Xcloud.id

Produk: Syariah

  • Begini Prospek Industri Asuransi dan Dana Pensiun di 2025 – Page 3

    Begini Prospek Industri Asuransi dan Dana Pensiun di 2025 – Page 3

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT BPR Arfak Indonesia yang beralamat di Jalan Trikora Wosi, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Papua Barat.

    Pencabutan izin ini sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-105/D.03/2024 tanggal 17 Desember 2024z tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Arfak Indonesia.

    Kepala OJK Papua Fatwa Aulia mengatakan, pencabutan izin usaha PT BPR Arfak Indonesia merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen.

    “Pada 11 Desember 2023, OJK telah menetapkan PT BPR Arfak Indonesia sebagai bank dengan status pengawasan Bank Dalam Penyehatan (BDP), karena memiliki rasio KPMM kurang dari 12 persen, Cash Ratio (CR) rata-rata selama 3 bulan terakhir kurang dari 5 persen, serta Tingkat Kesehatan (TKS) BPR memiliki predikat Tidak Sehat,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Rabu (18/12/2024).

    Selanjutnya, pada 6 Desember 2024, OJK menetapkan PT BPR Arfak Indonesia dalam status pengawasan Bank Dalam Resolusi. Dengan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada Pengurus dan Pemegang Saham PT BPR Arfak Indonesia untuk melakukan upaya penyehatan, khususnya dalam mengatasi permasalahan permodalan dan likuiditas.

    Sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

    “Namun demikian, pengurus dan pemegang saham BPR tidak dapat melakukan penyehatan BPR,” imbuh Fatwa.

     

  • BI: KLM Januari 2025 fokus pada sektor yang serap lapangan kerja

    BI: KLM Januari 2025 fokus pada sektor yang serap lapangan kerja

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) terus mendorong peningkatan pertumbuhan kredit, termasuk dengan memperkuat strategi Likuiditas Makroprudensial (KLM) mulai Januari 2025 yang akan diarahkan untuk mendorong kredit perbankan yang dapat mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja.

    “Mulai tanggal 1 Januari 2025, BI akan memberlakukan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang baru, yang difokuskan pada sektor-sektor yang menyerap lapangan kerja, ada pertanian, perdagangan, perumahan, industri pengolahan, dan sebagainya,” kata Deputi Gubernur BI Juda Agung dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Desember 2024 di Jakarta, Rabu.

    Lebih lanjut, Juda menyampaikan bahwa BI sudah mencoba melakukan simulasi untuk KLM yang baru untuk melihat bagaimana dampaknya terhadap likuiditas perbankan per 1 Januari 2025.

    “Total likuiditas yang akan diterima bank kami perkirakan sebesar Rp290 triliun, naik dari total yang diterima oleh bank di bulan Desember 2024 sebesar Rp251 triliun. Ada kenaikan tambahan likuiditas sebesar Rp39 triliun, dari Rp251 triliun ke Rp290 triliun,” kata Juda.

    Ia mengatakan bahwa total terdapat 124 bank yang akan menerima insentif likuiditas tersebut. Rinciannya, sebanyak 5 bank BUMN akan menerima sebesar Rp126 triliun, 73 Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) sebesar Rp129 triliun, 39 Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebesar Rp30 triliun, serta 7 Kantor Cabang Bank Asing (KCBA) sebesar Rp4,9 triliun.

    “Berbeda dengan yang lama, semua bank akan menerima karena sektornya memang sektor yang seperti perdagangan itu kan banyak sekali kreditnya sehingga semua bank akan menerima, totalnya Rp290 triliun,” kata Juda.

    Pada kesempatan yang sama, Gubernur BI Perry Warjiyo mencatat bahwa pertumbuhan kredit atau pembiayaan pada November 2024 tetap kuat yakni mencapai 10,79 persen (year-on-year/yoy).

    Dari sisi penawaran, kuatnya pertumbuhan kredit dipengaruhi oleh terjaganya minat penyaluran kredit perbankan, berlanjutnya realokasi alat likuid ke kredit oleh perbankan, serta besarnya dukungan pendanaan dari pertumbuhan DPK.

