Industri keuangan syariah Indonesia menunjukkan tren yang positif dan semakin diterima luas oleh masyarakat. Pemerintah pun melakukan berbagai langkah agar pertumbuhan industri ini terus meningkat.
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Aksi korporasi yang menjadi milestone bagi industri perbankan syariah Indonesia ini dapat terwujud atas dukungan pemegang saham, regulator dan masyarakat luas,
Jakarta (ANTARA) – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mencatat, UUS BTN membukukan kinerja positif menjelang proses akhir spin-off menjadi BUS dengan aset tumbuh 18,0 persen year on year (yoy) menjadi Rp65,56 triliun hingga akhir Juni 2025.
“Aksi korporasi yang menjadi milestone bagi industri perbankan syariah Indonesia ini dapat terwujud atas dukungan pemegang saham, regulator dan masyarakat luas,” kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Adapun peningkatan aset Unit Usaha Syariah (UUS) BTN atau BTN Syariah ditopang oleh ekspansi pembiayaan yang konsisten.
Nilai penyaluran pembiayaan BTN Syariah mencapai Rp48,46 triliun atau meningkat sebesar 17,0 persen yoy dibandingkan semester I 2024 yang mencapai Rp41,41 triliun.
Menurut perseroan, kepercayaan masyarakat juga terus meningkat, sebagaimana terlihat dari pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK).
Penghimpunan DPK BTN Syariah mencapai Rp55,23 triliun pada akhir paruh pertama 2025, tumbuh 19,8 persen yoy dibandingkan Rp46,09 triliun pada periode yang sama tahun lalu.
Dengan kinerja positif ini, total laba bersih yang dibukukan BTN Syariah mencapai Rp401 miliar pada akhir Juni 2025 atau naik 8,3 persen yoy dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp370 miliar.
Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyetujui rencana BTN untuk melakukan spin off melalui akuisisi Bank Victoria Syariah (BVIS) sebagai cangkang bank umum syariah (BUS).
Selain itu, proses restrukturisasi terkait spin off ini juga telah memperoleh persetujuan Presiden RI Prabowo Subianto melalui Kementerian BUMN dan Danantara Indonesia.
BTN Syariah segera memasuki babak baru seiring proses akhir spin-off yang mendekati tahap akhir, dengan perubahan nama menjadi Bank Syariah Nasional (BSN) setelah penggabungan dengan BVIS sebagai perusahaan cangkang.
Sebelumnya, BTN resmi mengakuisisi 99,99 persen saham BVIS pada Juni 2025. Sebagai tindak lanjut, BVIS menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Agustus 2025.
RUPSLB tersebut menyepakati perubahan nama perseroan menjadi PT Bank Syariah Nasional (BSN). Dengan perubahan nama ini, maka BTN Syariah setelah menjadi BUS juga berubah nama menjadi Bank Syariah Nasional (BSN).
Selain itu, RUPSLB BVIS juga telah menyetujui susunan direksi baru di mana Alex Sofjan Noor ditunjuk untuk mengisi jabatan Direktur Utama.
Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Green Zakat Framework merupakan solusi yang diharapkan dapat menciptakan kolaborasi yang lebih luas antarlembaga dan meningkatkan minat masyarakat untuk berzakat.
Jakarta (ANTARA) – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) berkomitmen untuk mengoptimalkan potensi zakat di Indonesia yang mencapai Rp327 triliun melalui implementasi zakat hijau sebagaimana tertuang dalam inisiatif Green Zakat Framework atau Kerangka Kerja Zakat Hijau.
“Green Zakat Framework merupakan solusi yang diharapkan dapat menciptakan kolaborasi yang lebih luas antarlembaga dan meningkatkan minat masyarakat untuk berzakat, sehingga potensi zakat Indonesia yang mencapai Rp327 triliun dapat dioptimalkan dan tercipta kemaslahatan bagi umat yang lebih luas,” kata Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Green Zakat Framework merupakan inovasi dan inisiatif strategis pertama di dunia yang dilahirkan untuk mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan dalam praktik zakat.
