Produk: startup

  • Viral KTP China untuk Warga Taiwan, Taktik Menuju Unifikasi?

    Viral KTP China untuk Warga Taiwan, Taktik Menuju Unifikasi?

    Jakarta

    Sebuah video dokumenter memicu kontroversi di Taiwan setelah seorang pengusaha Cina terlihat mendorong warga Taiwan mengajukan kartu identitas (atau Kartu Tanda Penduduk) Cina. Ia tampaknya tidak sadar bahwa pernyataannya akan menjadi pembicaraan publik.

    Lin Jincheng, kepala inkubator startup untuk pemuda Taiwan di Provinsi Fujian, Cina, mengatakan dalam video itu bahwa mereka yang menerima kartu identitas Cina masih bisa mempertahankan kewarganegaraan dan paspor Taiwan. Namun, hal ini melanggar hukum Taiwan.

    Video tersebut menyebutkan bahwa insentifnya adalah kemudahan akses ke pasar Cina bagi warga Taiwan. Lin menjelaskan, warga Taiwan dengan kartu identitas Cina dapat mendaftarkan perusahaan di Cina, memulai bisnis e-commerce atau lokapasar lintas negara, membeli properti, dan mengajukan pinjaman bank.

    Yun Wang, seorang profesor di Universitas Nasional Chengchi Taiwan yang fokus pada hubungan Taiwan-Cina, mengatakan kepada DW bahwa meskipun “Taiwan sangat menolak unifikasi dengan Cina, banyak warga yang tertarik mendapatkan keuntungan dari pasar Cina.”

    “Partai Komunis sangat memahami situasi ini dan memanfaatkannya dengan baik,” tambah Wang.

    Bagaimana respons otoritas Taiwan?

    Dalam penyelidikan yang sedang berlangsung, otoritas Taiwan melaporkan bahwa ada kurang dari 10 orang yang dicurigai memiliki kartu identitas Cina. Jika terbukti, registrasi rumah tangga atau “household registration” mereka di Taiwan akan dicabut.

    Pemerintah Cina sendiri belum memberikan tanggapan langsung atas tuduhan ini.

    Sebagai contoh, Lin menyebut di Xiamen, sebuah kota pelabuhan di tenggara Cina, lebih dari 4.000 warga Taiwan telah mengajukan kartu identitas itu, dengan waktu tunggu hingga tiga bulan. Namun, klaim ini belum bisa diverifikasi secara independen.

    Mengapa hal ini jadi masalah bagi Taiwan?

    Video viral ini dianggap sebagai bagian kecil dari strategi “front persatuan” Cina, yang bertujuan memengaruhi kaum muda Taiwan secara politik dan mendorong mereka untuk lebih terintegrasi dengan Cina.

    Ada juga kasus lain di mana beberapa YouTuber dan influencer Taiwan diketahui menerima pengarahan dari Departemen Kerja Front Persatuan Cina untuk menyebarkan propaganda pemerintah.

    Selain itu, laporan dari Biro Keamanan Nasional Taiwan baru-baru ini menunjukkan bahwa Cina menargetkan kelompok-kelompok seperti organisasi kuil, gangster, dan veteran pensiunan di Taiwan untuk membangun jaringan mata-mata.

    Dari berbagai strategi Cina, menawarkan kartu identitas ini termasuk taktik yang cukup baru, kata Wang.

    “Dulu, ketika orang Taiwan ke Cina, mereka diperlakukan seperti orang asing. Sekarang, mereka bisa dianggap warga negara,” jelasnya.

    Namun, Wang juga mengatakan bahwa Cina mungkin khawatir Taiwan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengirim mata-mata ke Cina guna mengumpulkan intelijen.

    “Meskipun mereka memberikan perlakuan sebagai warga negara [untuk Taiwan], saya yakin mereka tetap waspada terhadap warga Taiwan,” tambahnya.

    Apakah Cina ‘membeli’ kolaborator?

