Xcloud.id

Produk: Syariah

  • OJK: Pendanaan jangka panjang industri perbankan tetap solid

    OJK: Pendanaan jangka panjang industri perbankan tetap solid

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengatakan pendanaan jangka panjang industri perbankan ke depan, tetap solid.

    “Adapun Liquidity Coverage Ratio (LCR) berada di level 222,64 persen dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) di level 129,50 persen, mengindikasikan ketahanan likuditas jangka pendek dan pendanaan jangka panjang industri perbankan ke depan yang solid,” kata Dian dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK Oktober 2024 di Jakarta, Jumat.

    Dian menuturkan ketahanan perbankan juga tetap kuat untuk memitigasi risiko di tengah ketidakpastian global. Hal itu tercermin dari permodalan atau rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) yang berada di level tinggi dan meningkat, yaitu sebesar 26,85 persen dibandingkan Agustus 2024 sebesar 26,69 persen.

    Pada September 2024, pertumbuhan kredit perbankan masih melanjutkan double digit growth sebesar 10,85 persen year on year (yoy) mencapai Rp7.579,25 triliun.

    Berdasarkan jenis penggunaan, kredit investasi tumbuh tertinggi yaitu sebesar 12,26 persen, diikuti oleh kredit konsumsi 10,88 persen, sedangkan kredit modal kerja 10,01 persen.

    Ditinjau dari kepemilikan bank, bank BUMN menjadi pendorong utama pertumbuhan kredit yaitu sebesar 12,80 persen year on year (yoy). Berdasarkan kategori debitur, kredit korporasi tumbuh sebesar 15,43 persen, sementara kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) juga tetap tumbuh sebesar 5,04 persen.

    OJK meminta perbankan dan pelaku industri di sektor lembaga pembiayaan, modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga keuangan lainnya (PVML) untuk memperluas akses pembiayaan UMKM dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, tata kelola dan manajemen risiko, antara lain dengan menyusun strategi peningkatan kuantitas dan kualitas penyaluran kredit UMKM dengan memperluas jangkauan sumber dana dan pemanfaatan teknologi informasi.

    Baca juga: OJK nilai kreditur masih bisa atasi potensi kerugian dari utang Sritex
    Baca juga: OJK: Hapus tagih diambil jika utang tak terbayar usai restrukturisasi
    Baca juga: OJK: Pembiayaan perbankan syariah September 2024 tumbuh 11,40 persen
     

    Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Penyidik OJK tuntaskan 131 perkara di sektor jasa keuangan

    Penyidik OJK tuntaskan 131 perkara di sektor jasa keuangan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mirza Adityaswara mengatakan penyidik OJK menuntaskan sebanyak 131 perkara di sektor jasa keuangan per Oktober 2024.

    “Dalam pelaksanaan fungsi penyidikan, sampai dengan 30 Oktober 2024, penyidik OJK telah menyelesaikan total 131 perkara yang terdiri dari 105 perkara perbankan, lima perkara pasar modal,” kata Mirza dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK Oktober 2024 di Jakarta, Jumat.

    Total 131 perkara tersebut terdiri dari 105 perkara perbankan, lima perkara pasar modal,, 20 perkara bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun (PPDP) dan satu perkara di sektor lembaga pembiayaan, modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga keuangan lainnya (PVML).

    Selanjutnya, jumlah perkara yang telah diputus pengadilan sebanyak 117 perkara diantaranya 108 perkara telah mempunyai ketetapan hukum tetap (in kracht) dan sembilan perkara masih dalam tahap kasasi.

    Di sisi lain, Mirza menuturkan dalam rangka upaya pengembangan dan penguatan sektor jasa keuangan syariah, OJK mengarahkan fokus pengembangan perbankan syariah selama tahun 2024-2025 pada lima area.

    Lima area tersebut meliputi konsolidasi bank syariah, pembentukan Komite Pengembangan Keuangan Syariah (KPKS), penyusunan pedoman produk dan pengembangan keunikan produk, penguatan peran perbankan syariah pada ekosistem ekonomi syariah, serta peningkatan peran bank syariah pada pengembangan UMKM.

