Produk: Syariah

  • Bisnis Sehat dan Sustain, Kunci Pertumbuhan Laba BSI Capai 21,60%

    Bisnis Sehat dan Sustain, Kunci Pertumbuhan Laba BSI Capai 21,60%

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) terus membukukan kinerja yang solid dan sustain, dengan pertumbuhan laba 21,6% (yoy) pada triwulan III 2024, menjadikan BSI masuk dalam bank dengan pertumbuhan laba lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan industri perbankan nasional. Hampir semua indikator kinerja keuangan lainnya seperti aset, pembiayaan dan dana pihak ketiga tercatat tumbuh dobel digit.

    Per posisi hingga triwulan III 2024, laba bersih BSI mencapai Rp 5,11 triliun naik dibandingkan posisi periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 4,20 triliun. Pertumbuhan laba yang sustain antara lain buah dari penerapan strategi bisnis yang tepat. BSI tetap fokus pada pembiayaan yang sehat dan sustain yakni di segmen konsumer dan ritel dengan komposisi 72,17% serta funding fokus pada pertumbuhan dana murah (CASA) dengan komposisi 61,69% dari total DPK. Selain itu, BSI mengoptimalkan customer base yang saat ini mencapai 21 juta nasabah.

    Direktur Utama BSI Hery Gunardi bersyukur sampai saat triwulan III 2024 kinerja BSI terus tumbuh solid, sehat dan sustain.

    ‘’Kami tetap tumbuh dobel digit sampai triwulan III di tengah makro ekonomi yang cukup menantang dengan tingginya reference rate. Namun, BI mulai menurukan suku bunga acuannya,’’ kata dia.

    BSI, lanjut Hery Gunardi, masih terus menumbuhkan segmen bisnis yang potensial dengan kualitas terjaga sembari terus meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah terutama dari sisi digital. 

    Di tengah ketatnya kompetisi likuiditas bank, BSI menumbuhkan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 14,92% menjadi Rp301,22 triliun per posisi triwulan III 2024 di mana komposisi DPK didominasi produk tabungan yang pada periode yang sama tumbuh 13,40% (yoy) menjadi Rp 130,18 triliun. Adapun rasio dana murah (CASA) berada pada posisi 61,69%.

    Kenaikan tabungan sejalan dengan peningkatan customer base yang sejak merger rata-rata bertambah 2,5 juta nasabah pertahun. Untuk meningkatkan layanan, BSI terus memperbaiki layanan termasuk mempersiapkan SuperApps yang segera launching, selain menambah jumlah ATM, EDC, layanan QRIS, serta akses BSI Agen. 

    Di sisi lain, DPK dari Tabungan Bisnis BSI sendiri per September 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 34,83% (yoy). Tabungan Bisnis BSI merupakan produk perbankan yang dirancang khusus untuk mendukung kebutuhan finansial bisnis, baik itu usaha mikro, kecil, maupun menengah.

    Untuk Tabungan Wadiah juga tumbuh 19,04%, BSI juga menawarkan nasabah produk yang khas syariah seperti Tabungan Haji BSI. Pada triwulan III 2024, Tabungan Haji melonjak hingga 16,47% dengan penetrasi sebanyak 5,39 juta rekening. Jumlah ini terus meningkat seiring dengan posisi BSI sebagai market leader Tabungan haji di Indonesia.

    Dengan struktur pendanaan yang baik, BSI dapat menawarkan pembiayaan kepada nasabah dengan kualitas terjaga. Tercatat pada triwulan III 2024, total pembiayaan BSI mencapai Rp 267,06 triliun tumbuh 15,28%, tumbuh di atas rata-rata industri yakni 11,30% per Agustus 2024.

    Semua segmen tumbuh positif double digit di mana segmen Wholesale tumbuh 12,17%, Retail 17,30% dan Consumer tumbuh 16,27%. Pertumbuhan pembiayaan yang positif diiringi dengan kualitas yang sehat dengan NPF Gross sebesar 1,97%. 

    Dari beberapa produk pembiayaan BSI terdapat Produk Cicil Emas yang pertumbuhannya meningkat 143,41% dan memiliki NPF sebesar 0,00%. Produk ini merupakan unique product BSI yang memiliki potensi untuk tumbuh lebih besar lagi seiring dengan meningkatnya tren investasi emas. Pembiayaan cicil emas BSI naik 5-6 kali lipat sejak merger yang dipicu peningkatan harga emas secara signifikan.

    Hery menambahkan dari disiplin pada fokus bisnis meningkatkan Pendapatan Margin Bagi Hasil bank sebesar Rp 18,41 triliun tumbuh 11,98% (yoy), sementara di sisi lain Fee Based Income juga tumbuh 30,14% (YoY) menjadi Rp 3,94 triliun, menjadikan PPOP BSI sebesar Rp 8,52 triliun tumbuh 7,61% (YoY). Di sisi lain dengan kualitas terjaga ditandai dengan menurunnya NPF gross ke level 1,97% dan cost of credit ke level 0,97%.

    Aset BSI per posisi September mencapai Rp 371 triliun tumbuh 15,91% (YoY) dengan Return of Equity (ROE) berada pada posisi 17,59%.

    Penetrasi Transaksi Digital BSI

    Shifting transaksi nasabah ke digital juga terus meningkat tiap tahunnya. Transaksi melalui e-channel BSI mencapai 607 juta transaksi atau hampir 50x lipat transaksi di teller. Atau sekitar 97,94% transaksi nasabah BSI sudah menggunakan e-channel yang mencapai Rp709 triliun.

