Xcloud.id

Produk: tifa

  • Dokter Tifa: Setelah Revisi UU TNI, Sebentar Lagi UU Polri Menyusul

    Dokter Tifa: Setelah Revisi UU TNI, Sebentar Lagi UU Polri Menyusul

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ahli epidemiologi sekaligus pegiat media sosial, Tifauzia Tyassuma, menyoroti revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang baru saja disahkan.

    Ia mengklaim bahwa langkah ini akan segera diikuti dengan revisi Undang-Undang Kepolisian (UU Polri), yang menurutnya menandai perubahan besar dalam arah pemerintahan.

    “Setelah UU TNI direvisi. Sebentar lagi akan ada Revisi UU POLRI. Selanjutnya, selamat datang Era Militerisme dan Otoritarianisme,” ujat Tifa di X @DokterTifa (23/3/2025).

    Lebih lanjut, ia mengaitkan perubahan ini dengan konsep New World Order, yang sering dikaitkan dengan teori konspirasi global.

    “Kemana arah sebetulnya? New World Order. You will own nothing, and you will be happy,” tambahnya.

    Tifau juga mengajak publik untuk lebih memahami situasi yang terjadi dan menyebut dirinya siap memberikan edukasi terkait perubahan ini.

    “Belajar sedikit-sedikit sampai paham betul. Buguru akan mengajar kalian dengan sabar. Syukur-syukur kalian jadi sadar,” kuncinya.

    Sebelumnya, setelah melalui sejumlah polemik dalam perjalanan pembahasannya, DPR RI akhirnya resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) menjadi undang-undang.

    Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (20/3/2025).

    Rapat dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Adies Kadir.

  • Bahas Mega Korupsi di Indonesia, Dokter Tifa: Jokowi Tak Akan Tenang Sepanjang Hidupnya

    Bahas Mega Korupsi di Indonesia, Dokter Tifa: Jokowi Tak Akan Tenang Sepanjang Hidupnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ahli epidemiologi sekaligus pegiat media sosial, Tifauzia Tyassuma, kembali mengeluarkan pendapat tajamnya tentang mantan Presiden Jokowi melalui kritiknya terhadap sosok Mulyono.

    “Penjara sosial sudah terjadi pada seorang Mulyono,” ujar Tifa di X @DokterTifa (15/3/2025).

    Ia menilai, keberanian Mulyono kini hanya tampak saat melakukan perjalanan Solo, Jakarta, Solo dengan dalih menengok cucu.

    “Kalau anda perhatikan, keberanian dia saat ini hanya melakukan perjalanan Solo, Jakarta, Solo, dengan dalih menengok cucu,” ucapnya.

    Tifa juga mengaitkan kondisi tersebut dengan penangkapan Presiden Duterte oleh ICC, lalu mempertanyakan apakah Mulyono akan berani bepergian ke luar negeri.

    “Apakah setelah Duterte ditangkap ICC dari perjalanan Hongkong – Manila, apakah Mulyono berani ke luar negeri? Kita lihat saja,” tukasnya.

    Ia menambahkan bahwa jika Mulyono harus dipenjara, hal itu akan menjadi tantangan tersendiri karena kecerdikannya telah membuat banyak pihak terseret dalam skandal mega korupsi.

    “Dipenjarakan mungkin susah dan sulit, karena kelicinan dan kelicikan dia membuat semua pihak terseret skandal mega korupsi,” Tifa menuturkan.

    Kata Tifa, jaringan korupsi yang melibatkan pejabat dari pucuk pimpinan hingga tingkat desa berfungsi sebagai tameng, sehingga hukum tidak bisa bekerja secara efektif.

    “Semua Koruptor dari pucuk paling atas hingga Kepala Desa, menjadi tameng yang membuat hukum tak berkutik melawan dia,” tambahnya.

    Sebagai solusi, ia mengusulkan penerapan penjara sosial yang dianggapnya akan membuat Mulyono tak mampu lagi berkelit dari tanggung jawab.

