Xcloud.id

Produk: Syariah

  • Tok! Pasangan Gay di Aceh Divonis 165 Kali Cambuk

    Tok! Pasangan Gay di Aceh Divonis 165 Kali Cambuk

    Banda Aceh, Beritasatu.com – Majelis hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh memvonis pasangan gay terdakwa perkara liwat atau hubungan sesama jenis dengan hukuman dengan total sebanyak 165 kali cambuk, karena melanggar qanun (perda) terkait syariat Islam.

    Vonis tersebut dibacakan ketua majelis hakim Sakwanah, didampingi hakim anggota Said Safnizar dan Mujihendra dalam persidangan di Mahkamah Syariah Banda Aceh di Banda Aceh, Senin (25/2/2025).

    Dikutip dari Antara, kedua terdakwa berinisial DA dan AI hadir di persidangan didampingi penasihat hukumnya. Persidangan dihadiri jaksa penuntut umum Alfian dari Kejaksaan Negeri Banda Aceh.

    Total hukuman 165 kali cambuk tersebut masing-masing dijatuhkan untuk terdakwa DA dengan vonis sebanyak 80 kali cambuk, dan AI dengan hukuman sebanyak 85 kali cambuk.

    Majelis hakim menyatakan kedua terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah liwat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 63 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

    Majelis hakim juga mempertimbangkan hal memberatkan dan meringankan sebelum menjatuhkan putusan terhadap kedua pria pasangan gay di Aceh itu. Hal memberatkan, kedua terdakwa sebagai muslim seharusnya menjunjung tinggi syariat Islam.

    Selain itu, perbuatan tersebut berulang kali dilakukan kedua tersebut. Perbuatan kedua terdakwa dinyatakan meresahkan masyarakat. 

    Adapun hal yang meringankan, kedua terdakwa mengakui perbuatannya, belum pernah dihukum, serta berusia muda, dan memiliki masa depan yang masih panjang.

    “Kedua terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya,” kata hakim.

    Atas putusan tersebut, terdakwa DA dan AI bersama penasihat hukumnya menyatakan menerima vonis hakim. Begitu pula dengan jaksa penuntut umum, juga menerima putusan majelis hakim.

    Diketahui, terdakwa DA dan AI ditangkap warga di sebuah indekos, kawasan Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh pada 7 November 2024. Saat ditangkap, keduanya dalam keadaan tidak berbusana diduga melakukan hubungan badan sesama jenis atau praktik gay.

  • BPKH Fasilitasi UMKM Goes to Hajj untuk Pendaftaran Haji dan Ekspor Rendang ke Tanah Suci

    BPKH Fasilitasi UMKM Goes to Hajj untuk Pendaftaran Haji dan Ekspor Rendang ke Tanah Suci

    loading…

    BPKH bersama perbankan dan lembaga pembiayaan syariah mengadakan kegiatan UMKM Goes to Hajj. Program ini memberikan akses bagi pelaku UMKM dan kemudahan tenaga kerja untuk mendaftar haji. Foto: Ist

    PADANG – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bersama perbankan dan lembaga pembiayaan syariah mengadakan kegiatan “UMKM Goes to Hajj”, sebuah langkah strategis untuk mendorong peluang ekspor bagi pelaku UMKM.

    Program ini juga memberikan akses bagi pelaku UMKM dan kemudahan tenaga kerja untuk mendaftar Haji. BPKH turut mengajak grup pengusaha perhotelan, retail, dan eskpor impor di Arab Saudi, untuk berperan dalam membantu UMKM mendistribusikan produknya ke pasar Arab Saudi.

    Anggota Badan Pelaksana BPKH Harry Alexander mengatakan, komitmen BPKH dalam mendukung inovasi dan kolaborasi dalam ekosistem perhajian, termasuk optimalisasi dana kelolaan melalui peningkatan pendaftaran haji dari sektor UMKM.

    “UMKM dapat turut serta dalam ekosistem perhajian untuk memenuhi kebutuhan penyediaan makanan khas Indonesia pada musim haji seperti rendang sehingga dengan akses pasar yang lebih luas, para pelaku UMKM dapat berkembang untuk mampu mendaftar haji,” ujarnya, Senin (24/2/2025).

    Buya Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum MUI yang juga Ketua PP Muhammadiyah yang membawahi UMKM menekankan bahwa potensi produk Sumatera Barat bukan hanya bumbu rendang, tetapi juga berbagai bumbu khas lainnya yang dapat menembus pasar global dan menjadi titik awal pembentukan kota devisa.

    “PP Muhammadiyah memiliki 24 cabang Muhammadiyah di seluruh dunia yang bisa dijadikan kanal promosi dan distribusi produk HIPERMI (Himpunan Pengusaha Randang Minang Indonesia),” katanya.