    Guna mengembangkan produk perbankan syariah untuk menguatkan daya saing perbankan syariah nasional, OJK meluncurkan tiga pedoman produk perbankan syariah yaitu, Pedoman Produk Pembiayaan Mudarabah, Pedoman Implementasi Shariah Restricted Investment Account (SRIA) dengan Akad Mudharabah Muqayyadah, dan Pedoman Implementasi Cash Waqf Linked Deposit (CWLD).

    OJK juga memperkuat aliansi strategis dalam ekosistem keuangan syariah dengan berkolaborasi dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) menyelenggarakan Ijtima’ Sanawi (Pertemuan Tahunan) Dewan Pengawas Syariah (DPS) 2024 di Jakarta.

    Untuk meningkatkan literasi keuangan syariah, OJK telah menyelenggarakan sejumlah kegiatan antara lain Syariah Financial Fair (SYAFIF) 2024 sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Pembukaan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2024 di Balikpapan, dan kegiatan Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS) pada Oktober 2024 di DKI Jakarta dan Kalimantan Tengah sebagai bagian dari BIK sekaligus memperingati Hari Santri 2024.

    Kemudian, telah dilakukan juga peluncuran EPIKS pertama di Nusa Tenggara Barat (NTB), yang berlokasi di Pondok Pesantren Raudhatul Azhar Masbagik, Kabupaten Lombok Timur.

    Dalam rangka meningkatkan peran lembaga jasa keuangan syariah dalam ekosistem ekonomi syariah, OJK menyelenggarakan kegiatan sinergi keuangan asuransi syariah bekerja sama dengan pelaku industri dan civitas akademika di Bandar Lampung.

    Selain itu, dilakukan juga training of community terkait dengan perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun (PPDP) syariah yang dilakukan kepada mahasiswa dari berbagai universitas di Bandar Lampung.

    Baca juga: OJK: Pembiayaan perbankan syariah September 2024 tumbuh 11,40 persen
    Baca juga: OJK: 202 PUJK ganti kerugian konsumen Rp193,29 miliar per Oktober 2024
    Baca juga: OJK hentikan 2.742 entitas keuangan ilegal per Oktober 2024

    Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • OJK: Pembiayaan perbankan syariah September 2024 tumbuh 11,40 persen

    OJK: Pembiayaan perbankan syariah September 2024 tumbuh 11,40 persen

    Kinerja intermediasi sektor jasa keuangan syariah masih tumbuh positif secara year on yearJakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah tumbuh sebesar 11,40 persen secara year on year (yoy) pada September 2024 menjadi Rp628,46 triliun.

    “Kinerja intermediasi sektor jasa keuangan syariah masih tumbuh positif secara year on year, di mana pembiayaan perbankan syariah tumbuh 11,40 persen,” kata Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK Oktober 2024 di Jakarta, Jumat.

    Mirza menuturkan kontribusi asuransi syariah meningkat 13,17 persen yoy menjadi Rp21,37 triliun, dan piutang pembiayaan syariah naik 20,89 persen yoy menjadi Rp27,65 triliun pada September 2024.

    Pada industri keuangan syariah, indeks saham syariah (ISSI) melanjutkan penguatan sebesar 8,71 persen year to date (ytd).

    Sementara itu, aset perbankan syariah mencapai Rp919,83 triliun pada September 2024, dan dana pihak ketiga di perbankan syariah tumbuh sebesar 12,03 persen yoy menjadi Rp714,34 triliun.

    Terkait dengan kesiapan industri asuransi melakukan spin-off unit syariah paling lambat akhir 2026 dan sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan OJK 11 Tahun 2023 tentang Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, terdapat 41 perusahaan asuransi/reasuransi yang telah menyampaikan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah (RKPUS) pada Desember 2023.

    Sampai dengan 28 Oktober 2024, terdapat satu unit syariah perusahaan asuransi jiwa telah memperoleh izin usaha asuransi jiwa syariah dan saat ini dalam proses pengalihan portofolio dari UUS kepada perusahaan asuransi jiwa syariah yang baru.

    Selain itu, satu unit syariah perusahaan asuransi umum telah melakukan pengalihan portofolio kepada perusahaan asuransi syariah yang telah ada dan saat ini dalam proses pengembalian izin unit syariah.

