Xcloud.id

Produk: tifa

  • Menteri Ekonomi ASEAN sepakat tidak lakukan balasan terhadap AS

    Menteri Ekonomi ASEAN sepakat tidak lakukan balasan terhadap AS

    Dengan semangat tersebut, ASEAN berkomitmen untuk tidak mengenakan tindakan balasan

    Jakarta (ANTARA) – Para Menteri Ekonomi ASEAN menghasilkan pernyataan bersama terkait dengan kebijakan tarif baru Amerika Serikat (AS), salah satunya adalah berkomitmen untuk tidak mengenakan tindakan balasan.

    Dalam Pertemuan Khusus Para Menteri Ekonomi ASEAN (Special ASEAN Economic Minister Meeting) secara daring pada Kamis (10/4), Indonesia diwakili oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso.

    Melalui keterangan resmi yang dirilis Kementerian Perdagangan (Kemendag) di Jakarta, Kamis, para menteri menyampaikan keinginan bersama untuk menjalin dialog yang jujur dan konstruktif dengan AS terkait masalah-masalah perdagangan.

    “Komunikasi dan kolaborasi yang terbuka penting untuk memastikan hubungan yang seimbang dan berkelanjutan. Dengan semangat tersebut, ASEAN berkomitmen untuk tidak mengenakan tindakan balasan,” tulis isi keterangan tersebut.

    Para Menteri Ekonomi ASEAN juga berkomitmen untuk menjaga kepentingan ekonomi ASEAN serta hubungan dagang yang kuat dan saling menguntungkan dengan AS.

    Secara khusus, ASEAN menegaskan kembali kesiapan untuk bekerja sama dengan AS di bawah ASEAN-US Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) dan Rencana Kerja Expanded Economic Engagement (E3) untuk mengeksplorasi solusi yang dapat diterima bersama pada isu-isu yang menjadi kepentingan bersama.

    ASEAN menegaskan kembali dukungannya terhadap sistem perdagangan multilateral yang memberi kepastian, transparan, bebas, adil, inklusif, berkelanjutan, dan berbasis aturan (rule-based) dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagai intinya.

    Kemudian, ASEAN akan tetap teguh memperdalam integrasi ekonomi regional, sehingga dapat menangkap berbagai peluang di tengah ketidakpastian.

    ASEAN akan terus berkomitmen melanjutkan inisiatif-inisiatif penting seperti upgrading ASEAN Trade-In-Goods Agreement (ATIGA) dan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA).

    Pada 2024, total perdagangan ASEAN dengan AS tercatat sebesar 305,98 miliar dolar AS. Nilai ini, menjadikan AS sebagai mitra dagang terbesar kedua bagi ASEAN.

    Produk ekspor utama ASEAN ke AS di antaranya sirkuit terpadu elektronik, perangkat telepon, mesin pengolah data otomatis dan unitnya, pembaca magnetik atau optik, alat semikonduktor, serta ban pneumatik baru dari karet.

    Sementara produk impor utama ASEAN dari AS di antaranya turbojet, turbopropeller dan turbin gas lainnya, minyak bumi, sirkuit terpadu elektronik, perangkat pesawat dan pesawat luar angkasa, mesin pengolah data otomatis, serta pembaca magnetik atau optik.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Impor LNG dari AS Belum Prioritas, Fokus Masih ke LPG

    Impor LNG dari AS Belum Prioritas, Fokus Masih ke LPG

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah belum merencanakan impor liquefied natural gas (LNG) dari Amerika Serikat (AS). Saat ini, fokus utama Indonesia adalah pada peningkatan impor liquefied petroleum gas (LPG) dan minyak mentah.

    “Sampai dengan hari ini yang kami hitung adalah LPG dan minyak,” kata Bahlil saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Kamis (9/4/2025).

    Fokus pada Kebutuhan yang Mendesak

    Bahlil menjelaskan, LPG dan minyak mentah masih sangat dibutuhkan karena produksi dalam negeri belum bisa memenuhi permintaan nasional. Sementara itu, LNG, meski sempat disebut dalam wacana, belum menjadi prioritas untuk diimpor dalam waktu dekat.

    Sebelumnya, pemerintah memang mewacanakan peningkatan impor LPG dari AS sebagai bagian dari strategi untuk menyeimbangkan neraca perdagangan Indonesia-AS yang saat ini surplus sekitar US$ 14-15 miliar di pihak Indonesia.

    Strategi Imbangkan Neraca Dagang

    Bahlil menyebut, Presiden Prabowo telah memerintahkan Kementerian ESDM untuk mengidentifikasi potensi komoditas dari AS yang bisa diimpor, khususnya di sektor energi, yaitu LNG dan LPG.

    Saat ini, 54% kebutuhan LPG Indonesia berasal dari AS, dan persentase itu berpotensi ditingkatkan lagi. “Kita diperintahkan oleh presiden untuk melihat potensi barang dari AS. Khususnya LPG dan juga minyak mentah,” ungkapnya.

