuk perusahaan di Indonesia umumnya adalahdi atas 5%, dengan nilai di atas 20% dianggap sangat baik.Patokan ideal dapat bervariasi tergantung industrinya, sehingga ROA yang baik juga perlu dibandingkan dengan perusahaan sejenis dalam industri yang sama.
    Panduan umum untuk ROA yang wajar. Namun, secara umum dapat dikatakan nilai di atas 5% dianggap ROA yang sehat dan efisien dalam menggunakan aset.Di atas 20% dianggap sangat baik, menunjukkan profitabilitas yang tinggi dari total aset yang dimiliki.Di bawah 5% dianggap perusahaan dengan intensitas aset yang tinggi atau kurang efisien, namun angka ini bisa berbeda tergantung industri. Jika kita bandingkan keraguan tahun 2024, maka selisih ROA terhadap nilai minimum yang seharusnya dicapai adalah 2,23% terhadap total asset, maka pada tahun 2024 BUMN mengalami value asset destruction lebih kurang Rp 244,18 trilyun, hampir sebesar total aset PT Telkom pada akhir tahun 2024 yangRp 299,67 trilyun.
    Artinya, 44,5% terhadap asset value creation yang Rp 548 trilyun.

    Jumlah BUMN yang tercatat pada tahun 2024 adalah47 BUMN, yang merupakan hasil dari proses konsolidasi dari 114 BUMN sebelumnya.Jumlah ini masih akan terus berkurang karena target Kementerian BUMN adalah merampingkannya menjadi 30 perusahaan yang tergabung dalam 11 klaster (holding) hingga tahun 2034. Secara keseluruhan, termasuk anak perusahaan -yang sebenarnya sudah tidak dimasukkan pada nomenklatur BUMN-terdapat 1.046 BUMN. Dari seluruh BUMN, sekitar53% (554 perusahaan) mengalami kerugian, sementara 47%, (492) untung .Total keuntungan besar berasal dari sebagian kecil BUMN, di mana 97% dari total dividen BUMN berasal dari hanya 8 perusahaan: BRI, Mandiri, Mind-Id (Pertambangan), Pertamina, Telkom, BNI, PLN, dan Pupuk Indonesia.

    Mengapa, Karena, Bagaimana

    Pertanyaan ini digunakan untuk mencari apa yang salah, dan bukan siapa yang salah, menemukan akar masalah, dan memperoleh solusi yang efektif. Ini adalah inti metode root cause analysis (RCA), untuk menemukan masalah dari masalah mengapa BUMN berkinerja kurang membanggakan -untuk melembutkan istilah “tidak berkinerja”.

    Pertanyaan “mengapa yang pertama” adalah “mengapa BUMN berkinerja buruk”. Jika menggunakan RCA, ternyata akar masalahnya bukanlah tentang kinerjanya sendiri, melainkan alat ukur kinerja. Artinya, kita tidak boleh mengukur kompetensi ikan dengan mengukur kemampuannya memanjat pohon; atau mengukur kompetensi monyet dengan menilai berapa lama dapat menyelam dalam air. Alat ukur kinerja BUMN yang dipergunakan oleh Kementerian BUMN dan para konsultan manajemen bisnis, termasuk dari kampus terkemuka di Indonesia, adalah kriteria kinerja bisnis murni, yaitu laba dan keberlanjutan laba tersebut. Jadi, semua BUMN dianggap sebagai perusahaan pencipta laba saja.

    Tidak salah, karena pasal 33 UUD 1945 ayat (4) menyebutkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi, artinya berbasiskan persaingan pasar, dalam arti semua pelaku bersaing secara bebas, kalau perlu sempurna-bebas. BRI, BNI, Mandiri, Telkom, BUMN kontruksi dan properti, konsultan, berada pada zona ini. Namun, konstitusi menyebutkan tiga pelaku bisnis, terutama BUMN, yang berada pada zona yang berbeda. Adalah BUMN yang berada pada zona ” penting bagi negara” (ayat 2), termasuk di dalamnya industri militer, industri strategis, dan mungkin juga pos, ataupun perkebunan dan kehutanan, karena mengusai lahan yang sangat luas; zona “menguasai hajat hidup orang banyak” (ayat 2), termasuk transportasi massal, kelistrikan, air bersih, hingga limbah; dan zona “kekayaan alam” (ayat 3), termasuk minyak & gas, panas bumi, hingga pertambangan.

    Sesat pikir alat ukur ini adalah jenis hasty generalizationatauovergeneralization logical fallacy. Sama seperti Nasarudin Hoja memelihara burung srigunting. Suatu hari ia menangkap burung dara, dan menganggapnya sebagai srigunting yang cacat. Maka diguntinglah ekor dan sayapnya supaya sama dengan srigunting. Demikian juga Kementerian BUMN dan para cerdik-cendekia melihat BUMN. Jadi, jawabanya “mengapanya” adalah karena Pemerintah menggunakan satu ukuran untuk semua barang. Padahal ada yang perlu diukur dengan meter, kubik, liter, barrel, bahkan gas bumi diukurnya dengan MMBtu (Million British Thermal Units).

