Produk: Syariah

Ekosistem Terbangun Bantu Ekonomi Syariah di Indonesia – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Presiden ke-13 RI, Ma’ruf Amin mengungkapkan cukup optimistis terhadap ekonomi syariah di dalam negeri, salah satunya yang mencakup industri asuransi syariah.

“Kalau ditanya seberapa optimistis industri keuangan syariah, saya sangat optimistis. Hal ini karena kekuatan ekonomi dan keuangan syariah nasional maupun global semakin hari semakin besar, mulai dari industri kosmetik, pariwisata, (hingga asuransi),” kata Ma’ruf Amin dalam Media Briefing Manulife Syariah Indonesia di Jakarta, Selasa (27/5/2025).

“Kita harapkan dengan terbangunnya ekosistem itu, maka industri keuangan juga ikut berkembang. asuransi juga bisa meng-cover semua. Perbankan tentu harus menggunakan asuransi,” ia menambahkan.

Ma’ruf Amin pun mengajak Manulife Syariah Indonesia untuk ikut memanfaatkan peluang dalam program Pemerintah yang mendukung peningkatan ekonomi syariah.

Dia melihat, program prioritas Pemerintah terkadang mengalami perubahan setiap tahun. Hal ini yang menjadikan pendorong bagi perusahaan asuransi syariah untuk mengejar peluang yang terbuka.

“Sekarang ini pun juga kita harapkan nanti adanya prioritas-prioritas baru dari pemerintah baru. Saya minta Pak Fauzi Arfan (Presiden Direktur Manulife Syariah) langsung masuk saja,” ucapnya.

“Prioritasnya kadang-kadang pemerintah itu berubah. Kemarin prioritasnya di sini, sekarang di sini. Saya kira kita asuransi mengikuti arus saja. Di mana ada prioritas, di situ oportunity kita masuk,” ucapnya.

Manulife Syariah Indonesia telah menunjuk K.H. Ma’ruf Amin sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada 1 Mei 2025. Manulife Syariah sendiri sudah resmi mulai beroperasi penuh sebagai entitas mandiri pada Desember 2024.

27/05/2025 16:15
Didampingi Dewan Syariah, Warga Solo Ini Laporkan Ayam Goreng Widuran ke Polisi

Menurut Burhanuddin, laporan yang disampaikan ke pihak kepolisian telah dilengkapi dengan sejumlah bukti, termasuk tangkapan layar unggahan di media sosial yang memicu kegemparan publik.

Ia juga menyebut, beberapa tokoh masyarakat merasa dirugikan karena pernah mengonsumsi produk tersebut tanpa mengetahui kandungan di dalamnya. “Ada anggota DPRD Kota Solo dan bahkan keluarga dari Wali Kota Solo, artinya dari mertuanya yang mengaku pernah makan di sana dan merasa kecewa setelah mengetahui ayam goreng kremesnya non-halal,” ungkapnya.

Burhanuddin berharap proses hukum bisa berjalan transparan dan memberikan keadilan, serta menjadi peringatan bagi pelaku usaha agar lebih jujur dalam menyampaikan informasi terkait produk mereka.

“Kami selaku umat Islam juga perlu terus mengawal ini. Ini momentum agar Kota Solo semua produk-produk terutama warung-warung makan segera mempertegas yang non-halal menuliskan non-halal, yang halal segera mengurus sertifikasi halal,” harapnya.

27/05/2025 11:27
Sidang Isbat Iduladha 2025 Mulai Jam Berapa? Simak Jadwalnya Sore Ini

Jakarta –

Sidang Isbat 1 Zulhijah 1446 Hijriah (H) akan digelar sore ini oleh Kementerian agama (Kemenag RI). Hasil sidang isbat ini akan menentukan kapan jatuhnya Iduladha 2025, hari raya umat Islam yang diperingati setiap tanggal 10 Zulhijah.

Sidang isbat Iduladha 2025 digelar pada Selasa, 27 Mei 2025 yang bertepatan 29 Zulkaidah untuk menentukan 1 Zulhijah. Sidang ini digelar di Auditorium HM. Rasjidi, Kemenag RI, Jakarta Pusat, dengan pemantauan hilal yang dilakukan di 114 titik di seluruh Indonesia.

Pelaksanaan sidang isbat ini akan diisi dengan rangkaian agenda dimulai dari seminar posisi hilal secara terbuka untuk umum. Kemudian sidang isbat secara tertutup. Setelah itu, hasil sidang isbat akan diumumkan melalui konferensi pers.