Dengan adanya Green Zakat Framework, pendayagunaan zakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, tetapi juga sebagai alat untuk mendukung kelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
Anggoro mengatakan, BSI selalu mengedepankan program-program yang dapat memberikan kemaslahatan bagi umat serta keberlanjutan dalam menjalankan bisnis dan operasionalnya.
Hingga Juni 2025 (unaudited), BSI telah menyalurkan pembiayaan berkelanjutan dengan total sebesar Rp72,8 triliun atau tumbuh 19,3 persen year on year (yoy).
Pembiayaan tersebut terdiri dari kategori green financing sebesar Rp15,3 triliun (tumbuh 14,5 persen yoy) dan social financing sebesar Rp57,5 triliun (tumbuh 20,6 persen yoy).
Penyaluran green financing didominasi oleh sektor pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan berkelanjutan, eco efficient, dan energi terbarukan. Selain itu, BSI juga aktif menyalurkan pembiayaan kendaraan listrik.
Anggoro menegaskan bahwa percepatan pembiayaan berkelanjutan menjadi pendukung bagi tercapainya pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Hal ini merupakan bagian strategis BSI untuk sebagai agen perubahan dalam bisnis berkelanjutan, menjaga kelestarian lingkungan, memastikan pertumbuhan ekonomi yang merata, menjaga daya saing nasional, serta memperkuat peran Indonesia dalam menghadapi krisis iklim global.
Program-program berkelanjutan yang dilakukan oleh BSI, di antaranya peluncuran green building, program one home one tree untuk setiap pencairan pembiayaan rumah, pembangunan charging station, dan penggunaan kendaraan listrik untuk operasional.
BSI juga telah menerapkan standar ISO-26000 untuk memenuhi tujuan keberlanjutan pada pilar Sustainable Beyond Banking dan menjadi lead dalam ekosistem ziswaf (zakat, infak, sedekah, dan wakaf) untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
Sementara dari sisi sosial, BSI telah mendistribusikan zakat dari korporasi dan pegawai. Selain itu, BSI aktif dalam program pemberdayaan seperti membentuk desa binaan yang ditujukan untuk membantu mengurangi kemiskinan, menghadirkan RVM untuk mendaur ulang botol plastik kemasan air minum, serta program lain untuk kemaslahatan umat.
Hingga Mei 2025, perseroan telah menyalurkan zakat sebesar Rp65,6 miliar (year to date/ytd). Beberapa fokus bidang penyaluran antara lain ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dan dakwah atau advokasi dengan total penerima manfaat mencapai 240.075 orang.
Dengan adanya zakat hijau, perseroan juga terus mengembangkan program pemberdayaan lingkungan dari pemanfaatan zakat. Di antaranya program Desa dan Sentra UMKM BSI yang di dalamnya terdapat kegiatan aksi kepedulian terhadap lingkungan, seperti pemasangan solar panel, pembangunan green house, waste management, pemeliharaan ekosistem lingkungan laut, dan pengelolaan sampah terpadu.
Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
JAKARTA – Indonesia akan menjadi pusat halal di kawasan regional dan global, tapi itu memerlukan kerja sama yang erat dengan mitra hingga promosi.
Hal itu dikatakan Staf Ahli Bidang Diplomasi Ekonomi, Kementerian Luar Negeri RI, Duta Besar Dindin Wahyudin saat membuka “Halal Indonesia Go Regional: Dialogue on Market Expansion of Indonesian Halal Industrial Zones with Representatives of Southeast Asian, South and Central Asia, and Middle Eastern Countries” di Surabaya Hari Selasa.
Kegiatan yang digelar Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri RI tersebut bertujuan untuk mempromosikan kawasan industri halal Indonesia kepada perwakilan negara-negara Asia Tenggara, Asia Selatan dan Tengah, serta Timur Tengah. Selain itu, forum ini juga membuka peluang dan memperluas akses pasar produk, jasa, dan investasi sektor halal Indonesia di kawasan tersebut.