    Chih-wei Yu, seorang profesor di Universitas Kepolisian Nasional Taiwan, mengatakan bahwa Cina sedang mencoba “membeli mitra atau kolaborator lokal” di Taiwan.

    “Mereka tidak selalu meminta orang-orang ini melakukan sesuatu setiap saat, tetapi berharap ketika dibutuhkan, mereka akan mengikuti perintah Cina,” ujarnya.

    Otoritas Taiwan baru-baru ini mengimbau warganya untuk tidak terjebak dalam perangkap ini. Cina disebut-sebut secara perlahan menarik warga Taiwan dengan tujuan “membingungkan rasa identitas dan kedaulatan nasional mereka,” sesuai pernyataan resmi yang diterjemahkan dari bahasa Mandarin.

    Sementara itu, Cina tetap diam mengenai isu ini. Namun, sebagian besar perdebatan di media sosial Cina menyebut berita ini sebagai tanda bahwa Cina semakin mendekati “unifikasi” dengan Taiwan, sebuah pulau yang memerintah sendiri tetapi diklaim sebagai bagian dari wilayah Cina.

    Meski begitu, Wang yakin bahwa pemberian kartu identitas Cina kepada warga Taiwan tidak akan banyak membantu tujuan “unifikasi” atau melemahkan identitas nasional Taiwan.

    Menurutnya, tujuan utama Cina adalah menciptakan “gesekan dan perpecahan dalam masyarakat Taiwan melalui tindakan sejumlah kecil orang” yang memiliki kartu identitas Cina.

    Artikel ini diadaptasi dari DW berbahasa Inggris

    (ita/ita)

  • Tech Winter Diramal Mulai Mencair, Begini Prospek Pendanaan Startup 2025

    Tech Winter Diramal Mulai Mencair, Begini Prospek Pendanaan Startup 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – East Ventures memproyeksikan pendanaan untuk startup pada 2025 akan lebih baik dibandingkan 2024. Perusahaan modal ventura ini melihat fenomena tech winter yang terjadi beberapa tahun belakangan akan mulai mencair.

    Tech winter merupakan istilah yang menggambarkan kondisi investasi ke perusahaan rintisan yang saat ini tengah melandai karena berbagai faktor. 

    Managing Partner East Ventures Roderick Purwana mengatakan bahwa pada 2025 akan ada angin positif yang bakal dirasakan oleh startup.

    “Kalau di 2025, kayaknya sih arahnya lebih positif, mungkin juga mulai mencair, mungkin ada lebih kelebihan segala, yang sudah ada, sebenarnya cukup open ya,” kata Roderick dalam agenda Semangat Awal Tahun 2025, Rabu (15/1/2025)

    Meski demikian, Roderick menyampaikan pada 2025, pendanaan startup belum dapat kembali seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana pendanaan yang diberikan kepada startup sangat berlimpah 

    Pendanaan pada 2025, kata Roderick, bakal fokus kepada sustainable growth dan fokus ke core product guna mencapai tujuan yang lebih besar.

    “Kalau dari sisi pendanaan sih, kita melihat, tapi perusahaan-perusahaan yang terbaik, yang memang fokus di pembangunan masing-masing, tetap masih ada pendanaan,” ujarnya.

    Untuk East Ventures, Roderick memastikan pihaknya bakal terus melalukan investasi ke startup. Namun, Roderick tidak menjabarkan berapa banyak pendanaan dan startup mana saja yang akan diberikan pendanaan pada tahun ini.

    “Mungkin kalau di 2025 ini, pasti kita akan terus berinvestasi, seberapa banyak mungkin kita harus lihat ya,” ucap Roderick.

    Sebelumnya, East Ventures melaporkan bahwa 70% perusahaan dalam portofolio tahap lanjutan telah mencapai profitabilitas.

