Produk: Syariah

  • Merdeka! Semarak HUT ke-80 RI di Transmart Full Day Sale, Pesta Diskon 50% + 20%

    Merdeka! Semarak HUT ke-80 RI di Transmart Full Day Sale, Pesta Diskon 50% + 20%

    Jakarta

    Transmart Full Day Sale hadir lagi hari ini, Minggu 17 Agustus 2025, bertepatan perayaan 80 tahun Kemerdekaan Indonesia!

    Transmart Full Day Sale datang dengan diskon melimpah hingga 50% + 20%, berlangsung sejak toko buka hingga berakhir jam 10 malam.

    Selain diskon hingga 50%, diskon tambahan 20% diberikan kepada pelanggan apabila bertransaksi menggunakan Allo Prime, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega, atau kartu kredit Bank Mega Syariah.

    Sebagai contoh SHARP LED TV 43 inch FHD Smart. Harga normal mulai Rp 4.579.000/set. Sementara harga promo mulai Rp 3.999.000/set.

    Nah, Jika pembelian menggunakan Allo Prime, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah maka pelanggan bisa mendapatkan tambahan diskon. Harganya pun menjadi Rp 3.199.200/set. Belanja TV pun jadi hemat Rp 1.379.800 dari harga normal.

    Selain itu ada Sharp Mesin Cuci Front Load. Harga normal produk ini mulai Rp 5.689.000/unit. Sementara harga promo mulai Rp 4.849.000/unit

    Jika pembelian menggunakan Allo Prime, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah maka pelanggan bisa mendapatkan tambahan diskon. Harganya pun menjadi Rp 3.879.200/unit. Belanja mesin cuci pun jadi hemat Rp 1.809.800/unit dari harga normal.

    Selanjutnya Polytron Kulkas Side by Side 436L. Harga normal produk ini 9.299.000/set. Sedangkan harga promo mulai dari Rp 8.249.000/set

    Jika menggunakan Allo Prime, Allo Paylater, dan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah, maka pelanggan setia akan mendapatkan kulkas tersebut dengan harga Rp 6.599.200/set. Belanja kulkas jumbo pun hemat Rp 2.699.800 dari harga normal.

    Lalu, Polytron AC Split 1 PK. Harga normal produk ini mulai Rp 4.549.000/unit. Sedangkan harga promo mulai Rp 4.124.000/unit.

    Jika menggunakan Allo Prime, Allo Paylater, dan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah, maka pelanggan setia akan mendapatkan AC tersebut dengan harga Rp 3.299.200/set. Belanja AC pun jadi hemat Rp 1.249.800 dari harga normal.

    Perlu dicatat, dalam pembelian produk elektroni ini syarat ketentuan berlaku serta tidak berlaku bagi pembelian partai besar.

    Selain itu, sebelum datang ke Transmart Full Day Sale, baca dulu syarat dan ketentuannya:

    Syarat dan Ketentuan Transmart Full Day Sale Minggu 17 Agustus 2025

    1. Diskon tambahan 20% hanya untuk menggunakan Allo Prime, kartu kredit Bank Mega & Mega Syariah

    2. Diskon tambahan 20% hanya berlaku di tanggal 17 Agustus 2025 mulai buka toko – pukul 22.00 (waktu setempat) di seluruh toko Transmart.

    3. Khusus untuk elektronik maksimal pembelian 2 pcs per kategori (TV, AC, Mesin Cuci, Audio (Tipe Pas Pro) Small Appliance Tanpa Pembatasan.

    4. Khusus untuk pembelian Ayam Maksimal 2 Ekor & Daging 2 kg.

    5. Khusus untuk Sepeda Listrik maksimal pembelian 2 unit.

    6. Khusus untuk Kosmetik & Fragrance berlaku diskon 10% regular & tidak berlaku diskon di Body Shop & Sport Station.

    7. Diskon tidak berlaku untuk Minyak Goreng, Susu Bayi & Anak, Mie Instan, Beras, Terigu, Telur, Rokok, Item Kebutuhan Rumah Tangga di Katalog & Instore Promo, Minuman Beralkohol, Parcel/Hampers, Gadget & Laptop, dan produk lainnya yang bertanda “Tidak Berlaku Diskon”.

