Produk: Syariah

TRIBUNNEWS.COM – Konflik di Suriah melibatkan sejumlah negara dengan militernya masing-masing.

Pasca-kudeta Pemerintahan Bashar al-Assad, Suriah dilanda situasi darurat gara-gara serangan bertubi-tubi Israel.

Rusia berberes-beres di pangkalan militernya di Suriah kali ini mendatangkan kapal perang.

Informasi intelijen, kapal perang Rusia tengah bergerak ke pangkalan Tartus di Suriah.

Mereka dikabarkan ingin mengeluarkan peralatan militer Rusia dari negara itu.

Sisa-sisa kontingen militer Rusia dari wilayah paling terpencil di Suriah sedang ditarik ke pangkalan angkatan laut dan udara di Tartus dan Khmeimim, Intelijen Pertahanan melaporkan, dikutip dari Ukrainian Shiping Magazine (USM).

Untuk memindahkan senjata dan peralatan militer dari Suriah ke pangkalan di Tartus, kapal pendarat besar Ivan Gren dan Alexander Otrakovsky melanjutkan perjalanan mereka.

Saat ini diketahui perjalanan sampai di Laut Norwegia, dan dijadwalkan melewati Selat Inggris dalam beberapa hari.

Kapal kargo kering Rusia “Sparta”, yang meninggalkan kota Baltiysk, juga bergerak ke pelabuhan Suriah. Kapal “Sparta II” , yang meninggalkan St. Petersburg, juga direncanakan akan terlibat dalam pemindahan peralatan militer dari republik Arab tersebut.

Warga Rusia yang telah mencapai lokasi evakuasi, biasanya, mabuk dan menjarah sambil menunggu penerbangan mereka, demikian laporan Intelijen Pertahanan.

USM sebelumnya melaporkan bahwa Rusia telah mendatangkan pasukan khusus untuk membantu kapal mundur dari Suriah.

Raja Hamad Kirim Pesan

Yang Mulia Raja Hamad bin Isa Al Khalifa, Presiden KTT Arab saat ini, mengirim pesan kepada Ahmad Al Sharaa, Komandan Divisi Koordinasi Militer di Republik Arab Suriah.

Ia memuji kerja sama Direktorat Urusan Politik dengan duta besar Arab yang tinggal di Damaskus.

Raja Hamad menggarisbawahi pentingnya menjaga kedaulatan, stabilitas, integritas teritorial, dan persatuan Suriah, diberitakan BNA.

Dirinya menekankan dukungan Bahrain bagi Suriah untuk melanjutkan perannya.

Juga menekankan kesiapan Bahrain untuk melanjutkan konsultasi dan koordinasi dengan Suriah dan untuk mendukung organisasi regional dan internasional dalam upaya yang menguntungkan rakyat Suriah. 

Yang Mulia Raja menyatakan aspirasi Bahrain bagi Suriah untuk melanjutkan perannya dalam Liga Arab.

Menteri luar negeri Iran dan Uni Emirat Arab menyerukan diakhirinya segera serangan militer rezim Israel terhadap Suriah.

Dalam percakapan telepon pada hari Kamis, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi dan mitranya dari Emirat Sheikh Abdullah bin Zayed bin Sultan Al Nahyan berbicara tentang perkembangan regional terkini, khususnya situasi di Suriah.

Kedua diplomat meninjau perkembangan terkini di Suriah dan menggarisbawahi perlunya menjaga kedaulatan nasional dan integritas teritorial Suriah, serta memelihara keamanan dan stabilitas negara Arab tersebut.

Mereka juga menyerukan penghentian segera serangan darat dan udara oleh rezim Zionis terhadap Suriah, situs web Kementerian Luar Negeri Iran melaporkan.

Pembicaraan tersebut selanjutnya membahas pentingnya menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan dan menghindari tindakan provokatif yang dapat mengganggu suasana persahabatan dan kerja sama antarnegara kawasan selama situasi sensitif saat ini.

Bahaya HTS

Mosab Hassan Yousef , putra mantan pemimpin Hamas Sheikh Hassan Yousef, yang kisahnya dijelaskan dalam buku Son of Hamas atau Anak Hamas, baru-baru ini mengunggah pesan di akun X.

