Xcloud.id

Produk: Syariah

  • Bank Jakarta gandeng Indogrosir hadirkan Toko Mandiri Difabel

    Bank Jakarta gandeng Indogrosir hadirkan Toko Mandiri Difabel

    Jakarta (ANTARA) – Bank Jakarta menggandeng Indogrosir untuk menghadirkan Toko Mandiri Indogrosir (TMI) Difabel di Bambu Apus, Jakarta Timur, sebagai upaya mendorong kemandirian ekonomi penyandang disabilitas melalui model usaha ritel inklusif.

    “Ini akan menjadi simbol kemandirian dan wadah pemberdayaan bagi penyandang disabilitas, khususnya tuna grahita, untuk belajar mengelola usaha ritel modern,” kata Direktur Bisnis & Syariah Bank Jakarta Dipo Nugroho di Jakarta, Rabu.

    Ia menegaskan hal ini merupakan komitmen perusahaan dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) inklusif.

    “Dukungan kami terhadap mereka adalah bagian dari strategi keberlanjutan Bank Jakarta dalam memperluas akses layanan keuangan, sekaligus membangun ekosistem UMKM yang berkeadilan,” kata Dipo.

    Dipo menjelaskan, TMI merupakan program pendampingan Indogrosir kepada calon wirausaha dalam bentuk toko atau warung modern.

    Dalam implementasinya, Indogrosir bersinergi dengan Bank Jakarta yang berfokus mendukung calon wirausaha sehingga dapat mengembangkan usaha ritel secara modern dan berkelanjutan.

    “Model ini kini diadopsi secara inklusif untuk penyandang disabilitas melalui TMI Difabel, dengan skema Indogrosir sebagai penyedia model usaha ritel, komunitas difabel sebagai pengelola usaha, serta Bank Jakarta sebagai penyedia solusi layanan keuangan,” jelas Dipo.

    Dengan demikian, Dipo mengatakan hal ini akan lebih memungkinkan pelaku usaha difabel untuk lebih mandiri dalam mengelola usahanya.

    Di sisi lain, Sekretaris Perusahaan Bank Jakarta Arie Rinaldi mengatakan melalui TMI Difabel, Bank Jakarta terus mengupayakan mengambil peran sebagai bank pembangunan daerah yang tidak hanya berfokus pada layanan finansial, tetapi juga aktif mendukung pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

    “Termasuk kelompok difabel, agar dapat tumbuh bersama dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota yang maju, modern dan berkeadilan,” ujar Arie.

    Ia mengaku, dibalik inisiatif pembuatan TMI Difabel, ada sosok inspiratif yakni seorang pegawai negeri sipil di Dinas Pariwisata Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bernama Sukarmi.

    Selama lebih dari 25 tahun ia menetap di lingkungan Bambu Apus dan aktif berinteraksi dengan masyarakat sekitar.

    Dengan kepeduliannya, jelas Arie, Sukarmi menghadirkan TMI Difabel sebagai ruang usaha sekaligus sarana pembelajaran, agar penyandang disabilitas khususnya tuna grahita tidak hanya dipandang sebagai penerima bantuan, tetapi juga mampu mengelola usaha, berkarya dan berkontribusi bagi masyarakat.

    “Saya ingin menunjukkan bahwa difabel juga bisa berdiri di atas kaki sendiri, tidak hanya menunggu bantuan, namun bisa berkarya, mengelola usaha dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Sukarmi.

    Bank Jakarta adalah nama dagang baru (call name) Bank DKI, sejak 22 Juni 2025 atau bertepatan dengan peringatan HUT ke-498 tahun ini. Nama legal masih PT Bank DKI.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ajaib Sekuritas-PT IIM Berangkatkan Jamaah Umrah Melalui Reksa Dana Syariah

    Ajaib Sekuritas-PT IIM Berangkatkan Jamaah Umrah Melalui Reksa Dana Syariah

    Jakarta –

    Investasi kini tidak hanya menjadi sarana mencapai tujuan finansial, tetapi juga dapat menghadirkan manfaat sosial nyata bagi masyarakat.

