Xcloud.id

Produk: Syariah

  • DPR Siapkan RUU Hapus Piutang Negara, Ini Usulannya

    DPR Siapkan RUU Hapus Piutang Negara, Ini Usulannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XI DPR ingin membuat aturan yang memungkinkan penghapusan piutang negara. Komisi XI pun sedang menggodok Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Piutang Negara.

    Beleid itu bahkan sudah diusulkan Komisi XI agar menjadi salah satu Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 dalam rapat pleno dengan Badan Legislasi (Baleg) pada Selasa (12/11/2024).

    Wakil Ketua Komisi XI Fauzi Amro menjelaskan bahwa pihaknya tidak ingin piutang negara semakin menumpuk.

    Anggota Fraksi Partai Nasdem ini tidak menampik kemungkinan banyak pro dan kontra yang muncul terkait wacana RUU Penghapusan Piutang Negara tersebut. Fauzi menegaskan, beleid tersebut masih sekadar ide Komisi XI DPR.

    Nantinya, Komisi XI akan menyiapkan naskah akademik RUU Penghapusan Piutang Negara. Setelahnya, Komisi XI akan meminta pendapat para pakar hingga berdiskusi dengan pihak pemerintah.

    “Kita coba dulu. Ini kan usulan-usulan,” di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2024).

    Selain RUU Penghapusan Piutang Negara, Komisi XI juga mengusulkan tiga RUU lain agar menjadi Prolegnas Prioritas 2025: RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan, RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik, dan RUU tentang Ekonomi Syariah.

    Dari seluruh usulan tersebut, sambungnya, Komisi XI ingin bahwa RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan menjadi prioritas utama dibandingkan tiga beleid lain untuk tahun depan.

    ***

    Catatan: Berita ini disunting kembali pada Kamis (13/11/2024) untuk memperjelas bahwa RUU yang dibahas mengenai piutang negara.

  • DPR Ingin Menkeu Kelola Dividen BUMN, Usul RUU Kekayaan Negara yang Dipisahkan

    DPR Ingin Menkeu Kelola Dividen BUMN, Usul RUU Kekayaan Negara yang Dipisahkan

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XI DPR ingin seorang menteri keuangan secara penuh mengelola dividen Badan Usaha Milik Negara alias BUMN.

    Hak Menteri Keuangan tersebut ingin ditegaskan dalam RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan. Komisi XI telah mengusulkan beleid tersebut untuk menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 dalam rapat pleno dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR pada Selasa (12/11/2024).

    Wakil Ketua Komisi XI Fauzi Amro mengungkapkan bahwa pihaknya ingin agar pengelolaan laba BUMN tidak tumpang tindih antara menteri keuangan dengan menteri BUMN.

    “Ini menjadi penting khususnya Komisi XI dan Badan Legislasi, karena kekayaan negara yang dipisahkan ini kan persoalan dividen. Kan jangan sampai ada negara di dalam negara,” jelas Fauzi ditemui usai rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2023).

    Bagaimanapun, sambungnya, menteri keuangan merupakan bendahara umum negara sehingga berhak mengelola dividen BUMN yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan.

    Fauzi menjelaskan bahwa menteri keuangan berhak menagih umpan balik ke BUMN karena pemerintah sudah memberikan penyertaan modal negara (PMN).

    Dia mencontohkan, seberapa besar dividen yang disetor BUMN ke kas negara hingga sebesar besar kontribusi BUMN untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat—misalnya lewat pembangunan jalan tol atau lainnya.

    “Nah untuk rigidnya, nanti kami akan membuat naskah akademiknya. Kami berharap RUU Prioritas ini bisa kami selesaikan pada tahun ini, maksimal pada tahun depan,” ujarnya.

    Selain RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan, Fauzi menjelaskan Komisi XI juga mengusulkan tiga RUU lain agar menjadi Prolegnas Prioritas 2025: RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik, RUU tentang Penghapusan Piutang Negara, dan RUU tentang Ekonomi Syariah.

    Meski demikian, sambungnya, Komisi XI ingin bahwa RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan menjadi prioritas utama dibandingkan tiga usulan beleid lain.

