Produk: Syariah

  • OJK Luncurkan Buku Laporan Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2024 – Page 3

    OJK Luncurkan Buku Laporan Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2024 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan buku laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia atau disingkat LPKSI 2024.

    “Pada hari ini OJK akan meluncurkan laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia atau yang disingkat LPKSI tahun 2024,” Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, dalam Pengukuhan KPSK dan peluncuran buku LPKSI, Selasa (8/7/2025).

    Dian menjelaskan, LPKSI ini merupakan laporan tahunan perkembangan keuangan seria yang telah diterbitkan sejak tahun 2013 yang menyajikan informasi terkait pelaksanaan tugas OJK di sektor keuangan syariah termasuk kinerja industri, kebijakan pengembangan maupun pencapaian roadmap keuangan seria serta kontribusi otoritas terkait dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

    LPKSI juga menyampaikan langkah-langkah yang dilakukan OJK dan Kementerian serta lembaga meningkatkan literasi dan inklusi sektor jasa keuangan syariah kepada seluruh elemen masyarakat, dan informasi mengenai eksistensi Indonesia yang turut aktif dalam kegiatan keuangan syariah di taraf internasional.

    Pada bagian akhir laporan ini tersedia prospek dan rencana kebijakan strategi OJK dan Kementerian lembaga terkait untuk masing-masing sektor keuangan syariah.

    LPKSI tahun 2024 ini menekankan komitmen otoritas terkait di sektor jasa keuangan seria terhadap implementasi dari berbagai ketentuan dan peta jalan atau roadmap masing-masing sektor keuangan syariah yang telah dirumuskan.

    “Secara khusus kami mengucapkan selamat dan terima kasih kepada para anggota eksternal KPKS yang telah bersedia memberikan keahlianya untuk memajukan keuangan syariah di Indonesia,” ujarnya.

     

  • OJK Kukuhkan Komite Pengembangan Keuangan Syariah, Apa Tujuannya? – Page 3

    OJK Kukuhkan Komite Pengembangan Keuangan Syariah, Apa Tujuannya? – Page 3

    Dian menjelaskan, bahwa KPKS dirancang dengan struktur organisasi yang komprehensif, terdiri dari unsur internal OJK dan anggota eksternal yang memiliki kompetensi tinggi di bidang keuangan syariah.

    Para anggota internal berasal dari berbagai departemen di OJK yang terkait langsung dengan sektor syariah, seperti perbankan, pasar modal, asuransi, hingga aset digital dan perlindungan konsumen syariah.

    Sementara itu, anggota eksternal KPKS terdiri dari tokoh-tokoh terkemuka seperti Dr. H. Anwar Abbas, Prof. Dr. KH. Hasanuddin, Prof. Dian Masyita, Mohammad Mahbubi Ali, dan M. Gunawan Yasni. Mereka dipilih berdasarkan rekam jejak keilmuan dan kontribusinya terhadap pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

    “Pembentukan KPKS memiliki tujuan yang sangat penting dalam mendukung peran OJK sebagai otoritas yang bermenang dalam pembinaan sektor jasa keuangan syariah,” ujarnya.

     

  • Dapat Tugas Khusus dari Prabowo, Wapres Gibran Bakal Berkantor di Papua

    Dapat Tugas Khusus dari Prabowo, Wapres Gibran Bakal Berkantor di Papua

    Bisnis.com, Jakarta — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bakal berkantor di Papua setelah diberi mandat menangani berbagai permasalahan di Bumi Cendrawasih itu oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Hal tersebut disampaikan langsung Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra di sela-sela acara Laporan Tahunan Komnas HAM 2024 melalui channel Youtube Komnas HAM yang diakses Selasa (8/7).

    Yusril mengemukakan bahwa tidak menutup kemungkinan Wapres Gibran Rakabuming Raka juga bakal berkantor di wilayah Papua mengingat tugas yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada Gibran tidak hanya mempercepat pembangunan Papua, tetapi juga menangani permasalahan HAM Papua yang tidak pernah tuntas.

    “Sekarang ini wakil presiden akan diberikan penugasan bahkan mungkin ada kantornya di sana untuk bekerja langsung dari Papua untuk menangani masalah ini,” tutur Yusril.