    Ajaib Sekuritas bersama PT Insight Investments Management (PT IIM), kembali merealisasikan komitmen sosialnya dengan memberangkatkan satu jamaah umrah melalui program CSR dari reksa dana pendapatan tetap syariah I-Hajj Syariah Fund.

    Direktur Utama Ajaib Sekuritas, Juliana menyampaikan apresiasinya atas kolaborasi berkelanjutan ini. Ia mengatakan bagi Ajaib, keberadaan produk keuangan syariah seperti I-Hajj Syariah Fund tidak hanya membuka akses investasi yang sesuai prinsip syariah, tetapi juga memberi dampak sosial nyata.

    “Kami bangga bisa menjadi bagian dari perjalanan ini dan berharap program ini dapat terus menginspirasi lebih banyak masyarakat untuk berinvestasi sekaligus berbagi manfaat,” ujar Juliana dalam keterangannya, Rabu (1/10/2025).

    Sementara itu, Komisaris Independen PT IIM, M. Yani juga menegaskan komitmennya. Ia mengungkapkan sejak awal pihaknya meyakini bahwa investasi syariah harus sejalan dengan nilai keberkahan dan kebermanfaatan.

    “Selama lebih dari dua dekade, dari 2005 hingga September 2025, program Reksa Dana I-Hajj Syariah Fund telah memberangkatkan lebih dari 1.000 jemaah. Pencapaian ini menjadi bukti nyata dukungan kami kepada masyarakat yang belum mampu namun memiliki kontribusi sosial signifikan,” ungkapnya.

    Adapun Reksa dana I-Hajj Syariah Fund merupakan salah satu produk syariah unggulan yang tersedia di aplikasi Ajaib, dan menjadi salah satu dari lima reksa dana pendapatan tetap paling diminati oleh pengguna.

    (akd/akd)

  • 5 Link Resmi Cek Penerima BSU Rp600.000 Oktober 2025

    5 Link Resmi Cek Penerima BSU Rp600.000 Oktober 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Ada beberapa link resmi yang bisa Anda gunakan untuk cek daftar penerima BSU Rp600.000 bulan Oktober 2025.

    Melansir Antaranews, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa program BSU akan tetap disalurkan pada semester kedua tahun 2025.

    Akan tetapi, hingga awal Oktober 2025, pemerintah belum merilis jadwal resmi pencairan berikutnya.

    Oleh sebab itu, masyarakat diminta untuk aktif mencari informasi mengenai BSU dan melakukan pengecekan berkala melalui kanal resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) maupun BPJS Ketenagakerjaan guna menghindari informasi yang menyesatkan.

    Cara Cek Penerima BSU September 2025

    1. Melalui Situs Kemnaker

    Masuk ke situs resmi bsu.kemnaker.go.id.
    Masukkan data diri berupa NIK KTP, nama lengkap, nama ibu kandung, nomor HP, serta alamat email.
    Lengkapi kode keamanan yang muncul.
    Klik tombol Cek Status untuk melihat hasil verifikasi.
    Jika lolos, sistem akan menampilkan notifikasi, dan penerima dapat mencairkan dana melalui bank Himbara (BRI, Mandiri, BNI, BTN), Bank Syariah Indonesia, atau PT Pos Indonesia.

    2. Melalui Kantor Pos

    Siapkan NIK dan kode QR yang anda terima di aplikasi Pospay.
    Siapkan juga nomor HP aktif untuk verifikasi data.
    Pergi ke kantor pos: ambil antrean, petugas verifikasi dokumen dan QR code, setelah itu dana Rp 600.000 diserahkan secara tunai.