  • IHSG Sesi I Hari Ini Bertahan di Zona Hijau

    IHSG Sesi I Hari Ini Bertahan di Zona Hijau

    Jakarta, Beritasatu.com –  Indeks harga saham gabungan (IHSG) sesi I hari ini, Selasa (12/11/2024) ditutup di zona hijau. IHSG berjalan di zona hijau sepanjang perdagangan dan bergerak dari level psikologis 7.200-an ke 7.300-an

    IHSG sesi I ditutup naik 45 poin atau 0,63% hingga mencapai level 7.311. Sebanyak 288 saham naik, 283 saham turun, dan 204 saham stagnan.

    Pada sesi I perdagangan, 18,7 miliar lembar saham ditransaksikan hingga mencapai nilai Rp 7 triliun dengan frekuensi mencapai 824.078 kali.

    Mayoritas saham sektoral menguat. Sektor energi memimpin karena bertambah 2,45%, diikuti sektor properti naik 1,24%, dan teknologi bertambah 1,18%.

    Kelompok saham unggulan LQ45 juga berada di zona hijau karena naik 0,31%, saham syariah Jakarta Islamic Index (JII) naik 0,14%, dan Investor33 bertambah 0,16%.

    Saat IHSG sesi I naik, bursa Asia berbanding terbalik karena berada di zona merah. Nikkei 225 (Tokyo) turun 0,97%, Hang Seng (Hong Kong) anjlok 2,76%, Shanghai Composite (China) melemah 0,89%, dan Straits Times (Singapura) berkurang 0,95%.

  • OJK: IFSE 2024 perkuat ekosistem keuangan digital Indonesia

    OJK: IFSE 2024 perkuat ekosistem keuangan digital Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan penyelenggaraan The 6th Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) 2024 bertujuan untuk memperkuat pengembangan ekosistem keuangan digital di Indonesia.

    “Kami berharap dan semoga dengan Indonesia Fintech Summit and Expo yang keenam pada tahun ini kita memiliki tekad dan pemahaman yang lebih baik terhadap peran signifikan dan strategis dari fintech baik dalam kancah membangun kepentingan perekonomian dan pembangunan nasional maupun bagaimana kita mengelolanya,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam pembukaan IFSE 2024 di Jakarta, Selasa.

    IFSE 2024 bertujuan untuk berbagi informasi tentang perkembangan terkini dan isu-isu dalam inovasi keuangan digital dan teknologi finansial dengan regulator dan praktisi industri dari perspektif domestik dan global.

    Melalui IFSE 2024, para pembicara dan regulator dari sejumlah negara seperti Filipina, Kamboja, Singapura dan Indonesia dapat bertemu dan melakukan pertukaran dan peningkatan pengetahuan dan praktik baik dalam membangun industri keuangan digital atau financial technology (fintech) yang lebih tangguh termasuk untuk penguatan dari aspek tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan.

    Selain itu, IFSE 2024 juga menjadi wadah untuk peningkatan pemahaman dan pembelajaran berbagai aspek untuk penguatan dan pengembangan fintech termasuk dari sisi regulasi dan pengawasan fintech.

    Dengan demikian, Indonesia diharapkan bisa lebih memperoleh pengetahuan dan wawasan dalam mendorong pengembangan dan penguasaan inovasi teknologi keuangan digital atau fintech yang lebih baik ke depan.

    “Ini menunjukkan bahwa untuk fintech ini memang kita harus saling belajar,” ujar Mahendra.

    IFSE 2024 yang berlangsung pada 12 -13 November 2024 mengusung tema “Technology Convergence: Shaping The Future of Finance And Beyond” dan menjadi puncak acara Bulan Fintech Nasional (BFN) 2024.

    Kegiatan tersebut menghadirkan lebih dari 60 pembicara dalam 25 sesi conference, serta menampilkan lebih dari 50 partisipasi booth dari perusahaan fintech ternama dengan 16 kegiatan edukasi dan entertainment pada INFINITY Stage pada area Expo.

    Berbagai topik, termasuk perencanaan keuangan, literasi keuangan, keamanan digital, dan prospek industri teknologi finansial untuk tahun 2025, akan dibahas di acara tersebut, yang menargetkan 500-750 peserta konferensi dari industri teknologi finansial, pemerintah, lembaga internasional, lembaga pemikir, dan akademisi.

