Xcloud.id

Produk: timah

  • Profil Andi Seto Asapa, Bos PT Timah yang Masuk Bursa Menpora

    Profil Andi Seto Asapa, Bos PT Timah yang Masuk Bursa Menpora

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Nama Andi Seto Asapa disebut-sebut layak menggantikan Dito Ariotedjo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Siapa sebenarnya dia?

    Pria yang karib disapa Seto atau ASA itu bernama lengkap Andi Seto Gadhista Asapa. Lahir di Ujung Pandang (Makassar), Sulawesi Selatan.

    Ia dikenal sebagai politisi Gerindra dengan karir melejit. Bagaimana tidak, pria kelahiran 20 November 1983 itu di usianya saat ini telah menduduki jabatan strategis.

    Di partai yang diketuai Presiden Prabowo Subianto itu, Seto pernah menjabat Ketua Bidang Penanganan Perselisihan Sengketa Pemilu DPP Partai Gerindra. 

    Sekarang, ia masih menjadi pengurus partai. Mengemban amanah sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Kepala Daerah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra.

    Seto menempuh pendidikan dasarnya di Makassar. Lalu melanjutkan pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Trisakti.

    Pendidikan magisternya ditempuh di Australia. Tepatnya di Monako University.

    Karir terbilang mentereng, ia terpilih menjadi Bupati Sinjai di 2018. Lalu menanggalkan jabatannya di 2023.

    Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Seto bertarung di Pemilihan Wali Kota Makassar. Tapi hanya finish di urutan kedua dalam pemungutan suara.

    Karirnya tak berhenti di situ, pada Mei 2025 ia ditunjuk sebagai Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) PT Timah. melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

    Menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara elektronik (e-LHKPN) per 31 Maret 2024. Seto memiliki kekayaan RP35 miliar. Tepatnya Rp35.725.000.000.

  • Dijagokan Jadi Menpora, Andi Seto Asapa Fokus Sebagai Direktur PT Timah

    Dijagokan Jadi Menpora, Andi Seto Asapa Fokus Sebagai Direktur PT Timah

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Makassar menilai Andi Seto Asapa layak mengisi kursi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora. Namun Juru Bicara (Jubir) Seto, Awaluddin Mangantarang menyebut Seto akan fokus sebagai Direktur PT Timah.

    Pria yang karib disapa Awal itu mengatakan, Seto berterimah kasih namanya di sebut sebagai sosok dalam bursa Menpora.

    “Tetapi beliau ingin fokus bekerja dulu, apa yang saat ini sudah negara berikan tugas, membenahi SDM salah satu BUMN,” kata Awal dikutip dari keterangan resmi, Selasa (16/9/2025).

    Politisi Gerindra itu, kata Awal akan fokus sebagai Direktur PT Timah. Terutama dalam mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) di perusahaan plat merah tersebut.

    “Biar pak Andi Seto bekerja dulu, memberikan apa yang bisa beliau lakukan semaksimal mungkin untuk negara terhadap tugas yang di bebankan negara kepadanya. Agar tata kelola SDM di PT. Timah dapat lebih baik,” terangnya.

    “Sehingga dapat berkontribusi lebih besar bagi negara, bahwa jabatan itu hanyalah amanah yang harus di buktikan dengan kinerja,” sambungnya.

    Diberitakan sebelumnya, Ketua KNPI Kota Makassar, Syamsul Bahri Majjaga, menegaskan bahwa Andi Seto memiliki rekam jejak yang kuat dalam membina kepemudaan. Serta membangun jejaring nasional, dan menunjukkan kepemimpinan yang adaptif di tengah tantangan zaman.

    “Andi Seto bukan hanya memiliki pengalaman memimpin daerah dengan segudang capaian pembangunan, tetapi juga konsisten memberi ruang bagi generasi muda untuk berkembang. Jejaringnya luas, baik di level nasional maupun internasional, serta ditopang oleh kemampuan komunikasi yang mampu menyatukan berbagai elemen kepemudaan,” ujar Syamsul Bahri, Senin (15/9/2025)

  • Ketua Fraksi Gerindra DPRD Makassar Jagokan Andi Seto Asapa Jadi Menpora

    Ketua Fraksi Gerindra DPRD Makassar Jagokan Andi Seto Asapa Jadi Menpora

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Di tengah riuhnya bursa calon Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), ada satu nama figur muda asal Sulawesi Selatan yang dinilai layak diperhitungkan untuk menjadi suksesor Dito Ariotedjo.