    Untuk BSI Mobile, saat ini jumlah user mencapai 7,5 juta nasabah, dengan volume transaksi BSI Mobile mencapai Rp 464,8 triliun dengan jumlah frekuensi transaksi sebanyak 387,6 juta transaksi.

    Hery menyampaikan untuk melengkapi layanan BSI Mobile, BSI dalam waktu dekat akan merilis SuperApps, yang merupakan pengembangan BSI Mobile yang diharapkan menjadi sahabat finansial, sosial, spiritual dan lifestyle.  SuperApps ini akan sangat user friendly, dan memiliki fitur yang jauh lebih menarik yang membuat semua aktivitas keuangan nasabah menjadi mudah.  Nantinya, pengajuan pembiayaan yang sifatnya sederhana dapat dengan mudah diakses masyarakat tanpa harus ke cabang.

    Dukungan Komitmen Net Zero Emission Indonesia

    BSI juga turut berkontribusi dalam melakukan green activity, di antaranya penyaluran pembiayaan keuangan berkelanjutan mencapai Rp 62,5 triliun. Didominasi sektor SME (Rp34,1 triliun), Mikro (Rp 15,1 triliun) dan pembiayaan SDA yang berkelanjutan (Rp 6,7 triliun). 

    Selain itu, kontribusi terhadap kemaslahatan umat juga dilakukan dengan menyalurkan lebih dari Rp 189,6 miliar untuk program socioekonomi, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dan dakwah serta avokasi.                                       

    Tahun ini BSI berfokus pada proyek pembangunan fasilitas tempat ibadah baik permanen atau sementara guna memberikan kemudahan ibadah bagi masyarakat di fasilitas umum, membangun 20 Desa BSI (Bangun Sejahtera Indonesia), membantu sebanyak 35 UMKM binaan dalam program Sentra UMKM BSI, dan juga optimalisasi peningkatan kualitas pendidikan Indonesia dengan memberikan beasiswa berprestasi untuk lebih dari 5.195 orang melalui program BSI Scholarship yang digagas bersama BSI Maslahat.

  • Komisi XI DPR Akan Usul RUU Ekonomi Syariah Jadi Prolegnas Prioritas 2025

    Komisi XI DPR Akan Usul RUU Ekonomi Syariah Jadi Prolegnas Prioritas 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XI DPR akan mengusulkan RUU tentang Ekonomi Syariah menjadi salah satu Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2025.

    Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Byarwati menjelaskan, usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ekonomi Syariah muncul dari rapat internal Komisi XI pada Selasa (29/10/2024). Sebelumnya, RUU Ekonomi Syariah tidak masuk usulan Komisi XI periode 2019—2024.

    Menurutnya, semua anggota Komisi XI setuju RUU Ekonomi Syariah menjadi satu dari setidaknya tiga rancangan beleid yang diusulkan ke Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk menjadi Prolegnas Prioritas 2025.

    “Yang kita usulkan untuk Prolegnas Prioritas 2025 berdasarkan tadi masukan-masukan dari anggota [Komisi XI], ada masuk RUU Ekonomi Syariah, ada RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik, ada RUU Pengelolaan Kekayaan Negara yang dipisahkan,” jelas Anis saat ditemui Bisnis di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

    Kendati demikian, dia menegaskan bahwa usulan Prolegnas Prioritas 2025 dari Komisi XI tersebut belum final karena masih akan dibahas lagi di Baleg DPR. Keputusan, sambungnya, ada di Baleg DPR.

    Selain Prolegnas Prioritas 2025, Anis menjelaskan Komisi XI juga sudah menyetujui sejumlah RUU lain untuk diusulkan masuk ke dalam Prolegnas 2025-2029. Menurutnya, semua rancangan beleid tersebut diusulkan agar mempermudah pemerintah mengelola keuangan negara dengan lebih baik.

    “Yang jelas kepentingannya adalah selaras dengan visi Indonesia Emas. Sebagaimana kita bisa, RUU itu yang mengakomodir bagaimana pemerintah bisa menjaga keuangan negara, stabilitas keuangan negara,” kata Anis.

    Sementara itu, Pimpinan Baleg DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung menjelaskan bahwa Prolegnas 2025—2029 harus ditetapkan paling lambat 18 November 2024. Oleh sebab itu, Baleg DPR punya waktu sekitar 20 hari untuk merumuskan dan menetapkan daftar RUU yang akan masuk Prolegnas 2025—2029.

    Dalam rapat pleno Baleg DPR pada Senin (28/10/2024), setiap alat kelengkapan dewan DPR periode 2019—2024 mengusulkan usulan RUU yang ingin dimasukkan ke dalam Prolegnas 2025—2029, termasuk Komisi XI yang mengawasi soal pembangunan, keuangan, hingga moneter negara.

    “Mulai hari ini kita sudah mulai membahas kira-kira Rancangan Undang-Undang apa saja yang selama lima tahun dan nanti kita akan bagi per tahun, bahkan juga nanti per masa sidang, apa yang menjadi prioritas kita,” jelas Doli ketika membuka rapat, Senin (28/10/204).

    Bocoran 10 usulan RUU Prolegnas 2025—2029 dari Komisi XI:

    RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik
    RUU tentang Statistik
    RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara yang dipisahkan
    RUU tentang Ekonomi Syariah
    RUU tentang Penghapusan Piutang Negara
    RUU tentang Integrasi Data Pembangunan
    RUU tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
    RUU tentang Keuangan Negara
    RUU tentang Perbendaharaan Negara
    RUU tentang Badan Pemeriksaan Keuangan

    Komisi XI juga mengusulkan setidaknya 3 RUU yang akan menjadi Prolegnas Prioritas 2025:

    RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pubik
    RUU tentang Ekonomi Syariah
    RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara yang dipisahkan

  • DPR Usul Revisi UU Keuangan Negara, Jalan Masuk Pembentukan Badan Penerimaan Negara?