    Dukungan dari Kemenko Perekonomian

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menyatakan pemerintah sedang mengambil langkah strategis untuk melakukan revitalisasi kerja sama dagang dengan AS melalui perjanjian TIFA (trade and investment framework agreement).

    Langkah ini termasuk, deregulasi nontariff measures (NTMs), relaksasi TKDN sektor teknologi, evaluasi perizinan impor, dan percepatan proses halal.

    Airlangga juga menyebut, sebagai bagian dari balancing neraca dagang, Indonesia akan melakukan pembelian produk pertanian, peralatan teknik, dan komoditas migas termasuk impor LPG dan LNG dari AS.

  • Ekonom tekankan diversifikasi pasar ekspor hadapi tarif Trump

    Ekonom tekankan diversifikasi pasar ekspor hadapi tarif Trump

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Ekonom tekankan diversifikasi pasar ekspor hadapi tarif Trump
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 09 April 2025 – 15:43 WIB

    Elshinta.com – Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, dalam menghadapi kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Donald Trump, Indonesia sebaiknya melanjutkan dan memperkuat strategi diversifikasi pasar ekspor.

    Selain itu, ia menuturkan Indonesia dapat memanfaatkan peluang pergeseran rantai pasok global, dan memaksimalkan keunggulan di sektor-sektor yang memiliki preferensi tarif lebih rendah seperti pakaian jadi dan alas kaki.

    “Tarif yang lebih rendah untuk Indonesia dibandingkan Vietnam, Bangladesh, dan Kamboja memberikan ruang untuk ekspansi pasar yang lebih agresif,” kata Josua saat dihubungi Antara di Jakarta, Rabu.

    Untuk itu, lanjut dia, pemerintah perlu mempercepat deregulasi, terutama terkait Non-Tariff Measures (NTM) yang masih membebani 70 persen nilai impor Indonesia, serta memperbaiki efisiensi logistik dan proses perizinan, yang saat ini jauh lebih lambat dibandingkan negara pesaing di ASEAN.

    Josua menilai, ketahanan ekonomi Indonesia terhadap gejolak tarif Trump juga relatif solid. Stabilitas sektor keuangan, pertumbuhan kredit yang tetap positif, serta cadangan devisa dan CAR perbankan yang kuat menunjukkan bahwa Indonesia memiliki bantalan yang cukup untuk menahan guncangan eksternal.

    Meski Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar mengalami tekanan, fundamental ekonomi tetap tumbuh positif, dan daya saing nasional meningkat signifikan (peringkat ke-27 dunia, naik tujuh peringkat).

    Namun demikian, tantangan tetap ada, terutama dari sisi ketergantungan pada ekspor komoditas strategis yang harganya tengah mengalami penurunan akibat lemahnya permintaan global.

    Josua merekomendasikan sejumlah langkah strategis ke depan untuk menghadapi tarif Trump, yakni pertama, peningkatan daya saing industri padat karya melalui insentif fiskal, fasilitasi akses bahan baku, dan pembiayaan produktif.

    Kedua, akselerasi implementasi perjanjian dagang seperti Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (EU-CEPA), dan BRICS+ untuk memperluas akses pasar dan mitigasi risiko tarif AS.

    Ketiga, optimalisasi Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) dan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan menurunkan ketergantungan pada ekspor bahan mentah.

    Keempat, penguatan diplomasi ekonomi agar Indonesia tidak hanya menjadi “penerima” kebijakan perdagangan global, tetapi juga aktif membentuk arsitektur perdagangan internasional yang lebih adil dan inklusif.

    Menurut dia, strategi Indonesia menghadapi tarif Trump sudah berada di jalur yang tepat, yaitu dengan menghindari eskalasi, memanfaatkan peluang pasar, memperkuat ketahanan domestik, dan mengedepankan diplomasi serta reformasi struktural sebagai alat utama untuk menghadapi ketidakpastian global.

    Josua mengatakan, langkah Pemerintah Indonesia dalam merespons kebijakan tarif Trump menunjukkan pendekatan yang strategis dan adaptif, mencerminkan kematangan dalam pengelolaan kebijakan perdagangan luar negeri di tengah meningkatnya proteksionisme global.

    Pemerintah Indonesia memilih untuk tidak mengambil langkah retaliasi langsung, melainkan menempuh jalur negosiasi bilateral dan multilateral, serta mendorong penyelesaian melalui kerangka kerja seperti Trade and Investment Framework Agreement (TIFA).

    “Ini merupakan pendekatan yang bijak mengingat posisi Indonesia sebagai negara dengan surplus perdagangan yang relatif kecil terhadap AS, serta fleksibilitas dalam meningkatkan impor barang-barang strategis dari AS seperti minyak, gas, gandum, hingga alutsista, yang pada gilirannya dapat menyeimbangkan neraca dagang dan memperkuat hubungan ekonomi strategis jangka panjang dengan AS,” ujarnya.

    Sumber : Antara

  • Dubes AS Siap Fasilitasi Airlangga Cs Nego Tarif Trump

    Dubes AS Siap Fasilitasi Airlangga Cs Nego Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah ingin menegosiasikan tarif 32% yang dikenakan Presiden AS Donald Trump atas produk asal Indonesia. Duta Besar AS untuk Indonesia Kamala S. Lakhdhir siap memfasilitasi negosiasi tersebut.

