BNPT Akui 24 Objek Vital dan 13 Fasilitas Penuhi Standar Penanganan Teror
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyerahkan sertifikat penerapan pedoman perlindungan sarana dan prasarana obyek vital strategis dalam pencegahan tindak pidana terorisme kepada 24 pengelola obyek vital strategis dan 13 pengelola fasilitas publik, Senin (1/12/2025).
Kepala
BNPT
Komjen Pol Eddy Hartono mengatakan bahwa pemberian sertifikat ini diberikan karena pengelola obyek vital strategis dan fasilitas publik telah memenuhi standar minimum pengamanan sesuai Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020.
“Hari ini beberapa obyek vital dan fasilitas publik yang sudah kami lakukan asesmen, tentunya masuk kepada standar minimal, standar minimum terhadap antisipasi ancaman terorisme,” tegas Eddy di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Senin (1/12/2025).
Jenderal bintang tiga itu mengatakan bahwa upaya ini menjadi bagian dari penguatan sistem perlindungan terhadap obyek vital dan fasilitas publik yang memiliki peran krusial bagi keberlangsungan negara.
Selain itu, penyerahan sertifikat dinilai mendukung prioritas pemerintah untuk memantapkan sistem pertahanan dan keamanan nasional serta mendorong kemandirian bangsa, termasuk di sektor pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, dan ekonomi biru.
Melalui penyerahan sertifikat ini, BNPT berharap seluruh pengelola obyek vital dan fasilitas publik yang telah memenuhi standar pengamanan dapat terus meningkatkan mitigasi terhadap ancaman terorisme yang semakin kompleks.
“Ke depan, BNPT akan memperkuat kolaborasi dengan mitra strategis, termasuk perusahaan pengelola obyek vital serta pengelola fasilitas publik di Indonesia, guna meningkatkan kapasitas dan kesiapsiagaan terhadap potensi ancaman keamanan,” jelas dia.
Berikut daftar 24 pengelola
objek vital
strategis penerima sertifikat:
1. PT PLN Indonesia Power UBP Jeranjang
2. PT PLN Indonesia Power UBP Keramasan – PLTGU Keramasan
3. PT PLN Indonesia Power UBP Cilegon – PLTGU Cilegon
4. PT PLN Indonesia Power UBP Banten 1 Suralaya
5. PT PLN Indonesia Power UBP Pangkalan Susu
6. PT PLN Indonesia Power UBP Sintang
7. PT PLN Indonesia Power UBP Teluk Sirih
8. PT PLN Indonesia Power UBP Ombilin
9. PT PLN Indonesia Power UBP Tello – PLTD dan PLTG Tello
10. PT PLN Indonesia Power UBP Semarang – PLTGU Tambak Lorok
11. PT PLN Indonesia Power UBP Saguling – PLTA Saguling
12. PT PLN Indonesia Power UBP Mrica – PLTA PB. Soedirman
13. PT Jakarta International Container Terminal
14. PT Pelabuhan Tanjung Priok Branch Tanjung Priok
15. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Cabang Tanjung Priok
16. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Bali Nusra Cabang Benoa
17. PT Pelindo Multi Terminal Branch Tanjung Emas Semarang
18. PT Pelindo Terminal Petikemas TPK Semarang
19. PT LRT Jakarta
20. PT MRT Jakarta (Perseroda)
21. PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi I Jakarta – Stasiun Gambir
22. PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi I Jakarta – Stasiun Pasar Senen
23. PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi VIII Surabaya – Stasiun Gubeng
24. Bandar Udara Internasional H.A.S. Hanandjoeddin – Belitung
Daftar 13 Fasilitas Publik penerima sertifikat bidang pelayanan publik:
1. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia – Bidang Kepariwisataan
2. Hotel Indonesia Kempinski Jakarta (PT Grand Indonesia)
3. Renaissance Bali Nusa Dua Resort (PT Royal Pacific Nusantara)
4. Sheraton Bali Kuta Resort (PT Indonesian Paradise Island)
5. Pacific Place Mall
6. Sarinah (PT Sarinah)
7. Tunjungan Plaza (PT Pakuwon Jati)
8. Pakuwon Mall Surabaya (PT Pakuwon Permai)
9. Royal Plaza (PT Dwi Jaya Manunggal)
10. Pakuwon Mall Jogja (PT Pakuwon Permai)
11. Pakuwon Mall Solo Baru (PT Pakuwon Permai)
12. Pertamina Mandalika International Circuit (PT Pengembangan Pariwisata Indonesia/ITDC) – Bidang Keramaian Tertentu
13. Sentul International Convention Center (SICC)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Produk: Syariah
-

Menuju 2030, BI Pacu Pendalaman Pasar Valas dan Pasar Uang untuk Dorong Pembiayaan Nasional
JAKARTA – Bank Indonesia (BI) menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing (valas) dalam rangka mendorong kapasitas pembiayaan perekonomian nasional.
Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan upaya pendalaman tersebut dipercepat sesuai arah Blueprint Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (BPPU) 2030.
Langkah ini, ujar Perry, bertujuan meningkatkan kapasitas pembiayaan nasional, dengan target volume transaksi pasar uang mencapai Rp81 triliun per hari dan transaksi pasar valas meningkat menjadi 18 miliar dolar AS pada 2030.
“Pendalaman pasar uang dan pasar valas terus kami akselerasi sesuai blueprint 2030 untuk mendukung pembiayaan perekonomian nasional dengan sasaran transaksi pasar uang naik ke Rp81 triliun per hari pada 2030,” kata Perry dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI), dikutip Minggu, 30 November.
Ia menjelaskan target tersebut akan dicapai melalui peningkatan transaksi repo dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), pembentukan struktur suku bunga pasar yang lebih efisien, serta penguatan peran diler utama (primary dealer).
Selain itu, BI memperkuat kapasitas pelaku pasar melalui kerja sama dengan Asosiasi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Indonesia (APUVINDO), termasuk pengembangan infrastruktur pasar uang berbasis teknologi.
Sinergi pembiayaan juga diperkuat bersama Pemerintah, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Danantara, serta asosiasi industri. Di sisi lain, BI tetap mendorong pengembangan UMKM, ekonomi hijau, serta ekonomi dan keuangan syariah guna memperkuat ekonomi kerakyatan.
Buku PTBI 2025 mencatat perkembangan positif implementasi BPPU bersama APUVINDO. Rata-rata harian transaksi pasar uang meningkat dari Rp10,12 triliun pada 2020 menjadi Rp54,43 triliun hingga Oktober 2025. Transaksi pasar valas naik dari 4,8 miliar dolar AS menjadi 10,15 miliar dolar AS pada periode yang sama.
Implementasi kebijakan Dealer Utama sejak Mei 2024 turut mendorong lonjakan transaksi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) di pasar sekunder serta transaksi repo antar pelaku pasar. Peran Dealer Utama dalam transaksi SRBI meningkat dari rata-rata 73 persen pada 2024 menjadi 84 persen hingga Oktober 2025.
-
/data/photo/2025/11/30/692bf855bdfce.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
7 Fatwa MUI soal Bumi dan Bangunan Tak Layak Kena Pajak, PP Muhammadiyah Singgung Kinerja Eks Menkeu Sri Mulyani Regional
Fatwa MUI soal Bumi dan Bangunan Tak Layak Kena Pajak, PP Muhammadiyah Singgung Kinerja Eks Menkeu Sri Mulyani
Tim Redaksi
MAGELANG, KOMPAS.com –
Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru saja mengeluarkan fatwa bahwa bumi dan bangunan berpenghuni tidak layak dikenakan pajak berulang.
Ketua Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Hikmah Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah
Busyro Muqoddas
menilai polemik
pajak berulang
tidak lepas dari politik perpajakan selama Sri Mulyani menjabat sebagai Menteri Keuangan.
Mulanya, Busyro menyatakan fatwa
Pajak Berkeadilan
yang dikeluarkan
MUI
menjadi momentum untuk mereformasi perpajakan agar menimbulkan keadilan bagi masyarakat.
“Ini kesempatan emas Presiden dengan Menteri (Keuangan) barunya untuk membongkar politik perpajakan, bersama masyarakat sipil, kampus, periset,” bebernya saat ditemui di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah Bandongan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Minggu (30/11/2025).
Busyro menekankan bahwa tidak hanya PBB, melainkan seluruh jenis pajak yang mesti direformasi.
Ia khawatir apabila reformasi perpajakan tidak dilakukan, dapat menimbulkan keresahan di masyarakat.