    3. Melalui Pospay

    Unduh Aplikasi Pospay
    Aplikasi tersedia di Google Play Store atau App Store.
    Daftar atau Login Akun
    Gunakan nomor ponsel aktif dan lakukan verifikasi OTP.
    Masuk ke Menu Pencairan Bantuan
    Pilih kategori “Bantuan Sosial/BSU”.
    Ketik NIK atau Nomor Kepesertaan
    Sistem akan menampilkan status penerima BSU Rp600 ribu.

    4. Situs Kemnaker

    Klik https://bsu.kemnaker.go.id 
    Daftar akun jika belum memiliki akun atau login jika sudah punya akun.
    Akan ada notifikasi apakah Anda penerima atau bukan.

    5.  Situs BPJS Ketenagakerjaan

    Klik link https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id 
    Masukkan NIK dan data pribadi
    Anda akan mendapat notifikasi apakah Anda penerima atau bukan.

    Itulah link resmi cek penerima BSU Rp600.000 bulan Oktober 2025.

  • Pemkot Mojokerto Fasilitasi Sertifikasi Halal, Benpas Disiapkan Jadi Zona Kuliner Halal

    Pemkot Mojokerto Fasilitasi Sertifikasi Halal, Benpas Disiapkan Jadi Zona Kuliner Halal

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto terus mendorong pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk mendapatkan sertifikasi halal, khususnya di sektor makanan dan minuman. Tahun ini, fasilitasi halal kembali diberikan kepada para pedagang kuliner di kawasan Jalan Benteng Pancasila (Benpas).

    Tak hanya kuliner, fasilitasi sertifikasi halal juga berlaku bagi industri kreatif lainnya, seperti batik dan alas kaki. Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menyebutkan potensi kuliner Kota Mojokerto sangat besar. Setiap akhir pekan, wisatawan dari berbagai daerah datang untuk menikmati ragam kuliner yang semakin berkembang.

    “Kalau kemudian kita kumpulkan dalam satu area dan seluruh pedagang kulinernya sudah bersertifikat halal, maka kita bisa membranding Kota Mojokerto sebagai zona kuliner halal,” ungkapnya, saat pengarahan fasilitasi halal bagi PKL Benpas di Sentra IKM Batik Maja Bharama Wastra, Selasa (30/9/2025).

    Menurutnya, hal tersebut akan lebih menarik, khususnya bagi wisatawan muslim karena ada jaminan kehalalan dari semua makanan dan minuman yang dijual. Ning Ita (sapaan akrab, red) menegaskan bahwa sertifikasi halal bagi pelaku usaha makanan dan minuman bukan sekadar kewajiban mengikuti regulasi, melainkan juga bentuk ketaatan terhadap ajaran Rasulullah Muhammad SAW.

    “Rasulullah juga pernah menyampaikan bahwa diterimanya ibadah kita itu tidak hanya terkait dengan makanan dan minuman yang masuk ke tubuh kita yang harus halal. Kita melaksanakan sebuah program yang memang ingin memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Mojokerto dengan meningkatkan kesejahteraan warga melalui potensi sektor mikro yang luar biasa banyak,” katanya.

    Upaya Pemkot Mojokerto dalam menghadirkan produk halal tersebut juga mendapat apresiasi melalui Syariah Award 2025. Meski begitu, orang nomor satu di lingkungan Pemkab Mojokerto ini menekankan bahwa capaian penghargaan bukanlah tujuan utama. [tin/ian]

  • Melonjak 30 Persen, Tabungan Haji Danamon Syariah Pilar Utama Penopang DPK – Page 3

    Melonjak 30 Persen, Tabungan Haji Danamon Syariah Pilar Utama Penopang DPK – Page 3

    Dari sisi kinerja, pertumbuhan tabungan haji di Danamon Syariah tercatat cukup tinggi. Jumlah rekening meningkat sekitar 30 persen secara tahunan, diikuti dengan kenaikan saldo (balance) yang signifikan. Tren ini diproyeksikan akan terus berlanjut dan menjadi porsi penting dalam mendorong pertumbuhan DPK ke depan.