    Kepala Kanwil DJPb sekaligus Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Satu Sumbar Syukriah menuturkan DJPb mendapatkan Amanah sebagai Regional Chief Economic (RCE) dan Financial Officer (FA) termasuk di Sumatera Barat.

    DJPb dalam hal ini diminta menggali potensi ekonomi daerah, melakukan analisa, dan memberikan rekomendasi. Salah satu potensi ekonomi Provinsi Sumatera Barat yang perlu dikembangkan yaitu Bumbu dan Rendang di mana industri pengelolaan bumbu rendang butuh bahan baku yang erat kaitannya dengan petani dan Sumatera Barat yang agraris.

    “HIPERMI di bawah binaan DJPb Kemenkeu Sumbar diharapkan menjadi wadah berkembangnya suatu proses bisnis dari hulu ke hilir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumbar, mulai dari petani sampai pengusaha rendang yang pada akhirnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam upaya meningkatkan kemampuan fiskal di Sumbar,” ujarnya.

    Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumatera Barat Endrizal menambahkan pemerintah provinsi siap mendukung program ini.

    “Pemerintah provinsi siap menjadi perusahaan pendamping dalam kerja sama program UMKM Goes to Hajj. Kami juga akan mengerahkan dinas dan tenaga pendamping untuk memastikan kelancaran program ini,” ucapnya.

    (jon)

  • BPKH Dorong UMKM Penuhi Kebutuhan Makanan Haji

    BPKH Dorong UMKM Penuhi Kebutuhan Makanan Haji

    Padang: Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bersama perbankan dan lembaga pembiayaan syariah mengadakan kegiatan ‘UMKM Goes to Hajj’ sebuah langkah strategis untuk mendorong peluang ekspor bagi pelaku UMKM.

    Program ini juga memberikan akses bagi pelaku UMKM dan memberikan kemudahan tenaga kerja untuk mendaftar Haji. BPKH turut mengajak group pengusaha perhotelan, retail, dan eskpor impor di Arab Saudi, untuk berperan dalam membantu UMKM mendistribusikan produknya ke pasar Arab Saudi.

    Anggota Badan Pelaksana BPKH Harry Alexander mengatakan, BPKH mendukung inovasi dan kolaborasi dalam ekosistem perhajian, termasuk optimalisasi dana kelolaan melalui peningkatan pendaftaran haji dari sektor UMKM. 

    “UMKM dapat memenuhi kebutuhan penyediaan makanan khas Indonesia pada musim haji seperti rendang sehingga dengan akses pasar yang lebih luas para pelaku UMKM dapat berkembang untuk mampu mendaftar haji,” ujarnya.

    Wakil Ketua Umum MUI/ Ketua PP Muhammadiyah yang membawahi UMKM, Buya Anwar Abbas mengatakan potensi produk Sumatera Barat bukan hanya bumbu rendang, tetapi juga berbagai bumbu khas lainnya yang dapat menembus pasar global dan menjadi titik awal pembentukan kota devisa.

    “PP Muhammadiyah memiliki 24 cabang Muhammadiyah di seluruh dunia yang bisa dijadikan kanal promosi dan distribusi produk Hipermi (Himpunan Pengusaha Randang Minang Indonesia),” katanya.

    Kepala Kanwil DJPb, sekaligus sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan RI Satu Sumbar, Syukriah, menegaskan bahwa DJPb mendapatkan Amanah sebagai Regional Chief Economic (RCE) dan Financial Officer (FA) termasuk di Sumatera Barat. 

    DJPb diminta untuk menggali potensi ekonomi daerah, melakukan analisa dan memberikan rekomendasi. 

    Salah satu potensi ekonomi Provinsi Sumatera Barat yang perlu dikembangkan yaitu bumbu dan rendang. Industri pengelolaan bumbu rendang butuh bahan baku yang erat kaitannya dengan petani dan Sumatera Barat yang agraris. 

    “Hipermi diharapkan menjadi wadah berkembangnya suatu proses bisnis dari hulu ke hilir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumbar, mulai dari petani sampai pengusaha rendang yang pada akhirnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam upaya meningkatkan kemampuan fiskal di Sumbar,” katanya.

    Kepala Dinas Koperasi dan UKM Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Endrizal, menegaskan kesiapan pemerintah provinsi dalam mendukung program ini.

    “Pemerintah provinsi siap menjadi perusahaan pendamping dalam kerja sama program UMKM Goes to Hajj. Kami juga akan mengerahkan dinas dan tenaga pendamping untuk memastikan kelancaran program ini,” ujarnya.

    Padang: Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bersama perbankan dan lembaga pembiayaan syariah mengadakan kegiatan ‘UMKM Goes to Hajj’ sebuah langkah strategis untuk mendorong peluang ekspor bagi pelaku UMKM.
     