    Dalam laporan yang dirilis oleh East Ventures, selain 70% perusahaan capai profitabilitas, lebih dari 80% menunjukkan kenaikan dalam margin pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi selama 2024.

    Adapun, perusahaan-perusahaan tersebut diantaranya Sociolla, ShopBack, The Parentinc, RPG Commerce, Praktis, Mighty Jaxx, Traveloka, Komunal, Fore Coffee, ISMAYA Group, IDN, Ruangguru, waresix, Inteluck, dan Xurya.

  • Menekraf Dorong Startup Untuk Dukung Program Makan Bergizi Gratis

    Menekraf Dorong Startup Untuk Dukung Program Makan Bergizi Gratis

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Riefky Harsya mendorong agar perusahaan rintisan atau startup turut mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Teuku melanjutkan bahwa pihaknya bakal melakukan komunikasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk merealisasikan peluang agar startup, khususnya perusahaan Tanah Air dapat turut mendukung program andalan Presiden Prabowo Subianto.

    “Tentu kami melihat peluang itu [startup berkontribusi]. Bagaimana karya anak bangsa juga bisa dilibatkan dalam proses ini. Kami ingin melihat peluang para pelaku ekraf termasuk startup bisa terlibat dalam program prioritas nasional, terutama juga program makan gratis bergizi ini,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Rabu (15/1/2025).

    Lebih lanjut, Teuku melanjutkan bahwa ada banyak cabang fokus dari startup di Indonesia. Mulai dari yang berfokus di makanan dan minuman (mamin) atau foodtech, startup perjalanan, startup pertanian dan lainnya.

    Menurutnya, peluang agar rintisan dapat berkolaborasi dengan pemerintah khususnya untuk mendukung lancarnya makanan gizi gratis dapat dilakukan atau direalisasikan.

    Meski begitu, Sekjen Partai Demokrat itu mengatakan bahwa nantinya keputusan akhir akan tetap berada di tangan BGN, karena instansi tersebut tentu memiliki standar-standar dalam memilah pihak yang menjadi vendornya atau terlibat dalam program mereka.

    “Tetapi tentu pelaku-pelaku startup yang terkait dengan sektor ini tentu juga menjadi binaan kami,” ucapnya.

    Di sisi lain, Teuku juga mendorong pelaku ekraf untuk dilibatkan dalam program yang memakan anggaran hingga Rp71 triliun itu.

    “Kami siap men-support dan sudah mendahului melatih juga para juru-juru masak ini di beberapa kota besar dan sudah dilakukan juga. Intinya kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif tentu siap untuk berkolaborasi lebih lanjut,” pungkas Teuku.

  • Pemerintah Perlu Berpihak ke Startup Lokal Agar Mampu Bersaing

    Pemerintah Perlu Berpihak ke Startup Lokal Agar Mampu Bersaing

    Jakarta

    PT Bukalapak.com Tbk resmi menutup penjualan produk fisik di platform e-commerce pada Selasa 7 Januari 2025. Saat ini, Bukalapak hanya fokus pada produk-produk digital.

    Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF Izzudin Al Farras mengatakan peta persaingan e-commerce saat ini memang sangat kompetitif dan membutuhkan strategi yang lebih agresif untuk tetap bertahan. Untuk itu, pemerintah harus melakukan langkah-langkah yang tepat untuk mendorong pelaku startup lokal menjadi raja di tanahnya sendiri.

    “Pemerintah sangat perlu untuk menunjukkan keberpihakan kepada pelaku startup lokal agar para pengusaha rintisan dalam negeri dapat menjadi raja di tanahnya sendiri,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (15/1/2025).

    Farras menegaskan salah satu cara pemerintah untuk mendorong startup lokal lebih maju adalah mendorong perusahaan modal ventura memberikan pendanaan kepada startup lokal. Sehingga, pelaku startup lokal bisa bersaing dengan startup asing yang kemampuan modalnya lebih besar.

