Xcloud.id

Produk: Syariah

  • Ada Keseimbangan Antara Konsumen dan Perusahaan

    Ada Keseimbangan Antara Konsumen dan Perusahaan

    Jakarta, Beritasatu.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) terkait pembatalan sepihak klaim asuransi oleh perusahaan asuransi yang disebut inkonstitusional bersyarat.

    Ogi Prastomiyono selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK mengatakan, keputusan tersebut menjadi catatan bersama dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan perusahaan asuransi dan pemegang polis.

    “Harus menjadi catatan kita bersama, bagaimana kita memiliki pengaturan yang seimbang antara kepentingan perusahaan asuransi dan pelindungan terhadap konsumen pemegang polis,” kata Ogi usai acara PPDP Regulatory Dissemination Day 2025 di Jakarta, Senin (3/2/2025).

    Meski demikian Ogi menyambut baik keputusan MK perihal Pasal 251 KUHD tersebut. Pihaknya dalam waktu dekat akan merespons keputusan MK tersebut dalam bentuk konkret sehingga ada keseimbangan antara kepentingan konsumen dan perusahaan asuransi.

    Atas keputusan MK tersebut OJK telah membahas bersama asosiasi-asosiasi asuransi mulai dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), hingga Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI). Pihaknya memberi sinyal akan menyusul keputusan ini polis asuransi akan menjadi lebih ketat.

    “Konsumen harus memahami bahwa informasi yang disampaikan sudah sesuai dalam kondisi yang sebenarnya. Jadi ada keseimbangan antara konsumen dengan perusahaan asuransi,” bebernya.

    Sebagai informasi, perihal pembatalan sepihak klaim asuransi oleh perusahaan asuransi atau pihak penanggung ini tercantum dalam Putusan Mahkama Konstitusi Nomor 83/PUU-XXI/2024 yang telah diputus tanggal 3 Januari 2025. MK menyatakan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) inkonstitusional bersyarat

    Keputusan MK ini menghilangkan dasar hukum bagi perusahaan asuransi untuk secara sepihak membatalkan polis. Selain itu, aturan ini juga membuat perusahaan tidak bisa menolak klaim sepihak.
     

  • Riset FEB UI Ungkap Hilirisasi Jadi Syarat Menuju Indonesia Emas 2045

    Riset FEB UI Ungkap Hilirisasi Jadi Syarat Menuju Indonesia Emas 2045

    Jakarta –

    Indonesia terus melangkah maju dalam mengoptimalkan potensi sumber daya alamnya melalui program hilirisasi industri tambang. Hingga tahun 2024, program ini telah menghasilkan dampak yang signifikan dalam membangun ekonomi berbasis nilai tambah, dengan fokus pada komoditas tembaga, bauksit, dan pasir silika.

    Hilirisasi bahkan menjadi prasyarat bagi sektor industri pengolahan untuk mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045 jika dilakukan dan direalisasikan sesuai dengan rencana investasi yang dilakukan. Hilirisasi industri tambang, khususnya tembaga, bauksit, dan pasir silika awalnya dilakukan melalui pembangunan smelter tembaga dan bauksit, serta pengembangan produk berbahan baku pasir silika.

    Hal itu diungkapkan dalam riset Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) dengan judul ‘Kajian Dampak Hilirisasi Industri Tambang terhadap Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan: Tembaga, Bauksit, dan Pasir Silika’.

    “Sedangkan yang menjadi syarat cukupnya agar sektor industri pengolahan dapat mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045 adalah penggunaan produk hasil dari pengolahan smelter, untuk di hilirisasi kembali sebagai input dalam pengembangan produk yang memiliki nilai tambah yang lebih tinggi lagi di dalam negeri sampai kepada produk akhir,” kata Wakil Kepala Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (PEBS FEB UI), Nur Kholis dalam keterangan tertulis, Minggu (2/2/2025).

    Nur Kholis mengatakan bahwa hilirisasi telah memungkinkan Indonesia untuk tidak lagi sekedar mengekspor bahan mentah. Produk bernilai tambah seperti katoda tembaga, alumina, dan produk berbasis pasir silika,seperti kaca dan keramik, hingga ke depan adalah panel surya dan semikonduktor, kini mulai dihasilkan di dalam negeri. Ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat struktur industri nasional dan membuka peluang ekonomi baru.

