Xcloud.id

Produk: timah

  • Cegah Barang Ilegal Masuk Indonesia, Menko Polkam: Sinergi Lintas Lembaga Jadi Kunci – Page 3

    Cegah Barang Ilegal Masuk Indonesia, Menko Polkam: Sinergi Lintas Lembaga Jadi Kunci – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal Pol (purn) Budi Gunawan memastikan, melalui Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan akan melaksanakan sinergi berkelanjutan antar Kementerian/Lembaga dalam mencegah dan memberantas penyelundupan komoditas apapin ke tanah air.

    “Saya akan terus mendorong dan memastikan Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan berkerja secara berkelanjutan dalam mensinergikan Kementerian/Lembaga guna memberantas penyelundupan di Indonesia,” kata Budi Gunawan dalam keterangan resminya, seperti dikutip Sabtu (2/8/2025).

    Menurut dia, kerja sama lintas sektor sangat dibutuhkan dalam menjaga kedaulatan dan keamanan laut Indonesia, termasuk dalam penindakan penyelundupan yang kompleks dan terorganisir.

    “Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat keamanan dan penegakan hukum, khususnya di wilayah laut yang rawan dimanfaatkan sebagai jalur penyelundupan lintas batas,” tegas mantan kepala BIN ini.

    Sebelumnya, lanjut Budi, hasil kerja Direktur Jenderal Bea dan Cukai telah melaksanakan Penutupan Operasi Terpadu Semester I Tahun 2025 dan Launching Satuan Tugas Khusus Pemberantasan Penyelundupan.

    Dalam acara tersebut, hasil Operasi Jaring Sriwijaya dan Jaring Wallacea yang digelar sejak 1 Mei hingga 7 Juli 2025, menindak total 16 hal terhadap upaya penyelundupan pelbahai komdotas.

    “Barang ilegal seperti narkotika, pasir timah, rokok ilegal, produk tekstil, serta komoditas bahan pokok (diselundupkan),” beber Budi.

     

  • PT Timah Cetak Laba Bersih Rp 300 M di Semester I

    PT Timah Cetak Laba Bersih Rp 300 M di Semester I

    Jakarta –

    PT Timah Tbk membukukan laba bersih Rp 300,07 miliar di semester I 2025. Angka tersebut 93% dari target Rp 322,64 miliar.

    Dalam laporan keuangan konsolidasian untuk semester I 2025, PT Timah mencatat pendapatan sebesar Rp 4,22 triliun, dengan beban pokok pendapatan sebesar Rp 3,37 triliun. Perseroan membukukan laba usaha sebesar Rp 380 miliar dan EBITDA mencapai Rp 838 miliar. Dari sisi neraca, total aset perseroan tercatat sebesar Rp 12,33 triliun, dengan liabilitas sebesar Rp 5,03 triliun dan ekuitas sebesar Rp 7,29 triliun.

    Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, Fina Eliani mengatakan kinerja tersebut didukung oleh stabilisasi harga logam timah di London Metal Exchange (LME) dengan rata-rata US$ 32.116 per metrik ton, naik 9,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hal ini didukung oleh keterbatasan pasokan global dan peningkatan ekspor Indonesia sebesar 177% secara tahunan (yoy) dalam enam bulan pertama 2025.

    Fina mengatakan penjualan logam timah domestik sebesar 8% dan ekspor logam timah sebesar 92% dengan 6 besar negara tujuan ekspor meliputi Jepang 20%, Korea Selatan 19%, Singapura 16%, Belanda 10%, Italia 5%, dan India 4%. Ia mengatakan PT Timah berhasil mempertahankan profitabilitas dan stabilitas keuangan, serta terus mendorong efisiensi di seluruh lini operasional.

    “Strategi efisiensi biaya, penurunan utang berbunga, serta penguatan pengelolaan arus kas menjadi kunci dalam menjaga kinerja keuangan tetap stabil,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (1/8/2025).