Dalam sambutannya saat membuka kegiatan tersebut Dubes Dindin menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi salah satu pusat halal dunia. Lebih lanjut, Dubes Dindin menekankan, kawasan industri halal memainkan peran penting dalam penyediaan fasilitas terintegrasi yang mendukung sertifikasi, logistik, hingga ekspor produk halal Indonesia.
“Indonesia akan menegaskan posisinya sebagai pusat halal regional dalam waktu dekat, dan seiring berjalannya waktu akan menjadi pusat halal global. Untuk itu, kita perlu memperkuat kerja sama dengan para mitra dalam mengharmonisasikan standar halal, membangun rantai pasok yang kokoh, meningkatkan investasi di kawasan industri halal, serta mempromosikan produk dan gaya hidup halal secara global,” ujar Dubes Dindin melansir keterangan Kementerian Luar Negeri RI, Rabu 27 Agustus.
Kegiatan ini digelar dalam dua sesia. Pada sesi pertama, Putu Rahwidhiyasa dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) memaparkan Rencana Induk Industri Halal Indonesia sebagai panduan strategis menuju visi Indonesia sebagai pusat halal dunia. Panelis dari Kementerian Perindustrian menyampaikan dukungan pemerintah dalam penguatan infrastruktur, pembentukan kawasan industri halal, serta fasilitasi sertifikasi halal bagi UMKM. Sementara itu, Adi Tedja, Presiden Direktur Halal Industrial Park Sidoarjo (HIPS), mempresentasikan fasilitas terintegrasi HIPS yang berfokus pada enam sektor unggulan; makanan dan minuman, farmasi, kosmetik, elektronik, tekstil dan fesyen, serta multi-logistik.
Pada sesi kedua, diskusi menghadirkan perwakilan Indonesia, Malaysia, Singapura, Persatuan Emirat Arab, dan Pakistan yang berbagi pengalaman mengenai perkembangan industri halal di negara masing-masing. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hassan, menekankan pentingnya sertifikasi halal di Indonesia.
“Sesuai amanat undang-undang, seluruh produk impor yang masuk ke pasar Indonesia diharapkan telah memiliki sertifikasi halal. Hal ini untuk memastikan perlindungan konsumen sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem halal global,” jelas Haikal.
Diketahui, kegiatan ini diselenggarakan secara hybrid, mempertemukan pemangku kepentingan halal lintas negara, dan menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Kementerian Luar Negeri RI dalam mendorong perkembangan industri halal serta mewujudkan cita-cita menjadikan Indonesia sebagai pusat halal global.
Jakarta –
Investasi kini bukan lagi sekadar tren, melainkan kebutuhan dalam mengelola keuangan pribadi maupun keluarga. Dengan berinvestasi, masyarakat bisa menjaga nilai aset dari inflasi sekaligus menyiapkan masa depan dengan lebih bijak.
Salah satu instrumen yang kembali ditawarkan pemerintah adalah Sukuk Ritel seri SR023. Produk ini bisa dibeli melalui bank bjb dengan masa penawaran mulai 22 Agustus hingga 15 September 2025.
SR023 sendiri hadir dengan dua pilihan tenor, yakni tiga tahun (SR023T3) dengan imbal hasil 5,80% per tahun dan lima tahun (SR023T5) dengan imbal hasil 5,95% per tahun. Keduanya menawarkan imbal hasil tetap (fixed rate) yang dibayarkan setiap bulan.
Corporate Secretary bank bjb, Ayi Subarna, mengatakan SR023 merupakan solusi investasi syariah yang aman dan terjangkau.
“Dengan modal minimal Rp1 juta, masyarakat sudah bisa mulai berinvestasi melalui SR023. Produk ini dikelola dengan prinsip syariah, bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir, sehingga memberikan ketenangan bagi investor,” ujar Ayi dalam keterangan tertulis, Rabu (27/8/2025).
Selain memberikan imbal hasil kompetitif, dana dari penerbitan SR023 akan digunakan untuk membiayai APBN, khususnya pembangunan infrastruktur nasional.