    Baca juga: OJK terbitkan tiga pedoman produk perbankan syariah
    Baca juga: Memperkuat ketahanan perbankan syariah
    Baca juga: BSI jadikan emas salah satu produk sektor pertumbuhan

    Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • OJK rilis dua SEOJK pada September perkuat pengembangan industri PPDP

    OJK rilis dua SEOJK pada September perkuat pengembangan industri PPDP

    OJK juga sedang menyusun rancangan SEOJK mengenai persetujuan dan pelaporan produk asuransiJakarta (ANTARA) – Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menuturkan bahwa pihaknya menerbitkan dua surat edaran pada September 2024 untuk memperkuat pengaturan dan pengembangan industri PPDP.

    Kedua peraturan tersebut mulai berlaku pada 27 September 2024. Surat edaran pertama adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 9/SEOJK.05/2024 tentang Penilaian Kualitas Atas Tagihan Subrogasi, Kegiatan Penjaminan, dan Suretyship.

    “SEOJK ini merupakan pedoman pelaporan dalam SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) mengenai penilaian kualitas aset tagihan subrogasi, kegiatan penjaminan, dan suretyship bagi perusahaan asuransi dan penjaminan,” kata Ogi Prastomiyono di Jakarta, Jumat.

    Pihaknya juga menerbitkan SEOJK Nomor 10/SEOJK.05/2024 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagai pedoman bagi pelaku usaha asuransi dan reasuransi melakukan spin-off.

    Baca juga: OJK sebut sembilan perusahaan belum miliki aktuaris per akhir Oktober

    Baca juga: OJK tambah sektor baru dalam TKBI Versi 2

    “Kemudian OJK juga sedang menyusun rancangan SEOJK mengenai persetujuan dan pelaporan produk asuransi, yaitu Rancangan SEOJK Produk Asuransi,” ucapnya.

    Selain itu, untuk memperkuat kebijakan terkait industri PPDP, Ogi menyatakan bahwa pihaknya telah resmi bergabung dalam Global Asian Insurance Partnership (GAIP) pada GAIP Summit 2024 yang diselenggarakan di Singapura pada 15 Oktober 2024.

    “OJK bergabung dalam Global Asian Insurance Partnership, atau GAIP, sebagai wujud komitmen untuk terus memperkuat ekosistem industri perasuransian di Asia dengan memperluas kerjasama internasional dalam menghadapi tantangan global,” ujarnya.

    OJK mencatat bahwa industri PPDP masih tumbuh dengan baik pada September 2024. Aset industri asuransi tercatat meningkat 2,46 persen year-on-year (yoy) menjadi Rp1.142,5 triliun.

    Permodalan industri asuransi komersial pun masih solid dengan Risk Based Capital (RBC) industri asuransi jiwa dan asuransi umum masing-masing sebesar 458,31 persen dan 329,89 persen, di atas ambang batas yang ditetapkan OJK sebesar 120 persen.

    Sementara total aset industri dana pensiun tumbuh 10,10 persen yoy menjadi Rp1.500,06 triliun dan total aset industri penjaminan meningkat 3,65 persen yoy menjadi Rp47,58 triliun per September 2024.

    Baca juga: OJK: 202 PUJK ganti kerugian konsumen Rp193,29 miliar per Oktober 2024

    Baca juga: Piutang pembiayaan multifinance September 2024 capai Rp501,78 triliun

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • OJK sebut sembilan perusahaan belum miliki aktuaris per akhir Oktober

    OJK sebut sembilan perusahaan belum miliki aktuaris per akhir Oktober

    OJK terus memonitor pelaksanaan supervisory action sesuai ketentuan bagi perusahaan yang belum memenuhi ketentuan tersebut…Jakarta (ANTARA) – Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengatakan bahwa terdapat sembilan perusahaan yang masih belum memiliki maupun mengajukan calon aktuaris perusahaan hingga 28 Oktober 2024.

    “OJK terus memonitor pelaksanaan supervisory action sesuai ketentuan bagi perusahaan yang belum memenuhi ketentuan tersebut, seperti peningkatan sanksi peringatan yang sebelumnya telah diberikan serta permintaan rencana tindak atas pemenuhan aktuaris perusahaan,” ujar Ogi Prastomiyono, di Jakarta, Jumat.

