Produk: Syariah

  • HRTA Raup Lonjakan Laba Bersih 44,60 Persen Jadi RpRp442,18 Miliar – Halaman all

    HRTA Raup Lonjakan Laba Bersih 44,60 Persen Jadi RpRp442,18 Miliar – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Emiten industri perhiasan PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA) mencatatkan kenaikan pendapatan hingga Rp18,23 triliun, sebesar 41,78 persen di 2024 dibandingkan capaian di 2023.

    Laba bersih HRTA juga naik 44,60 persen menjadi Rp442,18 miliar di 2024.

    Lonjakan ini didorong oleh pertumbuhan volume penjualan emas murni sebesar 16,83 persen dari 12,93 ton di 2023 menjadi 15,11 ton di 2024, ditambah dengan kenaikan harga jual rata-rata.

    Segmentasi penjualan turut menunjukkan performa solid: Grosir menyumbang 62,32 persen, ritel meningkat menjadi 25,95 persen dan  gadai berkontribusi 0,45 persen sementara penjualan ekspor sedikit terkoreksi menjadi 11,23 persen.

    “Tahun 2024 merupakan tahun penuh tantangan, namun kami berhasil membuktikan ketangguhan dan konsistensi kami. Di tengah dinamika global dan tekanan daya beli, kami tetap mampu menjaga pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan,” ujar Sandra Sunanto, Direktur Utama PT Hartadinata Abadi Tbk di Bandung, Jumat (11/4/2025).

    Memasuki 2025, Hartadinata bersiap memperkuat peran sebagai pilar penting dalam pengembangan ekosistem Bullion Bank di Indonesia.

    Kolaborasi strategis bersama mitra seperti BSI dan Pegadaian menjadi langkah utama.

    Perusahaan juga akan menghadirkan koleksi perhiasan terbaru dari Ardore dan terus mengedepankan kualitas melalui lini emas batangan Emasku yang telah tersertifikasi SNI, ISO 9001:2015, serta mendapatkan Rekomendasi Kesesuaian Syariah dari MUI.

    Dalam upaya meningkatkan margin dan daya saing, HRTA kini tengah mengajukan sertifikasi LBMA (London Bullion Market Association) serta menjalin kerja sama dengan perusahaan tambang emas ternama di Indonesia.

    Untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang, integrasi pabrik juga tengah dipersiapkan demi efisiensi dan peningkatan kapasitas produksi. (Eko Sutriyanto)

     

  • BSI fokus optimalkan ekosistem pasar dengan garap transaksi ritel UMKM

    BSI fokus optimalkan ekosistem pasar dengan garap transaksi ritel UMKM

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) fokus mengoptimalkan transaksi ritel pada pasar tradisional dengan menggarap klaster atau ekosistem pasar untuk memperkuat inklusi keuangan syariah pelaku UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah).

    Direktur Distribution & Sales BSI Anton Sukarna dalam siaran pers perusahaan di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa pasar adalah salah satu pusat ekonomi masyarakat pada tataran akar rumput.

    Penguatan melalui pemberdayaan ekosistem pasar dinilai akan semakin memperkokoh ketahanan ekonomi masyarakat dengan instrumen keuangan syariah.

    “Saat ini BSI menyasar pasar untuk membangun ekosistem halal yang nantinya akan terhubung dari hulu hingga hilir mulai produksi hingga penjualan di pasar,” ujarnya.

    Pasar menjadi salah satu pusat ekonomi daerah untuk mendorong peningkatan ekonomi. Pasar Beringharjo Yogyakarta menjadi yang pertama sebagai wujud ekosistem pasar, mengingat Yogyakarta sebagai kota wisata dan menjadi destinasi wisata nasional.

    Anton menjelaskan, ada beberapa potensi layanan perbankan syariah dari BSI yang akan terus dikembangkan di pasar, di antaranya BSI Agen, QRIS dan EDC.

    Hal itu bertujuan pula mendorong transaksi keuangan syariah digital agar masyarakat lebih aman, cepat dan mudah dalam bertransaksi.

    Dengan demikian, kata Anton, inklusi pun akan meningkat seiring dengan semakin luasnya akses layanan yang bisa digunakan seluruh segmen nasabah.

    Ditambah lagi minat dan preferensi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan dan perbankan syariah.

    “Kami akan optimalkan potensi transaksi melalui BSI Agen, QRIS dan EDC untuk digitalisasi transaksi di pasar,” katanya.

    Selain itu juga BSI terus mengedukasi investasi emas bagi pedagang dan wirausaha, serta pembiayaan untuk perputaran modal usaha sesuai segmen yakni mikro, maupun kecil dan menengah.