    Program ini juga memberikan akses bagi pelaku UMKM dan memberikan kemudahan tenaga kerja untuk mendaftar Haji. BPKH turut mengajak group pengusaha perhotelan, retail, dan eskpor impor di Arab Saudi, untuk berperan dalam membantu UMKM mendistribusikan produknya ke pasar Arab Saudi.
     
    Anggota Badan Pelaksana BPKH Harry Alexander mengatakan, BPKH mendukung inovasi dan kolaborasi dalam ekosistem perhajian, termasuk optimalisasi dana kelolaan melalui peningkatan pendaftaran haji dari sektor UMKM. 

    “UMKM dapat memenuhi kebutuhan penyediaan makanan khas Indonesia pada musim haji seperti rendang sehingga dengan akses pasar yang lebih luas para pelaku UMKM dapat berkembang untuk mampu mendaftar haji,” ujarnya.
     
    Wakil Ketua Umum MUI/ Ketua PP Muhammadiyah yang membawahi UMKM, Buya Anwar Abbas mengatakan potensi produk Sumatera Barat bukan hanya bumbu rendang, tetapi juga berbagai bumbu khas lainnya yang dapat menembus pasar global dan menjadi titik awal pembentukan kota devisa.
     
    “PP Muhammadiyah memiliki 24 cabang Muhammadiyah di seluruh dunia yang bisa dijadikan kanal promosi dan distribusi produk Hipermi (Himpunan Pengusaha Randang Minang Indonesia),” katanya.
     
    Kepala Kanwil DJPb, sekaligus sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan RI Satu Sumbar, Syukriah, menegaskan bahwa DJPb mendapatkan Amanah sebagai Regional Chief Economic (RCE) dan Financial Officer (FA) termasuk di Sumatera Barat. 
     
    DJPb diminta untuk menggali potensi ekonomi daerah, melakukan analisa dan memberikan rekomendasi. 
     
    Salah satu potensi ekonomi Provinsi Sumatera Barat yang perlu dikembangkan yaitu bumbu dan rendang. Industri pengelolaan bumbu rendang butuh bahan baku yang erat kaitannya dengan petani dan Sumatera Barat yang agraris. 
     
    “Hipermi diharapkan menjadi wadah berkembangnya suatu proses bisnis dari hulu ke hilir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumbar, mulai dari petani sampai pengusaha rendang yang pada akhirnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam upaya meningkatkan kemampuan fiskal di Sumbar,” katanya.
     
    Kepala Dinas Koperasi dan UKM Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Endrizal, menegaskan kesiapan pemerintah provinsi dalam mendukung program ini.
     
    “Pemerintah provinsi siap menjadi perusahaan pendamping dalam kerja sama program UMKM Goes to Hajj. Kami juga akan mengerahkan dinas dan tenaga pendamping untuk memastikan kelancaran program ini,” ujarnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (FZN)

  • Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Masih Loyo, OJK Minta Bank Lakukan Hal Ini

    Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Masih Loyo, OJK Minta Bank Lakukan Hal Ini

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengakui tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia masih rendah. Hal itu terungkap dalam kegiatan survei yang dilakukan OJK di beberapa daerah.

    Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 OJK, tingkat indeks literasi keuangan syariah masih berada di level 39,11%. Sementara indeks inklusi keuangan syariah masih sekitar 12,88% di tahun 2024.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengaku pihaknya menemukan ketidakpahaman masyarakat terkait sistem keuangan syariah.

    “Sangat-sangat jelas, ya, kita bisa melihat, kalau orang diwawancara tentang literasi keuangan syariah, pertama kalau ditanya tentang bank umum segala macam, lancar. Begitu tentang syariah, macet,” kata Frederica dalam acara pembukaan kampanye nasional Gerak Syariah di AEON BSD, Tangerang, Minggu (23/2/2025).

    Dalam kunjungannya di Yogyakarta pada tahun lalu misalnya, Friderica mengatakan banyak masyarakat yang belum mengerti dengan sistem keuangan syariah. Bahkan, kata Frederica, masih banyak masyarakat di DKI Jakarta yang bingung ketika disinggung tentang keuangan syariah.

    “Yang beberapa hari kemarin ya, kami melakukan survei nggak jauh, ada di DKI, di daerah, di DKI Jakarta Timur. Dan itu sama ketika bicara tentang syariah, geleng semua, nggak ngerti,” ungkapnya.

    Menurutnya, hal ini menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi industri perbankan syariah. Pasalnya, kata Frederica, banyak masyarakat yang hendak menjadi nasabah layanan syariah tetapi mengalami kesulitan.

