Produk: timah

  • Korupsi Rugikan Negara Rp300 Triliun, Prabowo Sita Enam Smelter Ilegal PT Timah

    Korupsi Rugikan Negara Rp300 Triliun, Prabowo Sita Enam Smelter Ilegal PT Timah

    Bisnis.com, BANGKA — Presiden Prabowo Subianto menyita enam unit smelter hasil penindakan kasus korupsi dan penambangan timah ilegal di kawasan PT Timah.

    Prabowo menegaskan bahwa langkah penyitaan dan pengembalian aset ke negara ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memberantas penambangan ilegal yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah.

    “Tadi bersama-sama kita menyaksikan penyerahan rampasan negara dari perusahaan-perusahaan swasta yang melanggar izin di kawasan PT Timah. Enam smelter sudah disita, dan di lokasi-lokasi ini kita temukan tumpukan tanah jarak dan ingot timah dengan nilai yang sangat besar,” ujar Prabowo.

    Prabowo menyebut potensi kerugian negara yang berhasil dihentikan dari kasus ini diperkirakan mencapai Rp300 triliun. 

    Dia juga menyoroti nilai ekonomis dari tanah jarak yang ditemukan di lokasi tambang yang bisa mencapai ratusan ribu dolar per tahun, tetapi selama ini tidak masuk ke kas negara akibat praktik ilegal.

    “Kita bisa bayangkan, dari aset-aset ini saja potensi pemasukan negara sangat besar. Ini harus kita selamatkan,” kata Prabowo.

    Sekadar informasi, Prabowo melakukan peninjauan dan penyerahan smelter timah sitaan Kejaksaan Agung ke PT Timah Tbk dalam agenda kunjungan kerja di Bangka Belitung, Senin (6/10/2025). 

    Menurut pantauan Bisnis, pemurnian bijih timah yang dimaksud adalah milik PT Tinindo Internusa, yang merupakan salah satu aset yang disita Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah dengan kerugian diperkirakan Rp300 Triliun. 

    Kejaksaan Agung RI mengungkapkan deretan aset barang bukti yang berhasil diamankan dalam perkara pidana lingkungan dan korupsi di PT Timah Tbk..

    Berdasarkan data yang diterima Bisnis, aset tersebut telah diserahkan PT Timah melalui Kementerian Keuangan untuk dikelola kembali agar memberi manfaat ekonomi bagi negara.

    Adapun, total nilai aset barang bukti yang diserahkan mencapai Rp1,45 triliun. Bahkan, jika dioperasikan secara penuh, aset itu diperkirakan mampu menghasilkan pendapatan hingga Rp4,6 triliun per tahun.

    Adapun aset yang diserahkan meliputi 6 unit smelter, 108 unit alat berat, 195 unit peralatan tambang, 680.687,60 kilogram logam timah, 22 bidang tanah dengan luas total 238.848 meter persegi, dan 1 gedung mess.

    Penyerahan aset ini merupakan bagian dari upaya pemulihan kerugian negara akibat praktik ilegal yang merugikan lingkungan dan perekonomian nasional.

  • Kunjungan Prabowo di Bangka Dibayangi Ribuan Penambang Demo PT Timah, Ini Kata Polisi
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        6 Oktober 2025

    Kunjungan Prabowo di Bangka Dibayangi Ribuan Penambang Demo PT Timah, Ini Kata Polisi Regional 6 Oktober 2025

