Xcloud.id

Produk: tifa

  • Alasan Ijazah Jokowi Disebut Palsu, Penggunaan Font Times New Roman-Nomor Seri Ijazah Berbeda – Halaman all

    Alasan Ijazah Jokowi Disebut Palsu, Penggunaan Font Times New Roman-Nomor Seri Ijazah Berbeda – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Muncul lagi tudingan soal ijazah palsu Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi) sebagai lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).

    Terbaru adalah pernyataan dari mantan dosen dari Universitas Mataram, Rismon Hasiholan Sianipar yang mengaku menyangsikan keaslian ijazah dan skripsi Jokowi.

    Rumor ijazah palsu ini diketahui sudah berkembang dan diperkarakan selama beberapa tahun terakhir. 

    Tercatat, ada tiga gugatan yang dilayangkan dan selalu dimenangkan oleh pihak Jokowi.

    Lantas, apa alasan Rismon masih menyebut ijazah Jokowi sebagai lulusan UGM itu palsu?

    Pertama, alasan Rismon mengatakan demikian karena lembar pengesahan dan sampul skripsi menggunakan font Times New Roman.

    Di mana, pada saat itu, menurutnya belum ada di era tahun 1980-an hingga 1990-an.

    Seperti diketahui, sampul dan lembar pengesahan skripsi Jokowi saat itu dicetak di percetakan, tapi seluruh isi tulisan skripsinya setebal 91 halaman tersebut masih menggunakan mesin ketik.

    Kedua, berkaitan omor seri ijazah Jokowi yang dianggap berbeda atau tidak menggunakan klaster dan hanya angka saja.

    Ketiga, dari pihak Jokowi sampai sekarang juga belum pernah menunjukkan ijazah asli tersebut kepada publik, apalagi semenjak isu ini mencuat.

    Alasan Kuasa Hukum Tak Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

    Mengenai polemik ijazah Jokowi itu, tim kuasa hukum Jokowi, menilai tudingan ijazah palsu tersebut tidak benar dan menyesatkan.

    Kuasa Hukum Jokowi, Yakup Hasibuan, menegaskan pihak yang harus membuktikan adalah pihak yang menyebar ijazah tersebut palsu.

    Dia mengatakan, tim kuasa hukum hanya akan menunjukkan ijazah asli Jokowi jika memang diminta secara hukum.

    “Kami tidak akan menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi, kecuali berdasarkan hukum dan dimintakan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti pengadilan dan sebagainya.”

    “Itu pasti kami akan taat dan kami tunjukkan. Tapi jika tidak, untuk apa kami tunjukkan?” ucap Yakup, di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/4/2025).

    Hal senada juga disampaikan oleh Anggota Tim Kuasa Hukum lainnya, Andra Reinhard Pasaribu. 

    Dia menegaskan, pihaknya akan bersikap kooperatif apabila memang ada perintah hukum yang mengharuskan penunjukan dokumen tersebut.

    “Jadi untuk ke depannya, silakan tempuh jalur hukum. Asal ada putusan pengadilan ataupun hukum yang memerintahkan kami untuk menunjukan, kami akan tunjukkan,” tegasnya.

    Pihak UGM Jamin Keaslian Ijazah Jokowi

    Pihak UGM turut memastikan, ijazah Jokowi asli dan sesuai dengan fakta di lapangan, setelah sebelumnya menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan UGM. 

    Awalnya, sejumlah orang yang tergabung dalam Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) mendatangi Fakultas Kehutanan UGM untuk meminta klarifikasi, Selasa (15/4/2025).

    Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM, Wening Udasmoro mengungkapkan bahwa pihaknya telah bertemu tiga perwakilan TPUA, yaitu Roy Suryo, Rismon, dan dokter Tifa.

    “Kami sebetulnya memberikan ruang 5 orang, tapi tadi yang hadir 3 orang untuk menemui kami,” kata Wening, Selasa, dikutip dari Wartakotalive.com.

    Dalam hal ini, Wening menegaskan, UGM adalah institusi pendidikan yang selalu mematuhi peraturan akademik. 

    “Kami UGM ini adalah lembaga institusi pendidikan yang selalu mematuhi peraturan akademik, mulai ketika mahasiswa hadir di kampus ini dengan segala macam dokumen sampai di akhir,” kata dia.

    Wening menjelaskan, Jokowi tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM dan telah menyelesaikan studinya. 

    Dia mengatakan, UGM memiliki bukti-bukti terkait hal tersebut, mulai dari surat-surat hingga dokumennya.

    “Dalam kapasitas kami UGM, memberikan informasi bahwa Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridharma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada.”

    “Dan kami memiliki bukti-bukti, surat-surat, dokumen-dokumen yang ada di Fakultas Kehutanan,” ungkapnya.

