Xcloud.id

Produk: Syariah

  • Kinerja Keuangan Moncer, BSI Jadi Bank dengan Pertumbuhan Laba Tertinggi

    Kinerja Keuangan Moncer, BSI Jadi Bank dengan Pertumbuhan Laba Tertinggi

    Jakarta –

    PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp 7,01 triliun atau tumbuh 22,83% secara tahunan (year on year/yoy) pada 2024. Perolehan itu membuatnya menjadi salah satu di jajaran top 10 bank yang mencatatkan pertumbuhan kinerja tertinggi.

    Pencapaian laba yang tinggi tidak terlepas dari pengelolaan dana pihak ketiga (DPK) yang tepat serta pertumbuhan penyaluran pembiayaan yang tepat dan sustain. Di tengah ketatnya kompetisi likuiditas sektor perbankan, BSI mencatat pertumbuhan DPK sebesar 11,46% menjadi Rp 327,45 triliun pada 2024.

    Pencapaian itu ditopang oleh dana murah (CASA) yang mencapai rasio 60,12% dari total DPK. Sepanjang 2024, CASA BSI mencapai Rp 197 triliun atau naik 10,65% yoy.

    Tercatat DPK BSI dari produk-produk tabungan mencapai Rp 140,53 triliun, disusul deposito Rp 130,58 triliun dan giro Rp 56,33 triliun. Pengelolaan DPK yang tepat ini memberikan dampak positif pada penurunan beban bagi hasil.

    Penyaluran pembiayaan BSI juga menunjukkan kinerja impresif dengan pertumbuhan di atas industri. Pada 2024, BSI tercatat menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 278,48 triliun atau tumbuh 15,88% yoy. Berdasarkan segmen, pembiayaan yang disalurkan oleh BSI ke segmen wholesale mencapai Rp 77,22 triliun (tumbuh 14,38% yoy), disusul segmen ritel senilai Rp 49,38 triliun (tumbuh 16,86% yoy) dan pembiayaan untuk segmen konsumer tercatat Rp 151,88 triliun (tumbuh 16,34% yoy).

    Pengelolaan pembiayaan secara tepat berimbas pada membaiknya kualitas pembiayaan yang disalurkan. Per akhir 2024, rasio pembiayaan bermasalah (non-performing financing/NPF) gross BSI membaik menjadi 1,90%. Cost of credit (CoC) perseroan juga membaik di level 0,83% pada 2024.

    Bagi pemilik saham, perseroan juga mencetak rasio imbal hasil menarik, yang terlihat dari angka return on equity (ROE) sebesar 17,77%. BSI menutup tahun 2024 dengan kenaikan aset sebesar 15,55% menjadi Rp 408,61 triliun, dengan rasio return on asset (ROA) perseroan berada di level 2,49%.

    Dalam gelaran detikcom Awards 2023, BSI dinobatkan sebagai bank dengan pertumbuhan laba tertinggi. Bank syariah terbesar di Indonesia itu mampu membukukan laba bersih sebesar Rp 5,70 triliun atau tumbuh 33,82% yoy pada 2023.

    Saat itu Direktur Finance and Strategy BSI, Ade Cahyo Nugroho mengatakan pihaknya akan meningkatkan dan memperluas layanan kepada masyarakat untuk menjaga penghargaan sebagai bank dengan pertumbuhan laba tertinggi. Harapannya jika makin banyak nasabah, perusahaan juga akan semakin menguntungkan.

    “Yang terpenting adalah melayani lebih luas masyarakat dengan berbagai macam produk, simpanan tabungan dan simpanan lain-lain. Kalau nasabah makin banyak, profit makin baik,” kata Ade Cahyo usai menerima penghargaan detikcom Awards di Hotel Westin, Jakarta Selatan, Kamis (21/9/2023).

    Lihat juga video: Bank dengan Pertumbuhan Laba Tertinggi, BSI Sabet penghargaan

    (aid/rrd)

  • BSI Berencana Terbitkan Sukuk hingga Rp 4 T, Tepatkah?