    “Dari jumlah rekening meningkat cukup baik, kisarannya naik sekitar 30 persen. Dari sisi balance juga meningkat. Dan ini akan terus meningkat dan menjadi porsi utama dari pertumbuhan DPK Danamon Syariah,” jelas Merci.

    Ia juga menjelaskan sejumlah strategi bank untuk memperluas basis nasabah. Salah satu fokus utamanya adalah masuk ke ekosistem pendidikan yang berkaitan dengan potensi haji muda. Selain itu, bank juga menyasar nasabah existing, terutama segmen payroll serta nasabah umum lainnya.

    “Banyak hal sih yang kita lakukan saat ini. Tadi saya udah sampaikan juga, kita masuk ke ekosistem pendidikan. Karena itu yang terkait dengan haji muda. Jadi itu yang sebenarnya fokus kita saat ini. Lalu kemudian juga nasabah existing. Jadi nasabah yang saat ini memang kita fokusnya banyak menyasar ke nasabah payroll, ataupun nasabah umum lainnya.” Tambahnya.

     

  • Pendaftar Haji 5,5 Juta, Masa Tunggu 36 Tahun: Perbankan Syariah Dorong Pendaftaran Dini – Page 3

    Pendaftar Haji 5,5 Juta, Masa Tunggu 36 Tahun: Perbankan Syariah Dorong Pendaftaran Dini – Page 3

    Biaya perjalanan ibadah haji di Indonesia juga terus menunjukkan tren kenaikan. Dalam delapan tahun terakhir, ongkos haji tercatat naik hingga Rp 21,44 juta. Bahkan, pada 2025 sekitar 3,8 persen calon jemaah tidak sanggup melunasi biaya keberangkatan yang telah ditetapkan.

    Data mencatat ada 38,7 juta murid muslim di tingkat SD, SMP, dan SMA/K. Namun, pendaftar haji di bawah 20 tahun baru 0,4 persen atau sekitar 140 ribu orang. Artinya, 99,6 persen murid muslim di Indonesia belum mendaftar haji.

    Di tengah kondisi tersebut, perencanaan keuangan sejak dini menjadi semakin penting, terutama bagi calon jemaah muda. Potensi haji muda sebenarnya sudah terlihat sejak jenjang sekolah dasar (SD). Aturan yang memperbolehkan pendaftaran mulai usia 12 tahun membuka peluang besar bagi generasi muda untuk memulai lebih awal, meski jumlah pendaftar di bawah 20 tahun saat ini masih sangat kecil.

    “Sejak umur 12 tahun pun sudah bisa mendaftar haji. Jadi, anak-anak pun sebenarnya sudah bisa mendaftar lebih awal. Dengan begitu, putra-putri kita mungkin bisa menjadi yang pertama untuk mendapatkan kesempatan berhaji,” jelasnya.

  • Peran & Tantangan BPRS dalam Mendorong Ekonomi Syariah di Indonesia

    Peran & Tantangan BPRS dalam Mendorong Ekonomi Syariah di Indonesia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pengembangan ekosistem ekonomi syariah sangat dibutuhkan dalam mendorong perekonomian nasional. Terlebih mayoritas penduduk Indonesia saat ini beragama muslim.

    Melihat hal tersebut, butuh dukungan kuat dari berbagai pihak dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah, salah satunya lembaga keuangan seperti Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS). Mengingat BPRS punya peran penting dalam memperkuat implementasi ekonomi syariah di Tanah Air.

    Seperti diketahui, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total aset keuangan syariah nasional mencapai Rp 2.972,94 triliun per Juni 2025 atau tumbuh 8,21% secara tahunan atau year on year (yoy), meskipun dengan pangsa pasar yang masih kecil yakni sebesar 11,47% terhadap total pangsa pasar industri keuangan nasional.

    Lebih jauh, aset sektor perbankan syariah nasional turut meningkat 7,83% yoy menjadi Rp 967,33 triliun hingga akhir semester I-2025. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan dengan aset perbankan nasional dan konvensional yang tumbuh masing-masing sebesar 6,40% yoy dan 6,29% yoy.