    Komitmen Kamala itu disampaikan ketika menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Selasa (8/4/2025).

    ”Kami telah berkomunikasi dengan Secretary of Commercedan USTR terkait rencana pemerintah Indonesia untuk melakukan negosiasi dan kami siap mengatur rencana pertemuan dengan pihak strategis lainnya jika dibutuhkan,” ungkap Kamala, dikutip dari rilis media Kemenko Perekonomian, Rabu (9/4/2025).

    Sementara itu, Airlangga menyatakan Indonesia tidak akan melakukan tindakan retaliasi melainkan ambil jalur negosiasi. Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan negara-negara Asean lainnya.

    Dia menggarisbawahi pemerintah Indonesia akan terus menempuh berbagai upaya negosiasi untuk memfasilitasi kepentingan kedua negara dalam menyeimbangkan neraca perdagangan.

    “Negosiasi kita upayakan dengan revitalisasi Indonesia-US Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) yang sudah berlaku sejak 1996,” ujar Airlangga.

    Selain itu, sambungnya, pemerintah Indonesia berkomitmen melakukan deregulasi Non-Tariff Measures (NTMs) melalui relaksasi TKDN sektor ICT dari AS seperti GE, Apple, Oracle, dan Microsoft. Selanjutnya, evaluasi terhadap kebijakan Lartas dan mempercepat proses sertifikasi halal.

    Airlangga menyampaikan Indonesia akan menyeimbangkan neraca perdagangan barang dengan AS. Terakhir, pemerintah Indonesia akan menyiapkan insentif fiskal dan non-fiskal untuk mendorong impor produk AS dan menjaga daya saing produk ekspor Indonesia ke AS.

    ”Kami percaya bahwa dengan mengedepankan dialog dan sinergi yang baik, kedua negara dapat saling bekerja sama untuk hubungan dagang yang seimbang dan saling menguntungkan,” tutup Airlangga.

    Airlangga Hartarto dan Sri Mulyani

    Delegasi Indonesia Bakal Kunjungi AS

    Diberitakan sebelumnya, tiga menteri Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan terbang ke Amerika Serikat untuk menegosiasikan kebijakan tarif timbal balik yang diterapkan Presiden AS Donald Trump.

    Tiga menteri tersebut yaitu Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono, dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

    “Timnya ini kan total football ya. Jadi, semuanya, tapi lead-nya [pemimpinnya] kan Pak Menko dan juga terutama Menlu. Jadi Menlu, Menko, dan juga Menteri Keuangan,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2025).

    Febrio mengungkapkan para menteri tersebut akan terbang ke AS pada pekan depan. Hanya saja, dia belum bisa memastikan tanggalnya.

    Menurutnya, delegasi Indonesia itu akan bertemu semua pihak yang perlu ditemui untuk menegosiasikan kebijakan tarif Trump terutama dengan United States Trade Representative (USTR).

    Wakil Menteri Perindustrian Faisol Reza menambahkan delegasi Indonesia yang dipimpin Menko Airlangga itu akan terbang ke AS paling lambat pada 17 April 2025. Artinya, kemungkinan besar negosiasi resmi dimulai usai tarif timbal balik Trump akan berlaku yaitu pada 9 April 2025.

    “Akan diberlakukan dulu baru dinegosiasikan,” kata Faisol di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2025).

  • Airlangga dan Dubes AS untuk RI Kamala S, Bahas Negosiasi Tarif Sampai Peluang Impor Produk Amerika – Halaman all

    Airlangga dan Dubes AS untuk RI Kamala S, Bahas Negosiasi Tarif Sampai Peluang Impor Produk Amerika – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima kunjungan Duta Besar Amerika Serikat untuk Republik Indonesia, H.E Kamala S. Lakhdhir, hari Selasa (8/4/2025).

    Pertemuan ini bertujuan untuk membahas kebijakan tarif yang diterapkan oleh Amerika Serikat dan langkah-langkah untuk meningkatkan kerja sama perdagangan dan investasi kedua negara.

    Penyampaian tarif resiprokal sebesar 32 persen kepada Indonesia yang diumumkan oleh Amerika Serikat pada 2 April 2025 akan mulai berlaku pada 9 April 2025, kecuali dapat dinegosiasikan lebih lanjut.

    Merespon hal tersebut, Pemerintah Indonesia telah menempuh berbagai upaya negosiasi untuk memfasilitasi kepentingan kedua negara dalam menyeimbangkan neraca perdagangan. 

    “Indonesia akan mengedepankan jalur negosiasi dan tidak melakukan tindakan retaliasi, sejalan dengan negara ASEAN lainnya. Negosiasi kita upayakan dengan revitalisasi Indonesia-US Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) yang sudah berlaku sejak 1996,” ujar Airlangga.

    Dirinya menyatakan akan menempuh beberapa kebijakan strategis sebagai upaya negosiasi dalam merespon tarif AS.