    Menurut BI, pertumbuhan kredit perbankan juga dipengaruhi adanya dampak positif KLM BI yang disalurkan kepada sektor-sektor prioritas seperti sektor hilirisasi minerba dan pangan, sektor otomotif, perdagangan dan listrik, gas dan air (LGA), sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, serta UMKM dan hijau.

    Dari sisi permintaan, pertumbuhan kredit didukung oleh kinerja usaha korporasi yang terjaga, termasuk pada korporasi yang berorientasi ekspor.

    Berdasarkan kelompok penggunaan, pertumbuhan kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi, masing-masing sebesar 8,92 persen (yoy), 13,77 persen (yoy), dan 10,94 persen (yoy) pada November 2024. Pembiayaan syariah tercatat tumbuh sebesar 11,24 persen (yoy), sementara kredit UMKM tumbuh 4,02 persen (yoy).

    “Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan kredit pada 2024 diprakirakan tetap berada pada kisaran 10-12 persen dan akan meningkat pada 2025 pada kisaran 11-13 persen,” kata Perry.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Begini Jurus Pemerintah Genjot Pembiayaan buat UMKM Perempuan

    Begini Jurus Pemerintah Genjot Pembiayaan buat UMKM Perempuan

    Jakarta –

    Akses pembiayaan terhadap usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang digawangi oleh perempuan disebut masih belum terlalu lancar. Karena itu dibutuhkan cara untuk mendorong agar penyaluran pembiayaan terus meningkat.

    Saat ini pemerintah berkomitmen sebagai negara kedua di dunia yang melaksanakan Women Entrepreneurs (WE) Finance Code. Tujuan utama dari WE Finance Code adalah untuk menutup kesenjangan akses pembiayaan yang dialami perempuan pengusaha, utamanya UMKM Perempuan, yang terjadi di seluruh dunia.

    Dalam mengimplementasikan WE Finance Code, Indonesia didukung oleh Asian Development Bank (ADB) dan Islamic Development Bank (IsDB) untuk menciptakan serangkaian standar dan ekspektasi yang sama tentang bagaimana mendukung usaha yang dimiliki atau dipimpin oleh perempuan guna meningkatkan akses pembiayaan bagi mereka.

    Beberapa output yang diharapkan dari implementasi WE Finance Code di Indonesia, yaitu pertama disepakati dan ditetapkannya definisi women entrepreneurs atau perempuan pengusaha. Penetapan definisi yang disepakati bersama ini akan menjadi langka awal dan menyatukan langkah bersama ke depan secara integratif. Dalam waktu dekat, definisi tersebut akan diintegrasikan ke dalam Peraturan Presiden yang sedang disiapkan oleh Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

    Kedua, dikembangkannya dan dimanfaatkannya sex disagregated data (SDD) terutama bagi para penyusun kebijakan dan program, baik instansi pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Jasa Keuangan dan Asosiasi. Ketersediaan SDD sangat penting untuk mengetahui perkembangan dan sekaligus menyatukan langkah bersama. Seluruh pemangku kepentingan dapat melakukan penyempurnaan atas kebijakan dan programnya guna mempercepat turunnya kesenjangan atas akses pembiayaan yang dialami UMKM Perempuan.

    Kedua output tersebut diharapkan dapat mendorong terwujudnya output ketiga, yaitu mendorong para investor untuk mendukung proses pelaksanaan WE Finance Code di Indonesia melalui aksi-aksi nyata untuk menutup kesenjangan atas akses pembiayaan yang dialami UMKM Perempuan.

    Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan Adi Budiarso menyampaikan potensi perempuan yang mencapai hampir separuh dari jumlah penduduk Indonesia sangat besar.

    “Partisipasi perempuan pengusaha yang memiliki atau memimpin UMKM terhadap perekonomian sangat signifikan dan berpotensi menjadi semakin besar dengan pemberian dukungan dan pendampingan yang tepat, salah satunya melalui WE Finance Code,” kata dia dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (18/12/2024).