    Kunjungan Prabowo di Bangka Dibayangi Ribuan Penambang Demo PT Timah, Ini Kata Polisi
    Tim Redaksi
    BANGKA, KOMPAS.com
    – Kedatangan Presiden Prabowo Subianto ke Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung pada Senin (6/10/2025) bersamaan dengan rencana aksi demo ribuan penambang rakyat di depan kantor PT Timah Tbk.
    Kepolisian memastikan dua agenda tersebut berjalan lancar tanpa bentrok.
    “Tidak bentrok karena jadwalnya nanti berbeda,” kata Kepala Bidang Humas Polda Bangka Belitung Kombes Fauzan Sukmawansyah saat dihubungi, Senin (5/10/2025) malam.
    Fauzan menjelaskan, aksi demo akan berlangsung siang dengan titik kumpul di masing-masing kabupaten/kota. Para penambang rakyat yang tergabung dalam Aliansi Tambang Rakyat kemudian diarahkan menuju kantor PT Timah Tbk.
    Untuk itu, Kapolres di tiap wilayah telah diperintahkan melakukan pengamanan dan pengawalan.
    Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto bersama rombongan menteri, termasuk Kapolri Listyo Sigit Prabowo, dijadwalkan langsung bertolak dari bandara menuju smelter swasta Tinindo Internusa pada Senin pagi sekitar pukul 09.00 WIB.
    “Kalau pengamanan rombongan presiden langsung dari Paspampres dan Korem, sementara kepolisian mengawal aksi demo berjalan tertib,” ujar Fauzan.
    Ia menyebut, 850 personel gabungan disiapkan untuk mengamankan jalannya aksi dari keberangkatan massa hingga tiba di kantor PT Timah Tbk.
    “Akan ada dialog dengan PT Timah sehingga nanti berjalan kondusif,” ujar Fauzan.
    Diketahui, Presiden Prabowo datang ke Pangkalpinang untuk memberikan arahan terkait tata kelola timah sekaligus menyerahkan aset lima smelter yang disita negara pada 2024.
    Sementara itu, para penambang rakyat akan menyampaikan persoalan harga pasir timah yang murah serta keberadaan Satgas yang dianggap membuat pembelian timah rakyat terganggu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Video: Prabowo Sentil Penyelundupan Tambang, DPR Desak Oknum Tobat

    Video: Prabowo Sentil Penyelundupan Tambang, DPR Desak Oknum Tobat

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto menyoroti kebocoran hingga 80% hasil tambang timah Bangka Belitung yang diselundupkan ke luar negeri. Ketua Komisi XI DPR RI, Bambang Patijaya, menyebut pernyataan Presiden ini sebagai peringatan keras bagi semua pihak.

    Ia menekankan bahwa timah seharusnya memberi manfaat untuk masyarakat, pemasukan negara, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun demikian, Bambang mengingatkan agar Satgas penegakan hukum bertindak humanis atau tidak menimbulkan rasa takut yang justru membuat ekonomi berhenti bergerak.

    Selengkapnya saksikan dialog Andi Shalini bersama Ketua Komisi XI PR RI Bambang Patijaya di Program Closing Bell CNBC Indonesia, Kamis (02/10/2025).

  • Krisis Menghantam Singapura, Ramai Restoran Bangkrut-Tutup Massal

    Krisis Menghantam Singapura, Ramai Restoran Bangkrut-Tutup Massal

    Jakarta, CNBC Indonesia – Singapura tengah mengalami fenomena bisnis kuliner gulung tikar. Terdapat lebih dari 3.000 bisnis kuliner (F&B) yang dilaporkan tutup sepanjang tahun lalu.

    Mengutip Channel News Asia, angka itu setara dengan rata-rata 250 restoran tutup setiap bulan. Selain itu, jumlah tersebut merupakan jumlah tertinggi dalam hampir dua dekade terakhir.

    Mirisnya, beberapa restoran yang terpaksa tutup merupakan tempat makan legendaris yang sudah berdiri selama bertahun-tahun.

    Seperti di antaranya Ka-Soh, restoran Kanton berusia 86 tahun yang pernah menjadi favorit banyak orang. Mereka terpaksa harus menyajikan mangkuk sup ikan terakhirnya pada 28 September mendatang.

    “Kalah,” begitulah perasaan Cedric Tang, pemilik generasi ketiga Ka-Soh.

    “(Meskipun kami) telah bekerja keras selama bertahun-tahun, kami [akhirnya] sudah cukup,” ia menuturkan.

    Menurut Tang, tak mungkin menaikkan harga jual makanan di Ka-Soh. Sebab, restoran tersebut merupakan bisnis warisan yang ingin menjaga esensi ‘terjangkau’ bagi pelanggan lama.

    Ka-Soh terpaksa bergabung dengan banyak restoran lain yang terpaksa gulung tikar di Singapura. Di antaranya adalah Burp Kitchen & Bar, restoran favorit keluarga lainnya yang menjadi salah satu dari 320 restoran yang tutup pada Juli 2025.

    Ka-Soh juga mengikuti jejak Prive Group, yang menutup semua restorannya per 31 Agustus, bulan yang mencatat 360 penutupan.

    “Bahkan [restoran] yang paling ‘sehat’ pun tidak dapat bertahan hidup saat ini,” kata mantan pemilik restoran Chua Ee Chien. Pasalnya, dua restoran dalam Michelin Guide Singapura pun harus tutup.