    Selain itu, kata Wening, UGM memiliki dokumen lengkap yang mencakup ijazah SMA saat mendaftar hingga ujian skripsi Joko Widodo. 

    “Misalnya kami memiliki ijazah STTB waktu SMA, kemudian dokumen-dokumen lain, termasuk proses verbal ketika ujian skripsi. Dan kami tadi juga membawa skripsi beliau,” tuturnya.

    Wening mengatakan bahwa teman-teman seangkatan Jokowi di Fakultas Kehutanan UGM juga hadir dalam audiensi tersebut dengan membawa serta ijazah dan foto-foto saat wisuda.

    “Kebetulan banyak sekali yang hadir, satu angkatan. Terutama yang wisudanya bersamaan itu pada hadir dan mereka juga membawa skripsi-skripsi yang juga dilihat oleh beliau-beliau.”

    “Plus tadi juga mereka membawa foto-foto dokumen-dokumen,” ungkap dia.

    Dalam konteks ini, Wening menegaskan bahwa UGM tidak berada di posisi membela siapapun, melainkan hanya menjelaskan berdasarkan dokumen yang ada.

    “Menjelaskan sebagai sebuah lembaga yang memiliki dokumen, ini mahasiswa kami dulu atau tidak? Dan lulus atau tidak? Itu sudah kami jelaskan dan Joko Widodo itu lulus pada 5 November 1985, sesuai dengan catatan di dokumen Fakultas Kehutanan,” tuturnya.

    Wening pun menegaskan, UGM tidak akan terlibat dalam polemik yang terjadi, terutama di media sosial.

    “Kita tidak akan masuk ke dalam polemik, terutama polemik di sosial media. Dasar kami bukan interpretasi pada apa yang disampaikan orang satu ke orang lain, tapi dasar kami adalah data yang kami punya,” pungkasnya.

    Penjelasan UGM soal Font hingga Nomor Seri Ijazah Jokowi

    Sebelumnya, UGM telah mengeluarkan pernyataan resmi soal keaslian ijazah Jokowi ketika menanggapi perkataan eks dosen Rismon.

    Pasalnya, klaim sepihak dari Rismon itu membuat polemik dan perdebatan di kalangan warganet hingga membuat Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta angkat bicara.

    Terkait tudingan Rismon soal penggunaan Font Time New Roman pada sampul skripsi dan ijazah yang dianggap meragukan keaslian dokumen, Sigit menegaskan bahwa pada tahun itu sudah banyak mahasiswa menggunakan font tersebut.

    Terutama untuk mencetak sampul dan lembar pengesahan di tempat percetakan. 

    Bahkan di sekitaran kampus UGM pada saat itu sudah ada percetakan seperti Prima dan Sanur (sudah tutup-red) yang menyediakan jasa cetak sampul skripsi. 

    Hal-hal tersebut, menurut Sigit, seharusnya diketahui oleh Rismon karena dia juga berkuliah di UGM.

    “Fakta adanya mesin percetakan di sanur dan prima juga seharusnya diketahui yang bersangkutan karena yang bersangkutan juga kuliah di UGM,” tegas Sigit di Kampus UGM, Jumat (21/3/2025), dilansir ugm.ac.id.

    Sigit pun menegaskan, banyak skripsi mahasiswa yang menggunakan sampul dan lembar pengesahan dengan  mesin percetakan.

    “Ada banyak skripsi mahasiswa yang menggunakan sampul dan lembar pengesahan dengan  mesin percetakan,” katanya.

    Selanjutnya, terkait dengan nomor seri ijazah Jokowi yang dianggap berbeda atau tidak menggunakan klaster dan hanya angka saja, Sigit menegaskan pada saat itu Fakultas Kehutanan memiliki kebijakan sendiri dan belum ada penyeragaman dari tingkat universitas.

    Sigit menjelaskan, penomoran tersebut tidak hanya berlaku pada ijazah Jokowi.

    Namun, berlaku juga pada semua ijazah lulusan Fakultas Kehutanan. 

    “Nomor tersebut berdasarkan urutan nomor induk mahasiswa yang diluluskan dan ditambahkan FKT, singkatan dari nama fakultas,” katanya.

    Sekali lagi, Sigit menyesalkan tuduhan Rismon lewat konten video yang meragukan  ijazah dan  skripsi Jokowi itu.

    Sehingga, seolah-olah ijazah Jokowi yang diterbitkan oleh UGM adalah palsu. 

    Dia menegaskan kembali bahwa Jokowi pernah berkuliah di UGM, sehingga ijazah dan skripsinya dijamin asli.

    Sigit juga menyebutkan, Jokowi dikenal baik oleh teman seangkatannya dan aktif mengikuti organisasi mahasiswa.