“Setiap rupiah yang ditanamkan investor tidak hanya mendatangkan imbalan, tetapi juga bermanfaat bagi kemajuan bangsa,” sambungnya.
SR023 juga dinilai lebih menarik dibanding deposito karena menawarkan imbal hasil kompetitif, pembayaran rutin bulanan, serta bisa diperdagangkan di pasar sekunder antar investor domestik.
Lebih lanjut, sebagai instrumen yang dijamin 100% oleh negara, SR023 cocok bagi masyarakat dengan profil risiko konservatif hingga moderat karena aman, memberikan kepastian imbal hasil, sekaligus mendukung pembangunan nasional.
bank bjb juga memberikan kemudahan akses untuk membeli SR023. Cukup dengan mengunjungi laman resmi infobjb.id/sbn dan melakukan registrasi, para pengguna dapat melakukan pemesanan tanpa harus datang ke kantor cabang.
Yuk mulai langkah investasimu sekarang, amankan aset sekaligus berkontribusi membangun negeri dengan Sukuk Ritel SR023 di bank bjb!
(akn/ega)
Cakupan penjaminan simpanan nasabah secara konsisten dijaga melebihi batas minimal sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang (UU) LPS, yakni paling sedikit 90 persen dari keseluruhan nasabah bank
Jakarta (ANTARA) – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat jumlah rekening nasabah bank umum yang dijamin seluruh simpanannya (nominal sampai dengan Rp2 miliar per nasabah per bank) mencapai mencapai 643,52 juta rekening atau dengan cakupan sebesar 99,94 persen per Juli 2025.
Sementara jumlah rekening nasabah yang dijamin seluruh simpanannya pada bank perekonomian rakyat (BPR) dan BPR Syariah mencapai 15,71 juta rekening atau 99,97 persen pada periode yang sama.
“Cakupan penjaminan simpanan nasabah secara konsisten dijaga melebihi batas minimal sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang (UU) LPS, yakni paling sedikit 90 persen dari keseluruhan nasabah bank,” Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.
Lebih lanjut, tingkat cakupan tersebut berada di atas 80 persen yang merupakan tingkat cakupan yang memadai sesuai panduan International Association of Deposit Insurers (IADI).
Purbaya mengatakan bahwa upaya ini merupakan bagian untuk memperkuat kepercayaan masyarakat kepada perbankan dan stabilitas sistem keuangan secara luas.
Pada Senin (25/8), Rapat Dewan Komisioner LPS telah melakukan evaluasi sekaligus penetapan atas tingkat bunga penjaminan (TBP) untuk periode non-reguler Agustus 2025.
LPS menetapkan untuk menurunkan TBP simpanan dalam rupiah di bank umum dan bank perekonomian rakyat sebesar 25 basis poin (bps), serta mempertahankan TBP simpanan dalam valuta asing (valas) di bank umum.
TBP simpanan rupiah pada bank umum adalah 3,75 persen dan TBP simpanan rupiah pada BPR ditetapkan sebesar 6,25 persen. Sedangkan untuk TBP simpanan valas pada bank umum masih tetap, yakni sebesar 2,25 persen. TBP tersebut akan berlaku sejak 28 Agustus sampai dengan 30 September 2025.
TBP merupakan batas maksimum dari suku bunga simpanan agar produk simpanan yang dimiliki oleh nasabah perbankan dapat memenuhi salah satu kriteria program penjaminan simpanan.
Sesuai amanat UU, LPS menjamin setiap rekening simpanan nasabah perbankan hingga Rp2 miliar per nasabah per bank.
LPS mengimbau kepada seluruh bank agar memberikan informasi secara terbuka kepada nasabah dan calon nasabah mengenai besaran tingkat bunga penjaminan yang berlaku.
Penyampaian informasi dimaksud dapat dilakukan melalui penempatan informasi tingkat bunga penjaminan di kantor bank, area yang sudah diketahui nasabah, media informasi, serta seluruh kanal (channel) komunikasi bank termasuk pada aplikasi digital yang dimiliki.