    Biaya Sewa Makin Mahal

    Bagi banyak pemilik, termasuk Ka-Soh, biaya sewa adalah penyebab banyak restoran yang terpaksa tutup, meskipun bukan faktor satu-satunya.

    “Di komunitas kami, mayoritas penyewa melaporkan kenaikan sewa antara 20 (dan) 49 persen,” kata Terence Yow, ketua Singapore Tenants United for Fairness (SGTUFF), yang mewakili lebih dari 1.000 pemilik usaha F&B dan bisnis lainnya.

    “Ini sesuatu yang belum pernah kita lihat selama 15, 20 tahun terakhir,” ia menuturkan.

    Belakangan, rumah toko (ruko) menjadi properti yang diminati investor lokal maupun asing, di tengah langkah-langkah ‘pendinginan’ baru-baru ini untuk pembelian hunian.

    Alhasil, ada dampak investor berekspektasi tinggi terhadap imbal hasil sewa. Pasalnya, para pemilik properti juga menghadapi tekanan.

    “Jika sewa seseorang diperbarui sekarang, tiga tahun setelah Covid, maka bahkan dengan kenaikan sewa sebesar 50 (hingga) 100 persen, mungkin tidak akan mencapai tingkat pasar saat ini,” kata Ethan Hsu dari Knight Frank Singapura

    Menurut spesialis real estat tersebut, biaya konstruksi telah naik sekitar 30 persen dan biaya pemeliharaan setidaknya 10 persen.

    “Banyak orang terpaku pada gagasan tentang pemilik properti yang serakah. Kenyataannya, sewa hanyalah salah satu komponen biaya yang dihadapi penyewa,” ia menuturkan.

    Di Burp Kitchen & Bar, meningkatnya biaya tenaga kerja ditambah dengan penurunan permintaan telah mencapai titik kritisnya. Dengan jumlah juru masak yang makin sedikit, pemain besar berlomba-lomba menggandakan gaji normal untuk mengamankan staf.

    Restoran kecil seperti Burp Kitchen hanya bisa bertahan dalam jangka waktu yang singkat, bahkan setelah menaikkan gaji dan memangkas jam kerja.

    Asosiasi Restoran Singapura telah membunyikan alarm pada Maret lalu tentang krisis tenaga kerja yang serius dan menyerukan peninjauan kuota pekerja asing. Namun, pihak berwenang melihat krisis ini sebagai masalah kelebihan pasokan.

    Singapura dipenuhi hampir 23.600 gerai makanan ritel pada tahun lalu, naik dari hampir 17.200 pada tahun 2016. Meskipun 3.047 bisnis tutup tahun lalu, hampir 3.800 bisnis baru dibuka. Namun, jaringan restoran berkantong tebal justru menyingkirkan gerai independen kecil.

    Menurut Indeks Jasa Makanan dan Minuman dari Badan Pusat Statistik pada Juni 2025, katering dan gerai makanan cepat saji mengalami peningkatan penjualan tahunan, sementara omzet restoran menurun sebesar 5,6 persen. Kafe, pusat jajanan, dan tempat makan lainnya mengalami penurunan sebesar 0,1 persen.

    “Kami mengamati perubahan drastis dalam perilaku pelanggan,” kata Ronald Chye, salah satu pemilik Burp Kitchen, merujuk pada penurunan pengeluaran.

    “Ada begitu banyak pilihan di luar sana,” tambah istri sekaligus pemilik Burp Kitchen, Sarah Lim.

    “Frekuensi kunjungan pelanggan turun dari tiga, empat kali seminggu menjadi mungkin sebulan sekali,” ia menuturkan.

    Perubahan Perilaku Konsumen

    Dalam hal menemukan restoran baru, lebih dari separuh warga Singapura, termasuk 59 persen Gen Z, mengandalkan media sosial, menurut survei tahun 2023 yang dilakukan oleh perusahaan teknologi perhotelan SevenRooms.

    Ada profesional yang membantu operator F&B mempertajam kehadiran online mereka. Talking Point menggandeng salah satunya, salah satu pendiri Craft Creative, Dylan Tan, untuk bekerja sama dengan Christopher Lim yang berusia 62 tahun, yang mengelola Marie’s Lapis Cafe di Bedok North.

    Sudah 5 tahun sejak kafe ini mulai menyajikan makanan dan hidangan penutup Peranakan buatan tangan, yang diwariskan turun-temurun.