    “Perlu diketahui ijazah dan skripsi dari Joko Widodo adalah asli. Ia pernah kuliah di sini, teman satu angkatan beliau mengenal baik beliau.”

    “Beliau aktif di kegiatan mahasiswa (Silvagama), beliau tercatat menempuh banyak mata kuliah, mengerjakan skripsi, sehingga ijazahnya pun dikeluarkan oleh UGM adalah asli,” tegasnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di Wartakotalive.com dengan judul UGM Pastikan Keaslian Ijazah Jokowi, Klaim Punya Bukti Surat dan Dokumen Akademik

    (Tribunnews.com/Rifqah/Fersianus Waku) (Wartakotalive.com/Junianto Hamonangan)

  • Jokowi Alumnus UGM, Pihak Kampus Beri Pernyataan Tegas

    Jokowi Alumnus UGM, Pihak Kampus Beri Pernyataan Tegas

    PIKIRAN RAKYAT – Selasa, 15 April 2025, Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk menuntut penjelasan terkait ijazah Joko Widodo (Jokowi). Sebelumnya banyak yang meragukan keaslian ijazah Jokowi, karena dirasa ada kejanggalan.

    Dalam aksi massa tersebut, tiga perwakilan dari TPUA yang terdiri dari Roy Suryo, Rismon Sianipar dan Dokter Tifa bertemu dengan Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran Wening Udasmoro, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat dan Alumni Arie Sujito, Sekretaris Universitas Andi Sandi, Dekan Fakulyas Kehutanan Sigit Sunarta, dan Ketua Senat Fakultas Kehutanan San Afri Awang.

    Pada kesempatan tersebut, Rektor UGM berhalangan hadir. Meski begitu, UGM juga menyatakan bahwa Jokowi merupakan alumnus Fakultas Kehutanan UGM.

    Pihak UGM menyatakan Jokowi telah melaksanakan seluruh proses studi yang dimulai sejak 1980, dengan nomor mahasiswa 80/34416/KT/1681. Berdasarkan dari data kampus, UGM juga telah diwisuda pada 5 November 1985.

    Aksi massa yang dilakukan di Fakultas Kehutanan UGM juga berlangsung cukup panas. Banyak masyarakat ikut gemas dan mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi.

    Beberapa orang menuding bahwa UGM ada main dengan Jokowi terkait urusan ijazah mantan presiden RI itu.

    Namun pihak UGM menegaskan bahwa universitas tidak terkait konflik kepentingan antara TPUA maupun Joko Widodo. UGM sebagai institusi public yang melaksanakan system pendidikan tinggi di Indonesia terikat dengan Peraturan Perundang-Undangan berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan Keterbukaan Informasi Publik.

    Oleh karena itu, UGM hanya bersedia menunjukkan data yang bersifat pribadi jika diminta secara resmi oleh aparat penegak hukum. Sedangkan data yang bersifat public tidak akan ditutup-tutupi.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Menko Airlangga ungkap target tim negosiasi tarif Trump di AS

    Menko Airlangga ungkap target tim negosiasi tarif Trump di AS

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap target tim negosiasi yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk berunding langsung dengan Pemerintah AS di Washington D. C., Amerika Serikat.

    Airlangga dijadwalkan bertolak dari Jakarta ke Washington, Selasa malam, untuk memimpin tim negosiasi RI yang di antaranya terdiri atas Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    Menko Airlangga saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, menyebut target utama tim negosiasi menurunkan tarif impor resiprokal yang dibebankan oleh AS kepada Indonesia.

    “Targetnya kan yang pasti ada pembicaraan beberapa putaran. Yang penting diturunkan (tarif impor, red.),” kata Menko Airlangga menjawab pertanyaan.

    Di lokasi yang sama, dalam kesempatan terpisah, Airlangga menyebut tim negosiasi menghendaki adanya hasil yang konkret dari perundingan dengan Pemerintah AS. Airlangga menyebut Pemerintah RI juga terbuka terhadap peluang membentuk pasar bebas terbatas antara Indonesia dan Amerika Serikat.

    “Artinya, specific outcome itu lebih penting sehingga kami dalam tanda petik, kalau untuk perjanjian nanti, framework, berikut dalam bentuk limited FTA (perjanjian pasar bebas), atau kita pernah punya TIFA dengan Amerika. Nah, itu yang dalam format perjanjian. Kami minta outcome yang spesifik, yang pragmatis ada,” kata Airlangga saat jumpa pers menjawab pertanyaan mengenai tawaran tim negosiasi yang nanti dipaparkan kepada Pemerintah AS.

    Di Washington, tim negosiasi dari Indonesia bakal menemui beberapa perwakilan Pemerintah AS, di antaranya Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR), Kementerian Keuangan AS, sejumlah asosiasi bisnis seperti US-ASEAN Business Council, US-Indonesia Society (USINDO).