    BUMN “demokrasi ekonomi” diukur dengan kriteria bisnis murni. BUMN sumberdaya alam diukur dengan kriteria bisnis ditambah dengan beban biaya untuk generasi masa depan yang tidak lagi menuai kekayaan alam yang sudah diekstraksi hari ini dan kemarin. BUMN penting bagi negara dinilai dari keefektivannya mengungkit (leverage) kekuatan ekonomi nasional dari sektor strategis yang diampunya. BUMN hajat hidup orang banyak dari mutu dan efisiensi layanan. Solusinya, harus ada kebijakan tentang alat ukur kinerja yang asimetrik, berbeda dari satu kluster BUMN ke yang lain.

    Mengapa terjadi demikian, dan ini adalah “mengapa yang ke dua”. Karena pembuat kebijakan tidak mengerti (atau mungkin tidak mau mengerti) Pasal 33 UUD 1945. Baik karena menggampangkan, atau karena pengaruh dari lembaga lain yang lebih kuat, baik lembaga nasional maupun internasional. Solusinya adalah bentuk tim revisi UU BUMN (setelah terakhir dikoreksi dengan UU No. 1/2025) yang mengerti konstitusi dan setiap untuk menjalankan konstitusi, dan perbaiki undang-undang BUMN sesegera mungkin, agar kesalahan tidak semakin membesar.

    Pasalnya, hari ini kesalahannya sudah sangat besar. Holdingisasi BUMN dibuat tanpa mengerti (baca: tanpa peduli) amanat konstitusi. Terlebih semenjak pembuat kebijakannya mempunyai defisit tentang konsep konstitusi dan kebangsaan. Sejak urusannya hanya mengejar keuntungan sebesar-besarnya, dengan cara apa pun. Khas perilaku pemilik bisnis swasta -berbeda jika yang bersangkutan adalah manajer profesional di perusahaan, entah swasta atau BUMN. Tidak salah, jika ia mengurus usahanya sendiri. Namun, tidak pada tempatnya saat mengurus usaha milik rakyat. Benar, BUMN bukan “Badan Usaha Milik Nenek Lu”, tetapi menjadi “Badan Usaha Milik Nenek Gue”.

    “Mengapa ke tiga” adalah tidak adanya good governance di Kementerian BUMN. Pasca reformasi (1999 dan seterusnya), sangat mudah dan sangat sering seorang Dirut diberhentikan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Di jaman SMS, ada seorang Dirut BUMN diberhentikan melalui SMS oleh Menterinya. Padahal tidak ada kasus korupsi, kinerja BUMN yang dipimpinnya baik. Kemudian, Menteri mendadak menunjuk staf yang bertugas mencatat notulen rapat suatu BUMN, menjadi Direktur di perusahaan yang sedang dibahas. Ada juga Dirut yang pagi-pagi dirinya tahu kalau diberhentikan dari sebuah berita di media online. Ada juga, dan ini masih “segar”, di mana Direksi yang diundang rapat oleh Kementerian, nampaknya dengan mendadak, dan rapatnya secara daring. Setelah dibuka, disampaikan oleh Kementerian bahwa para Direksi diberhentikan terhitung hari itu. Semua prinsip tata kelola yang baik lenyap, berganti dengan feodalisme yang dibungkus narasi-narasi tentang kemodernan dan keprofesiolan. Mungkin ibarat pemilik toko kelontong yang bisa melakukan sesuka-hatinya. L’état, c’est moi. Negara adalah saya. Aturan adalah saya. Solusinya, jangan hanya BUMN yang harus di-GCG-kan, tetapi Kementerian dan Menterinya juga lebih harus di-G(C)G-kan.

    “Mengapa ke empat” adalah politisasi BUMN. Ada yang mengatakan BUMN rawan korupsi. Mungkin benar. Namun, hemat saya, yang dikorupsi jauh dari sekedar uang, namun profesionalisme. Adalah 165 politisi yangmenjadi komisaris BUMN, yang terdiri dari 104kader partaipolitik dan 61 orang dari kelompokrelawan. Apapun alasannya, termasuk membuat selembar surat keterangan bermaterai, mengaku bukan politisi/relawan, ujungnya tetap sama: partai politik. Apa yang hendak dikatakan lagi. Solusinya, buang jauh-jauh politisasi BUMN, masukkan kembali profesionalisasi. Tiadakan politisi di BUMN. Berikan waktu kepada mereka untuk dikelola oleh para profesional dengan cara profesional. Jika mau hebat, jangan pernah menjadikan BUMN sebagai organisasi partisan. Ini penyakit utama yang menyebabkan BUMN remuk di masa Orde Baru.