    DPR Usul Revisi UU Keuangan Negara, Jalan Masuk Pembentukan Badan Penerimaan Negara?

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi XI DPR mengusulkan RUU tentang Keuangan Negara agar masuk dalam Program Legislatif Nasional atau Prolegnas 2024—2029. Akankah revisi beleid tersebut menjadi jalan masuk pembentukan Badan Penerimaan Negara?

    Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Byarwati mengakui, rekan-rekannya di Komisi XI sudah menyetujui RUU Keuangan Negara menjadi salah satu usulan Prolegnas 2024—2029 yang akan diajukan ke Badan Legislatif (Baleg) DPR.

    Persetujuan tersebut didapatkan dalam rapat internal Komisi XI pada Selasa (19/10/2024). Meski demikian, Anis menegaskan bahwa usulan tersebut belum final karena masih akan dibahas lagi di Baleg DPR.

    “Perancangan Prolegnas dari Komisi XI kan ada sekitar 9 yang akan diusulkan. Itu nanti akan digodok lagi. Ini sifatnya usulan. Dari usulan itu akan digodok di Baleg,” ujar Anis saat ditemui Bisnis di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (29/10/2024).

    Dia tidak menjelaskan fraksi mana yang mengusulkan revisi UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara tersebut. Hanya saja, dia menegaskan bahwa beleid tersebut sudah berumur lebih dari 20 tahun.

    Oleh sebab itu, sambungnya, anggota Komisi XI ingin menyesuaikan agar UU Keuangan Negara tetap relevan dengan keadaan saat ini—terutama dengan pemerintahan baru.

    “Yang jelas kepentingannya adalah selaras dengan visi Indonesia Emas. Sebagaimana kita bisa, RUU itu yang mengakomodir bagaimana pemerintah bisa menjaga keuangan negara, stabilitas keuangan negara,” kata Anis.

    Lebih lanjut, dia juga tidak menampik revisi UU Keuangan Negara berhubungan dengan rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara sesuai keinginan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kan sekarang kita belum rapat lagi dengan Kementerian Keuangan, dan belum ada penjelasan juga apakah memang pemerintah jadi membentuk itu [Badan Penerimaan Negara]. Kita lihat perkembangannya nanti,” jelasnya.

    Hanya saja, Anis meminta setiap pihak bersabar karena revisi UU Keuangan Negara tidak diusulkan masuk Prolegnas Prioritas 2025—namun sekadar Prolegnas 2025—2029.

    Sejalan dengan itu, dia menjelaskan daftar inventaris masalah (DIM) RUU Keuangan Negara belum ada. Menurutnya, nantinya Baleg DPR yang akan menyusun DIM-nya.

    Rencana Pembentukan Badan Penerimaan Negara

    Adapun, pembentukan Badan Penerimaan Negara sudah digadang-gadang oleh Presiden Prabowo Subianto sejak masa kampanye Pilpres 2024. Kendati demikian, pembentukannya tertunda usai Sri Mulyani Indrawati kembali menjadi menteri keuangan (Menkeu).

    Usai bertemu dengan Prabowo sebelum diangkat menjadi Menkeu, Sri Mulyani memang menegaskan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan tetap satu. Dia menampik pemisahan Bea Cukai dan Dirjen Pajak dari Kemenkeu untuk menjadi Badan Penerimaan Negara.

    Kendati demikian, Wakil Komandan TKN Pemilih Muda Prabowo-Gibran Anggawira menegaskan bahwa peluang pembentukan Badan Penerimaan Negara masih terbuka lebar ke depannya. Dia berpendapat, pernyataan Sri Mulyani hanya sekadar menggambar kondisi saat ini.

    Bagaimanapun, kata Angga, Prabowo mengusulkan pembentukan Badan Penerimaan Negara sebagai strategi jangka panjang sehingga tidak harus langsung terbentuk. Lembaga tersebut akan bertugas untuk mengoptimalkan keuangan pemerintah terutama terkait penarikan pajak.

    Menurut ketua sekretaris jenderal HIPMI ini, akan ada pembahasan lebih lanjut di pemerintahan terutama terkait penyesuaian peraturan perundang-undangan yang ada.

    “Jadi, rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara belum tentu batal, tetapi bisa mengalami penyesuaian atau revisi tergantung pada hasil diskusi antara presiden dan tim ekonomi kabinet,” kata Angga kepada Bisnis, Rabu (16/10/2024).

    Bocoran 10 usulan RUU Prolegnas 2025—2029 dari Komisi XI:

    RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik
    RUU tentang Statistik
    RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara yang dipisahkan
    RUU tentang Ekonomi Syariah
    RUU tentang Penghapusan Piutang Negara
    RUU tentang Integrasi Data Pembangunan
    RUU tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
    RUU tentang Keuangan Negara
    RUU tentang Perbendaharaan Negara
    RUU tentang Badan Pemeriksaan Keuangan

    Komisi XI juga mengusulkan setidaknya 3 RUU yang akan menjadi Prolegnas Prioritas 2025:

    RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pubik
    RUU tentang Ekonomi Syariah
    RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara yang dipisahkan

  • Presiden Prabowo tunjuk Erick Thohir jadi Menteri BUMN

    Presiden Prabowo tunjuk Erick Thohir jadi Menteri BUMN

    Erick Thohir sebelumnya juga merupakan Menteri BUMN pada Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 di bawah pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko-Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf AminJakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menunjuk Erick Thohir untuk kembali menjabat sebagai Menteri BUMN di Kabinet Merah Putih 2024-2029.