    Total merchant QRIS BSI di area Yogyakarta sudah sekitar 21.000. Dengan total transaksi hingga Maret Rp16,3 miliar dan jumlah transaksi lebih dari 3.500 per merchant, sedangkan total number of account (NOA) wirausaha di sana 4.545 nasabah.

    “Segmen usaha didominasi oleh pedagang besar dan eceran, wirausaha makanan dan minuman, sosial budaya dan kerajinan,” katanya.

    Melalui pemberdayaan klaster pasar ia berharap agar inklusi jasa keuangan dan perbankan syariah di tataran pelaku ekonomi akar rumput semakin tumbuh dan kian kuat.

    Hal tersebut sejalan dengan upaya BSI menjadikan ekonomi syariah sebagai salah satu katalis pembangunan ekonomi nasional.

    Terlebih pelaku UMKM memiliki peran besar terhadap perekonomian nasional. Mengutip data Kemenko Perekonomian, peran UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia terlihat dari kontribusinya yang mencapai 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dengan menyerap hampir 97 persen total tenaga kerja di seluruh Indonesia.

    BSI selama ini terus memacu pemberdayaan ekonomi pelaku UMKM. Hingga Februari 2025 BSI mencatat penyaluran pembiayaan ke sektor UMKM sebesar Rp52,09 triliun, meningkat 12,69 persen secara tahunan.

    Angka tersebut disalurkan kepada lebih dari 360 ribu nasabah yang tersebar di Tanah Air. Sementara itu, Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) BSI sebesar Rp97,45 triliun atau 34,58 persen, dimana angka ini melampaui target yang ditetapkan oleh regulator.

    “Kita semua tahu bahwa pelaku UMKM termasuk yang masuk ekosistem pasar itu adalah tulang punggung ekonomi nasional. Oleh karena itu harus dijaga secara berkelanjutan, salah satunya melalui pemberdayaan ekonomi syariah,” katanya.

    Selain itu, untuk mendorong transaksi ritel secara digital perseroan juga memacu pertumbuhan EDC, dan QRIS BSI.

    Hingga 2024, total merchant QRIS BSI di seluruh Indonesia mencapai 448.000 dengan jumlah transaksi mencapai 42,9 juta transaksi dan nilai transaksi Rp3,5 triliun.

    Sedangkan merchant EDC BSI mencapai 13.000 dengan jumlah transaksi pada periode tersebut mencapai 1,3 juta transaksi. Adapun nilai atau volume transaksinya Rp551 miliar.

    Pewarta: Ahmad Buchori
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menkeu Sederhanakan Regulasi untuk Jaga Ekonomi dari Turbulensi Global

    Menkeu Sederhanakan Regulasi untuk Jaga Ekonomi dari Turbulensi Global

    JABAR EKSPRES – Presiden Prabowo meminta pejabat ekonomi untuk bersinergai melakukan langkah deregulasi untuk memperbaiki dan menyederhanakan aturan birokrasi pada lingkungan berusaha.

    Dalam hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berjanji untuk menyederhanakan regulasi di lingkup fiskal sebagai salah satu upaya memperkuat fondasi ekonomi di tengah turbulensi global.

    “Kementerian Keuangan terus menjaga keuangan negara dan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tetap sehat dan kredibel, dengan terus melakukan reformasi deregulasi, debirokratisasi, dan menyederhanakan regulasi,” kata Sri Mulyani melalui Instagram pribadinya @smindrawati.

    BACA JUGA: Solusi Pemerataan Ekonomi, Pemda Bakal Kembangkan Industri Pariwisata di Selatan KBB

    Komitmen tersebut merupakan buah hasil arahan Presiden Prabowo Subianto terhadap tim ekonomi Kabinet Merah Putih.

    Sri Mulyani mengatakan APBN akan terus dikelola untuk menjadi lincah dan fleksibel, namun tetap prudent dan berkelanjutan.

    Koordinasi kebijakan makro fiskal dan moneter pun terus diperkuat dalam menghadapi guncangan besar untuk menjaga stablitas, kepercayaan, dan kesejahteraan.

    Menkeu juga memastikan pihaknya fokus memperbaiki dan menjaga kesejahteraan rakyat dari berbagai guncangan yang terjadi.

    “Kami terus melayani masyarakat dan menjaga ekonomi dengan mengelola keuangan negara secara baik, professional, dan akuntabel,” tambahnya.

    BACA JUGA: Perbankan Daerah dan Syariah: Kunci Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang Inklusif

    Sebelumnya, Sri Mulyani menyebutkan empat langkah deregulasi di bidang pajak dan kepabeanan yang dikatakan bisa memangkas beban tarif yang dirasakan pelaku usaha hingga 14 persen.

