Xcloud.id

Produk: Syariah

  • Presiden Prabowo Resmikan Layanan Bank Emas Pegadaian, BRI Group Semakin Optimis Perkuat Ekonomi Nasional

    Presiden Prabowo Resmikan Layanan Bank Emas Pegadaian, BRI Group Semakin Optimis Perkuat Ekonomi Nasional

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto telah meresmikan Layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia (BSI) pada Rabu (26/2) di The Gade Tower (Kantor Pusat Pegadaian), Jakarta. Peresmian ini menjadi milestone pentingperjalanan Pegadaian yang merupakan Perusahaan Anak BRI (BRI Group) dan tergabung dalam Holding Ultra Mikro bersama Permodalan Nasional Madani (PNM) dengan BRI sebagai induk, sedangkan BSI juga masih terasosiasi dengan BRI dimana BRI memiliki porsi kepemilikan saham di BSI sebesar 15%. Pegadaian sendiri telah dapat melayani bisnis bank emas (bullion services) yang diantaranya simpanan emas, pembiayaan/pinjaman emas, titipan emas, dan perdagangan emas.

    Peresmian itu ditandai dengan memasukkan batangan emas ke dalam treasure box oleh Presiden Prabowo Subianto. “Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Rabu 26 Februari 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan layanan bank emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia,” kata Presiden Prabowo Subianto.

    Presiden Prabowo Subianto berharap adanya bank emas dapat meningkatkan PDB sekitar Rp 245 triliun, membuka lapangan pekerjaan baru sebanyak 1,8 juta, memperkuat devisa, dan membantu menghemat devisa negara karena emas akan dikelola di dalam negeri dari hulu hingga hilir.

    Acara peresmian layanan bank emas ini turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Agus Subiyanto, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Jaya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Direktur Utama BRI Sunarso, Direktur Utama Pegadaian Damar Latri Setiawan, serta Direktur Utama BSI Hery Gunardi.

  • Prabowo Akan Resmikan Bank Emas, 2 BUMN Didapuk Jadi Pengelola

    Prabowo Akan Resmikan Bank Emas, 2 BUMN Didapuk Jadi Pengelola

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan bank emas atau bullion bank pada Rabu (26/2/2025). Nantinya, ada dua BUMN yang akan mengelola bank emas, yakni PT Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, dua lembaga dua lembaga itu yang akan bertanggung jawab dalam menjalankan operasional bank bullion untuk sementara waktu.

    “Terdapat dua bank yang diberikan tugas untuk menjalankan bank bullion, yaitu Pegadaian, anak perusahaan BRI, serta BSI, yang bergerak dalam perdagangan emas dan layanan perbankan,” jelas Airlangga dikutip Rabu (26/2/2025).

    Airlangga menambahkan, bahwa nasabah yang bergabung dengan bank emas akan memperoleh berbagai keuntungan, termasuk peluang mendapatkan manfaat lindung nilai dari investasi emas.

    “Saya rasa emas harus dimanfaatkan sebagai instrumen untuk mengurangi risiko fluktuasi nilai di masa depan,” jelasnya.

    Ia juga mencontohkan, investasi emas sebagai lindung nilai dapat memberikan keuntungan bagi mereka yang merencanakan ibadah haji.

    Ketika seseorang menabung untuk haji dalam rentang tujuh hingga 10 tahun, nilai uang yang terkumpul dapat tergerus akibat inflasi dan penguatan dolar AS.

    Namun, dengan menabung dalam bentuk emas melalui bank emas atau bank bank, nilai manfaat yang diperoleh akan menyesuaikan dengan laju inflasi.

    “Jika tabungan dilakukan dalam bentuk emas, maka nilainya akan tetap sebanding dengan biaya haji di masa depan. Ini merupakan salah satu strategi mitigasi risiko yang dirancang oleh pemerintah,” tegasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan meresmikan bank emas pertama di Indonesia pada Rabu (26/2/2025). Prabowo menjelaskan bahwa pembentukan bank emas atau bullion bank ini dilakukan karena selama ini emas yang ditambang di dalam negeri cenderung mengalir ke luar negeri.