Ia memperingatkan pemimpin baru Suriah Abu Mohammed al-Jolani atau dikenali juga Julani.

Yousef telah menjadi suara terkemuka dalam diskusi Barat tentang terorisme, khususnya terorisme jihad Islam, karena latar belakang dan keterlibatannya dengan Hamas .

Dalam unggahannya pada hari Rabu (11/12/2024), Mosab Hassan Yousef memperingatkan Barat agar tidak mengakui atau melegitimasi al-Jolani.

Menurutnya, jika hal itu terjadi prediksinya akan memiliki konsekuensi yang mematikan bagi kemanusiaan. 

Unggahan itu tampaknya menyebabkan akun X miliknya ditangguhkan, Yousef sebelumnya memberi pesan.

“Sebuah kekaisaran Islam baru telah lahir; jangan memberinya makan, tapi buatlah ia kelaparan,” tulisnya dikutip dari All Israel.

Mantan anggota Hamas yang kini menjadi agen Shin Bet Israel itu mengatakan, sebagian besar warga Timur Tengah dan seluruh dunia tidak menyadari konsekuensi yang menghancurkan dari perkembangan baru di Suriah (Al-Sham).  

Masalahnya, lanjut Yousef, adalah generasi jihadis baru lebih canggih daripada kelompok teroris mana pun di masa lalu. 

Dia mengatakan bahwa Hay’at Tahrir al-Sham (HTS), yang sebelumnya dikenal sebagai Jabhat al-Nusra (Front al-Nusra), dan memiliki hubungan dengan Al-Qaeda dan ISIS, telah mengubah strategi politik, tetapi bukan identitas, untuk meninabobokan negara-negara Barat agar percaya bahwa mereka telah melakukan reformasi.

Mengutip upaya HTS untuk memulai layanan bus dan melanjutkan fungsi kota lainnya di wilayah yang direbut sebagai bukti reformasi yang mereka duga, Yousef memperingatkan bahwa kegiatan ini dimaksudkan “untuk memanipulasi masyarakat internasional dengan menunjuk tokoh-tokoh pemerintah yang moderat.”

“Mereka memiliki kesabaran dan tidak terburu-buru menyerang musuh-musuh mereka; strategi baru mereka adalah membangun infrastruktur dan institusi, serta memperoleh pengakuan global untuk mendirikan Ummah Jihadi (organisasi Muslim global),” ia memperingatkan. 

“Strategi baru mereka adalah menciptakan iklim yang sesuai yang akan mengarah pada pembentukan negara Jihadi.”

Amerika Serikat dan sekutunya tidak boleh mengakui atau melegitimasi penguasa baru Damaskus, tidak peduli seberapa cerdik mereka akan memainkan kartu mereka untuk memanipulasi masyarakat internasional dengan menunjuk tokoh-tokoh pemerintahan yang moderat.

Lebih jauh lagi – dan pada bagian postingan yang kemungkinan membuatnya diblokir – mantan anggota Hamas tersebut menganjurkan “penghapusan pemimpin utama pemberontak, terutama al-Julani, sebelum mereka memperoleh lebih banyak dukungan dan simpati dari masyarakat yang putus asa dan mendambakan perubahan dan kebebasan, yang akan memungkinkan munculnya kepemimpinan yang sah.”

“Memberikan penghargaan atau pujian kepada para Jihadis karena menggulingkan diktator Suriah yang brutal adalah sebuah kesalahan, mereka mungkin memainkan peran penting, tetapi mereka bukanlah kekuatan sebenarnya yang menjatuhkan Assad,” klaim Yousef. 

“Al-Julani memiliki potensi untuk menciptakan Negara Teroris yang kuat yang belum pernah kita alami sebelumnya,” kata Putra Hamas tersebut.

“Ia cenderung membangunnya secara perlahan, penuh perhatian, dan sabar. Teroris global ini tidak berintegrasi dari seorang Jihadi menjadi seorang negarawan, ia mengubah dirinya dari seorang Jihadi biasa menjadi seorang Khalifah Islam modern, dan membiarkannya berkembang akan memiliki konsekuensi yang mematikan bagi kemanusiaan.” 