    Airlangga menyebutkan dirinya bersama Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan pada Senin (14/4) malam juga telah rapat melalui sambungan konferensi video dengan Menteri Perdagangan AS Howard W. Lutnick. Dalam pertemuan itu, ada pula Anggota DEN Mari Elka Pangestu.

    “Pak Luhut sudah bicara dengan Secretary of Commerce (Menteri Perdagangan AS), nanti kami tindaklanjuti lagi di Washington,” kata Airlangga.

    Sementara itu, Menlu Sugiono juga telah tiba lebih dulu di di AS dan bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio.

    Di Washington, perundingan antara Pemerintah RI dan Pemerintah AS dijadwalkan berlangsung pada 16–23 April 2025.

    “Tentu kan pengalaman pada berbagai perjanjian, pertemuan itu tidak sekali. Biasanya, ada 2–3 putaran, karena pertama ada kesepakatan, kedua baru drafting-nya,” sambung Airlangga.

    Presiden AS Donald Trump pada 2 April 2025 mengumumkan kebijakan tarif resiprokal/timbal balik kepada sejumlah negara, termasuk Indonesia, yang efektif berlaku tiga hari setelah diumumkan.

    Kebijakan Trump itu diterapkan secara bertahap, yaitu mulai dari pengenaan tarif umum 10 persen untuk seluruh negara terhitung sejak tanggal 5 April 2025, kemudian tarif resiprokal untuk sejumlah negara, termasuk Indonesia, mulai berlaku pada 9 April 2025 pukul 00.01 EDT (11.01 WIB).

    Dari kebijakan terbaru AS itu, Indonesia terkena tarif resiprokal 32 persen, sementara negara-negara ASEAN lainnya, Filipina 17 persen, Singapura 10 persen, Malaysia 24 persen, Kamboja 49 persen, Thailand 36 persen, dan Vietnam 46 persen.

    Walaupun demikian, Presiden Trump pada 9 April 2025 mengumumkan jeda selama 90 hari untuk penerapan tarif impor resiprokal itu kepada sebagian besar negara, kecuali China. Indonesia masuk dalam kelompok negara yang mendapatkan jeda selama 3 bulan penuh itu.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • UGM Jangan Jadi Bumper Jokowi!

    UGM Jangan Jadi Bumper Jokowi!

    GELORA.CO – Polemik keaslian ijazah Presiden Joko Widodo terus bergulir. Sekelompok aktivis mendatangi Universitas Gadjah Mada (UGM) pada hari ini, Selasa 15 April 2025, untuk menuntut keterbukaan.

    Alumni UGM, Roy Suryo, angkat bicara usai pertemuan dengan pihak kampus. Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh sejumlah aktivis seperti Rismon Hasiholan dan dr. Tifa, Roy menyampaikan keprihatinannya terhadap sikap UGM dalam menyikapi isu ini.

    “UGM tadi sempat menawarkan, kalau begitu kita bawa saja ke pengadilan. Tapi kami bilang, sebagai keluarga besar UGM, sebaiknya ini diselesaikan dengan silaturahmi. Apalagi kami datang dalam suasana syawalan dan halal bihalal,” ujar Roy.

    Pakar telematika itu menilai bahwa UGM seharusnya tidak menjadi tameng atau pelindung yang justru melemahkan posisi dan kredibilitas akademik kampus sendiri. 

    “UGM jangan mau jadi bumper Jokowi. UGM harus berani berdiri di atas kaki sendiri,” tegasnya.

    Dalam pertemuan tersebut, Roy mengaku sempat memotret dokumen skripsi Jokowi yang mereka lihat secara langsung. Ia menyebut ada kejanggalan yang kembali ditemui.

    “Alhamdulillah saya sempat memotret. Di skripsi itu memang tidak ada tanggalnya, tidak ada lembar pengesahan, dan tidak ada nama-nama seperti yang disebut-sebut, misalnya Kasmujo (dosen pembimbing Jokowi),” katanya.

    Roy menegaskan bahwa pihaknya sebenarnya tidak berniat membawa isu ini ke ranah hukum, namun berharap agar UGM bersikap terbuka dan berpihak kepada kepentingan publik.

    “Apakah itu akan dijadikan bukti di pengadilan? Sebenarnya kami tidak berharap berhadapan. Justru tadi Dokter Tifa menyarankan agar UGM bersatu dengan rakyat. Jadilah institusi yang melindungi hak-hak kebebasan keterbukaan informasi rakyat,” tuturnya.

    Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono itu mengajak UGM untuk berani menyampaikan kebenaran secara jujur. 

    “Kalau memang tidak benar, katakan tidak benar,” tutupnya.