Ia pun menyinggung kasus rencana kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Pati hingga 250 persen yang memicu demonstrasi dan menuntut Sudewo lengser dari Bupati Pati.
“Kalau ini tidak segera, dikhawatirkan rakyat akan menjadi korban terus dari politik perpajakan yang tidak memihak selama Menteri Keuangan yang dulu, Bu Sri Mulyani,” cetus mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi itu.
Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan lima fatwa dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-XI yang digelar selama empat hari sejak 20-23 November 2025 di Mercure Ancol, Jakarta Utara.
Lima fatwa tersebut mayoritas berkaitan dengan keuangan, seperti manfaat produk asuransi kematian pada asuransi jiwa syariah, status saldo kartu uang elektronik yang hilang atau rusak, kedudukan rekening dormant, dan pajak berkeadilan.
Satu fatwa lainnya berkaitan umum terkait dengan pengelolaan sampah di sungai, danau, dan laut untuk mewujudkan kemaslahatan umat.
Terkait dengan pajak berkeadilan, Ketua Komisi Fatwa MUI Asrorun Ni’am mengatakan, pada dasarnya pajak bukan cara yang elok untuk mensejahterakan rakyat.
Karena dalam Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 menegaskan, pengelolaan sumber daya di Tanah Air adalah cara yang utama.
“Negara wajib bertanggung jawab mengelola dan memanfaatkan seluruh kekayaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, artinya hubungan antara negara dan juga rakyat ini kontrak sosial untuk kepentingan perwujudan kesejahteraan melalui pendayagunaan kekayaan negara,” kata Asrorun saat ditemui jelang penutupan Munas MUI, Sabtu (22/11/2025).
Klausul Pajak Berkeadilan yang ditetapkan MUI adalah terkait dengan pengenaan pada harta yang berpotensi untuk produktivitas dan merupakan sekunder serta tersier.
Pajak harus digunakan untuk kepentingan publik secara luas, prinsip adil, dan pengelolaan yang transparan dan bertanggung jawab.
MUI juga menetapkan agar pajak secara berulang tak seharusnya dibebankan kepada kebutuhan pokok masyarakat, seperti sandang, papan, dan pangan.
Secara spesifik, MUI meminta agar barang konsumtif kebutuhan primer seperti sembako tidak boleh dibebankan pajak.
“Kemudian (pajak) bumi dan bangunan yang dihuni, dalam pengertian dia nonkomersial, tidak boleh dikenakan pajak berulang karena pada hakikatnya dia tidak berkembang,” imbuh dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Beli Sepeda Listrik yang Hemat di Transmart Full Day Sale
Jakarta –
Transmart Full Day Sale kembali hadir Minggu, 30 November 2025. Berbagai promosi menarik hadir untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan setia Transmart seperti aneka sepeda listrik.
Diskon besar-besaran bisa diperoleh pelanggan yang bertransaksi menggunakan Allo Prime, Allo Paylater dan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Barang elektronik menjadi yang paling banyak mendapatkan diskon gede-gedean di Transmart Full Day Sale.
Salah satunya adalah sepeda listrik dari berbagai merek yang diskon hingga 45%. Harga normal E-Bike ini di Pulau Jawa adalah mulai Rp 6.450.000 dengan harga promo mulai dari Rp 4.600.000. Jika menggunakan Allo Prime, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah maka pelanggan bisa mendapatkan sepeda tersebut mulai dari Rp 3.680.000.
Transmart Full Day Sale 30 November 2025 Foto: Transmart
Sedangkan untuk di luar Pulau Jawa, harga E-Bike ini mulai Rp 6.450.000 dengan harga promo mulai dari Rp 4.600.000. Jika menggunakan Allo Prime, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah maka pelanggan bisa mendapatkan sepeda tersebut mulai dari Rp 3.920.000.
Namun syarat dan ketentuan bagi produk ini juga berlaku. Berbagai diskon tersebut tidak berlaku untuk pembelian partai besar.
Jadi tunggu apa lagi? Ayo merapat ke Transmart terdekat, lalu nikmati diskon melimpah khusus di Transmart Full Day Sale.
Untuk yang belum punya Allo Prime, cukup download aplikasi Allo Bank di Play Store atau App Store. Tinggal klik link ini https://get.allobank.com/ lalu download, dan upgrade ke Allo Prime.