    PT Timah mencatatkan produksi bijih timah sebesar 6.997 ton Sn, sedangkan produksi logam mencapai 6.870 metrik ton. PT Timah terus berupaya untuk meningkatkan kinerja produksi dengan mengimplementasikan sejumlah langkah strategis seperti peningkatan jumlah tambang darat dan melakukan bor pandu arah penggalian pada blok rencana kerja.

    Sedangkan untuk penambangan laut, perseroan juga mengupayakan penambahan kerja sama Kapal Isap Produksi (KIP), pengolahan Sisa Hasil Pengolahan KIP maupun Ponton Isap Produksi dan penggunaan bor pandu menggunakan 1 unit kapal bor pada masing-masing area produksi (Area Bangka Utara, Area Bangka Selatan dan Area Kundur) untuk meningkatkan confident level dan efektifitas penggalian.

    “Perseroan terus berupaya mengoptimalkan volume produksi melalui peningkatan sumber daya dan cadangan, penambahan armada produksi dan jumlah tambang, pengamanan wilayah Izin Usaha Pertambangan, serta transformasi proses bisnis agar dapat mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan Perseroan.” ujar Fina.

    Lebih lanjut Fina menjelaskan, perseroan telah menetapkan target tahun 2025 yaitu produksi bijih timah sebesar 21.500 ton Sn, produksi logam timah sebesar 21.545 metrik ton, dan penjualan logam timah sebesar 19.065 metrik ton.

    Lihat juga Video: Korupsi Pengelolan Timah Rp 300 T, Alwin Albar Divonis 10 Tahun Bui

    (acd/acd)

  • Tambang Timah Ilegal di Bangka Tengah Disegel

    Tambang Timah Ilegal di Bangka Tengah Disegel

    Jakarta –

    PT Timah Tbk menggandeng aparat penegak hukum, instansi pemerintah daerah, dan kejaksaan melakukan penertiban tambang timah ilegal di kawasan kawasan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) miliknya di Kawasan Merbuk, Kabupaten Bangka Tengah, Kamis (31/7/2025). Langkah tegas ini diambil untuk melindungi aset negara dan mendorong tata kelola pertambangan yang legal dan berkelanjutan.

    Direktur Utama PT Timah, Restu Widiyantoro mengatakan penertiban ini dilakukan sebagai respons terhadap maraknya aktivitas tambang ilegal yang tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan, tetapi juga berdampak pada kerusakan lingkungan dan potensi konflik sosial di masyarakat.

    “Penertiban ini merupakan upaya serius kami untuk melindungi wilayah konsesi yang merupakan bagian dari aset negara dan mendukung praktik pertambangan yang legal dan berkelanjutan,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (31/7/2025).

    Restu mengatakan, sebelum dilakukan penertiban, pihaknya sudah melakukan imbauan agar tidak ada lagi penambang ilegal beroperasi di kawasan tersebut. Bahkan langkah persuasif ini sudah dilakukan berulang kali sebelum adanya penertiban ini. Namun hal ini masih saja tidak diindahkan para penambang sehingga PT Timah sebagai pemilik izin Usaha Pertambangan Khsusu di kawasan ini mengambil langkah tegas untuk menyelamatkan aset negara.

    “Tim sudah melakukan pendekatan persuasif dalam bentuk imbauan, peringatan, dan hari ini kita melakukan penertiban. PT Timah terus memperkuat pengamanan IUP, kalau masih ada yang tidak bisa dibina Perusahaan akan mengambil langkah tegas dengan penegakan hukum,” tegasnya.

    Restu menambahkan, aktivitas tambang ilegal ini tidak hanya menghambat operasional perusahaan tetapi juga berpotensi merusak struktur geologi, merusak lingkungan sekitar dan merugikan negara.

    “Wilayah konsesi tambang bukanlah ruang bebas eksploitasi. Ia terikat hukum dan regulasi yang ketat. Oleh karena itu, penegakan hukum harus berjalan demi kepastian investasi dan perlindungan lingkungan,” jelasnya.