  • Tak Cukup ke UGM, Massa Akan ke Solo Buktikan Langsung Ijazah Jokowi

    Tak Cukup ke UGM, Massa Akan ke Solo Buktikan Langsung Ijazah Jokowi

    GELORA.CO –  Massa Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) menyatakan akan menyambangi kediaman Joko Widodo alias Jokowi di Solo, Jawa Tengah untuk membuktikan langsung keaslian ijazah lulusan Fakultas Kehutanan UGM milik presiden ke-7 RI itu.

    Hal itu disampaikan oleh Roy Suryo selaku Perwakilan TPUA yang mengikuti audiensi membuktikan keaslian Jokowi lulusan UGM. Salah satu yang ditinjau adalah ijazah.

    “Memang kita tidak bisa lihat ijazah asli, karena ijazah asli tidak disimpan di kampus. Ijazah asli Insya Allah besok akan dilihat teman-teman yang bergerak ke Solo. Saya tidak ke Solo karena harus ke Jakarta, tapi moga-moga bisa diperlihatkan,” kata Roy Suryo di lingkungan Fakultas Kehutanan UGM, Sleman, DIY, Selasa (15/4).

    Perwakilan TPUA sendiri merasa kurang puas dengan pembuktian oleh UGM. Kata Roy, ada beberapa temuan yang mengganjal, seperti skripsi pada bagian batang tubuh skripsi yang ditulis menggunakan mesin ketik, sementara bagian depan dicetak dengan font yang belum ada di era Jokowi kuliah. Selain itu skripsi tidak disertai elemen lembar pengesahan secara lengkap, seperti susunan dosen penguji.

    Kejanggalan-kejanggalan itu, kata Roy, tentunya tidak membuat isu skripsi dan ijazah Jokowi makin terang.

    Foto-foto jejak Jokowi di UGM yang dipaparkan oleh rekan-rekan seangkatan kala audiensi pun bagi Roy juga tidaklah cukup jadi pembukti.

    “Seribu foto, seribu kawan tidak ada gunanya kalau tidak ada ijazah asli,” tegas eks Kemenpora itu.

    Perwakilan lain dari TPUA, Tifauzia sementara itu meminta UGM agar bersikap netral dan jadi tameng yang justru melemahkan muruah mereka sendiri.

    Pasalnya, kata Tifa, UGM tak menunjukkan dokumen-dokumen pendukung bukti Jokowi pernah kuliah di UGM, selain ijazah. Semisal, transkrip nilai dan Kartu Hasil Studi (KHS).

    “Kalau kita mau melihat ijazah ya kita minta sama yang bersangkutan. Satu-satunya cara kita ke kediaman beliau,” pungkasnya.

  • Negosiasi Tarif dengan AS, Airlangga: Indonesia Dorong Hasil Konkret

    Negosiasi Tarif dengan AS, Airlangga: Indonesia Dorong Hasil Konkret

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah segera memulai negosiasi tarif dengan Amerika Serikat (AS) terkait kebijakan bea impor 32% yang dikenakan terhadap produk Indonesia. Indonesia akan mendorong agar negosiasi dengan AS menghasilkan kesepakatan yang konkret.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, Indonesia mengutamakan hasil nyata dalam proses lobi yang akan dilakukan tim negosiator di Washington DC.

    “Kemarin Indonesia menyampaikan keinginan agar pertemuan ini menghasilkan sesuatu yang bersifat konkret. Specific outcome itu lebih penting,” ujar Airlangga di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

    Menurut Airlangga, pengalaman dalam berbagai perjanjian sebelumnya menunjukkan bahwa pertemuan dagang internasional tidak bisa selesai dalam satu kali pertemuan. Ia menuturkan, dibutuhkan dua hingga tiga putaran negosiasi tarif AS, mulai dari kesepakatan awal hingga tahap penyusunan dokumen resmi.

    Dalam lawatan ke Washington, Airlangga menjelaskan bahwa Indonesia membuka kemungkinan untuk melanjutkan kerja sama dalam bentuk perjanjian perdagangan bebas terbatas atau limited Free Trade Agreement (FTA).

    Selain itu, pemerintah juga siap mengambil langkah strategis untuk melakukan revitalisasi kerja sama dagang dengan AS melalui perjanjian TIFA (trade and investment framework agreement).

    Langkah-langkah ini telah termuat dalam non-paper proposal yang telah disiapkan Indonesia untuk negosiasi dengan AS, terkait tarif, non-tariff measures (NTMs), kerja sama perdagangan dan investasi, hingga sektor keuangan.

    Lebih lanjut terkait tarif Presiden AS Donald Trump, Airlangga mengatakan bahwa Indonesia mengusulkan agar fokus negosiasi diarahkan pada hasil-hasil yang spesifik dan pragmatis, sehingga kedua negara dapat segera merasakan manfaat dari kerja sama ekonomi yang dijalin.