    “Kita memiliki banyak emas yang ditambang, tetapi sebagian besar keluar dari Indonesia. Oleh karena itu, kita ingin memiliki bank khusus yang dapat mengelola emas di dalam negeri,” ujarnya.

    Sebagai salah satu negara penghasil emas terbesar di dunia, Indonesia selama ini belum memiliki mekanisme pengelolaan emas yang optimal. Dengan kehadiran bank emas atau bullion bank, pemerintah berharap dapat memastikan bahwa emas yang dihasilkan bisa dikelola dengan lebih baik dan meningkatkan ekonomi Indonesia.

  • Sidang Isbat Penentuan Awal Ramadan Digelar Lusa, 28 Februari 2025

    Sidang Isbat Penentuan Awal Ramadan Digelar Lusa, 28 Februari 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar Sidang Isbat (penetapan) awal Ramadan 1446 Hijriah pada 28 Februari 2025.

    Sidang ini akan menentukan awal bulan puasa bagi umat Islam di Indonesia. Sidang dijadwalkan akan dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar.

    Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Abu Rokhmad menjelaskan, sidang isbat akan dilaksanakan di Auditorium H.M. Rasjidi, Kementerian Agama, Jakarta Pusat.

    “Seperti tahun-tahun sebelumnya, sidang ini akan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan ormas Islam, MUI, BMKG, ahli falak, serta perwakilan dari DPR dan Mahkamah Agung,” ujarnya dilansir dari laman resmi Kemenag.

    Menurut Abu Rokhmad, ada tiga rangkaian yang akan dilakukan dalam sidang isbat. Pertama, pemaparan data posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi. Kedua, verifikasi hasil rukyatul hilal dari berbagai titik pemantauan di Indonesia.

    “Ketiga, musyawarah dan pengambilan keputusan yang akan diumumkan kepada publik,” jelasnya.

    Abu Rokhmad mengajak masyarakat menunggu hasil sidang isbat dan pengumuman pemerintah terkait awal Ramadan 1446 H. Ini sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No 2 tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.

    “Kita berharap umat Islam di Indonesia bisa mengawali Ramadan tahun ini secara bersama-sama,” jelasnya.

    Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah (Urais Binsyar) pada Ditjen Bimas Islam Kemenag, Arsad Hidayat, menambahkan, berdasarkan data hisab awal Ramadan 1446 H, ijtimak terjadi pada Jumat, 28 Februari 2025, sekitar pukul 07.44 WIB. Pada hari yang sama, ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah di atas ufuk antara 3° 5,91’ hingga 4° 40,96’, dengan sudut elongasi antara 4° 47,03’ hingga 6° 24,14’.

    “Dengan kriteria ini, secara astronomi, ada indikasi kuat bahwa hilal akan terlihat. Namun, keputusan akhirnya kita tunggu berdasarkan hasil sidang isbat yang akan diumumkan Menteri Agama,” sebut Arsad.

    Data hisab ini akan dikonfirmasi melalui proses pemantauan hilal atau rukyatul hilal. Kemenag bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kemenag di berbagai daerah akan melakukan pemantauan hilal di berbagai titik di seluruh Indonesia. Hasil hisab dan rukyat akan dipaparkan pada sidang isbat yang dipimpin Menteri Agama.

  • OJK Jateng: Sektor Jasa Keuangan Jawa Stabil dan Terjaga 

    OJK Jateng: Sektor Jasa Keuangan Jawa Stabil dan Terjaga 

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Tengah menilai kondisi sektor jasa keuangan di Provinsi Jawa Tengah per Desember 2024 dalam kondisi stabil didukung dengan likuiditas yang memadai dan tingkat risiko yang terjaga.

    Tercatat, Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 5,01 persen (yoy) menjadi sebesar Rp465,44 triliun.