    BSI Berencana Terbitkan Sukuk hingga Rp 4 T, Tepatkah?

    Jakarta –

    PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) membeberkan rencana aksi korporasi tahun ini untuk menerbitkan Sustainability Sukuk dengan kisaran nilai Rp 3-4 triliun. Rencana ini merupakan kelanjutan dari Sustainability Sukuk yang diterbitkan tahun lalu.

    “Memang ada rencana untuk menerbitkan Sukuk. Itu berseries, tahun lalu sudah nerbitin, tahun ini nerbitin, tahun depan nerbitin. (Nilainya) nanti lihat market lah ya. Kita by plan bisa antara Rp 3-4 triliun,” kata Plt Direktur Utama BSI, Bob Tyasika Ananta di Kantor Pusat BSI, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

    Pada tahun lalu, BSI telah menerbitkan Sustainability Sukuk senilai Rp 3 triliun. Sukuk tersebut terbagi dalam tiga seri dengan imbal hasil berkisar antara 6,40-7,20% untuk tenor 1, 2 dan 3 tahun. Masa penawaran awal sukuk berlangsung sejak 14-30 Mei 2024.

    Pengamat Perbankan Moch Amin Nurdin mengatakan penerbitan sukuk tersebut untuk permodalan sehingga memungkinkan perseroan untuk mendapatkan dana segar tanpa mengurangi ekuitas pemegang saham, serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sukuk diterbitkan sebagai bukti kepemilikan atas suatu aset atau proyek yang dibiayai.

    “Penerbitan sukuk itu tujuannya lebih banyak untuk permodalan. Permodalan itu biasanya untuk ekspansi kredit, jadi gimana caranya bisa mengcover risiko pembiayaan maupun risiko kredit,” kata Amin.

    Amin menyebut secara jangka panjang, dampak penerbitan sukuk akan meningkatkan pendapatan BSI secara umum. Hanya saja kondisi yang tidak stabil seperti saat ini dinilai tidak akan optimal karena daya serapnya diproyeksi tidak terlalu banyak.

    “Negatifnya mungkin karena kondisi sedang tidak stabil seperti sekarang, daya serapnya belum akan terlalu banyak sehingga mungkin tidak optimal,” ucap Amin.

    BSI sendiri berkomitmen untuk terus terlibat aksi mitigasi perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan melalui program dan pembiayaan sustainable financing. Perseroan mendorong transisi menuju green economy melalui implementasi instrumen keuangan syariah yang fokus terhadap ESG (environment, social, governance).

    Penerbitan Sustainability Sukuk BSI atau Sukuk Mudharabah Keberlanjutan merupakan pembiayaan dengan kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS). Instrumen ini akan memberikan values berbeda bagi investor yakni memberikan manfaat besar dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

    BSI melihat pasar obligasi hijau global dalam beberapa tahun terakhir berkembang pesat dan membaca peluang untuk turut mengembangkan instrumen baru tersebut untuk membiayai proyek-proyek keberlanjutan melalui penerbitan Sukuk Sustainability. Di dalamnya, BSI juga akan mengatur pengelolaan dan penggunaan dana, evaluasi dan seleksi proyek, serta pengelolaan hasil dan mekanisme pelaporannya.

    Lihat juga video: Bank dengan Pertumbuhan Laba Tertinggi, BSI Sabet penghargaan

    (aid/rrd)

  • Investor Asing Ramai-ramai Lepas Saham Bank BUMN, Begini Datanya

    Investor Asing Ramai-ramai Lepas Saham Bank BUMN, Begini Datanya

    Jakarta –

    Sejumlah saham perbankan yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) banyak dilepas investor asing pada perdagangan Senin (21/4). Total nilai penjualan saham oleh investor asing sebesar Rp 205,6 miliar.

    Berdasarkan data RTI, saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) dilepas investor asing hingga Rp 112,6 miliar. Selanjutnya, investor asing melepas saham PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) senilai Rp 87,2 miliar dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) senilai Rp 5,8 miliar.