(fay/agt)
-

Adem Pakai AC Split 1 PK, Didiskon di Transmart Full Day Sale
Jakarta –
Transmart Full Day Sale kembali hadir Minggu, 30 November 2025. Berbagai promosi menarik hadir untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan setia Transmart seperti AC split 1 PK.
Diskon besar-besaran bisa diperoleh pelanggan yang bertransaksi menggunakan Allo Prime, Allo Paylater dan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Barang elektronik menjadi yang paling banyak mendapatkan diskon gede-gedean di Transmart Full Day Sale.
Salah satunya adalah AC Split 1 PK dari Polytron, yang ditawarkan dengan harga normal Rp 4.549.000. Harga promonya adalah mulai dari Rp 4.199.000.
Jika dibeli menggunakan Allo Prime, Allo Paylater dan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah, harganya Rp 3.359.200. Hal ini berarti pelanggan setia hemat Rp 1.189.800 dari harga normal.
Namun syarat dan ketentuan bagi produk ini juga berlaku. Berbagai diskon tersebut tidak berlaku untuk pembelian partai besar.
Jadi tunggu apa lagi? Ayo merapat ke Transmart terdekat, lalu nikmati diskon melimpah khusus di Transmart Full Day Sale.
Untuk yang belum punya Allo Prime, cukup download aplikasi Allo Bank di PlayStore atau AppStore. Tinggal klik link ini https://get.allobank.com/ download, Jadi tunggu apa lagi? Ayo merapat ke Transmart terdekat, lalu nikmati diskon melimpah khusus di Transmart Full Day Sale.
(fay/agt)
-

Kulkas 436L Harga Hemat di Transmart Full Day Sale!
Jakarta –
Transmart Full Day Sale kembali hadir Minggu, 30 November 2025. Berbagai promosi menarik hadir untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan setia Transmart seperti kulkas side by side 436L.
Diskon besar-besaran bisa diperoleh pelanggan yang bertransaksi menggunakan Allo Prime, Allo Paylater dan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Barang elektronik menjadi yang paling banyak mendapatkan diskon gede-gedean di Transmart Full Day Sale.
Salah satunya adalah kulkas side by side 436L dari Polytron. Harga normal kulkas ini sebesar Rp 9.299.000, namun dengan promo pelanggan dapat membelinya di harga Rp 8.599.000.
Nah, jika menggunakan Allo Prime, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah maka pelanggan bisa mendapatkan kulkas tersebut mulai dari Rp 6.879.200. Artinya pelanggan setia hemat Rp 2.419.800 dari harga normal.
Namun syarat dan ketentuan bagi produk ini juga berlaku. Berbagai diskon tersebut tidak berlaku untuk pembelian partai besar.
Jadi tunggu apa lagi? Ayo merapat ke Transmart terdekat, lalu nikmati diskon melimpah khusus di Transmart Full Day Sale. Untuk yang belum punya Kartu Kredit Bank Mega, nggak perlu khawatir. Ada unit pembukaan instan yang tersedia di gerai Cibubur dan Central Park.
Sementara untuk yang belum punya Allo Prime, cukup download aplikasi Allo Bank di PlayStore atau AppStore. Tinggal klik link https://get.allobank.com/, download, dan upgrade ke Allo Prime.
(fay/agt)
-

Smart TV 43″ Diskon Gede di Transmart Full Day Sale
Jakarta –
Transmart Full Day Sale kembali hadir Minggu, 30 November 2025. Berbagai promosi menarik hadir untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan setia Transmart seperti smart LED UHD SMART TV.
Diskon besar-besaran bisa diperoleh pelanggan yang bertransaksi menggunakan Allo Prime, Allo Paylater dan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Barang elektronik menjadi yang paling banyak mendapatkan diskon gede-gedean di Transmart Full Day Sale.
Salah satunya adalah Sharp LED TV 43″ UHD SMART. Harga normal TV tersebut mulai dari Rp 4.799.000. Namun harga promonya mulai Rp 4.619.000.
Jika menggunakan Allo Prime, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah maka pelanggan bisa mendapatkan TV tersebut mulai dari Rp 3.659.200 Artinya pelanggan setia hemat Rp 1.139.800 dari harga normal.
Namun syarat dan ketentuan bagi produk ini juga berlaku. Berbagai diskon tersebut tidak berlaku untuk pembelian partai besar.