    “Jadi artinya specific outcome itu lebih penting,” tegas Airlangga.

    Tim lobi tingkat tinggi Indonesia akan melakukan negosiasi dengan otoritas AS pada 16-23 April 2025. Delegasi Indonesia akan dipimpin oleh Menko Airlangga, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    Dalam pertemuan penting itu, delegasi Indonesia akan bertemu berbagai pejabat tinggi AS, termasuk perwakilan dari United States Trade Representative (USTR), Kementerian Perdagangan (Secretary of Commerce), Kementerian Luar Negeri (Secretary of State), dan Kementerian Keuangan AS (Secretary of Treasury) untuk membahas tarif AS.
     

  • Bakal Terbang ke Amerika Negosiasi Tarif Impor Trump, Menko Airlangga Ungkap Arahan Prabowo – Halaman all

    Bakal Terbang ke Amerika Negosiasi Tarif Impor Trump, Menko Airlangga Ungkap Arahan Prabowo – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto bersama sejumlah delegasi akan bertolak ke Amerika Serikat untuk melakukan negosiasi tarif Impor yang diberlakukan ke Indonesia.

    Airlangga mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesan kepadanya untuk melakukan negosiasi sebaiknya baiknya.

    “Negosiasi sebaik-baiknya untuk kepentingan Indonesia,” kata Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, (15/4/2025).

    Hanya saja Airlangga tidak menjawab berapa angka tarif Impor yang minta diturunkan oleh Indonesia kepada pihak AS. 

    Untuk diketahui AS memberlakukan tarif Impor kepada Indonesia sebesar 32 persen.

    “Nanti ya (angkanya),” kata Airlangga.

    Dalam melakukan negosiasi, Indonesia kata Airlangga menginginkan kerjasama yang konkret. 

    Apabila nantinya bentuk kerja samanya adalah perjanjian formal seperti Limited FTA (Perjanjian Perdagangan Terbatas) atau TIFA (Trade and Investment Framework Agreement)—itu bisa dibahas lebih lanjut dan dituangkan dalam perjanjian resmi.

    “Kemarin Indonesia menyampaikan Indonesia ingin yang sifatnya konkret jadi ya artinya spesifik outcome itu lebih penting sehingga kita dalam tanda petik kalau untuk perjanjian nanti framework berikut dalam bentuk Limited FTA atau kita pernah punya TIFA dengan Amerika nah itu yang dalam format perjanjian,” tuturnya.

    Sebelumnya Airlangga mengaku sejumlah persiapan telah dilakukan untuk negosiasi tarif Impor yang diberlakukan AS ke Indonesia sebesar 32 persen. 

    Salah satunya menggelar rapat bersama seluruh Kementerian untuk membahas apa saja yang diharapkan AS dan tawaran apa yang akan diberikan Indonesia untuk negosiasi tarif Impor tersebut.

    “Kemarin kan sudah rapat dengan seluruh Kementerian dan tadi saya sudah laporkan ke Bapak Presiden tadi malam sudah ada pertemuan antara secara online Secretary’s Commerce dengan Pak Luhut, saya, dan Bu Mari (Wakil Ketua DEN) dan yang lain,” kata Airlangga.

    “Intinya kita bahas mengenai framework apa yang diharapkan oleh Amerika dan apa yang diharapkan oleh Indonesia,” imbuhnya.

    Terkait tawaran penurunan PPh Impor (pajak penghasilan atas barang impor), Airlangga tidak menjawabnya . Ia hanya mengatakan bahwa teknis mengenai tawaran yang akan diajukan akan dibahas di Washington AS. Untuk diketahui delegasi Indonesia akan berada di AS mulai dari 16- 23 April.

    Airlangga mengatakan dalam misinya ke AS, delegasi Indonesia akan berbicara dengan sejumlah pihak. Mulai dari USTR (United States Trade Representative) lembaga AS yang urus soal perdagangan antarnegara. Lalu Treasury Secretary lembaga yang berwenang soal pajak, bea masuk, dan fiskal.

    Kemudian sejumlah Asosiasi bisnis yang mendorong kerja sama dagang antara AS dan negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, seperti US-ASEAN dan USINDO.

    Selain itu kata Airlangga dalam pengalaman perundingan dagang atau kerja sama ekonomi, biasanya prosesnya tidak cukup satu kali pertemuan. Umumnya perundingan berlangsung 2-3 kali pertemuan.

    Pertama, untuk mencapai kesepakatan umum lalu yang kedua menyusun rancangan perjanjian.

    “Tentu kan pengalaman pada berbagai perjanjian itu pertemuan itu tidak sekali biasanya ada 2-3 round karena pertama ada kesepakatan kedua baru drafting ya dari kesepakatan drafting,” pungkasnya.