    Capaian ini turut memperlihatkan pentingnya BPRS baik di industri jasa keuangan maupun dalam membantu pertumbuhan ekonomi kerakyatan. BPRS pun menjadi lembaga keuangan yang seringkali membantu para pelaku usaha yang mengalami masalah kekurangan modal.

    Dengan kata lain, BPRS menjadi salah satu penopang bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui penyaluran pembiayaan tepat sasaran.

    Dalam menjalankan perannya, BPRS turut menghadapi sejumlah tantangan. Sebagai contoh, masifnya adopsi teknologi informasi di bidang keuangan berdampak pada perubahan perilaku, ekspektasi, dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan dari bank, termasuk BPRS.

    Di samping itu, persaingan ketat dalam menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada segmen UMKM juga dihadapi oleh BPRS. Persaingan ini juga diiringi dengan potensi peningkatan risiko kredit atau pembiayaan.

    Untuk mengupas lebih dalam terkait perkembangan ekosistem ekonomi syariah serta peran BPRS Syariah, CNBC Indonesia dengan bangga menghadirkan BPR Shariah Awards 2025 dengan tema “Peran BPR Shariah Mendorong Ekonomi Kerakyatan”.

    Rencananya, BPR Shariah Awards 2025 akan dilaksanakan pada Senin, 29 September 2025 mulai pukul 13.00 WIB sampai selesai.

    BPR Shariah Awards 2025 akan dihadiri oleh beberapa tokoh penting di sektor ekonomi syariah yang nantinya membahas topik “Pengembangan Ekosistem Ekonomi Syariah di Tingkat Daerah”. Melalui topik tersebut, akan ada pembahasan lebih lanjut mengenai evaluasi pengembangan ekosistem ekonomi syariah di tingkat daerah, sinergi membangun ekonomi syariah ke depan, hingga program mendorong masyarakat melek keuangan syariah.

    Oleh karena itu, jangan sampai ketinggalan. Silakan pantau terus cnbcindonesia.com dan CNBC Indonesia TV untuk update informasi seputar ekonomi dan bisnis.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • PKS Kukuhkan Kepengurusan 2025-2030, Prabowo Diundang Hadir di Munas Nasional 28 September 2025

    PKS Kukuhkan Kepengurusan 2025-2030, Prabowo Diundang Hadir di Munas Nasional 28 September 2025

    PKS Kukuhkan Kepengurusan 2025-2030, Prabowo Diundang Hadir di Munas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi mengukuhkan kepengurusan periode 2025-2030 dalam Musyawarah Nasional (Munas) yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (28/9/2025).
    Presiden PKS Al Muzammil Yusuf menyampaikan bahwa Munas kali ini merupakan kelanjutan dari Majelis Syuro yang telah berlangsung pada 26-27 September 2025.
    “Munas ini adalah rangkaian dari Majelis Syuro kami yang berlangsung 2 hari yang lalu, 26-27, dan 28-29 kita lanjutkan dengan acara Munas pada hari ini,” kata Muzammil dalam konferensi pers, Minggu sore.
    Muzammil mengatakan, pada Minggu pagi sekitar pukul 10.00 WIB, PKS telah mengukuhkan kepengurusan resmi Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Majelis Pertimbangan Pusat (MPP), dan Dewan Syariah Pusat (DSP) untuk periode 2025-2030.
    “Alhamdulillah seluruh kepengurusan 2025-2030 di seluruh levelnya, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, berlangsung lancar, damai, dan menampung aspirasi pilihan publik PKS,” kata dia.
    Selain pengukuhan kepengurusan, Munas PKS juga akan dihadiri sejumlah tokoh politik.
    Muzammil menyebut Presiden RI Prabowo Subianto diundang hadir pada Senin (29/9/2025) besok.
    “Alhamdulillah, insyaallah Munas ini akan dihadiri oleh Pak Prabowo Subianto, beliau besok hadir insya Allah. Malam hari ini juga kita mengundang berbagai pimpinan partai politik dan pejabat lembaga negara,” imbuhnya.
    Berikut ini adalah susunan lengkap DPP PKS periode 2025–2030:
    Presiden: Dr. Al Muzzammil Yusuf, M.Si.