    “Sehingga pemain lokal tersebut dapat bersaing dengan lebih kuat dengan pemain asing di industri digital,” tegasnya.

    Seiring waktu, lanjutnya, persaingan ini semakin memperlihatkan ketidakseimbangan, di mana para pemain besar menguasai pasar dengan modal yang sangat besar. Sedangkan, startup lokal yang berada di posisi tengah kesulitan mempertahankan keberlanjutan bisnisnya.

    Untuk itu, Farras meminta pemerintah untuk mengkaji berbagai kebijakan ekosistem digital nasional. Salah satu yang perlu dikaji adalah kebijakan restriksi dan insentif untuk pelaku startup lokal.

    “Dengan begitu, pemain startup lokal dapat bersaing dengan para pemain asing. Tidak hanya berjaya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri,” pungkasnya.

    (rrd/rrd)

  • Cara Gunakan RedNote, Aplikasi Duplikat TikTok yang Kini Ramai Digunakan Warga AS

    Cara Gunakan RedNote, Aplikasi Duplikat TikTok yang Kini Ramai Digunakan Warga AS

    Bisnis.com, JAKARTA – Jutaan warga Amerika Serikat (AS) yang menjadi pengguna TikTok akhirnya beralih ke aplikasi RedNote.

    RedNote atau Xiaohongshu merupakan aplikasi duplikasi TikTok yang berasal dari China. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk menyusun foto, video, dan teks yang mendokumentasikan kehidupan mereka.

    Melansir Reuters, muncul obrolan berjudul “Pengungsi TikTok” di RedNote pada Senin (13/1/2025), di mana lebih dari 50.000 pengguna Amerika dan Tiongkok bergabung dalam ruangan tersebut.

    RedNote menjadi startup yang didukung modal ventura dengan valuasi terbaru sebesar $17 miliar. Aplikasi ini pun menjadi penyedia informasi masif seperti TikTok yanh digunakan 300 juta orang untuk mencari tips perjalanan, krim anti-penuaan, dan rekomendasi restoran.

    Adapun RedNote awalnya diluncurkan pada 2013 dan ditujukan sebagai sosmed jual beli seperti TikTok Shop.

    Namun seiring berjalannya waktu, aplikasi ini berubah menawarkan layout yang mirip dengan Pinterest dan TikTok.

    Cara Gunakan RedNote

    1. Buka ponsel anda dan buka Google Play/App Store
    2. Setelah itu cari “RedNote” di laman pencarian
    3. Klik “Install” setelah menemukan aplikasi RedNote
    4. Buat akun menggunakan email dan nomor telepon
    5. Setelah berhasil, masuk ke akun anda dan mulai membuat konten yang diinginkan

  • Warga AS Ramai-ramai Pindah ke RedNote setelah TikTok Diblokir

    Warga AS Ramai-ramai Pindah ke RedNote setelah TikTok Diblokir

    Bisnis.com, JAKARTA – Jutaan pengguna TikTok di Amerika Serikat (AS) berpindah ke aplikasi RedNote.

    Perpindahan ini dilakukan karena pemerintah AS resmi memblokir TikTok agar tak bisa lagi digunakan oleh masyarakat.

    RedNote atau yang memiliki nama Xiaohongshu merupakan aplikasi duplikasi TikTok yang berasal dari China.

    Melansir Reuters, muncul obrolan berjudul “Pengungsi TikTok” di RedNote pada Senin (13/1/2025), di mana lebih dari 50.000 pengguna Amerika dan Tiongkok bergabung dalam ruangan tersebut.

    Para pengguna RedNote kemudian menyambut para pengguna AS datang ke aplikasi mereka. Seorang veteran China kemudian mengatakan bahwa tidak ada pembahasan “sensitif” yang dilontarkan dalam RedNote.

    RedNote adalah sebuah aplikasi mirip TikTok yang dibuat oleh startup, yang didukung modal ventura dengan valuasi terbaru sebesar $17 miliar.

    Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk menyusun foto, video, dan teks yang mendokumentasikan kehidupan mereka.

    Perusahaan ini telah dipandang sebagai calon kandidat IPO di China yang dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi mesin pencari de facto bagi lebih dari 300 juta penggunanya yang mencari tips perjalanan, krim anti-penuaan, dan rekomendasi restoran.

    Hanya dalam dua hari, lebih dari 700.000 pengguna baru bergabung dengan RedNote. Pengunduhan aplikasi di AS tersebut naik lebih dari 200% dari tahun ke tahun pada minggu ini.

    Kemudian 194% dari minggu sebelumnya, menurut perkiraan dari firma riset data aplikasi Sensor Tower.

  • 2.018 Pendaftar dari 116 Negara Ramaikan Ajang Aurora Tech 2025 – Halaman all

    2.018 Pendaftar dari 116 Negara Ramaikan Ajang Aurora Tech 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sebanyak 2.018 pendaftar dari 116 negara termasuk Indonesia mendaftar sebagai peserta untuk mengikuti seleksi penghargaan di ajang Aurora Tech 2025.

    Aurora Tech Award merupakan penghargaan tahunan yang menyoroti peran kaum perempuan sebagai wirausahawan pendiri usaha di negara-negara yang pasarnya sedang berkembang seperti Indonesia.

    Aurora Tech 2025 telah menyeleksi 120 perempuan wirausahawan teratas.

    Dari segi jumlah pendaftar, di penyelenggaraan tahun ini naik dua kali lipat dari pengajuan tahun lalu. Peserta unggulannya berasal dari negara-negara seperti Nigeria, diikuti Brasil dan Amerika Serikat, dengan Mesir di urutan kedua.

    Kontributor penting lainnya termasuk Kolombia, Kenya, Inggris Raya, India, dan Kazakhstan. Secara keseluruhan, Daftar Panjang menampilkan beragam pendaftar dari seluruh dunia.
     
    Isabella Ghassemi-Smith selaku Head of  Aurora Tech Awards mengatakan, Aurora Top 120 merupakan yang pertama diselenggarakan tahun ini.

    Pihaknya telah membuka periode pendaftarannya sejak tiga bulan lalu diikuti 2.000 pendaftar lebih yang merupakan para pendiri perempuan.

    “Melalui proses seleksi yang ketat, kami telah mengidentifikasi 120 wirausahawan perempuan terkemuka yang membangun bisnis yang berani dan inovatif di pasar berkembang,” ujarnya dikutip Selasa, 14 Januari 2025.

    Para perempuan pendiri (wirausaha) ini siap untuk membentuk masa depan industri dan negara mereka masing-masing, menjadikan mereka orang-orang yang patut diperhatikan pada tahun 2025,” imbuhnya.
     
    Dia menambahkan kegiatan ini juga mendapatkan dukungan kuat dari perusahaan modal ventura sebanyak 35 perusahaan.

    Mereka antara lain dari Mesir, Brasil, dan Pakistan.

    Peserta pendaftar dari Amerika Serikat sebanyak 15 pendaftar dari 7 sektor kesehatan teknologi (healthtech) dan lainnya yaag mencakup ecotech, edtech, dan foodtech.

    Sementara, pendaftar dari Inggris sebanyak 4 orang  dari berbagai industri seperti travel-tech, HR-tech, dan healthtech.

    Sementara,  pendaftar dari Kolombia menampilkan inovasi dalam energi terbarukan, edtech, ecotech, dan healthtech.
     
    Healthtech muncul sebagai sektor terkemuka di antara Aurora Top 120 yang menyoroti inovasi di bidang kesehatan dengan 30 startup yang beroperasi di sektor ini.

    Selain itu, perempuan wirausahawan di sektor agritech dan edtech tetap sangat relevan, sementara lanskap e-commerce tampaknya berkembang menjadi model pasar yang lebih dinamis.