    Beberapa di antaranya yakni dengan deregulasi Non-Tariff Measures (NTMs) melalui relaksasi TKDN sektor ICT dari AS seperti GE, Apple, Oracle, dan Microsoft, melakukan evaluasi terhadap kebijakan Lartas, dan mempercepat proses sertifikasi halal. 

    Kedua negara juga mendiskusikan langkah-langkah kebijakan untuk menyeimbangkan neraca perdagangan barang.

    Lebih lanjut Airlangga menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia akan menyiapkan insentif fiskal dan non-fiskal untuk mendorong impor produk AS dan menjaga daya saing produk ekspor Indonesia ke AS, tentunya dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional.

    Merespon hal tersebut, Dubes Kamala menyampaikan bahwa di tengah inisiatif negosiasi dengan Amerika Serikat dari berbagai negara yang terdampak kebijakan tarif Presiden Trump, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta berkomitmen untuk memfasilitasi upaya komunikasi dan negosiasi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.

    ”Kami telah berkomunikasi dengan Secretary of Commercedan USTR terkait rencana pemerintah Indonesia untuk melakukan negosiasi, dan kami siap mengatur rencana pertemuan dengan pihak strategis lainnya jika dibutuhkan,” kata Kamala.

    Menutup pertemuan, Airlangga menegaskan peran strategis AS sebagai mitra penting bagi Indonesia.

    “Kami percaya bahwa dengan mengedepankan dialog dan sinergi yang baik, kedua negara dapat saling bekerja sama untuk hubungan dagang yang seimbang dan saling menguntungkan,” kata Airlangga.

    Turut mendampingi Airlangga pada pertemuan tersebut, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Edi Prio Pambudi, dan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Ali Murtopo Simbolon.

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima kunjungan Duta Besar Amerika Serikat untuk Republik Indonesia, H.E Kamala S. Lakhdhir, hari Selasa (8/4/2025).

    Pertemuan ini bertujuan untuk membahas kebijakan tarif yang diterapkan oleh Amerika Serikat dan langkah-langkah untuk meningkatkan kerja sama perdagangan dan investasi kedua negara.

    Penyampaian tarif resiprokal sebesar 32 persen kepada Indonesia yang diumumkan oleh Amerika Serikat pada 2 April 2025 akan mulai berlaku pada 9 April 2025, kecuali dapat dinegosiasikan lebih lanjut.

    Merespon hal tersebut, Pemerintah Indonesia telah menempuh berbagai upaya negosiasi untuk memfasilitasi kepentingan kedua negara dalam menyeimbangkan neraca perdagangan. 

    “Indonesia akan mengedepankan jalur negosiasi dan tidak melakukan tindakan retaliasi, sejalan dengan negara ASEAN lainnya. Negosiasi kita upayakan dengan revitalisasi Indonesia-US Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) yang sudah berlaku sejak 1996,” ujar Airlangga.

    Dirinya menyatakan akan menempuh beberapa kebijakan strategis sebagai upaya negosiasi dalam merespon tarif AS.

    Beberapa di antaranya yakni dengan deregulasi Non-Tariff Measures (NTMs) melalui relaksasi TKDN sektor ICT dari AS seperti GE, Apple, Oracle, dan Microsoft, melakukan evaluasi terhadap kebijakan Lartas, dan mempercepat proses sertifikasi halal. 

    Kedua negara juga mendiskusikan langkah-langkah kebijakan untuk menyeimbangkan neraca perdagangan barang.

    Lebih lanjut Airlangga menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia akan menyiapkan insentif fiskal dan non-fiskal untuk mendorong impor produk AS dan menjaga daya saing produk ekspor Indonesia ke AS, tentunya dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional.

    Merespon hal tersebut, Dubes Kamala menyampaikan bahwa di tengah inisiatif negosiasi dengan Amerika Serikat dari berbagai negara yang terdampak kebijakan tarif Presiden Trump, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta berkomitmen untuk memfasilitasi upaya komunikasi dan negosiasi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.

    ”Kami telah berkomunikasi dengan Secretary of Commercedan USTR terkait rencana pemerintah Indonesia untuk melakukan negosiasi, dan kami siap mengatur rencana pertemuan dengan pihak strategis lainnya jika dibutuhkan,” kata Kamala.

    Menutup pertemuan, Airlangga menegaskan peran strategis AS sebagai mitra penting bagi Indonesia.

    “Kami percaya bahwa dengan mengedepankan dialog dan sinergi yang baik, kedua negara dapat saling bekerja sama untuk hubungan dagang yang seimbang dan saling menguntungkan,” kata Airlangga.

    Turut mendampingi Airlangga pada pertemuan tersebut, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Edi Prio Pambudi, dan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Ali Murtopo Simbolon.

  • Negosiasi Tarif Impor, Indonesia Akan Genjot Impor Komoditas dari AS

    Negosiasi Tarif Impor, Indonesia Akan Genjot Impor Komoditas dari AS

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah berencana menyeimbangkan neraca dagang Indonesia dengan Amerika Serikat (AS). Beberapa komoditas yang didorong untuk peningkatan impor, yakni liquefied natural gas (LNG), liquefied petroleum gas (LPG), hingga komoditas pangan seperti kedelai.