    “Jadi ini PR juga Bapak/Ibu pelaku syariah untuk jemput bola kepada masyarakat yang sebenarnya sudah sangat ingin untuk menjadi konsumen di sektor jasa keuangan syariah. Jadi hopefully ini menjadi PR kita semua,” tutupnya.

    (kil/kil)

  • Kinerja Bank Syariah Masih Menggeliat di 2024, Begini Datanya

    Kinerja Bank Syariah Masih Menggeliat di 2024, Begini Datanya

    Jakarta –

    Perbankan syariah di Indonesia makin menggeliat. Bank-bank syariah di Indonesia mencatatkan kinerja yang positif pada akhir tahun 2024 dengan total aset tercatat sebesar Rp 980,30 triliun atau tumbuh sebesar 9,88% secara tahunan pada Desember 2024.

    Pengguna bank syariah juga meningkat, hal ini terbukti dari market share yang tercatat naik menjadi 7,72%, di Desember 2023 sendiri hanya naik 7,44%. Dari sisi intermediasi, total penyaluran pembiayaan tercatat sebesar Rp 643,55 triliun atau tumbuh 9,92% sejalan dengan pertumbuhan industri perbankan nasional.

    Sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun sebesar Rp 753,60 triliun atau tumbuh sekitar 10%, jauh di atas pertumbuhan industri perbankan nasional yang berada dalam kisaran 4-5%.

    “OJK melihat bahwa peluang perbankan syariah khususnya dan keuangan syariah umumnya masih terbuka lebar memanfaatkan niche market dan mendorong terus produk keuangan alternatif yang memiliki keunikan syariah selain produk perbankan umum yang kompetitif dengan perbankan konvensional,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Dian Ediana Rae dalam keterangannya, Minggu (23/2/2025).

    Adapun pembiayaan yang disalurkan dominan untuk sektor perumahan (KPR) dengan proporsi sekitar 23%. Sedangkan penyaluran pembiayaan UMKM, mencapai sekitar 16-17% dari total pembiayaan.

    Tingkat permodalan bank syariah tetap kuat didukung dengan likuiditas yang memadai. Tingkat Capital Adequacy Ratio (CAR) tercatat sebesar 25,4% dan berada di atas ketentuan.

    Rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) masing-masing sebesar 154,52% dan 32,09% serta masih di atas threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%.

    Kualitas pembiayaan tetap terjaga dengan rasio NPF Gross berada di level 2,12% dan NPF Nett sebesar 0,79%. Tingkat profitabilitas tetap tumbuh, dengan indikator Return-On-Asset (ROA) sebesar 2,04%. Hal ini menunjukkan akselerasi bisnis perbankan syariah tetap kuat di tengah dinamika perekonomian domestik dan global.

    Di tahun 2025, terdapat lima arah kebijakan yang akan didorong OJK guna meningkatkan economic of scale sekaligus keunikan model bisnis industri perbankan syariah agar mampu bersaing di tingkat nasional dan global.

    Pertama, Konsolidasi Bank Syariah dan penguatan UUS dilakukan dengan mendukung proses spin-off melalui koordinasi dengan stakeholders dalam proses perizinan serta kemudahan BUS hasil spin-off untuk melakukan sinergi dengan Bank Induk.

    “OJK juga mendorong pemegang saham untuk mendukung konsolidasi agar menghasilkan BUS dengan kapasitas besar,” kata Dian.

    Kedua, Finalisasi pembentukan Komite Pengembangan Keuangan Syariah (KPKS) sebagai bentuk komitmen OJK dalam memperkuat tata kelola syariah pada industri keuangan syariah nasional.

    Ketiga, melanjutkan penyusunan pedoman produk perbankan syariah untuk menjadi panduan bersama dalam pelaksanaan produk sehingga memberikan kesamaan pandang dalam implementasinya.

    Selain itu, pengembangan produk dengan karakteristik syariah, atau yang disebut shari’ah-based products, juga akan terus dilakukan sejalan dengan poin penguatan keuangan syariah dalam PTIJK tahun 2025. Adapun beberapa pedoman yang akan diterbitkan, yaitu Pedoman Pembiayaan Salam, Istishna’ dan Multijasa.

    Keempat, OJK akan melakukan penguatan peran perbankan syariah dalam ekosistem ekonomi syariah dengan perluasan akses layanan perbankan syariah dalam ekosistem ekonomi syariah terus dilakukan, diantaranya melalui sinergi dengan Lembaga Jasa Keuangan Syariah lainnya, Pemerintah (K/L), dan industri halal.

    Terakhir peningkatan peran perbankan syariah di sektor UMKM dengan peningkatan akses dan pendampingan perbankan syariah di sektor UMK yang belum memiliki bank melalui instrumen keuangan sosial syariah.

