Produk: Syariah

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia berada pada peringkat terbawah dibandingkan negara-negara Asean lainnya dalam hal persentase investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) terhadap produk domestik bruto (PDB).

Peneliti senior Bank Syariah Indonesia (BSI) Institute Bazari Azhar Azizi merincikan, berdasarkan data OECD, FDI hanya berkontribusi 0,2% terhadap pembentukan PDB Indonesia pada 2020. Angka tersebut menjadi yang terendah di Asean.

Sebagai perbandingan, FDI berkontribusi 0,5% terhadap pembentukan PDB Malaysia dan Thailand pada 2020. Sementara itu, rata-rata FDI berkontribusi 0,9% terhadap pembentukan PDB negara-negara Asean pada 2020.

Bazari menilai setidaknya ada tiga faktor utama yang menyebabkan ketertinggalan Indonesia terhadap negara-negara lain di Asean.

“Yaitu inefisiensi, masih adanya pembatasan, serta regulasi dan birokrasi investasi,” ujar Bazari dalam laporan BSI Institute Quarterly, dikutip Minggu (9/2/2025).

Pertama, terkait inefisiensi investasi tergambarkan melalui rasio ICOR (Incremental Capital Output Ratio). Nilai ICOR Indonesia (6,96) masih tinggi apabila dibandingkan beberapa negara seperti India (3,2), Malaysia (2,7), dan Filipina (3,4).

Kedua, pembatasan investasi di Indonesia. Bazari menjelaskan, berdasarkan rilis terbaru mengenai ekonomi Indonesia dari OECD (2024), Services Trade Restrictiveness Index (STRI) Tanah Air berada di atas rata-rata negara OECD.

Menurutnya, tingginya STRI ini menunjukkan regulasi yang ketat pada perdagangan jasa di sebagian besar sektor. Bazari masih ada pembatasan yang lebih ketat bagi investor global dibandingkan investor atau mitra investasi regional.

Ketiga, regulasi investasi di Indonesia yang ditunjukkan oleh OECD FDI Regulatory Restrictiveness Index (RRI) masih cukup restriktif dalam hal peraturan bagi investasi atau investor asing dibandingkan beberapa negara Asean lain.

Meski skor RRI Indonesia telah mengalami penurunan skor dibandingkan era 1980—1990an, skor Malaysia, Vietnam, dan Thailand masih lebih rendah yang menggambarkan keterbukaan investasi asing yang tinggi.

“Masih ada kesenjangan yang harus diatasi, terutama dalam hal efisiensi investasi, reformasi birokrasi, dan penghapusan pembatasan sektor tertentu. Langkah-langkah strategis seperti perbaikan regulasi, penguatan insentif fiskal, dan optimalisasi KEK harus dilanjutkan,” jelasnya.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, Bazari pun melihat ada sejumlah peluang yang bisa dimanfaatkan pemerintah untuk menarik lebih banyak FDI ke dalam negeri. Pertama, percepatan realisasi komitmen investasi dari negara-negara mitra yang telah menyatakan minatnya.

Kedua, pemanfaatan potensi pendanaan iklim dari COP29 yang diproyeksikan mencapai US$300 miliar per tahun pada 2035 untuk proyek-proyek hijau dan berkelanjutan, yang mana Indonesia berpotensi besar dalam pengembangan sektor tersebut.

Ketiga, penguatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai destinasi FDI. Keempat, status Indonesia sebagai negara aksesi OECD membuka peluang untuk meningkatkan investasi melalui akses pasar yang lebih luas, pembentukan regulasi yang lebih baik, dan kepercayaan investor dapat meningkat.

“Ke depan, keberhasilan Indonesia dalam mengamankan lebih banyak FDI akan sangat bergantung pada konsistensi reformasi kebijakan dan stabilitas ekonomi-politik yang terjaga,” tutup Bazari.