    Selanjutnya, di tingkat global ditekankan oleh Wendy Teleki selaku Head of the Women Entrepreneurs Finance Initiative (WE-Fi) Secretariat bahwa WE Finance Code memiliki tiga pilar kunci, yaitu kepemimpinan, data, dan aksi. Teleki menyampaikan apresiasi atas upaya Indonesia, serta optimis Indonesia dapat menjadi model global dalam menutup kesenjangan pembiayaan bagi perempuan pengusaha melalui inovasi dan aksi kolektif dari pelaku usaha jasa keuangan konvensional dan syariah. Indonesia merupakan salah satu pelopor dengan adanya peluncuran WE Finance Code ini yang diharapkan mampu memberikan dampak yang signifikan setelah penandatanganan komitmen.

    Selanjutnya Amer Bukvic selaku Indonesia Country Director Islamic Development Bank (IsDB) menekankan peran penting Indonesia dan kolaborasi bersama IsDB dan ADB dalam mendorong inklusi keuangan perempuan melalui WE Finance Code.

    Dukungan ini mencakup kepemimpinan, pengumpulan data, kebijakan progresif, dan mobilisasi sumber daya untuk memberdayakan UMKM perempuan. Bukvic juga menyampaikan, bahwa ke depan IsDB dan ADB akan terus bekerjasama untuk mendorong banyak lembaga lain menandatangani WE Finance Code, dan mengembangkan kapasitas perempuan pengusaha melalui dukungan teknis agar lebih banyak lagi dampak ekonomi yang diraih.

    Untuk pemberdayaan perempuan kelompok subsisten, BI menitikberatkan penguatan kapasitas usaha, penguatan literasi dan akses keuangan, serta pemberdayaan ekonomi bagi kelompok perempuan yang punya usaha rintisan, sehingga kelompok sasaran menjadi mandiri dan menjadi perempuan pengusaha yang berkelanjutan. Dengan WE Finance Code ini, diharapkan akan mampu memberikan masukan kebijakan yang lebih efektif tentang pengembangan perempuan pengusaha agar mampu berkontribusi bagi perekonomian keluarga dan nasional.

    Siti Azizah Deputi Kewirausahaan Kementerian UMKM menyampaikan bahwa akses keuangan tetap menjadi tantangan UMKM Perempuan. Kementerian UMKM telah meluncurkan program-program unggulan untuk akses pembiayaan dan pendampingan bagi UMKM Perempuan. Komitmen pelaku usaha sektor keuangan terhadap WE Finance Code diharapkan dapat menciptakan pembiayaan yang lebih inklusif.

    Dalam sambutan penutup, Keiko Nowacka yang mewakili Asian Development Bank (ADB), menyampaikan terima kasih atas partisipasi para lembaga keuangan dan asosiasi dalam pernyataan komitmen WE Finance Code; dan Asian Development Bank dan Islamic Development Bank terus berkomitmen dalam memajukan UMKM Perempuan di Indonesia.

    (kil/kil)

  • Lagi, BI Tahan Suku Bunga Acuan di 6%

    Lagi, BI Tahan Suku Bunga Acuan di 6%

    Jakarta –

    Bank Indonesia (BI) mengumumkan suku bunga acuan hari ini. BI memutuskan untuk menahan suku bunga acuan di angka 6%.

    “Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 17 dan 18 Desember 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 6%, demikian juga suku bunga Deposit Facility juga tetap 5,25% dan suku bunga Lending Facility tetap sebesar 6,75%,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo di Jakarta, Rabu (18/12/2024).

    “Keputusan ini konsisten dengan arah kebijakan moneter untuk tetap menjaga terkendalinya inflasi dalam sasaran yang ditetapkan pemerintah 2,5±1% pada 2024-2025, serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” sambungnya.

    Sebelumnya, Perry menyampaikan, suku bunga acuan dapat turun pada 2025. Hal ini disampaikan Perry pada acara Pertemuan Tahunan BI (PTBI) di Kantor Pusat BI, Jakarta.

    Perry menilai pada 2025, situasi ekonomi global terus bergejolak. Untuk itu, dia menyebut perlunya strategi stabilitas pada kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan. Strategi itu disebut pro-stability and pro-growth.