    Adapun kredit yang disalurkan tumbuh sebesar 3,25 persen (yoy) menjadi sebesar Rp424,65 triliun dengan risiko kredit (NPL) sebesar 5,09 persen. 

    DPK Bank Umum tercatat tumbuh sebesar Rp425,11 triliun atau sebesar 5,16 persen (yoy). Total Kredit Bank Umum di Jawa Tengah mencapai Rp386,5 triliun tumbuh sebesar 3,43 persen (yoy). 

    “NPL Bank Umum di Jawa Tengah sebesar Rp15,84 triliun atau 4,10 persen, namun demikian pencadangan kredit bermasalah cukup baik sehingga rasio NPL Netto terjaga di angka 2,47 persen,” kata Kepala OJK Jateng Sumarjono pada Media Briefing & Sosialisasi IASC di kantor OJK Jateng, Selasa (25/2/2025).

    Sementara itu, kinerja intermediasi Bank Umum di Jawa Tengah terjaga dengan total Loan to Deposit Ratio (LDR) 89,61 persen.

    Selanjutnya, DPK BPR/S di Jawa Tengah tumbuh sebesar 3,43 persen (yoy) sebesar Rp40,33 triliun. Total Kredit BPR/S di Jawa Tengah mencapai Rp38,10 triliun naik 1,44 persen (yoy). 

    Perkembangan kinerja Perbankan Syariah, DPK tumbuh 19,75 persen (yoy) dengan nominal mencapai Rp40,07 triliun. Adapun pembiayaan yang disalurkan tumbuh sebesar 26,99 persen (yoy) dengan nominal mencapai Rp33,65 triliun dengan rasio NPF sebesar 4,63 persen.

    Pada sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB), per Desember 2024, perusahaan pembiayaan di Jawa Tengah mencatatkan nilai piutang pembiayaan tumbuh sebesar 9,42 persen yoy mencapai Rp33,17 triliun dengan NPF sebesar 3,33 persen.

    Sementara itu, modal ventura di Jawa Tengah mengalami penurunan penyaluran sebesar 10,93 persen yoy dengan total nominal sebesar Rp1,02 triliun.

    Sedangkan aset Dana Pensiun di Jawa Tengah tercatat tumbuh sebesar 3,68 persen (yoy) mencapai Rp6,87 triliun. 

    Jumlah penyelenggara fintech peer to peer lending berizin OJK sampai dengan posisi 31 Desember 2024 sebanyak 97 penyelenggara yang terdiri dari 90 penyelenggara konvensional dan 7 penyelenggara dengan sistem syariah.

    Kinerja fintech peer to peer (P2P) Lending di Jawa Tengah tercatat tumbuh positif meningkat sebesar 38,42 persen (yoy) dengan outstanding pinjaman mencapai Rp6,43 triliun.

    TWP 90 P2P lending per Desember 2024 tercatat sebesar 2,49 persen atau menurun dari tahun sebelumnya sebesar 2,74 persen.

    Sementara itu, Perusahaan Penjaminan di Jawa Tengah posisi bulan Desember 2024 mencatatkan peningkatan aset sebesar 11,32 persen (yoy) menjadi sebesar Rp537 miliar dengan outstanding pembiayaan sebesar Rp4,01 triliun.

    Industri Pergadaian di Jawa Tengah juga tumbuh sebesar 28,28 persen (yoy) mencapai Rp6,59 triliun

    “Provinsi Jawa Tengah tercatat memiliki jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) terbanyak secara nasional yakni sebanyak 112 LKM dengan penyaluran pinjaman yang diberikan mencapai Rp470 milliar atau tumbuh 5,06 persen (yoy) dengan jumlah aset sebesar Rp736 miliar tumbuh 16,01 persen (yoy),” tambahnya.