Mantan anggota Hamas itu bukan satu-satunya suara dari Timur Tengah yang memperingatkan agar tidak menerima klaim reformasi al-Jolani.

Peneliti Yayasan Pertahanan Demokrasi, Hussain Abdul-Hussain memperingatkan bahwa Ahmed Hussein al-Sharaa, yang menggunakan nama samaran Abu Mohammed al-Jolani, tampaknya menerapkan hukum Syariah di banyak wilayah yang telah dikuasainya. 

Abdul-Hussain menegaskan bahwa al-Jolani telah menempatkan pemerintah Idlib yang menegakkan Syariah sebagai pemerintah transisi bagi Suriah, yang bukan merupakan pertanda baik bagi janjinya untuk menghormati dan melindungi minoritas non-Muslim. 

“Saya berharap proyeksi saya ternyata salah dan Sharaa telah berubah dan bersikap moderat, atau ‘dewasa’, seperti yang ia katakan kepada CNN,” tulis Abdul-Hussain.

“Namun, saya tidak berharap terlalu banyak.” 

Pengucilan Para Pemimpin Suriah

Di Damaskus, para diplomat telah menyuarakan keprihatinan mengenai pengucilan para pemimpin oposisi politik lainnya.

Kelompok Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) dengan cepat mengonsolidasikan otoritasnya atas negara Suriah, menunjukkan kecepatan yang sama seperti saat mereka mengambil alih negara itu, Reuters melaporkan.

Kelompok tersebut telah mengerahkan pasukan polisi, membentuk pemerintahan sementara, dan memulai pertemuan dengan utusan asing, sehingga memicu kekhawatiran mengenai inklusivitas kepemimpinan baru Damaskus, kantor berita tersebut menunjukkan.

Sejak HTS menggulingkan Bashar al-Assad pada hari Minggu sebagai bagian dari aliansi, para pejabatnya—yang sebelumnya menjalankan pemerintahan Islam di sudut terpencil di barat laut Suriah—telah mengambil alih kantor-kantor pemerintahan di Damaskus.

Pada hari Senin, Mohammad al-Bashir, yang sebelumnya menjabat sebagai kepala pemerintahan daerah di Idlib yang dikuasai HTS, diangkat sebagai perdana menteri sementara Suriah. 

Langkah ini menggarisbawahi dominasi HTS di antara faksi-faksi bersenjata yang berjuang selama lebih dari 13 tahun untuk mengakhiri kekuasaan al-Assad.

Meskipun HTS memutuskan hubungannya dengan organisasi teroris al-Qaeda pada tahun 2016, HTS telah meyakinkan para pemimpin suku, pejabat lokal, dan warga sipil selama perjalanannya menuju Damaskus bahwa agama minoritas akan dilindungi.

Pemerintah sementara yang baru kurang inklusif, kata seorang sumber.

Di Kantor Gubernur Damaskus, Mohammad Ghazal—seorang insinyur sipil berusia 36 tahun dari Idlib yang sekarang mengawasi urusan administratif—menepis kekhawatiran terhadap pemerintahan Islam.

“Tidak ada yang namanya pemerintahan Islam. Bagaimanapun, kita adalah Muslim dan itu adalah lembaga atau kementerian sipil,” katanya, dikutip dari AL MAYADEEN.

“Kami tidak memiliki masalah dengan etnis dan agama apa pun,” katanya, seraya menambahkan bahwa “yang membuat masalah adalah rezim (Assad).”

Namun, muncul kekhawatiran mengenai komposisi pemerintahan sementara yang baru, yang sangat bergantung pada para administrator dari Idlib.

Reuters mengutip empat tokoh oposisi dan tiga diplomat yang mengatakan bahwa proses tersebut kurang inklusif.

Walaupun al-Bashir telah menyatakan ia hanya akan menjabat hingga Maret, HTS, yang ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh AS, Turki, dan lainnya, belum menguraikan aspek penting dari transisi tersebut, termasuk rencana untuk konstitusi baru.