    Sekretaris Jenderal: Muhammad Kholid, S.E., M.Si.

    Bendahara Umum: Noerhadi, S.Pd., M.A.

    Wakil Sekretaris Jenderal Protokoler dan Pengamanan Pimpinan: Iman Firmansyah, S.E.I, M.M.

    Wakil Sekretaris Jenderal Organisasi, Administrasi dan Literasi Kepartaian: H. Rahmat Saleh, S.Farm., M.IP.

    Wakil Sekretaris Jenderal Data dan Teknologi Informasi: Dr. Sigit Puspito Wigati Jarot, M.Sc.

    Wakil Sekretaris Jenderal Personalia, Rumah Tangga, Standarisasi Kegiatan Partai: M. Iqbalur Ramadan C.P., S.K.M.

    Wakil Sekretaris Jenderal Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Program: Tomy Agus Maymuftianto, S.Si.

    Wakil Bendahara Umum Bidang Manajemen Penerimaan: Alwan Fauzi

    Wakil Bendahara Umum Bidang Manajemen Pengeluaran: Kaslan, Ak

    Wakil Bendahara Umum Bidang Pembiayaan: Sugeng Susilo, Ak
    – Badan Pembinaan Pejabat Publik
    Ketua: Dr. Haru Suandharu, S.Si., M.Si.

    Sekretaris: dr. Pamungkas Hendra Kusuma
    – Badan Penelitian dan Pengembangan
    Ketua: Haryo Setyoko, M.P.A.

    Sekretaris: Dr. Hj. Astriana Baiti Sinaga
    – Badan Diplomasi dan Pembinaan Luar Negeri
    Ketua: Dr. H. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A.

    Sekretaris: Muhammad Arfian, M.B.A.
    – Badan Legislasi Partai
    Ketua: Zainudin Paru, S.H., M.H.

    Sekretaris: Ruli Margianto, S.H., M.H.
    – Badan Pembinaan dan Pengembangan Wilayah
    Ketua: Umar, S.IP., M.A.

    Sekretaris: Muhammad Wajdi Rahman, S.IP., M.Si.
    – Bidang Advokasi Partai
    Ketua: Nurul Amalia, S.H., M.H.

    Sekretaris: Ahmar Ihsan, S.H.
    – Bidang Relawan dan Saksi Nasional
    Ketua: Bachtiar Firdaus, S.T., M.P.P.

    Sekretaris: Dr. Indra Kusumah, S.Psi., M.Si
    – Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
    Ketua: Agoes Poernomo, S.IP.

    Sekretaris: Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H.
    – Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri
    Ketua: Dr. Handi Risza, S.E., M.E.

    Sekretaris: Dr. Azis Budi Setiawan, S.E.I., M.M.
    – Bidang Pendidikan dan Kesehatan
    Ketua: Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, S.Pd., M.Si.

    Sekretaris: dr. Gamal, S.Ked., M.Biomed.
    – Bidang Energi, Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim
    Ketua: Dr. Agus Ismail, M.Eng.

    Sekretaris: Dr. Hj. Paramitha Messayu, S.Si., M.Sc.
    – Bidang Pemenangan PEMILU dan PILKADA
    Ketua: Dr. Mardani Ali Sera, S.T., M.Eng.

    Sekretaris: Dr. Irfan Aulia, S.Psi., M.Psi.
    – Bidang Ketenagakerjaan
    Ketua: Indra, S.H., M.H.