    Untuk mendorong pertumbuhan pro-growth, Perry menyampaikan pihaknya mempunyai empat kebijakan, yakni kebijakan makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta pengembangan UMKM dan ekonomi keuangan syariah.

    Di bidang kebijakan moneter, Perry menjelaskan pihaknya akan menahan suku bunga acuan atau BI rate untuk sementara untuk berfokus pada stabilisasi rupiah.

    “Kami terus mencermati peluang BI rate untuk dapat turun lagi dengan terkendalinya inflasi dan dalam sasaran di 2025-2026 dan perlunya untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Perry, Jumat (29/11).

    Lihat Video: BI-Rate Tetap 6,00%

    (acd/acd)

  • Pastikan Transaksi Kamu Tetap Lancar!

    Pastikan Transaksi Kamu Tetap Lancar!

    JABAR EKSPRES – Kamu sudah siap menyambut libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025? Jangan lupa untuk mencatat jadwal Bank saat Libur Nataru 2025.

    Libur panjang memang menjadi momen istimewa untuk berkumpul bersama keluarga atau sekadar rehat dari aktivitas harian.

    Tapi, pernah terpikir nggak, bagaimana jadwal Bank saat Libur Nataru 2025? Jangan khawatir, kami sudah merangkum informasinya untukmu!

    BACA JUGA: WAJIB Klaim Rp379.000 Khusus Pendaftar Baru dari Aplikasi Penghasil Uang 2024

    Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral telah mengumumkan bahwa mereka libur pada tanggal 25-26 Desember 2024 dan 1 Januari 2025.

    Tapi tenang saja, Kamu tetap bisa menggunakan layanan non-tunai melalui sistem BI-Fast. Jadi, transaksi seperti transfer antarbank masih aman dilakukan meski di hari libur!

    Bank Swasta: Cek Jadwal Sebelum Berangkat

    Bagi Kamu yang nasabah bank swasta seperti Bank Permata, Bank Mega, CIMB Niaga, dan OCBC, perlu diingat bahwa kantor cabang mereka tutup pada 25-26 Desember 2024.

    BACA JUGA: Akun Baru “WITHDRAW” Rp825.000 di Aplikasi Penghasil Uang Termudah Ini

    Tapi, ada kabar baik untuk nasabah Bank Mega! Layanan Weekend Banking mereka tetap beroperasi di lokasi tertentu, seperti Transmart, Trans Studio, dan Transpark, mulai pukul 09.00 hingga 21.00 waktu setempat.

    Bagaimana dengan BCA?

    Hingga artikel ini ditulis, belum ada informasi resmi mengenai jadwal operasional mereka selama libur Nataru. Pastikan Kamu pantau terus akun resmi bank tersebut untuk info terbaru, ya!

    Bank BUMN dan Bank Syariah Indonesia (BSI): Siaga untuk Nasabah

    Untuk bank BUMN seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN, hingga saat ini belum ada pengumuman jadwal resmi terkait operasional menjelang libur Nataru.

    Namun, Bank Syariah Indonesia (BSI) memberikan layanan Weekend Banking pada beberapa kantor cabangnya, khususnya di bulan Desember hingga libur Nataru. Kamu bisa cek lokasi kantor yang buka melalui website resmi BSI.

    Tips Aman Bertransaksi Selama Libur Nataru

    Gunakan Layanan Digital Banking
    Layanan digital seperti mobile banking dan internet banking tetap aktif selama libur. Kamu bisa transfer, bayar tagihan, atau cek saldo kapan saja.

  • Pemerintah meraup Rp7,1 triliun dari lelang sukuk pekan ini

    Pemerintah meraup Rp7,1 triliun dari lelang sukuk pekan ini

    Penawaran masuk pada lelang kali ini mencapai Rp10,79 triliun.

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah meraup dana senilai Rp7,1 triliun dari lelang tujuh seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk pada 17 Desember 2024.

    Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menyatakan penawaran masuk pada lelang kali ini mencapai Rp10,79 triliun.