    Di sisi lain, saham PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BRIS) ramai-ramai dibeli investor asing dengan total Rp 46,2 miliar. Hal itu serupa dengan bank induknya yaitu saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) yang diborong investor asing Rp 16,7 miliar.

    Pengamat Perbankan Moch Amin Nurdin mengatakan salah satu faktor investor asing ramai jual saham bank BUMN karena kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang sampai saat ini dinilai belum jelas arahnya.

    “Saya kira beberapa Bank Himbara yang sudah masuk ke Danantara, yang ini menjadi bagian tidak terpisahkan ketika pihak asing melihat masih belum jelas arah ke depan ini Danantara akan seperti apa, mewakili pemerintah dalam memegang saham atau melempar ke investor, atau seperti apa,” ucap Amin kepada detikcom, Selasa (22/4/2025).

    Menurut Amin, ketidakjelasan ini yang membuat investor asing menjadi ragu untuk tetap berinvestasi di saham-saham perusahaan pelat merah.

    “Karena kalau saya perhatikan struktur organisasinya, rencana ke depan seperti itu sampai dengan hari ini lanskapnya belum jelas. Jadi menurut hemat saya itu salah satu pertimbangan,” beber Amin.

    Selain itu, faktor eksternal seperti ketidakpastian global akibat kebijakan tarif impor tinggi yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, menjadi alasan kuat lainnya investor asing melepas saham BBNI.

    “Kondisi global, perang tarif yang dipelopori oleh AS dan diikuti negara lain baik yang mendukung maupun bertentangan dengan AS termasuk China, ini mengakibatkan investor berpikir bahwa ini kemungkinan ada resesi ekonomi sampai 2030,” ujar Amin.

    “Ini yang saya rasa menjadi beberapa pertimbangan kenapa investor asing itu melepas sahamnya di bank-bank Himbara termasuk BNI,” tambahnya.

    Lihat juga video: Banyak Investor Asing Yang Pergi!

    (aid/rrd)

  • OJK Cabut Izin Perusahaan Pembiayaan PT PANN Maritim

    OJK Cabut Izin Perusahaan Pembiayaan PT PANN Maritim

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin perusahaan pembiayaan PT PANN Pembiayaan Maritim. Hal tersebut diputuskan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-16/D.06/2025 tanggal 15 April 2025.

    Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan LJK Lainnya Edi Setijawan mengatakan alasan pencabutan perusahaan pembiayaan tersebut sesuai dengan pembubaran yang telah disetujui oleh para pemegang saham pada rapat umum pemegang saham (RUPS).

    “OJK telah mencabut izin usaha Perusahaan Pembiayaan PT PANN Pembiayaan Maritim yang beralamat di Jalan Cikini IV Nomor 11, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat. Pencabutan izin usaha tersebut berlaku sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal ditetapkan,” kata Edi dalam keterangannya, Selasa (22/4/2025).

    Edi menerangkan dengan telah dicabutnya izin usaha tersebut, perusahaan dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang Perusahaan Pembiayaan. Kemudian, perusahaan diwajibkan untuk menyelesaikan beberapa hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan yang berlaku.

    Pertama, perusahaan dilarang menggunakan kata pembiayaan atau pembiayaan syariah, dalam nama Perusahaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 112 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura.

    Kedua, memberikan secara jelas kepada Debitur, Kreditur dan/atau pemberi dana yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban informasi. Ketiga, menyelenggarakan rapat umum pemegang saham paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dicabutnya izin usaha untuk memutuskan pembubaran badan hukum PT PANN Pembiayaan Maritim serta membentuk Tim Likuidasi.

    Keempat, perusahaan wajib menunjuk Penanggung Jawab dan Pegawai yang bertugas sebagai Gugus Tugas dan Pusat Layanan untuk melayani kepentingan Debitur dan Masyarakat sampai dengan terbentuknya Tim Likuidasi.

