Xcloud.id

Produk: timah

  • Harta Karun Ukraina yang Diincar Trump Ternyata Banyak di RI

    Harta Karun Ukraina yang Diincar Trump Ternyata Banyak di RI

    Jakarta –

    Amerika Serikat (AS) meminta Ukraina memberikan akses sumber daya alam (SDA), termasuk mineral yang dianggap harta karun yakni rare earth atau logam tanah jarang (LTJ). Akses sumber daya alam ini diajukan sebagai imbalan bantuan militer yang diberikan AS kepada Ukraina.

    Namun begitu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky belum menyetujui permintaan tersebut karena dianggap membebani negaranya. Ukraina sendiri tercatat memiliki cadangan mineral penting sangat besar, yang dipakai untuk industri dirgantara, pertahanan dan nuklir.

    Presiden AS Donald Trump, dikabarkan memiliki ketertarikan untuk mengakses sumber daya mineral Ukraina sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada China. Namun begitu, Zelensky secara tegas mengatakan, segala bentuk eksploitasi harus sesuai dengan jaminan keamanan bagi Ukraina menekan agresi Rusia.

    “Ikatan ekonomi yang mengikat dengan Amerika Serikat akan menjadi jaminan terbaik terhadap agresi di masa mendatang dan bagian integral dari perdamaian abadi,” cetus jubir White House National Security Council, Brian Hughes, dikutip dari detikInet, Jumat (21/2/2025).

    Melalui proposal itu, AS kemungkinan memiliki sumber daya alam senilai US$ 500 miliar di Ukraina, termasuk minyak dan gas. Sementara laporan Reuters mengatakan, AS mengusulkan untuk mengambil alih kepemilikan 50% mineral penting Ukraina.

    Logam Tanah Jarang di Indonesia

    Ukraina bukan satu-satunya negara yang memiliki LTJ. Indonesia tercatat memiliki harta karun yang sama dibidik AS. Dalam catatan detikcom, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pernah menerbitkan data Booklet ESDM yang mengolah data Badan Geologi 2020. Potensi LTJ di antaranya tersimpan dalam produk samping timah berupa monasit.

    Dalam booklet tersebut, Indonesia tercatat memiliki sumber daya monasit sebanyak 185.179 ton logam yang tersebar di Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kalimantan Barat, yang dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi cadangan.

    Selain itu, LTJ juga terdapat pada produk samping zircon, red mud bauksit, produk samping nikel laterit, dan produk samping batu bara. Dari total 28 lokasi mineralisasi LTJ yang terungkap, booklet itu juga menyebut baru 9 lokasi yang telah dieksplorasi awal.

    Sementara sekitar 19 lokasi belum dilakukan atau belum optimal dilakukan eksplorasi. Target akselerasi LTJ sendiri terbagi dalam beberapa klaster yakni klaster I dan II Sumatera, klaster III Kalimantan, dan klaster IV Sulawesi.

    Badan Geologi juga sempat melakukan eksplorasi potensi LTJ di Mamuju, Sulawesi Barat, Parmonangan, dan Sumatera Utara pada 2022. Kegiatan itu dilakukan dalam dua tahap, yakni eksplorasi awal, meliputi pemetaan, georadar dan geomagnet, sumur atau parit uji, serta pengeboran.

    Kemudian dilakukan eksplorasi detail melalui pengeboran yang lebih rapat dan uji ekstraksi, meliputi karakterisasi, konsentrasi, dan ekstraksi. Berdasarkan eksplorasi tersebut, tercatat kadar total LTJ tertinggi di Mamuju sebesar 4.571 ppm dan Parmonangan sebesar 1.549 ppm.

    Sepanjang 2022, Badan Geologi juga telah melakukan eksplorasi potensi LTJ di area Lumpur Sidoarjo dengan temuan potensi Lithium sebesar 86-92 ppm, potensi Stronsium sebesar 394-451 ppm, dan LTJ maksimal 111 ppm.

    (hns/hns)

  • Indonesia Butuh Investasi Rp13.032 Triliun untuk Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen – Halaman all

    Indonesia Butuh Investasi Rp13.032 Triliun untuk Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkap dibutuhkan kenaikan investasi hingga 143 persen jika Indonesia ingin mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029.

    Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Dedi Latip mengatakan, dibutuhkan Penananaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 13.032 triliun untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen.