    Andi Seto Gadista Asapa dinilai layak menjabat Menpora baru pilihan Presiden Prabowo Subianto. Kader muda Partai Gerindra itu merupakan Bupati Sinjai, Sulawesi Selatan periode 2018-2023

    Hal tersebut dinyatakan secara terbuka oleh Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Makassar, Kasrudi.

    “Seto selain masih muda dan energik, beliau punya pengalaman yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Kita lihat bagaimana Kabupaten Sinjai berkembang saat dipimpin Seto. Ini perlu diketahui, karena Seto ini adalah pemimpin yang visioner,” kata Kasrudi di Makassar, Selasa (16/9/2025).

    Kasrudi menyatakan, Seto adalah kader tulen Partai Gerindra. Ia telah bergabung di partai besutan Prabowo Subianto itu sejak tahun 2009. Visi dan misinya sama dengan Prabowo dan sejak dulu tidak pernah berubah, yaitu menjadikan Indonesia negara yang mandiri, berdaulat, dan sejahtera.

    “Di samping itu, Andi Seto juga memiliki latar belakang pendidikan mentereng yakni jebolan Fakultas hukum di Universitas Trisakti Jakarta dan Monash University Melbourne, Australia,” tutur Kasrudi.

    Sehingga kata Kasrudi, pengalaman dan jejak rekam Andi Seto bisa saja dijadikan tolak ukur untuk menjadikan dirinya Menpora pengganti Dito Ariotedjo.

    Selepas mengikuti ajang Pemilihan Wali Kota Makassar, Andi Seto kini menjabat sebagai Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) PT Timah Tbk.

  • Polsek Simokerto Tembak Pelaku Curanmor Surabaya, Ngaku Jual Hasil Curian ke Madura

    Polsek Simokerto Tembak Pelaku Curanmor Surabaya, Ngaku Jual Hasil Curian ke Madura

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota opsnal Polsek Simokerto menembak pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang sudah beraksi dua kali di Surabaya.

    Aksi tegas terukur itu terpaksa dilakukan oleh anggota Polsek Simokerto lantaran pelaku melawan saat akan ditangkap.

    Kapolsek Simokerto Kompol Didik mengatakan, pelaku curanmor yang ditembak kaki kirinya itu adalah Hidayatullah (28) warga Sampang, Madura. Ia diamankan usai anggota reskrim Polsek Simokerto mendapat laporan pencurian di Kantor Bank BRI, Jalan Raya Simokerto, Kamis (4/9/2025) kemarin.

    “Setelah menerima laporan, kami langsung kejar pelaku yang juga terekam CCTV sekitar lokasi,” kata Didik, Senin (15/9/2025).

    Saat akan diamankan, Hidayat nekat melawan dan membahayakan keselamatan masyarakat. Dua kali tembakan peringatan oleh anggota Polsek Simokerto tidak dihiraukan. Alhasil, timah panas harus ditembakan ke Hidayat untuk menghentikan pelarian.

    “Kami amankan satu tersangka berinisial HY warga Sampang, Madura dalam kasus curanmor di Bank BRI Simokerto,” imbuh Didik.

    Dari pengakuan Hidayat, ia beraksi bersama rekannya RZ. Saat aksi pencurian dilakukan, Hidayat berperan sebagai eksekutor. Sementara rekannya bersiaga di atas sepeda motor sarana untuk mengawasi situasi.

    “Kebetulan motor korban juga tidak dikunci stir. Jadi tinggal didorong oleh pelaku,” jelas Didik.