    Perkembangan Kinerja IJK sektor Pasar Modal, transaksi Pasar Modal di Jawa Tengah didominasi oleh investor individu dengan jumlah SID Saham mencapai 751.382 investor pada Desember 2024 dengan nilai transaksi Rp16,35 triliun.

    Sementara itu jumlah SID reksadana dan SBN juga meningkat masing-masing 15,04 persen dan 20,75 persen. (*)

  • Tak Hanya Bicara, GP Ansor Turun Langsung Bangun Kesejahteraan Rakyat

    Tak Hanya Bicara, GP Ansor Turun Langsung Bangun Kesejahteraan Rakyat

    Jakarta, Beritasatu.com – Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) terus mendorong kemandirian ekonomi Indonesia dengan mengembangkan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). GP Ansor berkomitmen untuk tidak hanya berbicara di mimbar, tetapi juga turun langsung membangun kesejahteraan masyarakat.

    “Dari Jakarta hingga pelosok Indonesia, kami adalah patriot kesejahteraan umat,” ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor H Addin Jauharuddin dalam acara konsolidasi Komunitas Koperasi dan Pengusaha Ansor bersama Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) dan UMKM di Jakarta Selatan, Selasa (25/2/2025).

    Menurut Addin, GP Ansor saat ini fokus pada dua aspek utama, yaitu pengembangan dan penguatan sumber daya manusia (SDM) serta ekonomi bisnis organisasi.

    “Kita mampu melakukan apa pun, asal kompak dan bekerja keras. Melalui program ‘Ansor Masa Depan BISA’, mesin organisasi kita akan mengorganisir dan mengorkestrasi anak muda, termasuk dalam inovasi teknologi dan kolaborasi dengan jejaring lembaga terkait,” jelasnya.

    Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM PP GP Ansor Ahmad Ridwan Hasibuan menambahkan, kegiatan ini akan dilakukan secara paralel di berbagai daerah. Tujuannya untuk mengagregasi potensi ekonomi para kader Ansor yang selama ini masih berjalan sendiri-sendiri agar dapat naik kelas dan semakin kolaboratif.

    Selain sesi diskusi, acara ini juga menghadirkan para pengusaha dan pengelola koperasi terbaik dari kader Ansor di Jawa dan Lampung, yang memiliki total omzet mencapai Rp 2 miliar. Mereka sukses di berbagai sektor usaha, mulai dari ritel, kuliner, pertanian, hingga teknologi.

    Dukungan terhadap inisiatif ini turut datang dari Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Deputi Pembiayaan Syariah LPDB Ari Permana, dan Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Riza Damanik.

    Ferry Juliantono menegaskan, GP Ansor merupakan aset besar bagi bangsa. Organisasi ini memiliki kader yang tersebar di berbagai bidang, mulai dari legislatif, Bawaslu, KPU, hingga pendamping dan penggerak desa di seluruh Indonesia.

    “Ansor merupakan aset bangsa, organisasi besar yang punya keragaman kader dari legislatif, Bawaslu, KPU, pendamping desa, penggerak desa yang banyak tersebar di seluruh Indonesia. Itu merupakan aset sosial yang bisa dikembangkan lebih jauh,” ujar Ferry.

    Ia berharap, dengan konsolidasi ekonomi yang efektif, GP Ansor dapat berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian nasional dan memperkuat peran koperasi serta UMKM di Indonesia.

  • Cicil Emas BSI Tembus Rp 6,44 Triliun, Gen Z & Milenial Mendominasi

    Cicil Emas BSI Tembus Rp 6,44 Triliun, Gen Z & Milenial Mendominasi

    Jakarta –

    Bisnis emas PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) terus mencatat pertumbuhan pesat, terutama pada layanan Cicil Emas yang kini mencapai Rp6,44 triliun hingga Januari 2025. Menariknya, mayoritas pengguna layanan ini berasal dari generasi Z dan milenial, yang semakin sadar akan pentingnya investasi emas sebagai instrumen keuangan jangka panjang.