    “Kita tidak bisa terus bergantung pada ekspor bahan mentah dan juga impor barang antara dari luar negeri. Hilirisasi adalah jalan kita menuju kemandirian ekonomi. Dengan peningkatan investasi dalam rangka menghasilkan produk bernilai tambah di dalam negeri, kita menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memastikan sumber daya alam kita benar-benar memberikan manfaat maksimal untuk bangsa,” ujarnya.

    Nur Kholis menjelaskan, dampak dari hilirisasi tembaga, bauksit, dan pasir silika ini telah mulai dirasakan di daerah-daerah seperti Kabupaten Gresik (Jawa Timur), Kabupaten Mempawah (Kalimantan Barat), dan Kabupaten Batang (Jawa Tengah), di mana pembangunan smelter menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Selain meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pendapatan daerah, kebijakan ini juga menciptakan ribuan lapangan kerja, baik langsung maupun tidak langsung.

    “Kami juga menemukan bahwa, selain pendapatan negara, pendapatan daerah provinsi dan kabupaten/kota yang terkait juga meningkat melalui Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagai contoh, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan, dan pajak penerangan jalan di daerah hilirisasi menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan. Pendapatan daerah ini dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur publik yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tuturnya.

    Meski demikian, hilirisasi juga mendapat tantangan seperti keterbatasan infrastruktur dan teknologi, masih terbatasnya tenaga kerja yang terampil, permintaan pasar yang fluktuatif, dan dampak negatif terhadap lingkungan. Nur Kholis mengatakan bahwa pemerintah perlu melakukan sejumlah langkah strategis dalam menghadapi tantangan tersebut. Misalnya pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan teknologi, penerapan teknologi ramah lingkungan, diversifikasi produk, dan penguatan kerjasama internasional.

    “Hilirisasi industri tambang, khususnya tembaga, bauksit, dan pasir silika juga perlu terus untuk didorong untuk menerapkan teknologi yang ramah lingkungan di seluruh fasilitas pengolahan mineral tambang. Pengelolaan limbah yang efektif harus menjadi bagian yang terintegrasi dari pelaksanaan hilirisasi” pungkasnya.

    (prf/ega)

  • Ternyata Tren Investasi Gen Z Fokus di Ranah Ini

    Ternyata Tren Investasi Gen Z Fokus di Ranah Ini

    Jakarta: Tren teranyar berinvestasi oleh generasi muda, terfokus pada beberapa lini. Temuan itu diulas Insight Management, yakni di ranah investasi haji dan produk berbasis manfaat sosial bagi masyarakat.
     
    “Partisipasi anak muda berinvestasi dalam berbagai reksa dana kami memberikan optimisme baru bahwa investasi sosial akan terus berkembang di masa depan,” kata Direktur PT Insight Investments Management (Insight) Ria M Warganda, dalam keterangan tertulis yang dikutip Minggu, 2 Februari 2025.
     
    Menurut Ria, tren tersebut terlihat dalam 2 dekade pihaknya memfasilitasi investasi. Ria mengatakan tren itu menjadi pendongkrak signifikan, bahkan sampai produk reksa dana haji syariah.
     

    “Kami sangat mengapresiasi langkah ini dan yakin bahwa tren positif ini akan terus berlanjut,” kata dia.

    Selain haji, minat anak muda terhadap investasi dengan dampak sosial juga meningkat. Pihaknya optimistis tren ini bakal mendorong pertumbuhan produk reksa dana.
     
    “Termasuk Reksa Dana Haji Syariah (I-Hajj Syariah Syariah Fund) yang dirancang untuk membantu orang-orang yang belum beruntung berangkat ibadah ke Tanah Suci,” ujar Ria.
     
    Komisaris Independen M Jani sepakat dengan hal itu. Dia menyebut tak sedikit investor muda menyisihkan dana investasi, untuk dikelola pihaknya, yakni sebagai infaq untuk masyarakat kurang beruntung.
     
    “Kami menyampaikan bahwa program Reksa Dana Haji Syariah ini telah memberangkatkan 999 jemaah sebagai bukti komitmen kami dalam mendukung masyarakat kurang mampu yang memiliki kontribusi sosial yang nyata bagi masyarakat,” ujar Jani.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ADN)

  • Prabowo Pangkas Anggaran, Proyek Infrastruktur Era Jokowi Bakal Dievaluasi

    Prabowo Pangkas Anggaran, Proyek Infrastruktur Era Jokowi Bakal Dievaluasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo mengonfirmasi adanya pemangkasan anggaran infrastruktur sebagai bentuk pelaksanaan dari Inpres No. 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025

    Dody menjelaskan, pemangkasan anggaran di Kementerian PU itu porsinya lebih dari 70%. Di mana, semula pagu anggaran Kementerian PU ditetapkan sebesar Rp110,95 triliun.