    Selain penertiban, PT Timah juga terus melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat melalui sosialisasi, edukasi tentang pertambangan legal, serta program tanggung jawab sosial untuk menciptakan alternatif ekonomi yang berkelanjutan bagi warga sekitar.

    PT Timah juga membuka ruang bagi masyarakat yang ingin terlibat langsung dalam penambangan di wilayah Izin Usaha Pertambangan dengan skema kemitraan.

    “Kami berharap dengan adanya penertiban ini bisa membangun sinergi dan kolaborasi bersama untuk menjaga kedaulatan sumber daya alam Indonesia agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan bertanggung jawab,” tutupnya.

    Lihat juga Video: Korupsi Pengelolan Timah Rp 300 T, Alwin Albar Divonis 10 Tahun Bui

    (acd/acd)

  • Laba MIND ID Kuartal I/2025 Turun jadi Rp6,62 Triliun, Cuan dari Freeport Susut

    Laba MIND ID Kuartal I/2025 Turun jadi Rp6,62 Triliun, Cuan dari Freeport Susut

    Bisnis.com, JAKARTA – Holding BUMN Industri Pertambangan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID membukukan laba konsolidasi periode berjalan senilai Rp6,62 triliun pada kuartal I/2025.

    Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian interim MIND ID kuartal I/2025 yang dikutip, Selasa (29/7/2025), perolehan laba tersebut turun 33,47% dibandingkan dengan capaian pada kuartal I/2024 yang mencapai Rp9,95 triliun.

    Penurunan laba MIND ID utamanya disebabkan oleh turunnya kontribusi bagian laba neto dari PT Freeport Indonesia (PTFI). Bagian laba dari Freeport pada kuartal I/2025 hanya mencapai Rp4,42 triliun. Angka ini anjlok 57,58% dibandingkan realisasi pada kuartal I/2024 yang sebesar Rp10,42 triliun.

    Kontribusi bagian laba neto dari entitas asosiasi pada kuartal I/2025 juga tercatat turun menjadi Rp143,83 miliar, dibandingkan pada kuartal I/2024 yang mencapai Rp229,86 miliar.

    Demikian pula, untuk kontribusi bagian laba neto dari entitas ventura bersama mencapai Rp92,82 miliar atau turun dibandingkan dengan kuartal I/2024 sebesar Rp109,08 miliar.

    Sementara itu, holding BUMN tambang yang menaungi PT Aneka Tambang Tbk (Antam), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Freeport Indonesia, PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), dan PT Timah Tbk ini mencatatkan kinerja top line yang cemerlang.

    Pada kuartal I/2025, MIND ID membukukan pendapatan sebesar Rp44,16 triliun. Perolehan ini meroket 74,61% dibandingkan perolehan pada kuartal I/2024 yang mencapai Rp25,29 triliun.

    Pos beban pokok pendapatan pada kuartal I/2025 tercatat mengalami peningkatan 66,51% menjadi Rp38,03 triliun, dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai Rp22,84 triliun.

    Alhasil, MIND ID membukukan laba kotor senilai Rp6,12 triliun atau melesat 149,79% dibandingkan kuartal I/2024 sebesar Rp2,45 triliun.

    Adapun, per 31 Maret 2025, MIND ID memiliki total aset senilai Rp302,80 triliun. Naik dari posisi aset per 31 Desember 2024 yang senilai Rp290,23 triliun.

    Sementara itu, jumlah liabilitas MIND ID per 31 Maret 2025 tercatat mencapai Rp135,15 triliun. Naik dibandingkan posisi per 31 Desember 2024 yang mencapai Rp131,86 triliun.

    Penjualan Freeport Turun

    Diberitakan Bisnis sebelumnya, penjualan tembaga dan emas Freeport Indonesia mengalami penurunan signifikan sepanjang periode Januari-Maret 2025 atau kuartal I/2025.

