Produk: Syariah

  • Ekonomi Halal Bisa Bawa RI Jadi Negara Maju, Ini Kata Gibran

    Ekonomi Halal Bisa Bawa RI Jadi Negara Maju, Ini Kata Gibran

    Jakarta, CNBC Indonesia – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyebut pengembangan ekonomi halal alias syariah bisa menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Menurut dia Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, yakni sebanyak 245 juta.

    “Artinya kekuatan pasar ada di tangan kita, di negeri kita sendiri. Tapi ini belum cukup jika tidak diiringi dengan kemandirian ekonomi dan industri halal,” kata dia melalui kanal YouTube, dikutip Sabtu (7/6/2025).

    Gibran menjelaskan Indonesia berada pada top 3 Global Islamic Economy Index pada 2024. Ini disebabkan adanya peningkatan ekspor produk halal yang mencapai 7% dalam 6 tahun terakhir.

    “Bahkan 15 dari 30 perusahaan produsen halal terkemuka dunia juga berasal dari Indonesia. Ini menunjukkan potensi besar kita dalam industri halal,” ujar dia.

    Apalagi tambah dia sektor ekspor tersebut tak hanya dilirik oleh negara muslim. Sebab, menurut dia, halal branding semakin meluas di dunia dan menjadi sebuah tren gaya hidup.

    Dia menyebut pada 2022, pengeluaran konsumen muslim global mencapai US$ 2,3 triliun. Ini diproyeksikan terus meningkat mencapai US$ 3,1 triliun pada tahun 2027 dengan potensi terbesar pada sektor makanan dan minuman halal yaitu sebesar 43%, lalu disusul sektor fesyen muslim sebesar 23%.

    “Kita masih menempati peringkat delapan eksportir produk halal dunia. Bahkan negara lain dengan jumlah penduduk muslim yang jauh lebih sedikit dari kita mampu memimpin menjadi peringkat pertama,” kata dia.

    Untuk itu pemerintah Indonesia tengah membangun ekosistem ekonomi syariah dengan menciptakan halal value chain melalui jaringan ekonomi halal. Selain itu, pemerintah melakukan percepatan sertifikasi halal untuk produk dan pelaku usaha di dalam negeri.

    “Bahkan untuk usaha kecil dan mikro diberikan kemudahan baik dari segi prosedur maupun pembiayaan. Saat ini ada 2,2 juta penggiat usaha dan 6,3 juta produk yang telah bersertifikat halal dan ini akan terus ditingkatkan,” papar Gibran.

    Sedangkan di sektor keuangan, tambah dia, pemerintah juga mendorong pengembangan bank syariah.

    “Pemerintah juga terus mendorong pengembangan bank syariah Indonesia dan Presiden juga telah meluncurkan layanan bank emas pertama di Indonesia,” pungkas dia.

    (fab/fab)

  • Indonesia negeri dengan kekuatan besar ekonomi halal

    Indonesia negeri dengan kekuatan besar ekonomi halal

    Wapres RI Gibran Rakabuming Raka (FOTO : Tangkapan layar YT Gibran Rakabuming)

    Wapres Gibran: Indonesia negeri dengan kekuatan besar ekonomi halal
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Sabtu, 07 Juni 2025 – 10:30 WIB

    Elshinta.com – Indonesia adalah negeri dengan kekuatan besar, termasuk dalam ekonomi halal. bukan hanya punya potensi, tapi juga tanggung jawab untuk memimpin. Hal ini disampaikan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam video monolog yang diunggah di akun youtube Gibran Rakabuming, Jum’at(6/6/2025).

    Dalam narasi yang disertakan bahwa video ini adalah ajakan untuk membangun ekosistem halal yang kuat dari industri makanan, fashion muslim, kosmetik, wisata ramah muslim, hingga konten Islami. Pemerintah mendukung penuh. Sertifikasi halal dipercepat. Kawasan Industri Halal terus dibangun. 