    Yusril mengemukakan Presiden Prabowo Subianto sangat memberikan perhatian penuh kepada HAM, terutama di wilayah Papua. 

    Maka dari itu, kata Yusril, Presiden Prabowo juga akan meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka agar mengawasi kinerja aparat keamanan yang bertugas di Papua agar tidak melakukan pelanggaran HAM terhadap masyarakat di Papua.

    “Saya pikir ini konsen yang urgent tentu tidak hanya pembangunan fisik termasuk juga penanganan masalah HAM bagaimana aparat keamanan kita menangani masalah Papua dan saya kira HAM itu harus kita tegakkan,” katanya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto diam-diam telah memberikan tugas khusus kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan tugas khusus itu adalah menangani berbagai masalah di Papua, seperti di antaranya mempercepat pembangunan Papua secara fisik sekaligus menangani masalah HAM di Papua.

    “Konsen pemerintah dalam menangani papua beberapa hari terakhir ini sedang mendiskusikan untuk memberikan penugasan khusus presiden kepada wakil presiden untuk percepatan pembangunan Papua,” tutur Yusril di Youtube Komnas HAM bertema Laporan Tahunan Komnas HAM 2025 yang diakses pada Selasa (8/7).

    Yusril mengakui bahwa selama ini Presiden Prabowo Subianto belum pernah memberi tugas khusus kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, seperti yang dulu pernah dilakukan Presiden Jokowi kepada Wapres Kiai H. Ma’ruf Amin untuk mendorong ekonomi syariah.

    “Kalau Pak Kiai Maruf Amin dulu diberikan tugas pengembangan ekonomi syariah oleh Pak Jokowi dan sekarang ini akan diberikan penuhasan ke wapres,” katanya.

  • Prabowo Kasih Tugas Khusus ke Gibran untuk Percepatan Pembangunan Papua

    Prabowo Kasih Tugas Khusus ke Gibran untuk Percepatan Pembangunan Papua

    Bisnis.com, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto memberikan tugas khusus kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan tugas khusus itu adalah menangani berbagai masalah di Papua, seperti di antaranya mempercepat pembangunan Papua secara fisik sekaligus menangani masalah HAM di Papua.

    “Konsen pemerintah dalam menangani Papua beberapa hari terakhir ini sedang mendiskusikan untuk memberikan penugasan khusus presiden kepada wakil presiden untuk percepatan pembangunan Papua,” tutur Yusril di Youtube Komnas HAM bertema Laporan Tahunan Komnas HAM 2025 yang diakses pada Selasa (8/7/2025).

    Yusril mengakui bahwa selama ini Presiden Prabowo Subianto belum pernah memberi tugas khusus kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, seperti yang dulu pernah dilakukan Presiden Jokowi kepada Wapres Kiai H. Ma’ruf Amin untuk mendorong ekonomi syariah.

    “Kalau Pak Kiai Ma’ruf Amin dulu diberikan tugas pengembangan ekonomi syariah oleh Pak Jokowi dan sekarang ini akan diberikan penugasan ke wapres,” katanya.

    Yusril menegaskan Presiden Prabowo bakal menelurkan keputusan presiden (keppres) untuk memperkuat penugasannya kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Papua nanti.

    “Saya kira kan ini juga pertama kali presiden memberi penugasan kepada wakil presiden untuk menangani masalah Papua karena kan sampai hari ini belum ada penugasan khusus darinpresiden dan biasanya itu kan dengan keppres,” ujarnya.

  • Tahapan Pencairan BSU 2025, Simak di Sini!

    Tahapan Pencairan BSU 2025, Simak di Sini!

    Jakarta

    Bantuan Subsidi Upah (BSU) hadir sebagai upaya pemerintah untuk meringankan beban pekerja. Hanya pekerja/buruh yang memenuhi syarat yang berhak menerima dana BSU 2025.

    Perlu diketahui, proses pencairan BSU 2025 melalui berbagai tahapan sebelum sampai ke tangan penerima. Simak informasi di bawah ini.

    Bersumber dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang disampaikan oleh Indonesiabaik, proses pencairan BSU 2025 dilakukan melalui tahapan verifikasi ketat, dimulai dari BPJS Ketenagakerjaan hingga validasi akhir di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Ini rinciannya.