    Berdasarkan laporan kinerja Freeport-McMoRan Inc (FCX) kuartal I/2025, PTFI mencatatkan penjualan tembaga mencapai 290 juta pound. Jumlah tersebut turun 41,17% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu yang mencapai 493 juta pon.

    Turunnya penjualan sejalan dengan produksi tembaga yang juga turun. Sepanjang 3 bulan pertama 2025 ini, produksi tembaga PTFI mencapai 296 juta pound, turun 39,71% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni 491 juta pound.

    Sementara itu, penjualan emas PTFI mencapai 125.000 ounce pada kuartal I/2025. Jumlah itu anjlok 77,8% dibandingkan realisasi pada kuartal I/2024, yakni 564.000 ounce.

    Adapun, produksi emas pada kuartal/I 2025 mencapai 284.000 ounce. Realisasi itu turun 47,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yaitu 545.000 ounce.

    FCX menyatakan, penurunan tersebut disebabkan adanya jadwal pemeliharaan besar pada pabrik pengolahan bijih PTFI. Selain itu, turunnya penjualan juga tak lepas dari tertundanya ekspor lantaran perpanjangan izin ekspor konsentrat PTFI baru diberikan pemerintah Indonesia pada 17 Maret 2025.

    “Di Indonesia, seperti yang telah kami bahas sebelumnya, tingkat operasional kami pada kuartal ini terpengaruh oleh kegiatan pemeliharaan pada salah satu SAG mill kami. Hal tersebut menyebabkan penurunan tingkat penggilingan sebesar 25% selama kuartal tersebut. Pekerjaan pemeliharaan ini dijadwalkan bersamaan dengan upaya kami untuk memperpanjang izin ekspor, yang diterima pada pertengahan Maret,” ujar President Freeport-McMoRan Kathleen Quirk dalam conference call FCX kuartal I/2025, dikutip Jumat (25/4/2025).

  • KH Ma’ruf Amin minta tambang dipergunakan untuk kemakmuran rakyat

    KH Ma’ruf Amin minta tambang dipergunakan untuk kemakmuran rakyat

    Bumi juga memberikan banyak tambang kepada kita. Ada tambang emas, tambang nikel, tambang timah, oleh sebab itu semua pihak diminta untuk memanfaatkan tambang demi kemakmuran rakyat Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Mantan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin meminta tambang di Indonesia untuk dapat dipergunakan demi kemakmuran rakyat.

    “Saya minta tambang ini dipergunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia,” ujar Ma’ruf saat berbicara sebagai Ketua Dewan Syura DPP Partai Kebangkitan Bangsa dalam acara Harlah ke-27 PKB di Jakarta, Rabu malam.

    Ma’ruf menyampaikan pernyataan tersebut di hadapan Presiden Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menghadiri acara tersebut.

    Semula, Ma’ruf mengatakan PKB akan selalu bersama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Indonesia maju serta lebih sejahtera.

    Ma’ruf juga mengatakan bahwa PKB mendukung Prabowo untuk melaksanakan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

    Setelah itu, Ma’ruf mengingatkan semua pihak membahas logo partainya yang berlambang bumi.

    “Bumi banyak memberikan hal kepada kita. Memberi makan, memberi minum, memberi buah-buahan,” katanya.

    Ia melanjutkan, “Bumi juga memberikan banyak tambang kepada kita. Ada tambang emas, tambang nikel, tambang timah.”

    Oleh sebab itu, dia meminta semua pihak untuk memanfaatkan tambang demi kemakmuran rakyat Indonesia.

    Harlah ke-27 PKB dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, hingga sejumlah ketua umum partai politik seperti Bahlil Lahadalia, Zulkifli Hasan, maupun Agus Harimurti Yudhoyono.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Industri Timah Lesu, Babel Perlu Andalkan Hilirisasi Pertanian

    Industri Timah Lesu, Babel Perlu Andalkan Hilirisasi Pertanian

    Pangkalpinang, Beritasatu.com – Program hilirisasi sektor pertanian dan perkebunan dinilai dapat menjadi fokus utama dalam membangun sektor ekonomi baru di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), terutama di tengah persoalan tata niaga timah yang belum terselesaikan.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung pada 2024 hanya mencapai 0,77%. Angka ini menjadi yang terendah dalam lebih dari satu dekade terakhir.