    Direktur Sales & Distribution BSI, Anton Sukarna, mengatakan lonjakan transaksi ini didorong oleh harga emas yang terus menguat serta kemudahan akses digital melalui aplikasi BYOND.

    “Harga emas yang terus menguat dan kemudahan transaksi melalui aplikasi BYOND menjadi pendorong bisnis emas di BSI terus tumbuh positif dan solid. Salah satunya, transaksi cicil emas yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun jika nasabah ingin melakukan investasi emas,” ujar Anton Sukarna dalam keterangan tertulis, Selasa (25/2/2025).

    Diketahui pada Selasa (25/2), harga logam mulia emas menembus Rp1,7 juta per gram, naik 13% secara year to date (ytd). Tren positif ini turut mendukung pertumbuhan bisnis emas BSI, yang mencatat kenaikan transaksi Cicil Emas hingga 174,32% secara year on year (yoy).

    Anton menjelaskan Cicil Emas merupakan pembiayaan logam mulia di BSI, selain Gadai Emas dan Tabungan E-mas. Layanan ini dapat diakses secara digital oleh nasabah melalui BYOND by BSI maupun Kantor Cabang di seluruh Indonesia.

    Selain itu, lanjut Anton, untuk meningkatkan aktivasi cicil emas, BSI menyediakan layanan digital melalui BYOND yang menawarkan berbagai kemudahan bagi nasabah. Dengan aplikasi BYOND, nasabah dapat melakukan simulasi cicil emas dan memilih jangka waktu pembiayaan yang diinginkan.

    Tidak hanya itu, Anton mengatakan pihaknya juga menyediakan layanan gadai emas di aplikasi tersebut jika nasabah membutuhkan uang cepat. Menurutnya, perhitungan gadai emas melalui BYOND diproses dengan mudah dan cepat, taksiran emas tinggi dan biaya yang lebih murah.

    Anton mengatakan saat ini pihaknya tengah fokus mendalami bisnis eksisting emas yakni Cicil Emas dan Gadai Emas. Jumlah nasabah di kedua bisnis ini mencapai lebih dari 471 ribu yang didominasi oleh kalangan gen Z dan milenial.

    “Kedua kelompok usia ini adalah potensial segmen yang mulai mengenal investasi dengan baik dan secara kontinu mereka mendiversifikasi berbagai instrumen investasi,” ujar Anton.

    Anton menegaskan pada kuartal I/2025, BSI memproyeksikan pertumbuhan bisnis emas perseroan berkisar 10%-11%. Optimisme tersebut ditopang oleh semakin berkembangnya bisnis emas BSI, seiring keluarnya izin untuk melaksanakan kegiatan usaha bulion bank.

    “Dengan diperolehnya izin kegiatan usaha bulion dari regulator, kami akan terus berinovasi menciptakan ekosistem bisnis emas yang lebih komprehensif,” kata Anton.

    Anton mengatakan BSI juga memperluas ekosistem bisnis emas yang dimiliki, yakni cicil emas BSI Gold yang beker jasama dengan PT Hartadinata Abadi Tbk dan logam mulia PT Antam.

    (akn/ega)

  • Paripurna, Luthfi-Yasin paparkan roadmap pembangunan Jawa Tengah lima tahun kedepan 

    Paripurna, Luthfi-Yasin paparkan roadmap pembangunan Jawa Tengah lima tahun kedepan 

    Foto: Joko Hendrianto/Radio Elshinta

    Paripurna, Luthfi-Yasin paparkan roadmap pembangunan Jawa Tengah lima tahun kedepan 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 24 Februari 2025 – 17:36 WIB

    Elshinta.com – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen memaparkan roadmap (peta jalan) pembangunan Jawa Tengah untuk lima tahun ke depan, dalam Rapat Paripurna DPRD Jateng, di Gedung DPRD Provinsi, Jumat (21/2).