  • Indeks Keselamatan Jurnalis 2024: Serangan Digital Meningkat, Media di Indonesia Terancam

    Indeks Keselamatan Jurnalis 2024: Serangan Digital Meningkat, Media di Indonesia Terancam

    Jakarta (beritajatim.com) – Yayasan Tifa, Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN), dan Human Rights Working Group (HRWG) meluncurkan skor terbaru Indeks Keselamatan Jurnalis di Indonesia di Jakarta Selatan, pada Kamis (20/2/2025). Riset ini mencatat skor keselamatan jurnalis selama 2024 sebesar 60,5 poin, masuk dalam kategori “agak terlindungi”. Peluncuran indeks ini bertepatan dengan Konvensi Media di Dewan Pers dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional.

    Meski ada peningkatan skor dari tahun sebelumnya, riset ini menemukan bahwa ancaman terhadap jurnalis dan media justru meningkat, terutama dalam bentuk intimidasi, serangan fisik, dan ancaman digital seperti doxing di media sosial. Secara khusus, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) menyoroti maraknya serangan DDoS (Distributed Denial of Service) yang menargetkan media dengan pemberitaan kritis dan independen.

    Serangan DDoS mengganggu operasional media dan kebebasan pers di Indonesia. Dampaknya tidak hanya membuat berita sulit diakses karena situs mengalami gangguan, tetapi juga meningkatkan biaya operasional perusahaan media. AMSI menegaskan bahwa perlindungan terhadap pers harus mencakup aspek fisik, digital, dan ekonomi agar media tetap berfungsi sebagai pilar demokrasi.

    Riset kualitatif AMSI pada Desember 2024 menemukan bahwa serangan DDoS sering menargetkan media online yang membahas isu sensitif seperti korupsi, judi online, dan pelanggaran HAM. Responden dalam riset ini meliputi Tempo, KBR, Narasi, Suara.com, Project Multatuli, Pojoksatu.id, dan Harapanrakyat.com.

    Ketua Umum AMSI Wahyu Dhyatmika menekankan pentingnya memperluas definisi kekerasan terhadap pers agar mencakup serangan digital terhadap perusahaan media. “Di era digital ini, perusahaan media justru kerap jadi korban serangan digital yang bertujuan untuk menghalangi akses publik untuk tahu masalah-masalah sensitif yang diangkat oleh jurnalis,” katanya. “Perlu ada upaya sistematis untuk melindungi perusahaan media dari ancaman kebangkrutan akibat tidak mampu membayar biaya server yang mendadak melonjak akibat serangan digital,” tambahnya.

    Salah satu serangan digital terbesar dialami Narasi.tv pada September 2022, ketika situs mereka tak bisa diakses akibat serangan DDoS. Bahkan, beberapa perangkat dan akun media sosial awak Narasi diretas. “Diam atau mati,” demikian ancaman yang diterima tim Narasi setelah serangan itu. Meski kasus ini telah dilaporkan sejak 2022, hingga kini pelaku belum terlacak.

    Serangan DDoS juga berdampak luas pada media nasional dan lokal. Pada 2023, Tempo mengalami serangan berat usai menerbitkan berita tentang judi online dan kepolisian. Suara.com mengalami serangan serupa pada Oktober 2023, dengan lonjakan traffic mencurigakan yang memperlambat kinerja server. Pojoksatu.com bahkan menerima serangan DDoS berulang dari 2020 hingga 2022, dengan jutaan IP asing membanjiri server mereka.

    Direktur Utama Harapanrakyat.com, Subagja Hamara, menyatakan bahwa serangan digital berdampak signifikan pada kinerja bisnis media. “Serangan DDoS dan malware menghancurkan performa kami. Traffic turun sampai 80 persen, adsense juga turun. Dan sampai hari ini kami masih harus perbaiki dampaknya,” katanya.

    Serangan digital tidak hanya membebani biaya server, tetapi juga memengaruhi kebijakan redaksi. Beberapa media terpaksa menurunkan konten untuk mencegah serangan lebih lanjut. “Kalau sudah begitu, kami terpaksa menurunkan konten. Kalau tidak, serangan akan menyebar ke konten yang lain,” ujar Muhammad Ridwan dari Pojoksatu.com.