    Presiden Prabowo mengumumkan nama Erick Thohir dalam daftar 48 menteri dan tiga kepala lembaga, serta jaksa agung dan sekretaris kabinet.

    “Erick Thohir, Menteri BUMN,” kata Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, MInggu.

    Erick Thohir sebelumnya juga merupakan Menteri BUMN pada Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 di bawah pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko-Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

    Erick yang juga Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) ini sebelumnya turut diundang oleh Prabowo Subianto ke kediaman Presiden ke-8 RI itu di Jalan Kertanegara pada Senin (14/10/2024). Ia juga kembali menghadiri pertemuan dengan Prabowo dan para calon menteri di Hambalang, Kabupaten Bogor, Rabu (16/10)

    Pria kelahiran Jakarta pada 30 Mei 1970 itu merupakan wakil Indonesia di Komite Olimpiade Internasional (IOC), dan Federasi Bola Basket Internasional (FIBA). Dia juga terpilih menjadi Ketua Umum PSSI sejak 16 Februari 2023.

    Baca juga: Maruarar Sirait terpilih jadi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman

    Di bidang ekonomi, Erick juga dipercaya sebagai Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah/MES dan anggota Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi (LPI).

    Sebelum masuk ke dunia politik, Erick dikenal sebagai pengusaha di industri media dan olahraga. Lulusan Master of Business Administration di National University of California ini mendirikan Mahaka Media dan menjabat sebagai Komisaris Utama perusahaan itu pada 2010-2019.

    Sebelum menjadi Menteri BUMN, Erick adalah Komisaris Utama Mahaka Media (2010-2019), Presiden Klub Inter Milan (2013-2016), Direktur Utama PT Intermedia Capital Tbk, perusahaan induk ANTV, pada 2014-2019, Ketua Komite Olimpiade Indonesia (2015-2019), dan Ketua Indonesia Asian Games 2018 Organizing Committee/INASGOC (2018).

    Menyelesaikan pendidikan formal di Amerika Serikat, Erick Thohir mendapatkan gelar Associate of Arts bidang Komunikasi dari Glendale College, Bachelor of Arts bidang Periklanan di American College, dan MBA bidang Periklanan dari National University.

    Pada 3 Maret 2023, Erick Thohir dianugerahi gelar Doktor Kehormatan (Honoris Causa) dari Universitas Brawijaya (UB) di Malang, Jawa Timur, atas jasanya memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia.

    Baca juga: Airlangga Hartarto terpilih jadi Menko Bidang Perekonomian
    Baca juga: Pekan depan, Kabinet Merah Putih dilantik hingga pembekalan di Akmil

    Pewarta: Indra Arief Pribadi
    Editor: Indra Gultom
    Copyright © ANTARA 2024

  • Jalin hadirkan solusi infrastruktur terintegrasi untuk BPR dan BPRS

    Jalin hadirkan solusi infrastruktur terintegrasi untuk BPR dan BPRS

    Jalin mendukung BPR-BPRS dalam digitalisasi melalui solusi terintegrasi sehingga mereka bisa terus meningkatkan efisiensi operasionalJakarta (ANTARA) – PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin), bagian Holding BUMN Danareksa, berkomitmen untuk menghadirkan solusi infrastruktur terintegrasi bagi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS).

    Direktur Utama Jalin Ario Tejo Bayu Aji menegaskan bahwa transformasi digital kini menjadi keharusan bagi BPR-BPRS untuk tetap relevan di tengah persaingan industri yang semakin dinamis.

    “Jalin berkomitmen mendukung BPR-BPRS dalam digitalisasi ini melalui solusi terintegrasi sehingga mereka bisa terus meningkatkan efisiensi operasional, menekan risiko investasi, memperluas jangkauan layanan, agar BPR-BPRS dapat berfokus pada layanan kepada nasabah,” ujar Ario dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Menurut dia, sebagai pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah BPR-BPRS memiliki peran krusial.

    Mengutip data OJK per Maret 2024 dia mengatakan penyaluran kredit juga tumbuh 9,42 persen secara tahunan menjadi Rp161,9 triliun, sedangkan penghimpunan dana pihak ketiga tumbuh 8,6 persen secara tahunan menjadi Rp 158,8 triliun.

    Baca juga: PT Jalin meraih dua penghargaan di Asian Experience Awards 2024

    Baca juga: PT Jalin siapkan langkah strategis hadapi dinamika transaksi keuangan

    “Angka ini menunjukkan pentingnya BPR-BPRS dalam memberikan akses pembiayaan, terutama bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh bank konvensional,” katanya.

    Sementara itu, lanjutnya, perubahan teknologi, pergeseran preferensi nasabah, persaingan dengan bank dan fintech, serta keterbatasan sumber daya menjadi tantangan bagi BPR-BPRS.

    UU P2SK No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, membuka peluang ekspansi BPR-BPRS kepada akses permodalan melalui penawaran efek di pasar modal dan masuk dalam sistem pembayaran.

    Terdapat empat pilar utama yang menjadi arah pengembangan dan penguatan industri BPR-BPRS, seperti penguatan struktur, digitalisasi, pembiayaan sektor UMKM, serta pengawasan sesuai dengan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Industri BPR-BPRS 2024-2027 yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Jalin, lanjut Ario mendukung peta jalan tersebut dengan menawarkan solusi digital yang dirancang untuk membuat operasional BPR-BPRS lebih efisien serta memperkuat integritas pelaporan melalui pemanfaatan konsep sharing platform.