    Dalam rangka penghematan itu, Dody menyebut dirinya mendapat pesan khusus dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar seluruh proyek konektivitas atau jalan untuk dilakukan evaluasi.

    “Pesan Pak Prabowo suruh mengecek konektivitas, suruh ngecek apakah yang dibangun kemarin-kemarin itu bermanfaat buat masyarakat,” kata Dody saat ditemui di Kantornya, Jumat (31/1/2025).

    Namun demikian, Dody memastikan bahwa pemangkasan anggaran itu tidak serta merta mengganjal pembangunan proyek infrastruktur ke depan.

    “Tidak [banyak berdampak], biasa saja. Nanti kalau kurang minta lagi lah,” tuturnya.

    Untuk diketahui, pembangunan jalan masif dilakukan pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi, total panjang ruas jalan bebas hambatan atau jalan tol yang dimiliki Indonesia bertambah hingga 2.113 kilometer (km).

    Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR mencatat sejak 1978 hingga pertengahan 2024 atau tepatnya 4 bulan menjelang Jokowi lengser, 73 ruas tol telah beroperasi dengan total panjang mencapai 2.893 km.

    “Sejak 1978 hingga pertengahan tahun 2024, total panjang jalan tol di Indonesia mencapai 2.893 km,” tulis BPJT dalam unggahannya, dikutip Senin (24/6/2024).

    Artinya, selama 10 tahun kepemimpinannya, pemerintahan Presiden Jokowi membangun sekitar 73% dari panjang ruas tol yang saat ini dimiliki Indonesia.

    Proyek Terdampak

    Sebelumnya, Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti menjabarkan anggaran Kementerian PU dilakukan pemangkasan sebesar 80% atau sekitar Rp81 triliun. 

    Namun, Diana menekankan bahwa efisiensi ini tidak termasuk untuk belanja pegawai. Selain untuk belanja pegawai Kementerian PU, Diana menjelaskan efisiensi anggaran Kementerian PU ini juga tidak termasuk untuk Pemanfaatan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), Hibah Luar Negeri (HLN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

    Akan tetapi untuk sejumlah proyek yang diinisiasi oleh pemerintah seperti pembangunan jalan, pembangunan bendungan sampai pembangunan irigasi dikhawatirkan bakal terdampak.

    “Bangunan juga terganggu, semuanya. Kan kita harus berbagi yang mana yang kita pilih untuk diprioritaskan, karena yang harus jalan kan untuk yang HLN karena sudah commited, kemudian SBSN juga sudah commited juga. Nah, kalau yang itu tidak bisa diganggu gugat,” ungkapnya.

  • Transmart Gelar Diskon 50%+20%, Harga Kasur Dijamin Murah!

    Transmart Gelar Diskon 50%+20%, Harga Kasur Dijamin Murah!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Memiliki tempat tidur atau kasur yang nyaman sangat penting bagi setiap orang demi menjaga kualitas tidur selepas bekerja keras. Akan tetapi, untuk memperoleh tempat tidur berkualitas dan juga terjangkau bukan perkara mudah.

    Meski demikian, Anda tidak perlu khawatir, karena Transmart kembali menggelar Transmart Full Day Sale dengan diskon besar-besaran hingga 50% + 20% di seluruh gerai Transmart di Indonesia, pada Minggu, 2 Februari 2025.

    Promo ini bisa dinikmati bagi pengguna kartu kredit Bank Mega, kartu kredit Bank Mega Syariah, dan aplikasi Allo Bank, mulai dari toko buka hingga tutup pukul 22.00, waktu setempat.

    Daftar kasur dengan harga terbaik di Transmart Full Day Sale :

    1. Airland Mattress New Ottawa Set di Luar Jawa Rp 6.319.200

    2. Airland Mattress New Ottawa Set di Jawa Rp 5.999.200

    3. Elite Serenity Impressa Orthopedic Mattress ukuran 160cm x 200 cm di Makassar, Lampung, Jambi Rp 1.492.800.

    4. Elite Serenity Impressa Orthopedic Mattress ukuran 160cm x 200 cm di Jawa dan Bali Rp 1.307.200.

    Selain itu dapatkan pula Aneka Wardrobe Super diskon hingga 70% mulai dari Rp 515.600. Selain itu, ada pula meja makan dari Flint/Faye Dining Set 1+4 dengan harag Rp 1.279.200.

