Produk: timah

  • Efek Bersih-Bersih Tambang Ilegal, Pengusaha Sebut Produksi Timah Naik

    Efek Bersih-Bersih Tambang Ilegal, Pengusaha Sebut Produksi Timah Naik

    Jakarta, CNBC Indonesia – Asosiasi Eksportir Timah Indonesia (AETI) mengaku terdapat peningkatan produksi timah pasca komitmen pemerintah untuk memberantas praktik pertambangan dan penyelundupan ilegal, termasuk sektor timah.

    Ketua Umum AETI Harwendro Adityo Dewanto mengatakan penertiban aktivitas ilegal yang menjadi arahan langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto memberi angin segar bagi pelaku usaha legal. Menurutnya, sejak penyelundupan ilegal mulai diberantas, produksi timah di dalam negeri mulai membaik.

    “Sekarang bahkan Presiden pun sekarang sudah mengarahkan bahwa akan memerangi praktik penyelundupan ilegal itu. Nah itu sekarang efeknya sangat bagus, sekarang produksi timah di Indonesia saat ini cukup meningkat,” jelasnya kepada CNBC Indonesia dalam program Mining Zone, dikutip Rabu (1/10/2025).

    Meski demikian, Harwendro menekankan bahwa peningkatan produksi saat ini tidak serta merta mencerminkan peningkatan produksi timah secara menyeluruh. Menurutnya, tantangan di sektor hilir dan soal regulasi masih harus dibenahi agar industri timah bisa berjalan lebih efisien dan berkelanjutan.

    “Terlepas dari kinerja PT Timah sendiri yang sedang menurun, terlepas dari itu semua produksi sedang bagus,” tambahnya.

    Selama ini, para pengusaha timah dalam negeri dinilai mengalami tekanan akibat maraknya penyelundupan timah ke luar negeri. Penyelundupan tersebut dilakukan secara terstruktur dan senyap.

    Bukan hanya merugikan negara dari sisi pendapatan, aktivitas ilegal tersebut juga menciptakan iklim persaingan yang tidak sehat bagi eksportir resmi. “Ya memang kerasa sekali di Indonesia kemarin ya sejak adanya praktik penyelundupan itu semakin marak di awal tahun ini ya. Itu ya memang kita sempat ada penurunan produksi di timah sendiri,” tambahnya.

    Dengan begitu, pihaknya berharap bersih-bersih tambang ilegal ini menjadi momentum awal dari pembenahan menyeluruh terhadap sektor pertimahan nasional.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti maraknya praktik penyelundupan hasil produksi tambang timah ilegal dari wilayah Bangka Belitung ke luar negeri.

    Menurut dia, setidaknya hampir 80% hasil timah dari wilayah Bangka Belitung selama ini diselundupkan ke luar negeri melalui berbagai jalur.

    “Hampir 80% hasil timah diselundupkan dan menyelundupkannya macem-macem ada yang pakai kapal, ada yang pakai ferry, sekarang tutup tidak bisa keluar, sampan pun tidak bisa keluar,” kata Prabowo dikutip Selasa (30/9/2025).

    Ia pun menilai bahwa kondisi yang terjadi saat ini merupakan bentuk perampokan sistemik akibat kelengahan para elite selama ini, sehingga kekayaan bangsa terkeruk.

    Prabowo menyebut di Bangka Belitung, yang sejak lama dikenal sebagai salah satu pusat tambang timah terkemuka di dunia, terdapat sekitar 1.000 tambang ilegal yang beroperasi.

    Maka dari itu, Prabowo menyiapkan aksi tegasnya dan meminta kepada TNI, Polri serta Bea Cukai untuk melakukan operasi besar-besaran.

    “Mulai tanggal 1 September kemarin saya perintahkan TNI-POLRI bea cukai bikin operasi besar-besaran di Babel menutup, yang selama ini hampir 80% hasil timah diselundupkan,” ujarnya.

    Nah, selain timah, baik nikel, batu bara hingga bauksit kata Prabowo juga terdapat tambang-tambang ilegal.

    “Hampir semua terdapat tambang-tambang ilegal yang sangat besar dan banyak. Ini saya perintahkan untuk segera ditertibkan, dibersihkan tambang ilegal atau diambil alih negara. Dan ini menjanjikan bahwa bila kita tegakan ini Insya Allah penerimaan negara jauh lebih besar, kebocoran kita tutup sehingga negara akan punya kemakmuran,” tandas Prabowo.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • ICW: Penanganan Korupsi Turun Drastis, 364 Kasus Tak Disidik di 2024

    ICW: Penanganan Korupsi Turun Drastis, 364 Kasus Tak Disidik di 2024

    Jakarta, CNBC Indonesia – Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis hasil pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi tahun 2025. Hasilnya, kinerja Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menangani kasus korupsi di tahun 2024 menurun drastis.