    Salah satu contoh implementasi teknologi yang diusung adalah sistem pemroses pembayaran (switching) yang memungkinkan BPR-BPRS terhubung dengan ekosistem keuangan yang lebih luas melalui interkoneksi dan interoperabilitas layanan.

    Selain itu, Jalin juga menawarkan solusi “cash point” yang dapat memperluas titik layanan keuangan di berbagai daerah, memastikan nasabah BPR-BPRS dapat menikmati kemudahan layanan perbankan yang lebih inklusif dengan dukungan lebih dari 50.000 titik “cash point” yang terhubung dalam jaringan ATM dan CRM Link.

    Kolaborasi dengan Jalin sebagai pemegang lisensi Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP) dari Bank Indonesia, menurut dia, diharapkan dapat membantu BPR-BPRS mengoptimalkan layanan dengan lebih efisien dan berkelanjutan dalam ekosistem jaringan switching “Link”.

    “Kami berharap upaya bersama ini dapat memperkuat ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan, serta membawa BPR-BPRS semakin dekat dengan visi masa depan yang lebih digital dan terhubung,” katanya.

    Baca juga: Jalin dukung bank dan fintech hadapi lonjakan transaksi keuangan

    Baca juga: PT Jalin raih penghargaan lembaga switching terbaik pada BI Award 2023

    Pewarta: Subagyo
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • BTN dukung bazar UMKM BUMN di Sarinah

    BTN dukung bazar UMKM BUMN di Sarinah

    Sebagai BUMN, BTN terus berkomitmen untuk memberikan dukungan yang komprehensif bagi UMKM untuk maju sehingga dapat turut menopang pertumbuhan ekonomi nasionalJakarta (ANTARA) – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN mendukung bazar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) BUMN dengan tajuk BerKRIYAsi yang diselenggarakan di lantai LG Sarinah, Jakarta, pada 17-20 Oktober 2024.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, mengatakan, perseroan terus berupaya mendukung pengembangan UMKM baik melalui penyediaan pembiayaan, pembinaan, maupun wadah untuk promosi.

    Hingga kini, lanjut Nixon, BTN telah membiayai dan membina berbagai UMKM mulai dari usaha yang berkaitan dengan perumahan hingga keluarga.

    “Sebagai BUMN, BTN terus berkomitmen untuk memberikan dukungan yang komprehensif bagi UMKM untuk maju sehingga dapat turut menopang pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Nixon.

    Gelaran bazar UMKM BUMN BerKRIYAsi merupakan kegiatan yang diinisiasi Kementerian BUMN dalam mendukung pemberdayaan UMKM serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    Bazar ini menghadirkan beragam jenis UMKM yang diharapkan dapat menjadi wadah bagi mereka untuk memamerkan dan menjual berbagai produk inovatif yang dihasilkan.

    Penyelenggaraan bazar tematik ini juga ditargetkan dapat meningkatkan pengembangan UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    Pada bazar berKRIYAsi, BTN juga menghadirkan beragam jenis UMKM tersebut di antaranya yang bergerak di bisnis batik, aksesoris, anyaman plastik daur ulang, ecoprint & fashion craft, kerajinan pernak-pernik, tas rotan, perhiasan, hingga furnitur. BTN juga memberikan diskon hingga 74 persen untuk transaksi menggunakan btnmobile.

    Peran lain yang telah dilakukan BTN dalam mengembangkan UMKM adalah dengan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). Hingga semester I/2024, BTN telah mencatatkan pertumbuhan KUR sebesar 101,6 persen menjadi Rp2,4 triliun dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya. Lima daerah yang berkontribusi terbesar dalam penyaluran KUR BTN antara lain, Jawa Barat, Jawa Timur, Jakarta, Jawa Tengah, dan Banten.

    BTN juga menerapkan tiga strategi utama untuk meningkatkan penyaluran kredit KUR sepanjang 2024. Ketiga strategi itu antara lain, ekspansi jumlah outlet KUR mencapai 300 outlet, fokus KUR di usaha kecil yang terhubung dengan ekosistem perumahan, dan digitalisasi proses KUR (BTN LAKU) untuk percepatan proses kredit.

    Sementara itu, selain di Sarinah, Bazar UMKM berKRIYAsi juga akan dilaksanakan di Makassar tepatnya di Trans Studio Mall Makassar pada 24-27 Oktober 2024. Pada kedua bazar tersebut, seluruh UMKM yang hadir juga terdaftar di marketplace platform www.padiumkm.id, sehingga memberikan kemudahan transaksi online kepada seluruh pengunjung.

    Baca juga: BTN fokus pada pembiayaan KPR dan UMKM usai pemisahan unit syariah
    Baca juga: BTN fasilitasi pelaku UMKM jual produk ke pasar China
    Baca juga: DPR dorong BRI dan BTN tingkatkan layanan penyaluran kredit ke UMKM

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2024

  • Dirut: Perlu tiga bank syariah sebesar BSI untuk jadi “game changer”

    Dirut: Perlu tiga bank syariah sebesar BSI untuk jadi “game changer”

    Jadi asetnya masing-masing Rp300 triliun, BSI (asetnya) Rp400 di akhir tahun iniNusa Dua, Bali (ANTARA) – Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Hery Gunardi memandang, perlu tiga bank syariah dengan jumlah aset sebesar BSI untuk menjadi game changer bagi industri perbankan syariah di Indonesia.