     

  • 8 UGM Tegaskan Keaslian Ijazah Jokowi, Lengkap dengan Bukti dan Dokumen Akademik Yogyakarta

    8 UGM Tegaskan Keaslian Ijazah Jokowi, Lengkap dengan Bukti dan Dokumen Akademik Yogyakarta

    UGM Tegaskan Keaslian Ijazah Jokowi, Lengkap dengan Bukti dan Dokumen Akademik
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Universitas Gadjah Mada (UGM) memberikan tanggapan resmi terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi).
    Tanggapan ini muncul setelah sejumlah orang yang tergabung dalam Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) mendatangi Fakultas Kehutanan UGM untuk meminta klarifikasi mengenai ijazah tersebut, Selasa (15/4/2025).
    Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM, Prof. Wening Udasmoro, mengungkapkan bahwa pihaknya telah bertemu dengan tiga perwakilan TPUA, yaitu Roy Suryo, Rismon, dan dokter Tifa, pada Selasa (15/04/2025).
    “Kami sebetulnya memberikan ruang 5 orang, tapi tadi yang hadir 3 orang untuk menemui kami,” kata Wening, Selasa.
    Wening menegaskan bahwa UGM adalah institusi pendidikan yang selalu mematuhi peraturan akademik.
    “Kami UGM ini adalah lembaga institusi pendidikan yang selalu mematuhi peraturan akademik, mulai ketika mahasiswa hadir di kampus ini dengan segala macam dokumen sampai di akhir,” kata dia.
    Wening mengatakan bahwa Joko Widodo (Jokowi) tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM dan telah menyelesaikan studinya.
    “Dalam kapasitas kami UGM, memberikan informasi bahwa Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridharma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada. Dan kami memiliki bukti-bukti, surat-surat, dokumen-dokumen yang ada di Fakultas Kehutanan,” ungkapnya.
    KOMPAS.COM/YUSTINUS WIJAYA KUSUMA Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Wening Udasmoro (tengah) saat akan memberikan penjelasan ke wartawan terkait audiensi dengan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk meminta klarifikasi terkait keaslian ijazah Joko Widodo.
    Menurut Wening, UGM memiliki dokumen lengkap yang mencakup ijazah SMA saat mendaftar hingga ujian skripsi Joko Widodo.
    “Misalnya kami memiliki ijazah STTB waktu SMA, kemudian dokumen-dokumen lain, termasuk proses verbal ketika ujian skripsi. Dan kami tadi juga membawa skripsi beliau,” tuturnya.
    Wening menambahkan bahwa teman-teman seangkatan Joko Widodo di Fakultas Kehutanan UGM juga hadir dalam audiensi tersebut, membawa serta ijazah dan foto-foto saat wisuda.
    “Kebetulan banyak sekali yang hadir, satu angkatan. Terutama yang wisudanya bersamaan itu pada hadir dan mereka juga membawa skripsi-skripsi yang juga dilihat oleh beliau-beliau. Plus tadi juga mereka membawa foto-foto dokumen-dokumen,” ungkap dia.
    Dalam konteks ini, Wening menegaskan bahwa UGM tidak berada di posisi membela siapapun, melainkan hanya menjelaskan berdasarkan dokumen yang ada.
    “Menjelaskan sebagai sebuah lembaga yang memiliki dokumen, ini mahasiswa kami dulu atau tidak? Dan lulus atau tidak? Itu sudah kami jelaskan dan Joko Widodo itu lulus pada 5 November 1985. Sesuai dengan catatan di dokumen Fakultas Kehutanan,” tuturnya.
    Wening juga menyatakan bahwa UGM tidak akan terlibat dalam polemik yang terjadi, terutama di media sosial.
    “Kita tidak akan masuk ke dalam polemik, terutama polemik di sosial media. Dasar kami bukan interpretasi pada apa yang disampaikan orang satu ke orang lain, tapi dasar kami adalah data yang kami punya,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ratusan Orang Geruduk Fakultas Kehutanan UGM, Minta Jujur soal Ijazah Jokowi

    Ratusan Orang Geruduk Fakultas Kehutanan UGM, Minta Jujur soal Ijazah Jokowi

    GELORA.CO – Ratusan orang yang mengatasnamakan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) menggeruduk Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada ( UGM ), Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (15/4/2025) pagi. Mereka menuntut UGM jujur mengenai ijazah mantan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ).

    Massa meminta klarifikasi kepada UGM terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Massa berjalan kaki dari masjid kampus UGM menuju Fakultas Kehutanan. Mereka kemudian berkumpul di depan Fakultas Kehutanan karena dilarang masuk oleh petugas keamanan kampus.