Lalu, pukul berapa sidang isbat Iduladha 2025 dimulai? Simak jadwal lengkapnya berikut ini.

Seminar Posisi Hilal: Pukul 16.00 WIB

Rangkaian kegiatan akan diawal dengan seminar posisi hilal, yang dimulai pada pukul 16.00 WIB. Agenda ini dilaksanakan secara terbuka untuk umum dan disiarkan secara langsung (live streaming) melalui kanal resmi Kemenag RI dan Bimas Islam TV, yakni sebagai berikut:

Pada acara ini akan dihadiri sejumlah pihak, antara lain perwakilan duta besar negara sahabat, Ketua Komisi VIII DPR RI, Mahkamah Agung, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Observatorium Bosscha ITB, Planetarium Jakarta, serta para pakar ilmu falak dari organisasi keagamaan Islam, anggota Tim Hisab Rukyat Kemenag, pimpinan ormas Islam, dan pondok pesantren.

Sidang Isbat (Tertutup): Pukul 18.15 WIB

“Hasil rukyatulhilal dari berbagai daerah, beserta data hisab mengenai posisi hilal, akan dibahas dalam sidang isbat. Keputusan yang dihasilkan akan menjadi dasar penetapan awal Zulhijah 1446 H sekaligus penentuan Hari Raya Iduladha 2025,” ujar Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, Arsad Hidayat dalam Rapat Persiapan Pelaksanaan Sidang Isbat di Jakarta, Rabu (21/5/2025).

Konferensi Pers Hasil: Pukul 19.05 WIB

Setelah sidang isbat selesai, Kemenag RI akan memaparkan hasilnya melalui konferensi pers, yang dijadwalkan mulai pukul 19.05 WIB. Agenda ini juga akan disiarkan secara langsung (live streaming) di kanal resmi Kemenag RI dan Bimas Islam TV, berikut ini:

Rangkaian sidang isbat sore ini juga bisa disimak melalui website detikcom di sini.

(wia/imk)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

27/05/2025 10:44
Buntut Kasus Ayam Goreng Widuran, Pemkot Solo Sisir Rumah Makan Demi Percepat Sertifikasi Halal

Senada dengan Pemkot Solo dan Kemenag, Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Pengurus Daerah Surakarta Ibrahim Fatwa Wijaya, mendorong pelaku usaha kuliner di kota itu segera mengikuti proses sertifikasi halal yang telah difasilitasi oleh pemerintah, baik melalui mekanisme self declare maupun jalur reguler.

Ibrahim mengaku prihatin dengan peristiwa yang terjadi di rumah makan Ayam Goreng Widuran, dan menyesali atas keterlambatan informasi yang disampaikan pihak usaha.

Dirinya menilai hal ini telah menimbulkan keresahan mendalam, mengingat mayoritas masyarakat Kota Solo adalah Muslim dan sangat memperhatikan aspek kehalalan dalam konsumsi makanan dan minuman.

“Keterlambatan informasi ini telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, khususnya umat Muslim yang selama ini mungkin telah mengkonsumsi produk tersebut tanpa mengetahui status kehalalannya,” katanya.

Sebagai langkah tanggap, pihaknya mengimbau masyarakat Muslim untuk lebih waspada dan bijak dalam memilih makanan dan minuman.

Ibrahim menekankan pentingnya mencari produk yang sudah memiliki label halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau keterangan jujur dan jelas dari penjual terkait status produk yang ditawarkan.

27/05/2025 10:30
Festival Pesona Tameto Tawarkan Solusi Nyata Ekonomi Inklusif di Gorontalo

Liputan6.com, Gorontalo – Provinsi Gorontalo memanfaatkan momentum Pekan Ekonomi Syariah Gorontalo & Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Gorontalo atau disingkat Pesona Tameto 2025.

Ajang ini sebagai penerapan memperkuat ekonomi dan keuangan syariah sekaligus memperluas digitalisasi transaksi masyarakat.

Selama tiga hari pelaksanaan (23–25 Mei), kegiatan ini menjadi ruang edukasi terbuka bagi masyarakat untuk memahami lebih dalam pentingnya halal lifestyle, literasi keuangan, serta adopsi sistem pembayaran non-tunai berbasis teknologi.

Berlangsung di Taman Budaya Limboto, Kabupaten Gorontalo, festival ini merupakan kolaborasi lintas lembaga antara Bank Indonesia, Pemprov Gorontalo, KDEKS, Kemenag, Dekranasda, dan TP2DD, hingga berbagai komunitas dan pelaku ekonomi lokal.