    “Tiga saja seperti BSI. Jadi asetnya masing-masing Rp300 triliun, BSI (asetnya) Rp400 di akhir tahun ini. Itu keren, jadi hampir Rp1.000 triliun aset tiga bank itu akan menjadi game changer di market,” kata Hery di Nusa Dua, Bali, Sabtu.

    Hery menyebutkan, pangsa pasar (market share) perbankan syariah di Indonesia masih di bawah 7 persen sebelum BSI berdiri. Hal ini menunjukkan bahwa dominasi bank syariah pada saat itu belum terlihat.

    Kini setelah BSI hadir pada 2021, pangsa pasar bank syariah terus meningkat hingga di atas 7 persen. Pangsa pasar pembiayaan dan dana pihak ketiga (DPK) bank syariah terhadap bank nasional kini sudah menyentuh masing-masing di level 7,96 persen dan 7,91 pada 2023.

    “(Pangsa pasar bank syariah) sudah 7,31 persen (pada 2023). Memang susah di lokomotif cuma satu untuk mengerek. Kalau ada tiga (bank syariah) itu lebih cepat,” ujar Hery.

    Pada semester I 2024, aset BSI tercatat tumbuh sebesar 15,10 persen (year on year/yoy) menjadi Rp360,85 triliun. Pertumbuhan ini termasuk yang tinggi di antara 10 bank terbesar di Indonesia.

    Per Juni 2024, pembiayaan BSI mencapai Rp257,39 triliun atau tumbuh 15,99 persen yoy. Adapun dana pihak ketiga (DPK) BSI tercatat tumbuh 17,50 persen yoy menjadi Rp296,70 triliun per Juni 2024.

    Hery menyebutkan, jumlah bank umum syariah (BUS) masih jauh dibandingkan bank umum konvensional (BUK) yang berjumlah 92 atau hampir 7 kali lipat dari BUS. Di antara bank-bank syariah itu, tidak ada bank syariah yang masuk dalam kelompok bank dengan modal inti (KBMI) IV.

    BSI, yang menjadi lokomotif pertumbuhan di industri bank syariah, juga masih berada dalam KBMI III. Hery berharap, BSI nantinya bisa masuk KBMI IV pada dua tahun mendatang.

    Sebelumnya, wacana merger antara BTN Syariah dan Bank Muamalat diharapkan dapat melahirkan bank syariah yang mampu menjadi pesaing BSI.

    Namun, pada Juli lalu, Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta menyatakan pihaknya tidak akan meneruskan akuisisi Bank Muamalat.

    Terbaru pada Selasa (15/10), Nixon menyebutkan pihaknya sudah menyepakati harga akuisisi dengan bank syariah lain. Ia tidak merinci calon pembeli BTN Syariah namun berharap Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (CSPA) dapat diselesaikan sebelum akhir tahun ini.

    Transaksi akuisisi bank syariah nantinya akan disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Mengenai waktu pelaksanaan RUPSLB, Nixon menyerahkan sepenuhnya kepada pemegang kendali BTN, yaitu pemerintah.

    Namun, Nixon berharap akuisisi bank syariah tersebut bisa rampung pada awal tahun depan. Pasalnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mewajibkan UUS melakukan spin off dalam dua tahun setelah asetnya mencapai minimal Rp50 triliun atau 50 persen dari aset induknya, yang berarti tenggat bagi BTN adalah November 2025.

    Baca juga: BTN sebut sudah sepakati harga akuisisi bank syariah
    Baca juga: OJK: Pembiayaan bank syariah naik 11,65 persen yoy pada Agustus 2024
    Baca juga: BCA luncurkan reksa dana saham syariah BISEU

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mansek: Ekspektasi pasar atas pertumbuhan laba BSI capai 20,8 persen

    Mansek: Ekspektasi pasar atas pertumbuhan laba BSI capai 20,8 persen

    Kalau kita bandingkan dengan bank-bank di Asia Pasifik lainnya, dengan ekspektasi pasar (pertumbuhan laba BSI) 20,8 persen (di tahun 2025), itu kedua tertinggiNusa Dua, Bali (ANTARA) – Deputy Head of Equity Research Mandiri Sekuritas (Mansek) Kresna Hutabarat menyebutkan, pasar modal memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap pertumbuhan laba bersih PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mencapai 20,8 persen di tahun 2025.

    Secara rerata konsensus, pertumbuhan laba BSI itu menjadi yang tertinggi di antara tujuh bank terbesar di Indonesia antara lain BTN, BNI, BRI, Mandiri, CIMB Niaga, dan BCA yang diekspektasikan tumbuh di bawah 16 persen.

    “Ekspektasi pasar global pada BSI juga sangat tinggi. Kalau kita bandingkan dengan bank-bank di Asia Pasifik lainnya, dengan ekspektasi pasar (pertumbuhan laba BSI) 20,8 persen (di tahun 2025), itu kedua tertinggi,” kata Kresna di Nusa Dua, Bali, Sabtu.

    Sementara itu, jika dibandingkan dengan bank-bank di Timur Tengah, ekspektasi pertumbuhan laba BSI pada 2025 juga menempati posisi kedua tertinggi atau berada di tengah-tengah bank Arab Saudi, yakni Bank Al-Jazira yang diproyeksikan tumbuh 25,8 persen dan Bank Al-Rajhi dengan proyeksi 16,7 persen.