    “Penanggung Jawab dan Pegawai yang dimaksud (termasuk jika terjadi perubahan Penanggung Jawab dan Pegawai) harus disampaikan kepada seluruh debitur dan dapat ditembuskan kepada OJK hingga Direktorat Pengawasan Khusus dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan LJK Lainnya Syariah dan Direktorat Pelayanan Konsumen, Pemeriksaan Pengaduan, dan PEPK Regional,” terang Edi.

    Tonton juga Video: OJK Lihat Investor Saham dan Kripto Mulai Beralih ke Deposito Bank

    (rea/ara)

  • OPINI: Dana Filantropi Islam dan Upaya Selamatkan Luwu

    OPINI: Dana Filantropi Islam dan Upaya Selamatkan Luwu

     

    Liputan6.com, Makassar – Kabupaten Luwu Sulsel telah lama dikenal sebagai daerah yang menyimpan kekayaan alam luar biasa, salah satunya emas. Tak heran jika wilayah-wilayah seperti Latimojong, Bastem, dan Rongkong kini menjadi titik panas pertambangan emas. Banyak operasi tambang berlangsung tanpa izin resmi, mengabaikan prinsip keberlanjutan, dan luput dari pengawasan lingkungan. Hutan dibabat, bukit digali, dan sungai tercemar hanya demi keuntungan jangka pendek.

     

     

    Akibatnya, hutan tropis Luwu yang dahulu menjadi benteng karbon dan sumber kehidupan bagi flora-fauna kini terkoyak. Alih fungsi hutan untuk pertambangan menyebabkan deforestasi yang mempercepat krisis iklim. Fragmentasi habitat juga mengancam keanekaragaman hayati dan memperburuk bencana ekologis seperti banjir dan longsor.

    Belum lagi penggunaan bahan kimia berbahaya seperti merkuri dan sianida dalam proses pemurnian emas telah mencemari sungai-sungai utama. Limbah tambang yang dibuang sembarangan menyebabkan kerusakan kualitas air, mematikan biota sungai, dan membahayakan kesehatan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada air bersih.

    Tak banyak yang menyadari bahwa aktivitas tambang emas sangat intensif karbon. Dari penggunaan alat berat berbahan bakar diesel hingga penghancuran vegetasi penyerap karbon, seluruh proses menambah emisi gas rumah kaca. Ini menjadikan pertambangan sebagai salah satu kontributor tersembunyi dalam krisis iklim global.

    Di tengah gemuruh alat berat dan kilau emas, masyarakat lokal justru merasakan getir. Lahan pertanian hilang, akses ke air bersih terganggu, dan ketegangan sosial meningkat. Banyak warga, khususnya masyarakat adat, terpaksa kehilangan ruang hidup yang telah mereka jaga secara turun-temurun.

    Semua pihak butuh langkah tegas dan kolaboratif. Pemerintah harus menindak tambang ilegal dan meninjau ulang izin-izin eksploitasi yang merugikan ekosistem. Audit lingkungan perlu dilakukan secara berkala, disertai pemulihan lahan pasca-tambang. Masyarakat lokal harus dilibatkan sebagai penjaga dan pengelola sumber daya.

    Tapi ada yang menarik, pendekatan berbasis nilai, seperti filantropi Islam, dapat menjadi sumber kekuatan alternatif. Zakat, wakaf, dan sedekah bisa diarahkan untuk mendukung transisi ekonomi masyarakat menuju sektor ramah lingkungan pertanian organik, ekowisata, hingga restorasi ekosistem.

    Sebab bukan rahasia pertambangan emas di Luwu bukan lagi sekadar soal ekonomi. Ini soal keberlangsungan hidup, keadilan lingkungan, dan masa depan generasi mendatang. Jangan biarkan tanah yang subur berubah menjadi lahan mati hanya demi segenggam emas. Sudah saatnya juga hati nurani bertanya, emas untuk siapa, dan bumi untuk siapa.