    8. Diskon tidak berlaku untuk kartu Mega Corporate, Mega Wholesale Card, Mega Groserindo, TVS & Trans Hello.

    9. Tidak dapat refund dan tidak berlaku pembelian partai besar (Pedagang).

    10. Cicilan bunga 0% dan cicilan bunga ringan tidak berlaku untuk Sepeda Listrik dan Motor Listrik.

    Untuk yang belum punya Kartu Kredit Bank Mega, nggak perlu khawatir. Ada unit pembukaan instan yang tersedia di gerai Cibubur dan Central Park.

    Sementara untuk yang belum punya Allo Prime, cukup download aplikasi Allo Bank di PlayStore atau AppStore. Tinggal klik ini download, dan upgrade ke Allo Prime.

    Jangan lupa merapat ke Transmart Full Day Sale dan nikmati diskon besar-besaran

    (hns/hns)

  • Harga Aneka Sepeda Dilego Besar-besaran di Transmart Full Day Sale

    Harga Aneka Sepeda Dilego Besar-besaran di Transmart Full Day Sale

    Jakarta, CNBC Indonesia – Jaringan ritel terbesar Transmart kembali menghadirkan Transmart Full Day Sale, pada Minggu, 17 Agustus 2025. Melalui program tersebut, para pengunjung bisa mendapatkan aneka produk sepeda, baik sepeda lipat hingga listrik, dengan harga yang terjangkau.

    Transmart Full Day Sale menghadirkan aneka sepeda dengan harga sale mulai Rp 1.039.200 untuk di Pulau Jawa, dari harga normal sebesar Rp 1.499.000. Sedangkan untuk luar Pulau Jawa, produk aneka sepeda bisa dibeli dengan harga sale mulai Rp 1.119.200 dari harga normal Rp 1.599.000.

    Bagi Anda yang ingin sepeda listrik, Transmart menyediakan aneka sepeda listrik dengan harga sale mulai Rp 3.680.000 untuk Pulau Jawa, dari harga normal Rp 6.450.000. Sementara untuk luar Pulau Jawa, produk aneka sepeda listrik dapat dibeli dengan harga mulai Rp 3.920.000 dari harga normal Rp 6.750.000.

    Sebagaimana diketahui, promo ini bisa dinikmati pengguna kartu kredit Bank Mega, kartu kredit Bank Mega Syariah, dan aplikasi Allo Bank, pada Minggu 17 Agustus 2025, mulai dari toko buka hingga tutup pukul 22.00. Selain itu, diskon tersebut berlaku untuk berbagai produk, mulai dari kebutuhan sehari-hari, buah-buahan, hingga barang-barang elektronik.

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • LMKN Jadi Momok Pengusaha Hotel, Hanya Putar Lantunan Al-Quran Malah Ditagih Royalti

    LMKN Jadi Momok Pengusaha Hotel, Hanya Putar Lantunan Al-Quran Malah Ditagih Royalti

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Lembaga yang mengurusi royalti musik dan lagu, Lembaga Manajemen Kolektif Nusantara (LMKN) jadi momok bagi pelaku usaha hotel. Terkhusus di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).

    Bagaimana tidak, hotel Syariah pun ditagih royalti. Alih-alih memutar lagu dan musik, mereka hanya memutar lantunan Al-Quran atau murotal.

    Hal tersebut diungkapkan General Manager Hotel Madani, Reza Fajar Firdaus. Ia mengaku dapat tagihan sejak akhir Juli 2025.