    Hal itu disampaikan Menkeu dalam acara Serasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Jakarta, Selasa (8/4).

    Langkah tersebut diambil atas respon keputusan pemerintahan Donald Trump yang menetapkan tarif impor terhadap produk Indonesia menjadi 32 persen.

    Langkah pertama, pemerintah Indonesia akan memangkas beban 2 persen yang berasal dari reformasi administrasi perpajakan dan bea cukai. Dengan langkah penyederhanaan administrasi, beban tarif dapat ditekan menjadi 30 persen.

    Langkah kedua, pemangkasan tarif Pajak Penghasilan (PPh) impor dari yang sebelumnya 2,5 persen menjadi hanya 0,5 persen. Hal ini diklaim dapat memangkas beban tarif tambahan sebesar 2 persen sehingga membuat totap beban tarif turun menjadi sekitar 28 persen.

  • OPINI: Momentum Gorontalo Wujudkan Bank Syariah

    OPINI: Momentum Gorontalo Wujudkan Bank Syariah

    Liputan6.com, Gorontalo – Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Bank Sulawesi Utara Gorontalo (BSG) pada Rabu (9/4/2025) menyisakan catatan kritis bagi pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo.

    Banyak pihak, terutama jajaran pemerintah kabupaten dan kota di Gorontalo, menyampaikan kekecewaan atas hasil penetapan jajaran komisaris dan direksi yang dinilai belum mencerminkan prinsip proporsionalitas dan profesionalitas.

    RUPS yang juga dihadiri pemerintah daerah dari Provinsi Sulawesi Utara itu dianggap belum mengakomodasi aspirasi pemegang saham dari Gorontalo, yang notabene turut menempatkan dana fiskal daerah pada bank tersebut.

    Situasi ini dinilai sebagai momentum strategis bagi Gorontalo untuk mewujudkan kemandirian fiskal dan moneter daerah, salah satunya dengan mendorong pembentukan lembaga perbankan sendiri yang berbasis ekonomi dan keuangan syariah.

    “Sudah saatnya Gorontalo memiliki perbankan sendiri yang dikelola dengan sistem syariah. Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga cerminan dari nilai religiusitas dan budaya masyarakat Gorontalo,” ujar Sofhian, penggiat ekonomi dan keuangan syariah Gorontalo.

    Data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa kontribusi sektor ekonomi dan keuangan syariah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Rantai Nilai Halal atau Halal Value Chain (HVC) berperan penting dalam pertumbuhan ini, dengan kontribusi stabil di kisaran 24–25 persen sejak 2016 hingga 2024.

    Bahkan saat ekonomi nasional mengalami kontraksi pada tahun 2020, sektor ekonomi syariah tetap menunjukkan ketahanan yang lebih baik dibandingkan sektor lainnya. Kontribusi usaha dan pembiayaan syariah tercatat mencapai 45,66 persen terhadap PDB nasional.

    Selain itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2045 telah mengintegrasikan ekonomi syariah sebagai prioritas pembangunan nasional, yang menandakan komitmen jangka panjang pemerintah Indonesia.

    Data global juga menunjukkan posisi Indonesia sebagai pemimpin di sektor ekonomi syariah. Indonesia menduduki peringkat pertama dalam Global Muslim Travel Index (GMTI) 2023, yang menunjukkan potensi besar sektor wisata halal nasional.

    Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pertumbuhan aset keuangan syariah mencapai Rp2.756,45 triliun per Juni 2024, meningkat 13,37 persen (yoy), dengan market share sebesar 11,67 persen terhadap total aset keuangan nasional.

    “Angka-angka ini bukan sekadar statistik, melainkan indikator bahwa sistem keuangan syariah mampu berkontribusi secara nyata, dan ini bisa diterapkan di Gorontalo,” jelas Sofhian.

  • Mau Naik Haji Tanpa Pusing Biaya? Ini 7 Cara Cerdas Menabung yang Bisa Kamu Mulai Hari Ini!

    Mau Naik Haji Tanpa Pusing Biaya? Ini 7 Cara Cerdas Menabung yang Bisa Kamu Mulai Hari Ini!

    Jakarta: Dua bulan lagi, umat Islam di seluruh dunia akan menyambut Iduladha, momen sakral yang erat kaitannya dengan ibadah haji. 
     
    Bagi banyak orang, berangkat ke Tanah Suci bukan sekadar impian, melainkan cita-cita spiritual yang ingin diwujudkan sekali seumur hidup.
     
    Namun, tak bisa dipungkiri, biaya haji yang terus meningkat setiap tahun sering kali menjadi tantangan besar. 

    Kabar baiknya, dengan perencanaan keuangan yang cerdas dan disiplin menabung, kamu bisa mulai mempersiapkan perjalanan ibadah ini dari sekarang. 
     