    (kil/kil)

  • Dana Pihak Ketiga BSI Tembus Rp 327,45 Triliun

    Dana Pihak Ketiga BSI Tembus Rp 327,45 Triliun

    Jakarta –

    PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) fokus memperkuat kualitas dana pihak ketiga (DPK) untuk menjaga resiliensi dan pertumbuhan yang berkelanjutan melalui pelayanan yang lebih inovatif dan inklusif.

    Di tengah ketatnya kompetisi likuiditas sektor perbankan, BSI mencatat pertumbuhan DPK sebesar 11,46% menjadi Rp327,45 triliun. Pencapaian ini ditopang oleh dana murah (CASA) yang mencapai rasio 60,12% dari total DPK.

    Sepanjang 2024, CASA BSI mencapai Rp196,87 triliun atau naik 10,65% yoy. Tercatat, DPK BSI dari produk-produk tabungan mencapai Rp140,53 triliun, disusul deposito Rp130,58 triliun, dan giro Rp56,34 triliun. Pengelolaan DPK yang tepat memberikan dampak positif pada penurunan beban bagi hasil.

    Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengungkapkan ke depannya BSI akan terus memperkokoh komposisi dana murah melalui berbagai inovasi dengan produk dan layanan yang kian inklusif.

    “Alhamdulillah DPK BSI terus bertumbuh dengan kualitas yang semakin membaik setiap tahunnya. Kami optimistis hal ini akan terus berlanjut karena market ekonomi syariah di Indonesia masih sangat besar. Oleh karena itu kami harus terus berinovasi untuk menghadirkan layanan dan pilihan produk yang inklusif bagi seluruh masyarakat,” kata dia dalam keterangan tertulis, Minggu (23/2/2025).

    Dibandingkan industri nasional maupun syariah, Pada November 2024, BSI berada di posisi 5 bank terbesar di Indonesia pada komposisi tabungan. Total tabungan mencapai Rp140,53 triliun. Capaian itu tumbuh sebesar 12,67% year on year.

    Hery melanjutkan bahwa peningkatan DPK BSI ini sejalan dengan pertumbuhan bisnis. Bahkan, industri perbankan syariah dapat tumbuh lebih baik di sepanjang 2024. Pertumbuhan DPK perbankan syariah tumbuh sebesar 12,84% secara yoy, dibandingkan dengan perbankan nasional yang hanya tumbuh sekitar 7,54% yoy.

    “Kami optimistis bahwa pertumbuhan DPK akan tumbuh baik di tahun ini. Dengan strategi ekspansi yang terarah dan inovasi digital, kami siap menghadapi tantangan sekaligus memanfaatkan peluang pertumbuhan ke depan,” lanjut Hery.

    Di sisi lain, Hery juga optimistis kinerja keuangan perbankan syariah akan solid. Seiring dengan terbitnya izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjalankan bisnis bulion atau bank emas akan menjadi momentum besar bagi peningkatan kinerja BSI ke depannya.

    Kehadiran bulion bank akan memperluas ekosistem keuangan syariah yang lebih modern dan inovatif.

    “Kami ingin menciptakan ekosistem keuangan syariah yang luas dan berkelanjutan. Dengan hadirnya Bulion Bank, kami optimistis bisnis emas dapat terus tumbuh dan menjadi pilar utama dalam mendukung pertumbuhan kinerja BSI ke depan,” tutupnya.

    (kil/kil)

  • Pembiayaan Syariah Tumbuh 9,9%, Salurkan Rp 653 Triliun Sepanjang 2024

    Pembiayaan Syariah Tumbuh 9,9%, Salurkan Rp 653 Triliun Sepanjang 2024

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pertumbuhan positif industri perbankan berbasis syariah di tahun 2024. Intermediasi pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah tercatat tumbuh 9,9% sepanjang tahun tersebut.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Frederica Widyasari Dewi mengatakan, perbankan syariah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 653 triliun sepanjang tahun 2024.

    “Sektor perbankan, intermediasi perbankan syariah juga tumbuh positif, dengan pertumbuhan pembiayaan sebesar 9,9% menjadi Rp 653 triliun, kemudian juga non-performing loan (kredit macet/NPL) terjaga di 2,12%,” kata Frederica dalam sambutannya dalam acara kampanye nasional Gerak Syariah di AEON BSD, Tangerang, Minggu (23/2/2025).

    Di sisi lain, Frederica juga mencatat tingkat dana pihak ketiga (DPK) perbankan syariah tumbuh 10,1% secara tahunan (yoy) menjadi Rp 753 triliun di 2024. Selain itu, Frederica juga mengatakan kapitalisasi syariah di pasar modal juga terus tumbuh 11,1% menjadi Rp 6,82 triliun di tahun 2024.