    “Ini cukup fantastis untuk 5 tahun ke depan dari periode 2025 sampai 2029,” kata Dedi dalam acara Economic Outlook 2025 di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).

    Dedi mengatakan, nilai tersebut naik 143 persen dari capaian realisasi investasi selama 10 tahun terakhir.

    “Nilai tersebut naik 143 persen dari capaian realisasi investasi 10 tahun terakhir. Artinya kita bisa lihat begitu cukup besar target dan harapan yang harus dicapai,” ujar Dedi.

    Untuk mencapai target investasi tersebut, ia mengatakan ada beberapa peluang investasi di Indonesia yang ditawarkan. Pertama, dari sektor hilirisasi sumber daya alam.

    Dari bahan paparan Dedi, disebutkan bahwa Indonesia merupakan produsen nikel, minyak sawit, karet, ikan di dunia. RI juga produsen timah kedua, bauksit keenam, dan rumput laut kedua di dunia.

    Peta jalan industri hilir untuk 28 komoditas strategis memiliki potensi nilai investasi sebesar 618 miliar dolar Amerika Serikat (AS) hingga 2040.

    Sektor investasi kedua yang ditawarkan adalah energi baru dan terbarukan. Di sini, total potensinya mencapai sekitar 3.700 gigawatt (GW).

    3.700 GW itu terdiri dari solar sebesar 3.294 GW, angin 155 GW, hidro 95 GW, tidal 63 GW, bioenergi 57 GW, dan panas bumi 23 GW.

    Kapasitas terpasang saat ini baru sekitar 14 GW atau hanya kurang dari 1 persen dari potensi.

    Sektor investasi ketiga yang ditawarkan adalah ketahanan pangan. Pada 2023, RI menempati posisi keenam dalam pendapatan pasar makanan terbesar di dunia sebesar 233 miliar dolar AS.

    Mega proyek yang sedang berlangsung saat ini meliputi perkebunan padi, industri gula, dan industri bioetanol di Papua Selatan.

    Sektor investasi keempat adalah kesehatan yang meliputi farmasi dan alat kesehatan.

    Indonesia diproyeksikan memiliki pertumbuhan pengeluran kesehatan dari 2024 sebesar 49 miliar dolar AS menjadi 78 miliar dolar AS pada 2030.

    Lalu, sektor investasi di bidang kesehatan juga ditawarkan karena defisit bahan farmasi aktif dan alat kesehatan.

    Sektor investas kelima adalah pendidikan. Indonesia disebut menawarkan super tax deduction untuk investasi dalam kegiatan vokasi/pelatihan.

    Lalu, ada juga Kawasan Khusus Ekonom (KEK) di bidang pendidikan dan sudah ada tiga model Foreign Direct Investment (FDI) di perguruan tinggi.

    Sektor investasi keenam adalah ekonomi digital, termasuk pusat data.

    Pada 2025, nilai ekonomi digital RI diperkirakan mencapai 130 miliar dolar AS, di mana angka ini mewakili 44 persen Asia Tenggara. Pada 2030, diperkirakan mencapai 360 miliar dolar AS.

    Sektor investasi ketujuh adalah semikonduktor. Potensi untuk mengembangkan ekosistem semikonduktor mulai dari pertambangan, pengolahan, pembuatan wafer, hingga fabrikasi semikonduktor.

    Lalu, meningkatnya permintaan dari industri elektronik dan otomotif dalam negeri, serta industri global.

    Sektor investasi kedepalan adalah Ibu kota Nusantara (IKN). Ada peluang investasi di sini meliputi perumahan, komersial, pendidikan, transportasi, rumah sakit, telekomunikasi, energi terbarukan, hotel, dan pariwisata.

    Pemerintah telah menyiapkan berbagai insentif antara lain tax holiday hingga 30 tahun dan hak bercocok tanam (HGU) selama 95 tahun bagi investor yang menanamkan modal di IKN.

    Sektor investasi kesembilan adalah industri manufaktur berorientasi ekspor.

    Indonesia disebut berpotensi menjadi hub regional dengan sumber daya alam yang melimpah, pasar domestik yang besar dan berkembang, lokasi strategis, dan infrastruktur pendukung.

  • Harvey Moeis Ajukan Kasasi, Yudi Purnomo: Berharap Hakim Mahkamah Agung Juga Bersikap Tegas

    Harvey Moeis Ajukan Kasasi, Yudi Purnomo: Berharap Hakim Mahkamah Agung Juga Bersikap Tegas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo Harahap, kembali bersuara terkait kasus korupsi pengelolaan timah yang menjerat Harvey Moeis.