    Ia mengatakan bahwa pihaknya terus berkoordinasi secara berkelanjutan dengan Persatuan Aktuaris Indonesia sebagai lembaga yang mengeluarkan sertifikasi aktuaris dalam perspektif supply dari tenaga ahli aktuaris.

    Kewajiban kepemilikan aktuaris tersebut tercantum dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang mewajibkan setiap perusahaan asuransi dan reasuransi memiliki minimal satu aktuaris.

    Dia juga menyampaikan bahwa terdapat 101 perusahaan asuransi dan reasuransi yang telah memenuhi kewajiban pemenuhan ekuitas minimum tahap pertama dari 145 perusahaan yang terdaftar per Agustus 2024.

    Pemenuhan kewajiban tersebut ditargetkan pada 2026 sesuai POJK Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

    “Selain itu, sampai dengan 28 Oktober 2024, OJK melakukan pengenaan sanksi administratif kepada lembaga jasa keuangan di sektor PPDP sebanyak 43 sanksi, serta melakukan pengawasan khusus terhadap 14 perusahaan dana pensiun serta delapan perusahaan asuransi dan reasuransi,” ujar Ogi lagi.

    Ia menyatakan bahwa 43 sanksi yang diberikan tersebut terdiri dari 37 sanksi peringatan atau teguran, dan 6 sanksi denda yang dapat diikuti dengan sanksi peringatan atau teguran.

    “OJK akan terus berperan aktif dalam pengembangan kebijakan serta penerapan praktik terbaik guna memperkecil kesenjangan pelindungan atau protection gap untuk meningkatkan akses terhadap produk asuransi yang inklusif dan relevan bagi masyarakat di Indonesia sekaligus memperkuat resiliensi finansial dan pelindungan sosial,” katanya pula.
    Baca juga: AAUI sebut hanya 6 asuransi umum belum miliki aktuaris di akhir 2023
    Baca juga: Pengamat imbau stop “window dressing” demi jaga kepercayaan nasabah

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024

  • OJK blokir lebih dari 8.000 rekening berantas judi online

    OJK blokir lebih dari 8.000 rekening berantas judi online

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengatakan OJK telah memblokir lebih dari 8.000 rekening guna memberantas judi dalam jaringan (online) di Indonesia.

    “Dalam rangka pemberantasan judi online yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan, OJK telah meminta perbankan untuk melakukan pemblokiran terhadap lebih dari 8.000 rekening yang berasal dari data Kementerian Komunikasi dan Informatika,” kata Dian dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK Oktober 2024 di Jakarta, Jumat.

    Selain itu, lanjut Dian, OJK juga meminta perbankan menutup rekening yang berada dalam satu Customer Identification File (CIF) yang sama.

    Berdasarkan hasil Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO) triwulan III-2024, semua bank telah memiliki sistem untuk mendeteksi rekening judi online.

    Selain melakukan pendeteksian rekening judi online secara mandiri, bank juga melakukan pemberantasan judi online melalui pengecekan kesesuaian data nasabah dengan watchlist judi online yang diinformasikan oleh OJK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ataupun aparat penegak hukum lainnya.

    Jika ditemukan kesesuaian dengan data nasabah bank, maka akan dilakukan Enhance Due Diligence dan pemblokiran.

    Dalam hal ini, Enhance Due Diligence (EDD) merupakan kegiatan identifikasi, verifikasi dan pemantauan secara lebih mendalam atas nasabah yang terindikasi terkait transaksi judi online.

    Perbankan juga dapat membatasi bahkan menghilangkan akses nasabah tersebut untuk melakukan pembukaan rekening di bank atau untuk memperoleh penambahan fasilitas pinjaman.

    Di sisi pengembangan dan penguatan di bidang perbankan, Dian menuturkan OJK meluncurkan Roadmap Penguatan Bank Pembangunan Daerah (BPD) 2024-2027 sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan BPD yang resilien, kontributif, dan kompetitif.