Alih-alih berfokus pada seremoni pembukaan, Festival Pesona Tameto menampilkan program-program yang membumi dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Salah satunya adalah Gerakan Pangan Murah (GPM) yang menggandeng BULOG dan Dinas Ketahanan Pangan. Inisiatif ini ditujukan untuk meredam dampak inflasi sekaligus menjaga daya beli rumah tangga.

Sejumlah agenda edukatif dan kompetitif juga digelar, termasuk kampanye Gerakan Sadar Halal, talkshow tentang halalpreneurship, lomba bertema QRIS dan ekonomi syariah, bedah buku bersama Tere Liye, hingga modest fashion show yang mengangkat potensi desainer lokal.

Seluruh kegiatan dirancang agar menarik bagi generasi muda, khususnya generasi Z, yang menjadi target utama penerapan gaya hidup digital dan halal.

Geger Buaya-Buaya Jumbo Berkeliaran Gara-Gara Tembok Penangkaran Roboh di Cianjur

27/05/2025 09:00
Koperasi Syariah di Kota Kediri Didorong Profesional Lewat Bimtek

Kediri (beritajatim.com) – Untuk meningkatkan profesionalisme pengelolaan koperasi berbasis syariah, Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tenaga Kerja (Dinkop UMTK) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) penyusunan laporan keuangan koperasi syariah, Senin (26/5/2025).

Kegiatan ini berlangsung di Ruang Pertemuan Dinkop UMTK dan diikuti 20 peserta dari pengurus koperasi syariah binaan Pemkot Kediri.

Pelatihan ini menghadirkan narasumber dari Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Nay Nau Jasa Utama Malang, yang menyampaikan materi seputar konsep akad dalam ekonomi Islam dan metode penyusunan laporan keuangan koperasi berbasis syariah.

Kepala Dinkop UMTK Kota Kediri, Bambang Priyambodo, menjelaskan bahwa bimtek ini merupakan respons atas masih banyaknya koperasi syariah yang menyusun laporan keuangan secara konvensional.

“Pelaporan keuangan ini tentunya sangat diperlukan sebagai bentuk informasi yang penting bagi internal maupun eksternal koperasi tersebut. Dengan kata lain koperasi harus dikelola secara profesional dan tertib yang didukung dengan SDM di bidang akuntansi yang handal dan terlatih agar penyusunan laporan keuangan koperasi dapat dipertanggungjawabkan,” ungkap Bambang.

Bimtek akan berlangsung selama tiga hari, mulai 26 hingga 28 Mei 2025. Fokus utama pelatihan ini adalah penguatan pemahaman peserta terhadap konsep dasar transaksi dalam ekonomi syariah dan kemampuan teknis dalam menyusun laporan keuangan koperasi yang sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2024.

“Pada praktiknya semua kegiatan operasional koperasi tidak ada yang bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam dan sangat membantu masyarakat. Untuk bimtek hari ini kita berikan full materi dan hari berikutnya kita ajak peserta untuk mulai praktik penyusunan laporan keuangan,” jelasnya.

Bambang juga berharap peserta dapat menyerap materi dengan maksimal dan menerapkannya dalam pengelolaan koperasi masing-masing agar tata kelola koperasi di Kota Kediri semakin baik dan akuntabel. [nm/suf]

27/05/2025 08:03
Mau Berkurban Tanpa Repot? Begini Cara Mudah Kurban Online Lewat BAZNAS!

Jakarta: Menjelang Iduladha, banyak dari kita ingin menjalankan ibadah kurban dengan cara yang mudah, aman, dan tepat sasaran.

Nah, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menawarkan solusi kurban online yang praktis tanpa harus keluar rumah.

Mulai dari memilih hewan hingga distribusi ke pelosok, semua bisa dilakukan dalam satu genggaman.

Berikut ini panduan lengkap berkurban lewat Kurban Berkah BAZNAS yang bisa kamu ikuti, seperti yang telah dirangkum dari laman BAZNAS!

1. Pilih hewan kurban sesuai kebutuhan dan budget
BAZNAS menyediakan berbagai pilihan hewan kurban. Mulai dari domba atau kambing dengan berat sekitar 27-29 kg seharga Rp3.000.000 per ekor, 1/7 sapi dengan berat 220-250 kg dengan harga Rp3.000.000, hingga 1 ekor sapi dengan berat 220-250 kg dengan harga Rp21.000.000

Kamu bisa memilih hewan kurban dan langsung memasukkan nominalnya sesuai dengan pilihanmu.