    Dalam pidatonya, Ahmad Luthfi-Taj Yasin menyoroti berbagai isu strategis yang menjadi fokus pemerintahannya untuk Masa Jabatan 2025-2030. Mulai dari infrastruktur, ekonomi, pendidikan, hingga kemiskinan ekstrem.

    Penyampaian roadmap oleh Gubernur, diawali dengan pembukaan sidang oleh Ketua DPRD Jateng, Sumanto. Dia membuka rapat dengan ucapan selamat atas pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah yang telah resmi dilantik Presiden pada 20 Februari 2025.

    “Selamat bekerja, semoga mampu ‘ngopeni’ dan ‘nglakoni’ Jateng demi kemajuan provinsi kita ini,” ujarnya, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Joko Hendrianto.

    Luthfi juga menegaskan bahwa semangat “tepo sliro” menjadi nyawa Jawa Tengah dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk kondisi ekonomi global yang masih lesu.

    Dalam paparannya, ia mengungkapkan, angka kemiskinan ekstrem di Jateng telah turun dari 1,11 persen pada 2023 menjadi 0,89 persen pada 2024. Meski demikian, ia menegaskan upaya pengentasan kemiskinan harus terus berlanjut.

    Selain itu, sektor pendidikan juga menjadi perhatian serius. Saat ini, terdapat 648 sekolah dengan 1.868 ruang kelas yang mengalami kerusakan berat, serta 335.117 anak di Jateng yang masih tidak bersekolah.

    “Ini menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera ditangani,” tegasnya.

    Untuk mengatasi hal tersebut, Pemprov Jateng akan berkolaborasi dengan pemerintah pusat dalam pembangunan infrastruktur pendidikan.

    Terkait infrastruktur jalan, ia mengungkapkan bahwa dari total 2.231,96 km jalan provinsi, sekitar 208,16 km atau 8,56 persen dalam kondisi rusak. Ia memastikan bahwa perbaikan jalan akan menjadi prioritas, terutama menjelang arus mudik lebaran.

    “Jateng adalah sentral Pulau Jawa, sehingga perbaikan jalan harus menjadi prioritas. Kami menargetkan minimal H-14 Lebaran, jalan-jalan yang rusak sudah diperbaiki. Kami juga telah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk percepatan program ini,” jelasnya.

    Selain infrastruktur, ia juga menyoroti permasalahan rumah tidak layak huni serta berbagai aspek sosial yang masih menjadi perhatian pemerintah provinsi.

    Dalam roadmap pembangunan lima tahun ke depan, Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng merinci sejumlah prioritas:

    Pada tahun 2025 :Peningkatan kualitas infrastruktur untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

    Tahun 2026 : Meneguhkan posisi Jateng sebagai lumbung pangan nasional.

    Tahun 2027 : Pengembangan sektor pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah sebagai pilar pertumbuhan ekonomi.

    Tahun 2028 : Pemerataan ekonomi berbasis potensi desa dan industri hijau.

    Tahun 2029 : Peningkatan daya saing daerah menuju Jateng yang maju dan berkelanjutan.

    “Kami berkomitmen untuk membawa Jawa Tengah menjadi provinsi yang lebih maju dan sejahtera,” pungkasnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Cara Askrindo Syariah Jalin Silaturahmi lewat Kolaborasi

    Cara Askrindo Syariah Jalin Silaturahmi lewat Kolaborasi

    Liputan6.com, Jakarta – PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah atau Askrindo Syariah bersama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) berkolaborasi menyelenggarakan kegiatan yang mengusung tema “BEYOND BROTHERHOOD: Syariah Riders for Charity and Synergy in Harmony”. Acara yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2025 ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi dan mempererat hubungan antar lembaga melalui kegiatan sosial yang mendukung kebaikan untuk keberkahan bersama.

    Acara tersebut dibuka dengan sambutan dari Direktur Pemasaran Askrindo Syariah, Achmad Rizali, beliau menyampaikan bentuk sinergi yang dilakukan tidak hanya terfokus pada aspek bisnis, tetapi juga pada kegiatan bersama yang bertujuan untuk memperkuat customer relationship yang telah terjalin baik di antara kedua pihak.