    Urgensi aksi iklim dalam filantropi Islam ini menjadi pilihan sangat relevan di tengah krisis iklim global yang semakin mengancam kehidupan, terutama kelompok rentan.

    Islam menekankan keadilan sosial dan menjaga amanah Allah, termasuk bumi dan seluruh isinya. Dalam Al-Qur’an disebutkan bahwa manusia adalah khalifah di bumi (QS. Al-Baqarah: 30), yang berarti bertanggung jawab menjaga keseimbangan alam.

    Kemudian dampak krisis iklim terhadap kelompok rentan. Di mana filantropi Islam selama ini banyak difokuskan pada membantu fakir miskin, korban bencana, dan kelompok termarjinalkan yang justru menjadi korban utama perubahan iklim.

    Salah satu upaya mengatasi krisis iklim, adalah bentuk perlindungan terhadap mereka kelompok rentan. Sebab dari balik potensi besar dana filantropi Islam adalah zakat, wakaf, infaq, dan sedekah berpotensi menjadi instrumen pembiayaan aksi iklim, seperti rehabilitasi lahan dan air, energi terbarukan untuk masyarakat miskin, pertanian berkelanjutan dan tanggap darurat bencana iklim.

    Sementara hal tersebut selaras dengan konvergensi tujuan yaitu Maqasid Syariah & SDGs. Perluasan makna kebaikan (Ihsan) dalam konteks modern, ihsan bukan hanya berbuat baik kepada manusia, tapi juga menjaga ciptaan Allah secara menyeluruh, termasuk iklim dan ekosistem.

    Sebab aksi iklim tentu sejalan dengan maqasid syariah (tujuan-tujuan syariah), terutama dalam menjaga kehidupan (hifz al-nafs), lingkungan (hifz al-bi’ah), dan keturunan (hifz al-nasl), serta mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

     

    Menyambut Hari Bumi 22 April 2025

    Kolom opini ditulis oleh Ahmad Yusran, Aktivis Lingkungan Hidup, Ketua Forum Komunitas Hijau

     

  • OJK Sebut Perempuan Sering Jadi Korban Scam Keuangan

    OJK Sebut Perempuan Sering Jadi Korban Scam Keuangan

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap, perempuan mendominasi jumlah korban penipuan keuangan. Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK 2023, sebanyak 66,75% tingkat literasi keuangan perempuan. Sementara tingkat inklusi sebesar 76,08%.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengungkap, ada beberapa modus penipuan yang kerap menyasar perempuan. Pertama, melalui pesan singkat di sosial media.

    Biasanya, para pelaku menggunakan bahasa yang tidak biasa digunakan. Perempuan yang akrab disapa Kiki ini mengatakan, pelaku penipuan menggunakan AI untuk mengirim pesan kebanyakan korbannya.

    “Satu, itu benar-benar yang online. Saya saja yang punya Instagram, ada yang DM (direct message), ‘kamu cantik sekali, boleh berkenalan?’ udah pasti itu scam. Bahasanya itu bahasa bukan orang Indonesia. ‘Anda ini ada di mana? Saya tertarik, ingin tahu’. Kalau orang Indonesia ngomongnya kayak gitu kan. Itu bisa AI dari luar,” kata Kiki kepada wartawan di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (21/4/2025).

    Modus kedua, Kiki menyebut para penipu biasanya berdalih relationship atau hubungan pacaran. Ia menyebut, banyak perempuan yang diajak bertemu kemudian diminta untuk melakukan transfer sejumlah uang.

    “Tapi yang level ketemu langsung juga banyak. Jadi kayak dikira punya relationship, tapi ternyata zonk,” ungkapnya.

    Berdasarkan survei sebelumnya, Kiki menyebut banyak perempuan yang terjebak dalam putaran pinjaman online (pinjol) ilegal. Ia menyebut, mudahnya perempuan menjadi korban lantaran digunakan untuk kebutuhan konsumtif.