    Setelah lolos verifikasi BSU BPJS Ketenagakerjaan, silakan lanjutkan pengecekan melalui laman Kemnaker (bsu.kemnaker.go.id)Klik menu “Cek NIK” atau gulir layar sampai ke bawah hingga menemukan kolom “Pengecekan NIK Penerima BSU”. Masukkan NIK dan kode captcha, lalu klik “Cek Status”Jika muncul notifikasi “NIK yang Anda Masukkan memenuhi kriteria sebagai calon penerima BSU 2025. Silakan cek secara berkala” artinya pekerja lolos verifikasi dan validasi Kemnaker.Jika dinyatakan lolos verifikasi dan validasi Kemnaker, silakan cek rekening secara berkala.Arti Notifikasi BSU di Situs Kemnaker

    Status penerimaan BSU 2025 dapat dicek secara berkala lewat situs bsu.kemnaker.go.id. Berdasarkan informasi resmi dari Kemnaker, berikut arti notifikasi BSU 2025 yang muncul di situs Kemnaker.

    Notifikasi 1: NIK yang Anda masukkan memenuhi kriteria sebagai calon penerima BSU 2025. Silakan cek secara berkala.
    – Artinya: NIK sudah terverifikasi sebagai calon penerima BSU 2025.Notifikasi 2: Anda telah ditetapkan sebagai penerima BSU pada batch 1, silakan tunggu proses penyaluran melalui Bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN), Bank Syariah Indonesia, dan Pos Indonesia.
    – Artinya: Anda sudah ditetapkan sebagai penerima BSU. Namun, sedang disalurkan oleh pihak Bank atau PT Pos Indonesia (Persero).Notifikasi 3: Anda berhak menerima BSU, namun terdapat kendala pada rekening Anda. Dana BSU akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia.
    – Artinya: Ada kendala rekening saat penyaluran BSU. Dana BSU akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia (Persero).Notifikasi 4: Dana BSU sudah tersalurkan ke Bank ****
    – Artinya: Dana sudah dikirim ke rekening penerima BSU.Notifikasi 5: Mohon maaf, NIK yang Anda masukkan tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima Bantuan Subsidi Upah 2025.
    – Artinya: Anda tidak memenuhi syarat sebagai penerima BSU 2025.

    (kny/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • DPRD Jatim dorong penguatan ketahanan keluarga dalam RPJMD

    DPRD Jatim dorong penguatan ketahanan keluarga dalam RPJMD

    “Ketahanan keluarga adalah fondasi pembangunan. Fraksi PKS mendorong sinergi kebijakan yang komprehensif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk perguruan tinggi, pesantren, tokoh agama, dan organisasi masyarakat,”

    Surabaya (ANTARA) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mendorong penguatan ketahanan keluarga yang telah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2029.

    “Ketahanan keluarga adalah fondasi pembangunan. Fraksi PKS mendorong sinergi kebijakan yang komprehensif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk perguruan tinggi, pesantren, tokoh agama, dan organisasi masyarakat,” ujar juru bicara Fraksi PKS, Agus Cahyono, di Surabaya, Senin.

    Dalam penyampaian pendapat akhir fraksi, Agus Cahyono, mengapresiasi dimasukkannya isu ketahanan keluarga ke dalam dokumen RPJMD, namun mendorong pemerintah provinsi untuk segera menyusun dan membahas Rancangan Perda Ketahanan Keluarga sebagai landasan hukum dalam penguatan institusi keluarga di Jawa Timur.

    Selain itu, Fraksi PKS menyoroti pentingnya perlindungan terhadap perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, serta penguatan ekonomi berbasis keluarga di tingkat desa dan kelurahan melalui dukungan terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

    Fraksi PKS juga menekankan perlunya pemerataan pembangunan antarwilayah.

    Agus menyebut terdapat 23 kabupaten/kota di Jawa Timur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di bawah rata-rata provinsi yang berada pada angka 75,35 tahun 2024.

    “Daerah-daerah seperti Madura, Tapal Kuda, Lingkar Selatan, dan Pantura membutuhkan afirmasi kebijakan pembangunan. RPJMD harus hadir sebagai strategi jangka menengah yang menyentuh wilayah-wilayah tertinggal,” ujarnya.

