Jakarta –
Korea Selatan di satu sisi adalah salah satu negara paling maju di bidang teknologi. Namun mereka juga menjadi satu dari sedikit negara, bersama China dan Korea Utara, di mana Google Maps tidak bisa beroperasi, atau tidak bisa beroperasi secara penuh.
Di Korea Selatan, Google Maps tidak bisa memberikan petunjuk arah yang lengkap. Masalah utamanya adalah pemerintah Korea Selatan tidak mengizinkan penyimpanan data pemetaan negaranya di server luar Korea Selatan.
Sebuah komite yang terdiri dari sejumlah pejabat Korset dari berbagai sektor seperti pertahanan, luar negeri, transportasi, dan intelijen, baru-baru ini kembali menunda pengambilan keputusan pemberian izin untuk Google.
Mereka menyebut perlu tambahan waktu untuk mengulas risiko keamanan nasional dan dampaknya ke industri yang lebih luas. Keputusan finalnya baru akan hadir pada Oktober 2025 mendatang.
Google meminta izin untuk mengirimkan data pemetaan dengan akurasi tinggi dengan skala 1:5.000, yang membolehkan identifikasi dari gedung, gang, ataupun bentuk jalanannya.
Pemerintah Korsel sebelumnya menganggap kalau data seperti itu bisa membuka informasi dari tempat sensitif, misalnya markas militer ataupun infrastruktur penting, ke publik. Dan, itu menjadi masalah utama dengan tingginya tensi antara Korsel dan Korut.
Hal itulah yang membuat data pemetaan di Korsel saat ini hanya disediakan oleh dua perusahaan lokal, yaitu Naver dan Kakao. Dua perusahaan ini menyediakan peta digital yang komprehensif, lengkap dengan mesin pencari dan layanan pembayaran. Namun semua data itu disimpan dalam server domestik.
Sementara Google, yang menyimpan data pemetaannya di server internasional, hanya bisa menyediakan peta Korsel dengan akurasi yang rendah, yaitu skala 1:25.000. Itu pun tak dilengkapi petunjuk arah real time.
Hal ini berdampak pada industri pariwisata Korsel, karena menurut Korea Tourism Organization, keluhan terkait aplikasi navigasi meningkat 71% pada tahun 2024, dan 30% dari keluhan itu terkait Google Maps, demikian dikutip detikINET dari Techspot, Rabu (12/8/2025).
Selain itu pengamat teknologi di Korsel pun menyebut pembatasan Google Maps ini menghambat inovasi di kalangan startup Korsel karena mereka sulit mengembangkan layanan travel dan sejenisnya yang berbasis lokasi dengan cakupan internasional.
Pemerintah Korsel sebenarnya punya opsi alternatif untuk Google, yaitu mengoperasikan data center domestik. Namun Google menolak karena dianggap tidak memenuhi persyaratan teknis untuk integrasi server global.
(asj/afr)