    Kepada penyidik Unit Reskrim Polsek Simokerto, Hidayat memaparkan jika dirinya sudah beraksi di wilayah hukum Polsek Simokerto dua kali. Pertama kali ia mencuri pada Agustus 2023. Sementara itu, polisi juga masih memburu rekan Hidayat berinisial RZ dan penadah yang membeli sepeda motor hasil curian dari keduanya

    “Pengakuannya sudah dua kali. Tapi masih kita dalami lebih lanjut keterangannya. Untuk rekannya dan penadah, saat ini sedang proses pengejaran,” tutur Didik.

    Sementara itu, RZ mengaku nekat mencuri karena terdesak kebutuhan ekonomi. Ia juga beraksi karena melihat kesempatan. Saat itu, ia melihat sepeda motor tidak terkunci yang terparkir di halaman Bank BRI Simokerto.

    “Saya sebelumnya sudah muter. Pas di lokasi ada motor yang tidak terkunci. Jadi saya langsung dorong aja,” jelasnya.

    Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka Hidayat dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana kurungan penjara maksimal 7 tahun. (ang/ted)

  • PT Timah 2 Tahun Tak Capai Target, Satgas Diturunkan Atasi Tambang Ilegal Regional 13 September 2025

    PT Timah 2 Tahun Tak Capai Target, Satgas Diturunkan Atasi Tambang Ilegal Regional 13 September 2025

    PT Timah 2 Tahun Tak Capai Target, Satgas Diturunkan Atasi Tambang Ilegal
    Tim Redaksi
    BANGKA, KOMPAS.com
    – PT Timah Tbk, perusahaan tambang pelat merah, gagal mencapai target produksi selama dua tahun berturut-turut.
    Dalam upaya mengatasi masalah ini, perusahaan yang memiliki kode saham TINS tersebut kini didampingi Satuan Tugas (Satgas) tata kelola pertimahan untuk memerangi praktik tambang ilegal yang menyebabkan kebocoran.
    “Dua tahun tidak capai target produksi karena banyak terjadi kebocoran (ilegal mining),” ungkap Direktur Utama PT Timah Tbk, Restu Widyantoro, saat rapat di kantor DPRD Bangka Belitung, Sabtu (13/9/2025).
    Restu menjelaskan, pihaknya telah mengidentifikasi sejumlah akar permasalahan di lapangan. Salah satunya adalah jumlah kolektor yang terlalu banyak, yang cenderung menjadi penadah pasir timah yang dicuri dari wilayah Izin Usaha Penambangan (IUP) PT Timah Tbk.
    “Kami lihat yang diuntungkan dari operasional timah itu, bukan rakyat, tapi kelompok kolektor. Peran kolektor akan diperkecil,” tegasnya.
    Dia menambahkan, Satgas akan berfokus untuk menindak kolektor yang tidak mau diorganisir dengan baik.
    Tim Satgas internal PT Timah telah menjalani serangkaian pelatihan langsung dari Komando Pasukan Khusus (Kopasus) untuk memperkuat kapasitas mereka dalam memerangi praktik ilegal ini.
    “Berani melawan kolektor yang tidak mau diorganisir dengan baik, karena kita harus bekerja secara legal. Kalau yang ilegal itu mencuri dan menadah dari IUP Timah,” jelas Restu.
    Restu juga menekankan, bagi mitra yang beroperasi secara legal, PT Timah akan memberikan apresiasi dan dukungan maksimal.
    “Kemarin sudah dikumpulkan ada ratusan orang yang mau bekerja secara legal. Mendaftar hingga dapat Surat Perintah Kerja dan wajib hasilnya masuk ke PT Timah. Hasil ini sebagai kekayaan negara untuk membayar pajak, royalti, dan jaminan reklamasi,” tambahnya.
    Saat ini, PT Timah menghadapi target produksi sebesar 22.000 ton timah batangan.
    Dengan dukungan dari Satgas, Restu berharap produksi dapat meningkat menjadi 30.000 ton pada tahun 2026 dan mencapai 80.000 ton pada tahun berikutnya.
    Jika target produksi tidak tercapai, maka negara akan kehilangan pendapatan yang dapat berakibat pada pemutusan hubungan kerja (PHK).
    “Mumpung ada Satgas yang sedang bekerja, ini dimaksimalkan agar produksi bisa berjalan,” ujar Restu.
    Selain berupaya mencegah kebocoran di wilayah IUP, direksi PT Timah juga akan memanfaatkan potensi mineral ikutan sisa hasil peleburan (SHP).
    SHP tersebut akan diolah menjadi zirkon, yang salah satu manfaatnya adalah untuk industri kesehatan, seperti tambal gigi.
    Saat ini, SHP yang menumpuk mencapai ratusan ribu ton masih berupa tailing atau tin slag.
    “Saya sudah sampaikan potensi tailing ini, banyak investor yang berminat,” beber Restu.
    Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung, Eddy Iskandar, menilai bahwa produksi 30.000 ton timah batangan akan berdampak positif terhadap royalti daerah.
    “Penerimaan bisa mencapai Rp 300 miliar,” ujarnya.
    Eddy juga berharap kehadiran Satgas dapat menertibkan praktik tambang ilegal dan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.
    “Kami sarankan ada pembinaan, ada salah dibina jangan langsung dibinasakan karena rakyat penghasilannya di sana,” harapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pasir Timah Bangka Dikeruk secara Ilegal dan Diselundupkan ke Thailand