    “Tagihan yang keluar itu sebesar Rp4,4 juta per tahun, termasuk PPN. Tarif ini dihitung berdasarkan jumlah kamar, kami punya 59 kamar, jadi masuk kategori 51-100 kamar,” kara Rega dikutip dari Disway NTB, Sabtu (16/8/2025).

    Argumentasinya, disebutkan bahwa tiap kamar ada televisi. Televisi itu memutar musik atau suara yang mengandung hak cipta.

    Padahal, kata dia, ada pihaknya tak memutar musik atau lagu melalui televisi di kamar. Hanya memutar lantunan Al-Quran.

    “Masalahnya, walaupun tamu tidak memutar musik atau kita hanya memutar murotal, tetap dikenakan,” terang Rega.

    Menurutnya, kebijakan itu membebani pelaku usaha. Apalagi hotel kecil.

    “Musik di hotel bukan keutuhan utama, tamu datang untuk menginap. Kami sudah stop memutar musik, tidak ada komplain dari tamu,” ucapnya.
    (Arya/Fajar)

  • Mantan Wapres Mar`uf Amin dukung Muhammadiyah dirikan bank syariah

    Mantan Wapres Mar`uf Amin dukung Muhammadiyah dirikan bank syariah

    Wakil Presiden ke-13 RI Ma`ruf Amin ditemui di sela penutupan 2025 Human Fraternity Fellowship di Kediaman Duta Besar Uni Emirat Arab (UAE) di Jakarta, Jumat malam (15/8/2025). ANTARA/Nabil Ihsan

    Mantan Wapres Mar`uf Amin dukung Muhammadiyah dirikan bank syariah
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 16 Agustus 2025 – 11:54 WIB

    Elshinta.com – Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin mendukung langkah Muhammadiyah mendirikan bank syariah, karena dapat mendorong pengembangan ekonomi syariah dan implementasi fikih muamalah di Indonesia.

    “Saya kira kita semua yang bisa membangun, memperbanyak institusi kesyariahan, itu akan menghidupkan, itu bagus sekali, itu akan menghidupkan fikih muamalah,” kata Ma’ruf di Jakarta, Jumat malam.

    Ditemui di sela acara penutupan 2025 Human Fraternity Fellowship di kediaman Duta Besar Uni Emirat Arab (UAE) di Jakarta, mantan Wapres RI itu memandang bahwa bertambahnya bank syariah akan semakin baik bagi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

    Ia pun menyambut pihak-pihak yang berniat mengambil peluang dari pangsa ekonomi syariah nasional dengan mengembangkan bank syariah baru bagi masyarakat.

    “Jadi, menurut saya hal itu harus didorong,” kata Ma’ruf.

    Pada akhir Juni 2025, BPR Matahari Artadaya yang berada di bawah naungan Universitas Muhammadiyah Prof Dr HAMKA (Uhamka) resmi dikonversi menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Matahari atau disebut Bank Syariah Matahari (BSM).

    Konversi dari BPR konvensional ke syariah ini telah mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Meski mengakui Muhammadiyah memiliki potensi besar mendirikan bank umum syariah (BUS), Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengungkapkan pihaknya berfokus terhadap penguatan BPRS Matahari terlebih dahulu.

    “Untuk mendirikan BUS, saat ini belum ada rencana walau desakan dari bawah atau dari kalangan anggota cukup kuat karena banyak hal yang harus dipersiapkan baik dari segi permodalan, jaringan, IT dan sumber daya manusianya,” kata Anwar.

    Menurut Anwar, OJK berharap Muhammadiyah memiliki sebuah BPRS yang besar dan kuat, yang kelak dapat menjadi cikal bakal berdirinya BUS Muhammadiyah.

    Bahkan, OJK telah menyurati PP Muhammadiyah agar melakukan merger terhadap BPRS-BPRS yang berada di lingkungan Muhammadiyah, kata dia.