    Berikut ini adalah tujuh tips menabung untuk biaya haji yang bisa kamu terapkan dari hari ini juga seperti dirangkum dari laman BPKH.

    1. Tetapkan Target dan Waktu Keberangkatan
    Langkah pertama yang paling penting adalah menentukan target biaya dan kapan kamu ingin berangkat. Dengan menetapkan tenggat waktu dan perkiraan biaya (termasuk transportasi, akomodasi, dan kebutuhan pribadi), kamu bisa menghitung berapa yang perlu ditabung setiap bulan.
     
    Misalnya, jika kamu menargetkan naik haji dalam 5 tahun dan biaya haji sekitar Rp80 juta, maka kamu perlu menabung sekitar Rp1,3 juta per bulan.
     

    2. Susun Anggaran Keuangan Bulanan
    Agar tabunganmu bisa berjalan lancar, kamu perlu tahu dari mana uangmu masuk dan ke mana saja uangmu keluar. Buatlah anggaran bulanan yang rinci, dan sisihkan pos khusus untuk tabungan haji.
     
    Dengan begitu, kamu bisa memangkas pengeluaran yang tidak perlu dan lebih fokus pada tujuan jangka panjang.
    3. Gunakan Rekening Khusus untuk Tabungan Haji
    Memisahkan rekening harian dan rekening tabungan haji akan membantu kamu lebih disiplin. Gunakan rekening khusus yang tidak mudah diakses dan pilih bank yang menyediakan produk tabungan haji resmi, lengkap dengan fasilitas autodebet dan asuransi.
     
    Dengan cara ini, kamu bisa memastikan dana haji tetap aman dan tidak tergoda untuk digunakan dalam kebutuhan lain.
    4. Konsisten Sisihkan Dana Setiap Bulan
    Kunci dari menabung adalah konsistensi. Tentukan nominal tetap yang bisa kamu sisihkan setiap bulan, dan lakukan secara otomatis dengan fitur autodebet. Tak perlu nominal besar, yang penting rutin.
     
    Semakin cepat kamu mulai, semakin ringan pula beban yang harus kamu sisihkan setiap bulannya.
     

    5. Manfaatkan Bonus, THR, dan Pemasukan Tambahan
    Setiap kali menerima THR, bonus kerja, atau uang tambahan lainnya, sisihkan sebagian untuk menambah tabungan haji. Karena ini bukan pemasukan rutin, menyisihkannya tidak akan mengganggu kebutuhan sehari-hari.
     
    Semakin sering kamu memasukkan dana ekstra ini, semakin cepat tabunganmu mencapai target.
    6. Pangkas Pengeluaran Tak Penting
    Mulai dari ngopi di kafe, langganan aplikasi yang jarang dipakai, hingga belanja impulsif coba evaluasi pengeluaran kecil yang sering terlewatkan. Uang yang biasa kamu keluarkan untuk hal-hal tersebut bisa dialihkan untuk tabungan haji. Ingat, pengorbanan kecil hari ini bisa membawamu ke Tanah Suci di masa depan.

    7. Ikuti Program Tabungan Haji Resmi
    Banyak bank syariah maupun konvensional kini menyediakan program tabungan haji dengan fitur-fitur menarik seperti asuransi, bunga kompetitif, hingga antrian porsi haji. Program ini sangat cocok buat kamu yang ingin menabung dengan sistem yang sudah terstruktur dan diawasi resmi.
     
    Selain itu, mengikuti program ini juga akan membuatmu lebih fokus dan termotivasi dalam mengejar target keberangkatan.
     
    Menunaikan ibadah haji bukan hanya soal spiritual, tapi juga soal persiapan finansial yang matang. 
     
    Dengan strategi yang tepat dan komitmen jangka panjang, siapapun bisa mewujudkan mimpi berhaji tanpa terbebani soal biaya.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • IHSG Hari Ini Terbang Tinggi Tembus Level 6.200-an

    IHSG Hari Ini Terbang Tinggi Tembus Level 6.200-an

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatat penguatan tajam pada perdagangan hari ini, berhasil kembali menembus level 6.200 setelah sebelumnya beberapa hari bertahan di bawah angka 6.000.

    Mengacu pada data Bursa Efek Indonesia yang diolah Beritasatu.com, IHSG tercatat menguat 265 poin atau setara 4,49% hingga menyentuh posisi 6.233 pada pukul 09.10 WIB. Dari keseluruhan saham yang diperdagangkan, sebanyak 453 saham mengalami kenaikan, 51 saham terkoreksi, dan 92 saham stagnan.