    “Kami hanya bertahan hidup di atas tali,” kata Lim, yang menjual rumahnya dan mencairkan tabungan Dana Pensiun Pusat serta polis asuransinya untuk mempertahankan kafenya.

    Di bawah bimbingan Tan, kafe ini meluncurkan video pendek yang menyoroti warisan dan hidangan khasnya.

    Lim juga didorong untuk memposting di media sosial setidaknya seminggu sekali, secara aktif membalas komentar, meluncurkan promosi sesekali dan akhirnya bekerja sama dengan influencer atau menyelenggarakan acara bertema.

    Setelah dua minggu, kafe tersebut sudah penuh untuk layanan makan siang hari Minggu, dan juga untuk bulan berikutnya. Bisnis melonjak sekitar 30 hingga 40 persen, dan Lim bertekad untuk “mempertahankannya”.

    Namun, jumlah like dan share tidak dapat menyelesaikan semua masalah. Anggota Parlemen untuk Holland-Bukit Timah GRC, Edward Chia, yang juga mantan pemilik F&B, telah menyerukan peningkatan jangka pendek dalam jumlah pekerja asing yang dapat dipekerjakan oleh bisnis.

    Namun, ia juga melihat perlunya membantu usaha kecil menemukan cara untuk meningkatkan produktivitas dengan jumlah staf yang sama atau bahkan lebih sedikit.

    Beberapa bisnis sudah beradaptasi. Jaringan “zi char” generasi ketiga, Keng Eng Kee Seafood, telah berinvestasi dalam perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan dan sistem keanggotaan.

    “Ini memberi kami masukan tentang bagaimana kami dapat meningkatkan pengalaman pelanggan,” kata salah satu pemilik, Paul Liew, 44 tahun.

    “Kami juga mencari tahu preferensi staf tertentu untuk membantu mengurangi pengunduran diri karyawan,” ia menuturkan.

    Chia yakin usaha kecil juga dapat memperoleh manfaat dari dukungan sumber daya manusia seperti kepala SDM sebagai layanan, di mana praktisi SDM bersertifikat dapat melayani beberapa usaha kecil dan menengah sekaligus, sehingga hemat biaya.

    Sementara itu, kelompok penyewa seperti SGTUFF melobi untuk sewa yang lebih adil dalam bentuk batas perpanjangan sewa yang dipatok pada inflasi atau pertumbuhan produk domestik bruto.

    “(Ini memastikan) bahwa setelah penyewa telah berupaya dua atau tiga tahun atau lebih untuk membangun bisnis, penyewa tersebut tidak akan mengalami kenaikan harga yang tiba-tiba dan besar sebesar 50, 60, 70 persen,” kata Yow.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Praktisi Hukum: Ada Dugaan Kejanggalan IUP PT Timah di Belitung

    Praktisi Hukum: Ada Dugaan Kejanggalan IUP PT Timah di Belitung

    Belitung (beritajatim.com) – Permasalahan antara PT Timah Tbk. dan warga di Desa Bulutumbang, Kecamatan Badau, Kabupaten Tanjung Pandan, Belitung terkait lahan seluas 60 hektar belum menemui titik terang alias masih kusut.

    Warga pemilik lahan yang sah pemegang Surat Keterangan Tanah (SKT) yang turun temurun dari moyangnya merasa terpojok dengan plot dan terbitnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam konsesi PT Timah.

    Pasalnya di lahan tersebut diduga tidak ada timah dan warga pemilik lahan yang sah secara terang-terangan dilarang melakukan aktifitas seperti bercocok tanam atau menanam sawit. Larangan itu tertuang dalam papan nama yang sempat dipasang di lahan tersebut, seakan mengusir warga.

    Celakanya lagi, pemegang IUP belum sepenuhnya menyelesaikan hak atas tanah yang akan digunakan untuk kegiatan pertambangan. Penyelesaian ini diantaranya adalah memberikan ganti rugi kepada warga atau pemegang hak atas tanahnya. Baik ganti rugi tumbuhan hingga bangunan jika ada.

    Praktisi Hukum Siprianus Edi Hardum menilai, ada yang tidak beres dalam permasalahan ini. “Kalau itu tanah warga yang turun temurun, di mana sebelumnya pemerintah mengeluarkan IUP untuk pertambangan timah. Berdasarkan undang-undang Minerba, pertambangan mineral dan batubara yang di dalamnya juga timah, sebelum pemerintah mengeluarkan izin itu kan harus ada penyelidikan atau eksplorasi,” ujar dia dalam keterangan tertulisnya, Jumat (3/10/2025).