    Staf Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Zararah Azhim mengungkapkan sepanjang tahun 2024, ICW menemukan 364 kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) yang disidik oleh APH, yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK.

    Terdapat penurunan 427 kasus atau 54% lebih rendah dari tahun sebelumnya. Adapun jumlah tersangka yang berhasil diungkap sejumlah 888 orang. Jumlah tersangka juga berkurang sebanyak 807 orang atau sekitar 48% lebih rendah dari tahun 2023.

    “Estimasi kerugian negara yang berhasil diungkap meningkat mencapai Rp279,9 triliun, angka yang secara signifikan dipengaruhi oleh perkara korupsi Tata Niaga Komoditas Timah di lingkungan PT Timah Tbk, dengan kontribusi sekitar Rp271 triliun atau 96,8% dari total kerugian tersebut,” ungkap Zararah dalam rilis ICW, Selasa (30/9/2025).

    Menurut Zararah, ironisnya, di tengah eskalasi nilai kerugian negara yang demikian fantastis, penerapan pasal pemulihan aset hasil Tipikor baik melalui Pasal pencucian uang maupun Pasal 18 UU Tipikor tidak dijadikan instrumen utama dalam memulihkan aset hasil tindak pidana korupsi.

    “Dari 364 kasus yang ditangani hanya terdapat 48 kasus yang ditangani dengan Pasal 18 UU Tipikor dan 5 kasus yang ditangani dengan Pasal pencucian uang,” katanya

    Apabila ditinjau lebih jauh, distribusi perkara korupsi pada tahun 2024 memperlihatkan kerentanan yang tinggi pada sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.

    Lebih lanjut, dari data ICW, kasus di sektor desa menempati urutan tertinggi dengan 77 kasus dan 108 tersangka, diikuti sektor utilitas 57 kasus 198 tersangka, kesehatan 39 kasus 104 tersangka, pendidikan 25 kasus 64 tersangka.

    Sementara itu, dari sisi aktor, pelaku dominan berasal dari pegawai pemerintah daerah sejumlah 261 tersangka, pihak swasta 256 tersangka, serta kepala desa 73 tersangka, dengan catatan bahwa keterlibatan swasta menyumbang kerugian negara paling besar.

    “Fakta ini menyingkap rapuhnya desain pencegahan korupsi dan mekanisme pengawasan di sektor privat,” papar Zararah.

    Kondisi ini diperburuk oleh minimnya transparansi APH dalam membuka data penanganan perkara kepada publik. Ketiadaan akses informasi yang memadai menyebabkan masyarakat tidak memiliki basis yang cukup untuk mengevaluasi kinerja penindakan, sehingga akuntabilitas kelembagaan semakin lemah.

    Jumlah kasus dan tersangka yang diungkap APH menurun dan tercatat sebagai yang terendah dalam kurun lima tahun terakhir.

    ICW menilai penurun kinerja APH salah satunya disebabkan karena minimnya informasi mengenanai penanganan kasus korupsi. Hal ini patut diduga berimplikasi pada banyaknya satuan kerja di Kejaksaan dan Kepolisian yang tidak melakukan penindakan korupsi.

    Dari data ICW, tercatat terdapat 6 Kejaksaan Tinggi, 292 Kejaksaan Negeri, 63 Cabang Kejaksaan Negeri, 14 Kepolisian Daerah, dan 445 Kepolisian Resor yang informasinya minim sehingga patut diduga tidak menangani perkara korupsi di tahun 2024.

    Selain itu, dari total 200 penindakan perkara yang ditargetkan KPK pada tahun 2024, KPK hanya mampu menangani 48 perkara, dan terdapat 158 perkara yang belum ditangani oleh KPK.

    Menurut ICW, faktor lain penyebab turunnya kinerja APH adalah karena adanya kebijakan yang kontraproduktif dikeluarkan oleh Kejaksaan dan Kepoisian. Jaksa Agung dan Kapolri mengeluarkan kebijakan untuk menunda penindakan korupsi yang melibatkan peserta pemilihan umum 2024. Padahal, sirkulasi elit merupakan arena yang potensi korupsinya sangat besar.

    “Penindakan terhadap peserta pemilu seharusnya justru bisa menjadi filter, agar masyarakat tidak disuguhkan oleh calon-calon pemimpin yang kotor dan diduga terlibat korupsi,” ungkap Zararah.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Makan Siang dengan Ray Dalio, Prabowo Bahas Rencana Besar Ini

    Makan Siang dengan Ray Dalio, Prabowo Bahas Rencana Besar Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden RI Prabowo Subianto mengundang miliarder asal Amerika Serikat (AS) Ray Dalio untuk makan siang bersama di Istana Negara, Selasa (30/9/2025).

    Hal ini dipaparkan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat ditemui di Istana Negara, Selasa (30/9/2025).