    Mayoritas startup agritech berasal dari Afrika. Hanya ada beberapa startup di sektor energi terbarukan, diantaranya berasal dari Kolombia dan Irak. Sebagian besar startup HR tech berasal dari Brasil, Singapura, dan Inggris. 

    Menurut  Wahyu Ramadhan, Communication Manager of inDrive Indonesia menyatakan, segala kegiatan dan project inDrive bertujuan mendorong para pengusaha perempuan dalam berbisnis.

    “inDrive dengan gebrakan terbaru lainnya memberikan sebuah penghargaan bagi para Founder perempuan di dunia yang telah bekerja keras dan memberikan dampak luar biasa bagi lingkungan dan sosial sangat patut di apresiasi,” ujar Wahyu Ramadhan.

    Hal tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi para pengusaha lainnya untuk berada di posisi yang sama.
     
    Para nominator penghargaan Aurora Tech Award mendapatkan bimbingan, panduan tentang penggalangan dana dan presentasi, dukungan dalam mempersiapkan pitch deck, serta validasi atas upaya mereka.

    Mereka juga dihubungkan dengan investor, dukungn dana dari perusahaan modal ventura, dan dukungan PR, serta peluang membuka jaringan dan sumber daya yang berharga untuk mendorong kesuksesan bisnis mereka.

    Para finalis teratas akan diumumkan pada Februari 2025, dengan pemenang akan dirayakan pada upacara global di akhir tahun.

     

  • Basmi Judol, Konektivitas Internet, Ekonomi 8%

    Basmi Judol, Konektivitas Internet, Ekonomi 8%

    Jakarta

    Pejabat Direktur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah dilantik seluruhnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid pun langsung memberikan arahan kepada anak buahnya itu.

    Meutya melakukan perombakan di jajaran Dirjen seiring dengan perubahan nama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di era pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Menkomdigi mengungkapkan pelantikan ini menjadi momen penting dalam memperkuat Komdigi sebagai motor penggerak transformasi digital di Indonesia. Ia juga mengingatkan tanggungjawab besar yang akan diemban oleh jajaran pejabat baru Komdigi tersebut.

    “Terkhusus untuk pengawasan digital, juga penanganan kejahatan-kejahatan di digital. Kita ada struktur baru yang dipimpin oleh Pak Alex sebagai perwira tinggi polisi. Saya titipkan pesan untuk (mengatasi) judi online dan kejahatan-kejahatan, seperti pinjaman online ilegal, serta kejahatan keuangan lainnya, termasuk juga pornografi, human traffiking di ruang digital kita. Tolong dilakukan secara baik dan tetap transparan terbuka,” tutur Menkomdigi Meutya di Jakarta, Senin (13/1/2025).

    Teruntuk Ismail yang kini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal menggantikan posisi Mira Tayyiba, Meutya menyampaikan kepadanya untuk melakukan pro organisasi kementerian dengan baik dan efisien. Adapun, Mira dirotasi mengembang tugas sebagai Dirjen Teknologi Pemerintah Digital Komdigi.

    “Kebijakan dapat terimplementasi efektif dan sekali lagi pengelolaan agar lebih efisien,” ucapnya.

    Kemudian untuk Wayan Toni Supriyanto yang menduduki Dirjen Infrastruktur Digital Komdigi, Meutya mengarahkan agar menuntaskan persoalan konektivitas internet di Tanah Air yang masih menjadi pekerjaan rumah.

    “Kepada Ibu Dirjen Infrastruktur Digital untuk dapat memimpin transformasi teknologi pemerintah digital yang andal dan tentu aman berorientasi pada masyarakat,” kata Meutya.