    Selain itu, sebagai bentuk dukungan serta komitmen OJK dalam pengembangan dan penguatan industri perbankan syariah nasional, sesuai dengan konsep transformasi perbankan syariah pada Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027, OJK juga telah menyelenggarakan pertemuan tahunan perbankan syariah tahun 2024 di Banda Aceh serta meluncurkan tiga pedoman produk syariah yang baru.

    Guna memperkuat kerangka pengaturan dan pengembangan industri perbankan, OJK telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank yang ditujukan untuk menekankan pentingnya perilaku berintegritas dari segenap pemangku kepentingan bank yang mencakup pegawai, pengurus, dan pemegang saham pengendali (PSP) dalam menyusun laporan keuangan.

    Saat ini OJK juga sedang menyusun dan memfinalisasi beberapa ketentuan di antaranya terkait Rancangan POJK (RPOJK) perintah tertulis dan RPOJK kegiatan usaha perbankan.

    Baca juga: OJK: Semua bank miliki sistem deteksi rekening judi online
    Baca juga: OJK minta penyelenggara LPBBTI memitigasi risiko berantas judi online
    Baca juga: OJK ‘blacklist’ pelaku judi online hingga tak bisa akses jasa keuangan
     

    Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • IHSG Sesi I Jumat 1 November 2024 Masih Bertahan di Zona Negatif

    IHSG Sesi I Jumat 1 November 2024 Masih Bertahan di Zona Negatif

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada sesi I perdagangan Jumat (1/11/2024) masih bertahan di zona merah. IHSG hingga penutupan jeda siang berkurang 55 poin atau 0,73% hingga mencapai level 7.518.

    Pada sesi I perdagangan, sebanyak 10.1 juta lembar saham diperjualbelikan hingga mencatat transaksi mencapai Rp 5,1 triliun dengan frekuensi 696.506 kali.

    Sebanyak 173 saham menguat, 389 saham melemah, dan 212 saham stagnan.

    Mayoritas saham sektoral melemah, dengan sektor kesehatan yang turun 2,55%. Kemudian, sektor konsumsi nonprimer anjlok 2,18% dan sektor transportasi turun 2,16%. Hanya ada satu saham sektoral yang menguat, yakni teknologi naik 0,25%

    Sementara, saham unggulan LQ45 tercatat melemah 0,90%, saham syariah Jakarta Islamic Index (JII) anjlok 1,03%, dan Investor33 turun 0,89%.

  • BSI dan Askrindo Syariah kerja sama kontra bank garansi Rp1 triliun

    BSI dan Askrindo Syariah kerja sama kontra bank garansi Rp1 triliun

    Kerja sama antara BSI dan Askrindo Syariah bertujuan untuk memperkuat sinergi antar lembaga keuangan dalam menyediakan penjaminan pembiayaanJakarta (ANTARA) –

    PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (Askrindo Syariah) menyepakati kerja sama kontra bank garansi senilai Rp1 triliun guna meningkatkan layanan dan memperluas inklusi keuangan syariah.

     

    “Kerja sama antara BSI dan Askrindo Syariah bertujuan untuk memperkuat sinergi antar lembaga keuangan dalam menyediakan penjaminan pembiayaan melalui kontra bank garansi senilai Rp1 triliun,” kata Wakil Direktur Utama BSI Bob T Ananta di Jakarta, Kamis.

     

    Layanan bank garansi merupakan jaminan pembayaran dari bank yang diberikan kepada pihak penerima jaminan (beneficiary) apabila pihak yang dijamin (applicant) tidak dapat memenuhi kewajiban atau cidera janji (wanprestasi).

     

    Seremoni penandatanganan kerja sama yang berlangsung di acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2024 dilakukan oleh Direktur Treasury and International Banking BSI Ari Rizaldi dan Direktur Pemasaran Askrindo Syariah Achmad Rizali, dan disaksikan oleh Wakil Direktur Utama BSI Bob T Ananta dan Direktur Utama Askrindo Syariah Kokok Alun Akbar.

     

    Melalui kolaborasi tersebut, kedua perusahaan berharap dapat memberikan solusi inovatif bagi pelaku usaha, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi syariah yang berkelanjutan.

     

    Bob menuturkan sinergi dengan Askrindo Syariah merupakan upaya BSI untuk terus memperluas ekosistem keuangan syariah di berbagai lini perbankan.