    Nqmun begitu, Kiki menegaskan, OJK sendiri memiliki fokus yang besar terhadap perlindungan konsumen perempuan. Untuk keuangan syariah OJK menghadirkan Sahabat Ibu Cakap Keuangan Syariah (SICANTIK) dan Ibu Anak Cakap Keuangan (BUNDAKU).

    “Sebetulnya kalau OJK ini kita fokus kepada perempuan itu nggak kurang-kurang, luar biasa. Bahkan kita tuh fokus banget untuk perempuan dan komunitas-komunitas perempuan,” tutupnya.

    (kil/kil)

  • Tembus Rp 60,64 T, BRI Jadi Bank dengan Laba Terbesar di RI

    Tembus Rp 60,64 T, BRI Jadi Bank dengan Laba Terbesar di RI

    Jakarta –

    PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI masih menjadi pemimpin di industri perbankan dengan mencatatkan laba terbesar di Indonesia. Sepanjang 2024 perseroan berhasil mencatatkan laba sebesar Rp 60,64 triliun, naik tipis 0,36% secara tahunan (yoy).

    Berdasarkan catatan detikcom yang dihimpun Senin (21/4/2025), capaian laba perbankan besar lainnya di Indonesia pada 2024 berada di bawah Rp 60 triliun. Seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk senilai Rp 55,8 triliun, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) senilai Rp 54,8 triliun, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) senilai Rp 21,4 triliun, serta PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) senilai Rp 7,01 triliun.

    Pencapaian laba positif BRI tidak terlepas dari pendapatan bunga bersih sebesar Rp 142,05 triliun pada 2024, naik 3,38% secara tahunan. Kenaikan pendapatan bunga itu didorong oleh total kredit dan pembiayaan yang tumbuh 6,96% menjadi Rp 1.354,64 triliun hingga 31 Desember 2024.

    Penyaluran kredit BRI tersebut didominasi oleh segmen UMKM dengan porsi mencapai 81,97% dibandingkan dengan total kredit BRI, atau dengan nominal sebesar Rp 1.110,37 triliun.

    Pertumbuhan penyaluran kredit tersebut juga diikuti dengan perbaikan kualitas kredit. Hal ini ditunjukkan dengan membaiknya rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) dari semula 2,95% pada akhir Desember 2023, membaik menjadi 2,78% pada akhir Desember 2024.

    Di samping itu, BRI juga mempersiapkan pencadangan yang mencukupi dengan NPL Coverage sebesar 215,01%. Dari sisi simpanan atau Dana Pihak Ketiga (DPK), BRI berhasil menghimpun simpanan sebesar Rp 1.365,45 triliun.

    Dana murah (CASA) mendominasi penghimpunan simpanan BRI dengan proporsi mencapai 67,30% atau setara dengan Rp 918,98 triliun. Pencapaian CASA BRI tersebut didukung pertumbuhan transaksi digital Super App BRImo yang semakin memperkuat posisi BRI dalam layanan digital banking di Indonesia.

    Sampai akhir Desember 2024, jumlah pengguna Super Apps BRImo tumbuh 22,12% yoy menjadi 38,61 juta user. Adapun volume transaksi yang diproses melalui BRImo juga tercatat naik 34,57% yoy menjadi sebesar Rp 5.596 triliun.

    Capaian kinerja positif BRI pada tahun 2024 tersebut juga didukung kondisi likuiditas yang memadai dan permodalan yang kuat. Terlihat dari rasio Loan Deposit Ratio (LDR) BRI berada di level 88,85% dengan rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 26,63%.

    (aid/rrd)

  • BTPN Syariah Bagikan Dividen Rp 34,5 Per Saham, Setara Rp 265 Miliar

    BTPN Syariah Bagikan Dividen Rp 34,5 Per Saham, Setara Rp 265 Miliar

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Bank BTPN Syariah Tbk menetapkan pembagian dividen tunai sebesar Rp 34,5 per saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2025. Jumlah tersebut mencerminkan total distribusi dividen sekitar Rp 265,78 miliar atau 25% dari laba bersih sepanjang tahun buku 2024.