    “Ini bukan proyek satu kementerian. Tapi gerakan besar dan bersama. Gerakan kita semua. Karena ekonomi syariah bukan hanya soal angka, tapi soal arah dan keberkahan,” ujar Wapres.

    Indonesia mempunyai peluang yang sangat besar untuk menggapai sebagai negara yang menjadi produsen produk halal dunia. Caranya melalui pengembangan ekonomi syariah, salah satunya 245 juta jiwa penduduk Indonesia adalah umat muslim yang merupakan salah satu yang terbesar di dunia.  

    “Artinya kekuatan pasar ada di tangan kita di negeri kita sendiri. Tapi ini belum cukup jika tidak diiringi dengan kemandirian ekonomi dan industri halal. Baik itu kemandirian dalam keuangan syariah industri makanan dan minuman halal, fashion muslim, kosmetik halal, wisata ramah muslim maupun lagu film dan konten Islamik,” tambah Wapres Gibran.

    Penulis : Sri Lestari
     

    Sumber : Radio Elshinta

  • BTN Resmi Akuisi BVIS, Bidik BTN Syariah Jadi Bank Syariah Nomor 2 Terbesar di Indonesia

    BTN Resmi Akuisi BVIS, Bidik BTN Syariah Jadi Bank Syariah Nomor 2 Terbesar di Indonesia

    JAKARTA – BTN resmi mengakuisisi PT Bank Victoria Syariah (BVIS). Penandatanganan akta jual beli dan pengambilalihan saham tersebut dilakukan BTN bersama-sama para pemegang saham BVIS di Menara BTN 1 Jakarta, Kamis, 5 Juni.

    Pengambilalihan saham BVIS tersebut merupakan bagian dari proses pemisahan (spin-off) BTN Syariah selaku unit usaha syariah milik BTN menjadi Bank Umum. BTN berharap aksi korporasi ini dapat mendukung pencapaian visi BTN untuk menjadikan BTN Syariah sebagai bank syariah nomor dua terbesar di Indonesia.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam sambutannya mengatakan, aksi korporasi ini merupakan bagian dari inisiatif strategis BTN untuk melakukan pemisahan BTN Syariah menjadi Bank Umum Syariah sehingga memenuhi peraturan regulator dan perundang-undangan negara.

    “Kami sudah berjanji kepada Menteri BUMN (Erick Thohir) bahwa bank syariah baru ini ditargetkan untuk menjadi bank syariah terbesar kedua dalam kurun waktu yang tidak lama, dengan bisnis yang efisien, inklusif, dan berbasis nilai-nilai syariah,” ujar Nixon dari rilis yang diterima redaksi VOI, Kamis, 5 Juni.

    Sementara itu, Direktur Utama Victoria Investama Aldo Jusuf Tjahaja mengatakan, pihaknya optimistis bahwa BVIS di bawah naungan BTN akan menjadi lembaga keuangan syariah yang bertumbuh dan lebih kompetitif di masa yang akan datang.

    Badan Usaha Syariah gabungan BTN Syariah dan BVIS nantinya akan memiliki nama baru yang ditentukan oleh Presiden Prabowo Subianto berdasarkan usulan BTN dan Menteri BUMN, Erick Thohir. Diharapkan bank baru ini akan diresmikan dan beroperasi setidaknya sebelum 2025 berakhir. 

  • Gibran: Sertifikasi Halal Dipercepat, UMKM Diberi Kemudahan
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        6 Juni 2025

    Gibran: Sertifikasi Halal Dipercepat, UMKM Diberi Kemudahan Nasional 6 Juni 2025

    Gibran: Sertifikasi Halal Dipercepat, UMKM Diberi Kemudahan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Presiden (Wapres)
    Gibran Rakabuming Raka
    menyampaikan bahwa pemerintah terus mempercepat proses
    sertifikasi halal
    , terutama bagi pelaku usaha kecil dan mikro.