    “Mengapa ke lima” adalah birokratisasi BUMN. Disebutkan sebanyak 32wamenyang rangkap jabatan sebagaikomisaris BUMN, dan entah berapa puluh Dirjen, Deputi, dan pejabat Negara lain yang merangkap komisaris BUMN. Kalau perusaaan swasta, tidak mengapa, namun ketika masuk BUMN, maka birokratisasi BUMN terjadi -bahkan setengah politisasi karena para birokrat senior (eselon 1) rerata adalah pejabat semi-politik. Lagi-lagi, ini juga penyakit utama yang menyebabkan BUMN remuk di masa Orde Baru. Solusinya, lakukan debirokratisasi; jangan angkat birokrat dan pejabat ASN dan AMN/APN (Aparatur Militer, Aparatur Kepolisian) yang aktif, menjadi komisaris BUMN, mulai Dirjen, Deputi, hingga Wakil Menteri/Kepala Badan. Para pejabat pemerintahan yang berkualitas tinggi dan berintegritas, setelah pensiun, dapat diangkat menjadi pejabat komisaris BUMN, paling banyak dua kali, termasuk kalau berganti BUMN. Itu adalah “hadiah” untuk pelayanannya yang baik dan bermutu tinggi.

    “Mengapa ke enam” adalah jangan ada KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme di BUMN. Jelas, sudah disepakati, BUMN harus menjadi agen yang corruptive-proof. Tidak mudah, karena ada kondisi di mana transaksi bisnis di BUMN terjadi di luar, bahkan “di atas” BUMN. Tidak bisa, misalnya Danantara atau Kementerian BUMN, bahkan kementerian teknis yang sangat berkuasa, mungkin seperti ESDM, ikut membuat keputusan operasional korporasi di BUMN. Kolusi masih bisa, misalnya mengangkat teman dan kolega menjadi pejabat, padahal tidak kompeten. Juga, termasuk meniadakan nepotisme politik dalam BUMN, misalnya mengangkat keluarga dari pejabat negara/pemerintahan dalam jabatan BUMN, padahal yang bersangkutan tidak kompeten. Bahkan, meskipun kompeten, tetap dilarang, karena pasti ada konflik kepentingan yang merusak profesionalitas pengelolaan BUMN. Tidak ada lagi pemanggilan BUMN oleh lembaga politik seperti DPR, seperti yang lazim dilakukan selama ini. Jika ada masalah, maka yang harus menanggung -untuk dipanggil-adalah “Bapak”nya, yaitu Menteri BUMN, dan/atau Danantara.

    Agenda

    Adalah benar jika Presiden Prabowo menyatakan bahwa untuk membuat BUMN berkinerja, bahkan kalau perlu mempunyai kelas internasional, maka pilihannya adalah mengundang masuk manajer profesional berkewarganegaraan bukan Indonesia menjadi pemimpin BUMN. Garuda sudah merekrut dua manajer dari luar Indonesia. BUMN China juga sudah melakukannya terlebih dahulu. Kita berharap, kebijakan tersebut benar-benar mengatasi masalah BUMN.

    Meski demikian, catatan kita adalah, supaya Pemerintah tidak membiasakan diri membuat kebijakan yang jump to conclusion. Karena, diskusi kita menemukan bahwa ada enam masalah penting di BUMN yang harus diselesaikan dahulu, atau setidaknya bersamaan, namun dalam waktu yang segera, di luar mencari pemimpin BUMN dari negara lain. Pertama, perbaiki, kalau perlu ganti, ukuran kinerja, menjadi ukuran yang sesuai. Kedua, perbaiki kebijakan (UU) BUMN menjadi UU yang konstitusional. Ketiga, pastikan Kementerian BUMN dan Danantara melaksanakan good governance, tanpa ada perkecualian. Keempat, jangan ada lagi politisasi BUMN. Kelima, jangan ada lagi birokratisasi BUMN. Keenam, jadikan BUMN menjadi lembaga yang bebas KKN.

    Pada saat saya membantu Menteri Tanri Abeng pada tahun 1998-1999, kami sangat yakin bahwa hanya menjadikan BUMN sebagai korporasi yang dimanajemeni secara profesional lah yang menjadikannya benar-benar sebagai kekayaan bangsa, dan bukan kekayaan kekuasaan. Dan, kami berhasil.

    Ada Robby Djohan yang menyelamatkan Garuda, dan kemudian memimpin merjer empat bank BUMN yang remuk menjadi satu bank yang sekarang menjadi salah satu Bank Mandiri. Ada Djokosantoso Moeljono yang memimpin pemulihan Bank BRI, yang sekarang menjadi salah satu yang terbesar.

    Ada Eri Riyana yang memimpin Timah. Tidak semuanya berhasil, namun implementasi manajemen profesional yang menjadi kunci keberhasilan revitalisasi BUMN, tanpa kecuali. Resep Inilah yang dipergunakan Singapura dan China, dan mereka berhasil. Hemat saya, pengalaman baik yang sudah pernah dilakukan, dan tetap relevan di negara pembanding terbaik (best practices), nampaknya perlu dijadikan sebagai inti kebijakan BUMN Indonesia sekarang ini.

    (hns/hns)