Xcloud.id

Produk: Syariah

  • Buni Yani Sentil Sri Mulyani Gagal Paham soal Pajak Disejajarkan dengan Zakat dan Wakaf

    Buni Yani Sentil Sri Mulyani Gagal Paham soal Pajak Disejajarkan dengan Zakat dan Wakaf

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyamakan manfaat membayar pajak dengan menunaikan zakat dan wakaf menuai sorotan tajam dari publik.

    Komentar itu disampaikan Sri Mulyani dalam Sarasehan Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah pada Rabu, 13 Agustus 2025.

    Peneliti media dan politik, Buni Yani, menjadi salah satu pihak yang angkat bicara. Ia meminta Sri Mulyani lebih berhati-hati ketika menyinggung isu yang berkaitan dengan ajaran agama, apalagi jika belum sepenuhnya memahami perbedaan antara pajak dan zakat.

    “Zakat dan pajak adalah dua hal berbeda,” ujarnya lewat akun Facebook pribadinya, dikutip Jumat (15/8/2025).

    Buni Yani juga menyarankan Menkeu untuk memperdalam pemahaman dengan belajar dan berdiskusi bersama para ustaz.

    “Zakat dan pajak tidak bisa disamaratakan karena berasal dari dua konsep yang sangat berbeda,” tegasnya.

    Sebelumnya, Sri Mulyani menyampaikan pandangannya bahwa pajak memiliki nilai yang sejalan dengan zakat maupun wakaf bagi umat Muslim yang mampu.

    Ia menilai ketiganya merupakan cara menyalurkan sebagian harta untuk membantu pihak yang membutuhkan.

    “Dalam setiap rezeki dan harta yang kamu dapatkan ada hak orang lain. Caranya hak orang lain itu diberikan ada yang melalui zakat, wakaf, ada yang melalui pajak. Dan pajak itu kembali kepada yang membutuhkan,” kata Sri Mulyani.

    Ia menjelaskan, dana pajak dipakai untuk mendukung berbagai program pemerintah, terutama bagi masyarakat kurang mampu.

    Program tersebut mencakup bantuan sosial, layanan kesehatan tanpa biaya, hingga subsidi di bidang pendidikan dan pertanian.

  • Kenaikan PBB jangan bebani rakyat

    Kenaikan PBB jangan bebani rakyat

    Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, didampingi sang istri saat meninjau stan di Festival Jateng Syariah (Fajar) 2025, di Semarang, Kamis (14/8/2025). (ANTARA/HO-Pemprov Jateng)

    Wagub Jateng: Kenaikan PBB jangan bebani rakyat
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 06:00 WIB

    Elshinta.com – Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menegaskan bahwa kebijakan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diambil pemerintah kabupaten/kota jangan sampai membebani masyarakat.

    “Kenaikan (PBB) itu kan dengan perbup (peraturan bupati). Itu harus, pertama, ada dengar pendapat dulu,” katanya, di Semarang, Kamis, menanggapi kebijakan kenaikan PBB di Kabupaten Pati yang berujung unjuk rasa besar-besaran.

    Menurut dia, rapat dengar pendapat itu untuk mendengarkan seluruh masukan dari para pemangku kepentingan terkait, seperti kepala desa hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang harus dilibatkan dalam pembahasannya.

    Diakuinya, kenaikan PBB sebenarnya merupakan hal yang wajar, tetapi harus melewati berbagai tahapan dan proses yang transparan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

    “Kenaikan itu hal yang wajar sebenarnya. Dari tahun ke tahun kenaikan itu ada. Tetapi, memang harus disosialisasikan, harus didengarkan dulu masyarakat, diserap dulu. Berapa persen sih mau naiknya? Itu juga ada ketentuan-ketentuannya,” kata Gus Yasin, sapaan akrabnya.

    Maka dari itu, ia mengimbau kepada pemerintah kabupaten/kota di Jateng sebelum menaikkan PBB agar mendiskusikannya dulu dengan masyarakat.

    “Ya, kalau dari normatifnya kan dari tahun ke tahun kan ada nih kenaikannya. Tetapi, kan disesuaikan bagaimana kenaikan itu, memberatkan atau tidak?. Ya, yang wajar aja,” katanya.