    Jadi, tunggu apa lagi? Ayo serbu Transmart Full Day Sale di seluruh gerai Transmart se-Indonesia pada Minggu ini. Jangan sampai ketinggalan!

    (haa/haa)

  • Jelang Ramadan, Harga Sirup dan Minuman Super Murah di Transmart

    Jelang Ramadan, Harga Sirup dan Minuman Super Murah di Transmart

    Jakarta, CNBC Indonesia – Bulan Ramadan hanya tinggal menunggu hari. Persiapan pun harus dilakukan segera mungkin, termasuk menyiapkan minuman dan makanan yang cocok untuk menemani masa-masa selama berpuasa.

    Untuk kebutuhan minuman dan makanan selama Ramadan, Transmart kembali menghadirkan gebyar promo diskon besar-besaran hingga 50% + 20%. Pesta diskon Transmart Full Day Sale digelar lagi Minggu, 2 Februari 2025 mulai toko buka sampai pukul 22.00 di seluruh Transmart se-Indonesia.

    Seperti biasa, pada program ini pengunjung bisa menikmati diskon 20% bagi pelanggan yang menggunakan kartu kredit Bank Mega, kartu kredit Bank Mega Syariah, dan aplikasi Allo Bank-Allo Prime termasuk Allo Paylater. Bahkan untuk produk unggulan diskon bisa sampai 50% + 20% tergantung jenis produknya.

    Dalam kesempatan ini, ada produk sirup ABC Squash Delight 450 ml beragam varian dengan harga spesial Rp 11.900. Ada pula ABC Special Grade Cocopandan/Melon 460 ml dengan harga spesial Rp 19.900.

    Untuk minuman siap saji, ada Teh Kotal Jasmine 1.000 ml beli 2 Rp 17.400. Ultra Milk UHT Full Cream/Chocolate 1 L hanya dengan Rp 16.500 dan Ultra Milk UHT Full Cream/Chocolate/Mocha/Strawberry Rp 12.500 saja. Untuk pecinta Yoghurt, ada Cimory Bites 120 gram harga spesial Rp 7.900.

    Bagi pecinta kopi, dapatkan Kapal Api Spesial Mix 20×25 gram Rp 31.900.

    Jadi, tunggu apa lagi? Segera serbu Transmart Full Day Sale di seluruh gerai Transmart se-Indonesia pada Minggu, 2 Februari.

    (haa/haa)

  • Wow! Ada Sepeda Listrik 3 Jutaan di Transmart

    Wow! Ada Sepeda Listrik 3 Jutaan di Transmart

    Jakarta, CNBC Indonesia – Transmart kembali menggelar program pesta diskon besar-besaran, di Transmart Full Day Sale pada hari ini Minggu (2/2).

    Program ini hadir di seluruh gerai Transmart se-Indonesia, mulai berlangsung saat toko buka sampai tutup pukul 22.00.

    Pada program ini pengunjung bisa menikmati diskon 20% bagi pelanggan yang menggunakan kartu kredit Bank Mega, kartu kredit Bank Mega Syariah, dan aplikasi Allo Bank-Allo Prime termasuk Allo Paylater. Bahkan untuk produk unggulan diskon bisa sampai 50% + 20% tergantung jenis produknya.

    Nah, bagi Anda yang ingin membeli sepeda listrik, ke Transmart saja karena ada diskon gede-gedean.

    Aneka sepeda listrik didiskon dari harga normal Rp 6.450.000 jadi hanya Rp 3.680.000. Harga ini berlaku untuk pembelian di Pulau Jawa.

    Sementara untuk di luar Pulau Jawa, aneka sepeda listrik didiskon dari harga normal Rp 6.750.000 jadi hanya Rp 3.920.000.