    Sertifikasi halal
    untuk produk dan pelaku usaha di dalam negeri juga terus dipercepat, bahkan untuk usaha kecil dan mikro diberikan kemudahan baik dari segi prosedur maupun pembiayaan,” kata Gibran dalam video bertajuk “Unboxing
    Ekonomi Syariah
    : Indonesia Siap Pimpin Ekonomi Halal Dunia” yang diunggah melalui kanal YouTube @GibranTV, Jumat (6/6/2025).
    Gibran juga berbicara soal pengembangan
    ekonomi syariah
    dan jejaringnya di level internasional.
    “Di
    KTT D-8
    , Bapak Presiden menegaskan dukungannya terhadap pengembangan ekonomi syariah dengan menciptakan halal value chain melalui jaringan ekonomi halal yang terus diperkuat,” ujar Gibran.
    KTT D-8 atau Konferensi Tingkat Tinggi
    Developing Eight
    yang dimaksud Gibran adalah pertemuan puncak antar pemimpin negara yang terdiri dari delapan negara berkembang.
    Mereka adalah Indonesia, Bangladesh, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan, dan Turki.
    Pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dan pembangunan di antara negara-negara anggotanya, serta memperkuat posisi mereka di arena internasional.
    Menurut Gibran, percepatan sertifikasi halal yang tengah dilakukan oleh pemerintah juga dibarengi dengan kemudahan prosedur dan pembiayaan, khususnya untuk sektor usaha kecil dan mikro (UMKM).

    Hingga saat ini, Gibran mencatat sudah ada jutaan pelaku usaha dan produk di Indonesia yang telah tersertifikasi halal.
    “Saat ini ada 2,2 juta pegiat usaha dan 6,3 juta produk yang telah bersertifikat halal dan ini akan terus ditingkatkan,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wapres Gibran: Kita Tak Boleh Tertinggal Manfaatkan Pasar Syariah Global
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        6 Juni 2025

    Wapres Gibran: Kita Tak Boleh Tertinggal Manfaatkan Pasar Syariah Global Nasional 6 Juni 2025

    Wapres Gibran: Kita Tak Boleh Tertinggal Manfaatkan Pasar Syariah Global
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Presiden
    Gibran Rakabuming Raka
    menegaskan pentingnya Indonesia untuk segera bergerak memanfaatkan peluang besar di pasar syariah global.
    Ia mengingatkan bahwa banyak negara tengah berlomba merebut potensi ekonomi halal, dan Indonesia tidak boleh tertinggal.
    “Tahun 2022 pengeluaran konsumen muslim global mencapai 2,3 triliun USD,” kata Gibran dalam video monolog bertajuk “Unboxing
    Ekonomi Syariah
    : Indonesia Siap Pimpin Ekonomi Halal Dunia” yang diunggah melalui kanal YouTube @GibranTV, Jumat (6/6/2025).
     
    “Ini diproyeksikan terus meningkat mencapai 3,1 triliun USD pada tahun 2027 dengan potensi terbesar ada pada sektor makanan dan minuman halal, yaitu sebesar 43 persen,” ucapnya.
    Gibran menambahkan, sektor
    fesyen
    muslim juga menjadi kontributor besar dengan porsi 23 persen dari total pengeluaran.
    “Inilah yang berlomba-lomba dibidik oleh banyak negara, sehingga kita harus bergerak cepat. Kita tidak boleh tertinggal, kita harus mampu memaksimalkan potensi lokal yang ada untuk memanfaatkan peluang pasar syariah global sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa,” katanya.
    Untuk itu, menurut Gibran, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden
    Prabowo Subianto
    terus berupaya membangun ekosistem
    ekonomi syariah
    yang kuat dan kompetitif.
    “Oleh sebab itu, pemerintah di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo terus berupaya membangun ekosistem ekonomi syariah yang berdaya saing, inklusif, dan membawa keberkahan bagi masyarakat,” ujar Gibran.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gibran Bicara Ekonomi Syariah: Kekuatan Pasar Muslim Ada di Tangan Kita
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        6 Juni 2025