    Di sisi lain, Gus Yasin juga mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk menggenjot pendapatan di luar dari sektor pajak yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

    “Pendapatan itu kan ada dari yang lain. Ada pajak yang berhubungan dengan masyarakat secara langsung, ada pajak dari investasi. Nah, ini yang kami genjot para investor agar menaruh investasinya di Jateng,” katanya.

    Unjuk rasa warga Pati berawal dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati yang menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

    Kenaikan tersebut merupakan batas maksimal dan tidak diberlakukan untuk seluruh objek pajak, karena ada yang kenaikannya hanya 50 persen.

    Namun, kata mereka, karena ada pernyataan Bupati Pati Sudewo yang dinilai menyakiti hati masyarakat yang mempersilakan berunjuk rasa hingga 5.000 ataupun 50.000 orang sekalipun.

    Warga akhirnya melakukan aksi donasi dengan mengumpulkan air mineral kemasan dos di sepanjang jalur trotoar depan Pendopo Kabupaten Pati.

    Bahkan, donasi juga terus mengalir hingga air mineral dengan kemasan dus ditempatkan di kawasan Alun-alun Pati.

    Pada akhirnya, unjuk rasa tersebut berakhir ricuh, diwarnai dengan pelemparan kepada petugas, dan disambut dengan gas air mata sehingga terpaksa dibubarkan.

    Sumber : Antara

  • Bio Farma raih sertifikat halal untuk Enoxaparin Sodium

    Bio Farma raih sertifikat halal untuk Enoxaparin Sodium

    Kota Bandung (ANTARA) – PT Bio Farma (Persero) meraih sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk produk Enoxaparin Sodium, yang merupakan obat yang digunakan mencegah dan mengatasi pembekuan darah.

    Ketua Komite Kerja dari Komite Halal Bio Farma, Erman Tritama, mengatakan sertifikasi ini merupakan wujud komitmen BUMN farmasi dalam menghadirkan produk berkualitas yang sesuai regulasi dan prinsip syariah.

    “Sertifikasi halal ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga jawaban atas harapan masyarakat yang membutuhkan terapi antikoagulan dengan jaminan halal,” kata Erman di Bandung, Kamis.

    Erman menerangkan Enoxaparin Sodium merupakan obat terapi yang digunakan antara lain pada penyakit jantung koroner, sindrom antifosfolipid (APS) pada ibu hamil, serta membantu keberhasilan program bayi tabung.

    Selama ini, kata dia, produk serupa di pasaran umumnya berbahan baku porcine (non-halal) sehingga menjadi kendala bagi sebagian masyarakat.

    “Kami bangga menjadi pelopor Enoxaparin Sodium halal yang terbukti aman dan efektif berdasarkan hasil penelitian di Indonesia,” ujar dia.

    Sejak 2022, Bio Farma mengembangkan Enoxaparin Sodium berbahan baku ovine (domba) yang terjamin halal.

    Ia mengatakan produk ini diharapkan menjadi solusi bagi kebutuhan terapi antikoagulan yang aman, efektif, dan sesuai prinsip syariah, sekaligus mendukung kemandirian industri farmasi nasional.

    Erman menambahkan, selain mendapatkan sertifikasi halal dari BPJPH, Enoxaparin Sodium produksi Bio Farma merupakan satu-satunya di Indonesia yang terbukti aman dan efektif melalui uji klinis bersama tiga rumah sakit besar nasional.

    “Hal ini memastikan pasien mendapatkan kualitasterapi yang optimal dengan standar keamanan yang tinggi,” katanya.

    Pencapaian ini, lanjut dia, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo yang menekankan peningkatan layanan kesehatan berkualitas dan terjangkau, serta kemandirian farmasi nasional.

    Bio Farma berencana memperluas distribusi Enoxaparin Sodium halal ke seluruh fasilitas layanan kesehatan di Indonesia, termasuk untuk pasien jantung koroner, ibu hamil dengan sindrom antifosfolipid, dan peserta program bayi tabung.

    “Langkah ini menegaskan peran strategis BUMN dalam menjaga ketahanan kesehatan, mengurangi ketergantungan impor, serta memastikan masyarakat mendapat akses obat strategis sesuai kebutuhan medis dan prinsip halal,” kata Erman.