    Dari tujuh seri sukuk yang dilelang, Pemerintah hanya menyerap dana dari empat seri, di antaranya SPNS01092025 (pembukaan kembali), PBS003 (pembukaan kembali), PBS030 (pembukaan kembali), dan PBS038 (pembukaan kembali).

    Sementara untuk seri SPNS09062025 (pembukaan kembali), PBS029 (pembukaan kembali), dan PBS034 (pembukaan kembali), Pemerintah memutuskan untuk tidak menyerap dana meski masing-masing menerima penawaran masuk Rp2,04 triliun, Rp123 miliar, dan Rp166 miliar.

    Serapan tertinggi berasal dari seri PBS038 yang dimenangkan sebesar Rp3,55 triliun, dengan imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan 7,15988 persen.

    Jumlah penawaran masuk untuk seri yang jatuh tempo pada 15 Desember 2049 mencapai Rp3,88 triliun, dengan imbal hasil terendah yang masuk 7,1 persen dan imbal hasil tertinggi 7,34 persen.

    Untuk seri SPNS01092025, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp3,15 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,38000 persen.

    Jumlah penawaran masuk untuk seri yang jatuh tempo pada 1 September 2025 mencapai Rp3,21 triliun, dengan imbal hasil terendah yang masuk 6,38 persen dan imbal hasil tertinggi 6,9 persen.

    Untuk seri PBS030, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp300 miliar dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 6,89907 persen.

    Jumlah penawaran masuk untuk seri yang jatuh tempo pada 15 Juli 2028 mencapai Rp494 miliar, dengan imbal hasil terendah yang masuk 6,87 persen dan imbal hasil tertinggi 7,25 persen.

    Untuk seri PBS003, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp100 miliar dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 6,88989 persen.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024

  • BSI Luncurkan Onboarding TWB 2024, Ini Manfaatnya Buat Pengusaha Muda – Page 3

    BSI Luncurkan Onboarding TWB 2024, Ini Manfaatnya Buat Pengusaha Muda – Page 3

    Talenta Wirausaha BSI (TWB) merupakan program kompetisi dan pembinaan wirausaha muda oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), untuk membangun dan mengembangkan ekosistem wirausaha muslim di Indonesia. TWB telah diselenggarakan pada 2022 dan 2023.

    Selama 2 tahun tersebut, lebih dari 13.000 wirausaha muda mengikuti kegiatan TWB dan berhasil go global dalam bisnisnya. Melihat keberhasilan penyelenggaraan program ini pada tahun-tahun sebelumnya, TWB akan kembali digelar pada 2024 untuk menemukan dan membantu mengembangkan para wirausaha muda di seluruh Indonesia.

    Kategori wirausaha yang berhak mendaftar di BSI Talenta Wirausaha yakni kategori pemula, rintisan, berdaya dan santri. Kategori pemula yakni wirausaha muda yang sedang merintis ide bisnis, wirausaha rintisan yakni yang sudah mencapai omzet Rp500 juta per tahun, kategori berdaya yakni wirausaha yang sudah mencapai omzet Rp500juta per tahun dan memiliki masa usaha minimal 2 tahun, serta kategori santri yakni wirausaha yang berasal dari kalangan pesantren.

    Jenis usaha yang diperlombakan di antaranya makanan & minuman, fesyen, teknologi, ekonomi kreatif & jasa, dan agribisnis. Beberapa proses dalam program ini yakni kick off, onboarding, workshop, selection & judging, bootcamp dan grand final dan awarding.

    Beberapa alumni BSI Talenta Wirausaha yang sukses bersaing di pasar dalam dan luar negeri di antaranya Ulur Wiji, Roti Ropi, Capli Cabe Hijau, Mocafine, Gulali Books dan lainnya. Para pengusaha muda ini mampu bersaing di kancah internasional setelah dibina dan dikembangkan melalui BSI Talenta Wirausaha.

  • Indonesia Mulai Implementasikan WE Finance Code, Ini Hasil yang Diharapkan – Page 3

    Indonesia Mulai Implementasikan WE Finance Code, Ini Hasil yang Diharapkan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Indonesia berkomitmen sebagai negara kedua di dunia yang melaksanakan Women Entrepreneurs (WE) Finance Code. Tujuan utama dari WE Finance Code adalah untuk menutup kesenjangan akses pembiayaan yang dialami perempuan pengusaha, utamanya UMKM Perempuan, yang terjadi di seluruh dunia.