    Gibran Bicara Ekonomi Syariah: Kekuatan Pasar Muslim Ada di Tangan Kita Nasional 6 Juni 2025

    Gibran Bicara Ekonomi Syariah: Kekuatan Pasar Muslim Ada di Tangan Kita
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Presiden (Wapres)
    Gibran Rakabuming Raka
    menyampaikan
    Indonesia
    memiliki peluang besar untuk menjadi pemimpin
    ekonomi halal
    dunia karena kekuatan pasar ekonomi
    muslim
    ada di tangan Indonesia sendiri.
    “245 Juta jiwa penduduk Indonesia adalah umat muslim, salah satu yang terbesar di dunia, artinya kekuatan pasar ada di tangan kita, di negeri kita sendiri, tapi ini belum cukup jika tidak diiringi dengan kemandirian ekonomi dan industri halal,” kata Gibran Rakabuming.
    Hal itu ia ungkapkan dalam video monolog berjudul “Unboxing
    Ekonomi Syariah
    : Indonesia Siap Pimpin
    Ekonomi Halal
    Dunia” yang diunggah di kanal YouTube @GibranTV pada Jumat (6/6/2025).
    Gibran menyebut besarnya jumlah penduduk muslim di Indonesia sebagai potensi utama.
    Gibran juga menyoroti pentingnya kemandirian di berbagai sektor pendukung ekonomi halal.
    “Baik itu kemandirian dalam keuangan syariah, industri makanan dan minuman halal, fesyen muslim, kosmetik halal, wisata ramah muslim, maupun lagu, film, dan konten-konten islami,” kata Gibran.
    Indonesia bercita-cita menjadi negara maju. Cita-cita tersebut bukan sekadar angan, tetapi tujuan yang ingin dicapai secara kolektif.
    “Ini bukan angan semata, tapi sebuah tujuan yang ingin kita raih bersama dan Indonesia mempunyai peluang yang sangat besar untuk menggapai itu semua,” lanjutnya.
    Menurut putra sulung presiden ke-7 RI, Joko Widodo, salah satu cara untuk mencapainya adalah melalui pengembangan
    ekonomi syariah
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • OJK beri waktu penyesuaian produk asuransi kesehatan hingga akhir 2026

    OJK beri waktu penyesuaian produk asuransi kesehatan hingga akhir 2026

    Bagi produk asuransi kesehatan yang dapat diperpanjang secara otomatis dan telah mendapatkan persetujuan OJK atau dilaporkan kepada OJK sebelum SEOJK 7/2025 ini berlaku, harus disesuaikan dengan SEOJK ini paling lambat tanggal 31 Desember 2026

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan waktu bagi perusahaan asuransi untuk menyesuaikan produk asuransi kesehatan mereka dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.05/2025 tentang Penyelenggaraan Produk Asuransi Kesehatan (SEOJK 7/2025) paling lambat 31 Desember 2026.

    Hal tersebut dikarenakan adanya kewajiban perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, dan unit syariah pada perusahaan asuransi untuk menyesuaikan fitur produk asuransi kesehatan berupa skema pembagian risiko (co-payment) dan Coordination of Benefit (CoB).

    Plt Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi mengatakan di Jakarta, Kamis, bahwa SEOJK tersebut akan mulai berlaku pada 1 Januari 2026.

    “Pertanggungan atau kepesertaan atas produk asuransi kesehatan yang sudah berjalan pada saat SEOJK 7/2025 ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa pertanggungan atau kepesertaan berakhir,” ujarnya.

    “Bagi produk asuransi kesehatan yang dapat diperpanjang secara otomatis dan telah mendapatkan persetujuan OJK atau dilaporkan kepada OJK sebelum SEOJK 7/2025 ini berlaku, harus disesuaikan dengan SEOJK ini paling lambat tanggal 31 Desember 2026,” lanjut Ismail.