    Pihak kampus hanya mengizinkan beberapa orang perwakilan untuk masuk dan beraudiensi. Beberapa perwakilan massa yang masuk antara lain Roy Suryo, Dokter Tifa, Rismon Sianipar, serta Syukri Fadholi.

    Massa Geruduk Fakultas Kehutanan, UGM Diminta Jujur soal Ijazah Jokowi

    Kedatangan mereka ke sana untuk meminta klarifikasi terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Mereka meminta Fakultas Kehutanan menunjukkan bukti-bukti yang bisa memastikan keaslian ijazah Jokowi.

    Mereka membawa spanduk bertuliskan “UGM Jujur Saja!!! Demi Bangsa dan Negara untuk Apa Bela Jokowi?!”. “Kalau memang punya ijazah, serahkan. Saya meyakini kalau itu diserahkan, selesai masalahnya,” kata perwakilan TPUA Syukri Fadholi kepada awak media.

    “Tetapi ketika di pengadilan kita melihat proses hukum itu berjalan, orang yang menuduh (ijazah Jokowi palsu, red) divonis hukum, tetapi belum bisa dibuktikan di pengadilan ijazah itu ada atau tidak,” sambungnya.

  • Delegasi RI akan berangkat ke AS pada 16-23 April guna negosiasi tarif

    Delegasi RI akan berangkat ke AS pada 16-23 April guna negosiasi tarif

    Tim delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomoian Airlangga Hartarto akan berangkat ke Amerika Serikat (AS) pada 16-23 April 2025 untuk melaksanakan negosiasi soal tarif timbal balik (resiprokal), Jakarta, Senin (14/4/2025). (ANTARA/Bayu Saputra)

    Delegasi RI akan berangkat ke AS pada 16-23 April guna negosiasi tarif
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 14 April 2025 – 14:55 WIB

    Elshinta.com – Tim delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomoian Airlangga Hartarto akan berangkat ke Amerika Serikat (AS) pada 16-23 April 2025 untuk melaksanakan negosiasi soal tarif timbal balik (resiprokal).

    Tim yang diutus oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut terdiri dari sejumlah menteri dan kepala lembaga. Hari ini, Menteri Luar Negeri RI Sugiono berangkat ke Washington DC untuk mempersiapkan proses negosiasi. Besok, Menko Airlangga Hartarto serta Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu juga akan menyusul ke AS.

    “Pada tanggal 16-23 (April) nanti beberapa menteri yang ditugaskan oleh Bapak Presiden, dan juga (yang) hadir di sini Ketua OJK (Mahendra Siregar). Sehingga kami akan bertemu dengan USTR (United States Trade Representatives), dengan Secretary of Commerce, dengan Secretary of State, dan Secretary of Treasury,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

    Ia juga menuturkan, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati beserta Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono juga akan bertolak ke AS untuk bernegosiasi tarif. Sri Mulyani dikabarkan bakal menghadiri Spring Meeting IMF-World Bank di Washington DC. Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengirimkan tim negosiasi sebagai respons terhadap penerapan tarif 32 persen yang dikenakan oleh Pemerintahan Donald Trump.

    Dalam lawatannya nanti, delegasi Indonesia telah mempersiapkan sejumlah paket negosiasi yang akan dibawa dalam perundingan. Pertama, Indonesia bakal mengajukan revitalisasi perjanjian kerja sama perdagangan dan investasi atau Trade & Investment Framework Agreement (TIFA).

    Kedua, Pemerintah akan memberikan proposal deregulasi Non-Tariff Measures (NTMs) melalui relaksasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di sektor teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian, evaluasi terkait pelarangan dan pembatasan barang-barang ekspor maupun impor AS.

    Solusi ketiga yang coba dibawa Indonesia yaitu meningkatkan impor dan investasi dari AS lewat pembelian migas. Kemudian keempat, Pemerintah menyiapkan insentif fiskal dan non-fiskal melalui beberapa strategi seperti penurunan bea masuk, PPh impor, atau PPN impor untuk mendorong impor dari AS serta menjaga daya saing ekspor ke AS.

    Airlangga menyampaikan bahwa Indonesia menjadi negara pertama yang diundang Presiden AS Donald Trump untuk membahas negosiasi kebijakan tarif impor.

    “Indonesia adalah salah satu negara yang mendapat kesempatan pertama untuk diundang ke Washington,” tuturnya.

    Dirinya memastikan sejumlah menteri yang berangkat ke AS tersebut siap melakukan negosiasi kebijakan tarif bersama utusan Presiden Donald Trump. Selain itu, tim negosiasi ini juga akan membahas rencana perluasan investasi antar kedua negara.

    “Dan juga terkait dengan investasi dan juga secara resiprokal apa yang Indonesia minta di dalam kerja sama. Beyond perdagangan militer, investment dan juga di sektor keuangan,” imbuhnya.

    Sumber : Antara