Jadi tunggu apa lagi? Ayo merapat ke Transmart terdekat, lalu nikmati diskon melimpah khusus di Transmart Full Day Sale mulai toko buka sampai pukul 22.00 WIB.
Untuk yang belum punya Kartu Kredit Bank Mega, tak perlu khawatir. Ada unit pembukaan instan yang tersedia di gerai Cibubur dan Central Park. Sementara untuk yang belum punya Allo Prime, cukup download aplikasi Allo Bank di PlayStore atau AppStore. Tinggal klik link https://get.allobank.com/, download, dan upgrade ke Allo Prime.
(fay/agt)
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5427719/original/001336800_1764409785-Kejari_Enrekang.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
4 Eks Pejabat Baznas Enrekang Jadi Tersangka Korupsi Dana Zakat Rp 16,6 Miliar, Begini Modusnya
Dalam proses penyaluran, dana operasional kembali dipotong dari total bantuan untuk penerima. Seharusnya, dana operasional digunakan dari sumber dana amil yang mengakibatkan kurangnya penyaluran hak mustahik.
“Pengurus Baznas Enrekang lebih mengutamakan kebutuhan amil daripada menyalurkan bantuan itu sendiri yang mana hal tersebut sangat jauh dari prinsip-prinsip pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah oleh Baznas,” ungkap A. Fajar.
Berdasarkan laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu atau audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 700.04/3030/B.5/ITPROV tanggal 13 Oktober 2025 serta dihubungkan dengan Hasil Audit Syariah oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, diketahui bahwa dugaan perbuatan para tersangka menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp16.659.999.136.
“Namun selama proses penyidikan, beberapa pihak melakukan pengembalian pada rekening penitipan negara melalui penyidik sebesar Rp1.115.000.000,” kata A. Fajar.
Para tersangka ditahan selama 20 hari di Rutan Kelas IIb Enrekang terhitung sejak 27 November 2025. Sebelum penahanan dilakukan, para tersangka telah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter pemeriksa dan dinyatakan dalam kondisi sehat sehingga proses penahanan dapat berlangsung lancar dan aman.
“Penyidik akan menyelesaikan seluruh proses penyidikan sehingga tidak menutup kemungkinan adanya penetapan tersangka tambahan dan segera melimpahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum untuk proses hukum lebih lanjut,” tegas A. Fajar.
Dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal Primair yakni Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Subsidiair Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
“Kejaksaan Negeri Enrekang berkomitmen untuk melaksanakan penegakan hukum secara profesional, transparan, dan berkeadilan serta memastikan seluruh proses penyidikan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” jelas A. Fajar.
Dia mengimbau seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dalam perkara ini agar tetap kooperatif dan tidak melakukan tindakan apa pun yang dapat menghambat proses hukum.
“Kami meminta dukungan serta doa dari masyarakat luas agar proses penyidikan dapat berjalan dengan lancar dan profesional. Kepada rekan-rekan media juga kami harapkan pemberitaan yang berdasarkan informasi resmi bukan asumsi atau spekulasi yang dapat menyesatkan opini publik,” A. Fajar menandaskan.
-

Danantara Bersaing Lawan 90 Perusahaan Rebut Lahan Kampung Haji
JAKARTA – Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) mengonfirmasi telah resmi masuk dalam proses bidding untuk memperebutkan lahan yang disiapkan Pemerintah Arab Saudi bagi pembangunan kawasan yang selama ini dikenal publik sebagai “Kampung Haji”.
Managing Director Treasury Danantara Ali Setiawan menjelaskan, telah mengajukan bidding untuk peluang satu bidang tanah.
Selain itu, Danantara juga membidik satu aset lain berupa tanah dan bangunan.
Namun, ia enggan mengungkap nilai investasinya.
“Doakan saja semoga kami bisa, nanti kami lagi menunggu result-nya karena yang bidding banyak, 90-an dan semua juga besar-besar,” ucap Ali dalam media briefing di Jakarta, Jumat, 28 November.
Sementara itu, Managing Director Stakeholders Management Danantara Rohan Hafas mengungkapkan, dalam proses tender tersebut pemerintah Saudi juga telah menetapkan harga penawaran.