    Sumber : Antara

  • BSI hadirkan mobil musala di lokasi Pesta Rakyat HUT RI

    BSI hadirkan mobil musala di lokasi Pesta Rakyat HUT RI

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menghadirkan lima mobil musala untuk memudahkan pengunjung menunaikan shalat di area Pesta Rakyat HUT ke-80 Republik Indonesia, Jakarta.

    “Kami memfasilitasi masyarakat yang ingin beribadah di sepanjang lokasi Pesta Rakyat,” kata Corporate Secretary BSI Wisnu Sunandar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Kelima lokasi mobil musala atau tempat shalat portable berlokasi di kawasan Monas (tiga unit), Bundaran HI (satu unit), dan satu lagi berlokasi di areal panggung BSI di dekat jembatan Semanggi, Sudirman, Jakarta.

    BSI menyediakan mobil musala lengkap dengan perlengkapan shalat termasuk air untuk berwudhu.

    Pada kegiatan Pesta Rakyat HUT ke-80 RI, BSI menghadirkan panggung hiburan yang akan menampilkan artis ternama di antaranya Via Vallen, Armada Band, Putri Ariani, dan Atta Halilintar.

    Selain itu juga, dihadirkan panggung budaya yang menampilkan BSI Choir dan BSI Dancer yang akan menyuguhkan berbagai tarian budaya, dan lagu-lagu daerah nasional sebagai bentuk ajakan bagi para pengunjung untuk melestarikan budaya Indonesia melalui seni.

    Untuk mendorong dan memfasilitasi nasabah UMKM binaan, BSI juga menggelar bazar di mana sebanyak 20 tenant akan hadir menyajikan makanan dan minuman andalannya.

    Lebih lanjut, BSI juga menyediakan 10 toilet portabel, 10 titik water station, mobil ambulans, dan layanan kesehatan.

    “Jelang HUT RI ini, berbagai kegiatan dan program menarik kami siapkan bagi nasabah dan puncaknya nanti akan ada di Pesta Rakyat 17 Agustus di panggung BSI. Kami menyiapkan berbagai suguhan hiburan dan layanan bagi pengunjung yang hadir dalam acara yang akan dihadiri lebih dari 100 ribu pengunjung,” kata Wisnu.

    Selama acara berlangsung, perseroan memberikan berbagai promosi menarik di antaranya 800 merchandise BSI, Games seru berhadiah BSI Emas dan Tabungan Haji, aktivasi seru di sosial media dan juga pesta kembang api yang bisa dinikmati gratis bagi pengunjung.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Nilai spiritual pajak berbagi kesejahteraan

    Nilai spiritual pajak berbagi kesejahteraan

    Jakarta (ANTARA) – Di tengah diskusi publik yang sering kali memandang pajak sebagai beban, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencoba menghadirkan perspektif baru yang lebih menyentuh nurani dalam pengenaan pajak.

    Dalam sejumlah forum, antara lain di Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah dan Konvensi Sains Teknologi dan Industri Indonesia (KSTI), Menteri Keuangan mengingatkan bahwa dalam setiap rezeki yang kita dapatkan, ada hak orang lain, dan pajak adalah salah satu cara menyalurkannya.

    Pesan ini bukan sekadar jargon fiskal. Ia membawa dimensi moral dan kemanusiaan ke dalam ranah perpajakan, menyandingkannya dengan konsep zakat, infak, atau wakaf. Dengan perspektif ini, pajak tidak lagi sekadar kewajiban legal, melainkan amanah sosial untuk berbagi.

    Pandangan ini relevan di tengah kondisi di mana penerimaan pajak masih menjadi tulang punggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada semester I-2025, misalnya, realisasi penerimaan pajak mencapai lebih dari Rp1.300 triliun, atau sekitar 65 persen target tahunan.

    Hasil penerimaan negara yang diperoleh dari sektor perpajakan bukanlah angka di atas kertas semata, melainkan sumber utama yang menopang berbagai program strategis pemerintah, mulai dari bantuan sosial untuk keluarga miskin, subsidi energi, hingga pembangunan infrastruktur nasional.