    Lebih lanjut, pasar modal memasang ekspektasi peningkatan return on equity (ROE) BSI ke kisaran 17 persen pada 2025 dari sebelumnya di kisaran 16 persen pada 2024. Ekspektasi terhadap ROE BSI itu termasuk keempat tertinggi dibandingkan bank-bank di Asia Pasifik lainnya dan ketiga tertinggi dibandingkan bank-bank di Timur Tengah.

    Sebagai informasi, pada semester I 2024, BSI mencatatkan pertumbuhan laba sebesar 20,28 persen secara tahunan (year on year/yoy) mencapai Rp3,4 triliun. Kemudian, aset BSI tercatat tumbuh sebesar 15,10 persen yoy menjadi Rp360,85 triliun.

    Per Juni 2024, pembiayaan BSI mencapai Rp257,39 triliun atau tumbuh 15,99 persen yoy. Adapun rasio pembiayaan bermasalah (non-performing financing/NPF) yang turun ke level 1,99 persen (gross), jauh membaik dibandingkan Juni 2023 yang sebesar 2,31 persen.

    Adapun dana pihak ketiga (DPK) BSI tercatat tumbuh 17,50 persen yoy menjadi Rp296,70 triliun per Juni 2024.

    Secara industri, Mandiri Sekuritas memproyeksikan pertumbuhan kredit dan deposito masing-masing sebesar 12 persen dan 9 persen pada 2025. Loan to deposit ratio (LDR) diperkirakan berada di kisaran 90 persen pada tahun yang sama.

    “Secara bersamaan kita ekspektasikan pertumbuhan aset syariah, kredit, dan deposito kita bertumbuh, terutama didorong oleh BSI yang kita harapkan akan tetap bertumbuh secara kredit dan deposit di atas rata-rata pasar. Kalau industrinya ekspektasi 12 persen, ekspektasi pertumbuhan kredit di BSI itu 15-16 persen tahun depan,” kata Kresna.

    Dengan segala tekanan makro global dan nasional pada semester pertama tahun ini, ia mengatakan bahwa kondisi itu mengakibatkan perlambatan pertumbuhan laba bersih bank-bank dalam negeri.

    Menurutnya, salah satu yang menjadi tantangan untuk tahun ini yaitu tingkat pertumbuhan laba bank-bank besar terkontraksi cukup berarti, terutama bank-bank himbara di luar BSI seperti Mandiri, BNI, dan BRI. Namun pada saat yang sama, pertumbuhan kredit bertahan dengan kuat pada semester I 2024.

    “Setelah pertumbuhan laba yang sangat kuat di tahun 2022 dan 2023, itu pertumbuhannya double digit. Tapi masuk ke semester I 2024, akibat dari peningkatan suku bunga global, kita mengalami tekanan beban bunga dan hingga menggerus NIM perbankan kita, terutama di bank-bank besar lainnya,” kata Kresna.

    Sementara itu secara full year pada tahun ini, Mandiri Sekuritas memperkirakan kredit dan deposito perbankan akan tumbuh masing-masing 11 persen dan 8 persen. Adapun LDR perbankan di sepanjang tahun ini diproyeksikan berada di kisaran 86 persen.

    Baca juga: BSI jadikan emas salah satu produk sektor pertumbuhan
    Baca juga: Pendapatan bunga bersih Bank Mandiri Rp49,1 triliun per semester I
    Baca juga: Bank Muamalat: Dana murah capai Rp21,7 triliun hingga akhir Juni 2024

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Indonesian Export Channel komitmen bangun ekosistem ekspor yang kuat

    Indonesian Export Channel komitmen bangun ekosistem ekspor yang kuat

    Kami berharap dengan partisipasi kami di TEI, para tenant bisa mencapai closing deal dengan buyer internasionalJakarta (ANTARA) – Indonesian Export Channel (IEC), asosiasi dan platform pembelajaran ekspor di Indonesia berkomitmen untuk membangun ekosistem ekspor yang kuat di tanah air.

    Hal itu diwujudkan IEC dengan perannya sebagai fasilitator utama dalam dunia ekspor dengan berpartisipasi di Trade Expo Indonesia (TEI) 2024.

    Partisipasi tahun ini menandai tahun ketiga berturut-turut IEC mengikuti TEI, yang merupakan ajang tahunan terbesar di Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mempertemukan eksportir lokal dengan pembeli internasional.

    Ketua Umum Indonesian Export Channel Ronnie Aban dalam keterangan di Jakarta, Jumat, mengatakan kehadiran IEC di TEI sejak 2022 tidak hanya bertujuan untuk memfasilitasi eksportir, tetapi juga untuk membangun ekosistem ekspor yang lebih kuat.

    “Kami berharap dengan partisipasi kami di TEI, para tenant bisa mencapai closing deal dengan buyer internasional. Selain itu, IEC sendiri juga dapat memperluas jaringan buyer baru yang akan membantu pertumbuhan ekspor di Indonesia,” ungkap Ronnie.

    Baca juga: Indonesia Export Channel : Transaksi ekspor 50 juta dolar AS per tahun

    Baca juga: Indonesia Export Channel target 1.000 anggota eksportir tetap di 2023

    Dengan tema “Memperluas Pasar Global melalui Kolaborasi dan Inovasi”, IEC hadir dengan misi untuk memfasilitasi pelaku usaha di bidang ekspor, membantu mereka menemukan peluang pasar baru, dan mendorong terciptanya lebih banyak transaksi bisnis yang berdampak pada peningkatan ekspor nasional.