    “Kemudian Bapak Presiden mengajak Ray Dalio untuk makan siang bersama, jadi pertemuan tadi dari jam 11 sampai sesudah makan siang, beliau memberikan tanda jasa utama kepada Ray Dalio,” kata Airlangga, saat ditemui di Istana Negara, Jakarta, Selasa (30/9/2025).

    Dalam pertemuan dengan Ray Dalio, menurut Airlangga, Prabowo membahas mengenai kunjungannya ke PBB dan kondisi geopolitik Timur Tengah.

    Presiden, lanjut Airlangga, juga membahas soal program-program penting, a.l. gerakan anti-korupsi, 4 juta hektare kelapa sawit, program pertambangan baik tembaha, timah, mineral kritis dan lainnya. Kepada Ray Dalio, Prabowo juga menceritakan capaiannya selama 11 bulan menjabat.

    “Dan dalam diskusi tersebut tentu Bapak Presiden menyampaikan capaian yang dalam 11 bulan, dan capaian perekonomian yang juga relatif baik dibandingkan dengan berbagai negara lain,” katanya.

    Airlangga pun menuturkan Presiden memberikan Bintang Tanda Jasa Utama untuk Ray Dalio. Sayangnya, dia tidak menjelaskan alasan kuat pemberian Bintang Tanda Jasa Utama tersebut.

    Airlangga hanya menegaskan Ray Dalio selalu memberikan masukan. Hal ini disampaikannya ketika pewarta bertanya soal status Ray Dalio soal statusnya di Danantara.

    “Ray Dalio tadi pagi hadir di acara Danantara. Jadi beliau selalu memberikan masukan,” ujar Airlangga.

    Ray Dalio diketahui menjadi penasihat Badan Pengelola Indonesia Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Sebelumnya, ada isu yang mengatakan bahwa Ray Dalio mundur. Isu ini sudah ditampik oleh Danantara pada awal Januari lalu.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Prabowo Berikan Bintang Tanda Jasa Utama untuk Ray Dalio

    Prabowo Berikan Bintang Tanda Jasa Utama untuk Ray Dalio

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden RI Prabowo Subianto memberikan Bintang Tanda Jasa Utama kepada miliarder asal Amerika Serikat (AS) Ray Dalio. Hal ini diungkapkan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat ditemui di Istana Negara, Selasa (30/9/2025).

    Menurut Airlangga, Ray Dalio diundang oleh Prabowo untuk makan siang bersama. Turut hadir dalam makan siang ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur BI Perry Warjiyo.

    “Kemudian Bapak Presiden mengajak Ray Dalio untuk makan siang bersama, jadi pertemuan tadi dari jam 11 sampai sesudah makan siang, beliau memberikan tanda jasa utama kepada Ray Dalio,” kata Airlangga, saat ditemui di Istana Negara, Jakarta, Selasa (30/9/2025).

    Airlangga menegaskan Ray Dalio selalu memberikan masukan. Hal ini disampaikannya ketika pewarta bertanya soal status Ray Dalio soal statusnya di Danantara.

    “Ray Dalio tadi pagi hadir di acara Danantara. Jadi beliau selalu memberikan masukan,” tegasnya.

    Dengan Ray Dalio, Airlangga mengatakan Presiden membahas mengenai kunjungannya ke PBB dan kondisi geopolitik Timur Tengah. Presiden, lanjut Airlangga, juga membahas soal program-program penting, a.l. gerakan anti-korupsi, 4 juta hektare kelapa sawit, program pertambangan baik tembaha, timah, mineral kritis dan lainnya. Kepada Ray Dalio, Prabowo juga menceritakan capaiannya selama 11 bulan menjabat.

    “Dan dalam diskusi tersebut tentu Bapak Presiden menyampaikan capaian yang dalam 11 bulan, dan capaian perekonomian yang juga relatif baik dibandingkan dengan berbagai negara lain,” katanya.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Profil Agus Suparmanto yang Klaim Menang Aklamasi Muktamar X PPP, Harta Kekayaannya Capai Rp1,65 Triliun

    Profil Agus Suparmanto yang Klaim Menang Aklamasi Muktamar X PPP, Harta Kekayaannya Capai Rp1,65 Triliun

    YOGYAKARTA – Nama Agus Suparmanto sedang ramai diperbincangkan setelah mengklaim sebagai pemenang Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Lantas, seperti apa sosoknya? Untuk mengetahuinya, simak profil Agus Suparmanto dalam artikel berikut ini.

    Melansir VOI, Muktamar ke-10 PPP di yang digelar di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu, 27 September 2025 melahirkan dualisme kepemimpinan. Kedua calon ketua umum, yakni Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto sama-sama mengklaim kemenangan dalam muktamar itu.