    “Kami percaya bahwa melalui kolaborasi ini, kami bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat, tidak hanya dalam bidang keuangan syariah, tetapi juga dalam membangun hubungan sosial kepada sesama,” ujar Achmad Rizali.

    Kegiatan ini diawali riding bersama komunitas motor Askrindo Syariah dan BSI, dengan titik kumpul di Kantor Pusat Askrindo Syariah dan berakhir di Teras by Plataran Bogor. Dalam kegiatan tersebut, juga dilakukan kegiatan amal dengan pemberian santunan kepada Yayasan Yatim Mandiri Bogor dan Yayasan Mizan Amanah Panduraya, yang diberikan menggunakan dana zakat perusahaan. Harapannya, semoga kegiatan tersebut dapat memberikan dampak positif yang nyata, tidak hanya dalam menjalin silaturahmi, tetapi juga mendukung kesejahteraan masyarakat melalui bantuan yang diberikan.

    Askrindo Syariah merupakan perusahaan penjaminan syariah pertama di Indonesia yang didirikan pada tahun 2012. Sebagai bagian dari Indonesia Financial Group (IFG), Askrindo Syariah terus mengembangkan diri untuk mendukung pengembangan ekonomi nasional dan berperan dalam pasar global.

    Saat ini, Askrindo Syariah telah memiliki 41 jaringan kantor yang tersebar di seluruh Indonesia, dan akan terus diperkuat dalam rangka meningkatkan layanan kepada mitra bisnis. Selain itu, perusahaan juga fokus pada digitalisasi sistem, termasuk implementasi host to host, Online System Application (OSA), dan mobile application (MAASYA), hal ini sebagai salah satu upaya untuk mendekatkan mitra bisnis denga an perusahaan.

  • Pemerintah Mau Terbitkan SBN Perumahan, Ekonom Wanti-Wanti Risiko Crowding Out

    Pemerintah Mau Terbitkan SBN Perumahan, Ekonom Wanti-Wanti Risiko Crowding Out

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana menerbitkan surat utang untuk pembiayaan program 3 juta rumah. Bank Indonesia bahkan berkomitmen membeli SBN Perumahan itu di pasar sekunder.

    Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menilai langkah pemerintah dan Bank Indonesia (BI) itu berpotensi menimbulkan efek crowding out atau berkurangnya investasi sektor swasta di sektor riil.

    “Pembelian SBN ini berisiko mendorong crowding out para investor bila tidak dilaksanakan secara hati-hati,” ujar Josua kepada Bisnis, Senin (24/2/2025).

    Di samping itu, dia berpendapat komitmen pembelian SBN Perumahan oleh BI di pasar sekunder itu bertujuan untuk untuk menjaga stabilitas risk premia obligasi domestik.

    Risk premia obligasi sendiri merujuk tambahan imbal hasil yang diminta investor sebagai kompensasi atas risiko yang lebih tinggi dalam berinvestasi di obligasi.

    “[Saat ini] ketidakpastian global masih tinggi akibat risiko perang dagang,” ingat Josua.

    Sejalan, Kepala Ekonom PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) Banjaran Surya Indrastomo menilai pemerintah tidak boleh hanya bergantung kepada SBN Perumahan.

    Banjaran mendorong pemerintah mengembangkan skema pembiayaan lain. Menurutnya, penerbitan SBN Perumahan saja tidak akan cukup.

    “Mungkin perlu dikembangkan pola lain. Selain KPBU [Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha], ada DIRE [Dana Investasi Real Estat] misalnya,” jelasnya kepada Bisnis, Minggu (23/2/2025).

    KPBU sendiri merujuk skema pembiayaan di mana pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta, biasanya untuk membangun dan mengelola infrastruktur atau layanan publik.