    Yudi berharap Mahkamah Agung (MA) bersikap tegas dalam menangani kasus tersebut.

    “Saya berharap hakim Mahkamah Agung juga bersikap tegas seperti Pengadilan Tinggi,” ujar Yudi di X @yudiharahap46 (18/2/2025).

    Yudi menyoroti besarnya kerugian negara dalam kasus ini, yang ditaksir mencapai Rp 300 triliun.

    “Bahkan memaksimalkan hukumannya menjadi seumur hidup sesuai pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 UU Tipikor,” cetusnya.

    Ia juga mendesak agar pengembalian aset korupsi dilakukan semaksimal mungkin guna mengurangi dampak kerugian yang ditanggung negara.

    “Maksimalkan pengembalian aset korupsinya,” tandasnya.

    Kasus Harvey Moeis saat ini tengah memasuki tahap kasasi di Mahkamah Agung, setelah sebelumnya divonis 20 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi.

    Namun, langkah kasasi yang diambil Harvey mendapat banyak sorotan publik yang menginginkan hukuman lebih berat bagi pelaku korupsi besar.

    Sebelumnya, Pengadilan Tinggi Jakarta menuai apresiasi. Setelah memperberat hukuman Harvey Mouis dan Helena Lim.

    Keduanya merupakan terdakwa kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk 2015-2022.

    “Bravo Pengadilan Tinggi Jakarta,” kata Pegiat Media Sosial Jhon Sitorus dikutip dari unggahannya di X, Kamis (13/2/2025).

    Helena Lim, divinis lebih tinggi dari hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan sebelumnya. yakni 5 tahun penjara. Pengadilan Tinggi mengatakan Helena bersalah karena membantu korupsi pengelolaan timah.

  • Kejagung Siap Hadapi Kasasi Harvey Moeis dalam Kasus Korupsi Timah

    Kejagung Siap Hadapi Kasasi Harvey Moeis dalam Kasus Korupsi Timah

    Jakarta, Beritasatu.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan siap menghadapi kasasi yang diajukan Harvey Moeis, terdakwa dalam kasus korupsi timah yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp 300 triliun.

    “Tentu (siap menghadapi kasasi Harvey Moeis),” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar saat dikonfirmasi pada Senin (17/2/2025).

    Harli juga menegaskan pengajuan kasasi Harvey Moeis terkait kasus korupsi timah ke Mahkamah Agung (MA) merupakan hak hukum setiap terdakwa. “Memang itu hak yang bersangkutan,” ungkapnya terkait sikap Kejagung.

    Sebelumnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman Harvey Moeis dalam kasus korupsi tata niaga timah, dari vonis sebelumnya menjadi 20 tahun penjara serta denda Rp 1 miliar.

    Setelah menerima putusan tersebut, Harvey Mooeis memilih untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Suami selebritas Sandra Dewi itu, berharap mendapatkan putusan yang lebih ringan terkait kasus korupsi timah yang kasusnya sempat ditangani Kejagung.

  • Hukuman Diperberat, Terpidana Kasus Tata Kelola Timah Ajukan Kasasi?

    Hukuman Diperberat, Terpidana Kasus Tata Kelola Timah Ajukan Kasasi?

    Jakarta –

    Kasus korupsi besar yang melibatkan tata kelola timah senilai Rp 300 triliun kembali menyita perhatian publik. Salah satu nama yang terseret dalam kasus ini adalah Harvey Moeis, yang baru-baru ini menghadapi hukuman yang lebih berat setelah proses banding.

    Kuasa hukum Harvey Moeis, Andi Ahmad Nur Darwin, menegaskan bahwa mereka belum menentukan sikap mengenai kemungkinan kasasi terhadap putusan banding yang memperberat hukuman kliennya.

    “Kami ingin membantah pemberitaan yang menyatakan bahwa kami telah memutuskan untuk mengajukan kasasi. Kami belum menerima mandat dari klien untuk mengambil langkah tersebut. Selain itu, kami juga belum menerima salinan resmi putusan dari Pengadilan Tinggi Jakarta,” ujar Andi Ahmad, Selasa (18/2/2025).

    Ahmad menambahkan bahwa salinan resmi putusan banding sangat penting bagi mereka untuk melakukan kajian lebih lanjut bersama klien dan tim.