    IFSE 2024 berlangsung atas kolaborasi dan sinegeri berbagai pihak termasuk OJK, Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI), dan Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI).

    Pada program BFN 2024 yang diselenggarakan pada 11 November sampai 12 Desember 2024, AFTECH telah menghimpun partisipasi aktif pelaku industri. Hingga saat ini terdapat 74 perusahaan anggota AFTECH yang mendukung dan partisipasi sebagai kontributor dan 20 media partner yang berpartisipasi.

    Selama penyelenggaraan BFN 2024, lebih dari 85 program promosi yang dihadirkan untuk Masyarakat Indonesia diantaranya cashback, discount, giveaway, referral code, free admin fee, termasuk penyediaan 115 lowongan pekerjaan dalam Fintech Virtual Job Fair dan lebih dari 113 kegiatan edukasi dan literasi.

    Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • Realisasi Utang Pemerintah Indonesia Naik Jadi Rp 8.473,9 Triliun

    Realisasi Utang Pemerintah Indonesia Naik Jadi Rp 8.473,9 Triliun

    Jakarta, Beritasatu.com – Realisasi utang pemerintah telah mencapai Rp 8.473,9 triliun per 30 September 2024. Jumlah utang didominasi oleh instrumen Surat Berharga Negara (SBN). Rasio utang per akhir September 2024 yang sebesar 38,55% terhadap  produk domestik bruto (PDB).

    “Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik,” dikutip dari dokumen APBN Kita Edisi November 2024 pada Selasa (12/11/2024).

    Jika diperinci berdasarkan instrumen, komposisi utang pemerintah sebagian besar berupa SBN yang mencapai Rp 7.483,09 triliun (88,31%) dan pinjaman sebesar Rp 990,81 triliun (11,69%).

    Komposisi SBN terbagi dalam SBN domestik sebesar Rp 6.103,90 triliun (72,03%) dan valuta asing (valas) sebesar Rp 1.379,19  triliun (16,28%).  

    SBN domestik meliputi surat utang negara sebesar Rp 4.871,6 triliun dan surat berharga syariah negara senilai Rp 1.232,30  triliun. SBN valas terbagi dalam surat utang negara sebesar Rp 1.045,64 triliun dan surat berharga syariah negara senilai Rp 333,55 triliun.

    Sementara itu,  pinjaman sebesar Rp 990,81 triliun terbagi dalam pinjaman dalam negeri sebesar Rp 39,93 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 950,88 triliun. Realisasi pinjaman luar negeri meliputi bilateral senilai Rp 257,76 triliun, multilateral senilai Rp 569,05 triliun, dan bank komersial sebesar Rp 124,07 triliun.

    Berdasarkan data Kementerian Keuangan pada akhir September 2024, kepemilikan SBN domestik didominasi oleh investor dalam negeri dengan porsi kepemilikan 85,3%. Sedangkan, asing hanya memiliki SBN domestik sekitar 14,7% termasuk kepemilikan oleh pemerintah dan bank sentral asing. Lembaga keuangan domestik memegang kepemilikan SBN 41,4%, terdiri dari perbankan 19,5%, perusahaan asuransi dan dana pensiun sebesar 18,7%, serta reksadana 3,2%.

    Bagi lembaga keuangan, SBN berperan penting dalam memenuhi kebutuhan investasi dan pengelolaan likuiditas, serta menjadi salah satu instrumen mitigasi risiko. Kepemilikan SBN domestik oleh Bank Indonesia sekitar 25% yang antara lain digunakan sebagai instrumen pengelolaan moneter.

    Sejalan dengan upaya pemerintah memperluas basis investor, inklusi keuangan dan peningkatan literasi keuangan masyarakat dari savings society menjadi investment society, kepemilikan investor individu pada SBN domestik terus mengalami peningkatan sejak 2019 yang hanya di bawah 3% menjadi 8,7% per akhir September 2024.

    Sisa kepemilikan SBN domestik dipegang oleh institusi domestik lainnya untuk memenuhi kebutuhan investasi dan pengelolaan keuangan institusi bersangkutan.