    Di awal sesi perdagangan pertama IHSG hari ini, volume transaksi mencapai 3,4 miliar saham dengan total nilai transaksi sebesar Rp 3,1 triliun. Frekuensi perdagangan juga cukup aktif, tercatat sebanyak 156.212 kali transaksi.

    Kinerja saham sektor-sektor utama turut mendorong kenaikan indeks secara keseluruhan. Sektor bahan baku menjadi yang paling menonjol dengan lonjakan 6,44%.

    Sektor teknologi menyusul dengan kenaikan 5,06%, disusul sektor konsumsi primer yang naik 4,81%, dan infrastruktur yang turut menguat 3,48%.

    Saham-saham unggulan yang tergabung dalam indeks LQ45 juga bergerak positif, mencatatkan kenaikan sebesar 5,42%. Indeks saham syariah Jakarta Islamic Index (JII) turut bertambah 4,96%, sedangkan indeks Investor33 melonjak 4,56% saat IHSG hari ini naik.

  • Profil Amirul Wicaksono Direktur IT Bank DKI yang Dicopot Jabatannya

    Profil Amirul Wicaksono Direktur IT Bank DKI yang Dicopot Jabatannya

    PIKIRAN RAKYAT – Layanan Bank DKI yang mengalami gangguan sejak 29 Maret 2025 silam mendapat perhatian serius Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

    Pramono pun memanggil para jajaran direksi Bank tersebut dan kemudian menggelar rapat terbatas di Balai Kota pada Selasa, 8 April 2025.

    Imbasnya Pramono mencopot Direktur IT Bank DKI Amirul Wicaksono dari jabatannya. Penyampaian hal ini dilakukan dalam sebuah rapat yang diunggah di akun media sosial Instagram Pramono.

    “Jadi, untuk itu saya akan putuskan pembebastugasan direktur IT-nya segera dilakukan dan harus dilakukan sekarang,” kata Pramono.

    Pramono juga meminta untuk kejadian ini diusut dan dilanjutkan ke ranah hukum. Menurutnya tidak mungkin tak ada keterlibatan orang dalam.

    “Laporkan ke Kabareskrim dan proses hukum karena ini sudah keterlaluan. gak mungkin gak melibatkan orang dalam,” kata Pramono.

    Profil Amirul Wicaksono

    Amirul Wicaksono sebelumnya merupakan Direktur IT Bank DKI sejak 28 Juni 2021 berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank DKI.

    Keputusan ini dituangkan dalam Akta No. 57 tanggal 28 Juni 2021 tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank DKI dan dinyatakan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No.KEP-150/D.03/2021 tanggal 05 Oktober 2021.

    Sebetulnya periode jabatan tersebut akan ditentukan kembali sampai penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2025.

    Berdasarkan informasi profil pimpinan direksi yang diinformasikan pada website Bank DKI, Amirul telah berkecimpung di dunia perbankan sejak lama. Jabatan yang pernah di pimpinnya adalah Pemimpin Divisi Bisnis Digital BNI Syariah pada tahun 2018 hingga 2021.

    Sebelumnya Amirul juga pernah ditunjuk menjadi Plt. Direktur Utama (Dirut) Bank DKI berdasarkan persetujuan pemegang saham yang diputuskan dalam RUPS Luar Biasa pada tanggal 1 Agustus 2023.

    Pria berusia 56 tahun lahir di Magelang, 2 Juli 1968, menyelesaikan pendidikan gelar Sarjana Teknik dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 1994, meraih Magister Manajemen dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1997, gelar Doktor Ilmu Ekonomi dari Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 2020.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 4
                    
                        Profil Amirul Wicaksono, Eks Direktur IT Bank DKI yang Dicopot Pramono Anung
                        Megapolitan

    4 Profil Amirul Wicaksono, Eks Direktur IT Bank DKI yang Dicopot Pramono Anung Megapolitan

    Profil Amirul Wicaksono, Eks Direktur IT Bank DKI yang Dicopot Pramono Anung
    Penulis
     