2. Lengkapi data diri dan lakukan pembayaran
Setelah memilih hewan kurban, kamu cukup isi data pribadi seperti:

– Nama lengkap
– Nomor handphone
– Email

Kemudian, lanjutkan ke proses pembayaran yang bisa dilakukan secara online melalui berbagai metode berikut:

Transfer ke Rekening BAZNAS:

BSI: 100.078.2854
BNI: 777.4040.408
Mandiri: 122.001.771.7771
BCA: 686.073.7777
BRI: 0504.01.000.425.309
BCA Syariah: 0011.7777.11
a.n. Badan Amil Zakat Nasional

Kalau kamu menggunakan QRIS atau transfer, jangan lupa konfirmasi pembayaran ke WhatsApp BAZNAS di 0811-8882-1818 ya!
3. Proses penyembelihan sesuai syariat
Setelah pembayaran selesai, hewan kurbanmu akan disembelih oleh tim BAZNAS sesuai syariat Islam dan ketentuan yang berlaku. Semua dilakukan dengan profesional dan transparan.

4. Daging kurban disalurkan ke seluruh Indonesia
Hebatnya, daging kurban dari BAZNAS tidak hanya dibagikan di kota besar, tapi juga disalurkan ke daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Daging akan dibagikan dalam bentuk potong segar atau daging olahan kaleng kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.

5. Terima Sertifikat dan Laporan Kurban
Sebagai bukti transparansi, kamu akan menerima sertifikat dan laporan penyembelihan yang dikirim langsung oleh BAZNAS. Jadi, kamu bisa tahu ke mana kurbanmu disalurkan dan kapan penyembelihannya dilakukan.

Dengan layanan Kurban Berkah BAZNAS, kamu bisa menjalankan ibadah kurban dengan tenang dan aman. Semua proses mulai dari pemilihan hewan, pembayaran, penyembelihan, hingga distribusi dilakukan secara profesional dan transparan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

(ANN)

27/05/2025 03:15
Guru Besar UIN tegaskan tata kelola zakat BAZNAS sesuai aturan

Sumber foto: Istimewa/elshinta.com

Guru Besar UIN tegaskan tata kelola zakat BAZNAS sesuai aturan
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Senin, 26 Mei 2025 – 15:57 WIB

Elshinta.com – Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon, Prof. Dr. Sugianto, SH, MH., menegaskan, tata kelola zakat yang dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sepenuhnya berdasar hukum positif dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pernyataan ini disampaikan Prof Sugianto menanggapi gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang diajukan kembali oleh pemohon Yayasan Dompet Dhuafa Republika, Perkumpulan Forum Zakat Jakarta, serta perseorangan Arif Rahmadi Haryono.

Menurut Prof Sugianto permohonan gugatan yang diajukan merupakan hak setiap warga negara. Namun ia menegaskan keberadaan BAZNAS didukung oleh landasan hukum yang kuat.

“BAZNAS hadir bukan atas inisiatif pribadi, tetapi berdasarkan perintah undang-undang yang disetujui dan disahkan oleh pemerintah bersama DPR,yang berarti juga perintah negara. Negara hadir untuk melindungi dan melayani kepentingan rakyat terkait perzakatan melalui BAZNAS. Itu esensinya,” tegas Sugianto di Cirebon, Jawa Barat pada Senin (26/5).

“Dengan 85 persen penduduk Indonesia beragama Islam, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi kepentingan umat, termasuk dalam pengelolaan zakat. Ini bukanlah bentuk pembatasan, melainkan tanggung jawab negara,” tambahnya.

Ia juga menyoroti persoalan rekomendasi izin pembentukan LAZ dari BAZNAS yang dianggap sebagai konflik kepentingan atau upaya BAZNAS membatasi peran LAZ dalam mengelola zakat. Prof Sugianto menekankan bahwa rekomendasi BAZNAS sebagai syarat izin LAZ adalah mekanisme pengawasan yang sah.

“Rekomendasi BAZNAS adalah syarat mutlak karena diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011. Tanpa filter ini, kita riskan menghadapi praktik pengelolaan zakat liar,” ujarnya.

“Masyarakat tetap dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ), sepanjang mendapat rekomendasi dari BAZNAS dan izin dari Kementerian Agama. Rekomendasi dari BAZNAS adalah mekanisme pengawasan. Proses perizinan tetap dilakukan oleh Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan,” jelasnya.