    Ekonom Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bangka Belitung, Arief Setyowidodo, mengungkapkan permasalahan di sektor tata niaga timah menjadi penyebab utama lemahnya pertumbuhan ekonomi daerah ini.

    “Hal ini terkonfirmasi dari kinerja lapangan usaha (LU) pertambangan dan penggalian serta industri pengolahan yang masing-masing terkontraksi sebesar 4,00% dan 3,93%,” ujar Arief Setyowidodo, Jumat (18/7/2025).

    Arief menyebut, sebanyak 117.000 tenaga kerja atau sekitar 15,30% dari total angkatan kerja di Bangka Belitung menggantungkan hidupnya dari komoditas timah. Ketika LU utama terganggu, dampaknya akan langsung terasa terhadap perekonomian secara keseluruhan.

    Untuk itu, Arief menekankan pentingnya transformasi ekonomi melalui pengembangan sektor-sektor baru yang berkelanjutan. Salah satu sektor yang dinilai potensial adalah LU pertanian, perkebunan, dan perikanan.

    “BPS mencatat LU pertanian, perkebunan, dan perikanan pada 2024 tumbuh 3,13%. Ini menjadi sumber pertumbuhan tertinggi sepanjang tahun tersebut. Bahkan, produk pertanian dari Bangka Belitung semakin diminati pasar internasional, dengan nilai ekspor mencapai US$ 60 juta dolar, tumbuh 33,83% dibandingkan tahun sebelumnya,” jelasnya.

    Transformasi ekonomi tersebut, menurut Arief, harus diarahkan pada penguatan hilirisasi sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Kebijakan hilirisasi menjadi kunci dalam meningkatkan nilai tambah produk, yang berdampak positif terhadap perhitungan produk domestik regional bruto (PDRB).

    Beberapa komoditas unggulan seperti kelapa sawit, karet, lada, serta perikanan tangkap dan budi daya dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui hilirisasi yang lebih masif.

  • Anggota DPR: Hilirisasi pertambangan harus efisien dan bernilai tambah

    Anggota DPR: Hilirisasi pertambangan harus efisien dan bernilai tambah

    Agenda hilirisasi ini menjadi agenda utama Presiden yang dikomandani Menteri ESDM. Mind ID dan semua anak perusahaan harus menjalankannya secara serius sehingga terlaksana seperti yang dicita-citakan di Asta Cita

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XII DPR RI Yulisman menegaskan bahwa pelaksanaan hilirisasi pertambangan harus dilakukan secara efisien, berbasis perencanaan matang, dan menghasilkan produk bernilai tambah tinggi, termasuk pengelolaan lingkungan pascatambang yang terukur.

    Hal ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama MIND ID dan entitas anak usahanya seperti PT Antam, PT Timah, PT Bukit Asam, dan PT Inalum.

    “Hilirisasi jangan hanya sekadar jargon . Hilirisasi harus efisien dan menghasilkan diverifikasi produk bernilai tambah. Ini penting agar kita tidak terjebak pada proyek tanpa manfaat konkret,” kata Yulisman dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Menurut Yulisman, hilirisasi harus menjadi strategi pembangunan industri nasional yang tidak hanya bersifat simbolik atau sekedar jargon yang memenuhi target fisik semata. Ia menekankan pentingnya memastikan setiap proyek hilirisasi mampu mendorong nilai tambah ekonomi yang signifikan bagi negara dan daerah penghasil.

    Yulisman juga meminta keseriusan penuh dari MIND ID dan seluruh stakeholder industri tambang untuk menjalankan agenda hilirisasi secara menyeluruh dan terintegrasi, sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto dan arahan strategis Menteri ESDM.