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Eks
    Direktur IT

    Bank DKI

    Amirul Wicaksono
    dicopot dari jabatannyaoleh Gubernur DKI Jakarta
    Pramono Anung
    .
    Pencopotan tersebut dilakukan dalam rapat terbatas antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan jajaran direksi Bank DKI pada Selasa (8/4/2025).
    Amirul Wicaksono dinilai lalai dalam menjaga sistem informasi Bank DKI terkait insiden gangguan layanan digital Bank DKI yang terjadi sejak akhir Maret 2025.
    Tidak hanya pencopotan, Pramono juga akan melaporkan insiden ini ke Bareskrim POLRI karena menduga adanya unsur kelalaian yang melibatkan pihak internal Bank DKI.
    Profil Eks Direktur IT Bank DKI Amirul Wicaksono
    Amirul Wicaksono menjabat sebagai Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI sejak 28 Juni 2021.
    Jabatan tersebut diberikan berdasarkan hasil RUPS Tahunan PT Bank DKI ditanggal yang sama, yang dituangkan dalam Akta No.57 tanggal 28 Juni 2021.
    Amirul Wicaksono lahir di Magelang pada 2 Juli 1968, dan saat ini berdomisili di Jakarta.
    Amirul Wicaksono memiliki latar pendidikan sebagai Sarjana Teknik lulusan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 1994.
    Setelah itu, dirinya melanjutkan pendidikan tinggi magister dan meraih gelar Magister Manajemen dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1997.
    Kemudian, dirinya juga berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Ekonomi dari Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 2020.
    Sebelum menjabat sebagai Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI, Amirul Wicaksono sudah berkarir dan menempati berbagai posisi penting perbankan.
    Pada 2004-2009, Amirul Wicaksono menjabat sebagai AVP E-Banking BNI. Kemudian, pada 2010-2011 menjabat sebagai Project Leader pada BNI Reformasi 1.0.
    Amirul Wicaksono sempat menjadi pemimpin dua kantor cabang BNI pada rentang waktu 2011-2015, yakni BNI KCU Harmoni, Jakarta pada 2011 – 2014, dan BNI KCU Fatmawati Jakarta pada 2014 – 2015
    Karirnya di BNI terus berlanjut hingga menjadi Wakil Pemimpin Divisi Elektronik Banking BNI pada 2016 – 2017. Serta, menjadi Pemimpin Divisi Bisnis Digital BNI Syariah pada 2018 – 2021.
    Pada 2021, Amirul Wicaksono pindah dari BNI ke Bank DKI setelah ditunjuk menjadi Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI sejak 28 Juni 2021.
    Berdasarkan informasi resmi dari Bank DKI, selama menjabat sebagai Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI, Amirul Wicaksono dilaporkan tidak memiliki rangkap jabatan pada bank, lembaga keuangan non bank, maupun perusahaan lain.
    Amirul Wicaksono juga tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali.
    Selain itu, Amirul Wicaksono tidak tercatat memiliki saham pada Bank DKI, serta tidak memiliki saham yang mencapai 5 persen atau lebih pada bank, lembaga keuangan non bank, atau perusahaan lain.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Siapa Amirul Wicaksono? Sosok Direktur IT Bank DKI Dipecat Pramono Anung – Halaman all

    Siapa Amirul Wicaksono? Sosok Direktur IT Bank DKI Dipecat Pramono Anung – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Gubernur Jakarta, Pramono Anung memecat Direktur IT Bank DKI, Amirul Wicaksono, Selasa (8/4/2025).

    Pencopotan Amirul Wicaksono dari jajaran direksi Bank DKI terkait layanan digital bank yang sempat mengalami gangguan. 

    Hal ini mengakibatkan sejumlah nasabah Bank DKI tidak bisa melakukan transaksi keuangan.

    “Saya akan putuskan pembebastugasan direktur IT-nya segera dilakukan dan harus dilakukan sekarang,” ujar Pramono dikutip dari akun Instagram pribadinya.

    Lalu, siapa Amirul Wicaksono, sosok Direktur IT Bank DKI yang dipecat Pramono Anung?

    Mengutip dari situs resmi Bank DKI, Amirul Wicaksono lahir di Magelang pada 2 Juli 1968. Sehingga saat ini, Amirul Wicaksono berusia 56 tahun.

    Meski lahir di Magelang, Amirul Wicaksono tinggal di Jakarta.

    Ia meraih gelar Sarjana Teknik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada 1994. 

    Masih dari kampus yang sama, ia mendapat gelar Magister Manajemen (MM) pada 1997.

    Pada 2020, Amirul Wicaksono meraih gelar Doktor Ilmu Ekonomi dari Universitas Trisakti, Jakarta.

    Sebelum berkarier di Bank DKI, Amirul Wicaksono sempat bekerja di bank pelat merah yaitu BNI.

    Mulanya, ia menjadi AVP E-Banking BNI lalu Project Leader pada BNI Reformasi 1.0.

    Amirul Wicaksono juga pernah menjadi Pemimpin Cabang BNI KCU Harmoni dan Fatmawati selama beberapa tahun.

    Di BNI, karier tertingginya adalah Pemimpin Divisi Bisnis Digital BNI Syariah.

    Setelah tak lagi berkarier di BNI, Amirul Wicaksono pindah ke Bank DKI kemudian menjadi Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI sejak DKI sejak 28 Juni 2021.

    Ia menjabat sebagai salah satu direktur Bank berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Bank DKI.