    Pasir Timah Bangka Dikeruk secara Ilegal dan Diselundupkan ke Thailand

    Liputan6.com, Jakarta Bea Cukai Batam menangkap empat awal kapal KM Maju Berkembang, terdiri dari nakhoda dan tiga anak buah kapal. Mereka ketahuan menyelundupkan puluhan ton pasir timah ilegal ke Thailand melalui perairan Natuna Utara. Pasir tersebut dikeruk dari Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

    “Kami tengah melakukan pengembangan atas penidakan Kapal Maju berkembang, yang bermuatan 22 ton pasir timah,” ujar Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Batam Muhtadi di kantor Bea Cukai Batam, Kamis (11/09/2025).

    Menurut Muhtadi, penyelundupan ini merupakan salah satu kasus terbesar di tahun 2025. Pasir timah yang dikemas dalam ratusan karung itu tidak dilengkapi dokumen kepabeanan yang sah.

    “Pasir timah berasal dari Bangka, tepatnya dari wilayah Belitung, dan akan dibawa ke Thailand. Namun barang tersebut tidak memiliki kelengkapan dokumen kepabeanan sehingga kami lakukan penindakan di Laut Natuna,” ujarnya.

    Dalam operasi ini, Bea Cukai mengamankan satu orang berinisial MF, selaku nakhoda kapal pengangkut, yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka.

    “Kita telah mengamankan satu orang dengan inisial MF, yang berperan sebagai nakhoda kapal. Saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka,” tambah Muhtadi.

    Nilai barang bukti hasil sitaan tersebut diperkirakan mencapai Rp3,224 miliar. Seluruh barang bukti beserta kapal pengangkut kini diamankan di Batam untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut.

    “Ini bagian dari komitmen Bea Cukai dalam menjaga kedaulatan ekonomi negara dan menindak segala bentuk penyelundupan yang merugikan penerimaan negara,” tegas Muhtadi.

    Sebelumnya KM Maju Berkembang ditangkap di Natuna pada Rabu (27/08/2025) oleh kapal patroli BC 20007, saat berlayar dari Bangka Belitung menuju Thailand tanpa dokumen kepabeanan resmi.

    Muatan berupa 400 karung pasir timah dengan total bobot 20 ton digiring ke Dermaga Bea Cukai Tanjung Uncang untuk proses lebih lanjut.

    Kepala KPU Bea Cukai Batam, Zaky Firmansyah, mengatakan penyelundupan ini tidak hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga berpotensi mengancam pengelolaan sumber daya mineral strategis nasional.

    “Timah merupakan komoditas bernilai tinggi. Jika diselundupkan ke luar negeri tanpa prosedur sah, maka negara kehilangan potensi manfaat besar bagi industri dalam negeri dan perekonomian nasional,” ujarnya.

    Zaky menegaskan, penyelundupan ini melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Pihaknya kini tengah melakukan pengembangan untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk jaringan yang mengatur pengiriman pasir timah dari Bangka Belitung ke luar negeri.