    AMSI mendesak Dewan Pers dan Kementerian Komunikasi Digital untuk mengambil langkah konkret dalam menangani serangan digital terhadap media. “Jangan sampai media di Indonesia tidak ada yang berani menerbitkan berita kritis dan independen, karena khawatir dibangkrutkan lewat serangan digital yang tak bertanggung jawab,” kata Wahyu Dhyatmika. [beq]

  • Populix: 167 Jurnalis Alami Kekerasan pada 2024, Terbanyak dari Ormas

    Populix: 167 Jurnalis Alami Kekerasan pada 2024, Terbanyak dari Ormas

    Jakarta, Beritasatu.com – Lembaga survei Populix melaporkan sepanjang 2024 terdapat 167 jurnalis mengalami kekerasan dengan total 321 kejadian. Bentuk kekerasan yang paling sering terjadi adalah pelarangan liputan (56%) dan larangan pemberitaan (51%).

    “Organisasi masyarakat (23%), buzzer (17%), dan aparat kepolisian (13%) disebut sebagai pihak yang paling sering terlibat dalam kasus-kasus ini,” ujar Manajer Riset Sosial Populix Nazmi Haddyat dalam acara peluncuran Indeks Keselamatan Jurnalis 2024 di Jakarta, Kamis (20/2/2025) dikutip dari Antara.

    Dia menyebut dari aspek regulasi, UU ITE dan KUHP masih menjadi ancaman utama bagi kebebasan pers.

    “Kami berharap temuan ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah, industri media, serta masyarakat sipil dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman bagi jurnalis,” kata Nazmi.

    Sementara itu, indeks keselamatan jurnalis 2024 mencatat skor sebesar 60,5 dan masuk dalam kategori “agak terlindungi.” Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 0,7 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun ada kenaikan, sebagian besar jurnalis tetap merasa waspada terhadap masa depan kebebasan pers.

    Survei yang melibatkan 760 jurnalis serta analisis data sekunder dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) ini mengungkapkan jurnalis masih menghadapi berbagai ancaman, baik fisik maupun digital.

    Dewan Pengawas Yayasan TIFA, Natalia Soebagjo, mengungkapkan 66% jurnalis lebih berhati-hati dalam menyajikan berita akibat ancaman kriminalisasi, sensor, dan tekanan dari berbagai pihak.

    “Dalam lima tahun ke depan, bentuk kekerasan yang diperkirakan akan meningkat adalah pelarangan liputan sebesar 56% serta larangan pemberitaan sebesar 51%. Adapun pihak yang dianggap paling berpotensi mengancam adalah organisasi masyarakat (23%) dan buzzer (17%),” ujar Natalia.

    Natalia menegaskan meskipun ada peningkatan skor indeks, masih banyak tantangan dalam menjaga kebebasan pers. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret dari berbagai pihak.

    Menanggapi temuan ini, Deputi II Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan, Noudhy Valdryno, menekankan pentingnya peran negara dalam menjamin keselamatan jurnalis.

    “Kami berkomitmen untuk melindungi jurnalis, tidak hanya dalam hal keamanan fisik, tetapi juga dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kebebasan pers,” ujarnya.

    Menurutnya, kebebasan pers yang sehat akan berdampak positif terhadap demokrasi dan stabilitas nasional. Dengan adanya informasi yang akurat dan transparan, diharapkan kepercayaan publik terhadap media dan pemerintah dapat terus meningkat.

    “Kita patut bersyukur atas kenaikan skor indeks ini, tetapi harapan ke depan adalah agar angka tersebut benar-benar masuk kategori ‘terlindungi’,” tutupnya.

  • Prabowo Kembali Sentil Sosok yang Menyebutnya Tolol, Singgung Fufufafa?

    Prabowo Kembali Sentil Sosok yang Menyebutnya Tolol, Singgung Fufufafa?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto kembali melontarkan pernyataan yang menarik perhatian publik.