Selain itu, dalam upaya meningkatkan perlindungan terhadap dana nasabah dan menjaga kepercayaan para deposan, LPS mengimbau agar bank selalu memperhatikan ketentuan TBP simpanan dalam kegiatan penghimpunan dana.
Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank juga diminta tetap mematuhi ketentuan pengaturan dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta pengelolaan likuiditas oleh Bank Indonesia (BI).
Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta (ANTARA) – PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) atau CIMB Niaga mencatatkan laba sebelum pajak konsolidasi (unaudited) senilai Rp4,4 triliun pada semester I-2025 dan menghasilkan earnings per share (laba per saham) senilai Rp137,43 per saham.
Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa, mengatakan kinerja positif perseroan pada semester I-2025, mencerminkan implementasi strategi yang dijalankan secara konsisten dan disiplin.
“Kami mencatat pertumbuhan kredit yang baik dan terukur sesuai dengan profil risiko dan kondisi pasar. Di saat sama, kami tetap menjaga kualitas aset yang stabil, tingkat permodalan dan likuiditas yang kuat, serta sumber pendapatan yang terdiversifikasi dengan baik, sehingga dapat memperkuat posisi kami di industri,” ujar Lani.
Lebih lanjut ia mengatakan ke depan perseroan akan terus mengelola alokasi modal secara strategis untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan dan imbal hasil yang lebih optimal.
“Sejalan dengan tujuan Advancing Customers and Society, kami akan terus berfokus untuk menyediakan solusi perbankan yang Simpler, Better and Faster, agar nasabah dapat terus berkembang dan masyarakat dapat merasakan dampak positifnya secara inklusif,” ujar Lani.
Pada semester I-2025, CIMB Niaga menjaga posisi permodalan dan likuiditas tetap solid, dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Loan to Deposit Ratio (LDR) masing-masing sebesar 24,0 persen dan 87,3 persen.
Total aset konsolidasian tercatat sebesar Rp357,9 triliun per 30 Juni 2025, yang semakin memperkuat posisi CIMB Niaga sebagai bank swasta nasional terbesar kedua di Indonesia.
Total Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 4,8 persen year on year (yoy) menjadi Rp261,9 triliun, yang menunjukkan rasio Current Account and Savings Account (CASA) yang baik sebesar 69,0 persen.
“CASA meningkat 10,9 persen (yoy), dikontribusikan oleh upaya perseroan membina hubungan nasabah yang lebih erat dan meningkatkan pengalaman nasabah secara keseluruhan melalui layanan digital,” ujar Lani.
Lebih lanjut, jumlah pembiayaan perseroan tumbuh 6,8 persen (yoy) menjadi Rp231,8 triliun pada semester I-2025, terutama dari pertumbuhan yang baik di berbagai segmen utama.
Perbankan korporasi mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 9,3 persen (yoy), segmen Usaha Kecil Menengah (UKM) tumbuh 7,3 persen (yoy), dan perbankan konsumer tumbuh 4,7 persen (yoy).
“Kenaikan tertinggi di pembiayaan retail terutama dikontribusikan dari pertumbuhan Kredit Pemilikan Mobil (KPM) yang meningkat sebesar 26,7 persen (yoy),” ujar Lani.
Dari Unit Usaha Syariah (UUS), CIMB Niaga Syariah berhasil mempertahankan posisinya sebagai UUS terbesar di Indonesia.
Per 30 Juni 2025, total pembiayaan mencapai Rp59,6 triliun, meningkat Rp1,5 triliun atau 2,5 persen (yoy), terutama didorong dari pertumbuhan pada segmen Wholesale dan Commercial, dengan total DPK sebesar Rp48,2 triliun.
“Sebagai bagian dari prioritas keberlanjutan, hampir 25 persen dari total pembiayaan Bank (sekitar Rp57,6 triliun) mendukung transisi yang adil, ekonomi rendah karbon, dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dari PBB,” ujar Lani.