    “Penyelidikan ini kan minta izin warga, memberikan ganti rugi, baru keluarkan IUP-nya,” sambung Edi Hardum.

    Jika dalam penyelidikan pada akhirnya tidak ditemukan timah, keluarnya IUP patut dipertanyakan. “Nah, saya memastikan bahwa IUP itu keluar tanpa melalui proses yang benar. IUP ini dikeluarkan begitu saja tanpa melalui proses eksplorasi apakah ada timah atau tidak,” tandasnya.

    Karena itu tidak benar, lanjut Edi Hardum, menurut UU Minerba nomor 2 tahun 2005, perubahan atas UU nomor 4 tahun 2009 tentang minerba, proses izinnya dipastikan salah.

    “Ini patut diduga hanya untuk izin pertambangan tapi sebenarnya dikuasai oleh orang tertentu, perusahaan tertentu. Kok keluar IUP tapi tidak ada timah di bawahnya. Tidak salah warga kalau mengambil alih (tanah), yaitu tanah hak milik masyarakat,” jelasnya.

    Menurut Edi Hardum, di dalam UU pokok agraria ada beberapa hak. Hak milik, dalam permasalahan ini adalah hak milik. Ada HGU (Hak Guna Usaha) hingga HPL (Hak Penggunaan Lahan).

    “Tanah warga ini kan hak milik, walaupun dia belum punya sertifikat, tapi sudah ada SKT. Itu sudah alas hak sebenarnya, menurut UU Pokok Agraria,” ujarnya.

    “Jadi, saya pikir masyarakat tidak salah kalau dia ambil dan pemerintah di sini harus melindungi masyarakat atas tanahnya,” kata Edi Hardum lagi.

    Di sini pemerintah harus membela masyarakat, bukan membela perusahaan yang patut diduga mengambil tanah warga dengan cara yang tidak benar.

    “Kalau misalnya PT Timah terus bersikeras mengambil itu, warga jaga di tempat. Kalau terjadi sesuatu misalnya lapor ke Polisi secara pidana yaitu dengan pasal 167, memasuki lahan orang atau pekarangan, ada ancaman pidananya,” ucapnya.

    “Ada juga pasal 257 KUHP. Yang lain adalah gugatan perdata, perbuatan melawan hukum, mengambil tanah warga tanpa hak. Masyarakat harus melawan, dia (warga) tidak salah kalau seperti ini,” pungkas Edi Hardum.

    Sementara itu, Direktur Utama PT Timah Tbk, Kolonel (purn) Restu Widyantoro (sekarang Brigjen TNI Kehormatan) ketika di konfirmasi wartawan sejak Kamis 2 Oktober 2025 melalui pesan whatsapp belum memberikan keterangannya. Beberapa kali dihubungi lewat sambungan telepon hingga berita diturunkan belum dijawab. [kun]

  • Tangis Istri Pecah, 15 Kuli Panggul Jadi Tersangka Kasus Pasir Timah

    Tangis Istri Pecah, 15 Kuli Panggul Jadi Tersangka Kasus Pasir Timah

    Bangka Belitung, Beritasatu.com – Sebanyak 15 kuli panggul ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyelundupan pasir timah tujuan Malaysia yang digagalkan aparat di Perairan Pantai Tanjung Kelayang, Desa Keciput, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung.

    Namun, keberhasilan aparat penegak hukum (APH) itu menyisakan kepedihan bagi keluarga. Isak tangis para istri pecah ketika para suami mereka dibawa masuk ke mobil tahanan untuk selanjutnya dititipkan di Lapas Tanjung Pandan.

    “Suami saya bekerja di pelabuhan, tetapi karena tidak ada bongkaran, dia diajak ikut bawakan barang dengan iming-iming uang. Siapa yang tidak mau? Sekarang malah ditahan,” kata Dian, salah seorang istri kuli panggul yang menjadi tersangka, Jumat (3/10/2025).

    Dian juga menyayangkan polisi hanya menetapkan pekerja sebagai tersangka, sedangkan pemilik pasir timah belum tersentuh hukum. “Kami minta polisi mencari bos timah berinisial HR yang memperkerjakan suami kami di pelabuhan,” ucapnya.

    Kini para istri kuli panggul harus menanggung beban berat karena tulang punggung keluarga mereka sudah 4 hari ditahan polisi untuk dimintai keterangan.