    Dalam sebuah pidato yang beredar, ia menyinggung pihak yang pernah menyebut dirinya sebagai ‘bajingan tolol’, tanpa menyebutkan nama secara langsung.

    “Ada yang mengatakan saya tolol, ada, gak apa-apa,” ujar Prabowo.

    Meskipun tidak menyebut nama, gaya bicara Prabowo yang seolah membiarkan publik menebak sendiri siapa yang ia maksud, membuat isu ini semakin panas.

    “Ada yang mengatakan saya bajingan tolol, tapi saya gak sebut namanya, kalian sudah tahu loh, gak apa-apa,” tandasnya.

    Sebelumnya, pegiat media sosial yang juga seorang dokter, Tifauzia Tyassuma, baru-baru ini menyuarakan pendapatnya terkait “Fufufafa” yang telah masuk ke dalam Wikipedia.

    Tifa mengimbau para pendukung Presiden Prabowo serta masyarakat yang ia sebut waras dan sadar bahaya untuk terus mengamplifikasi isu tersebut.

    “Saran saya buat pendukung Presiden Prabowo, buat rakyat waras dan sadar bahaya. Amplifikasi terus Fufufafa,” ujar Tifa dalam keterangannya di aplikasi X @DokterTifa pada 23 Oktober 2024 lalu.

    Tifa menilai, langkah ini lebih penting dibandingkan memedulikan pencitraan yang dilakukan pihak lain melalui berbagai media mainstream, yang menurutnya sudah dibayar oleh pihak tertentu.

    “Jangan pedulikan tingkah polah dia pencitraan sana-sini, karena itu kerjaan Tim Media dan Media mainstream yang sudah dibayar,” cetusnya.

    Ia meminta agar informasi mengenai Fufufafa yang telah diunggah di Wikipedia terus disebarluaskan, sembari mengingatkan para pendukung untuk tidak terpengaruh oleh buzzer yang berpotensi mengubah artikel tersebut.

  • Gizi 280 Juta Rakyat Indonesia Diurusi Ahli Serangga

    Gizi 280 Juta Rakyat Indonesia Diurusi Ahli Serangga

    loading…

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membuka wacana serangga seperti belalang dan ulat sagu masuk dalam daftar menu makan bergizi gratis (MBG). Foto/Achmad Al Fiqri

    JAKARTA – Pegiat Media Sosial Dokter Tifa atau Tifauzia Tyassuma mencari tahu profil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana . Dokter Tifa penasaran karena Dadan membuka wacana serangga seperti belalang dan ulat sagu masuk dalam daftar menu makan bergizi gratis (MBG).

    “Oh ternyata orang ini namanya Pak Dadan Hindayana ini beliau ini ternyata ahli serangga dari IPB, lalu S-2 nya juga serangga, lalu S-3 nya balik lagi ke IPB,” kata Dokter Tifa di Channel Youtube DRTF dikutip Selasa (28/1/2025).

    Dia pun menyentil keputusan mengangkat Dadan menjadi Kepala BGN. Sekadar diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Dadan Hindayana sebagai Kepala BGN di Istana Negara, Jakarta, Senin, 19 Agustus 2024.

    Dadan Hindayana diangkat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional berdasarkan Keppres RI Nomor 94/P Tahun 2024. Dokter Tifa pun heran masalah gizi rakyat Indonesia diurusi oleh seorang ahli serangga.

    “Terus yang lucu kan dia jadi Kepala Badan Gizi Nasional gitu, ahli serangga gitu, kayak enggak ada orang lain ya, seperti tidak ada puluhan atau ratusan ahli gizi yang sangat kompeten yang layak menjadi Kepala Badan Gizi Nasional, sehingga 280 juta rakyat Indonesia itu diurusi gizinya oleh ahli serangga gitu ya,” ujarnya.

    Dia pun mengkritik wacana serangga seperti belalang dan ulat sagu masuk dalam daftar menu makan bergizi gratis (MBG). Adapun wacana tersebut dilontarkan oleh Dadan Hindayana.