    “Kami berkomitmen penuh menjaga agar wilayah Batam dan perairan sekitarnya tidak dijadikan jalur penyelundupan. Patroli laut akan terus diperketat, termasuk kerja sama lintas instansi untuk menutup berbagai modus penyelundupan,” tambahnya.

  • Video: Bahlil Ketemu Panglima TNI & Menhan, Bahas Soal Ini

    Video: Bahlil Ketemu Panglima TNI & Menhan, Bahas Soal Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah akan menata kembali tata kelola pertambangan timah di bangka Belitung. Bahlil menjelaskan bahwa rapat sebelumnya bersama menteri pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Agus Subiyanto membahas langkah penanganan masalah tata kelola timah

    Simak informasi selengkapnya dalam Program Nation Hub CNBC Indonesia, Kamis (11/09/2025).

  • Bahlil Rapat Bareng Menhan hingga Panglima TNI, Bakal Tata Pertambangan Timah di Babel Nasional 11 September 2025

    Bahlil Rapat Bareng Menhan hingga Panglima TNI, Bakal Tata Pertambangan Timah di Babel Nasional 11 September 2025

    Bahlil Rapat Bareng Menhan hingga Panglima TNI, Bakal Tata Pertambangan Timah di Babel
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, pemerintah bakal menata kembali tata kelola pertambangan timah di Bangka Belitung.
    Hal ini menjadi keputusan rapat antara dirinya dengan Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Agus Subiyanto, di Kantor Kemenko Polkam, Kamis (11/9/2025).
    “Iya tadi (habis rapat). Saya tahunya datang rapat membahas tentang cara penanganan masalah timah di Bangka Belitung. Penataan agar memperkuat PT Timah,” kata Bahlil, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis.
    Bahlil menyampaikan, tata kelola pertambangan PT Timah harus diperkuat.
    Hal ini mengingat 89 persen dari total Izin Usaha Pertambangan (IUP) di provinsi tersebut dikuasai oleh badan usaha pelat merah itu.
    “Karena itu kita harus tata, apalagi ini BUMN. Dan saya tadi meminta agar dalam implementasinya tetap melibatkan masyarakat dalam hal ini koperasi, UMKM sebagai bagian daripada kerja-kerja yang ada di IUP PT Timah,” ucap Bahlil.
    “Sudah barang tentu memperhatikan aspek sosial, aspek lingkungan, dan juga dalam rangka meningkatkan ekonomi di sana,” imbuh Bahlil.
    Bahlil mengaku tidak tahu mengapa rapat tersebut tidak melibatkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
    Sebab, ia adalah salah satu pihak yang diundang, bukan pihak pengundang.
    “Saya enggak tahu. Saya tidak tahu apa yang terjadi di sana. Dan ini kan dalam rangka penataan,” ujar Bahlil.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bahlil Rapat dengan Menhan & Panglima TNI Bahas Penataan Tambang Timah

    Bahlil Rapat dengan Menhan & Panglima TNI Bahas Penataan Tambang Timah

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah akan menata kembali tata kelola pertambangan timah di Bangka Belitung.

    Bahlil menjelaskan bahwa rapat sebelumnya bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Agus Subiyanto membahas langkah penanganan masalah tata kelola timah. Dia menegaskan fokus utama pemerintah adalah memperkuat peran timah PT Timah Tbk sebagai pengelola utama.

    Hal ini disampaikan Bahlil sebelum menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

    “Ya, yang pertama adalah penataan agar memperkuat PT Timah. PT Timah kita harus perkuat karena 89% dari total IUP [izin usaha pertambangan] timah yang ada di Bangka Belitung itu dikuasai oleh PT Timah. Karena itu, kita harus tata, apalagi ini BUMN,” ujarnya kepada wartawan.

    Lebih lanjut, Bahlil menyebut, keterlibatan masyarakat tetap menjadi prioritas dalam implementasi kebijakan ini.

    Menurutnya, penataan sektor pertambangan timah ini diharapkan dapat menjawab berbagai persoalan tata kelola dan membuka peluang ekonomi lebih luas bagi masyarakat Bangka Belitung.