    Pada Sabtu malam, Mardiono lebih dulu menyatakan terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PPP periode 2025-2030. Dia mengklaim sekitar 80 persen dari total peserta menyatakan setuju agar Muktamar ke-10 PPP mengambil langkah cepat dan memilih ketua umum secara aklamasi.

    Akan tetapi, besoknya, pernyataan itu dibantah oleh Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy. Pria yang akrab disapa Rommy itu mengatakan bahwa peserta Muktamar X partainya telah memilih Agus Suparmanto sebagai Ketum PPP periode 2025-2030.

    “PPP telah memiliki pemimpin baru, Bapak Agus Suparmanto,” ujar Rommy dalam acara Tasyakuran Muktamar X PPP, Minggu, 28 September 2025.

    Romy menilai Agus Suparmanto memenuhi syarat sebagai calon ketua umum, lantara memiliki kartu tanda anggota PPP dan berpengalaman di lembaga eksekutif, legislative, dan yudikatif. Panitia Muktamar X PPP juga telah memeriksa KTA Agus Suparmanto dalam sidang paripurna pertama hingga kedelapan muktamar.

    Rommy menyebut bahwa Agus bersama 12 formatur diberi waktu selama 30 hari untuk menyusun kepengurusan PP yang baru.

    Terkait hal ini, Agus Suparmanto mengatakan bahwa dirinya akan segera mendaftarkan kepengurusan baru partainya ke Kementerian Hukum.

    “Kami akan lakukan segera, pendaftaran ke Kementerian Hukum,” ujar Agus.

    Profil Agus Suparmanto

    Profil Agus Suparmanto merupakan Menteri Perdagangan RI pada periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo, yakni periode 2019-2024. Akan tetapi, jabatan tersebut tidak lama diemban Agus. Dia dilantik Jokowi sebagai Mendag mada 23 Oktober 2019 dan dicopot pada 22 Desember 2020.

    Sebelum diangkat sebagai menteri, pria kelahiran Jakarta, 23 Desember 1965 itu merupakan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Partainya itu termasuk salah satu partai pendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin dalam Pilpres 2019.

    Selain terjun ke politik, Agus juga menggeluti bidang olahraga dengan menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (PB IKASI) sebanyak dua periode, yakni 2014-2018 dan 2018-2022, dikutip dari Antara.

    Tak cukup sampai disitu, profil Agus Suparmanto juga merupakan seorang pengusaha sukses. Ia menjadi Direktur Utama PT Galangan Manggar Biliton (GMB) yang beroperasi di Bangka Belitung.

    Pada 2016, perusahaan yang dipimpin Agus mengerjakan proyel pembangunan dok kapal di Manggar,tepatnya di pinggir aliran sungai Manggar, Belitung Timur. Proyek itu dikerjakan bersama anak usaha PT Timah Tbk, yakni PT Dok dan Perkapalan Air Kantung (PT DAK).

    Secara lebih rinci, berikut perjalanan karier Agus Suparmanto yang mengklaim menjadi pemenang Muktamar PPP:

    Ketua Umum PB IKASI periode 2014-2018 dan 2018-2022Wakil Presiden Fencing Confederation of ASIA (FCA) periode 2017-2020, terpilih melalui General Assembly FCA di Tokyo, Jepang.Direktur Utama PT GMB di Belitung TimurKader Partai Kebangkitan BangsaMenteri Perdagangan Kabinet Indonesia Maju (2019/2020/satu tahun) di bawah Presiden Jokowi.Calon Ketum PPP di Muktamar X PPP 2025.

    Harta Kekayaan Agus Suparmanto

    Merujuk laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPM) tanggal penyampaian 31 Maret 2021, total harta kekayaan Agus Suparmanto mencapai Rp1.625.410.685.152.

    Harta tersebut terdiri atas:

    15 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Selatan, Bandung, Badung, dan Singapura. Total nilainya mencapai RP896.443.102.000.Dua alat transportasi berupa mobil Lexus RX 300 Luxury 4×2 AT tahun 2019 Rp 1.300.000.000 dan mobil Lexus GS 300 AT Tahun 2006 senila Rp250.000.000 (hasil sendiri).Harta bergerak lainnya senilai RP950.000.000, surat berharga RP766.272.000.000, kas dan setara kas RP51.214.209.476.

    Dalam LHKPN, Agus tercatat memiliki hutang sebanyak RP91.018.626.324. dengan demikian, total harta kekayaan Agus Suparmanto setelah dikurangi hutang sebesar RP1.625.410.685.152.

    Demikian informasi tentang profil Agus Suparmanto. Dapatkan update berita pilihan lainnya hanya di VOI.ID.