“Saya ingatkan karena bidding ini tidak bersifat angka. Harga tanahnya sudah ditetapkan Arab Saudi dan sudah tidak bisa dinegosiasi. la menegaskan pemenang nantinya ditentukan dari konsep terbaik untuk lot atau tanah itu,” kata Rohan.
Rohan juga menjelaskan lokasi Kampung Mekah hanya sekitar 2 hingga 2,5 kilometer (km) dan sudah tersedia tunnel serta travelator. Menurut Rohan, dengan fasilitas tersebut jamaah bisa berjalan kaki hanya sekitar 20 menit.
“Jadi sangat strategis, ini sangat membantu jemaah haji ataupun umroh kalau melakukan ibadah ke sana,” ucapnya.
Sebelumnya, Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Sjahrir mengungkapkan pihaknya sedang melakukan proses penawaran dan menyiapkan dokumen pembelian lahan yang sudah memiliki izin.
“Kita mencoba membeli tanah 80 hektare plus. Dan sekarang kita juga akan membeli beberapa lahan sekitar yang sudah selesai dengan izin-izinnya. Ini untuk memperluas juga in a way kita mau introduce Indonesia to the world,” katanya di Jakarta, Rabu, 19 November.
Lebih lanjut, Pandu mengatakan kampung haji diutamakan untuk tujuan komersial. Nantinya di kawasan itu akan dibuka gerai kuliner, rumah sakit, hospitality, dan lainnya.
“Di sini kami akan mulai dari makanan dan minuman, modest fashion, pariwisata, farmasi, media, dan kemungkinan bisnis syariah, karena 80 hektare itu sama dengan 2,5 kali SCBD,” ucap Pandu.
Menurut Pandu, kampung haji ini memang dibangun untuk mengakomodir berbagai kebutuhan jemaah haji dan umrah dari Indonesia. Namun, diharapkan juga bisa menarik pengunjung dari berbagai negara.
“Jadi tempat orang, dan bukannya orang Indonesia, orang yang suka dengan Indonesia atau penasaran dengan Indonesia. Jadi kita melihat pembangunan Kampung Haji itu untuk meng-introduce Indonesia ke sekala dunia,” ujar Pandu.
Kata Pandu, dengan proyek itu diharapkan bisnis-bisnis Indonesia bisa lebih mendunia.
Karena itu, Pandu meminta dukungan semua pihak agar proyek itu lancar.
“Jadi kami diberi akses kesempatan pertama kalinya dibuka di Makkah untuk bisa membeli tanah secara langsung. Itu loh kami sebagai negara Islam terbesar tentu akan mau bidding. Jadi ini yang kami lakukan, mohon doa bisa dapat,” tuturnya.
-

Mengenal Manfaat dari Asuransi Penyakit Kritis
Jakarta –
Saat ini, ada berbagai macam produk asuransi yang bermanfaat untuk melindungi kesehatan seseorang. Salah satunya yakni asuransi penyakit kritis.
Asuransi penyakit kritis adalah jenis asuransi yang memberikan manfaat berupa uang pertanggungan atau santunan asuransi ketika tertanggung didiagnosis menderita penyakit kritis yang tercantum dalam polis.
Karena risiko penyakit kritis bisa datang kapan saja, pastikan masa depan keluarga tetap terlindungi dengan asuransi jiwa Syariah PRUCritical Amanah dari Prudential Syariah.
Dapatkan perlindungan menyeluruh atas kondisi kritis tahap awal, kondisi kritis tahap akhir, dan manfaat bebas kontribusi. Nikmati juga manfaat akhir kepesertaan hingga 100% santunan asuransi yang tersedia khusus pada plan plus.
PRUCritical Amanah hadir dengan solusi yang tidak hanya memberikan santunan, tetapi juga fleksibilitas dalam memulihkan kondisi keuangan. Salah satu fitur unggulannya adalah restoration benefit, di mana 100% uang pertanggungan akan kembali utuh setelah klaim untuk kondisi kritis tahap awal dibayarkan.
Artinya, perlindungan Anda terhadap kondisi kritis tahap akhir tetap penuh, seolah-olah tidak pernah ada klaim sebelumnya. Dengan ini, Anda bisa fokus pada pemulihan kesehatan tanpa perlu khawatir perlindungan untuk keluarga akan berkurang di masa depan.
(prf/ega)
/data/photo/2025/12/01/692d1a0e9a9cd.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)