    Pewarta: Rubby Jovan Primananda
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prudential Syariah perkuat literasi keuangan generasi muda Yogyakarta

    Prudential Syariah perkuat literasi keuangan generasi muda Yogyakarta

    Jakarta (ANTARA) – PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) memperkuat literasi dan inklusi keuangan bagi generasi muda di Yogyakarta guna mendukung Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Chief Customer Marketing Officer Prudential Syariah Vivin Arbianti Gautama menegaskan generasi muda kini berada di garda depan untuk transformasi finansial Indonesia.

    “Senang sekali melihat generasi Z dan milenial yang kini semakin menyadari pentingnya perlindungan finansial. Mereka melihat langsung dampak pandemi dan menyadari bahwa risiko kehidupan nyata bisa terjadi kapan saja,” ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Melalui kegiatan Smart Financial Literacy (SmartFin Day) bersama Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) yang digelar di Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut, lanjutnya, pihaknya memberikan edukasi tentang keuangan dan asuransi berbasis syariah, serta bagaimana perlindungan berbasis syariah dapat menjadi bagian dari perencanaan keuangan yang bijak dan berkelanjutan.

    “Edukasi ini menjadi penting terutama bagi anak muda yang ingin mulai merencanakan masa depan finansial mereka sejak dini serta membuat keputusan finansial yang tepat,” katanya.

    Menurut dia dengan meningkatnya literasi dan inklusi keuangan dan asuransi, anak muda sebenarnya telah memiliki modal pengetahuan yang baik.

    Vivin menambahkan berbagai survei menunjukkan tren positif dalam kesadaran finansial anak muda Indonesia bahwa beberapa tahun terakhir, khususnya generasi millennial dan gen Z.

    Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 dari OJK menemukan bahwa di Indonesia, kelompok usia 18–25 tahun memiliki indeks literasi keuangan tertinggi, yakni 73,22 persen, disusul kelompok usia 26–35 tahun sebesar 74,04 persen.

    Sedangkan dari sisi inklusi keuangan, kedua kelompok tersebut juga mencatat angka tertinggi masing-masing 89,96 persen dan 86,10 persen melebihi kelompok usia lainnya yakni 15-17 tahun, 36-50 tahun dan 51-79 tahun.

    “Partisipasi Prudential Syariah di SmartFin Day bersama AAJI sebagai salah satu upaya untuk menjangkau lebih banyak generasi muda, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengelola keuangan dan memiliki proteksi berbasis syariah, serta memperkuat posisi asuransi sebagai pilar penting perekonomian nasional,” demikian Vivin.

    Pewarta: Subagyo
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BSI dorong pembentukan Indonesia Bullion Market Association

    BSI dorong pembentukan Indonesia Bullion Market Association

    IBMA memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah dalam merumuskan kebijakan terkait industri emas

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) bersama sejumlah institusi terkait industri emas mendorong pembentukan “Indonesia Bullion Market Association” (IBMA) yang menjadi wadah koordinasi antarpelaku industri emas dari hulu hingga hilir.

    Direktur Sales and Distribution BSI Anton Sukarna dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, menjelaskan bahwa pembentukan IBMA merupakan tindak lanjut penyelenggaraan kegiatan usaha bulion.

    Di samping menjadi wadah koordinasi, IBMA juga berperan dalam menetapkan standardisasi industri emas, termasuk di sektor industri keuangan. Standardisasi ini mencakup proses produksi dan perdagangan yang dijalankan oleh para pelaku industri emas.

    Selain itu, IBMA memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah dalam merumuskan kebijakan terkait industri emas.

    Salah satu kebijakan pemerintah yang belum lama ini diterbitkan yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 51 dan PMK 52 Tahun 2025 yang mengatur aspek perpajakan dalam industri emas, khususnya terkait perdagangan melalui bullion bank.

    IBMA diinisiasi oleh institusi terkait emas. Diharapkan, setelah IBMA terbentuk, pelaku industri emas lainnya juga dapat bergabung sebagai anggota.

    Topik mengenai dukungan terhadap IBMA ini mengemuka dalam Seminar Bullion Business bertema “Bersatu Berdaulat Menuju Indonesia Emas” yang diselenggarakan di Jakarta.

    Seminar turut dihadiri oleh beberapa pemangku kepentingan termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian.

    Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Bidang Perekonomian Ferry Irawan mendukung pembentukan IBMA karena rentang dari pelaku industri bulion sangat beragam sehingga membutuhkan satu wadah untuk menyatukan dan mensinergikan perspektif terkait industri bulion, termasuk membahas isu dan aspirasi dari industri.