    Selain mengatur skema pembayaran, ia menuturkan bahwa SEOJK tersebut juga mewajibkan perusahaan asuransi untuk memiliki tenaga ahli yang memadai, termasuk tenaga medis dengan kualifikasi dokter yang berperan untuk melakukan analisis atas tindakan medis dan telaah utilisasi (utilization review).

    Ia menyampaikan bahwa perusahaan asuransi juga wajib membentuk Dewan Penasihat Medis (Medical Advisory Board) serta sistem informasi yang memadai untuk melakukan pertukaran data secara digital dengan fasilitas kesehatan.

    Ketiga hal tersebut dimaksudkan agar perusahaan asuransi dapat melakukan analisis terhadap efektivitas layanan medis dan layanan obat yang diberikan oleh fasilitas kesehatan berdasarkan data digital yang dikumpulkan, serta memberi masukan kepada fasilitas kesehatan secara berkala melalui mekanisme utilization review.

    “OJK akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi SEOJK ini untuk memastikan ketentuan ini berjalan efektif dan memberikan manfaat optimal bagi seluruh pihak, termasuk pemegang polis, tertanggung, atau peserta,” kata M. Ismail Riyadi.

    SEOJK 7/2025 merupakan aturan pelaksanaan dari Pasal 3B ayat (3) Peraturan OJK Nomor 36 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bank emas membuka era baru pengelolaan emas di Indonesia

    Bank emas membuka era baru pengelolaan emas di Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – “Kita harapkan ini akan meningkatkan produksi domestik bruto kita. Kalau tidak salah bisa menambah Rp245 triliun, kemudian akan membuka lapangan kerja baru 1,8 juta,” demikian ungkapan penuh optimisme dari Presiden Prabowo Subianto saat meresmikan layanan bank emas di Indonesia pada 26 Februari lalu.

    Kegiatan usaha bullion atau bank emas menjadi mesin penggerak pemerintah guna menggenjot potensi emas tanah air yang belum dimanfaatkan secara optimal.

    Kajian PT Pegadaian di tahun 2023 mencatat bahwa Indonesia memiliki 2.600 ton cadangan emas dan 1.800 ton potensi emas di masyarakat yang belum dimanfaatkan secara produktif.

    Angka lain menunjukkan, ekspor emas mentah (dore) Indonesia mencapai 5 miliar dolar AS per tahun, sedangkan impor emas justru juga tercatat dengan nilai 2 miliar dolar AS per tahun.

    Untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasar emas luar negeri dan memaksimalkan pemanfaatan emas dalam negeri, bank emas diharapkan menjadi langkah strategis dalam membangun ekosistem industri berbasis emas.

    Manfaat bank emas

    Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebut ada tiga manfaat yang bisa lahir akibat operasionalisasi bank emas di Indonesia.

    Pertama, mendorong optimalisasi refinery atau proses pemurnian emas dalam negeri. Sehingga bank emas bisa memainkan peran sebagai sarana strategis yang mengintegrasikan antara produsen emas dengan ekosistem keuangan dan industri berbasis emas.

    Terlebih, US Geological Survey mencatat bahwa Indonesia menduduki posisi ke-10 sebagai negara dengan produksi emas tertinggi di dunia tahun 2024 dengan nilai produksi 100 metrik ton.

    Artinya, dengan memaksimalkan pengolahan di dalam negeri, semakin besar pula nilai tambah produksi emas yang berpengaruh terhadap pendapatan negeri.

    Kedua, memperluas perdagangan emas yang dijalankan oleh lembaga jasa keuangan melalui skema titipan dan simpanan emas dari masyarakat dan pelaku usaha.