    “Kami perlu mempelajari salinan putusan banding terlebih dahulu, baru setelah itu kami akan berdiskusi dengan klien untuk menentukan langkah hukum yang tepat,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Andi Ahmad menegaskan bahwa tim kuasa hukum tidak akan mendahului keputusan klien. Ia juga mengklarifikasi bahwa kabar yang beredar tentang rencana kasasi tersebut tidak benar dan berpotensi menyesatkan publik.

    “Kami menghimbau agar berita ini tidak diteruskan atau ditanggapi oleh pihak manapun, baik media maupun kejaksaan,” tegasnya.

    Andi Ahmad juga menegaskan bahwa sikap serupa akan diambil untuk terdakwa lainnya yang juga diwakili oleh tim kuasa hukum yang sama, yaitu Helena Lim, Suparta, Reza Andriansyah, dan Mochtar Riza Pahlevi Tabrani.

    Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta menjatuhkan vonis yang lebih berat terhadap Harvey Moeis dalam kasus korupsi tata kelola timah. Ketua Majelis Hakim, Teguh Harianto, menyatakan bahwa Harvey Moeis terbukti bersalah dalam kasus tersebut dan dihukum dengan pidana penjara selama 20 tahun, denda Rp1 miliar subsider 8 bulan kurungan, serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp420 miliar dengan subsider 10 tahun penjara.

    Putusan ini lebih berat dibandingkan vonis yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Tipikor sebelumnya, yang hanya memberikan hukuman 6,5 tahun penjara dan denda Rp1 miliar, dengan uang pengganti sebesar Rp210 miliar.

    Keputusan hakim ini didasarkan pada fakta bahwa Harvey Moeis tidak mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor), yang menjadi salah satu faktor memberatkan dalam menjatuhkan hukuman.

    (rrd/rir)