    Tertarik? Yuk ke Transmart Full Day Sale

  • Pengertian Pembiayaan Syariah, Jenis, dan Model Bisnisnya

    Pengertian Pembiayaan Syariah, Jenis, dan Model Bisnisnya

    Perusahaan Pembiayaan Syariah (PP Syariah) adalah lembaga yang menyediakan pembiayaan kepada masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip akad syariah. Dalam struktur organisasi, terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memastikan pelaksanaan prinsip syariah berjalan dengan baik. POJK Nomor 31/POJK.05/2014 mengatur berbagai kegiatan usaha atau model bisnis pembiayaan syariah, yaitu:

    Pembiayaan Jual Beli, yakni penyediaan barang melalui transaksi jual beli yang sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh pihak-pihak terkait. Pembiayaan Investasi, yakni penyediaan modal untuk usaha produktif dalam jangka waktu tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai perjanjian syariah yang telah disetujui. Pembiayaan Jasa, yakni pemberian jasa, baik berupa manfaat atas barang, pinjaman (dana talangan), maupun pelayanan, dengan atau tanpa imbalan (ujrah) sesuai dengan perjanjian syariah yang berlaku. Kegiatan usaha lain sesuai dengan persetujuan OJK.

    Berbeda dari pembiayaan konvensional, setiap kegiatan usaha dalam pembiayaan syariah harus merujuk pada akad yang telah mendapatkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) atau Pernyataan Kesesuaian Syariah dari DSN MUI.

    Setiap aktivitas harus berlandaskan pada akad syariah, baik secara tunggal maupun gabungan. Seperti industri jasa keuangan lainnya, PP Syariah wajib melaporkan kegiatan usahanya dan mendapatkan izin dari OJK.

    Model bisnis PP Syariah mirip dengan model bisnis lainnya, tetapi semua kerja sama yang dilakukan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kesepakatan dan transparansi menjadi faktor kunci dalam model bisnis ini.

    Modal awal PP Syariah berasal dari pemegang saham. Dalam pengembangan bisnis dan peningkatan aset, PP Syariah memanfaatkan dana dari bank syariah. Dalam hal ini, pihak penjual seperti dealer atau supplier berperan dalam menyediakan barang atau jasa yang akan dibiayai, sedangkan industri jasa keuangan lain, seperti asuransi syariah, juga mendukung PP Syariah sebagai pihak penjaminan.

    Secara umum, prinsip-prinsip dalam kegiatan usaha pembiayaan syariah meliputi keadilan (‘adl), keseimbangan (tawazun), kemashlahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta menghindari unsur gharar, maisir, riba, zhulm, risywah, dan objek haram lainnya.

    Jenis akad pembiayaan syariah

    Berbagai jenis akad digunakan dalam pembiayaan syariah sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan. Beberapa akad dalam pembiayaan syariah antara lain:

    1. Murabahah

    Akad jual beli barang di mana harga beli (harga perolehan) diinformasikan kepada pembeli, dan pembeli membayar dengan harga lebih (margin) sebagai keuntungan sesuai kesepakatan.

    2. Mudharabah

    Akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama (shahib mal) menyediakan seluruh modal, sementara pihak kedua (mudharib) bertindak sebagai pengelola. Keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan.

    3. Ijarah

    Akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa mengalihkan kepemilikan barang tersebut.

  • Prabowo Potong Anggaran PU Rp81 Triliun, Begini Nasib Pembangunan IKN

    Prabowo Potong Anggaran PU Rp81 Triliun, Begini Nasib Pembangunan IKN

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto bakal memangkas anggaran infrastruktur yang dikucurkan ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebesar Rp81 triliun pada 2025. 

    Asal tahu saja, semula pemerintah telah sepakat mengucurkan anggaran belanja ke Kementerian PU sebesar Rp110,95 triliun. Dengan adanya pemangkasan tersebut, maka pos belanja infrastruktur PU hanya tersisa Rp29,95 triliun. 

    Menanggapi hal itu, Pengamat Tata kota Universitas Trisakti, Nirwono Joga menyebut hal itu bakal berdampak signifikan pada laju pembangunan mega proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

    “Kementerian PU dan Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) akan menjadi Kementerian dan Badan yang banyak terpangkas efisiensi anggaran 2025. Alhasil, pembangunan IKN dipastikan akan melambat,” jelasnya, Minggu (2/2/2025). 

    Lebih lanjut, dia memproyeksi bahwa komitmen Presiden Prabowo yang hendak berkantor di IKN pada 2028 akan batal dan molor. 

    Hal itu lantaran cekaknya biaya yang bakal digunakan untuk membangun kawasan legislatif dan yudikatif sebagai kawasan pendukung IKN sebagai Ibu Kota anyar RI.