    Di sektor pertanian, PKS meminta adanya dorongan terhadap pertumbuhan daerah berpendapatan rendah melalui kebijakan afirmatif dan pengembangan industri berbasis pertanian.

    Dalam aspek keuangan daerah, Fraksi PKS mengapresiasi optimisme peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun mengingatkan agar upaya tersebut tidak membebani masyarakat kecil.

    Fraksi juga menyoroti penurunan proyeksi pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah melalui BUMD, serta mendorong restrukturisasi dan penguatan tata kelola BUMD agar lebih berkontribusi pada PAD dan pelayanan publik.

    Terkait belanja daerah, PKS mendorong agar peningkatan belanja modal tidak stagnan dan diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, terutama di wilayah tertinggal, guna menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka.

    Dalam bidang ekonomi, Fraksi PKS menekankan pentingnya penguatan sektor ekonomi syariah sebagai strategi pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Kolaborasi dengan lembaga seperti Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), serta industri halal dinilai perlu ditingkatkan.

    “RPJMD ini bukan sekadar dokumen, tetapi komitmen bersama. Kami berharap Pemerintah Provinsi mampu menjalankannya dengan responsif, adaptif, dan penuh keberpihakan kepada rakyat,” tuturnya.

    Pewarta: Willi Irawan/Faizal Falakki
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BSI Gaet BIBD untuk Perkuat Transaksi Perbankan Syariah Global

    BSI Gaet BIBD untuk Perkuat Transaksi Perbankan Syariah Global

    Jakarta

    PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk menjalin kerja sama strategis dengan Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) melalui penandatanganan perjanjian Islamic Risk Participation di Jakarta. Langkah ini menjadi strategi penting kedua lembaga keuangan syariah dalam memperluas cakupan transaksi global berbasis prinsip syariah.

    Kesepakatan tersebut memungkinkan BSI dan BIBD melakukan transaksi risk participation berbasis syariah, khususnya portofolio transaksi dengan underlying letter of credit (L/C), yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor trade finance antarbank syariah di kawasan ASEAN.

    “Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan transaksi antarbank syariah di bidang trade finance dan menjadi pintu gerbang untuk mendorong kerja sama di kawasan ASEAN,” ujar Wakil Direktur Utama BSI Bob Tyasika Ananta dalam keterangannya, Senin (7/7/2025).

    BSI mencatat performa bisnis trade finance yang menunjukkan tren positif, dengan volume transaksi mencapai 1,3 miliar dolar AS sepanjang 2024, atau tumbuh 30,2 juta dolar AS year on year (yoy). Mayoritas transaksi berasal dari sektor ekspor, impor, serta pembiayaan pemasok. Dengan kemitraan ini, BSI optimistis dapat mencapai potensi bisnis hingga 25 juta dolar AS pada 2025.

    Bob menambahkan kerja sama ini sekaligus menunjukkan keseriusan BSI dalam memperkuat posisinya di kancah internasional sekaligus memperkokoh peran ekonomi syariah sebagai new engine pertumbuhan ekonomi nasional.

    Saat ini, BSI telah masuk dalam jajaran 10 besar bank syariah global berdasarkan kapitalisasi pasar, serta memiliki kantor cabang luar negeri di Dubai yang beroperasi sejak 2023. Bank ini juga tengah mempersiapkan pembukaan kantor cabang di Arab Saudi pada 2026, dengan fokus pada layanan haji dan umrah serta potensi pasar dari jamaah Indonesia.

    Penandatanganan kerja sama ini merupakan bagian dari agenda BSI International Expo 2025 bertema Engaging Indonesia in the Global Halal Industry yang digelar Kamis (26/6) hingga Minggu (29/6) lalu. Ajang tahunan ini menghadirkan wadah kolaborasi bagi pelaku bisnis, investor, dan konsumen lewat pameran, seminar, hiburan, dan sesi business matching untuk mendorong ekosistem halal nasional menembus pasar global.

    Tonton juga “Rencana Buyback Sektor Perbankan Jadi Sentimen Penguatan” di sini:

    (akd/akd)

  • Kekuatan Keuangan Umat di Bank Syariah Muhammadiyah

    Kekuatan Keuangan Umat di Bank Syariah Muhammadiyah

    Bisnis.com, JAKARTA – Rencana Muhammadiyah untuk mendirikan bank syariah Muhammadiyah kini memasuki tahap realisasi.