    Pemerintah juga akan mengkaji kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk komoditas yang diekspor oleh AS. Salah satu sektor yang akan mengalami perombakan kebijakan TKDN adalah Information and Communication Technology (ICT) seperti produk dari General Electric (GE), Apple, Oracle dan Microsoft.

    “Pemerintah juga melakukan deregulasi non-tariff measures (NTMs) melalui relaksasi TKDN sektor ICT dari AS (GE, Apple, Oracle, dan Microsoft), serta evaluasi lartas (Import License), hingga percepatan halal. Kemudian balancing terhadap Neraca Perdagangan dengan AS melalui pembelian produk agriculture dari AS seperti Soya Bean (kedelai), pembelian peralatan engineering, pembelian LPG, LNG, dan Migas oleh Pertamina,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan di Jakarta, Rabu, 9 April 2025.

    Langkah selanjutnya, kata Airlangga, pemerintah menyiapkan insentif fiskal atau nonfiskal, untuk mendorong impor dari AS dan menjaga daya saing ekspor ke AS. 

    “Pemerintah kini tengah melakukan upaya negosiasi terkait adanya kebijakan tarif impor AS kepada Indonesia. Salah satu bagian kesepakatan dari negosiasi,” katanya. 

    Diungkapkan, risiko ketidakpastian ekonomi global pada 2025 cenderung tinggi dan berasal dari instabilitas geopolitik, proteksionisme negara maju yang memengaruhi rantai pasok dan perdagangan global, serta pengetatan kebijakan moneter untuk mengatasi inflasi yang masih tinggi. 

    Kondisi tersebut juga kian diwarnai dengan kebijakan tarif resiprokal yang dikeluarkan Amerika Serikat. Adanya kebijakan tarif impor tersebut meniimbulkan sejumlah dampak, mulai dari gejolak pasar keuangan ekonomi global yang ditandai fluktuasi bursa saham dunia dan pelemahan mata uang emerging markets, terganggunya perdagangan dunia yang ditandai dengan terganggunya rantai pasok global dan penurunan volume perdagangan dunia. 

    Hal tersebut menekan harga komoditas global seperti crued oil dan brent, serta perlambatan ekonomi kawasan dan dunia yang ditandai dengan penurunan konsumsi global dan penundaan investasi perusahaan. 

    Sebagai bentuk respons atas kebijakan tersebut, sejumlah negara telah memutuskan mengambil sejumlah strategi. Seperti China yang menetapkan tarif balasan (retaliasi) sebesar 34%, Vietnam yang meminta penundaan penerapan tarif dan melakukan negosiasi, Thailand yang akan melakukan negosiasi serta mempertimbangkan diversifikasi pasar. 

    Pemerintah Indonesia telah memutuskan berbagai langkah strategis di antaranya melalui jalur negosiasi dengan mempertimbangkan AS sebagai mitra strategis. Salah satu jalur negosiasi tersebut yakni melalui revitalisasi Perjanjian Kerjasama Perdagangan dan Investasi (TIFA). 

    Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menagatakan, rencananya Airlangga bakal berangkat minggu depan dengan membawa menu-menu negosiasi. Pemerintah mengantisipasi ancaman kepada industri dalam negeri dan berdiskusi langsung dengan asosiasi-asosiasi dan menerima banyak masukan dari para pelaku usaha tersebut.

    “Pertama adalah kita melihat juga bagaimana kemampuan dari pelaku usaha kita. Kalau kita lihat top 10 dari ekspor kita ke Amerika, nomor satu kan elektronik, nomor dua itu TPT, nomor tiga itu sepatu dan sebagainya,” sebut Febrio.

    Jadi pengusaha juga sudah memiliki cara untuk menavigasi ini. Dan ketika mereka melakukan navigasi itu mereka juga berkonsultasi dengan pemerintah.

    “Sehingga apa yang mereka lakukan itu di-share ke kita. Apa yang akan kita siapkan untuk negosiasi minggu depan dipimpin oleh Pak Menko. Itu juga menjadi satu paket yang bersama. Sehingga memang harapannya nanti negosiasinya berjalan dengan lengkap, baik dari pemerintah dan juga pelaku usaha,” katanya.

    Namun, pemerintah tidak menyiapkan mekanisme baru, melainkan yang sudah ada, di antaranya Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD). Jika ada kekhawatiran bahwa terjadi dumping, maka sudah ada mekanismenya di Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan juga di Kementerian Keuangan.

    “Yang tadi kita juga sampaikan ke teman-teman pengusaha terutama adalah kita akan melakukan percepatan proses. Jadi supaya begitu ada indikasi dengan situasi seperti sekarang, kita berharap proses yang kita lakukan untuk melindungi industri dalam negeri itu kebijakannya tidak lama untuk keluarnya,” ujar Febrio.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • IHSG Hari Ini Rabu 9 April 2025 Dibuka Kembali Melemah Dihantam Krisis Eksternal

    IHSG Hari Ini Rabu 9 April 2025 Dibuka Kembali Melemah Dihantam Krisis Eksternal

    PIKIRAN RAKYAT – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali dibuka di zona merah pada perdagangan Rabu pagi 9 April 2025, menandakan tekanan di pasar modal Indonesia masih belum mereda pasca kejutannya kemarin.

    Berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG dibuka melemah 17,70 poin atau 0,30 persen ke posisi 5.978,44. Sementara itu, indeks LQ45—yang mencerminkan performa 45 saham unggulan—juga turun tipis 1,00 poin atau 0,15 persen ke posisi 666,77.

    Melanjutkan Tren Pelemahan Sehari Sebelumnya

    Pada penutupan perdagangan Selasa 8 April 2025, IHSG mengalami penurunan tajam sebesar 514 poin atau 7,9 persen ke level 5.996. Saat itu, sebanyak 710 saham melemah, hanya 33 saham yang naik, dan 215 stagnan.

    Tim Analis Pilarmas Investindo Sekuritas menyebut bahwa pelemahan IHSG disebabkan oleh kurangnya respons konkret pemerintah terhadap kebijakan tarif dari Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

    “Di dalam negeri, IHSG ditutup melemah cukup dalam. Tanggapan pemerintah terkait pengenaan tarif oleh AS belum memenuhi ekspektasi pasar,” ucap tim analis Pilarmas dalam risetnya.

    Sektor saham yang mengalami penurunan paling tajam adalah bahan baku sebesar 10,55 persen, diikuti oleh sektor finansial dan sektor energi. Saham-saham seperti INCO, MAPI, SMGR, MDKA, dan MBMA mendominasi daftar penurunan LQ45.

    Volume transaksi cukup tinggi, yakni 22,38 miliar lembar saham diperdagangkan dalam 1,42 juta kali transaksi, dengan nilai total Rp20,94 triliun. Meski demikian, kapitalisasi pasar menyusut menjadi Rp10,28 triliun.

    Dinamika Eksternal Masih Bayangi Pasar

    Gejolak pasar saham Indonesia masih dipicu oleh kebijakan tarif tinggi dari pemerintah AS. Pada pekan ini, Trump mengumumkan rencana tarif 50 persen terhadap produk impor Tiongkok dan Indonesia, jika negara-negara tersebut tidak mencabut bea masuk terhadap barang-barang AS.

    “Tiongkok dengan tegas menolak ultimatum Trump yang disebutnya sebagai ‘pemerasan’. Tiongkok menegaskan akan membela kepentingan nasionalnya,” ujar Pilarmas Investindo dalam analisanya.

    Ketegangan antara dua raksasa ekonomi dunia ini memperburuk sentimen global, yang turut menyeret indeks saham di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

    Pilihan Jalur Negosiasi, Pasar Internasional Menilai Positif

    Pengamat pasar sekaligus Founder Stocknow.id, Hendra Wardana, menyatakan bahwa langkah pemerintah Indonesia yang memilih jalur negosiasi ketimbang retaliasi dalam menghadapi kebijakan tarif AS menjadi sinyal positif bagi pasar.

    “Rencana pemerintah untuk memilih jalur negosiasi, bukan retaliasi, dinilai positif pasar internasional karena menunjukkan Indonesia tetap terbuka terhadap investasi dan menjaga stabilitas jangka panjang,” ujar Hendra saat dihubungi di Jakarta, Rabu 9 April 2025.

    Menurutnya, beberapa strategi negosiasi telah disiapkan pemerintah Indonesia, antara lain:

    Relaksasi aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di sektor teknologi informasi dan komunikasi (ICT), Evaluasi larangan terbatas (lartas) untuk barang ekspor/impor AS, Peningkatan impor produk agrikultur dan energi dari AS, termasuk minyak dan gas (migas), Insentif fiskal dan non-fiskal, seperti pengurangan bea masuk, PPh impor, dan PPN impor.

    “Relaksasi aturan TKDN untuk sektor ICT, evaluasi larangan terbatas (lartas), hingga rencana peningkatan impor produk agrikultur dari AS adalah bagian dari strategi negosiasi yang disiapkan pemerintah,” tutur Hendra.

    Diplomasi Jadi Kunci Stabilitas Pasar

    Sementara itu, menurut informasi dari Kementerian Perdagangan, pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan paket diplomasi dalam bentuk proposal konkret untuk dibahas bersama U.S. Trade Representative (USTR) di Washington D.C. Salah satu usulannya adalah revitalisasi Trade & Investment Framework Agreement (TIFA) antara Indonesia dan AS.

    “Saat ini, diplomat Indonesia telah menjalin komunikasi dengan USTR, yang tengah menunggu proposal konkret dari Indonesia,” ujar Hendra.