    “Saya tadi meminta agar dalam implementasinya tetap melibatkan masyarakat, dalam hal ini koperasi, UMKM sebagai bagian daripada kerja-kerja yang ada di IUP PT Timah. Sudah barang tentu memperhatikan aspek sosial, aspek lingkungan, dan juga dalam rangka meningkatkan ekonomi di sana,” jelasnya.

    Saat ditanya mengenai absennya kapolri dalam rapat tersebut, Bahlil enggan berspekulasi.

    “Saya enggak tahu ya. Karena yang mengundang kan Pak Menhan, jadi saya sebagai peserta rapat yang diundang. Jadi saya enggak tahu siapa-siapa aja yang diundang,” tandas Bahlil.

    Sebelumnya, Menteri Pertahanan selaku Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional (DPN) Sjafrie Sjamsoeddin menggelar rapat membahas penertiban dan pengelolaan komoditas sumber daya alam dengan beberapa instansi di kantor Kementerian Pertahanan, Kamis (11/9/2025).

    Adapun, rapat tersebut bertujuan untuk merancang regulasi tata kelola pertambangan timah agar dapat memberikan manfaat lebih besar bagi kemakmuran bangsa, sesuai amanat konstitusi.

  • Hingga Juli, DJBC tindak 15.757 kasus barang ilegal senilai Rp3,9 T

    Hingga Juli, DJBC tindak 15.757 kasus barang ilegal senilai Rp3,9 T

    Bea cukai melakukan pengawasan lalu lintas barang sebagai upaya untuk menutup kebocoran dengan memberikan perlindungan masyarakat serta optimalisasi penerimaan negara..,

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan melaporkan telah melakukan penindakan terhadap 15.757 kasus penyelundupan ilegal hingga Juli 2025, dengan taksiran nilai barang mencapai Rp3,9 triliun.

    Mayoritas barang ilegal yang ditindak merupakan produk hasil tembakau.

    Saat rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta, Rabu, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama mengatakan bahwa kinerja pengawasan bakal terus diperkuat untuk menutup potensi kebocoran penerimaan negara.

    “Bea cukai melakukan pengawasan lalu lintas barang sebagai upaya untuk menutup kebocoran dengan memberikan perlindungan masyarakat serta optimalisasi penerimaan negara, DJBC terus memperkuat kinerja pengawasan melalui sinergi antar instansi, baik itu TNI, Polri, BNN, BPOM, serta berbagai instansi lainnya,” ujarnya.

    Meski jumlah penindakan masih tinggi, DJBC mencatat ada tren penurunan pada periode Mei-Juli 2025.

    Penindakan turun dari 2.784 kasus pada Mei menjadi 2.157 kasus pada Juli.

    Djaka menilai tren tersebut mencerminkan efektivitas pengawasan yang mulai menekan angka pelanggaran di lapangan.

    “Terjadinya penurunan jumlah penindakan semester I 2025 mengindikasikan bahwa efektivitas kinerja bea cukai yang berdampak pada menurunnya jumlah pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai yang diimbangi dengan kenaikan penerimaan negara khususnya dari sektor cukai,” tuturnya.

    Selain itu, Djaka memaparkan DJBC telah melakukan penindakan narkotika, psikotropika, dan prekursor (NPP) sebanyak 1.156 kali dengan total tangkapan mencapai 10,21 ton

    Ia mencontohkan, beberapa penindakan yang telah dilakukan antara lain, penindakan dua ton sabu hasil kolaborasi antara DJBC, BNN, TNI, AL, dan Polri. Kemudian penindakan 49,9 ton pasir timah yang akan diekspor ke Malaysia secara legal, ulangi secara ilegal.

    Adapun hingga Juli 2025, penerimaan cukai tercatat tumbuh 9,26 persen atau setara Rp10,75 triliun dibanding periode yang sama tahun lalu.

    Selain fokus pada pengawasan, Djaka menegaskan DJBC tetap menjalankan peran sebagai fasilitator perdagangan dan asisten industri.

    Upaya yang ditempuh di antaranya modernisasi sistem melalui National Logistics Ecosystem (NLE) dan Customs-Industry Service Account (CISA) 4.0 yang telah diimplementasikan di 53 pelabuhan dan tujuh bandara utama.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.