    “Target pembangunan kota akan mundur, termasuk rencana Presiden berkantor pada 2028. Artinya diproyeksi Presiden akan tetap berkantor di Jakarta sampai dengan [akhir jabatannya] pada 2029,” tegasnya.

    Pada saat yang sama, Nirwono juga mewanti-wanti tugas berat pemerintah mendatangkan komitmen investasi baik dari luar dan dalam negeri.

    Mengingat, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menghendaki pembangunan infrastruktur untuk dapat mayoritas digarap oleh swasta.

    “Kementerian terkait investasi harus mampu menarik sektor swasta dalam dan luar untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan IKN. Meskipun tidak akan mudah mengajak investor swasta tersebut,” pungkasnya. 

    Sebelumnya, Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti sempat mengaku langkah pemangkasan anggaran PU itu bakal mengganggu proyek pembangunan nasional.

    Diana merinci proyek-proyek Kementerian PU yang terganggu antara lain seperti pembangunan jalan, pembangunan bendungan sampai pembangunan irigasi.

    “Bangunan juga terganggu, semuanya. Kan kita harus berbagi yang mana yang kita pilih untuk diprioritaskan, karena yang harus jalan kan untuk yang HLN [Hibah Luar Negeri] karena sudah commited, kemudian SBSN [Surat Berharga Syariah Negara] juga sudah commited juga. Nah, kalau yang itu tidak bisa diganggu gugat,” tandasnya.

  • Strategi Efisiensi Anggaran Prabowo Dikhawatirkan Ganggu Pembangunan Infrastruktur – Halaman all

    Strategi Efisiensi Anggaran Prabowo Dikhawatirkan Ganggu Pembangunan Infrastruktur – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pembangunan proyek infrastruktur dikhwatirkan akan terganggu setelah Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian/Lembaga (K/L) melakukan efisiensi anggaran.

    Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengungkapkan bahwa instruksi tersebut berpotensi mempengaruhi pembangunan infrastruktur, setelah anggaran Kementerian PU mengalami pemangkasan sebesar 80 persen.

    Dengan anggaran Kementerian PU sebesar Rp 110,95 triliun, pemangkasan sebesar 80 persen diperkirakan akan mengurangi sekitar Rp 81 triliun.

    “80 persen [efisiensi anggaran di PU]. Iya (sekitar Rp 81 triliun),” kata Diana kepada wartawan di Jakarta, dikutip Minggu (2/2/2025).

    Ia menjelaskan bahwa berbagai proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan, bendungan, irigasi, dan bangunan, akan terpengaruh akibat pengurangan anggaran ini.

    “Ya mungkin semuanya ya. Jalan terganggu, bendungan terganggu, irigasi terganggu, bangunan juga terganggu. Semuanya. Kan kita harus berbagi yang mana yang kita pilih untuk diprioritaskan,” ujar Diana.

    Ia menyebut efisiensi anggaran ini tidak akan mempengaruhi belanja pegawai, Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), Hibah Luar Negeri (HLN), dan Surat Berharga Syariah Negara.

    Sebagaimana diketahui, Prabowo menginstruksikan kementerian/lembaga melakukan review sesuai tugas dan kewenangan dalam rangka efisiensi.

    Arahan Prabowo itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken pada 22 Januari 2025. Ada tujuh poin instruksi Prabowo dalam rangka efisiensi anggaran itu.

    Pada poin kedua, Prabowo Subianto menginstruksikan agar ada efisiensi anggaran belanja negara tahun anggaran negara yang sebesar Rp 306 triliun.

    Anggaran itu terdiri dari anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.

    Lalu pada poin ketiga, Prabowo meminta menteri dan pimpinan lembaga mengidentifikasi rencana efisiensi.

    Efisiensi tersebut meliputi belanja operasional dan non-operasional yang terdiri belanja operasional kantor, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, hingga pengadaan alat dan mesin.

    Batasi Belanja untuk Kegiatan yang Bersifat Seremonial

    Kemudian, arahan Prabowo kepada kepala daerah adalah membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, studi banding, hingga seminar FGD.

    Pemerintah Daerah juga diminta mengurangi perjalanan dinas sebesar 50 persen.

    Termasuk membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran gaji.

    Adapun di poin kelima, Prabowo secara khusus meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani menetapkan besaran efisiensi anggaran belanja masing-masing kementerian/lembaga.

    Prabowo juga menginstruksikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memantau efisiensi belanja kepala daerah.