     

    Kolaborasi itu tidak hanya akan memperkuat posisi BSI di pasar, tetapi juga mendukung perkembangan sektor keuangan syariah secara keseluruhan, memastikan lebih banyak masyarakat dapat mengakses layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

     

    “Kerja sama ini tidak hanya menguntungkan BSI dan Askrindo Syariah, tetapi juga masyarakat luas, terutama kontraktor yang memerlukan layanan bank garansi berakad syariah dengan nominal potensi mencapai Rp1 triliun pada proyek-proyek pemerintah,” ujarnya.

     

    Selain itu, kerja sama tersebut juga dapat mendukung sektor usaha travel haji dan umrah di Tanah Air yang jumlah totalnya lebih dari 2.000 perusahaan.

     

    “Perusahaan travel haji dan umrah membutuhkan layanan bank garansi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Sehingga harapannya dengan kerja sama kontra bank garansi ini akan memberikan keamanan dan kepastian penjaminan bagi para pelaku usaha yang harus memiliki kesiapan dana dalam jumlah besar,” tuturnya.

     

    Lebih lanjut, ia mengatakan pola kerja sama kontra bank garansi yang dilakukan itu akan mempermudah nasabah BSI maupun Askrindo Syariah dalam mendapatkan bank garansi yang sesuai dengan prinsip syariah.

     

    Adapun layanan bank garansi yang sesuai dengan prinsip syariah tersebut akan memenuhi berbagai macam kebutuhan, di antaranya bank garansi penawaran, uang muka, pelaksanaan, pemeliharaan, pelaksanaan penyelenggaraan haji khusus dan umrah, dan surat perintah pencairan dana (SP2D).

     

    “Kami percaya bahwa layanan ini akan memberikan rasa aman bagi pemberi kerja atas proyek yang dijalankan, serta mendorong inklusi keuangan syariah di kalangan pelaku usaha. Dengan adanya jaminan yang kuat, para kontraktor dapat lebih fokus pada pengembangan proyek mereka tanpa khawatir akan risiko finansial, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan,” ujarnya.

    Baca juga: Askrindo beri perlindungan asuransi bagi UMKM perempuan di Bandung
    Baca juga: IFG ajukan PMN Rp3 triliun untuk perkuat penjaminan KUR UMKM
    Baca juga: Askrindo dan Peruri kerja sama menjamin keamanan aset perusahaan

    Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • BSI Perkuat Halal Ekosistem, Optimalkan Potensi Industri Makanan dan Minuman

    BSI Perkuat Halal Ekosistem, Optimalkan Potensi Industri Makanan dan Minuman

    Jakarta, Beritasatu.com — PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) memperkuat posisi sebagai market leader bank syariah dengan terus menggali potensi bisnis ekosistem halal dari berbagai segmen industri, salah satunya industri makanan dan minuman halal. 

    Wakil Direktur Utama BSI Bob T. Ananta mengatakan bahwa pengembangan ekosistem halal merupakan salah satu fokus utama Perseroan dalam meningkatkan penetrasi layanan keuangan syariah di Indonesia.

    “Potensi ekosistem halal di Indonesia sangatlah besar. BSI berkomitmen untuk terus mengoptimalkan potensi industri makanan dan minuman halal guna mendorong Indonesia menjadi produsen halal global,” kata Bob di acara ISEF (Indonesia Sharia Economic Festival) 2024 yang diselenggarakan Bank Indonesia di Jakarta pada Kamis (31/10/2024).

    Ia menjelaskan bahwa nilai industri halal sektor riil yang dapat digarap di Indonesia mencapai US$ 264,92 miliar atau sekitar Rp5.000 triliun. Dari total tersebut, sekitar 78,9 persen atau sekitar US$ 209,04 miliar merupakan kontribusi dari sektor makanan dan minuman halal.

    “Sektor makanan dan minuman ini, selain memiliki potensi yang sangat besar, juga memberikan multiplier effect yang luas bagi perekonomian. Oleh karena itu, BSI semakin serius dalam memberdayakan potensi ini melalui Islamic ecosystem yang kuat demi kesejahteraan bangsa. Kami berharap Indonesia tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga mampu menjadi pusat produksi makanan dan minuman halal dunia,” tambah Bob.