    Sementara itu, DIRE merupakan bentuk investasi kolektif yang memungkinkan investor memiliki kepemilikan tidak langsung atas aset properti melalui pasar modal. Investasi DIRE bisa berbasis ekuitas maupun berbasis utang.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa APBN akan mendukung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa mempunyai rumah pribadi.

    Untuk memaksimalkan upaya tersebut, sambungnya, Kementerian Keuangan berencana menerbitkan surat utang demi target tiga juta rumah bisa tercapai.

    “Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR ini, dengan penerbitan surat berharga negara [SBN] perumahan,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat pada Kamis (20/2/2025) malam.

    Menurut bendahara negara itu, pembiayaan melalui penerbitan SBN perumahan itu merupakan modifikasi dari skema FLPP atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Dengan demikian, target penerima manfaat bisa bertambah.

    Saat ini, pemerintah sudah memberikan dukungan 220.000 rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah dalam bentuk FLPP. Hanya saja, Kementerian PKP mempunyai target hingga tiga juta rumah per tahun—bukan cuma 220.000.

    “Kami akan terus mengembangkan berbagai kreativitas financing [pembiayaan] bersama sehingga dari sisi APBN disiplin fiskalnya tetap terjaga namun responsif,” jelas Sri Mulyani.

  • BSI, Visa, BTN Siap Pinang Hak Penamaan Stasiun LRT Jabodebek

    BSI, Visa, BTN Siap Pinang Hak Penamaan Stasiun LRT Jabodebek

    Bisnis.com, JAKARTA – LRT Jabodebek mengatakan hak penamaan tiga stasiun LRT Jabodebek siap dibeli oleh tiga perusahaan yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS), perusahaan jasa keuangan Visa, dan PT Bank Tabungan Negara Tbk. (BBTN). 

    Executive Vice President LRT Jabodebek Mochamad Purnomosidi mengatakan saat tiga perusahaan ini berminat membeli hak penamaan yaitu BRIS di Stasiun Cawang, Visa di Stasiun Kuningan dan BTN di Stasiun Setiabudi. 

    “Kami sedang purpose adalah Stasiun Kuningan dengan Visa. Visa ini unik nantinya akan menjadi lead. Kami sedang berkoordinasi dengan Visa bagaimana kartu kredit nanti bisa dipergunakan untuk pembayaran seperti uang elektronik,” kata Purnomo di Depo LRT Jabodebek, Senin (24/2/2025). 

    Meski demikian, Purnomo tidak merincikan berapa kontrak yang akan disetujui oleh tiga perusahaan ini maupun jangka waktu yang disepakati. Namun, Dia mengatakan harga paling tinggi yang ditawarkan LRT Jabodebek adalah Rp12 miliar per tahun dengan jangka waktu maksimal lima tahun. 

    Lebih lanjut, Purnomo mengatakan pihaknya menargetkan setidaknya lima stasiun akan dibeli hak penamaannya sepanjang 2025. 

    “Harapan kita sih bisa lima stasiun. Target kita 5 stasiun,” jelasnya. 

    Teranyar, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) membeli hak penamaan Stasiun LRT Dukuh Atas. Stasiun tersebut sah berganti nama menjadi Stasiun LRT Dukuh Atas BNI, Rabu (20/11/2024).  

    Direktur Utama PT KAI (Persero) Didiek Hartantyo mengatakan, program Naming Rights ini menjadi salah satu langkah strategi untuk memperluas visibilitas merek sekaligus mendukung peningkatan kualitas layanan transportasi publik di Jabodetabek. Program ini memberikan peluang besar bagi perusahaan untuk memanfaatkan aset transportasi publik sebagai media pengenalan brand yang efektif.

    Melalui program Naming Rights, mitra perusahaan yang bekerja sama akan mendapatkan berbagai manfaat, seperti penempatan nama brand di media KAI, termasuk aplikasi Access by KAI, situs web resmi KAI, papan penunjuk arah (signage), peta jalur, pengumuman hingga media publikasi lainnya.