    Amirul Wicaksono dinyatakan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Berikut perjalanan karier Amirul Wicaksono dikutip dari bankdki.co.id:

    AVP E-Banking BNI (2004 – 2009)
    Project Leader pada BNI Reformasi 1.0 (2010 – 2011)
    Pemimpin Cabang BNI KCU Harmoni, Jakarta (2011 – 2014)
    Pemimpin Cabang BNI KCU Fatmawati Jakarta (2014 – 2015)
    Wakil Pemimpin Divisi Elektronik Banking BNI (2016 – 2017)
    Pemimpin Divisi Bisnis Digital BNI Syariah (2018 – 2021)
    Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI (2021 – sekarang)

    Alasan Amirul Wicaksono Dipecat

    SOSOK AMIRUL WICAKSONO – Pelaksana tugas (Plt) Direktur Bank DKI Amirul Wicaksono memegang penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menobatkan Bank DKI sebagai salah satu Bank Pembangunan Daerah (BPD) terbaik tahun 2023.

    Sementara itu, Gubernur Pramono menjelaskan, alasan di balik pemecatan itu terkait permasalahan layanan digital di Bank DKI yang terjadi berulangkali.

    “Kejadian di Bank DKI ini bukan pertama kali. Ini sudah ketiga kali dan kejadiannya hampir serupa. Di mana IT tidak dilaksanakan, tidak dijaga secara baik,” kata Pramono saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (9/4/2025).

    Ia menyebutkan, terdapat kebocoran dana dalam gangguan sistem Bank DKI yang terjadi sejak akhir Maret lalu. Bahkan, kebocoran dana ini telah terjadi sebelumnya.

    Meski demikian, Pramono tak mengungkap berapa dana yang bocor di bank pembangunan daerah milik Pemprov DKI tersebut.

    Nominalnya, menurut Pramono, hanya diketahui oleh direksi Bank DKI. Dana yang bocor bukan milik nasabah Bank DKI. Dana nasabah masih dalam keadaan aman.

    Dana tersebut, merupakan deposito atau dana cadangan milik Bank DKI yang disimpan di bank himbara lain.

    “Sama sekali tidak ada dampak kepada nasabah, karena yang diganggu itu adalah rekeningnya Bank DKI yang ada di Bank BNI. Sehingga dengan demikian, sebenarnya kepada nasabah tidak ada gangguan sama sekali,” tutur Pramono, dikutip dari Tribundepok.com.

    Selain memecat Amirul Wicaksono, Pramono melaporkan masalah ini ke Bareskrim Polri. Ia melarang semua jajaran Pemprov DKI ikut campur atau menghalangi penyelesaian masalah gangguan layanan Bank DKI.

    “Laporkan ke Bareskrim, proses hukum. karena ini sudah keterlaluan. Enggak mungkin enggak melibatkan orang dalam,” kata Pramono, dilansir Warta Kota.

    Pram juga menegaskan, semua tindakan yang merugikan masyarakat harus menerima konsekuensinya. 

    Dia menilai, tidak ada satu pun pejabat Pemprov DKI maupun BUMD DKI yang kebal hukum.

    “Siapa pun yang ikut campur, saya akan ambil tindakan. Kenapa ini dilakukan? Untuk membangun trust kepada publik, bahwa publik ini tidak ada yang terganggu,” jelasnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Pramono Pecat Direktur IT Bank DKI dan Lapor Bareskrim Polri, Minta Pejabat lain Tak Ikut Campur dan Tribundepok.com dengan judul Buntut Layanan Nasabah Terganggu Direktur IT Bank DKI Amirul Wicaksono Dicopot, Terjadi Kebocoran

    (Tribunnews.com/Sri Juliati) (WartaKotalive.com/Yolanda Putri Dewanti)

  • Alasan Mufti Besar Mesir Tolak Fatwa Jihad Melawan Israel Penjajah: Bukan Untuk Agenda Sembrono

    Alasan Mufti Besar Mesir Tolak Fatwa Jihad Melawan Israel Penjajah: Bukan Untuk Agenda Sembrono

    PIKIRAN RAKYAT – Mufti Agung Mesir, Nazir Ayyad dengan tegas menolak fatwa jihad yang dikeluarkan oleh Persatuan Cendekiawan Muslim Internasional (IUMS) terkait genosida di Gaza. Dia menyebut fatwa tersebut tidak sah secara syar’i dan berpotensi membahayakan keamanan masyarakat dan stabilitas kawasan.

    Fatwa yang dikeluarkan IUMS pada Jumat 4 April 2025 lalu menyerukan seluruh umat Muslim yang mampu untuk melancarkan jihad terhadap Israel penjajah, sebagai respon terhadap apa yang mereka sebut sebagai “genosida” dan “kehancuran menyeluruh” yang dilakukan Israel penjajah di Jalur Gaza.