    Muhammadiyah sedang memproses pendirian Bank Syariah Muhammadiyah setelah Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mendapat ‘lampu hijau’ pendirian bank syariah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Langkah tersebut dengan mengonversi Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Matahari Artha Daya, sebuah unit usaha milik Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (Uhamka) yang berkedudukan di Ciputat, Tangerang Selatan.

    PP Muhammadiyah melaporkan bahwa memiliki sebanyak 17 BPRS sehingga lang-kah yang ditempuh dengan menyatukannya atau merger memiliki tantangan yang tidak mudah. Oleh karena-nya, dipilih satu BPRS untuk menjadi cangkang untuk mendirikan bank umum syariah (BUS) atau bank syariah Muhammadiyah.

    Strategi ini memberikan keleluasaan bagi Muhammadiyah dalam mengarahkan pengembangan perbankan yang selaras dengan identitas organisasinya yang khas dan bero-rientasi komunitas.

    Hal ini sejalan dengan dukungan OJK kepada Muhammadiyah untuk membangun ekosistem perbankan syariah yang tidak hanya konsisten dengan prinsip-prinsip Islam, tetapi juga responsif terhadap tantangan ekonomi masyarakat umat.Inisiatif Muhammadiyah ini mendapatkan respons positif dan dukungan yang luas, karena dianggap sebagai langkah penting dalam memperkuat kemandiri-an ekonomi umat dengan prinsip syariah.

    Selain itu, kehadiran Bank Syariah Muhammadiyah juga dinilai dapat menambah pilihan layanan keuangan syariah yang inklusif di Indonesia.Kehadiran Bank Syariah Muhammadiyah bukan hanya sekadar penambahan jumlah institusi keuangan syariah, tetapi merupakan representasi nyata dari sema-ngat kemandirian ekonomi umat.

    Di tengah tantangan ketimpangan ekonomi, dominasi sistem keuangan konvensional, dan maraknya praktik riba yang menjerat masyarakat bawah, sebagaimana Muhammadiyah secara organisatoris telah bersikap bahwa bunga (interest) adalah riba yang hukumnya ada-lah haram dalam Islam.

    Pendirian bank syariah merupakan amanat dari Muktamar ke-47 Muham-madiyah di Makassar tahun 2015 dan masih diamanat-kan dalam Muktamar ke-48 Muhammadiyah di Solo, Jawa Tengah, tahun 2022. Muhammadiyah telah mengambil pelajaran dari pengalaman masa lalu keti-ka pernah memiliki bank, yaitu PT Bank Persyarikatan Indonesia (BPI) pada 2003.

    Kala itu, akibat krisis dan lemahnya tata kelola, BPI secara bertahap diambil alih oleh PT Bank Bukopin Tbk. antara tahun 2005 hingga 2008, dan kemudian bertransformasi menjadi Bank Bukopin Syariah.Kegagalan tersebut sempat meninggalkan trauma bagi banyak kalangan di Muhammadiyah. Namun, seiring perkembangan saat ini, Muhammadiyah dinilai lebih siap karena telah memiliki dukungan yang lebih kuat, baik dari segi sumber daya manusia, keahlian, maupun jumlah penyertaan modal yang cukup signifikan.

    Muhammadiyah selama ini dikenal luas lewat ribu-an amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Namun, kekuatan besar ini belum sepenuhnya terintegrasi dalam sebu-ah sistem keuangan yang so lid. Melalui Bank Syariah Muhammadiyah, ekosis-tem amal usaha dan umat Muhammadiyah dapat terhubung dalam satu jaringan ekonomi yang inklusif dan berbasis syariah.

    Bank Syariah Muhammadiyah berpotensi menjadi pusat pengelolaan dana umat yang sehat, trans-paran, dan produktif. Dana zakat, infak, sedekah, wakaf, hingga simpanan masyara-kat Muhammadiyah dapat dioptimalkan untuk pembia-yaan sektor riil, khususnya UMKM berbasis jemaah, koperasi masjid, pesantren, serta usaha milik warga Muhammadiyah.