    “Jadi kalau sekarang misalnya masyarakat punya emas taruh di bantal, ini kan tidak bisa kita apa-apakan gitu ya. Tapi kalau dengan bullion bank, emas yang ada disimpan nanti di bullion bank ini paling tidak 70 persen yang masyarakat simpan itu bisa disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan emas gitu ya. Ini kita harapkan bisa memutar roda perekonomian lebih cepat gitu ya,” kata Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan.

    Manfaat ketiga dari operasionalisasi bank emas di Indonesia adalah memperkuat industri perhiasan melalui skema pembiayaan emas. Kemudahan akses terhadap bahan baku emas dapat mengakselerasi pertumbuhan industri perhiasan emas.

    Apalagi Indonesia saat ini memiliki lebih dari 5 manufaktur perhiasan besar dan 30 ribu lebih manufaktur perhiasan skala kecil dan menengah yang seluruhnya bisa memproduksi 65 ton emas per tahun.

    Regulasi sebagai fondasi

    Berkaca dari sejumlah negara yang telah sukses menjalankan bank emas selama bertahun-tahun, Indonesia memulai langkah pertama dengan membuat regulasi bank emas yang jadi pijakan bagi lembaga jasa keuangan selaku penyelenggara bank emas.

    Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) mengatur soal berbagai aktivitas kegiatan usaha bullion atau bank emas yang bisa dijalankan lembaga jasa keuangan.

    UU tersebut lantas diperkuat dengan aturan yang lebih teknis yang kemudian diatur dalam Peraturan Otortitas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 tahun 2024.

    “Di situ kami menetapkan kerangka regulasi yang mencakup prinsip kehati-hatian, ada persyaratan permodalan juga, ada manajemen risiko, transparansi, terus ada juga pentahapan kegiatan usaha bullion,” kata Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Ahmad Nasrullah.

    POJK/17/2024 juga telah mengatur penerapan program anti-pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, pencegahan profilerasi pemusnah masal, strategi anti-fraud, serta perlindungan konsumen, dan sistem pelaporan oleh lembaga jasa keuangan terkait kegiatan usaha bullion atau bank emas.

    Lebih lanjut, OJK menjelaskan bahwa lembaga jasa keuangan yang bisa menjalankan bank emas hanya yang bisnis utamanya bergerak di bidang penyaluran kredit.

    Saat ini, baru dua lembaga jasa keuangan yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menyediakan layanan bank emas, yaitu PT Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

    Kinerja layanan bank emas

    PT Pegadaian telah memperoleh empat izin layanan bank emas meliputi simpanan, pembiayaan, titipan, dan perdagangan. Keempatnya diimplementasikan dalam layanan produk deposito emas, pinjaman modal kerja emas, jasa titipan emas korporasi, dan perdagangan emas.

    Belum genap tiga bulan sejak bank emas diluncurkan secara nasional, produk bank emas milik PT Pegadaian telah membukukan catatan yang membanggakan.

    Per 30 April 2025, deposito emas menyentuh saldo 1,1 ton dengan 31.000 nasabah, pinjaman modal kerja emas sebesar 150 kilogram atau senilai Rp233 miliar. Sedangkan perdagangan emas menyentuh transaksi hingga Rp2 triliun atau setara 1,2 ton, dan titipan emas korporasi berjumlah 2,9 ton.

    “Bank emas bisa meningkatkan value added terkait cita-cita negara kita untuk mendukung hilirisasi terutama di hilirisasi emas, menciptakan diversifikasi investasi emas, dan meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat,” kata Elvi Rofiqotul Hidayah, Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk PT Pegadaian.

    Lembaga jasa keuangan lain yang juga telah memperoleh izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjalankan layanan bank emas, BSI, saat ini baru menjalankan dua layanan bank emas yaitu perdagangan dan penitipan emas.

    Bank syariah ini memperkenalkan BSI Emas sebagai produk bank emas mereka dengan skema beli dan titip sekaligus dalam satu transaksi. Berdasarkan data per Mei 2025, transaksi BSI Emas melalui aplikasi BYOND mencapai 830 kilogram emas.