  • Kemarin, Prabowo di Munas PKS hingga ID liputan istana wartawan CNN

    Kemarin, Prabowo di Munas PKS hingga ID liputan istana wartawan CNN

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai kabar di ranah politik telah diwartakan Kantor Berita ANTARA pada Senin (29/9), mulai dari pidato Presiden Prabowo Subianto di Munas PKS hingga kartu identitas atau ID liputan istana milik wartawan CNN Indonesia dikembalikan setelah sempat dicabut.

    Berikut kilas balik berita politik kemarin untuk kembali Anda simak.

    1. Munas PKS, Prabowo: Terus terang, aku enggak dendam sama Anies

    Presiden Prabowo Subianto saat berpidato pada acara penutupan Musyawarah Nasional VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jakarta, Senin, menyatakan dirinya tidak menyimpan dendam kepada Anies Baswedan, lawan politiknya saat Pilpres 2024.

    Anies, saat sesi debat Pilpres 2024, sempat memberikan skor “11” untuk kinerja Prabowo semasa menjabat sebagai menteri pertahanan Kabinet Indonesia Maju.

    “Aku tuh terus terang saja loh, saya tuh enggak dendam sama Anies, enggak. Kalau yang dikasih nilai 11 itu enggak apa-apa, eh bener lho sebenernya dia yang bantu aku menang, karena emak-emak kasihan gitu lho,” kata Presiden Prabowo di hadapan kader-kader PKS dan pimpinan partai politik pendukung pemerintah saat acara penutupan Munas VI PKS di Jakarta, Senin (29/9).

    Baca selengkapnya di sini.

    2. Seskab: Prabowo rapat soal MBG agar berjalan baik dan tepat sasaran

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat soal evaluasi Makan Bergizi Gratis (MBG) agar program tersebut berjalan baik dan tepat sasaran.

    “Salah satu yang menjadi pembahasan utama adalah mengenai Program Makan Bergizi Gratis, terkait langkah terbaik dan beberapa evaluasi agar program ini dapat berjalan baik sesuai dengan yang direncanakan dan tepat sasaran,” kata Seskab Teddy dalan keterangannya yang diterima, Senin (29/9).

    Baca selengkapnya di sini.

    3. Prabowo: Tutup 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung

    Presiden Prabowo Subianto memerintahkan TNI, Polri, dan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan untuk menggelar operasi besar-besaran guna menutup jalur penyelundupan timah yang ditambang secara ilegal dari 1.000 lokasi penambangan di Bangka Belitung yang merugikan negara hingga puluhan triliun.

    Di hadapan sejumlah pimpinan partai politik, Jakarta, Senin (29/9), Presiden Prabowo menjelaskan operasi besar-besaran untuk menutup tambang timah ilegal dan memblokade jalur-jalur penyelundupan di Pulau Bangka dan Pulau Belitung, Provinsi Bangka Belitung, akan dapat menyelamatkan potensi kerugian negara hingga Rp22 triliun pada periode September–Desember 2025, bahkan Rp45 triliun sampai tahun 2026.

    Baca selengkapnya di sini.

    4. Prabowo sebut MBG ciptakan 1,5 juta lapangan kerja baru pada awal 2026

    Presiden RI Prabowo Subianto menyebutkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berdampak besar terhadap perekonomian melalui penciptaan 1,5 juta lapangan pekerjaan baru yang diperkirakan terserap pada Januari-Februari 2026

    Presiden Prabowo menyampaikan bahwa program MBG juga berhasil menciptakan pasar bagi ekonomi rakyat karena petani dan peternak terjamin penyerapan produksi lewat kebutuhan bahan baku untuk MBG, mulai dari beras, telur, sayur hingga aneka protein hewani.

    “Ternyata dengan makan bergizi ini kita bisa menciptakan, di awal tahun depan, Januari-Februari, 1,5 juta lapangan kerja baru. Kita telah berhasil menghidupkan ekonomi rakyat, bahwa tiap hari kita butuh telur, kita butuh sayur, kita butuh ikan, kita butuh ayam, kita butuh bahan-bahan dari kampung-kampung itu sendiri, dari kecamatan-kecamatan itu sendiri,” kata Presiden Prabowo saat menyampaikan sambutan dalam acara musyawarah nasional salah satu partai politik di Jakarta, Senin (29/9).

    Baca selengkapnya di sini.

    5. Biro Pers Istana minta maaf dan kembalikan ID liputan wartawan CNN

    Biro Pers Sekretariat Presiden menyampaikan permohonan maaf dan sepakat mengembalikan kartu identitas (ID) liputan khusus kegiatan Presiden terhadap wartawan CNN Indonesia bernama Diana Valencia, usai melakukan pencabutan ID Pers tersebut pada Sabtu (27/9).

    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden (Setpres) Yusuf Permana menyampaikan bahwa ID Pers Istana yang menjadi akses untuk peliputan kegiatan Presiden telah dikembalikan langsung kepada Diana, yang juga disaksikan oleh Pemimpin Redaksi (Pemred) CNN Indonesia Titin Rosmasari, Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto, dan Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Erlin Suastini.