    Sementara Assets Under Management (AUM) mencapai Rp 50,8 triliun atau tumbuh 18,2% di tahun 2024. “Kalau kita melihat jumlah kapitalisasi pasar untuk saham-saham yang syariah juga terus meningkat, kemudian jumlah investor yang syariah juga terus meningkat dan seterusnya. Juga di reksadana dan seterusnya. Jadi ini merupakan satu hal yang positif yang terus harus kita dorong,” ungkapnya.

    Berdasarkan capaian tersebut, Frederica meminta para pelaku industri lebih berupaya untuk mendekatkan masyarakat dengan layanan syariah. Pasalnya, tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah masih tergolong rendah sepanjang tahun 2024.

    “Di tahun lalu kita literasi syariah 39%, kemudian inklusi yang masih tetap di 12%. Tapi kalau dilihat dari sebelumnya meningkatnya sudah luar biasa, literasi dari 9% jadi 39%,” ungkapnya.

    Menurutnya, hal ini menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi industri syariah. Pasalnya, kata Frederica, banyak masyarakat yang hendak menjadi nasabah layanan syariah tetapi mengalami kesulitan.

    “Jadi ini PR juga Bapak/Ibu pelaku syariah untuk jemput bola kepada masyarakat yang sebenarnya sudah sangat ingin untuk menjadi konsumen di sektor jasa keuangan syariah. Jadi hopefully ini menjadi PR kita semua,” tutupnya.

    (kil/kil)

  • Brosur KUR BSI 2025, Informasi Cicilan Pinjaman hingga Rp 500 Juta

    Brosur KUR BSI 2025, Informasi Cicilan Pinjaman hingga Rp 500 Juta

    Tabel Angsuran KUR BSI 2025, Informasi Pinjaman Bunga Rendah Plafon hingga Rp 500 Juta

    TRIBUNJATENG.COM- Bank Syariah Indonesia (BSI) menawarkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dirancang untuk mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan prinsip syariah. 

    Bunga KUR BSI sebesar 0,5 persen per bulan.

    Berikut tabel angsuran KUR BSI 2025 : 

    1. tabel angsuran KUR BSI 2025 plafon Rp 1 Juta – Rp 50 Juta 

    tabel angsuran KUR BSI 2025 plafon Rp 1 Juta – Rp 50 Juta 

       .

    2. tabel angsuran KUR BSI 2025 plafon Rp 50 Juta – Rp 150 Juta 

    KUR BSI 2025- tabel angsuran KUR BSI 2025 plafon Rp 50 Juta – Rp 150 Juta 

       .

    3. tabel angsuran KUR BSI 2025 plafon Rp 150 Juta – Rp 500 Juta

    KUR BSI 2025- tabel angsuran KUR BSI 2025 plafon Rp 150 Juta – Rp 500 Juta

     

    Jenis-jenis KUR BSI:

    BSI KUR Super Mikro:

    Plafon Pembiayaan: Hingga Rp10 juta.
    Keunggulan:Bebas biaya administrasi dan provisi.
    Pengajuan pembiayaan dapat dilakukan secara online melalui situs web BSI.
    Proses pembiayaan lebih cepat melalui aplikasi i-Kurma.
    Persyaratan mudah dengan margin setara 3 persen efektif per tahun.
    Sumber:
    BSI KUR Mikro:

    Plafon Pembiayaan: Di atas Rp10 juta hingga Rp100 juta.
    Keunggulan:Menggunakan akad sesuai dengan prinsip syariah (Murabahah dan Ijarah).
    Syarat mudah dan proses cepat.
    Tidak ada biaya provisi.
    Sumber:
    BSI KUR Kecil:

    Plafon Pembiayaan: Di atas Rp100 juta hingga Rp500 juta.
    Keunggulan:Menggunakan akad sesuai dengan prinsip syariah (Murabahah dan Ijarah).
    Syarat mudah dan proses cepat.
    Tidak ada biaya provisi dan administrasi.
    Sumber:
    Persyaratan Umum Pengajuan KUR BSI:

    Individu (Perorangan): Pelaku usaha produktif dan layak.
    Usia: Minimal 21 tahun atau sudah menikah.
    Masa Usaha: Telah menjalankan usaha secara aktif minimal 6 bulan.
    Dokumen yang Diperlukan:Kartu Tanda Penduduk (KTP).
    Kartu Keluarga (KK).
    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
    Surat Keterangan Usaha (SKU) atau dokumen sejenis.
    Catatan: Belum pernah menerima pembiayaan modal kerja atau investasi komersial, kecuali pembiayaan konsumsi untuk keperluan rumah tangga.
    Cara Pengajuan KUR BSI:

    Secara Online:

    Kunjungi situs resmi BSI di salamdigital.bankbsi.co.id.
    Pilih jenis KUR yang sesuai dengan kebutuhan Anda.
    Isi formulir pengajuan dengan data yang akurat.
    Unggah dokumen yang diperlukan.
    Tunggu proses verifikasi dan persetujuan dari tim BSI.
    Secara Offline:

    Kunjungi kantor cabang BSI terdekat dengan membawa dokumen persyaratan.
    Sampaikan niat Anda untuk mengajukan KUR kepada petugas bank.
    Isi formulir pengajuan yang disediakan.
    Petugas akan memproses pengajuan Anda sesuai prosedur yang berlaku.
    Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi situs resmi BSI atau mendatangi kantor cabang BSI terdekat di Salatiga, Jawa Tengah.

  • OJK Bidik Keuangan Syariah Bisa Digunakan Semua Kelompok Masyarakat – Page 3

    OJK Bidik Keuangan Syariah Bisa Digunakan Semua Kelompok Masyarakat – Page 3

    Menurut Kiki, untuk mencapai tujuan ini, sektor jasa keuangan syariah memainkan peran yang sangat penting. Tanpa dukungan yang kuat dari sektor jasa keuangan syariah, sektor-sektor lain yang berkaitan dengan ekonomi syariah tidak akan berkembang secara optimal.

    “Semuanya tidak akan bisa maju tanpa dukungan dari sektor jasa keuangan syariah,” imbuhnya.

    Kiki menyebut bahwa keuangan syariah menjadi landasan utama untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor-sektor terkait, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.

    Lebih lanjut, ia menekankan bahwa untuk mewujudkan potensi besar ini, semua pihak perlu berkolaborasi dan berinovasi. Dukungan dari sektor keuangan syariah akan memberikan dampak signifikan, tidak hanya bagi umat Muslim, tetapi juga bagi seluruh masyarakat Indonesia.

    Ke depan, Indonesia diharapkan dapat menjadi pemimpin dalam ekonomi dan keuangan syariah global dengan terus mendorong pengembangan sektor ini ke arah yang lebih maju dan inklusif.

    “Bagaimana kita bisa mengembangkan wisata syariah, fashion syariah, halal food, dan lainnya jika tidak didukung oleh sektor jasa keuangan syariah? Oleh karena itu, peran sektor ini sangat penting dalam mengakselerasi pertumbuhan dan perkembangan keuangan serta ekonomi syariah di Indonesia,” ujarnya.

  • Waspada Pinjol Ilegal! Ini Daftar Pinjaman Online Resmi OJK yang Aman untuk Dipakai

    Waspada Pinjol Ilegal! Ini Daftar Pinjaman Online Resmi OJK yang Aman untuk Dipakai

    Jakarta: Saat butuh dana cepat, banyak orang tergoda menggunakan pinjaman online (pinjol). Tapi hati-hati, tidak semua pinjol aman! 
     
    Untuk menghindari jebakan pinjol ilegal yang bisa bikin rugi, pastikan kamu hanya menggunakan pinjol yang sudah terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
     
    Kini, istilah resmi untuk pinjaman online adalah pinjaman daring (pindar). 

    Melansir Antara, hingga Januari 2025, ada 96 perusahaan penyelenggara pindar yang mendapat izin resmi dari OJK. 
     
    Nah, biar nggak salah pilih, berikut daftar lengkapnya!
     

    Daftar pinjaman daring (Pindar) resmi berizin OJK
    Berikut daftar 96 fintech lending atau pinjaman daring yang sudah berizin OJK:

    Danamas – PT Pasar Dana Pinjaman
    Amartha – PT Amartha Mikro Fintek
    Dompet Kilat – PT Indo FinTek
    Boost – PT Creative Mobile Adventure
    Toko Modal – PT Toko Modal Mitra Usaha
    Modalku – PT Mitrausaha Indonesia Grup
    KTA Kilat – PT Pendanaan Teknologi Nusa
    Kredit Pintar – PT Kredit Pintar Indonesia
    Maucash – PT Astra Welab Digital Arta
    Finmas – PT Oriente Mas Sejahtera
    KlikA2C – PT Aman Cermat Cepat
    Akseleran – PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia
    Ammana – PT Ammana Fintek Syariah
    PinjamanGO – PT Dana Pinjaman Inklusif
    KoinP2P – PT Lunaria Annua Teknologi
    Pohondana – PT Pohon Dana Indonesia
    Mekar – PT Mekar Investama Sampoerna
    AdaKami – PT Pembiayaan Digital Indonesia
    Esta Kapital – PT Esta Kapital Fintek
    KreditPro – PT Tri Digi Fin
    Fintag – PT Fintagra Homido Indonesia
    Rupiah Cepat – PT Kredit Utama Fintech Indonesia
    Crowdo – PT Mediator Komunitas Indonesia
    Indodana – PT Artha Dana Teknologi
    Julo – PT Julo Teknologi Finansial
    Pinjamin – PT Progo Puncak Group
    DanaRupiah – PT Layanan Keuangan Berbagi
    OVO Finansial – PT Indonusa Bara Sejahtera
    Pinjam Modal – PT Finansial Integrasi Teknologi
    Alami – PT Alami Fintek Sharia
    AwanTunai – PT Simplefi Teknologi Indonesia
    Danakini – PT Dana Kini Indonesia
    Singa – PT Abadi Sejahtera Finansindo
    Danamerdeka – PT Intekno Raya
    Easycash – PT Indonesia Fintopia Technology
    PinjamYuk – PT Kuaikuai Tech Indonesia
    FinPlus – PT Rezeki Bersama Teknologi
    Uangme – PT Uangme Fintek Indonesia
    PinjamDuit – PT Stanford Teknologi Indonesia
    Dana Syariah – PT Dana Syariah Indonesia
    Batumbu – PT Berdayakan Usaha Indonesia
    Cashcepat – PT Artha Permata Makmur
    KlikUMKM – PT Pinjaman Kemakmuran Rakyat
    Pinjam Gampang – PT Kredit Plus Teknologi
    Cicil – PT Cicil Solusi Mitra Teknologi
    Lumbungdana – PT Lumbung Dana Indonesia
    360 Kredi – PT Inovasi Terdepan Nusantara
    Kredinesia – PT Kreditku Teknologi Indonesia
    Pintek – PT Pinduit Teknologi Indonesia
    ModalRakyat – PT Modal Rakyat Indonesia
    Solusiku – PT Anugerah Digital Indonesia
    Cairin – PT Idana Solusi Sejahtera
    TrustIQ – PT Trust Teknologi Finansial
    Klik Kami – PT Harapan Fintech Indonesia
    Duha Syariah – PT Duha Madani Syariah
    Invoila – PT Sol Mitra Fintec
    Sanders One Stop Solution – PT Satustop Finansial Solusi
    DanaBagus – PT Dana Bagus Indonesia
    UKU – PT Teknologi Merlin Sejahtera
    Kredito – PT Fintek Digital Indonesia
    AdaPundi – PT Info Tekno Siaga
    Lentera Dana Nusantara – PT Lentera Dana Nusantara
    Modal Nasional – PT Solusi Teknologi Finansial
    Komunal – PT Komunal Finansial Indonesia
    Restock.ID – PT Cerita Teknologi Indonesia
    Ringan – PT Ringan Teknologi Indonesia
    Avantee – PT Grha Dana Bersama
    Gradana – PT Gradana Teknoruci Indonesia
    Danacita – PT Inclusive Finance Group
    IKI Modal – PT IKI Karunia Indonesia
    Ivoji – PT Finansia Aira Teknologi
    Indofund.id – PT Bursa Akselerasi Indonesia
    iGrow – PT iGrow Resources Indonesia
    Danai.id – PT Adiwisata Finansial Teknologi
    Dumi – PT Fidac Inovasi Teknologi
    Lahan Sikam – PT Lampung Berkah Finansial Teknologi
    Qazwa.id – PT Qazwa Mitra Hasanah
    KrediFazz – PT KrediFazz Digital Indonesia
    Doeku – PT Doeku Peduli Indonesia
    Aktivaku – PT Aktivaku Investama Teknologi
    Danain – PT Mulia Inovasi Digital
    Indosaku – PT Indosaku Teknologi Indonesia
    Edufund – PT Fintech Bina Bangsa
    GandengTangan – PT Kreasi Anak Indonesia
    Papitupi Syariah – PT Piranti Alphabet Perkasa
    BantuSaku – PT Smartec Teknologi Indonesia
    Danabijak – PT Digital Micro Indonesia
    AdaModal – PT Solid Fintek Indonesia
    SamaKita – PT Sejahtera Sama Kita
    KawanCicil – PT Kawan Cicil Teknologi Utama
    Crowde – PT Crowde Membangun Bangsa
    KlikCair – PT Klikcair Magga Jaya
    Ethis – PT Ethis Fintek Indonesia
    Samir – PT Sahabat Mikro Fintek
    Asetku – PT Pintar Inovasi Digital
    Findaya – PT Mapan Global Reksa

    Pinjaman online bisa jadi solusi cepat saat butuh dana darurat, tapi pastikan hanya menggunakan yang resmi dan terdaftar di OJK.
     
    Jangan sampai terjebak pinjol ilegal yang malah bikin masalah baru! Selalu cek daftar terbaru pinjol resmi di situs OJK sebelum meminjam. Bijak dalam berutang, ya!
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)