    Dalam implementasinya, WE Finance Code, Indonesia didukung oleh Asian Development Bank (ADB) dan Islamic Development Bank (IsDB) untuk menciptakan serangkaian standar dan ekspektasi yang sama tentang bagaimana mendukung usaha yang dimiliki atau dipimpin oleh perempuan guna meningkatkan akses pembiayaan bagi mereka.

    Di bawah koordinasi dan kepemimpinan Co-Champions WE Finance Code Indonesia, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, serta Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah telah dilakukan serangkaian aktivitas, termasuk melakukan pembahasan bersama pemangku kepentingan terkait.

    Soft Launching telah dilakukan pada Desember 2023, dilanjutkan dengan Kick-off Meeting pada Februari 2024 serta serangkaian FGD dengan Kementerian/Lembaga, Lembaga Jasa Keuangan, dan Asosiasi pada Juni 2024.

    Hari ini merupakan tahap awal implementasi WE Finance Code di Indonesia.

    Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan Adi Budiarso menyampaikan, potensi perempuan yang mencapai hampir separuh dari jumlah penduduk Indonesia sangat besar.

    “Partisipasi perempuan pengusaha yang memiliki atau memimpin UMKM terhadap perekonomian sangat signifikan dan berpotensi menjadi semakin besar dengan pemberian dukungan dan pendampingan yang tepat, salah satunya melalui WE Finance Code,” kata dia dalam keterangan tertulis, Selasa (17/12/2024).

    Selanjutnya, di tingkat global ditekankan oleh Head of the Women Entrepreneurs Finance Initiative (WE-Fi) Secretariat Wendy Teleki, bahwa WE Finance Code memiliki tiga pilar kunci, yaitu kepemimpinan, data, dan aksi.

    Teleki menyampaikan apresiasi atas upaya Indonesia, serta optimis Indonesia dapat menjadi model global dalam menutup kesenjangan pembiayaan bagi perempuan pengusaha melalui inovasi dan aksi kolektif dari pelaku usaha jasa keuangan konvensional dan syariah. Indonesia merupakan salah satu pelopor dengan adanya peluncuran WE Finance Code ini yang diharapkan mampu memberikan dampak yang signifikan setelah penandatanganan komitmen.

    Indonesia Country Director Islamic Development Bank (IsDB) Amer Bukvic menekankan peran penting Indonesia dan kolaborasi bersama IsDB dan ADB dalam mendorong inklusi keuangan perempuan melalui WE Finance Code.

    “Dukungan ini mencakup kepemimpinan, pengumpulan data, kebijakan progresif, dan mobilisasi sumber daya untuk memberdayakan UMKM perempuan,” kata dia.

    Bukvic juga menyampaikan, bahwa ke depan IsDB dan ADB akan terus bekerjasama untuk mendorong banyak lembaga lain menandatangani WE Finance Code, dan mengembangkan kapasitas perempuan pengusaha melalui dukungan teknis agar lebih banyak lagi dampak ekonomi yang diraih.

     

  • BSI berdayakan warga Desa Semoyo Yogyakarta

    BSI berdayakan warga Desa Semoyo Yogyakarta

    “Khusus untuk Desa Semoyo terdapat 506 jiwa penerima manfaat dengan total penyaluran sebesar Rp3,6 miliar

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) berkolaborasi dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) mengembangkan ekonomi lokal dengan memberdayakan warga Desa Semoyo, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

    Direktur Kepatuhan & Sumber Daya Manusia BSI Tribuana Tunggadewi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan pemberdayaan ini merupakan program Desa Bangun Sejahtera Indonesia (Desa BSI) yang berkesinambungan dilakukan perseroan.

    Desa BSI adalah program pemberdayaan sekaligus optimalisasi dana zakat melalui penguatan dan pengembangan sumber daya ekonomi lokal sehingga memberikan manfaat yang berkelanjutan.