    BSI memastikan telah memiliki emas fisik lebih dulu sebelum menjual emas secara digital kepada nasabah untuk menjamin kenyamanan dan keamanan transaksi secara syariah. Sehingga bank syariah terbesar di Indonesia itu memastikan kehalalan dari transaksi emas yang dilakukan nasabahnya.

    Menurut Direktur Sales & Distribution Bank Syariah Indonesia Anton Sukarna, BSI Emas telah dikembangkan sejak satu hingga dua tahun terakhir. Namun peresmian bank emas secara nasional oleh Presiden Prabowo awal tahun 2025 berhasil mengakselerasi layanan BSI Emas.

    “Kalau kita lihat secara year to date dari Desember 2024 sampai dengan bulan Mei 2025, tumbuhnya di angka sekitar 100,26 persen atau dua kali lipat dibandingkan posisi di bulan Desember 2024 di mana posisinya itu bertumbuh di angka 444,98 kilogram,” kata Anton.

    Beragam produk bank emas yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan memang membuat masyarakat memiliki lebih banyak opsi dalam memilih produk investasi emas.

    Namun, masyarakat perlu menyesuaikan produk bank emas yang dipilih dengan profil risiko dan kebutuhan investasi.

    “Jika perlu dana liquid dalam jangka pendek bisa (pilih) tabungan emas. Kalau jangka menengah mungkin bisa menggunakan deposito emas, dan kalau kebutuhannya untuk investasi bisa juga dengan cicil emas,” ucap Nur Hidayah, Ketua Program Studi Doktor Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta & Kepala Center For Syariah Economic Development INDEF.

    Jadi, bullion bank diharapkan akan menumbuhkan ekonomi, lapangan kerja, dan investasi di Indonesia.Bullion bank diharapkan pula menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Editor: Slamet Hadi Purnomo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • OJK atur skema ‘co-payment’ dan CoB dalam SEOJK Asuransi Kesehatan

    OJK atur skema ‘co-payment’ dan CoB dalam SEOJK Asuransi Kesehatan

    Secara umum, SEOJK 7/2025 mengatur lebih lanjut mengenai kriteria perusahaan asuransi yang dapat menyelenggarakan lini usaha asuransi kesehatan, termasuk penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang memadai bagi perusahaan asuransi dalam

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.05/2025 tentang Penyelenggaraan Produk Asuransi Kesehatan (SEOJK 7/2025) yang mengatur skema pembagian risiko (co-payment) dan Coordination of Benefit (CoB) untuk memperkuat industri asuransi kesehatan.

    Plt Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi menyampaikan di Jakarta, Kamis, bahwa implementasi SEOJK tersebut diharapkan dapat meningkatkan ekosistem, tata kelola dan pelindungan konsumen dalam industri asuransi kesehatan.

    “Secara umum, SEOJK 7/2025 mengatur lebih lanjut mengenai kriteria perusahaan asuransi yang dapat menyelenggarakan lini usaha asuransi kesehatan, termasuk penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang memadai bagi perusahaan asuransi dalam menyelenggarakan lini usaha asuransi kesehatan,” ucap M. Ismail Riyadi.

    Ia menuturkan bahwa objek pengaturan dalam SEOJK tersebut ditujukan untuk produk asuransi kesehatan komersial dan tidak berlaku untuk skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

    Ia juga mengatakan bahwa penerbitan aturan baru tersebut bertujuan untuk mendorong setiap pihak dalam ekosistem asuransi kesehatan agar dapat memberikan nilai tambah bagi upaya efisiensi biaya kesehatan dalam jangka panjang, mengingat tren inflasi medis yang terus meningkat dan jauh lebih tinggi dari inflasi umum.