    Beberapa contoh konkret yang bisa dilihat di lapangan, antara lain bantuan sosial untuk keluarga miskin dan rentan yang nilainya mencapai lebih dari Rp494 triliun untuk program perlindungan sosial pada tahun 2025. Alokasi dana tersebut ditujukan untuk membiayai Program Keluarga Harapan (PKH) yang menjangkau sekitar 10 juta keluarga penerima manfaat, Kartu Sembako yang memberikan bantuan pangan senilai Rp200 ribu per bulan untuk 18,7 juta keluarga, serta bantuan langsung tunai untuk daerah terdampak inflasi.

    Selanjutnya program subsidi energi juga disalurkan dari penerimaan pajak, dimana pemerintah menyalurkan subsidi energi sekitar Rp187 triliun di tahun 2025. Hal ini, termasuk subsidi listrik untuk 24 juta pelanggan golongan 450 VA dan 900 VA serta subsidi BBM untuk menahan gejolak harga di tengah ketidakpastian global.

    Sementara dalam konteks pembangunan infrastruktur nasional, penerimaan dari pajak juga digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur strategis senilai lebih dari Rp422 triliun, yang mencakup pembangunan jalan tol, jalur kereta api, bendungan, dan jaringan irigasi. Implementasi yang telah dilakukan nyata, misalnya pembangunan Tol Trans Sumatera yang memperlancar distribusi logistik lintas provinsi, serta pembangunan Bendungan Karian di Banten yang memperkuat pasokan air untuk jutaan warga.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mantan Wapres Mar’uf Amin dukung Muhammadiyah dirikan bank syariah

    Mantan Wapres Mar’uf Amin dukung Muhammadiyah dirikan bank syariah

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin mendukung langkah Muhammadiyah mendirikan bank syariah, karena dapat mendorong pengembangan ekonomi syariah dan implementasi fikih muamalah di Indonesia.

    “Saya kira kita semua yang bisa membangun, memperbanyak institusi kesyariahan, itu akan menghidupkan, itu bagus sekali, itu akan menghidupkan fikih muamalah,” kata Ma’ruf di Jakarta, Jumat malam.

    Ditemui di sela acara penutupan 2025 Human Fraternity Fellowship di kediaman Duta Besar Uni Emirat Arab (UAE) di Jakarta, mantan Wapres RI itu memandang bahwa bertambahnya bank syariah akan semakin baik bagi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

    Ia pun menyambut pihak-pihak yang berniat mengambil peluang dari pangsa ekonomi syariah nasional dengan mengembangkan bank syariah baru bagi masyarakat.

    “Jadi, menurut saya hal itu harus didorong,” kata Ma’ruf.

    Pada akhir Juni 2025, BPR Matahari Artadaya yang berada di bawah naungan Universitas Muhammadiyah Prof Dr HAMKA (Uhamka) resmi dikonversi menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Matahari atau disebut Bank Syariah Matahari (BSM).

    Konversi dari BPR konvensional ke syariah ini telah mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Meski mengakui Muhammadiyah memiliki potensi besar mendirikan bank umum syariah (BUS), Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengungkapkan pihaknya berfokus terhadap penguatan BPRS Matahari terlebih dahulu.

    “Untuk mendirikan BUS, saat ini belum ada rencana walau desakan dari bawah atau dari kalangan anggota cukup kuat karena banyak hal yang harus dipersiapkan baik dari segi permodalan, jaringan, IT dan sumber daya manusianya,” kata Anwar.

    Menurut Anwar, OJK berharap Muhammadiyah memiliki sebuah BPRS yang besar dan kuat, yang kelak dapat menjadi cikal bakal berdirinya BUS Muhammadiyah.