“Anda mendatangkan (menteri) dari satu warna, seharusnya ada partisipasi dari yang lain,” tegas Zakaria Malahifji, Sekretaris Jenderal Gerakan Nasional Suriah dan mantan penasihat politik oposisi di Aleppo.

Ia menggambarkan kurangnya konsultasi dalam pembentukan pemerintahan sebagai sebuah kesalahan.

“Masyarakat Suriah beragam dalam hal budaya, suku bangsa, jadi sejujurnya ini mengkhawatirkan,” tegasnya.

Seperti pejabat “Pemerintah Keselamatan” yang berafiliasi dengan HTS lainnya yang direlokasi dari Idlib ke Damaskus, Ghazal telah mendesak pegawai negeri untuk kembali bekerja, seraya menekankan keadaan negara yang mengerikan.

“Ini adalah negara yang runtuh. Ini adalah reruntuhan, reruntuhan, reruntuhan,” katanya.

Sasaran langsung Ghazal untuk tiga bulan ke depan termasuk memulihkan layanan dasar dan merampingkan birokrasi.

Ia mengumumkan rencana untuk menaikkan gaji, yang saat ini rata-rata $25 per bulan, agar sesuai dengan upah minimum $100 di Salvation Government.

Persaingan antar faksi menimbulkan risiko terhadap stabilitas.

Meskipun HTS mendominasi, faksi-faksi bersenjata lainnya, terutama di dekat perbatasan dengan Yordania dan Turki, tetap aktif, sehingga menimbulkan risiko bagi stabilitas di Suriah pasca-Assad, Reuters mencatat, seraya menambahkan bahwa persaingan antar faksi, yang berakar pada konflik bertahun-tahun, semakin memperparah tantangan-tantangan ini.

Yezid Sayigh, seorang peneliti senior di Carnegie Middle East Center, menyatakan bahwa HTS “jelas berusaha mempertahankan momentum di semua tingkatan”.

Ia memperingatkan risikonya, termasuk potensi pembentukan rezim otoriter baru dengan dalih Islam.

Namun, ia menunjukkan bahwa keberagaman oposisi dan masyarakat Suriah kemungkinan akan mencegah satu kelompok pun memonopoli kekuasaan.

Dalam konteks yang sama, Reuters mengutip sumber oposisi yang mengetahui konsultasi HTS yang mengklaim bahwa semua sekte Suriah akan terwakili dalam pemerintahan sementara.

Selama tiga bulan ke depan, isu utama yang akan diputuskan termasuk apakah Suriah mengadopsi sistem presidensial atau parlementer, sumber itu menambahkan.

Dalam wawancara untuk Il Corriere della Sera pada hari Rabu, al-Bashir menekankan bahwa pemerintah sementara akan mengundurkan diri pada bulan Maret 2025.

Ia menguraikan prioritas seperti memulihkan keamanan, menegakkan kembali otoritas negara, memulangkan pengungsi, dan menyediakan layanan penting.

Ketika ditanya apakah konstitusi baru akan memiliki kerangka Islam, al-Bashir menyatakan bahwa rincian seperti itu akan dibahas selama proses penyusunan konstitusi.

Di Damaskus, para diplomat telah menyuarakan kekhawatiran tentang pengecualian terhadap para pemimpin oposisi politik lainnya.

“Kami prihatin – di mana semua pemimpin oposisi politik,” kata seorang diplomat.

Yang lain mencatat potensi dampak destabilisasi dari faksi-faksi bersenjata yang belum dilucuti senjatanya atau didemobilisasi.

Joshua Landis, seorang pakar Suriah dan direktur Pusat Studi Timur Tengah di Universitas Oklahoma, menyarankan bahwa al-Jolani “harus segera menegaskan kewenangannya untuk menghentikan kekacauan yang terjadi.”

“Namun, ia juga harus berupaya meningkatkan kapasitas administratifnya dengan melibatkan para teknokrat dan perwakilan dari berbagai komunitas,” tegas Landis.

(Tribunnews.com/ Chrysnha/Barir)