    Langkah ini dianggap sebagai upaya penting untuk memulihkan kepercayaan investor dan mengembalikan stabilitas pasar saham dalam negeri yang sempat terpuruk dalam dua hari terakhir.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pesan Airlangga ke Dubes AS: RI Pilih Negosiasi, Tak Akan Retaliasi

    Pesan Airlangga ke Dubes AS: RI Pilih Negosiasi, Tak Akan Retaliasi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima kunjungan Duta Besar Amerika Serikat untuk Republik Indonesia, H.E Kamala S. Lakhdhir, pada Selasa (8/04).

    Pertemuan ini bertujuan untuk membahas kebijakan tarif yang diterapkan oleh Amerika Serikat dan langkah-langkah untuk meningkatkan kerja sama perdagangan dan investasi kedua negara.

    Penyampaian tarif resiprokal sebesar 32% kepada Indonesia yang diumumkan oleh Amerika Serikat pada 2 April 2025 akan mulai berlaku pada 9 April 2025, kecuali dapat dinegosiasikan lebih lanjut.

    Mengenai hal tersebut, Airlangga memastikan Pemerintah Indonesia telah menempuh berbagai upaya negosiasi untuk memfasilitasi kepentingan kedua negara dalam menyeimbangkan neraca perdagangan.

    “Indonesia akan mengedepankan jalur negosiasi dan tidak melakukan tindakan retaliasi, sejalan dengan negara ASEAN lainnya. Negosiasi kita upayakan dengan revitalisasi Indonesia-US Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) yang sudah berlaku sejak 1996,” kata Airlangga, Rabu (9/4/2025).

    Airlangga menyatakan akan menempuh beberapa kebijakan strategis sebagai upaya negosiasi dalam merespon tarif AS. Beberapa di antaranya yakni dengan deregulasi Non-Tariff Measures (NTMs) melalui relaksasi TKDN sektor ICT dari AS seperti GE, Apple, Oracle, dan Microsoft, melakukan evaluasi terhadap kebijakan Lartas, dan mempercepat proses sertifikasi halal.

    Kedua negara juga mendiskusikan langkah-langkah kebijakan untuk menyeimbangkan neraca perdagangan barang. Airlangga menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia akan menyiapkan insentif fiskal dan non-fiskal untuk mendorong impor produk AS dan menjaga daya saing produk ekspor Indonesia ke AS, tentunya dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional.

    Merespon hal tersebut, Dubes AS Kamala menyampaikan bahwa di tengah inisiatif negosiasi dengan Amerika Serikat dari berbagai negara yang terdampak kebijakan tarif Presiden Trump, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta berkomitmen untuk memfasilitasi upaya komunikasi dan negosiasi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.

    “Kami telah berkomunikasi dengan Secretary of Commercedan USTR terkait rencana pemerintah Indonesia untuk melakukan negosiasi, dan kami siap mengatur rencana pertemuan dengan pihak strategis lainnya jika dibutuhkan,” ungkap Dubes Kamala.

    Menutup pertemuan, Airlangga menegaskan peran strategis AS sebagai mitra penting bagi Indonesia. “Kami percaya bahwa dengan mengedepankan dialog dan sinergi yang baik, kedua negara dapat saling bekerja sama untuk hubungan dagang yang seimbang dan saling menguntungkan,” pungkas Airlangga.

    Adapun, turut mendampingi Airlangga pada pertemuan tersebut, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Edi Prio Pambudi, dan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Ali Murtopo Simbolon.

    (haa/haa)

  • Negosiasi Tarif Impor Trump, Pemerintah Genjot Impor Komoditas dari AS

    Negosiasi Tarif Impor Trump, Pemerintah Genjot Impor Komoditas dari AS

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah kini tengah melakukan upaya negosiasi terkait adanya kebijakan tarif impor Amerika Serikat (AS) kepada Indonesia. Salah satu bagian kesepakatan dari negosiasi, Pemerintah berencana menyeimbangkan neraca dagang Indonesia dengan AS. 

    Beberapa komoditas yang didorong untuk peningkatan impor, yakni liquefied natural gas (LNG), liquefied petroleum gas (LPG), hingga komoditas pangan seperti kedelai. 

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto awalnya mengungkapkan, risiko ketidakpastian ekonomi global pada 2025 cenderung tinggi dan berasal dari instabilitas geopolitik, proteksionisme negara maju yang memengaruhi rantai pasok dan perdagangan global, serta pengetatan kebijakan moneter untuk mengatasi inflasi yang masih tinggi. 

    “Kondisi tersebut juga kian diwarnai dengan kebijakan tarif resiprokal yang dikeluarkan Amerika Serikat,” ungkap Airlangga dalam keterangannya, Rabu (9/4/2025). 

    Dirinya melanjutkan, penyampaian kebijakan tarif impor tersebut, sejumlah dampak timbul mulai dari gejolak pasar keuangan ekonomi global yang ditandai fluktuasi bursa saham dunia dan pelemahan mata uang emerging markets, terganggunya perdagangan dunia yang ditandai dengan terganggunya rantai pasok global dan penurunan volume perdagangan dunia. 

    Hal tersebut menekan harga komoditas global seperti crued oil dan brent, serta perlambatan ekonomi kawasan dan dunia yang ditandai dengan penurunan konsumsi global dan penundaan investasi perusahaan. 