    Bahkan, OJK telah menyurati PP Muhammadiyah agar melakukan merger terhadap BPRS-BPRS yang berada di lingkungan Muhammadiyah, kata dia.

    Pewarta: Nabil Ihsan
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 6
                    
                        10 Fakta Kasus Tamu Diusir dari Hotel di Pekalongan, Pintu Diketuk Malam Lalu Diiusir
                        Regional

    6 10 Fakta Kasus Tamu Diusir dari Hotel di Pekalongan, Pintu Diketuk Malam Lalu Diiusir Regional

    10 Fakta Kasus Tamu Diusir dari Hotel di Pekalongan, Pintu Diketuk Malam Lalu Diiusir
    Penulis
    KOMPAS.com – 
    Kasus Muhammad Sahid Ramadhan atau Rama yang mengaku diusir dari Hotel Indonesia Pekalongan, Jawa Tengah, menjadi viral setelah Rama membagikan pengalamannya melalui video di TikTok.
    Awal mula kasus ini bermula saat Rama menggunakan tiket promo Rp 10.244. Namun, pihak hotel bersikeras bahwa terdapat aturan tarif minimal sebesar Rp 150.000 per malam.
    Berikut 10 fakta lengkap kasus tamu diusir dari hotel gara-gara tiket promo murah:
    1. Video Pertama Ceritakan Pengalaman Buruk
    Akun TikTok @ramasahid mengunggah video pada 13 Agustus 2025, menceritakan pengalaman tidak menyenangkan saat menginap di Hotel Indonesia Pekalongan.
    “Saya merasa diperlakukan tidak adil dan diminta membayar biaya tambahan padahal sudah bayar penuh di aplikasi,” keluh Rama dalam video tersebut.
    Video ini langsung viral dan menjadi bahan perdebatan hangat warganet.
    2. Pesan Hotel dengan Harga Promo dari Traveloka
    Rama mengaku memesan kamar melalui aplikasi Traveloka dengan harga promo sekitar Rp 130 ribuan per malam.
    Ia memilih hotel ini karena label “syariah” yang membuatnya merasa lebih aman dan sesuai prinsip. Rama juga menyebut telah beberapa kali menginap di hotel lain tanpa masalah serupa.
    3. Diminta Bayar Tambahan Saat Check-in
    Setibanya di hotel, Rama diminta menambah biaya sebesar Rp 10.224 oleh pihak front office. Alasannya karena tarif yang dibayarnya di aplikasi tidak memenuhi tarif minimal hotel, yang ditetapkan sebesar Rp150.000 per malam.
    4. Rama Menolak Membayar Biaya Tambahan
    Rama menolak membayar biaya tambahan tersebut karena merasa akad pembelian sudah sah dilakukan di aplikasi.
    “Saya sudah sering menginap dan tidak pernah ada biaya tambahan saat check-in. Apalagi ini hotel syariah, harusnya akad jelas dari awal,” tegas Rama.
    5. Diketuk Tengah Malam dan Diusir
    Dalam video lanjutan, Rama merekam momen seorang pegawai hotel mengetuk pintu kamarnya sekitar pukul 23.00 WIB.
    “Astaghfirullah, saya diusir jam 11 malam. Padahal saya sudah lelah setelah perjalanan jauh,” ungkap Rama dengan nada kecewa.
    6. Pihak Hotel Jelaskan Ada Kebijakan Tarif Minimal
    Ariyesti, perwakilan manajemen Hotel Indonesia Pekalongan, menyatakan bahwa hotel memiliki kebijakan tarif minimal Rp150.000 yang berlaku untuk semua tamu.
    “Kebijakan tarif minimal berlaku meski pemesanan lewat aplikasi pihak ketiga,” jelas Ariyesti.
    7. Harga Promo Picu Selisih Biaya
    Harga promo yang diterapkan oleh aplikasi berada di bawah tarif minimal hotel. Selisih inilah yang kemudian menyebabkan permintaan penambahan biaya kepada Rama.
    8. Status Check-in Belum Resmi
    Menurut Ariyesti, status check-in Rama belum tercatat resmi dalam sistem, meskipun sudah diberi kunci kamar.
    Petugas front office disebut merasa tertekan saat itu, sehingga memberikan kunci kamar sebelum proses resmi selesai.
    9. Permintaan Refund Tunai Ditolak
    Rama sempat meminta pengembalian uang secara tunai. Namun, pihak hotel menolak karena transaksi dilakukan melalui aplikasi Traveloka.
    “Beliau juga meminta pengembalian uang secara tunai, padahal pemesanan lewat aplikasi. Kami tidak bisa mengembalikan uang cash,” jelas Ariyesti.
    10. Netizen Terbelah Tanggapi Kasus Ini
    Setelah video viral, warganet terbagi dua. Sebagian membela Rama, menyebut hotel harus menghormati harga promo.
    Sebagian lagi mendukung pihak hotel dengan alasan bahwa kebijakan tarif minimal adalah hak manajemen demi menjaga standar layanan.
    Kasus ini memunculkan perdebatan tentang transparansi harga, kejelasan akad, dan sinergi antara hotel dan platform online.
     