  • Bank Danamon Buka Lowongan Kerja, Penempatan Jawa hingga Kalimantan! – Page 3

    Bank Danamon Buka Lowongan Kerja, Penempatan Jawa hingga Kalimantan! – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – PT Bank Danamon Indonesia Tbk atau Bank Danamon membuka lowongan kerja untuk talenta handal Indonesia untuk ikut andil dalam perkembangan industri keuangan nasional. Lowongan kerja ini dibuka untuk sejumlah posisi.

    Bank Danamon yang berdiri sejak 1956, membuka kesempatan kerja di berbagai posisi untuk mendukung pertumbuhan bisnis perbankan di seluruh Indonesia. 

    Hingga 30 Juni 2021, Bank Danamon mengelola total aset sebesar Rp 194 triliun bersama anak perusahaannya, PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance). Sebagai bagian dari MUFG Bank, Ltd., Danamon mendapat dukungan kuat dari jaringan global dan keahlian MUFG, bank terbesar di Jepang.

    Danamon menyediakan layanan digital seperti Danamon Online Banking, mobile banking melalui aplikasi D-Bank dan D-Card, SMS Banking, serta phone banking Hello Danamon, sehingga nasabah dapat dengan mudah mengakses layanan keuangan dari mana saja.

    Pembukaan lowongan kerja ini merupakan bagian dari upaya Danamon untuk memperkuat timnya dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah dari berbagai segmen, termasuk perbankan konsumer, UKM, wholesale, Syariah, dan sebagainya.

    Lowongan ini memberi peluang bagi talenta baru untuk berkontribusi di lembaga keuangan yang terus berkembang dan berkomitmen untuk melayani kebutuhan finansial masyarakat Indonesia.

    Berikut posisi yang dibutuhkan:

    1. Frontliner

    Deadline: Secepatnya

    Penempatan: Tanjungbalai, Sumatera Utara

    Pendidikan minimal mahasiswa tingkat akhir
    Memiliki kemampuan bahasa Hokkien/Mandarin (lebih diutamakan)
    Bersedia ditempatkan di Tanjungbalai
    Pengalaman Teller/CS Banking minimal 1 tahun (lebih diutamakan)
    Memiliki kemampuan interpersonal dan komunikasi yang baik
    Orientasi pada pelanggan
    Memiliki pemahaman terhadap produk perbankan
    Memiliki pemahaman standard pelayanan cabang.

  • SuperApp BYOND by BSI beri layanan keuangan komprehensif yang aman

    SuperApp BYOND by BSI beri layanan keuangan komprehensif yang aman

    InsyaAllah, BYOND by BSI dapat memenuhi harapan kita semua, memberikan solusi komprehensif terhadap berbagai kebutuhan masyarakat terkait layanan perbankan syariah dan ekosistem ekonomi Islam.

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) meluncurkan SuperApp BYOND by BSI, yakni SuperApp layanan finansial, sosial, dan spiritual komprehensif yang lebih mudah dan nyaman diakses, dengan keamanan yang semakin maksimal.

    Menteri BUMN Erick Thohir mengapresiasi langkah BSI yang terus melakukan inovasi dan transformasi tanpa henti, sehingga mampu terus bertumbuh dan berkembang.

    “InsyaAllah, BYOND by BSI dapat memenuhi harapan kita semua, memberikan solusi komprehensif terhadap berbagai kebutuhan masyarakat terkait layanan perbankan syariah dan ekosistem ekonomi Islam. Kemudian hal-hal terkait layanan umroh dan haji juga bisa disinergikan dengan accessibility BSI ke depan,” kata Erick Thohir dalam keterangan pers di Jakarta, Senin.

    Aplikasi tersebut didukung teknologi dan infrastruktur teknologi informasi yang mumpuni karena mencakup pengembangan teknologi baru, peningkatan keamanan siber, dan infrastruktur.

    Menteri BUMN Erick Thohir menuturkan pemerintah akan terus mendukung BSI dalam upaya membangun ekosistem Islam yang terintegrasi dan inklusif. Saat ini BSI sedang menjajaki peluang untuk membuka cabang di Arab Saudi, setelah sebelumnya berhasil di Dubai.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan BYOND by BSI merupakan hasil transformasi berkelanjutan BSI dalam menjawab berbagai tantangan di era digitalisasi.