  • Menanti Langkah Harvey Moeis dkk Setelah Divonis 20 Tahun Penjara

    Menanti Langkah Harvey Moeis dkk Setelah Divonis 20 Tahun Penjara

    Menanti Langkah Harvey Moeis dkk Setelah Divonis 20 Tahun Penjara
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Terdakwa kasus dugaan korupsi tata niaga timah,
    Harvey Moeis
    , belum memutuskan langkah yang bakal ditempuh setelah hukumannya diperberat dari 6,5 tahun menjadi 20 tahun penjara pada tingkat banding.
    Suami aktris Sandra Dewi ini agaknya masih maju-mundur untuk mengajukan kasasi.
    Sebab, kuasa hukum Harvey, Andi Ahmad, memastikan akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) karena hukuman Harvey dan terdakwa lainnya diperberat hingga dua kali lipat.
    “Upaya hukum kasasi pasti. Pasti kami akan ajukan,” kata Andi saat ditemui awak media di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).
    Andi mengatakan, putusan yang dijatuhkan PT Jakarta baik terhadap Harvey; pemilik PT Quantum Skyline Exchange (QSE) Helena Lim; eks dan Direktur Utama PT Timah Tbk Mochtar Riza Pahlevi Tabrani.
    Kemudian, Direktur Utama PT Refined Bangka Tin (RBT) Suparta; dan Direktur Pengembangan Usaha PT RBT Reza Andriansyah.
    “Kami yakin bahwa klien kami sama sekali seharusnya tidak bersalah terhadap dakwaan yang sudah dituntut oleh jaksa penuntut umum. Maka yang pasti kami akan menunggu upaya hukum,” kata Andi.
    Namun, belakangan Andi justru meralat ucapannya itu dan membantah bahwa pihaknya telah memutuskan mengajukan kasasi.
    Menurut dia, Harvey belum memberikan mandat kepadanya untuk mengajukan kasasi.
    “Kami belum menerima mandat dari klien kami untuk mengajukan kasasi. Lagi pula, hingga saat ini, kami selaku kuasa hukum belum menerima salinan putusan dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta,” ujar Andi dalam keterangan resminya, Selasa (18/2/2025).
    Ahmad mengatakan, pihaknya membutuhkan salinan putusan tersebut sebagai bahan kajian untuk menentukan sikap mengajukan kasasi atau tidak.
    “Sekali lagi kami tegaskan, apabila nanti kami sudah menerima salinan resmi putusan banding, maka barulah kami akan menganalisa serta mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan banding tersebut,” kata Ahmad.
    “Selanjutnya, baru akan berdiskusi dengan klien untuk menentukan langkah hukum yang akan ditempuh selanjutnya,” ujar dia.
    Ketika kubu Harvey masih maju mundur,
    Kejaksaan Agung
    (Kejagung) menyatakan bakal menghormati segala upaya yang akan diajukan Harvey, termasuk kasasi.
    “Kita menghormati sikap itu karena memang merupakan hak yang bersangkutan,” ujar Kepala Pusat Penerangan HukumKejagung, Harli Siregar, saat dihubungi, Senin (17/2/2025).
    Jika Harvey dan terdakwa timah lainnya mengajukan kasasi, jaksa penuntut umum (JPU) tidak tinggal diam.
    Harli mengatakan, JPU akan mempersiapkan kontra memori kasasi terhadap langkah hukum yang diambil Harvey Moeis.
    “Kembali ke hukum acara, JPU akan mempersiapkan kontra memori kasasi atas sikap kasasi yang bersangkutan,” lanjut Harli.
    Mahkamah Agung yang akan mempertimbangkan dan memutuskan kasasi juga buka suara terhadap upaya hukum yang mungkin diambil oleh para terdakwa kasus timah.
    “(MA) menghormati haknya terdakwa dan penuntut umum,” kata Juru Bicara MA, Hakim Agung Yanto, saat dihubungi
    Kompas.com
    , Senin (17/2/2025).
    Yanto mengatakan, kasasi atau upaya hukum biasa terakhir merupakan hak para pihak yang berperkara.
    “Kasasi kan haknya penuntut umum dan terdakwa,” tutur Yanto.
    Sementara itu, PT Jakarta yang telah memperberat hukuman Harvey justru menilai suami Sandra Dewi ini layak diproses oleh pengadilan lingkungan.
    Majelis PT Jakarta menyebut kerugian negara akibat kerusakan lingkungan, ekonomi lingkungan, dan biaya pemulihan kerusakan ekologi harus dimintakan pertanggungjawaban kepada Harvey Moeis.
    “Namun tidak dituntut secara bersama-sama dalam perkara tindak pidana korupsi, melainkan harus dituntut melalui Pengadilan Lingkungan baik dituntut secara perdata/pidana atau keduanya,” sebagaimana dikutip dari salinan putusan yang diterima Kompas.com.
    Majelis hakim tingkat banding mengaku sepakat dengan pendapat ahli lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB), Bambang Heru, yang menghitung jumlah keseluruhan kerugian negara akibat kerusakan lingkungan mencapai Rp 271.069.688.018.700 atau Rp 271 triliun.
    Kerugian itu meliputi kerugian ekologi Rp 183.703.234.398.100, kerugian ekologi lingkungan Rp 75.479.370.880.000, dan biaya pemulihan lingkungan Rp 11.887.082.740.600.
    Sementara, kerugian lainnya timbul dari kegiatan bisnis timah yang meliputi pembelian bijih dari penambang ilegal hingga sewa alat smelter sebesar Rp 29.672.506.122.882.
    Meski demikian, majelis hakim tingkat banding menyatakan hanya fokus pada jumlah kerugian negara akibat korupsi pada tata kelola komoditas timah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kuasa Hukum Harvey Moeis Tepis Telah Tentukan Sikap Ajukan Kasasi

    Kuasa Hukum Harvey Moeis Tepis Telah Tentukan Sikap Ajukan Kasasi

    loading…

    Kuasa hukum Harvey Moeis, Andi Ahmad Nur Darwin membantah telah mengajukan kasasi atas vonis banding yang memperberat hukuman kliennya dari 6,5 tahun menjadi 20 tahun pidana penjara. FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA – Kuasa hukum Harvey Moeis , Andi Ahmad Nur Darwin membantah telah mengajukan kasasi atas vonis banding yang memperberat hukuman kliennya dari 6,5 tahun menjadi 20 tahun pidana penjara. Hingga saat ini, kata Ahmad Nur, belum menerima mandat dari kliennya untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.

    “Kami ingin membantah pemberitaan seolah-olah kami telah menentukan sikap untuk kasasi. Kami tegaskan, kami belum menerima mandat dari klien untuk mengajukan kasasi. Lagi pula hingga saat ini kami selaku kuasa hukum belum menerima Salinan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta,” kata Ahmad, Senin (17/2/2025).