    Ismail mengungkapkan bahwa salah satu aturan pokok dalam SEOJK 7/2025 adalah penerapan skema co-payment dan CoB oleh perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, dan unit asuransi syariah.

    Ia menjelaskan bahwa pembagian risiko atau co-payment adalah porsi pembiayaan kesehatan yang menjadi tanggung jawab pemegang polis, tertanggung, atau peserta, paling sedikit sebesar 10 persen dari total pengajuan klaim rawat jalan atau rawat inap di fasilitas kesehatan.

    Meskipun begitu, terdapat batas maksimum porsi pembiayaan yang menjadi tanggung jawab pemegang polis, tertanggung, atau peserta sebesar Rp300 ribu per pengajuan klaim rawat jalan serta Rp3 juta per pengajuan klaim rawat inap.

    Sementara skema Coordination of Benefit memungkinkan koordinasi pembiayaan kesehatan apabila pelayanan kesehatan dilakukan sesuai dengan skema JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

    Ismail menyatakan bahwa ketentuan co-payment tersebut dimaksudkan untuk mendorong pemanfaatan layanan medis dan layanan obat yang lebih berkualitas serta akan mendorong premi asuransi kesehatan yang lebih terjangkau karena peningkatan premi dapat dimitigasi dengan lebih baik.

    “Berdasarkan pengalaman di berbagai negara, termasuk Indonesia, mekanisme co-payment atau deductible akan mendorong peningkatan awareness (kesadaran) pemegang polis atau tertanggung dalam memanfaatkan layanan medis yang ditawarkan oleh fasilitas kesehatan,” imbuhnya.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dua Bos Asosiasi Pengusaha Berkurban di Masjid Al-Azhar
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        5 Juni 2025

    Dua Bos Asosiasi Pengusaha Berkurban di Masjid Al-Azhar Megapolitan 5 Juni 2025

    Dua Bos Asosiasi Pengusaha Berkurban di Masjid Al-Azhar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Anindya Novyan Bakrie menyalurkan satu ekor sapi kurban ke
    Masjid Al-Azhar
    , Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
    “Yang sudah berkurban di sini salah satunya adalah Ketua Kadin, Bapak Anindya,” ujar Kepala Kantor Masjid Al-Azhar, Tatang Komara, saat ditemui
    Kompas.com
    , Kamis (5/6/2025).
    Selain Anindya, Tatang juga menyebutkan bahwa salah satu pejabat lainnya, yaitu Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Syariah, TB Imam Taufik, juga menyalurkan satu ekor sapi kurban di Masjid Al-Azhar.
    “Yang kedua, Ketua Umum HIPMI Syariah. Beliau juga menitipkan
    hewan kurban
    di sini,” ucap Tatang.
    Hingga saat ini, Tatang belum dapat memastikan apakah masih ada pejabat lain yang akan menyalurkan hewan kurban di masjid tersebut.
    “Biasanya, para pejabat lain baru menyalurkan hewan kurban pada malam takbiran nanti,” jelasnya.
    Hingga Kamis (5/6/2025), Masjid Al-Azhar telah menerima ratusan hewan kurban dari masyarakat. Menurut Tatang, jumlah tersebut terdiri dari 28 ekor sapi dan 210 ekor kambing.
    Proses penyembelihan hewan kurban di Masjid Al-Azhar direncanakan akan dilaksanakan pada Sabtu (7/6/2025).
    “Karena waktu masih panjang, kami masih punya waktu dua hari. Proses pemotongan akan dilakukan pada hari Sabtu,” tambahnya.
    Pengurus Masjid Al-Azhar juga bakal menerjunkan dokter hewan pada saat proses penyembelihan hewan kurban.
    Langkah ini diambil guna memastikan daging hewan kurban yang disalurkan kepada masyarakat aman dan layak untuk dikonsumsi.
    Tatang menegaskan bahwa para pekurban diwajibkan memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) saat menyerahkan hewan kurbannya ke Masjid Al-Azhar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.