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BI Kediri dorong pengembangan ekonomi keuangan syariah dan perluasan akseptasi digital 

    BI Kediri dorong pengembangan ekonomi keuangan syariah dan perluasan akseptasi digital 

    Sumber foto: Fendi Lesmana/elshinta.com.

    BI Kediri dorong pengembangan ekonomi keuangan syariah dan perluasan akseptasi digital 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 21:34 WIB

    Elshinta.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri berkomitmen  mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sekaligus perluasan akseptasi digital di wilayah Mataraman serta dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

    Bentuk komitmen tersebut diwujudkan dalam  acara Semarak Ekonomi Syariah Wilayah Mataraman (SYIAR) sebagai Road to Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Regional Jawa Tahun 2025 pada Kamis hingga Sabtu  14 – 16 Agustus 2025 di Alun — Alun Kanigoro Kabupaten Blitar.

    Ekonomi dan keuangan syariah di wilayah eks Keresidenan Kediri dan Madiun saat ini terus mengalami peningkatan didukung oleh semakin berkembangnya pelaku usaha syariah, pariwisata ramah muslim dan pusat pendidikan seperti pondok pesantren/madrasah. 

    Peningkatan ini tidak lepas dari upaya strategis berbagai pihak dalam memperkuat ekosistem rantai nilai halal melalui langkah konkrit seperti percepatan sertifikasi halal bagi UMKM, pelatihan SDM Halal Center, juru sembelih halal hingga pengembangan destinasi parawisata ramah muslim.

    Dalam opening ceremony SYIAR 2025, Kepala Perwakilan BI Kediri, Yayat Cadarajat, menyampaikan bahwa kegiatan SYIAR 2025 merupakan hasil kolaborasi dan sinergi dengan berbagai stakeholder di wilayah kerja Bank Indonesia Kediri. 

    “Dalam upaya mengembangkan ekosistem rantai nilai halal Kabupaten Blitar, telah dilakukan beberapa program sinergi diantaranya pencanangan Pantai Serang sebagai destinasi pariwisata ramah muslim dan capacity building SDM Halal melalui pelatihan penyelia dan pendamping proses halal,” terang Yayat Cadarajat seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Fendi Lesmana, Jumat (15/8).  

    Selain itu, juga dilaksanakan Operasi Pasar Murah yang bersinergi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Bulog Kabupaten Blitar dimana masyarakat dapat membeli komoditas beras, minyak goreng, telur ayam ras, cabai dan bawang merah dengan harga terjangkau sebagai upaya pengendalian harga bahan pokok di tingkat konsumen.