    Pelantikan Dirjen Komdigi yang dilakukan oleh Menkomdigi Meutya Hafid di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta, Senin (13/1/2025). Foto: Agus Tri Haryanto/detikINET

    Ada pula wajah baru di jajaran Dirjen Komdigi, yaitu Edwin Hidayat Abdullah yang menempati Dirjen Ekosistem Digital Komdigi dan Fifi Aleyda Yahya yang dipercayai untuk bertugas menjadi Dirjen Komunikasi Publik dan Media.

    “Kepada Bapak Dirjen Ekosistem Digital untuk memastikan kontribusi ekosistem digital yang dapat membantu pemerintahan mencapai target pertumbuhan ekonommi menuju 8%. Kami juga tugaskan khusus untuk merangkul kekuatan-kekuatan lokal kita agar lebih banyak startup dalam ekosistem digital yang akan dapat mimpin, startup lokal yang dapat lahir dan terdukung oleh pemerintah,” ucap Meutya.

    Sedangkan, Fifi yang dikenal sebagai jurnalis TV ini, Meutya menitip pesan agar ia memperhatikan nasib media seiring dengan penambahan nama jabatan tersebut.

    “Untuk memastikan komunikasi publik yang efektif, transparan dan juga kredibel. Untuk struktur baru ini khusus namanya kita tambahkan media. Artinya apa? Harus ada penguatan kerja sama yang baik dengan media massa sebagai mitra strategis kita untuk melakukan komunikasi publik pemerintahan,” kata Menkomdigi.

    Pesan terakhir dialamatkan kepada Arief Tri Hardiyanto yang masih diamanahkan untuk menduduki jabatan Inspektorat Jenderal Komdigi.

    “Inspektorat Jenderal agar dapat melaksanakan pengawasan internal dan memastikan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Inspektorat Jenderal perlu memperkuat budaya kerja yang bersih dan profesional. Kami titipkan itu kepada Pak Arief yang asalnya dari BPKP,” pungkasnya.

    (agt/fyk)

  • Ramai Startup RI Tutup, Komdigi Bakal Benahi Tata Kelola Ekosistem Digital

    Ramai Startup RI Tutup, Komdigi Bakal Benahi Tata Kelola Ekosistem Digital

    Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola digital di Tanah Air, sehingga memberi banyak manfaat bagi peningkatan ekonomi digital dalam negeri. 

    Edwin menuturkan saat ini ekosistem digital Tanah Air sedang diterpa isu kurang baik. Banyak startup dan unicorn melakukan PHK, hingga berguguran di tengah musim dingin pendanaan. 

    “Ke depan kita mengarah untuk dengan pertumbuhan digital ekonomi, pembenahan di ekosistem digital kan itu harus dijalankan ya supaya semuanya bisa lebih tergerak,” kata Edwin pasca dilantik di Komdigi, Senin (13/1/2025).

    Diketahui, beberapa startup terkenal memutuskan untuk tutup dalam beberapa tahun terakhir. Zenius, startup pendidikan online, terpaksa menghentikan sementara operasionalnya karena tantangan operasional.

    JD.ID, raksasa e-commerce asal China, memutuskan untuk menutup layanannya di Indonesia. Kemudian, rumah.com, salah satu portal properti terbesar di Indonesia ini juga melakukan PHK besar-besaran dan mengurangi layanannya.

    Edwin menambahkan terkait dengan tugas pokok dan fungsi atau tupoksi, pihaknya bakal memantau pemanfaatan kecerdasan artifisial atau AI yang meliputi gen AI dan biotech.

    Selain itu, pihaknya juga akan memantau terkait sektor logistik seperti e-Commerce dan sebagainya.

    “Mungkin kita lebih kepada pengembangan yang sudah baik ya, kita teruskan tapi kita lihat pengembangannya gimana,” ujarnya.

    Adapun, pada hari ini Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid melantik lima Direktur Jenderal (Dirjen) dalam nomenklatur baru di Komdigi.

    Adapun, kelima Dirjen baru tersebut dilantik berdasarkan surat Keputusan Presiden yang ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2025 dan ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Kelima Dirjen baru tersebut yakni, Wayan Toni Supriyanto yang dilantik sebagai Dirjen Infrastruktur Digital. Wayan sendiri sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (PPI).