Ia juga menanggapi pendapat yang menyebut BAZNAS sebagai lembaga “super body” karena memiliki beberapa fungsi, yang dianggap sebagai operator, regulator, dan sebagainya.

“Kewenangan yang dimiliki BAZNAS bersumber dari undang-undang, serupa dengan lembaga negara lain seperti KPK. Jika disebut operator, tentu harus ada perencanaan. Tidak mungkin ada BAZNAS di daerah tanpa rencana yang matang,” ujarnya.

Menanggapi klaim LAZ bahwa UU Zakat bertentangan dengan UU Kebebasan Beragama, Prof Sugianto menegaskan, “Zakat adalah kewajiban privat yang pengelolaannya membutuhkan regulasi publik. Ini seperti perbankan syariah yang juga diawasi OJK.”

Ia mengingatkan, 63 negara anggota OKI memiliki badan zakat sejenis BAZNAS. “Di Malaysia, Lembaga Tabung Haji justru lebih sentralistis. Kita justru sudah desentralistik dengan BAZNAS hingga tingkat kabupaten,” jelasnya.

Sumber : Elshinta.Com

27/05/2025 00:13
BI: Efek penurunan suku bunga ke perekonomian perlu waktu 1,5 tahun

Yang jelas dengan adanya RPLN, ini tentunya kita expect dia (perbankan) pasti akan meningkatkan ruang pendanaan dari luar negeri,

Jakarta (ANTARA) – Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia (BI) Solikin M. Juhro menyampaikan bahwa efek atau dampak penurunan suku bunga acuan atau BI-Rate terhadap perekonomian nasional memerlukan waktu sekitar satu setengah tahun.

Adapun transmisi suku bunga ke pasar uang memerlukan waktu yang relatif lebih pendek. Sementara transmisi ke suku bunga dana membutuhkan waktu sekitar enam bulan dan ke suku bunga kredit sekitar satu tahun.

“(Transmisi) ke suku bunga pasar uang itu biasanya lebih pendek sekitar 2-3 bulan. Kemudian ke suku bunga dana 6 bulan, ke suku bunga kredit itu nanti sekitar 1 tahun, ke ekonomi itu sekitar satu setengah tahun,” kata Solikin dalam Taklimat Media di Jakarta, Senin.

Sejauh ini, BI-Rate telah dipangkas sebanyak dua kali masing-masing sebesar 25 basis point (bps) pada Januari 2025 dan Mei 2025. BI-Rate kini sudah berada pada level 5,5 persen.

Sejalan dengan penurunan BI-Rate pada Januari 2025, menurut catatan BI, suku bunga IndONIA terus menurun menjadi 5,77 persen pada 20 Mei 2025 dari semula sebesar 6,03 persen pada awal Januari 2025.

Suku bunga SRBI untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan pada 16 Mei 2025 juga menurun, yakni dari masing-masing 7,16 persen; 7,20 persen; dan 7,27 persen pada awal Januari 2025 menjadi 6,40 persen; 6,44 persen; dan 6,47 persen.

Sedangkan imbal hasil SBN untuk tenor 2 tahun menurun dari 6,96 persen menjadi 6,16 persen, sementara untuk tenor 10 tahun menurun dari 6,98 persen menjadi 6,84 persen.

Namun demikian, suku bunga perbankan masih tetap relatif tinggi di mana suku bunga deposito satu bulan tercatat 4,83 persen per April 2025, meningkat dari 4,81 persen pada awal Januari 2025.

BI juga mencatat bahwa suku bunga kredit perbankan masih relatif tinggi, yaitu tercatat sebesar 9,19 persen pada April 2025, relatif sama dengan 9,20 persen pada awal Januari 2025.

Terbaru, melalui kebijakan makroprudensial, BI mengoptimalkan instrumen rasio Pendanaan Luar Negeri Bank (RPLN) dalam rangka mendorong pertumbuhan kredit. RPLN ditingkatkan dari maksimum 30 persen menjadi 35 persen dari modal bank.

Solikin mengatakan, dari sisi makro, dampak kebijakan RPLN ini baru akan berdampak kepada perekonomian sekitar satu hingga dua tahun.

Namun, RPLN terkini yang berlaku sejak 1 Juni 2025 ini akan dimanfaatkan perbankan secara langsung terutama bagi bank-bank yang sudah memiliki pipeline untuk mendapatkan pendanaan luar negeri.