    Sebelumnya, Ditpolairud Polda Bangka Belitung bersama Satreskrim Polres Belitung berhasil menggagalkan penyelundupan ratusan karung pasir timah pada Senin (29/9/2025). Dari penggerebekan itu, polisi mengamankan 15 orang pekerja, satu unit kapal motor, serta 300 karung pasir timah dengan berat total mencapai 15 ton.
     

  • 6
                    
                        Prabowo Naikkan Pangkat Pejabat hingga Purnawirawan di Atas Kapal Perang
                        Nasional

    6 Prabowo Naikkan Pangkat Pejabat hingga Purnawirawan di Atas Kapal Perang Nasional

    Prabowo Naikkan Pangkat Pejabat hingga Purnawirawan di Atas Kapal Perang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sebanyak 11 purnawirawan TNI mendapat kenaikan pangkat istimewa dari Presiden Prabowo Subianto menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 TNI.
    Dari para purnawirawan itu, terdapat beberapa yang kini menjadi pejabat aktif di pemerintahan Prabowo.
    Kenaikan pangkat tersebut diberikan langsung oleh Prabowo di atas Kapal Markas KRI dr Radjiman Wedyodiningrat-992, sebelum menyaksikan parade kapal perang (
    sailing pass
    ) di Teluk Jakarta, Kamis (2/10/2025).
    Dari 11 penerima kenaikan pangkat, beberapa di antaranya kini duduk di jabatan penting di pemerintahan.
    Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan Taufanto, yang sebelumnya Marsekal Madya (Purn), kini mendapat kenaikan pangkat kehormatan menjadi Marsekal TNI (Hor).
    Marsekal TNI merupakan jenderal bintang empat di TNI Angkatan Udara (AU).
    Kemudian, ada Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan, purnawirawan TNI AL, yang mendapat pangkat kehormatan Laksamana TNI (Hor).
    Selain itu, Direktur Utama PT Timah Restu Widiyantoro, yang sebelumnya Kolonel Inf (Purn), kini menyandang pangkat Brigadir Jenderal (Hor).
    Adapun Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Lodewyk Pusung memperoleh kenaikan pangkat dari Mayjen (Purn) menjadi Letnan Jenderal (Hor).
    Momen penganugerahan ini berlangsung khidmat dengan latar belakang deretan kapal perang TNI AL yang bersiap untuk
    sailing pass
    .
    Nama satu per satu purnawirawan itu dipanggil untuk menerima tanda pangkat baru.
    Usai penyematan, Prabowo memberikan penghormatan dan jabat tangan kepada mereka.
    “Ada beberapa perwira yang kita berikan pangkat istimewa, walaupun mereka sudah pensiun sebagai pengakuan terhadap sumbangan yang telah mereka berikan kepada bangsa,” kata Prabowo, usai menyematkan pangkat.
    Prabowo menekankan, kenaikan pangkat istimewa ini diberikan bukan semata-mata karena jabatan yang kini diemban para purnawirawan, melainkan juga atas rekam jejak pengabdian mereka selama masih aktif di TNI.
    “Dan saya mendapatkan kehormatan untuk memberi penghargaan tersebut, juga satuan-satuan TNI yang telah memberi dharma bhaktinya dengan baik,” ungkap Kepala Negara.
    Menurut Prabowo, para purnawirawan ini terus membuktikan diri meski sudah tidak aktif sebagai prajurit, dengan tetap memberikan kontribusi nyata untuk bangsa.
    Berikut daftar 11 perwira purnawirawan TNI yang mendapat kenaikan pangkat istimewa dari Presiden Prabowo:
    1. Letjen (Purn) Herman Bernhard Leopold (HBL) Mantiri menjadi Jenderal TNI (Hor).
    2. Letjen (Purn) Bibit Waluyo menjadi Jenderal TNI (Hor).
    3. Laksdya (Purn) Didit Herdiawan menjadi Laksamana TNI (Hor).
    4. Laksdya (Purn) Achmad Taufiqoerrochman menjadi Laksamana TNI (Hor).
    5. Marsdya (Purn) Donny Ermawan Taufanto menjadi Marsekal TNI (Hor).
    6. Mayjen (Purn) Lodewyk Pusung menjadi Letjen TNI (Hor).
    7. Mayjen (Purn) Untung Budiharto menjadi Letjen TNI (Hor).
    8. Mayjen (Purn) Dadang Hendrayudha menjadi Letjen TNI (Hor).
    9. Mayjen (Purn) Surawahadi menjadi Letjen TNI (Hor).
    10. Marsda (Purn) Bonar Halomoan Hutagaol menjadi Marsekal Madya (Hor).
    11. Kolonel Inf (Purn) Restu Widiyantoro menjadi Brigjen TNI (Hor).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Naikkan Pangkat Dirut Timah Hingga Wamenhan jadi Jenderal, Total 11 Purnawirawan TNI