    “Kegagalan pemerintah Arab dan Islam untuk mendukung Gaza saat sedang dihancurkan dianggap oleh hukum Islam sebagai kejahatan besar terhadap saudara-saudara kita yang tertindas di Gaza,” kata Ali al-Qaradaghi, Sekretaris Jenderal IUMS.

    IUMS juga menyerukan negara-negara Muslim untuk segera melakukan intervensi militer, politik, dan ekonomi terhadap Israel penjajah serta memberlakukan pengepungan terhadap negara tersebut.

    Mufti Ayyad: Jihad Bukan Keputusan Sembarang Entitas

    Menanggapi seruan tersebut, Nazir Ayyad selaku otoritas tertinggi dalam urusan fatwa di Mesir menegaskan bahwa fatwa semacam itu melanggar prinsip-prinsip dasar Syariah.

    “Tidak ada kelompok atau entitas individu yang memiliki hak untuk mengeluarkan fatwa tentang hal-hal yang rumit dan kritis yang melanggar prinsip-prinsip Syariah dan tujuannya yang lebih tinggi,” tuturnya dalam pernyataan resmi, Selasa 8 April 2025.

    Menurut Ayyad, deklarasi jihad dalam Islam hanya dapat diumumkan oleh otoritas sah yang diakui, yakni pemerintah dan kepemimpinan politik yang berwenang, bukan oleh serikat atau organisasi yang tidak memiliki legitimasi negara.

    “Di era kita saat ini, otoritas ini terkandung dalam kepemimpinan negara dan politik yang diakui, bukan dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh entitas atau serikat pekerja yang tidak memiliki otoritas hukum dan tidak mewakili Muslim baik secara agama maupun dalam praktik,” ujar Nazir Ayyad. 

    Dia juga menekankan bahwa jihad tidak bisa diserukan tanpa mempertimbangkan kondisi riil suatu negara, baik secara politik, militer, maupun ekonomi.

    “Menyerukan jihad tanpa memperhatikan kemampuan negara dan realitas politik, militer dan ekonominya adalah tindakan tidak bertanggung jawab yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah, yang menyerukan kesiapsiagaan, kehati-hatian, dan pertimbangan konsekuensi,” kata Nazir Ayyad.

    Dukung Palestina dengan Cara yang Bijak

    Meski menolak fatwa jihad, Nazir Ayyad menegaskan dukungan penuh terhadap perjuangan rakyat Palestina. Namun, menurutnya, dukungan tersebut harus dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak merugikan rakyat Palestina itu sendiri.

    “Mendukung rakyat Palestina dalam hak-hak sah mereka adalah kewajiban agama, kemanusiaan dan moral. Namun, dukungan ini harus diberikan dengan cara yang benar-benar melayani kepentingan rakyat Palestina, dan bukan untuk memajukan agenda spesifik atau usaha sembrono yang dapat menyebabkan kehancuran, pengungsian, dan bencana lebih lanjut bagi Palestina sendiri,” tuturnya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Middle East Eye.

    Penolakan dari Ulama Salafi Pro-Pemerintah

    Penolakan terhadap fatwa IUMS juga datang dari kalangan ulama Salafi di Mesir. Yasser Burhami, tokoh Salafi terkemuka dan pendukung Presiden Abdel Fattah el-Sisi, mengatakan bahwa fatwa tersebut tidak realistis dan bertentangan dengan perjanjian damai Mesir-Israel penjajah tahun 1979.

    Burhami, yang juga pimpinan Gerakan Salafi Mesir, mengatakan seruan jihad seperti itu hanya akan memperburuk situasi dan memicu ketegangan regional.

    Konteks Situasi di Gaza: Tuduhan Genosida dan Krisis Kemanusiaan

    Fatwa jihad IUMS muncul di tengah meningkatnya tekanan internasional terhadap Israel. Sejak agresi militer Israel di Gaza dimulai pada Oktober 2023, lebih dari 50.000 warga Palestina telah tewas, mayoritas wanita dan anak-anak. Selain itu, jutaan lainnya mengalami pengungsian paksa akibat kehancuran luas di Jalur Gaza.

    Saat ini, Jalur Gaza berada dalam kondisi pengepungan total, tanpa akses makanan, obat-obatan, atau bantuan kemanusiaan. PBB dan organisasi hak asasi manusia telah memperingatkan akan krisis kemanusiaan besar-besaran jika situasi tidak segera berubah.

    Di sisi hukum internasional, Afrika Selatan telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional (ICJ) yang menuduh Israel melakukan genosida terhadap rakyat Palestina. Sementara itu, Pengadilan Pidana Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News