    Sekretaris: Muhamad Rusdi, A.Md. Graf.
    – Bidang Petani, Peternak dan Nelayan
    Ketua: Riyono, S.Kel., M.Si

    Sekretaris: Abdurrokhim, S.Pt.
    – Bidang Pemberdayaan UMKM dan Ekonomi Kreatif
    Ketua: H. Acep Lulu Iddin, S.Sos.I., M.M.

    Sekretaris: dr. Burhanuddin Hamid, M.Kes.
    – Bidang Koperasi dan Desa
    Ketua: Reni Astuti, S.Si., M.PSDM

    Sekretaris: Yoandro Edwar, S.T., M.B.A
    – Bidang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga
    Ketua: Defrizal, S.Or.

    Sekretaris: Dedi Sarwanto, A.Md.
    – Bidang Komunikasi dan Digital
    Ketua: Ahmad Fathul Bari, S.Hum., M.S.M.

    Sekretaris: Eko Febrianto, S.Sos.I., M.I.Kom.
    – Bidang Pembinaan Masyarakat Lemah dan Disabilitas
    Ketua: Dr. Hj. Netty Prasetiyani, S.S., M.Si.

    Sekretaris: Ir. Nur Indah Harahap
    – Bidang Pembinaan Umat dan Kerukunan Beragama
    Ketua: DR. H. Ali Akhmadi, MA.

    Sekretaris: Dr. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc.
    – Bidang Kepanduan dan Bela Negara
    Ketua: Taufik Jayadi

    Sekretaris: Hendra Wijaya
    – Bidang Seni dan Budaya
    Ketua: Ahmad Mabruri Mei Akbari, S.Sos., M.M.

    Sekretaris: Afwan Riadi Widianto SKM
    – Bidang Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa
    Ketua: Aang Kunaifi, S.T., M.Si.

    Sekretaris: Henda Yusamtha, S.T.
    – Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga
    Ketua: Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag., M.Si.

    Sekretaris: Eko Yuliarti Siroj, S.Sos.I., M.Si.
    – Bidang Kaderisasi Anggota Partai
    Ketua: Tjahyadi Takariawan, S.Si.

    Sekretaris: Muh Lili Nur Aulia, S.Pd.I., MM.E.
    – Bidang Pelatihan dan Pengembangan Kepemimpinan Partai
    Ketua: Muhammad Iqbal, S.Psi., M.Sc., Ph.D.

    Sekretaris: H. Ahmad Rachmawan, S.Sos., M.Si.
    – Kantor Staf Presiden PKS
    Ketua: H. Pipin Sopian, S.Sos., IMRI.

    Sekretaris: Rangga Kusumo, S.IP., M.IP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kronologi Ricuh Muktamar PPP hingga Klaim Mardiono jadi Ketum Versi Aklamasi

    Kronologi Ricuh Muktamar PPP hingga Klaim Mardiono jadi Ketum Versi Aklamasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Suasana panas dan penuh ketegangan mewarnai jalannya Sidang Pleno Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang digelar di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Sabtu (27/9/2025) malam

    Klaim bahwa Muhammad Mardiono kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PPP pada Sabtu malam (27/9) langsung dibantah keras oleh sejumlah peserta muktamar.

    Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP, didampingi Ketua Majelis Syariah KH Mustofa Aqil dan para ketua DPW dan DPC se-Indonesia, menegaskan bahwa klaim terpilihnya Mardiono secara aklamasi adalah tidak benar, sepihak, dan menyesatkan.

    “Adanya berita sekitar pukul 21.22 WIB yang menyebutkan bahwa Mardiono terpilih secara aklamasi adalah palsu, klaim sepihak, tidak bertanggung jawab, dan merupakan upaya memecah belah PPP,” tegas pernyataan resmi dari kubu penentang Mardiono yang dikutip pada Minggu (28/9/2025).

    Menurut mereka, hingga pukul 22.30 WIB, sidang muktamar masih berlangsung dan baru menyelesaikan Sidang Paripurna IV. Artinya, tahapan pemilihan ketua umum belum dilakukan, dan berita soal aklamasi dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap mekanisme organisasi.