    Ia menekankan bahwa agenda hilirisasi nasional saat ini bukan sekadar program sektoral, tetapi merupakan kebijakan prioritas pemerintahan ke depan.

    “Agenda hilirisasi ini menjadi agenda utama Presiden yang dikomandani Menteri ESDM. Mind ID dan semua anak perusahaan harus menjalankannya secara serius sehingga terlaksana seperti yang dicita-citakan di Asta Cita,” ujarnya.

    Selain menyoroti aspek efisiensi industri, Yulisman juga menekankan pentingnya pengelolaan lingkungan pascatambang. Ia meminta agar MIND ID dan seluruh anak perusahaannya menyusun biaya pemulihan lingkungan (environmental recovery) yang wajar, terukur, efisien dan berbasis kajian ilmiah.

    “Biaya recovery lingkungan perlu disiapkan secara wajar dan efisien. Harus dihitung secara masuk akal dan dijalankan dengan sungguh-sungguh agar fungsi ekologis kawasan tambang bisa pulih seperti sedia kala,” tambah legislator asal daerah pemilihan Riau II itu.

    Yulisman menutup dengan pesan bahwa keberhasilan hilirisasi harus berjalan seiring dengan tanggung jawab terhadap lingkungan, agar manfaat ekonomi dari industri tambang tidak meninggalkan beban ekologis dan sosial bagi generasi mendatang.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PR Besar Gibran dalam Pembangunan Infrastruktur di Papua

    PR Besar Gibran dalam Pembangunan Infrastruktur di Papua

    Jakarta –

    Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan ditugaskan menyelesaikan permasalahan di kawasan Papua, termasuk di antaranya dari sisi pembangunan infrastruktur. Penyelesaian pembangunan Jalan Trans Papua hingga Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua menjadi beberapa pekerjaan rumah (PR) untuknya.

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Jalan Trans Papua dan penataan kawasan pusat DOB Papua yang menjadi prioritas. Keduanya merupakan infrastruktur vital yang hingga saat ini masih terus digeber penyelesaiannya.

    “Prioritas Trans Papua, satu-satu (penyelesaian ruasnya bertahap), terus Daerah Otonomi Baru Papua,” kata Dody, ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (11/7/2025).

    Menurut Dody, proyek pembangunan Jalan Trans Papua harus diselesaikan, mengingat urgensinya sebagai jalan akses yang akan menghubungkan kawasan Papua secara keseluruhan. Namun pembangunannya akan dilakukan secara bertahap.

    “Trans Papua harus diselesaikan itu, kalau nggak Papua nggak nyambung. Tapi mungkin tahun ini belum fully nyambung,” ujarnya.

    Proyek Jalan Trans Papua merupakan PR besar sejak pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Ketika dicanangkan, jalan ini memiliki panjang total 3.535 Km yang terbagi ke dua provinsi antara lain Provinsi Papua 2.465 Km dan Papua Barat 1.070 Km.

    Pembangunannya selama ini menemui tantangan dari sisi keamanan akibat medan yang berat hingga intervensi dari KKB. Akibatnya, target penyelesaiannya pun terus molor, dari yang sempat ditargetkan rampung 2017, 2019, hingga 2024.

    Sementara untuk proyek DOB Papua sendiri diperlukan selaras dengan pemekaran wilayah menjadi empat provinsi yakni Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Dalam pagu tahun anggaran 2026, proyek ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 1,77 triliun.

    Dody mengatakan, kedua proyek besar itu hingga saat ini masih terus berjalan secara paralel. Begitu pula dengan proyek-proyek lainnya di Papua, seperti pembangunan irigasi hingga cetak sawah yang masuk ke dalam rangkaian dukungan untuk visi swasembada pangan.

    “Dua-duanya jalan-jalan, sudah jalan, termasuk irigasi-irigasi, persawahan,” kata dia.

    Sebagai informasi, dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 tercatat ada sejumlah proyek prioritas utama yang berlokasi di Papua, salah satunya Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Papua Selatan.