    Direktur Kepatuhan sekaligus Corporate Secretary BTPN Syariah Arief Ismail menyampaikan, keputusan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap dukungan para pemangku kepentingan, khususnya para investor.

    “Dividen ini menjadi bukti komitmen kami dalam memberikan nilai tambah kepada pihak-pihak yang telah memercayakan misinya untuk melayani masyarakat inklusi,” ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu (20/4/2025).

    Selama 2024, BTPN Syariah mencatatkan laba bersih sebesar Rp 1,06 triliun. Selain itu, bank menyalurkan pembiayaan senilai Rp 10,2 triliun kepada segmen masyarakat inklusi.

    Dari sisi kesehatan keuangan, bank menunjukkan performa yang solid. Return on Asset (RoA) tercatat sebesar 6,3%, sedangkan rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) mencapai 53,2$. RUPST juga menyetujui penempatan laba ditahan sebesar Rp 775,49 miliar sebagai modal untuk mendukung pertumbuhan usaha ke depan.

    Sepanjang tahun lalu, BTPN Syariah terus mendorong perilaku unggul di kalangan nasabah inklusi melalui prinsip BDKS, Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras, dan Saling Bantu. Pendampingan berkelanjutan, insentif, serta penghargaan diberikan kepada nasabah yang konsisten dalam menerapkan prinsip tersebut.

    Sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 2 Tahun 2024 mengenai Tata Kelola Syariah untuk bank umum syariah dan unit usaha syariah, BTPN Syariah juga memperbarui komposisi Dewan Pengawas Syariah (DPS). RUPST yang berlangsung pada Kamis (17/4/2025) menetapkan penambahan anggota DPS menjadi tiga orang.

    H Cecep Maskanul Hakim resmi diangkat sebagai anggota DPS yang baru. Ia sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPS di anak perusahaan bank, PT BTPN Syariah Ventura. Dengan demikian, susunan terbaru DPS adalah H Ikhwan Abidin sebagai ketua, serta H Muhamad Faiz dan H Cecep Maskanul Hakim sebagai anggota.

  • Bisnis Emas Melesat: Pegadaian Kelola 3 Ton Emas hingga Maret 2025 – Page 3

    Bisnis Emas Melesat: Pegadaian Kelola 3 Ton Emas hingga Maret 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut kinerja PT Pegadaian dalam menjalankan kegiatan usaha bulion atau emas menunjukkan capaian yang menggembirakan hingga Maret 2025.

    Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Agusman, mengungkapkan bahwa Pegadaian telah berhasil menyelenggarakan tiga kegiatan usaha bulion utama dengan total volume emas yang cukup signifikan.

    Adapun tiga kegiatan usaha bulion yang dijalankan PT Pegadaian meliputi Deposito Emas yang tercatat mencapai 788 kilogram emas, Titipan Emas Korporasi sebesar 2,27 ton emas, serta Pinjaman Modal Kerja Emas dengan volume mencapai 150 kilogram emas.

    “Sampai dengan bulan Maret 2025, PT Pegadaian telah melaksanakan 3 (tiga) kegiatan usaha bulion yaitu Deposito Emas yang mencapai 788 kg emas, Titipan Emas Korporasi mencapai 2,27 ton emas, dan Pinjaman Modal Kerja Emas mencapai 150 kg emas,” kata Agusman dikutip dari jawaban tertulisnya, Minggu (20/4/2025).

    Perluas Layanan Emas

    Ketiga kegiatan ini mencerminkan komitmen Pegadaian dalam memperluas layanan keuangan berbasis emas serta menjawab kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha terhadap instrumen keuangan yang aman dan bernilai stabil.

    Sejauh ini, menurut OJK, baru dua Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang telah mendapatkan izin resmi untuk menyelenggarakan kegiatan usaha bulion, yaitu PT Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

    “LJK yang telah memperoleh izin kegiatan usaha bulion adalah PT Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia. Saat ini belum terdapat LJK lain yang mengajukan permohonan izin untuk menyelenggarakan kegiatan usaha bulion,” ujarnya.