    Prabowo Naikkan Pangkat Dirut Timah Hingga Wamenhan jadi Jenderal, Total 11 Purnawirawan TNI

    Bisnis.com, JAKARTA— Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan kenaikan pangkat secara kehormatan kepada 11 perwira purnawirawan dari tiga matra TNI AD, AL, dan AU.

    Kenaikan pangkat kehormatan ini diberikan oleh Panglima tertinggi TNI itu dalam rangkaian acara Presidential Inspection yang berlangsung di KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat-992 yang tengah berlayar di Teluk Jakarta, Kamis (2/10/2025).

    Penganugerahan ini merupakan bentuk penghargaan negara atas dedikasi luar biasa mereka yang telah melampaui panggilan tugas semasa aktif dan tetap menunjukkan loyalitas serta pengabdian setelah pensiun.

    “Mereka terus membuktikan, meski sudah pensiun, dedikasi dan pengabdian terhadap kehormatan serta kedaulatan bangsa tidak pernah berhenti. Ini adalah bentuk pengakuan negara terhadap sumbangsih yang sangat berarti,” ujar Prabowo dalam sambutannya.

    Menurutnya, kenaikan pangkat kehormatan ini merupakan bagian dari tradisi militer dalam memberi penghargaan tertinggi kepada perwira yang telah menunjukkan komitmen dan loyalitas luar biasa, bahkan setelah masa dinas mereka berakhir.

    Prabowo menegaskan bahwa penghargaan ini membawa tanggung jawab moral yang besar dan menjadi simbol kehormatan yang harus terus dijaga.

    “Ini bukan sekadar seremoni. Ini adalah pesan bagi generasi prajurit selanjutnya, bahwa pengabdian kepada bangsa dan negara adalah tanggung jawab seumur hidup,” ucap Prabowo.

    Para penerima itu seperti Direktur Utama PT Timah Tbk. Restu Widyantoro menjadi Brigadir Jenderal TNI Kehormatan. Terdapat juga Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto yang kini menjabat Wakil Menteri Pertahanan. Berikut daftar lengkapnya:

    11 Purnawirawan jadi Jendral Kehormatan Prabowo:

    Letnan Jenderal TNI (Purn) H.B.L. Mantiri – naik menjadi Jenderal TNI Kehormatan
    Letnan Jenderal TNI (Purn) Bibit Waluyo – naik menjadi Jenderal TNI Kehormatan
    Laksamana Madya TNI (Purn) Achmad Taufiqoerrochman, S.E. – naik menjadi Laksamana TNI Kehormatan
    Laksamana Madya TNI (Purn) Dr. Didit Herdiawan, M.P.A., M.B.A. – naik menjadi Laksamana TNI Kehormatan
    Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto, M.D.S., M.S.P. – naik menjadi Marsekal TNI Kehormatan
    Mayor Jenderal TNI (Purn) Lodewyk Pusung – naik menjadi Letnan Jenderal TNI Kehormatan
    Mayor Jenderal TNI (Purn) Untung Budiharto – naik menjadi Letnan Jenderal TNI Kehormatan
    Mayor Jenderal TNI (Purn) Dadang Hendrayudha – naik menjadi Letnan Jenderal TNI Kehormatan
    Mayor Jenderal TNI (Purn) Surawahadi – naik menjadi Letnan Jenderal TNI Kehormatan
    Marsekal Muda TNI (Purn) Bonar H. Hutagaol, S.E., M.M. – naik menjadi Marsekal Madya TNI Kehormatan
    Kolonel Inf (Purn) Restu Widiyantoro, MDA – naik menjadi Brigadir Jenderal TNI Kehormatan

  • 42.000 Ton Mineral Milik ‘Raja Timah’ Aon Disita Kejagung, Nilainya Rp216 Miliar

    42.000 Ton Mineral Milik ‘Raja Timah’ Aon Disita Kejagung, Nilainya Rp216 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menyita 42.000 ton mineral senilai Rp216 miliar terkait pada kasustimah ilegal. Tumpukan mineral berharga ini disita Kejagung dari ‘raja timah’ Tamron alias Aon.