    Selain itu, sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) juga tercatat akan dikembangkan di Papua, namun paling banyak terkait program swasembada pangan dan energi. Beberapa di antaranya ada proyek bioetanol berbasis tebu di Papua Selatan. Lalu ada juga program hilirisasi sagu, singkong, dan ubi jalar di Papua.

    Selanjutnya, ada program hilirisasi kelapa sawit, kelapa, rumput laut di Papua dan Papua Barat. Kemudian program hilirisasi nikel, timah bauksit, dan tembaga di Papua Tengah. Ada juga Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan Industri Metanol, Amonia, dan Pemanfaatan Karbon dari hasil CCUS/CCS di Papua Barat, serta Kawasan Industri Fakfak di Papua Barat.

    Dalam dokumen tersebut, juga tercatat tentang proyek penataan kawasan pusat DOB Papua sebagai salah satu indikasi PSN. Namun demikian, tidak tercantum proyek Jalan Trans Papua sebagai indikasi PSN. Meski demikian, pada bagian pembangunan wilayah Papua, peningkatan akses masuk ke dalam salah satu strategi menggenjot ekonomi Papua.

    (shc/rrd)

  • Negosiasi Tarif 32% Trump, CSIS Dorong Pemerintah Tawarkan ‘Pemanis’ Non-Ekonomi

    Negosiasi Tarif 32% Trump, CSIS Dorong Pemerintah Tawarkan ‘Pemanis’ Non-Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dinilai perlu memperluas strategi negosiasi dengan Amerika Serikat terkait kebijakan tarif yang ditetapkan sebesar 32% per 1 Agustus 2025. Negosiasi bukan hanya mengandalkan insentif ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan instrumen non-ekonomi yang relevan dengan kepentingan Presiden AS Donald Trump.

    Peneliti Departemen Hubungan Internasional Center for Strategic and International Studies (CSIS) Muhammad Habib menilai bahwa selama ini Indonesia cenderung fokus pada economic sweetener atau insentif ekonomi semata dalam upaya menekan tarif AS.

    “Akan lebih baik apabila misalnya pemerintah juga mempertimbangkan aspek-aspek non-ekonomi untuk bernegosiasi dengan Trump. Ada aspek kebijakan luar negeri, beberapa area kerjasama, yang mungkin kita bisa tawarkan,” ujarnya dalam media briefing di Kantor CSIS, Jakarta Pusat, Kamis (10/7/2025).

    Habib mencontohkan, sejumlah isu non-ekonomi yang menjadi perhatian utama Trump yaitu imigrasi, pemberantasan narkotika seperti fentanyl, transshipment, serta sikap terhadap kebijakan anti-AS di kawasan. Menurutnya, isu-isu itu bisa dijadikan pintu masuk untuk negosiasi.

    Dia mendorong pemerintah menawarkan kerja sama di bidang-bidang tersebut kepada AS, asalkan tidak menomorduakan kepentingan nasional.

    “Apa yang sangat dipedulikan oleh Trump tentunya adalah konstituennya, maka kita juga harus melakukan pendekatan untuk memahami apa yang sebenarnya bisa menjual di hadapan konstituennya Trump,” paparnya.

    Di luar isu non-ekonomi, Habib juga menyoroti potensi besar Indonesia dalam perdagangan mineral kritis, khususnya timah, yang bisa menjadi instrumen tawar-menawar penting dalam negosiasi dagang dengan AS.

    Menurutnya, timah dari Indonesia sebenarnya sudah menjadi bahan baku penting bagi perusahaan-perusahaan teknologi besar asal AS seperti Apple, Microsoft, hingga Nvidia meski tanpa adanya perjanjian khusus terkait mineral kritis.

    Dia juga mencatat bahwa Executive Order terkait tarif yang diterbitkan AS secara spesifik mengecualikan mineral kritis mentah dari pengenaan tarif tinggi.

    “Ini yang kemudian perlu dikomunikasikan lebih lanjut bagaimana misalnya Indonesia dan AS bisa bekerjasama untuk eksplorasi soal critical mineral ini,” ungkapnya.