    Sebagai bentuk respons atas kebijakan tersebut, sejumlah negara telah memutuskan mengambil sejumlah strategi. Seperti China yang menetapkan tarif balasan (retaliasi) sebesar 34%, Vietnam yang meminta penundaan penerapan tarif dan melakukan negosiasi, Thailand yang akan melakukan negosiasi serta mempertimbangkan diversifikasi pasar. 

    Untuk pemerintah Indonesia sendiri telah memutuskan untuk berbagai langkah strategis di antaranya melalui jalur negosiasi dengan mempertimbangkan AS sebagai mitra strategis. Salah satu jalur negosiasi tersebut yakni melalui revitalisasi Perjanjian Kerjasama Perdagangan dan Investasi (TIFA). 

    Airlangga melanjutkan, Pemerintah juga melakukan deregulasi non-tariff measures (NTMs) melalui relaksasi TKDN sektor ICT dari AS (GE, Apple, Oracle, dan Microsoft), serta evaluasi lartas (Import License), hingga percepatan halal. 

    “Pemerintah juga akan melakukan balancing terhadap Neraca Perdagangan dengan AS melalui pembelian produk agriculture dari AS seperti Soya Bean (kedelai), pembelian peralatan engineering, pembelian LPG, LNG, dan Migas oleh Pertamina,” bebernya. 

    Langkah selanjutnya, Pemerintah juga menyiapkan insentif fiskal atau nonfiskal, untuk mendorong impor dari AS dan menjaga daya saing ekspor ke AS. 

    Sebelumnya, Pemerintah juga telah melakukan negosiasi melalui pertemuan antara KBRI dengan United States Trade Representative (USTR) dan melakukan sosialisasi dan menjaring masukan masyarakat dengan melibatkan asosiasi pelaku usaha terkait kebijakan tarif impor Trump.

  • Negosiasi dengan AS, pasar RI dinilai tetap terbuka bagi investasi

    Negosiasi dengan AS, pasar RI dinilai tetap terbuka bagi investasi

    Presiden Prabowo Subianto (dua kiri) berbincang dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (dua kanan) dalam acara Sarasehan Ekonomi bersama Presiden RI di Jakarta, Selasa (8/4/2025). ANTARA/Bayu Saputra/aa.

    Negosiasi dengan AS, pasar RI dinilai tetap terbuka bagi investasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 09 April 2025 – 09:07 WIB

    Elshinta.com – Pengamat ekonomi sekaligus Founder Stocknow.id Hendra Wardana menyebut pasar internasional menilai positif rencana pemerintah Indonesia untuk memilih jalur negosiasi, bukan retaliasi dalam menanggapi kebijakan tarif impor Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Menurutnya, pilihan jalur negosiasi menunjukkan bahwa Indonesia tetap terbuka terhadap investasi di tingkat global, sekaligus demi menjaga stabilitas jangka panjang.

    “Rencana pemerintah untuk memilih jalur negosiasi, bukan retaliasi, dinilai positif pasar internasional karena menunjukkan Indonesia tetap terbuka terhadap investasi dan menjaga stabilitas jangka panjang,” ujar Hendra kepada Antara di Jakarta, Rabu.

    Ia memperhatikan berbagai strategi negosiasi yang tengah disiapkan pemerintah Indonesia, diantaranya melalui relaksasi aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk sektor Information and Communication Technology (ICT). Kemudian, juga melalui evaluasi larangan terbatas (lartas), serta rencana peningkatan impor produk agrikultur dari AS.

    “Relaksasi aturan TKDN untuk sektor ICT, evaluasi larangan terbatas (lartas), hingga rencana peningkatan impor produk agrikultur dari AS adalah bagian dari strategi negosiasi yang disiapkan pemerintah,” ujar Hendra.

    Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan sejumlah paket negosiasi yang akan dibawa ke perundingan untuk menanggapi kebijakan tarif timbal balik atau resiprokal oleh AS di Washington D.C. Sejumlah paket negosiasi itu diantaranya, pertama, Indonesia bakal mengajukan revitalisasi perjanjian kerja sama perdagangan dan investasi atau Trade & Investment Framework Agreement (TIFA).

    Kedua, pemerintah akan memberikan proposal deregulasi Non-Tariff Measures (NTMs) melalui relaksasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di sektor teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian, evaluasi terkait pelarangan dan pembatasan barang-barang ekspor maupun impor AS.

    Ketiga, Indonesia akan menawarkan untuk meningkatkan impor dan investasi dari AS lewat pembelian minyak dan gas (migas). Keempat, pemerintah menyiapkan insentif fiskal dan non-fiskal melalui beberapa strategi seperti penurunan bea masuk, PPh impor, atau PPN impor untuk mendorong impor dari AS serta menjaga daya saing ekspor ke AS.

    Saat ini, diplomat Indonesia telah menjalin komunikasi dengan U.S Trade Representative (USTR), yang mana USTR tengah menunggu proposal konkret dari Indonesia.

    Sumber : Antara