    Kapuspenkum Kejagung RI Anang Supriatna mengatakan puluhan ribu ton mineral ditemukan di gudang pabrik Mutiara Prima Sejahtera di Bangka Belitung.

    “Didalamnya kita dapat termasuk kandungan mineral itu yang 42.000 ton. Itu yang ternyata baru tahu tadi, kita konfirmasi dengan PT Timah, di-cek itu harganya sekitar Rp200 sekian miliar,” ujarnya di Kejagung, Kamis (2/10/2025).

    Dia menjelaskan bahwa mineral yang ditemukan oleh tim penyidik Jampidsus Kejagung RI dan Satgas PKH itu berjenis sirkon (timah), timah dan monazit. 

    Mineral sitaan itu bakal diserahkan ke negara melalui BUMN Timah (TINS) untuk dikelola. Nantinya, keuntungan pengelolaan itu bakal digunakan untuk memulihkan kerugian negara kasus timah.

    “Ya nanti kita tindaklanjuti, itu salah satu yg akan kita lakukan ekspor, karena itu bahan-bahan sangat penting, mineral yang penting,” imbuhnya.

    Sekadar informasi, Tamron alias Aon merupakan Pemilik Manfaat CV Venus Inti Perkasa (VIP) dan PT Menara Cipta Mulia (MCM) divonis 8 tahun pidana dengan denda Rp1 miliar.

    Selain pidana badan, Aon juga dibebankan harus membayar uang pengganti sebesar Rp3,5 triliun dengan subsider lima tahun penjara. Di Pengadilan Tinggi Jakarta vonis Aon diperberat menjadi 18 tahun penjara.

  • Izin Berbelit, Siklus Investasi Indonesia Kalah Cepat dari Vietnam

    Izin Berbelit, Siklus Investasi Indonesia Kalah Cepat dari Vietnam

    Jakarta

    Kemudahan berinvestasi di Indonesia dinilai masih menyisakan pekerjaan rumah besar, terutama terkait perizinan. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, mengungkapkan siklus investasi di Tanah Air rata-rata memakan waktu 4-5 tahun, dengan dua tahun di antaranya habis hanya untuk mengurus perizinan.

    “Ngurus perizinan saja itu kurang lebih sekitar dua tahunan. Jadi dari investor masuk, membentuk perusahaan PMA, hingga mulai komersial rata-rata butuh 4-5 tahun,” ujar Todotua dalam Indonesia Green Mineral Investment Forum 2025, Kamis (2/10/2025).

    Kondisi ini kontras dengan Vietnam yang siklus investasinya hanya sekitar dua tahun. “Vietnam hari ini sudah masuk di level dua tahunan. Kapan dia mau bangun, langsung bangun, tinggal masuk tahap konstruksi. Ini PR besar bagi kita,” tambahnya.

    Untuk mempercepat perizinan, BKPM mendorong penerapan skema fiktif positif, di mana permohonan yang memenuhi syarat dianggap otomatis disetujui jika tidak ada keputusan dari kementerian teknis dalam batas waktu tertentu. “Contoh, izin hotel 28 hari sudah bisa bangun. Sementara persyaratan dasar seperti izin lokasi dan AMDAL tetap dipenuhi, hanya saja dibuat pascabayar (postpaid),” jelasnya.

    Selain perizinan, Todotua menyoroti masalah kebijakan fiskal yang turut melemahkan daya saing industri hilir. Ia mencontohkan produk solder berbahan baku timah. Meski Indonesia memiliki bahan baku dan fasilitas peleburan, biaya produksi solder di dalam negeri justru lebih mahal ketimbang Malaysia.

    “Ini jadi lucu. Ingotnya dari kita, dibawa ke Malaysia diproses jadi solder, lalu masuk lagi ke Indonesia dengan harga lebih murah dibandingkan produksi lokal. Setelah dimitigasi, ada masalah pada strategi fiskal kita. Setiap lapisan kena pajak, sehingga biaya menumpuk,” katanya.

    Menurutnya, percepatan izin dan perbaikan kebijakan fiskal mutlak dilakukan agar Indonesia bisa bersaing merebut investasi global.

    Lihat juga Video Menlu Sugiono Ajak Jerman Perbanyak Investasi Lewat Danantara

    (ily/rrd)