    “BSI akan selalu agile dalam mengembangkan produk baru sejalan dengan digitalisasi. Transformasi ini juga sejalan program pemerintah baru yang ingin mendorong infrastruktur digital,” ujarnya.

    Inovasi pada BYOND by BSI akan terus berkembang sesuai kebutuhan masyarakat yang dinamis dan terus meningkat, seperti kemudahan, kecepatan, kenyamanan tapi juga berfokus pada keamanan transaksi.

    “Dengan user interface dan user experience yang lebih canggih dan lebih fresh, sehingga kami dapat terus memenuhi kebutuhan nasabah yang lebih sophisticated, yang semakin hari terus semakin dinamis sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ini dan ke depannya,” tuturnya.

    Sejak terbit di App Store dan Play Store pada 26 Oktober 2024, BYOND by BSI selama 14 hari sudah digunakan oleh lebih dari 100 ribu pengguna. Pertumbuhan hariannya kurang lebih mencapai 10 ribu pengguna setiap hari. Dalam kurun waktu tersebut, BYOND by BSI sudah melayani hingga satu juta transaksi dengan nilai transaksi mencapai Rp1 triliun.

    Sementara Direktur Teknologi Informasi BSI Saladin D Effendi mengatakan sebagai landasan inovasi yang ditempuh perseroan, adaptasi dan adopsi menjadi dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam dunia teknologi informasi yang terus bergerak cepat.

    “Di BSI, kami terus melakukan transformasi digital, harus cepat mengadopsi teknologi baru dan beradaptasi dengan ekosistem teknologi yang ada. BYOND didesain untuk memberikan pengalaman perbankan yang lebih intuitif dan relevan bagi generasi muda, khususnya yang ingin proses transaksi serba cepat dan mudah,” tuturnya.

    Ada lima solusi yang ditawarkan BYOND by BSI, sekaligus menjadi pembeda dari BSI Mobile, yaitu pengkinian teknologi, modernisasi tampilan aplikasi, re-branding, metode kerja baru dan ekosistem.

    BYOND dibangun dengan berbagai lapisan keamanan untuk melindungi nasabah. Untuk aktivasi, nasabah harus memasukkan PIN dan data kartu debit mereka. BYOND menerapkan fraud detection system (FDS) yang dapat mengenali pola transaksi anomali.

    BYOND dilengkapi dengan hardware security module (HSM), teknologi tinggi yang digunakan untuk melindungi PIN dan data nasabah dalam bentuk yang sangat aman.

    Setiap fitur melewati beragam uji coba, yakni grey box, white box, dan black box penetration test, untuk memastikan bahwa tidak ada celah yang bisa dieksploitasi oleh pihak tidak bertanggung jawab.

    “Aplikasi ini dirancang dengan perlindungan firewall, dan kami juga memperhatikan perlindungan di sisi nasabah. Dengan semua langkah ini, BSI ingin membuat BYOND hadir dengan sistem keamanan berlapis yang bisa diandalkan. Kami menyebutnya sebagai ‘benteng dobel’, ada notifikasi, FDS, HSM, aktivasi menggunakan kartu, dan lainnya. Jadi, nasabah bisa menggunakan BYOND dengan tenang dan merasa aman,” katanya.

    SEVP Digital Banking BSI Saut Parulian Saragih mengatakan, kehadiran BYOND memperkuat tiga hal utama yang menjadi tujuan BSI bagi nasabahnya yaitu menjadi Sahabat Finansial, Sahabat Sosial, dan Sahabat Spiritual.

    “Semakin menekankan nilai-nilai tersebut, BYOND hadir sebagai platform yang bukan hanya sekedar aplikasi perbankan, tetapi juga sebagai teman sejati yang mendampingi nasabah dalam berbagai aspek kehidupan mereka,” ujarnya.

    Beberapa fitur yang bisa di-highlight adalah proses pendaftaran yang mudah dan aman, solusi keuangan komprehensif, fitur sosial dan spiritual yang lebih luas, dan ekosistem gaya hidup.

    Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Editor: Citro Atmoko
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kapolri Ajukan Anggaran Rp126,02 Triliun untuk 2025

    Kapolri Ajukan Anggaran Rp126,02 Triliun untuk 2025

    GELORA.CO – Polri meminta anggaran sebesar Rp126,02 triliun untuk tahun anggaran 2025 mendatang. 

    Anggaran tersebut naik Rp600 miliar setelah diajukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan meminta persetujuan dari Komisi III DPR.

    “Dari pagu anggaran tahun 2025 berdasarkan surat Bersama Menteri dan Menteri PPN pada tanggal 19 Juli ditetapkan 126,02 triliun kemudian terdapat penambahan Rp600 miliar sehingga alokasi anggaran tahun anggaran 2025 sebesar Rp126,62 triliun,” kata Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR terkait realisasi anggaran TA 2024 dan rencana kerja 2025 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 11 November 2024.

    “Berdasarkan surat Menkeu pada tanggal 23 September 2024,” tambahnya.

    Ia berharap anggaran ratusan triliun untuk kepentingan Polri selama setahun itu bisa digunakan dengan baik.

    “Tentunya harapan kita mudah-mudahan ini bisa betul-betul kita gunakan secara optimal dan tidak terlalu banyak yang terkena automatic adjustment,” jelas dia.

    Ia mengurai anggaran tersebut naik Rp600 miliar lantaran adanya kenaikan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya dalam tata kelola keuangan Polri.

    “Terkait dengan jenis belanja tentunya ada peningkatan untuk belanja pegawai naik 2 persen kemudian belanja barang naik 5,77 persen dan belanja modal naik 22,98 persen,” ujarnya.

    “Sehingga dibandingkan tahun 2024 anggaran kita naik Rp9,21 triliun atau 7,85 persen dari RP117,40 triliun menjadi Rp126,62 triliun,” sambungnya.

    Adapun sumber anggaran 2025 ini datang dari rupiah murni, penerimaan negara bukan pajak, BLU, pinjaman hibah luar negeri, pinjaman dalam negeri dan surat berharga syariah negara.

    Adapun anggaran tersebut dibagi untuk 6 program utama Polri yaitu profesionalisme SDM Polri, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, modernisasi almatsus dan sarpras, dukungan manajemen dan HAR Kamtibmas.

    Kemudian terkait dengan rencana kerja Polri tahun 2025 untuk menjamin seluruh program dalam program rencana Polri ini tepat sasaran dan terukur Polri menetapkan rencana kerja tahunan Terdiri dari 5 sasaran strategis dan 18 indikator kinerja utama.

    “Masing-masing terjadi peningkatan dengan jumlah total 126,62 triliun,” demikian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

  • Profil Ketua BP Danantara Muliaman Hadad yang Punya Harta Kekayaan hingga Rp 39,14 Miliar

    Profil Ketua BP Danantara Muliaman Hadad yang Punya Harta Kekayaan hingga Rp 39,14 Miliar

    Jakarta, Beritasatu.com – Muliaman Darmansyah Hadad dipilih sebagai kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara) oleh Presiden Prabowo Subianto. Bagaimana profil Ketua BP Danantara Muliaman Hadad?

    Danantara adalah badan yang dibuat untuk mengelola investasi di Indonesia secara lebih luas dari anggaran pemerintah. Tujuan dibentuknya lembaga ini, yakni untuk mengelola aset negara berskala besar dengan koordinasi yang lebih maksimal dan lebih baik.

    Lembaga tersebut diharapkan menjadi superholding seperti Temasek dari Singapura. Adapun Muliaman Hadad ditunjuk sebagai ketua Danantara 2024. Ia merupakan tokoh perbankan sekaligus ekonom. Berikut ini profil Ketua BP Danantara Muliaman Hadad.

    Profil Muliaman Hadad
    Muliaman Hadad lahir pada 3 April 1960. Ia memulai karier di bidang ekonomi setelah menyelesaikan pendidikan sarjana ekonomi di Universitas Indonesia (UI) pada 1984, dengan fokus pada jurusan pembangunan di fakultas ekonomi dan bisnis.