    “ID khusus Istana itu pun sekarang akan dikembalikan kepada yang bersangkutan. Disaksikan juga oleh Pemimpin Redaksinya, Bu Titin, dan langsung kami serahkan ID-nya Mbak Diana,” kata Yusuf kepada media, usai pertemuan dengan Tim CNN Indonesia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/9).

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo lawan penyimpangan sistemik untuk selamatkan triliunan rupiah

    Prabowo lawan penyimpangan sistemik untuk selamatkan triliunan rupiah

    Ini yang akan saya lawan dan saya berharap saudara sekalian dan semua partai politik termasuk PKS bersama saya mari kita lawan ini

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto, di Musyawarah Nasional (Munas) Ke-6 PKS di Jakarta, Senin, menyatakan komitmennya untuk menutup kebocoran penerimaan negara dan melawan penyimpangan sistemik yang selama ini menggerogoti kekayaan nasional.

    Menurut Kepala Negara, kekayaan nasional yang bocor akibat kelengahan kaum elit di Indonesia diperkirakan menyentuh hingga triliunan rupiah per tahun.

    “Ini yang akan saya lawan dan saya berharap saudara sekalian dan semua partai politik termasuk PKS bersama saya mari kita lawan ini,” ujarnya.

    Ia menyebut praktik pertambangan ilegal di tanah air sebagai bentuk “perampokan sistemik” yang telah berlangsung lama akibat kelengahan para elite.

    Ia mencontohkan kondisi di Bangka Belitung yang selama ini menjadi pusat tambang timah dunia, di mana ditemukan sekitar 1.000 tambang ilegal yang menyebabkan kekayaan alam Indonesia terus terkeruk.

    Presiden Prabowo mengungkapkan, sejak 1 September dirinya telah memerintahkan TNI, Polri, dan Bea Cukai untuk menutup seluruh jalur penyelundupan timah di Bangka Belitung, termasuk melalui kapal dan feri.

    Langkah ini diperkirakan mampu menyelamatkan penerimaan negara hingga Rp22 triliun pada akhir 2025, dan Rp45 triliun pada tahun berikutnya.

    Ia juga menyoroti nilai tinggi limbah pertambangan yang ternyata mengandung mineral tanah jarang (rare earth), sehingga meminta Bea Cukai merekrut ahli kimia untuk memastikan pengawasan lebih ketat.

    Presiden menegaskan, praktik serupa juga terjadi di sektor nikel, batu bara, dan bauksit yang dipenuhi aktivitas tambang ilegal.

    Ia menyatakan, perlawanan ini merupakan perintah konstitusi agar seluruh kekayaan alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

    Presiden Prabowo mengungkapkan adanya indikasi keterlibatan kekuatan besar yang berupaya menggagalkan agenda pembangunan dan kebangkitan ekonomi Indonesia.

    Kelompok tersebut, menurutnya, selama ini menikmati keuntungan dari sistem yang timpang dan tak menghendaki Indonesia menjadi negara makmur.

    “Mereka ingin kekayaan besar hanya dinikmati segelintir orang,” katanya.

    Pewarta: Andi Firdaus, Genta Tenri Mawangi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR dukung upaya Prabowo tutup tambang ilegal rugikan negara

    Anggota DPR dukung upaya Prabowo tutup tambang ilegal rugikan negara

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XII DPR RI Jamaludin Malik mendukung upaya tegas Presiden Prabowo Subianto untuk menutup tambang ilegal di berbagai daerah yang merugikan penerimaan negara dan menimbulkan kerusakan lingkungan.

    “Langkah Presiden Prabowo untuk memperingatkan dan menertibkan pertambangan ilegal sangat tepat. DPR akan berdiri di belakang pemerintah untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif, agar sumber daya alam benar-benar memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan negara,” kata Jamaludin di Jakarta, Senin.

    Dia menjelaskan, data menunjukkan bahwa kerugian negara akibat pertambangan ilegal sudah mencapai skala luar biasa. Di sektor timah, misalnya, kerugian negara ditaksir hingga Rp300 triliun sepanjang 2015–2022, di mana sekitar Rp271 triliun merupakan kerugian lingkungan akibat kerusakan kawasan hutan dan non-kawasan.

    Di sektor lain seperti pertambangan emas ilegal di Kalimantan Barat, menurut dia, kerugian negara mencapai Rp1,02 triliun hanya dari satu wilayah saja. Menurut dia, pemerintah memperkirakan kerugian akibat praktik pertambangan ilegal bisa mencapai Rp300 triliun per tahun dari potensi pajak, royalti, dan kewajiban negara yang tidak disetorkan.

    “Pertambangan ilegal memukul dua hal sekaligus, keuangan negara dan keberlanjutan lingkungan. Tidak ada alasan untuk membiarkan praktik seperti ini terus berjalan,” katanya.