    Sebagai bentuk menerima aspirasi dari industri, pemerintah sudah menyesuaikan kebijakan perpajakan di mana pengenaan pajak terhadap transaksi bulion menjadi lebih kecil.

    Bahkan penjualan emas oleh konsumen akhir kepada LJK bulion sampai dengan Rp10 juta dikecualikan dari pemungutan PPh.

    Ferry mengatakan bahwa IBMA tidak berada di bawah pemerintah karena mengacu kepada praktik terbaik internasional, seperti di Singapura dan London, karena sejatinya lembaga ini merupakan asosiasi yang mewakili pasar.

    Adapun layanan bullion bank (bank emas) diresmikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada 26 Februari 2025. BSI dan PT Pegadaian menjadi dua lembaga keuangan pertama yang memperoleh izin sebagai bullion bank.

    Berdasarkan Peraturan OJK (POJK) No. 17 Tahun 2024, kegiatan usaha bulion merupakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan emas yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan.

    Empat layanan yang termasuk dalam kegiatan ini meliputi simpanan emas, pembiayaan emas, perdagangan emas, dan penitipan emas.

    Terdapat tiga tahapan implementasi kegiatan usaha bulion. Perbedaan utama yakni besaran penggunaan emas yang bersumber dari simpanan emas hanya dapat disalurkan sebagai pembiayaan emas dan perdagangan emas paling banyak 70 persen (tahap pertama), 80 persen (tahap kedua), dan 90 persen (tahap ketiga).

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kadin dorong penguatan rantai pasok industri halal pacu ekonomi RI

    Kadin dorong penguatan rantai pasok industri halal pacu ekonomi RI

    Penguatan rantai nilai halal merupakan kunci untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi syariah, baik di pasar domestik maupun internasional,

    Jakarta (ANTARA) – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong penguatan rantai pasok industri halal dari hulu ke hilir yang meliputi sektor makanan-minuman, fesyen, farmasi, industri kesehatan, pariwisata, keuangan syariah, serta rumah potong hewan bersertifikasi halal.

    “Penguatan rantai nilai halal merupakan kunci untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi syariah, baik di pasar domestik maupun internasional,” ujar Kepala Badan Ekonomi Syariah Kadin Indonesia Titi Khoiriah dalam pernyataan di Jakarta, Kamis.

    Dikatakan dia, pihaknya berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia.

    Upaya ini dilakukan melalui penguatan kolaborasi lintas sektor, pembangunan jejaring internasional, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha ekonomi syariah nasional.

    Titi juga menyampaikan Kadin sudah menyiapkan program untuk memacu industri halal di Tanah Air, yakni Kadin Halalpreneur yang diinisiasi oleh Badan Ekonomi Syariah Kadin.

    Ia menyampaikan, pihaknya mendorong akselerasi industri halal, peningkatan ekspor halal, dan penguatan rantai pasok industri halal untuk pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia yang dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi 8 persen.

    Selain itu, Titi juga menyoroti peran strategis digitalisasi dalam mengakselerasi ekosistem syariah nasional.

    Pemanfaatan teknologi dinilai mampu memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi distribusi, dan membuka peluang usaha baru bagi pelaku UMKM berbasis syariah.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan atau Zulhas mengungkap Indonesia berpeluang untuk menjadi pemain penting di industri halal dunia.

    Menurut dia, sertifikasi halal di Indonesia dapat menjadi potensi yang harus dijadikan prestasi.

    Sertifikasi halal juga menjadi kunci utama dalam membangun membangun ekosistem halal yang baik, kompetitif, berkelanjutan yang mudah apalagi dengan dukungan teknologi.

    Dengan dukungan kemajuan teknologi saat ini, proses pengurusan sertifikat halal yang rumit sebetulnya dapat disederhanakan sehingga lebih mudah baik bagi investor luar negeri, industri besar sampai dengan pelaku UMKM.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Begini cara dapatkan sertifikasi halal untuk UMKM di Jakarta

    Begini cara dapatkan sertifikasi halal untuk UMKM di Jakarta

    Tangkapan layar – Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta, Mochamad Abbas dalam acara bertema \”Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Jakarta\”, di Jakarta, Rabu (13/8/2025). ANTARA/Lia Wanadriani Santosa

    Begini cara dapatkan sertifikasi halal untuk UMKM di Jakarta
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 14 Agustus 2025 – 08:18 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan dua cara bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk mendapatkan sertifikasi halal produknya salah satunya mendaftar daring di laman Sistem Informasi Halal (SIHALAL).