    Ahmad menjelaskan bahwa sampai saat ini belum mendapatkan salinan resmi dari putusan tersebut. “Sekali lagi kami tegaskan, apabila nanti kami sudah menerima salinan resmi putusan banding, maka barulah kami akan menganalisa serta mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan banding tersebut, selanjutnya baru akan berdiskusi dengan klien untuk menentukan langkah hukum yang akan ditempuh selanjutnya,” ujar Ahmad.

    Ia menegaskan, tim kuasa hukum tidak akan mendahului klien terkait akan mengajukan kasasi atau tidak. Kabar yang beredar adalah berita tidak benar dan bukan pernyataan dari pihak tim kuasa hukum maupun kliennya. Ia berharap kabar tentang Harvey Moeis akan mengajukan kasasi tidak perlu ditanggapi oleh siapa pun dan dikutip oleh pihak manapun, termasuk media dan kejaksaan.

    “Sekali lagi Kami tegaskan berita tersebut saat ini adalah berita tidak benar malah berpotensi menyesatkan publik,” katanya.

    Ahmad yang juga menjadi kuasa hukum untuk terdakwa lain yakni Helena Lim, Suparta, Reza Andriansyah, dan Mochtar Riza Pahlevi Tabrani memastikan sikap sama juga berlaku untuk terdakwa lainnya.

    Diberitakan sebelumnya, Majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta memperberat vonis terdakwa kasus korupsi timah Harvey Moeis selama 20 tahun penjara.

    Ketua Majelis Hakim, Teguh Harianto menyampaikan Harvey Moeis telah sah dan terbukti bersalah melakukan korupsi dengan terdakwa lainnya. “Menjatuhkan pidana kepada HM selama 20 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar subsider 8 bulan kurungan,” ujarnya di PT Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Selain pidana badan, hakim juga membebankan uang pengganti Rp420 miliar dengan subsider 10 tahun penjara terhadap Harvey. Adapun, Teguh menyatakan bahwa hal yang memberatkan hukuman itu lantaran Harvey tidak mendukung program pemberantasan tipikor.

    Sebagai informasi, putusan itu lebih berat dari vonis PN Tipikor sebelumnya. Pasalnya, Harvey selaku perwakilan PT Refined Bangka Tin (RBT) telah divonis PN Tipikor selama 6,5 tahun dengan denda Rp1 miliar. Adapun, Harvey juga dibebankan uang pengganti Rp210 miliar.

    (abd)

  • Kejagung Siap Lawan Kasasi Terdakwa Harvey Moeis di MA

    Kejagung Siap Lawan Kasasi Terdakwa Harvey Moeis di MA

    Bisnis.com, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) siap melawan kasasi terdakwa kasus korupsi tata niaga timah Harvey Moeis di Mahkamah Agung (MA). 

    Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kini tengah menyiapkan kontra memori kasasi untuk melawan pemohon yaitu terdakwa Harvey Moeis di Mahkamah Agung.

    “Tentu akan kita siapkan perlawanan ya,” tuturnya di Jakarta, Senin (17/2).

    Harli mengaku tidak mempermasalahkan jika terdakwa Harvey Moeis mengajukan kasasi karena tidak terima divonis penjara selama 20 tahun oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

    Menurutnya, seorang terdakwa memiliki hak untuk mengajukan kasasi sebagai upaya perlawanannya.

    “Kita hormati itu dan memang itu kan hak yang bersangkutan,” katanya.

    Sebelumnya, terdakwa korupsi kasus timah Harvey Moeis bakal melakukan perlawanan melalui jalur kasasi ke Mahkamah Agung karena tidak terima putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas dirinya.

    Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sendiri telah memperberat hukuman terdakwa Harvey Moeis dari sebelumnya 6,5 tahun penjara pada pengadilan tingkat pertama, menjadi 20 tahun di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

    Penasihat Hukum terdakwa Harvey Moeis, Andi Ahmad mengatakan bahwa kliennya masih menunggu salinan putusan banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, untuk melihat sejumlah pertimbangan majelis hakim.

    “Kami akan mempelajari pertimbangannya apa. Jadi kami harus melihat pertimbangan secara menyeluruh dulu,” tutur Andi di Jakarta, Senin (17/2).

    Kendati demikian, Andi memastikan bahwa kliennya tidak terima dijatuhi vonis selama 20 tahun penjara oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

    Pasalnya, menurut Andi, vonis tersebut lebih berat daripada putusan tingkat pertama dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

    “Upaya hukum kasasi pasti. Pasti kami akan ajukan,” katanya.