    “Anak Sekolah mau dikasih makan serangga? What??? Wacana Kepala Badan Gizi Nasional untuk memberikan Serangga sebagai sumber protein hewani pengganti ayam, daging, ikan, dan lauk yang tak terbeli dengan dana Rp 10,000 per anak, saya tanggapi dengan: Apakah semiskin itu negara Indonesia, sampai anak-anak sekolah mau diberi makan serangga?” kata Dokter Tifa di akun media sosial X

  • Dokter Tifa Kritik Wacana Anak Sekolah Dikasih Makan Serangga: Semiskin Itu Indonesia?

    Dokter Tifa Kritik Wacana Anak Sekolah Dikasih Makan Serangga: Semiskin Itu Indonesia?

    loading…

    Pegiat Media Sosial Dokter Tifa atau Tifauzia Tyassuma mengkritik wacana serangga seperti belalang dan ulat sagu masuk dalam daftar menu makan bergizi gratis (MBG). Foto/Instagram Tifauzia Tyassuma

    JAKARTA – Pegiat Media Sosial Dokter Tifa atau Tifauzia Tyassuma mengkritik wacana serangga seperti belalang dan ulat sagu masuk dalam daftar menu makan bergizi gratis (MBG). Adapun wacana tersebut dilontarkan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana .

    “Anak Sekolah mau dikasih makan serangga? What??? Wacana Kepala Badan Gizi Nasional untuk memberikan Serangga sebagai sumber protein hewani pengganti ayam, daging, ikan, dan lauk yang tak terbeli dengan dana Rp 10,000 per anak, saya tanggapi dengan: Apakah semiskin itu negara Indonesia, sampai anak-anak sekolah mau diberi makan serangga?” kata Dokter Tifa di akun media sosial X dikutip Selasa (28/1/2025).

    Dia pun mengaku hingga mencari informasi mengenai sosok Dadan yang membuka wacana tersebut. “Oh ternyata orang ini namanya Pak Dadan Hindayana ini beliau ini ternyata ahli serangga dari IPB, lalu S-2 nya juga serangga, lalu S-3 nya balik lagi ke IPB,” tuturnya di Channel YouTube DRTF.

    Dia pun menyentil keputusan mengangkat Dadan menjadi Kepala BGN. “Terus yang lucu kan dia jadi Kepala Badan Gizi Nasional gitu, ahli serangga gitu, kayak enggak ada orang lain ya, seperti tidak ada puluhan atau ratusan ahli gizi yang sangat kompeten yang layak menjadi Kepala Badan Gizi Nasional, sehingga 280 juta rakyat Indonesia itu diurusi gizinya oleh ahli serangga gitu ya,” ujarnya.

    Wacana Serangga Jadi Menu Makan Bergizi Gratis
    Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) membuka peluang untuk memasukkan serangga ke dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah). Langkah itu dilakukan lantaran serangga bisa menjadi sumber protein.

    “Mungkin saja ada satu daerah suka makan serangga (seperti) belalang, ulat sagu, bisa jadi bagian protein,” kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

    Kendati demikian, Dadan menilai serangga menjadi alternatif menu dalam program MBG. Apalagi, kata dia, bila ada sejumlah daerah yang terbiasa memakan serangga. “Itu salah satu contoh ya, kalau ada daerah-daerah tertentu yang terbiasa makan seperti itu, itu bisa menjadi menu di situ,” katanya.

    Dadan menegaskan BGN tak menetapkan standar menu nasional, melainkan standar komposisi gizi. Ia pun menilai, sumber protein tergantung pada potensi sumber daya lokal di suatu daerah. “Nah, isi protein di berbagai daerah itu sangat tergantung potensi sumber daya lokal dan kesukaan lokal. Jangan diartikan lain ya,” kata Dadan.

    “Karena kalau di daerah yang banyak telur, ya telur lah mungkin mayoritas. Yang banyak ikan, ikanlah yang mayoritas, seperti itu. Sama juga dengan karbohidratnya, kalau orang sudah terbiasa makan jagung, ya karbohidratnya jagung. Meskipun nasi mungkin diberikan juga,” imbuhnya.