    “Bisa mendaftar secara daring melalui Sistem Informasi Halal atau SIHALAL yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama di situsnya ptsp.halal.go.id,” kata Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta, Mochamad Abbas di Jakarta, Rabu (13/8).

    Abbas dalam acara bertema “Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Jakarta” mengatakan Pemprov DKI juga memfasilitasi UMKM yang tergabung dalam Jakpreneur untuk mendapatkan sertifikasi halal.

    “UMKM Jakarta yang telah bergabung di program Jakpreneur itu bisa mendapatkan fasilitas sertifikasi halal ini secara gratis difasilitasi Dinas PPKUKM dengan cara mendaftarkan diri melalui tim pendamping di kewirausahaan di masing-masing dinas pengampunya,” jelas dia.

    Abbas menyampaikan bahwa memfasilitasi sertifikasi halal menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI mengembangkan industri halal di Ibu Kota.

    Sementara bagi UMKM, sertifikasi halal memberikan nilai jual pada produk yang dijualnya.

    Adapun saat ini, Pemprov DKI melalui Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) telah memfasilitasi lebih dari 13 ribu UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal.

    “Insya Allah tahun ini kami menargetkan lebih dari dua ribu untuk penerbitan sertifikasi halal untuk para UMKM kita (DKI Jakarta),” kata Abbas.

    Pemprov DKI menyediakan pendampingan usaha bagi pelaku UMKM melalui sektor industri halal seperti makanan, minuman, fesyen, dan pariwisata.

    Ini termasuk dalam hal keuangan agar UMKM bisa tumbuh, memiliki daya saing, dan juga punya harapan besar untuk bisa bersaing di pasar global.

    “Dari mulai pendaftarannya, melalui program Jakpreneur, bahkan sampai kepada penyusunan laporan, supaya bisa lebih bankable (layak mendapatkan layanan keuangan dari bank),” ujar Abbas.

    Sumber : Antara

  • Begini cara dapatkan sertifikasi halal untuk UMKM di Jakarta

    Begini cara dapatkan sertifikasi halal untuk UMKM di Jakarta

    Tangkapan layar – Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta, Mochamad Abbas dalam acara bertema \”Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Jakarta\”, di Jakarta, Rabu (13/8/2025). ANTARA/Lia Wanadriani Santosa

    Begini cara dapatkan sertifikasi halal untuk UMKM di Jakarta
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 14 Agustus 2025 – 08:18 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan dua cara bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk mendapatkan sertifikasi halal produknya salah satunya mendaftar daring di laman Sistem Informasi Halal (SIHALAL).

    “Bisa mendaftar secara daring melalui Sistem Informasi Halal atau SIHALAL yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama di situsnya ptsp.halal.go.id,” kata Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta, Mochamad Abbas di Jakarta, Rabu (13/8).

    Abbas dalam acara bertema “Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Jakarta” mengatakan Pemprov DKI juga memfasilitasi UMKM yang tergabung dalam Jakpreneur untuk mendapatkan sertifikasi halal.

    “UMKM Jakarta yang telah bergabung di program Jakpreneur itu bisa mendapatkan fasilitas sertifikasi halal ini secara gratis difasilitasi Dinas PPKUKM dengan cara mendaftarkan diri melalui tim pendamping di kewirausahaan di masing-masing dinas pengampunya,” jelas dia.

    Abbas menyampaikan bahwa memfasilitasi sertifikasi halal menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI mengembangkan industri halal di Ibu Kota.

    Sementara bagi UMKM, sertifikasi halal memberikan nilai jual pada produk yang dijualnya.

    Adapun saat ini, Pemprov DKI melalui Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) telah memfasilitasi lebih dari 13 ribu UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal.

    “Insya Allah tahun ini kami menargetkan lebih dari dua ribu untuk penerbitan sertifikasi halal untuk para UMKM kita (DKI Jakarta),” kata Abbas.

    Pemprov DKI menyediakan pendampingan usaha bagi pelaku UMKM melalui sektor industri halal seperti makanan, minuman, fesyen, dan pariwisata.