    Gelaran SYIAR 2025 dilaksanakan bersamaan Pekan ORIS Nasional, dimana dilakukan melalui event ORISNIVAL, yang akan dimeriahkan dengan kompetisi, hiburan masyarakat, SYIAR ORIS Run dan Festival Layang-Layang Pantai Serang sebagai puncak acara pada tanggal 17 Agustus 2025.

    Sumber : Antara

  • Sri Mulyani Samakan Pajak dengan Zakat, MUI Beri Tanggapan Tegas

    Sri Mulyani Samakan Pajak dengan Zakat, MUI Beri Tanggapan Tegas

    GELORA.CO –  Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyamakan pajak dengan zakat dan wakaf dari sisi manfaat sosialnya telah memicu diskusi publik dan mengundang respons dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

    Sri Mulyani menyebutkan bahwa ketiganya memiliki esensi yang sama, yaitu sebagai instrumen untuk mendistribusikan kembali kekayaan kepada masyarakat yang membutuhkan.

    Pernyataan kontroversial tersebut disampaikan dalam acara Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah pada hari Rabu, 13 Agustus 2025. 

    Dalam paparannya, Sri Mulyani menjelaskan bahwa dana pajak yang dikumpulkan oleh negara pada hakikatnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sama seperti tujuan zakat dan wakaf dalam ajaran Islam.

    “Dalam setiap rezeki dan harta yang kamu dapatkan, ada hak orang lain,” ujar Sri Mulyani.

    Ia mencontohkan penggunaan dana pajak untuk berbagai program sosial seperti Bantuan Sosial (Bansos), layanan kesehatan gratis, beasiswa pendidikan, hingga subsidi untuk usaha kecil dan menengah (UKM). 

    Menurutnya, mekanisme ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial dalam ekonomi syariah.

    MUI: Pajak dan Zakat Adalah Dua Kewajiban Berbeda

    Menanggapi pernyataan tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) angkat bicara untuk memberikan klarifikasi. 

    Melalui keterangannya, MUI menegaskan bahwa pajak dan zakat merupakan dua hal yang berbeda secara fundamental, baik dari sisi landasan hukum, konsep, maupun implementasinya.

    Menurut KH Abdul Muiz, salah seorang perwakilan MUI, zakat adalah kewajiban ibadah yang diatur secara spesifik dalam syariat Islam, termasuk mengenai nishab (batas minimal harta), haul (periode waktu), dan delapan golongan penerima (mustahik) yang telah ditentukan.

    “Sedangkan zakat adalah kewajiban bagi umat Islam dengan ketentuan sudah sampai kena wajib zakat dan harus didistribusikan kepada kelompok tertentu,” kata Abdul Muiz kepada awak media, Jumat 15 Agustus 2025

    Di sisi lain, pajak merupakan kewajiban sipil yang berlaku untuk seluruh warga negara tanpa memandang agama. 

    Kewajiban ini diatur oleh undang-undang negara dan peruntukannya lebih luas untuk kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur dan biaya operasional negara.

    Meskipun MUI mengakui adanya irisan fungsi sosial antara pajak dan zakat, yakni sama-sama bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, keduanya tidak dapat disamakan atau saling menggantikan. 

    Membayar pajak tidak secara otomatis menggugurkan kewajiban seorang Muslim untuk membayar zakat, begitu pula sebaliknya.

    Ketua MUI Kudus, Ahmad Hamdani, juga menambahkan bahwa zakat diwajibkan oleh Allah SWT, sedangkan pajak diwajibkan oleh negara.

    “Secara hukum sudah berbeda. Jadi, kesimpulannya pajak, zakat, dan wakaf merupakan tiga hal yang berbeda,” ujarnya.

    MUI memberikan catatan penting agar tarif pajak tidak memberatkan rakyat dan usaha kecil yang belum meraih keuntungan dapat dibebaskan dari pajak.

    Selain itu, pemerintah diimbau untuk terus mencari sumber pendapatan negara lain selain dari pajak.