    Indonesia Kena Tarif 32%

    Adapun Trump mengumumkan bahwa Indonesia akan tetap dikenakan tarif resiprokal sebesar 32% pada 1 Agustus 2025 melalui surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto yang diunggah di akun Truth Social @realDonaldTrump pada Selasa (8/7/2025).

    Sebagai perbandingan, Thailand dikenakan tarif 36%, Kamboja 36%, Bangladesh 35%, Myanmar 40%, Laos 40%. Sementara itu, Malaysia, Korea Selatan, Jepang dikenakan tarif 25%.

    Tanggapi keputusan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berada di Washington sejak Rabu (9/7/2025) waktu setempat untuk melanjutkan negosiasi tarif. Airlangga dijadwalkan akan bertemu dengan perwakilan USTR (Kantor Perwakilan Dagang AS), Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick, dan Menteri Keuangan AS Scott Bessent.

    Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyampaikan bahwa pemerintah masih berupaya keras melobi AS untuk menurunkan tarif resiprokal 32% yang diumumkan Trump.

    Dia menegaskan bahwa angka 32% tersebut belum final karena masih ada ruang negosiasi yang terbuka, setidaknya sebelum berlaku pada 1 Agustus 2025 seperti yang diumumkan Trump.

    “Targetnya kita [setara dengan yang] rendah di Asean atau mungkin lebih rendah,” ujar Haryo dalam keterangan pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (9/7/2025).

  • Ponton Timah Ilegal Diusir, Nelayan Teluk Inggris Bisa Melaut Lagi Regional 10 Juli 2025

    Ponton Timah Ilegal Diusir, Nelayan Teluk Inggris Bisa Melaut Lagi Regional 10 Juli 2025

    Ponton Timah Ilegal Diusir, Nelayan Teluk Inggris Bisa Melaut Lagi
    Tim Redaksi
    BANGKA BARAT, KOMPAS.com
    – Nelayan yang biasa mencari ikan di Teluk Inggris, Mentok, Bangka Barat, Kepulauan
    Bangka Belitung
    , kini bisa kembali melaut setelah barisan
    ponton
    tambang timah ilegal diusir dari kawasan tersebut.
    Roni (45), seorang nelayan, mengatakan keberadaan ponton-ponton tambang ilegal sebelumnya sangat mengganggu aktivitas mereka sebagai pencari ikan.
    “Kami sangat berterima kasih. Laut sekarang bersih, tidak ada lagi ponton. Kami nelayan kecil bisa kerja lagi, dulu susah mau melaut, takut sama ponton,” ujar Roni di Bangka Barat, Kamis (10/7/2025).
    Kepala Desa Belo Laut, Ibnu, turut mengapresiasi kinerja aparat yang telah menertibkan aktivitas tambang ilegal secara damai.
    “Kami atas nama pemerintah desa dan seluruh masyarakat Belo Laut mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Polri,” kata Ibnu.
    Ia berharap penertiban tambang ilegal dapat terus dilakukan dengan pendekatan persuasif agar tidak terjadi konflik antarwarga.
    Kapolres Bangka Barat AKBP Pradana Aditya Nugraha mengatakan, sebanyak 20 ponton tambang telah ditarik dari Teluk Inggris, sehingga nelayan kini bisa kembali beraktivitas seperti biasa.
    “Kembalinya nelayan ke laut adalah bukti bahwa tindakan tegas yang kami lakukan berdampak langsung ke masyarakat,” ujar Pradana.
    Ia menegaskan bahwa kepolisian akan terus menjaga perairan dari potensi aktivitas tambang ilegal serupa.
    “Dari hasil pemantauan terakhir, tidak ada lagi aktivitas ponton atau tambang ilegal yang ditemukan di kawasan Teluk Inggris,” tambahnya.
    Monitoring di wilayah tersebut, lanjut Pradana, akan dilakukan secara berkala untuk memastikan kelestarian lingkungan laut tetap terjaga.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.