    Untuk itu, dia berharap penegakan hukum tanpa kompromi perlu dipadukan dengan kebijakan penyitaan aset agar negara benar-benar mendapat kendali penuh atas wilayah pertambangan yang selama ini dikuasai secara ilegal.

    Dia pun mendorong koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta kementerian/lembaga terkait, agar penertiban bisa berjalan sistematis.

    Menurut dia, perlu ada penguatan data perizinan, pengawasan lapangan, hingga regulasi yang memungkinkan penyitaan aset tambang ilegal untuk dikembalikan kepada negara.

    Dia mengatakan tata kelola pertambangan nasional harus berjalan sesuai aturan, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

    “DPR siap mendukung regulasi yang memperkuat pengawasan, memberi efek jera bagi pelaku, dan mengembalikan seluruh aset tambang ilegal kepada negara,” katanya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan TNI, Polri, dan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan untuk menggelar operasi besar-besaran guna menutup jalur penyelundupan timah yang ditambang secara ilegal dari 1.000 lokasi penambangan di Bangka Belitung yang merugikan negara hingga puluhan triliun.

    Di hadapan sejumlah pimpinan partai politik, Jakarta, Senin, Presiden Prabowo menjelaskan operasi besar-besaran untuk menutup tambang timah ilegal dan memblokade jalur-jalur penyelundupan di Pulau Bangka dan Pulau Belitung, Provinsi Bangka Belitung, akan dapat menyelamatkan potensi kerugian negara hingga Rp22 triliun pada periode September-Desember 2025, bahkan Rp45 triliun sampai tahun 2026.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Harta Karun Incaran Dunia Ini Melimpah di RI, Nggak Bakal Diekspor!

    Harta Karun Incaran Dunia Ini Melimpah di RI, Nggak Bakal Diekspor!

    Jakarta

    Pemerintah melarang ekspor seluruh mineral ikutan dari timah. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan di dalam mineral ikutan tersebut ada kandungan seperti logam tanah jarang, harta karun incaran dunia.

    Bahlil mengatakan langkah tersebut juga merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan sumber mineral tersebut dapat dikuasai negara.

    “Kami Kementerian ESDM atas arahan Bapak Presiden logam tanah jarang ini menjadi salah satu komoditas strategis yang harus dikuasai oleh negara. Karena itu sudah saya perintahkan, sudah saya buat keputusan bahwa seluruh turunan daripada hasil Prosesi timah Itu tidak bisa diekspor,” katanya dikutip Sabtu (27/9/2025).

    Sebagai tindak lanjut arahan Presiden tersebut, Bahlil mengatakan pemerintah menugaskan Badan Industri Mineral yang baru dibentuk untuk mengkaji nilai tambah dari produk turunan timah, termasuk logam tanah jarang yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

    Selain itu, Bahlil menegaskan pemerintah akan memprioritaskan pengelolaan mineral ikutan timah melalui BUMN. Dimana beberapa wilayah yang izin usahanya belum diterbitkan pun akan diarahkan untuk mendukung kebijakan ini.

    “Beberapa wilayah yang IUP nya Itu belum diterbitkan Kami akan fokuskan diprioritaskan sebesar-besarnya, dikuasai oleh negara Lewat BUMN. Sekarang kita lagi persiapkan supaya ini benar-benar menjadi Komoditas unggulan baru yang bisa memberikan manfaat Bagi pendapatan negara,” katanya.

    Adapun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat sumber daya logam tanah jarang RI dalam bentuk biji mencapai 136,2 juta ton pada 2024 dan sumber daya logam tanah jarang dalam bentuk logam sebesar 118.650 ton.

    Hal ini tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 228.K/MB.03/MEM.G/2025 tentang Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral dan Batubara Nasional Tahun 2025 yang ditetapkan pada 3 Juli 2025.

    Dari total sumber daya logam tanah jarang tersebut, terdiri dari sumber daya logam tanah jarang dalam bentuk bijih tereka mencapai 128,8 juta ton, sumber daya logam tanah jarang dalam bentuk logam sebesar 114.236 ton.

    Kemudian untuk sumber daya logam tanah jarang dalam bentuk bijih tertunjuk mencapai 5,4 juta ton dan sumber daya logam tanah jarang dalam bentuk logam sebesar 3.317 ton.

    Lalu untuk sumber daya logam tanah jarang dalam bentuk bijih terukur mencapai 1,82 juta ton dan sumber daya logam tanah jarang dalam bentuk logam sebesar 1.097 ton. Sementara untuk cadangan logam tanah jarang dalam bentuk bijih maupun logam belum ada besaran cadangannya.