    (rca)

  • Mengenal Ararem, Tradisi Mengantar Maskawin di Suku Biak

    Mengenal Ararem, Tradisi Mengantar Maskawin di Suku Biak

    Saat hari pelaksanaan Ararem tiba, rombongan dari pihak calon suami akan berbaris rapi sambil membawa maskawin. Prosesi ini biasanya diiringi dengan tarian dan musik tradisional seperti tabuhan tifa dan nyanyian adat yang menggema penuh semangat.

    Suasana menjadi semakin hidup dengan kehadiran masyarakat sekitar yang ikut menyaksikan dan merayakan momen tersebut. Dalam perjalanan menuju rumah calon istri, rombongan akan berhenti di beberapa titik tertentu untuk melaksanakan ritual khusus, seperti pemberian doa dan persembahan kecil kepada leluhur sebagai bentuk penghormatan.

    Sesampainya di rumah calon istri, maskawin akan diserahkan secara simbolis kepada perwakilan keluarga pihak wanita. Prosesi ini disertai dengan pidato adat yang biasanya disampaikan oleh tokoh masyarakat atau tetua adat dari kedua belah pihak.

    Dalam pidato tersebut, diungkapkan rasa syukur atas terlaksananya tradisi ini, sekaligus doa agar pernikahan yang akan dilangsungkan nanti membawa kebahagiaan dan kedamaian bagi kedua keluarga. Penyerahan maskawin ini bukan hanya menjadi simbol tanggung jawab calon suami, tetapi juga bentuk penghormatan kepada keluarga calon istri.

    Setelah maskawin diterima, acara dilanjutkan dengan pesta adat yang meriah. Semua pihak berkumpul untuk merayakan kesatuan dua keluarga ini dengan menyantap hidangan khas Papua, menari, dan bernyanyi bersama.

    Momen ini menjadi ajang untuk mempererat hubungan kekerabatan antara kedua keluarga, sekaligus menunjukkan solidaritas dan kekuatan komunitas dalam menjaga tradisi yang telah ada sejak zaman nenek moyang.

    Ararem tidak hanya menjadi tradisi yang memperkuat ikatan keluarga, tetapi juga mencerminkan filosofi hidup masyarakat Biak yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan, tanggung jawab, dan penghormatan.

    Dalam setiap langkah prosesi Ararem, terkandung pesan moral yang mengajarkan pentingnya menjaga hubungan baik, menghormati budaya, dan merayakan keberagaman dalam harmoni. Tradisi ini merupakan salah satu bentuk kekayaan budaya Indonesia yang harus terus dilestarikan agar tidak hilang ditelan zaman.

    Di tengah arus modernisasi, Ararem dapat menjadi salah satu bukti bahwa nilai-nilai tradisional dapat tetap relevan dan bermakna. Generasi muda diharapkan untuk terus melestarikan tradisi ini, bukan hanya sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai identitas yang membanggakan.

    Dengan begitu, Ararem akan terus menjadi simbol keindahan budaya Papua yang mendunia, sekaligus pengingat akan pentingnya menjaga akar budaya di tengah perkembangan zaman.

    Penulis: Belvana Fasya Saad

     

  • Terlihat Planga-Plongo Tapi Menjerumuskan Banyak Orang

    Terlihat Planga-Plongo Tapi Menjerumuskan Banyak Orang

    GELORA.CO -Skandal dugaan korupsi era Presiden ke-7 Joko Widodo pelan-pelan terkuak. 

    Kabar terbaru, pejabat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) diminta mengumpulkan dana untuk mendukung pemenangan Jokowi di Pilpres 2019, yang saat itu berstatus sebagai capres petahana.

    Hal ini turut menjadi perhatian pegiat media sosial yang juga seorang dokter, dr Tifauzia Tyassumah atau Dokter Tifa.

    “Menyimak apa yang terjadi di Kementerian Perhubungan, duit-duit korupsi dikumpulkan untuk pemenangan Pemilu, dan itu diinstruksikan lho!” kata Dokter Tifa melalui akun X pribadinya yang dikutip Minggu 19 Desember 2025.