    MAQASID SYARIAH

    Bank Syariah Muham-madiyah ke depan harus mendorong dan menjunjung tinggi orientasi nilai dan etika sebagai pembeda dari bank lainnya, sebagaimana banyak bank mengejar keuntungan bank dengan produk-produk yang kurang ramah dalam pelayanan dan membebani nasabah.

    Tujuan utama bank syariah tetap profit tetapi mendorong dan menjunjung keadilan dalam transaksi, transparansi dalam akad, dan maslahat dalam pembiayaan serta mencapai tujuan Maqasid Syariah yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda untuk memastikan kesejahteraan sosial dan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.Bank Syariah Muhammadiyah harus mendorong pemberdayakan eko-nomi umat.

    Melalui produk-produk keuangan yang sesuai dengan syariah, dengan menyediakan akses permodalan yang lebih mudah bagi pelaku usaha. Dengan sistem pembiayaan yang adil, sehingga dapat membantu para pelaku usaha untuk tumbuh dan berkembang tanpa terbebani oleh riba, yang sering kali menjadi ken-dala di lembaga keuangan konvensional.

    Dengan kekuatan keuang-an Umat model ini sangat relevan di tengah krisis kepercayaan masyarakat ter-hadap lembaga keuangan. Bank syariah yang dikelola Muhammadiyah dapat men-jadi alternatif utama bagi masyarakat muslim yang ingin bertransaksi secara halal dan berkontribusi terhadap pembangunan umat. Selain itu Bank Syariah Muhammadiyah harus berperan dalam mening-katkan kesadaran finansial di kalangan umat.

    Melalui program edukasi dan inklusi, yang mengajarkan masya-rakat tentang pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dan investasi yang ber-tanggung jawab yang sesuai dengan syariah. Tantangan Bank Syariah Muhammadiyah tidak kecil, di tengah tantangan ekonomi global yang makin kom-pleks, mulai dari peningkat-an modal secara bertahap, infrastruktur teknologi, persaingan pasar, hingga SDM yang perlu terus diperkuat.

    Namun, dengan dukungan dari masyarakat dan pemangku kepentingan, bank tersebut harus membangun jangkauan layanan dan inovasi produk, sehingga mampu menjawab kebutuhan finan-sial yang beragam.

    Selain itu, dengan kekuatan Muhammadiyah pada jaringan sosial dan dukungan kader, simpatisan, serta amal usaha Muhammadiyah, bank tersebut memiliki potensi menjadi ikon kekuatan keuangan ummat dan ekonomi Islam modern di Indonesia.

    Dengan komitmen untuk menerapkan prinsip syariah dan fokus pada pemberda-yaan ekonomi, Bank Syariah Muhammadiyah memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak perubahan sosial dan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, sudah saatnya umat bersatu untuk mendukung dan memanfaatkan lembaga keuangan syariah ini demi ekonomi yang lebih baik

  • Permudah Nasabah Punya Mobil, BSI Hadirkan OTO via BYOND

    Permudah Nasabah Punya Mobil, BSI Hadirkan OTO via BYOND

    Jakarta

    PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) terus memperkuat ekosistem digital di dalam superapps BYOND by BSI. Pada gelaran BSI International Expo 2025, bank syariah terbesar di Indonesia tersebut memperkenalkan fitur BSI OTO.

    Layanan ini merupakan inovasi baru untuk membeli mobil dan mengajukan pembiayaan secara mudah melalui BYOND by BSI. SEVP Consumer Product Solution BSI Wawan Setiawan mengatakan sebagai Sahabat Finansial, Sosial dan Spiritual, BSI berupaya untuk terus berinovasi menghadirkan solusi layanan keuangan syariah yang modern, digital, dan inklusif.

    “Fitur BSI OTO yang inovatif dan adaptif hadir di BYOND by BSI. Ini merupakan wujud komitmen kami untuk memperkuat literasi dan inklusi keuangan syariah, salah satunya di ekosistem bisnis otomotif,” kata Wawan, dalam keterangan tertulis, Senin (7/7/2025).