    Sampai dengan saat ini, belum terdapat LJK lain yang mengajukan permohonan izin untuk melakukan kegiatan serupa. Meski demikian, OJK menegaskan bahwa kesempatan tetap terbuka bagi LJK lain yang ingin berpartisipasi dalam bisnis ini, selama memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan perizinan yang berlaku.

    “Peluang tetap dibuka bagi LJK lain untuk mengajukan permohonan izin kegiatan usaha bulion sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku,” katanya.

     

  • Kalbar apresiasi WGS dukung pembiayaan UMKM lokal

    Kalbar apresiasi WGS dukung pembiayaan UMKM lokal

    Asisten II Setda Pemprov Kalbar Ignasius IK, mewakili Gubernur Kalbar Ria Norsan saat membuka bimtek 1000 UMKM di Pontianak Convention Center. ANTARA/Rendra Oxtora.

    Kalbar apresiasi WGS dukung pembiayaan UMKM lokal
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 20 April 2025 – 14:39 WIB

    Elshinta.com – Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan apresiasi terhadap PT Win Global Solusitama (WGS) atas program pembiayaan dan pendampingan bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.

    “Apa yang dilakukan WSG ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam memperkuat ekosistem UMKM yang berdaya saing dan mampu menjadi pilar pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global,” ujar Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Kalbar Ignasius IK saat membuka kegiatan bimbingan teknis 1000 pelaku UMKM Minggu.

    Hal itu menunjukkan, katanya  bahwa pengembangan UMKM bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tugas bersama seluruh pemangku kepentingan. Ia mengatakan bahwa program pembiayaan yang ditawarkan WGS dapat menjadi solusi bagi pelaku UMKM dalam memperluas usaha dan meningkatkan kapasitas produksi.

    Ia juga mengingatkan agar bantuan tersebut digunakan secara bijak dan produktif.

    “Kami berharap para pelaku UMKM dapat memanfaatkan program ini untuk meningkatkan skala usahanya, bukan justru mengarah ke hal konsumtif. Jika dikelola dengan baik, program ini akan menjadi pemicu kemajuan UMKM di Kalbar,” tuturnya.

    Di tempat yang sama, Anggota DPRD Kalbar, Yuliana juga menyampaikan dukungannya terhadap keterlibatan pihak swasta dalam penguatan sektor ekonomi kerakyatan.

    “Kita sangat mendukung kehadiran WGS yang turut serta mendorong pembiayaan UMKM. Ini merupakan kabar baik, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil,” tuturnya.

    Sementara itu, Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menyambut positif kiprah PT WGS yang hadir memberikan akses pembiayaan dan pelatihan bagi pelaku usaha di Pontianak dan sekitarnya. Menurutnya bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar UMKM mampu naik kelas dan bersaing di era perdagangan bebas.

    “Dukungan dari PT WGS sangat penting di tengah tantangan global seperti perang dagang dan tekanan ekonomi dunia. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga keuangan seperti BSI dan Bank Kalbar Syariah perlu terus diperkuat,” kata Edi usai menghadiri kegiatan bimtek dan pembukaan Expo UMKM di PCC.

    Ia menyebutkan bahwa kini terdapat sekitar 17.800 pelaku UMKM di Kota Pontianak yang menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, inovasi dan kreativitas menjadi faktor penting agar UMKM tetap adaptif terhadap perubahan pasar.

    “Kita juga telah membangun rumah kemasan gratis bagi UMKM agar produk mereka bisa lebih bersaing, khususnya dalam hal tampilan dan daya tarik pasar,” katanya.

    Pemerintah Kota Pontianak terus mendorong sektor UMKM sebagai ujung tombak ekonomi lokal, ketahanan pangan, dan daya beli masyarakat di tengah dinamika perekonomian global yang masih fluktuatif.

    Sumber : Antara