“Yang jelas dengan adanya RPLN, ini tentunya kita expect dia (perbankan) pasti akan meningkatkan ruang pendanaan dari luar negeri,” kata Solikin.

Sebagai informasi, kebijakan RPLN merupakan inovasi instrumen makroprudensial kontrasiklikal untuk memperkuat pendanaan luar negeri jangka pendek bank sesuai dengan kebutuhan perekonomian. RPLN mengatur batas maksimum kewajiban jangka pendek bank terhadap modal bank.

BI menetapkan batasan RPLN paling tinggi sebesar 30 persen dengan penambahan atau pengurangan persentase parameter kontrasiklikal. Terbaru, besaran parameter kontrasiklikal ditetapkan sebesar positif lima persen sehingga batasan RPLN menjadi 35 persen.

Penguatan kebijakan RPLN terkini berlaku efektif sejak 1 Juni 2025, dan akan diatur lebih lanjut pada ketentuan mengenai RPLN.

Selain RPLN, dalam kebijakan makroprudensialnya, BI juga menurunkan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 100 bps dari lima persen menjadi empat persen untuk Bank Umum Konvensional (BUK), dengan fleksibilitas repo sebesar 4 persen.

Sementara rasio PLM syariah diturunkan sebesar 100 bps dari 3,5 persen menjadi 2,5 persen untuk Bank Umum Syariah (BUS), dengan fleksibilitas repo sebesar 2,5 persen.

Penurunan rasio PLM ini juga ditujukan untuk memberikan fleksibilitas pengelolaan likuiditas oleh perbankan, yang berlaku efektif sejak 1 Juni 2025.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

26/05/2025 20:26
Ma’ruf Amin sebut Badan Pengembangan Ekonomi Syariah segera terbentuk

sedang dalam proses transformasi menuju terbentuknya Badan. Jadi dari Komite Nasional menjadi Badan Pengembangan Ekonomi Syariah

Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden Ke-13 Republik Indonesia Ma’ruf Amin mengatakan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) akan bertransformasi menjadi Badan Pengembangan Ekonomi Syariah.

“Sekarang ini sedang dalam proses transformasi menuju terbentuknya Badan. Jadi dari Komite Nasional menjadi Badan Pengembangan Ekonomi Syariah,” ujar Ma’ruf dalam acara Indonesia Sharia Forum 2025 di Hotel Le Meridien Jakarta, Senin.

Ma’ruf menyampaikan transformasi KNEKS menjadi Badan Pengembangan Ekonomi Syariah tinggal menunggu Keputusan Presiden (Keppres) Prabowo Subianto.

Menurut dia, Presiden Prabowo telah berjanji untuk membentuk badan agar kegiatan ekonomi syariah dapat berkembang dan menciptakan ekosistem yang berkelanjutan.

“Beliau (Presiden Prabowo) masih punya utang kepada saya untuk membentuk Badan Pengembangan Ekonomi Syariah, dan berarti Presiden segera mengeluarkan Keputusan Presiden tentang Badan Pengembangan Ekonomi Syariah sebagai transformasi dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah,” katanya.

Lebih lanjut, ekonomi dan keuangan syariah berkembang dengan empat fokus utamanya pada sektor industri keuangan; industri halal, dana sosial syariah; wakaf zakat dan bisnis syariah.

Untuk terus mendorong empat sektor tersebut, kata Ma’ruf, dibutuhkan pengusaha syariah. Oleh karena itu, KNEKS mendorong peningkatan para pengusaha berbasis syariah agar ekosistem syariah terus bertumbuh.

“Ada tiga upaya yang dilakukan, pertama menginkubasi pertumbuhan para pengusaha, kedua mengembangkan para pengusaha yang sudah ada, dan ketiga menghijrahkan pengusaha konvensional menjadi pengusaha syariah,” imbuh Ma’ruf.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengatakan bahwa Kementerian BUMN terus mendorong agar ekonomi syariah terus tumbuh.

Menurut dia, untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan finansial syariah seperti bank-bank atau asuransi berbasis syariah.

“Kami tentu Kementerian BUMN mendorong konsolidasi yang selama ini, selalu saya sampaikan tidak mungkin ekonomi syariah bisa tumbuh tanpa adanya finansial syariah. Karena itu, kenapa kita dorong pertumbuhan bank syariah, insurance syariah ataupun tadi pola-pola keuangan syariah ke depannya,” ucap Erick.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

26/05/2025 20:17