    Dokter Tifa mencurigai instruksi tersebut bukan cuma berlaku di Kemenhub, namun bisa terjadi di kementerian lain.

    “Dan pastinya juga bukan terjadi hanya di level Kementerian. Tetapi terjadi hingga level bawah-bawah sampai desa-desa,” kata Dokter Tifa.

    Karena itulah, Dokter Tifa mengaku tidak heran apabila hingga hari ini menteri-menteri sampai pejabat level desa masih menunduk-nunduk dan seperti tampak loyal.

    “Akhirnya, kok lama-lama saya berpikir, ini makhluk  bukan manusia ya, ini sih Set** itself,” kata Dokter Tifa.

    “Tampak plango-plong padahal menjerumuskan begitu banyak orang pada perbuatan jahat, korupsi berantai,  yang dia galang dan komandani, merampok uang negara, dengan dalih segala macam proyek, selama 10 tahun!” sambungnya.

    Diketahui, dalam sidang kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Senin 13 Januari 2025 lalu, terungkap cawe-cawe menggarong duit negara untuk mendukung pemenangan Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019.

    Dalam agenda pemeriksaan mantan Direktur Sarana Transportasi Jalan Kemenhub, Danto Restyawan sebagai saksi disebutkan bahwa Menhub Budi Karya Sumadi alias BKS memerintahkan Direktur Prasarana Kemenhub, Zamrides untuk mengumpulkan uang sekitar Rp5,5 miliar guna keperluan pemenangan Jokowi pada Pilpres 2019.

    Saat itu, Danto masih menjabat sebagai Direktur Lalu Lintas Kereta Api Kemenhub. Menurutnya, uang tersebut dikumpulkan dari para PPK di DJKA yang bersumber dari para kontraktor proyek perkeretaapian.

    “Informasinya, Pak Zamrides diminta untuk lari ke luar negeri sementara karena terpantau oleh KPK,” kata Danto pada sidang yang dipimpin Hakim Ketua Gatot Sarwadi dikutip, Jumat 17 Januari 2025.

  • Jokowi Masuk Daftar Pejabat Terkorup di Dunia, Dokter Tifa: Betul Kata Pak Jusuf Kalla

    Jokowi Masuk Daftar Pejabat Terkorup di Dunia, Dokter Tifa: Betul Kata Pak Jusuf Kalla

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ahli epidemiologi dan pegiat media sosial, Tifauzia Tyassuma, memberikan komentar tajam dengan mengutip pernyataan lawas dari mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tentang Jokowi.

    Tifauzia mengungkapkan pandangannya dengan mengutip pernyataan JK yang pernah menyinggung kepemimpinan Jokowi.

    “Hancur negara ini, kalau Jokowi jadi Presiden,” ujar Tifa mengikuti gaya bicara JK dalam keterangannya di X @DokterTifa (13/1/2025).

    Tifa yang dikenal vokal memberikan kritikan terhadap pemerintah memberikan sorotan terkait kondisi yang dianggap semakin memburuk di bawah kepemimpinan Jokowi.

    “Betul kata Pak Jusuf Kalla,” tandasnya.

    Untuk diketahui, pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014, Jokowi dan JK keluar sebagai pemenang.

    Sebenarnya, Jokowi masuk dalam nominasi pejabat terkorup versi OCCRP yang merupakan singkatan dari Organized Crime and Corruption Reporting Project. Organisasi jurnalis anti korupsi terbesar di dunia.

    Organisasi itu merilus daftar finalis “Person of the Year 2024” untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi.

    Dalam daftar tersebut, Jokowi masuk sebagai salah satu nama yang disebut sebagai pemimpin dunia paling korup.

    Menanggapi itu Jokowi menegaskan bahwa saat ini banyak fitnah dan framing jahat yang beredar tanpa didukung oleh bukti yang jelas.

    Baginya, tuduhan semacam itu hanyalah upaya untuk merusak reputasinya melalui berbagai kendaraan politik atau organisasi.

    “Ya sekarang banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti,” kata Jokowi.