    Salah satunya, memudahkan nasabah yang ingin memiliki kendaraan dengan memanfaatkan pembiayaan syariah secara digital. Wawan menjelaskan, inovasi ini akan semakin memudahkan nasabah yang ingin memiliki kendaraan karena sekarang di BYOND by BSI bisa langsung memilih kendaraan yang diinginkan, pengajuan (pembiayaan) secara online, kapan pun dan di mana pun.

    Selain kemudahan dalam pengajuan pembiayaan otomotif secara digital, nasabah juga dapat menikmati margin pembiayaan yang kompetitif dengan tenor hingga 7 tahun. Melalui BYOND by BSI, nasabah juga bisa memantau status pengajuan secara real-time dan cek portofolio pembiayaan OTO kapan saja.

    Pada tahap awal akan ada 45 merk kendaraan yang siap dipilih oleh nasabah. Tidak hanya pembiayaan mobil baru, nasabah juga dapat memanfaatkan fitur BSI OTO di BYOND by BSI untuk mobil bekas (second) dan motor baru.

    Fitur BSI OTO di BYOND by BSI juga menyediakan pembiayaan untuk kendaraan ramah lingkungan yakni mobil listrik dan mobil hybrid. Wawan mengatakan ini adalah langkah besar bagi BSI untuk semakin memperkuat inklusi pembiayaan syariah di sektor otomotif secara digital melalui BYOND.

    “Ke depan, membeli kendaraan lewat BYOND akan mendapatkan penawaran khusus dengan harga spesial untuk nasabah,” tutur Wawan.

    Hingga Mei 2025, perseroan membukukan penyaluran pembiayaan BSI OTO mencapai Rp 60,34 miliar, tumbuh 96,17% secara tahunan (year-on-year). Selama gelaran BSI International Expo 2025, BSI sudah berhasil menjual 73 kendaraan yang mana 30%-nya terjual melalui BYOND by BSI.

    “Setiap bulannya pembiayaan mobil di BSI OTO Rp 300 miliar atau sekitar 1.600 unit per bulan. Selama ini pembiayaan BSI OTO hanya bisa melalui cabang atau landing page bersama BSI dan Mandiri Utama Finance,” ucap Wawan.

    “Sekarang sudah bisa lewat BYOND by BSI yang akan memperluas untuk memberi pembiayaan pada nasabah,” sambungnya.

    Perseroan mengoptimalkan gelaran BSI International Expo 2025 yang berlangsung hingga Minggu (29/6) di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, untuk memperkuat kinerja pembiayaan otomotif. Pada event tersebut, BSI OTO menghadirkan booth otomotif baik kendaraan roda empat maupun roda dua sebagai salah satu destinasi utama bagi pengunjung.

    “Di island BSI OTO ada beberapa produk kendaraan premium. Kami juga siapkan unit test drive-nya, sehingga Sahabat BSI (nasabah) datang ke island BSI OTO mendapat journey, pengalaman dan penawaran menarik,” ungkap Wawan.

    “Proses pembiayaan kendaraan melalui BSI #OTOmatisJadiMudah,” lanjutnya.

    Pada kesempatan yang sama, influencer otomotif Den Dimas menyebut kehadiran fitur pembiayaan BSI OTO melalui BYOND by BSI akan mempermudah dan membantu masyarakat untuk bisa mendapatkan kendaraan. Menurut Den, sekarang membeli kendaraan lebih mudah karena tidak perlu lagi ke dealer dan mencari pembiayaan.

    “Jadi kalau sebelumnya harus ke showroom, sekarang bisa kapan pun mencari kendaraan. Kalau hari libur showroom tutup lewat BYOND tidak ada liburnya dan apalagi prosesnya sangat mudah,” kata Den.

    Berbagai promo menarik yang ditawarkan antara lain, nasabah yang melakukan pengajuan pembiayaan mobil di BSI OTO melalui BYOND by BSI dan memiliki SPK akan mendapatkan voucher Auto Glaze senilai Rp 3,8 juta. Sementara untuk motor mendapatkan voucher MAP/Alfamart senilai Rp100 ribu. Selain itu, nasabah BSI Prioritas akan mendapat Tabungan Haji BSI saat membeli mobil.