    Setelah itu, Muliaman melanjutkan studi ke luar negeri dan memperoleh gelar master of public administration dari Harvard University, Amerika Serikat, pada 1991. Pada 1996, dia meraih gelar doctor of philosophy (PhD) dari Universitas Monash, Australia, di fakultas bisnis dan ekonomi.

    Karier profesional Muliaman dimulai di Bank Indonesia (BI), dengan mengemban jabatan sebagai staf di kantor cabang Mataram. Beberapa jabatan penting yang pernah dipegangnya di BI antara lain kepala Biro Stabilitas Sistem Keuangan (2003), dan direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan (2005).

    Muliaman juga aktif dalam dunia akademik sebagai dosen pascasarjana di Universitas Indonesia, mengajar di bidang ekonomi dan bisnis sejak 2017 hingga sekarang. Selain itu, dia pernah menjabat sebagai ketua Dewan Pembina Majelis Wali Amanat di Universitas Diponegoro (2016-2021) dan ketua Majelis Amanat di Universitas Sebelas Maret (2024-2029).

    Pada 2012, Muliaman diangkat sebagai anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk periode 2012-2017 melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012. Selanjutnya, dia terpilih sebagai ketua Dewan Komisioner OJK dan menjadi anggota Komisi XI DPR.

    Antara 2018 dan 2023, Presiden Joko Widodo menunjuk Muliaman sebagai Duta Besar Indonesia untuk Swiss dan Liechtenstein. Pada 2023, dia kembali aktif di dunia korporasi dengan menjadi komisaris utama dan komisaris independen di PT Bank Syariah Indonesia, serta komisaris independen di PT Astra International.

    Selain karier profesionalnya, Muliaman juga terlibat dalam berbagai organisasi, antara lain sekretaris jenderal Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (PP ISEI), sekretaris dewan penasehat Indonesian Risk Professional Association (IRPA), ketua komite evaluasi program pendidikan dan pelatihan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), dan ketua Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (Iluni FEUI).

    Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) 2017, kekayaan Muliaman Hadad tercatat mencapai Rp 39,14 miliar, yang terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp 23,75 miliar, serta kendaraan senilai Rp 1,9 miliar.

  • Zurich Syariah menggandeng Muhammadiyah dalam pemberdayaan masyarakat

    Zurich Syariah menggandeng Muhammadiyah dalam pemberdayaan masyarakat

    Kerja sama ini merupakan langkah penting dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah dan kesejahteraan masyarakat.

    Jakarta (ANTARA) – PT Zurich General Takaful Indonesia (Zurich Syariah) menjalin kerja sama dengan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dalam program pemberdayaan sosial masyarakat.

    Kolaborasi strategis tersebut ditujukan untuk mengembangkan pendidikan ekonomi dan keuangan syariah, serta menyediakan asuransi kesehatan bagi komunitas Muhammadiyah di seluruh Indonesia.

    “Kerja sama ini merupakan langkah penting dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah dan kesejahteraan masyarakat. Kami yakin kolaborasi dengan PP Muhammadiyah akan memberikan manfaat berkelanjutan bagi banyak pihak, terutama dalam peningkatan kualitas pendidikan keuangan dan akses perlindungan kesehatan,” kata Presiden Direktur Zurich Syariah Hilman Simanjuntak dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Sebagai bentuk dukungan nyata, Zurich Syariah menyalurkan kontribusi dana sebesar Rp1 miliar untuk mendukung program-program kolaboratif yang dirancang bersama PP Muhammadiyah.

    Dana itu akan dialokasikan untuk pendidikan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya di bidang keuangan syariah, guna menciptakan masyarakat yang lebih mandiri dan sejahtera secara ekonomi.

    Bendahara Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Hilman Lathief juga menyambut baik kerja sama ini, dengan mengatakan bahwa kerja sama tersebut telah tertuang dalam Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU).

    “Kami menyambut baik kerja sama dengan Zurich Syariah sebagai langkah nyata dalam mendukung pemberdayaan masyarakat dan edukasi ekonomi syariah. Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat peran Muhammadiyah dalam meningkatkan literasi keuangan syariah, tetapi juga memberikan akses perlindungan kesehatan bagi komunitas yang lebih luas,” ujarnya pula.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024