Sejalan komitmen terhadap keberlanjutan, CIMB Niaga berpartisipasi dalam peluncuran perdagangan karbon internasional melalui platform Indonesia Carbon Exchange (IDX Carbon) pada Januari 2025.
“Selain itu, kami meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan untuk mendukung operasional berkelanjutan dengan pemasangan panel surya di salah satu kantor cabang kami di Yogyakarta pada bulan Juni 2025,” ujar Lani.
Dalam pengembangan digital, pada semester I 2025, sebesar 90 persen dari total transaksi finansial nasabah telah dilakukan melalui layanan branchless banking seperti OCTO Mobile, OCTO Clicks, Bizchannel@CIMB, Automated Teller Machines (ATM), dan OCTO Pay (e-money).
CIMB Niaga telah menghadirkan digital experience melalui model Digital Branch unik, yang memadukan fitur Cabang Konvensional dan Digital Lounge.
Selain itu, perseroan juga memperkenalkan Digital Hub yang dilengkapi mesin Self-Service Banking dan Self-Service Tablet untuk mempercepat layanan kepada nasabah, dengan menawarkan pengalaman perbankan yang komprehensif dan serba digital, sembari tetap mempertahankan sentuhan layanan personal yang ramah khas CIMB Niaga.
“Hingga 30 Juni 2025, konsep ini telah diimplementasikan di 54 lokasi di seluruh Indonesia, terdiri dari 25 Digital Branch dan 29 Digital Hub,” ujar Lani.
Untuk mendukung pertumbuhan bisnis, CIMB Niaga terus meningkatkan customer experience dengan menawarkan berbagai produk dan layanan yang komprehensif melalui 395 cabang.
Per 30 Juni 2025, jaringan Bank secara nasional telah didukung oleh 2.962 ATM (termasuk Cash Remittance Machine and Multidenom Deposit Machine), serta 699.309 EDC, QR dan e-Commerce.
Sebagai komitmen mendukung pemberdayaan UKM yang dipimpin wanita atau kelompok rentan di Indonesia, perseroan menjalin kemitraan strategis dengan United Nations Environment Programme (UNEP) dan United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women).
Kolaborasi tersebut dikoordinasikan oleh Basel Agency for Sustainable Energy (BASE Foundation), organisasi non-profit Swiss dan partner khusus UNEP yang ditunjuk sebagai perwakilan agensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tersebut.
Melalui program itu, CIMB Niaga menerima dana hibah yang akan digunakan untuk mensubsidi pembiayaan energi berkelanjutan bagi UKM yang memenuhi kriteria inklusi gender dan sosial.
Lani menyampaikan kebanggaannya seiring menjadi mitra UNEP, UN Women, dan BASE Foundation dalam memperluas akses pembiayaan untuk UKM wanita.
Inisiatif tersebut memperkuat komitmen CIMB Niaga dalam mendukung pemberdayaan ekonomi wanita, memperluas keuangan inklusif, serta mendorong transisi menuju ekonomi rendah karbon yang berkelanjutan.
“Melalui program ini, CIMB Niaga akan memberikan pembiayaan bersubsidi penuh untuk implementasi solusi energi bersih dan berkelanjutan, seperti pembangkit listrik tenaga surya, biogas, kendaraan listrik, serta peningkatan efisiensi energi,” ujar Lani.
Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
tabungan pelajar yang dioptimalkan dapat menjadi sumber dana pihak ketiga (DPK) kategori ‘low cost fund’
Jakarta (ANTARA) – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mencatat dana kelolaan tabungan anak mencapai Rp1,51 triliun yang dihimpun dari 1,1 juta rekening pelajar hingga Juli 2025.
Beberapa jenis tabungan untuk simpanan pelajar di BSI yakni Tabungan Junior Mudharabah, Tabungan Junior Wadiah, Tabungan Haji Muda dan Tabungan Simpel.
Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa tabungan pelajar yang dioptimalkan dapat menjadi sumber dana pihak ketiga (DPK) kategori low cost fund.