    Untuk memudahkan konsumen, BSI bekerja sama dengan Mandiri Utama Finance Syariah dalam urusan pembiayaan. Adapun brand mobil yang turut meramaikan ajang ini antara lain BYD Sealion, BMW i5, CHERY Tiggo 8 CSH, Daihatsu Terios, Denza D9, Honda HRV HEV, Mercedes Benz, Suzuki Fronx, Toyota Zenix Modelista, dan Hyundai New Palisade.

    Sedangkan untuk sepeda motor, merek yang tampil di acara ini adalah ALVA EV, BMW Motorrad, Harley Davidson, Honda, Kawasaki ZX 25R, Yamaha, Vespa dan Suzuki Vstroom.

    (hnu/ega)

  • BSI Gandeng Zahir International, Hadirkan Solusi Digital untuk UMKM

    BSI Gandeng Zahir International, Hadirkan Solusi Digital untuk UMKM

    Jakarta

    PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menggandeng Zahir International guna meningkatkan ekosistem halal. Keduanya mendukung solusi digital bagi segmen UMKM dan korporasi terutama dalam hal pencatatan keuangan secara digital.

    “BSI melihat banyak kesamaan dengan Zahir baik dari sisi visi, value dan misi. BSI ingin di Indonesia ini ada financial hub yang kuat, yang membuat Indonesia jadi pelaku bukan hanya penonton di ekosistem halal dunia,” kata SEVP International & Information Technology BSI Misbahul Munir, dalam keterangan tertulis, Senin (7/7/2025).

    “Zahir sekarang sudah menjadi korporasi besar dengan solusi komprehensif dan kerja sama ini menjadi kolaborasi yang akan memberikan banyak manfaat,” sambungnya.

    Munir mengatakan kolaborasi BSI dan Zahir untuk menciptakan ekosistem digital yang akurat, cepat, dan inklusif untuk mempermudah akses layanan pembiayaan bagi nasabah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan korporasi. Melalui kolaborasi ini, BSI mendukung akselerasi digital untuk kemajuan para pelaku usaha.

    Zahir sendiri adalah platform digital untuk pencatatan keuangan untuk UMKM. Memberikan solusi komperhensif bagi segmen UMKM maupun korporasi untuk transaksi yang lebih tercatat, sehingga cashflow usaha dapat terlihat dengan baik, dari sisi pencatatan hutang, piutang, penjualan dan lainnya.

    CEO Zahir International Ismail Thalib mengatakan sejak awal berdiri Zahir bermimpi untuk berkontribusi bagi ekonomi dengan memberikan layanan yang lebih cepat dan bertumbuh. Thalib menyebut tantangan di industri saat ini masih terkait kemudahan akses pembiayaan khususnya bagi pengusaha UMKM.

    Oleh karena itu, dengan kolaborasi dengan BSI diharapkan hal tersebut dapat teratasi salah satunya dengan cashflow keuangan yang transparan melalui platform terintegrasi. Menurut Thalib, keduanya harus berjamaah agar ekonomi bisa terakselerasi lebih baik.

    “Semoga kerja sama ini membawa keberkahan dan kebermanfaatan bagi ekonomi Indonesia dan global,” tutur Thalib.

    Kerja sama antara BSI dan Zahir ini dilakukan pada gelaran BSI International Expo 2025. Acara ini menghadirkan 350 tenant dari berbagai sektor dengan 25 kategori seperti makanan halal (F&B), kosmetik halal, fashion muslim, pariwisata halal, fintech syariah, perbankan, properti, otomotif, hingga pendidikan Islam.

    BSI International Expo 2025 juga melibatkan pondok-pondok pesantren dan universitas-universitas Islam di Indonesia untuk mendorong ekosistem halal dari sisi pendidkan. Beberapa program interaktif juga akan digelar selama expo seperti seminar ekonomi syariah, talkshow lifestyle halal bersama influencer muslim dan brand ambassadors, workshop fashion muslim, hingga kajian islami dengan ustadz ternama.

    Diharapkan BSI International Expo 2025 akan menjadi tempat untuk memperkenalkan berbagai inovasi. Hal ini seiring dengan upaya BSI untuk memperkuat ekosistem halal serta sebagai wadah penguatan literasi dan Islamic Ecosystem.

    Tonton juga “SRC Ungkap Tingkatkan Ekonomi UMKM” di sini:

    (hnu/ega)