    “Khusus untuk Desa Semoyo terdapat 506 jiwa penerima manfaat dengan total penyaluran sebesar Rp3,6 miliar. Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk pengembangan program pemberdayaan klaster usaha budidaya produk turunan sereh wangi, eduwisata tanaman herbal, serta peternakan,” ujar Dewi.

    Salah satu program pengembangan Desa BSI Semoyo dengan menanam serai wangi serta pohon produktif lainnya yang dapat membawa manfaat bagi peningkatan ekonomi mustahik setempat.

    Masyarakat Desa Semoyo juga memanfaatkan limbah daun serai wangi yang merupakan sisa penyulingan, menjadi kerajinan anyaman atap rumah.

    Dengan demikian, konsep pengolahan pemberdayaan tanaman serai tidak menyisakan sampah yang dapat mencemari lingkungan sekitar.

    Dengan adanya program pemberdayaan Desa BSI, lanjut Dewi, BSI berharap dapat menciptakan manfaat berkelanjutan yang selaras dengan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) sehingga tercipta dampak positif bagi peningkatan ekonomi, sosial dan lingkungan.

    “Diharapkan business model pemberdayaan desa Semoyo dapat diikuti oleh desa-desa lainnya,” tuturnya.

    Selain Desa Semoyo, perseroan telah memberdayakan 20 desa di Tanah Air melalui program Desa BSI. Desa tersebut terbagi dalam berbagai klaster di antaranya pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan dengan total penerima manfaat sebanyak 6.642 jiwa dan total penyaluran dana sebesar Rp86,5 miliar.

    Bersamaan dengan groundbreaking Desa BSI Semoyo, BSI bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Non-Governmental Organization (NGO), serta masyarakat setempat melaksanakan program penanaman pohon.

    Jenis yang ditanam adalah pohon produktif dengan total 10.671 untuk Desa Semoyo dan lainnya. Kegiatan ini ditargetkan dapat mengurangi emisi karbon sebesar 836 ton Co2e.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Uji Coba Gratis Dua Sentra Parkir Kayutangan Malang Mulai 23 Desember 2024

    Uji Coba Gratis Dua Sentra Parkir Kayutangan Malang Mulai 23 Desember 2024

    Malang(beritajatim.com) – Penataan parkir di kawasan Kayutangan Heritage terus dilakukan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang. Mereka bakal melakukan ujicoba gratis dua lokasi sentra parkir pada 23 Desember 2024 mendatang.

    Dua lokasi sentra parkir kayutangan tersebut, yakni di parkir vertikal Jalan Majapahit atau eks lab Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan juga di gedung eks Bank Mandiri Syariah.

    “Iya gratis, mulai 23 Desember sampai 28 Desember 2024. Ini kita mulai sebagai masa uji coba khusus roda 2,” ujar Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, Senin, (16/12/2024).

    Widjaja menjelaskan bahwa uji coba secara gratis untuk memancing pengendara dan membiasakan pengendara parkir di sentra yang disiapkan. Ujicoba ini akan dilakukan selama satu pekan.

    “Supaya memancing biar mau parkir di situ. Karena ini kan uji coba, untuk pembiasaan juga agar parkir di tempat yang disediakan. Tarif Rp2 ribu dan akan kita gunakan digital dengan QRIS nanti,” ujar Widjaja.

    Dengan dibukanya dua lokasi sentra parkir pemberlakuan parkir satu sisi Kayutangan mulai diterapkan. Nantinya sejak 23 Desember 2024 tidak boleh lagi ada kendaraan khususnya roda dua parkir di tepi jalan kawasan Kayutangan.

    “Nanti sisi kiri yang menjadi jalur pesepeda harus bersih tidak boleh dijadikan parkir sepeda motor maupun mobil. Nah, karena uji coba sentra parkir ini khusus motor, maka mobil bisa parkir di sisi kanan. Ini menjadi bagian skenario rekayasa lalu lintas kami di awal jelang Nataru (Natal dan Tahun Baru). Kita akan lakukan bertahap,” ujar Widjaja. [luc/aje]