Dengan jumlah nasabah mencapai 22 juta dan rata-rata meningkat 5 juta nasabah setiap tahun, Anton menyampaikan bahwa tingkat inklusi syariah diharapkan bertumbuh.
Terlebih, saat ini nasabah tidak harus mendatangi kantor cabang bank untuk membuka rekening karena telah tersedia platform digital.
Anton mencatat tabungan pelajar di BSI bertumbuh sebagai dampak dari program literasi keuangan syariah, yang menjadi salah satu strategi perseroan untuk meningkatkan konsumsi instrumen keuangan syariah.
Sebagai catatan, berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat Indeks literasi keuangan syariah di Indonesia pada tahun 2025 sudah mencapai 43,42 persen. Namun, di sisi lain, inklusi keuangan syariah baru mencapai 13,41 persen.
Perseroan menyampaikan BSI juga aktif melaksanakan program bersama regulator di antaranya Program KEJAR (Satu Rekening Satu Pelajar) yang menyasar pelajar di sekolah-sekolah.
Atas dasar tersebut, OJK memberikan tiga penghargaan kepada BSI di antaranya kategori KEJAR Award 2025 Kategori Bank Implementasi KEJAR Terbaik Sub kategori Bank Umum Syariah, PUJK Syariah dengan Program Literasi Keuangan Terbaik, serta OJK Penggerak Duta Literasi Keuangan (OJK PEDULI) Terbaik segmen PUJK Syariah.
BSI memenangkan kategori Duta Literasi Terbaik atas nama Muhammad Charles Nur Oktawijaya yang merupakan salah satu penerima BSI Scholarship yang aktif dalam menyebarkan informasi literasi keuangan di media sosial.
Selain itu, BSI juga memenangkan kategori literasi terbaik dalam segmen UMKM terutama melalui penguatan BSI UMKM Center di empat kota yakni Aceh, Yogyakarta, Surabaya dan Makassar.
Lebih dari 500 kegiatan mendukung UMKM naik kelas dilakukan guna meningkatkan kapabilitas UMKM yang mapan dan mampu bersaing dengan usaha besar.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengapresiasi seluruh industri jasa keuangan yang turut berkontribusi aktif dalam peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia.
“OJK menilai diperlukan peran serta seluruh pihak dalam meningkatkan literasi keuangan syariah yang benar dan tepat sehingga tepat sasaran, termasuk memperluas agen-agen literasi keuangan dari berbagai lintas sektor dan juga kemudahan akses menjangkau layanan keuangan syariah,” kata Friderica.
Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
tabungan pelajar yang dioptimalkan dapat menjadi sumber dana pihak ketiga (DPK) kategori ‘low cost fund’
Jakarta (ANTARA) – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mencatat dana kelolaan tabungan anak mencapai Rp1,51 triliun yang dihimpun dari 1,1 juta rekening pelajar hingga Juli 2025.
Beberapa jenis tabungan untuk simpanan pelajar di BSI yakni Tabungan Junior Mudharabah, Tabungan Junior Wadiah, Tabungan Haji Muda dan Tabungan Simpel.
Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa tabungan pelajar yang dioptimalkan dapat menjadi sumber dana pihak ketiga (DPK) kategori low cost fund.
Dengan jumlah nasabah mencapai 22 juta dan rata-rata meningkat 5 juta nasabah setiap tahun, Anton menyampaikan bahwa tingkat inklusi syariah diharapkan bertumbuh.
Terlebih, saat ini nasabah tidak harus mendatangi kantor cabang bank untuk membuka rekening karena telah tersedia platform digital.
Anton mencatat tabungan pelajar di BSI bertumbuh sebagai dampak dari program literasi keuangan syariah, yang menjadi salah satu strategi perseroan untuk meningkatkan konsumsi instrumen keuangan syariah.
Sebagai catatan, berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat Indeks literasi keuangan syariah di Indonesia pada tahun 2025 sudah mencapai 43,42 persen. Namun, di sisi lain, inklusi keuangan syariah baru mencapai 13,41 persen.