    Mira Tayyiba dilantik sebagai Dirjen Teknologi Pemerintah Digital, sebelumnya Mira mengampu jabatan sebagai Sekjen Kominfo.

    Lalu, Direktorat baru yaitu Direktorat Jenderal Ekosistem Digital akan dipimpin oleh Erwin Hidayat yang dilantik sebagai Dirjen Ekosistem Digital.

    Kemudian, untuk dua Dirjen lagi yaitu Dirjen Pengawasan Ruang Digital sendiri akan dipegang oleh Brigjen Pol Alexander Sabar dan Dirjen Komunikasi dan Media dipegang Fifi Aleyda Yahya.

  • Pemerintah AS Dukung Argumen Elon Musk dalam Gugatan Terhadap OpenAI

    Pemerintah AS Dukung Argumen Elon Musk dalam Gugatan Terhadap OpenAI

    JAKARTA – Penegak hukum antimonopoli AS ikut campur dalam gugatan Elon Musk yang berupaya untuk mencegah konversi OpenAI menjadi perusahaan publik. CEO Tesla ini menunjukkan menunjukkan doktrin hukum yang mendukung klaimnya bahwa OpenAI dan Microsoft terlibat dalam praktik antikompetitif.

    Komisi Perdagangan Federal AS (FTC) dan Departemen Kehakiman AS (DOJ) tidak mengungkapkan pendapat terkait kasus ini, namun mereka memberikan analisis hukum terkait aspek-aspek dari kasus tersebut menjelang sidang pada Selasa 14 Januari di Oakland, California. Musk adalah salah satu pendiri OpenAI dan pemilik startup AI xAI.

    Hingga kini Juru bicara Microsoft menolak untuk memberikan komentar tentang gugatan itu. Sementara Juru bicara OpenAI merujuk pada dokumen pengadilan di mana perusahaan tersebut menyatakan bahwa gugatan tersebut kurang bukti dan dianggap sebagai gangguan.

    “Keikutsertaan DOJ dan FTC adalah tanda seberapa serius regulator memandang pelanggaran yang dilakukan OpenAI dan Microsoft,” kata Pengacara Musk, Marc Toberoff, dikutip VOI dari Reuters.

    FTC saat ini juga sedang menyelidiki kemitraan dalam bidang AI, termasuk antara Microsoft dan OpenAI, dengan memeriksa kemungkinan perilaku antikompetitif di Microsoft serta menyelidiki apakah OpenAI melanggar undang-undang perlindungan konsumen.

    Musk menuduh OpenAI melanggar hukum antimonopoli dengan membuat investor sepakat untuk tidak berinvestasi di perusahaan saingan di bidang kecerdasan buatan (AI), dan dengan membagikan anggota dewan dengan Microsoft, yang juga merupakan tergugat dalam gugatan ini.

    OpenAI mengatakan klaim terkait anggota dewan tersebut tidak relevan, karena anggota dewan Microsoft, Reid Hoffman, yang pernah berada di dewan OpenAI, dan eksekutif Microsoft, Deannah Templeton, yang memiliki kursi pengamat, kini sudah tidak terafiliasi lagi dengan perusahaan tersebut.

    Namun, menurut FTC dan DOJ, bahkan setelah mereka meninggalkan dewan, para direktur masih bisa memiliki informasi sensitif yang berhubungan dengan persaingan. Mereka menegaskan bahwa anggota dewan yang hanya memiliki status pengamat pun tidak dibebaskan dari hukum yang berlaku.

    Musk juga mengklaim bahwa OpenAI memfasilitasi boikot investor terhadap pesaing-pesaingnya. Klaim semacam ini tetap dapat diterima meskipun penyelenggara boikot bukanlah anggota, kata FTC dan DOJ.