  • Terdakwa Harvey Moeis Melawan, Tidak Terima Vonis Banding 20 Tahun

    Terdakwa Harvey Moeis Melawan, Tidak Terima Vonis Banding 20 Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA – Terdakwa korupsi kasus timah Harvey Moeis bakal melakukan perlawanan melalui jalur kasasi ke Mahkamah Agung karena tidak terima putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas dirinya.

    Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sendiri telah memperberat hukuman terdakwa Harvey Moeis dari sebelumnya 6,5 tahun penjara pada pengadilan tingkat pertama, menjadi 20 tahun di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

    Penasihat Hukum terdakwa Harvey Moeis, Andi Ahmad mengatakan bahwa kliennya masih menunggu salinan putusan banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, untuk melihat sejumlah pertimbangan majelis hakim.

    “Kami akan mempelajari pertimbangannya apa. Jadi kami harus melihat pertimbangan secara menyeluruh dulu,” tutur Andi di Jakarta, Senin (17/2).

    Kendati demikian, Andi memastikan bahwa kliennya tidak terima dijatuhi vonis selama 20 tahun penjara oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

    Pasalnya, menurut Andi, vonis tersebut lebih berat daripada putusan tingkat pertama dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

    “Upaya hukum kasasi pasti. Pasti kami akan ajukan,” katanya.

    Diberitakan sebelumnya, Majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta memperberat vonis terdakwa kasus korupsi timah Harvey Moeis selama 20 tahun penjara. Ketua Majelis Hakim, Teguh Harianto menyampaikan suami Sandra Dewi itu telah sah dan terbukti bersalah melakukan korupsi dengan terdakwa lainnya.

    “Menjatuhkan pidana kepada HM selama 20 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar subsider 8 bulan kurungan,” ujarnya di PT Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Selain pidana badan, hakim juga membebankan uang pengganti Rp420 miliar dengan subsider 10 tahun penjara terhadap Harvey.

    Adapun, Teguh menyatakan bahwa hal yang memberatkan hukuman itu lantaran Harvey tidak mendukung program pemberantasan tipikor. 

    Selain itu, perbuatan Harvey juga dinilai telah menyakiti rakyat Indonesia di tengah kesulitan ekonomi. Sementara itu, hakim menekankan tidak ada hal yang meringankan pada putusan tersebut.

    “Hal meringankan tidak ada,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, putusan itu lebih berat dari vonis PN Tipikor sebelumnya. Pasalnya, Harvey selaku perwakilan PT Refined Bangka Tin (RBT) telah divonis PN Tipikor selama 6,5 tahun dengan denda Rp1 miliar. Adapun, Harvey juga dibebankan uang pengganti Rp210 miliar.

  • Harvey Moeis Siap Tempuh Kasasi, Kejaksaan Agung Tegaskan Siap Hadapi!

    Harvey Moeis Siap Tempuh Kasasi, Kejaksaan Agung Tegaskan Siap Hadapi!

    loading…

    Kejagung siap menghadapi rencana upaya hukum kasasi oleh Harvey Moeis terhadap vonis 20 penjara oleh Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta. Foto/Dok.SindoNews

    JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) siap menghadapi rencana upaya hukum kasasi oleh Harvey Moeis terhadap vonis 20 penjara oleh Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta.

    “Tentu (siap menghadapi kasasi Harvey Moeis),” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung), Harli Siregar kepada wartawan, Senin (17/2/2025).

    Baca Juga

    Harli mengatakan, pihaknya menghormati setiap langkah hukum yang berjalan, terlebih upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung (MA) merupakan hak para terdakwa.

    “Kita hormati dan memang itu hak yang bersangkutan,” katanya.

    Sebelumnya, Kuasa Hukum Harvey Moeis, Andi Ahmad mengatakan rencana mengajukan kasasi. Namun pihaknya belum menerima salinan resmi putusan banding tersebut.

    Diketahui, awalnya Harvey divonis 6,5 tahun penjara. Kemudian hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memvonis Harvey 20 tahun penjara.

    Baca Juga

    Sebelumnya terdakwa kasus dugaan korupsi timah, Harvey Moeis berencana mengajukan kasasi terhadap vonis 20 tahun penjara yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Hal itu sebagaimana disampaikan kuasa hukum Harvey, Andi Ahmad.