Perseroan menyampaikan BSI juga aktif melaksanakan program bersama regulator di antaranya Program KEJAR (Satu Rekening Satu Pelajar) yang menyasar pelajar di sekolah-sekolah.
Atas dasar tersebut, OJK memberikan tiga penghargaan kepada BSI di antaranya kategori KEJAR Award 2025 Kategori Bank Implementasi KEJAR Terbaik Sub kategori Bank Umum Syariah, PUJK Syariah dengan Program Literasi Keuangan Terbaik, serta OJK Penggerak Duta Literasi Keuangan (OJK PEDULI) Terbaik segmen PUJK Syariah.
BSI memenangkan kategori Duta Literasi Terbaik atas nama Muhammad Charles Nur Oktawijaya yang merupakan salah satu penerima BSI Scholarship yang aktif dalam menyebarkan informasi literasi keuangan di media sosial.
Selain itu, BSI juga memenangkan kategori literasi terbaik dalam segmen UMKM terutama melalui penguatan BSI UMKM Center di empat kota yakni Aceh, Yogyakarta, Surabaya dan Makassar.
Lebih dari 500 kegiatan mendukung UMKM naik kelas dilakukan guna meningkatkan kapabilitas UMKM yang mapan dan mampu bersaing dengan usaha besar.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengapresiasi seluruh industri jasa keuangan yang turut berkontribusi aktif dalam peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia.
“OJK menilai diperlukan peran serta seluruh pihak dalam meningkatkan literasi keuangan syariah yang benar dan tepat sehingga tepat sasaran, termasuk memperluas agen-agen literasi keuangan dari berbagai lintas sektor dan juga kemudahan akses menjangkau layanan keuangan syariah,” kata Friderica.
Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Sumber foto: Izan Raharjo/elshinta.com.
PKS DIY gelar Muswil VI, jadi ajang konsolidasi internal
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Senin, 25 Agustus 2025 – 17:17 WIB
Elshinta.com – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) VI di Kantor DPTW PKS DIY, Ahad (24/8). Agenda lima tahunan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kepengurusan, mengokohkan konsolidasi partai, serta merumuskan arah kebijakan untuk periode mendatang.
Muswil VI PKS DIY membahas evaluasi capaian kinerja, penetapan kebijakan kepengurusan, serta penandatanganan Pakta Integritas sebagai bentuk komitmen pengurus dalam menjaga amanah dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Agenda utama Muswil ini adalah pembacaan Surat Keputusan (SK) Presiden PKS mengenai penetapan kepengurusan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah (DPTW) yang meliputi Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW), Dewan Pengurus Wilayah (DPW), dan Dewan Syariah Wilayah (DSW).
Ketua DPW PKS DIY, Budi Wiyarno, menegaskan bahwa Muswil memiliki makna strategis bagi konsolidasi partai.
“Muswil ini bukan sekadar agenda rutin lima tahunan namun menjadi ajang konsolidasi internal PKS DIY untuk merumuskan program pengokohan sumber daya internal dan mengokohkan komitmen pelayanan kepada masyarakat. Kami juga mengundang seluruh Dewan Pengurus Tingkat Daerah se-DIY yang baru saja dipilih agar program kita bisa sinergis dan terarah,” ungkapnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Izan Raharjo, Senin (25/8).
Selain menetapkan kepengurusan baru, DPW PKS DIY juga memberikan PKS Award kepada kader yang berprestasi. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap kontribusi kader PKS yang tidak hanya berkiprah dalam bidang politik, tetapi juga menunjukkan prestasi nyata di berbagai sektor kemasyarakatan.
Muswil VI PKS dilaksanakan secara serentak bersama di seluruh Indonesia dan PKS DIY dengan mengusung tema “Kokoh Bersama Majukan DIY untuk Indonesia”. Dengan kepengurusan baru, PKS DIY menegaskan komitmen untuk semakin dekat dengan masyarakat serta berperan aktif dalam pembangunan daerah.
Sumber : Radio Elshinta