    Kubu penolak hasil aklamasi menyebut bahwa secara logika dan aturan organisasi, sangat tidak masuk akal jika Mardiono bisa terpilih secara aklamasi, apalagi mengingat atmosfer penolakan yang kuat terhadap dirinya di forum.

    “Pada saat pidato pembukaan saja, Mardiono diteriaki ‘Yang Gagal Mundur!’ dan ‘Perubahan!’ dari berbagai penjuru forum. Mustahil hawa penolakan sebesar itu justru berakhir dengan aklamasi,” ujar salah satu peserta muktamar dari DPW Jawa Tengah.

    Mereka juga mengingatkan media agar berhati-hati dalam memuat pemberitaan dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sponsor atau iklan dari pihak tertentu.

    Versi Kubu Mardiono

    Sementara itu, dalam konferensi pers terpisah, Pimpinan Sidang Amir Uskara menyatakan bahwa Mardiono telah sah terpilih secara aklamasi oleh 1.304 muktamirin yang hadir langsung di lokasi. Amir menyebut proses sudah sesuai AD/ART, terutama pasal 11 yang mengharuskan kehadiran langsung peserta saat pemilihan.

    “Selamat kepada Pak Mardiono yang telah terpilih secara aklamasi dan disetujui oleh para pemilik suara,” ujar Amir.

    Mardiono pun mengucapkan terima kasih kepada panitia SC dan OC serta para pengurus wilayah yang mendukungnya. Ia menyebut siap mengemban kembali amanah memimpin PPP dan bertekad membawa partai kembali ke masa kejayaannya.

    “Bismillah. Prinsipnya saya siap menjalankan amanah. Terima kasih atas dukungan mayoritas muktamirin,” kata Mardiono kepada media.

  • Rommy Bantah Mardiono Terpilih jadi Ketum Secara Aklamasi

    Rommy Bantah Mardiono Terpilih jadi Ketum Secara Aklamasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy atau akrab disapa Rommy menyatakan tidak benar bila Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono mengklaim terpilih sebagai Ketum PPP secara aklamasi.

    “Tidak betul Mardiono terpilih, apalagi secara aklamasi,” ujar Rommy dikutip dari Antara, Minggu (29)9/2025

    Rommy menjelaskan Muktamar ke-10 PPP masih berlangsung hingga pukul 22.30 WIB dan belum menetapkan ketua umum, sementara Mardiono mengklaim telah terpilih sebagai Ketum PPP hingga terbit berita yang mewartakan klaimnya sebelum waktu tersebut.

    “Adanya berita sekitar pukul 21.22 WIB yang menyebutkan bahwa Mardiono terpilih secara aklamasi adalah palsu, klaim sepihak, tidak bertanggung jawab, dan merupakan upaya memecah belah Partai Persatuan Pembangunan,” katanya.

    Dia mengatakan pernyataan tersebut bersama Ketua Majelis Syariah PPP Mustofa Aqil Siroj, dan seluruh Ketua DPW dan DPC PPP se-Indonesia.

    Selain itu, dia mengatakan Mardiono sempat diteriaki gagal, diminta mundur, dan PPP disebut perlu perubahan saat Muktamar ke-10 PPP berlangsung.

    “Dengan demikian, tidak lah masuk akal bahwa hawa penolakan yang begitu besar atas kepemimpinan Mardiono justru berakhir dengan terpilihnya Mardiono secara aklamasi,” ujarnya.

    Sebelumnya, Mardiono di Jakarta, Sabtu (27/9) malam menyatakan terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PPP periode 2025-2030.

    Dia mengatakan keputusan aklamasi diambil untuk menyelamatkan jalannya Muktamar yang dinilai sudah berada dalam situasi darurat.

    Lebih lanjut, dia mengatakan sekitar 80 persen dari total peserta menyatakan setuju agar Muktamar ke-10 mengambil langkah cepat dengan memilih ketua umum secara aklamasi.