    “Kami memberikan berbagai fasilitas khusus, mulai dari pelatihan, pendampingan ekspor hingga bantuan dalam mendapatkan data buyer dan pembuatan katalog agar sesuai standar ekspor. Harapan kami, para tenant bisa memanfaatkan fasilitas ini untuk memperluas pasar dan mengoptimalkan peluang bisnis internasional mereka,” kata Sekretaris Jenderal IEC sekaligus Ketua Panitia Booth IEC untuk TEI 2024
    Dwi Rayindra Marchiano.

    Ia juga menyampaikan bahwa IEC berencana untuk terus berpartisipasi dalam ajang TEI setiap tahunnya, dengan harapan dapat semakin memperkuat peran Indonesia dalam perdagangan internasional.

    Sebagai bagian dari komitmennya, IEC membawa 22 perusahaan terkurasi dari berbagai sektor untuk memamerkan produk unggulan mereka kepada pembeli internasional dalam TEI 2024.

    Produk yang dipamerkan mencakup berbagai komoditas potensial, seperti briket arang kelapa, fast-moving consumer goods (FMCG), essential oil, gula kelapa, rempah-rempah, kopi, furnitur, food and beverages hingga produk kerajinan tangan.

    Produk-produk itu diharapkan dapat menarik minat pembeli internasional dan membantu memperluas jaringan pasar global bagi eksportir Indonesia.

    Perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi, di antaranya PT HNF Alam Sejahtera, PT Metro Impex Makmur, CV Nucifera Hiro Indonesia, PT Suma Briket Premium, CV Serene Harmoni Indonesia, PT Inti Agro Solution (Global Essential Oil), PT Anto Antar Sejagat, PT Agri Ekspor Indonesia, PT Aneka Unggulan Nusantara, PT Gastrus Bintang Gemilang, PT Indah Tata Buana, PT Inti Alam Andalas.

    Berikutnya, PT Maffin Sukses Berjaya, PT Nusantara Jagadhita Utama, PT Sumber Sejahtera Mandiri Industri, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, PT Suntara Perintis Jaya, PT Karta Natur Asia, MIND ID, CV Arva Indonesia, CV Yumeda Pangan Sejahtera (Sweet Sundae Indonesia), dan PT Cerita Ragam Nusantara (Jiwanta) Sejahtera (Sweet Sundae Indonesia), dan PT Cerita Ragam Nusantara (Jiwanta).

    Selain itu, IEC juga bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, yang membawa produk-produk unggulan daerah seperti abon ikan gabus, keripik pisang, kopi bubuk kemasan, dan kerupuk ikan gabus.

    Partisipasi dari berbagai daerah itu diharapkan dapat meningkatkan citra ekspor lokal di mata pembeli internasional dan memperluas jangkauan pasar.

    Partisipasi IEC di TEI 2024 didukung oleh sejumlah sponsor, termasuk MIND ID, Bank Syariah Indonesia (BSI), Rays Group Indonesia, dan PT Metro Impex Makmur. Dukungan tersebut memungkinkan IEC untuk memberikan fasilitas terbaik bagi para tenant yang tergabung dalam booth IEC, yang diharapkan mampu menarik minat pembeli potensial dan mendorong terciptanya transaksi bisnis bernilai tinggi.

    Baca juga: Mitra binaan LPEI membukukan potensi transaksi Rp5 miliar di TEI 2024

    Baca juga: Mendag: Total transaksi sementara TEI 2024 sebesar 22 miliar dolar AS

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • AC Split 1 PK Hanya Rp 3 Jutaan di Transmart Full Day Sale

    AC Split 1 PK Hanya Rp 3 Jutaan di Transmart Full Day Sale

    Jakarta

    Transmart Full Day Sale kembali hadir Minggu, 29 September 2024. Berbagai promosi menarik hadir untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan setia Transmart seperti barang elektronik.

    Diskon besar-besaran bisa diperoleh pelanggan yang bertransaksi menggunakan Allo Prime, Allo Paylater dan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Barang elektronik menjadi yang paling banyak mendapatkan diskon gede-gedean di Transmart Full Day Sale.

    Salah satunya adalah AC Split 1 PK, produk itu ditawarkan dengan harga normal Rp4.549.000. Harga promonya adalah mulai dari Rp3.999.000. Jika dibeli menggunakan Allo Prime, Allo Paylater dan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah, harganya Rp3.199.200. Hal ini berarti pelanggan setia hemat Rp1.349.800 dari harga normal.

    Transmart Full Day Sale Foto: Transmart

    Untuk di luar pulau Jawa, Bali, dan Lampung, harga normal AC tersebut mulai dari Rp4.649.000. Namun harga promonya mulai Rp4.124.000. Jika menggunakan Allo Prime, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah maka pelanggan bisa mendapatkan AC tersebut mulai dari Rp 3.299.200. Artinya pelanggan setia hemat Rp1.349.800 dari harga normal.

    Namun syarat dan ketentuan bagi dua produk ini juga berlaku. Berbagai diskon tersebut tidak berlaku untuk pembelian partai besar.

    Jadi tunggu apa lagi? Ayo merapat ke Transmart terdekat, lalu nikmati diskon melimpah khusus di Transmart Full Day Sale.

    Untuk yang belum punya Kartu Kredit Bank Mega, nggak perlu khawatir. Ada unit pembukaan instan yang tersedia di gerai Cibubur dan Central Park. Sementara untuk yang belum punya Allo Prime, cukup download aplikasi Allo Bank di PlayStore atau AppStore.

    Tinggal klik link ini https://get.allobank.com/ download, Jadi tunggu apa lagi? Ayo merapat ke Transmart terdekat, lalu nikmati diskon melimpah khusus di Transmart Full Day Sale.

    (vmp/vmp)