    Ini termasuk dalam hal keuangan agar UMKM bisa tumbuh, memiliki daya saing, dan juga punya harapan besar untuk bisa bersaing di pasar global.

    “Dari mulai pendaftarannya, melalui program Jakpreneur, bahkan sampai kepada penyusunan laporan, supaya bisa lebih bankable (layak mendapatkan layanan keuangan dari bank),” ujar Abbas.

    Sumber : Antara

  • UMKM Wajib Catat, Begini Cara Mudah Dapat Sertifikasi Halal di Jakarta – Page 3

    UMKM Wajib Catat, Begini Cara Mudah Dapat Sertifikasi Halal di Jakarta – Page 3

    Sementara bagi UMKM, sertifikasi halal memberikan nilai jual pada produk yang dijualnya. Adapun saat ini, Pemprov DKI melalui Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) telah memfasilitasi lebih dari 13 ribu UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal.

    “Insya Allah tahun ini kami menargetkan lebih dari dua ribu untuk penerbitan sertifikasi halal untuk para UMKM kita (DKI Jakarta),” kata Abbas.

    Pemprov DKI menyediakan pendampingan usaha bagi pelaku UMKM melalui sektor industri halal seperti makanan, minuman, fesyen, dan pariwisata.

    Ini termasuk dalam hal keuangan agar UMKM bisa tumbuh, memiliki daya saing, dan juga punya harapan besar untuk bisa bersaing di pasar global.

    “Dari mulai pendaftarannya, melalui program Jakpreneur, bahkan sampai kepada penyusunan laporan, supaya bisa lebih bankable (layak mendapatkan layanan keuangan dari bank),” ujar Abbas.

  • Sri Mulyani Sebut Bayar Pajak Punya Manfaat Sosial Seperti Zakat dan Wakaf

    Sri Mulyani Sebut Bayar Pajak Punya Manfaat Sosial Seperti Zakat dan Wakaf

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyamakan zakat dan wakaf dengan pembayaran pajak. Menurutnya, manfaat yang dirasakan sama yaitu kembali lagi kepada orang yang membutuhkan.

    Sri Mulyani mengatakan setiap rezeki dan harta yang dimiliki ada hak orang lain di dalamnya. Cara menyalurkan hak tersebut bisa melalui zakat, wakaf, maupun pajak.

    “Dalam setiap rezeki dan harta yang kamu dapatkan ada hak orang lain. Caranya hak orang lain itu diberikan ada yang melalui zakat, wakaf, ada yang melalui pajak, dan pajak itu kembali kepada yang membutuhkan,” kata Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Rabu (13/8/2025).

    Ia memaparkan, uang pajak disalurkan melalui berbagai program untuk masyarakat menengah bawah. Salah satu uang pajak digunakan untuk bantuan sosial (bansos).

    “Kami sampaikan, 10 juta keluarga tidak mampu diberikan Program Keluarga Harapan bahkan diberikan tambahan sembako untuk 18 juta keluarga. UMKM yang belum mampu kita berikan akses permodalan. Dengan kita tahu kemampuan membayarnya terbatas, maka diberikan subsidi terhadap beban biayanya, itu bisa distrukturkan secara syariah,” jelasnya.

    Mereka yang membutuhkan pelayanan kesehatan juga disediakan fasilitas mulai dari pemeriksaan gratis, pembangunan akses layanan kesehatan seperti puskesmas, posyandu, hingga rumah sakit di daerah.

    Dari sisi pendidikan, pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto telah membuka Sekolah Rakyat untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu. Tidak hanya sekolah, ada fasilitas asrama dan makan gratis bagi siswa selama menempuh pendidikan.

    “Dari mulai orang tuanya pemulung, pekerja harian yang tidak memiliki pendapatan, anaknya kemudian mendapatkan sekolah, diasramakan, dan mendapat pendidikan berkualitas serta bimbingan keagamaan. Itu semuanya hak dari rezeki yang kamu miliki untuk orang lain,” tegasnya.

    Di bidang pertanian dan energi, pemerintah memberikan subsidi pupuk bagi petani yang membutuhkan, serta bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan).

    “Itu yang kami sampaikan sebagai instrumen APBN untuk mewujudkan keadilan secara substansi, yaitu ekonomi syariah,” pungkas Sri Mulyani.

    (aid/rrd)