    Untuk mendukung ekosistem halal, BSI telah mengambil berbagai langkah strategis, termasuk memperkuat industri makanan dan minuman halal nasional melalui penguatan ekosistem Islam yang mencakup rantai pasok komprehensif.

    Langkah tersebut mencakup kemudahan pembayaran sertifikasi halal melalui virtual account, serta solusi menyeluruh bagi para pelaku industri halal. BSI juga menjalin kolaborasi dengan berbagai lembaga, seperti UPPPH dan BPJPH, untuk memperkuat sistem sertifikasi halal nasional.

    Tidak hanya itu, BSI juga telah memfasilitasi sertifikasi halal gratis untuk 1.000 UMKM, membuka Zona KHAS (Kuliner Halal, Aman, dan Sehat), serta bersinergi dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) guna menciptakan ekosistem halal yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

    Selain itu, BSI juga memberangkatkan lima pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) binaannya mengikuti Festival Amazing Indonesia 2024 di Jeddah, Arab Saudi, pada 26-28 September 2024 untuk menembus pasar internasional. Tiga di antara lima UMKM binaan yang ikut pameran tersebut dari subsektor makanan dan minuman halal.

    Hingga September 2024 pembiayaan BSI di beberapa sektor ekonomi yang dapat dikategorikan sebagai sektor halal tercatat sebesar Rp22.179 miliar atau 9,06% dari total pembiayaan BSI. Beberapa sektor ekonomi halal tersebut yaitu makanan dan minuman, fesyen, serta farmasi dan kosmetik.

    Adapun untuk pembiayaan BSI pada industri makanan dan minuman halal mencapai Rp10.284 miliar. Pertumbuhan bisnis BSI seiring dengan peningkatan jumlah nasabah BSI, yang kini mencapai lebih dari 21 juta orang, menunjukkan tingginya minat terhadap layanan dan produk halal terus tumbuh. 

    Optimalisasi Layanan Digital

    BSI menunjukkan komitmennya dalam memperkuat industri makanan halal melalui berbagai kerja sama strategis yang nyata. Pada Kamis (31/10/2024), BSI resmi menandatangani nota kesepahaman dengan CV Amanda (Amanda Brownies) untuk optimalisasi layanan digital. Penandatanganan kerja sama ini sebagai bagian dari rangkaian acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2024 di JCC Senayan, Jakarta.

    Kolaborasi ini bertujuan memperluas akses dan layanan produk syariah di sektor makanan halal. Amanda Brownies memilih BSI sebagai mitra utama bank syariah untuk mendukung berbagai kebutuhan transaksi bisnis, mulai dari pengelolaan keuangan hingga transaksi operasional harian. 

    Dalam kesempatan terpisah, Direktur CV Amanda, Joko Ervianto, menyampaikan bahwa kesepakatan ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam mengembangkan industri halal di Indonesia.

  • Sektor Energi Topang Kenaikan IHSG ke 7.583 Siang Ini

    Sektor Energi Topang Kenaikan IHSG ke 7.583 Siang Ini

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga akhir sesi I siang hari ini Selasa (31/10/2024) naik 14,1 poin (0,19%) ke level 7.583. Saham energi menjadi sektor yang melaju paling kencang.

    Berdasarkan data bursa yang diolah Beritasatu.com, kumpulan saham unggulan yang tergabung dalam indeks Investor33 naik 0,9 (1,19%) mencapai 484,4.

    Sedangkan indeks LQ45 naik 1,2 poin (1,2%) ke level 925,9. Adapun indeks berbasis syariah yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index (JII) turun 4,2 poin (0,8%) mencapai 523,4.

    Volume perdagangan hingga sesi siang ini tercatat sebanyak 118,7 miliar saham senilai Rp 5,9 triliun. Sebanyak 282 saham naik, 231 saham melemah, dan 120 saham stagnan.

    Mayoritas pergerakan sektor saham menguat dengan kenaikan tertinggi saham sektor energi sebesar 1,09% disusul sektor industri 1,24%. Sementara sektor yang melemah, di antaranya teknologi 0,5%.