    (hns/hns)

  • Gunakan Listrik PLN, Industri Timah di Bangka Belitung Jadi Lebih Efisien

    Gunakan Listrik PLN, Industri Timah di Bangka Belitung Jadi Lebih Efisien

    Bisnis.com, PANGKAL PINANG – Keandalan listrik yang berkelanjutan terus memberikan manfaat nyata bagi dunia usaha. Hal ini tercermin pada salah satu industri timah di Bangka Belitung, yakni PT Mitra Stania Prima (MSP) yang berhasil meningkatkan efisiensi produksi dan makin siap meraih PROPER Emas berkat pemanfaatan listrik PLN yang andal dan ramah lingkungan.

    Direktur Operasional PT MSP, An Sudarno menjelaskan bahwa peralihan dari penggunaan pembangkit listrik sendiri ke listrik PLN membawa perbedaan signifikan bagi perusahaannya. Proses produksi yang sebelumnya boros biaya kini berjalan lebih efisien, sekaligus menghasilkan kualitas yang lebih stabil. Hal ini menjadi pijakan perusahaan untuk terus menambah kapasitas daya listrik.

    “Setelah beralih ke listrik dari PLN, performa proses produksi meningkat signifikan. Saat ini, PT MSP telah menggunakan listrik PLN dengan daya terpasang sebesar 5,7 megawatt (MW) dan berencana menambah kapasitas daya guna meningkatkan efisiensi serta produktivitas,” ujar An Sudarno.

    Selain efisiensi dari sisi produksi, pemanfaatan Renewable Energy Certificate (REC) dari PLN juga turut memberikan nilai tambah yang strategis bagi PT MSP. REC sendiri merupakan sebuah instrumen hijau dari PLN yang memudahkan pelanggan memperoleh pengakuan internasional atas penggunaan energi baru terbarukan (EBT). Diketahui, Satu unit REC setara dengan 1 megawatt hour (MWh) atau 1.000 kilowatt hour (kWh) listrik.

    “Penggunaan REC menjadi indikator penting yang membantu PT MSP meraih PROPER Hijau dua kali untuk unit Smelter (2023 & 2024), serta satu kali untuk Tambang Mapur (2024). Kami meyakini bahwa langkah ini adalah jalan yang tepat menuju target kami berikutnya, yaitu meraih PROPER Emas dan menjadi perusahaan timah ramah lingkungan pertama di Asia Tenggara. Ini sejalan dengan visi kami untuk membangun industri yang tidak hanya berkelanjutan secara ekonomi, tetapi juga bertanggung jawab terhadap lingkungan,” tambah An Sudarno.

    Senada dengan hal tersebut, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa layanan listrik bersih PLN tidak hanya meningkatkan efisiensi produksi, tetapi juga memperkuat daya saing industri. Keandalan pasokan listrik yang dipadukan dengan instrumen hijau menjadikan pelanggan lebih siap menghadapi tuntutan global.

    “PLN tidak hanya menyediakan listrik yang andal, tetapi juga menghadirkan produk hijau seperti REC untuk membantu pelanggan industri meningkatkan daya saing sekaligus berkontribusi pada agenda transisi energi nasional. Kolaborasi dengan sektor industri menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem energi bersih yang berkelanjutan,” terang Darmawan.

    Ia menegaskan, upaya transisi energi yang tengah dijalankan tidak hanya berdampak pada lingkungan, melainkan juga membuka peluang kerja baru di sektor industri. Peningkatan kapasitas dan investasi pada ekosistem bersih akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.

    “Transformasi energi ini juga membuka peluang besar bagi penciptaan lapangan kerja baru di sektor industri. Dengan tumbuhnya investasi dan ekspansi kapasitas produksi, ekosistem energi bersih bukan hanya ramah lingkungan, tetapi juga mampu memperkuat perekonomian masyarakat,” tambah Darmawan.

    Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Wilayah Bangka Belitung, Ira Savitri menekankan pentingnya kolaborasi dengan pelanggan industri agar manfaat transisi energi bisa semakin luas. Apa yang dilakukan MSP diharapkan menjadi contoh nyata bagi pelaku industri lainnya.

    “PT MSP patut diapresiasi karena menunjukkan bahwa industri juga dapat berperan aktif dalam transisi energi. Kami berharap semangat ini bisa menjadi inspirasi bagi pelaku industri lainnya untuk turut mewujudkan ekosistem energi yang bersih dan berkelanjutan. PLN siap berkolaborasi dan memenuhi kebutuhan daya tambahan kapan pun dibutuhkan,” kata Ira Savitri.

    Kerja sama dengan pelanggan industri seperti ini menjadi bagian penting dari strategi PLN untuk mempercepat transisi energi nasional. Melalui kolaborasi yang lebih luas, PLN memastikan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan seiring dengan keberlanjutan lingkungan dan penguatan daya saing industri di tingkat lokal, nasional maupun internasional.