Xcloud.id

Produk: startup

  • Edukasi Keamanan Siber Lewat Esports

    Edukasi Keamanan Siber Lewat Esports

    Jakarta –

    Dunia keamanan siber di Indonesia tengah mengalami transformasi menarik dengan hadirnya Cyber Breaker Competition (CBC) Season 2.

    Digagas oleh Peris.ai Cybersecurity bersama Team RRQ, ajang ini bukan sekadar kompetisi Capture The Flag (CTF), tetapi dikemas dengan konsep esports dan edutainment, sehingga bisa dinikmati lebih luas oleh masyarakat, mahasiswa, hingga komunitas gamer.

    Tahun 2025, tercatat 619 peserta dari berbagai daerah di Indonesia ikut ambil bagian. Jumlah tersebut menunjukkan meningkatnya minat terhadap kompetisi keamanan siber, sekaligus menegaskan besarnya peluang untuk membangun talenta digital nasional.

    Deden Gobel, CTO Peris.ai Cybersecurity, menegaskan bahwa CBC adalah cara baru mengedukasi publik tentang keamanan digital. “Keamanan siber bukan hanya teknis, tapi bisa dikemas menarik agar generasi muda lebih antusias mempelajarinya,” katanya, dalam keterangan yang diterima detikINET.

    CBC Season 2 menghadirkan format berlapis mulai dari Qualification, Swiss Stage, Knockout, hingga Grand Final offline. Menariknya, sistem pertandingan 2 vs 2 dipilih agar peserta tidak hanya diuji dari sisi teknis, tetapi juga kerja sama tim. Format ini sekaligus menambah daya tarik penonton, mirip dengan atmosfer kompetisi esports profesional.

    Grand Final berlangsung 13-14 September 2025 di CBC Arena, Auditorium Cyber UNAS, Jakarta Selatan, dengan siaran langsung yang menjangkau lebih dari 3.500 audiens digital di seluruh Indonesia.

    Kehadiran pejabat tinggi negara turut menegaskan pentingnya acara ini. Deputi Bidang Keamanan Siber & Sandi Perekonomian BSSN, Slamet Aji Pamungkas, menilai CBC membuat dunia keamanan siber lebih menarik karena dipadukan dengan hiburan esports.

    “Saya berharap semakin banyak talenta cyber security, karena Indonesia harus mengembangkan SDM agar bisa mengamankan negeri ini dari serangan dalam maupun luar,” ujarnya.

    Sementara itu, Muhammad Neil El Hima, Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kemenparekraf, menekankan bahwa keamanan siber jangan hanya dilihat sebagai cost, tetapi juga peluang industri.

    “Mulai dari individu bisa berkembang jadi perusahaan, hingga industri tersendiri. Kami mendorong dari sisi itunya,” ungkapnya.

    Senada dengan itu, Andrian Pauline (Pak AP), CEO Team RRQ, melihat esports sebagai pintu masuk anak muda ke dunia digital. Kolaborasi ini, menurutnya, memperluas ekosistem talenta siber nasional.

    CBC Season 2 juga mendapat dukungan sponsor lintas industri, mulai dari East Ventures sebagai mitra ekosistem startup, ASUS ROG sebagai official gaming gear partner, hingga Asteria Cyberindo Pratama dan Snowman. Dukungan tersebut menunjukkan bagaimana keamanan siber semakin terintegrasi dengan ekosistem digital yang lebih luas.

    Sebagai kompetisi cyber esports pertama di Indonesia, CBC menandai babak baru dalam upaya membangun kapasitas talenta digital. Dengan menggabungkan atmosfer esports dan semangat edutainment, ajang ini tidak hanya melatih skill teknis, tetapi juga membangun kesadaran kolektif akan pentingnya keamanan data di era digital.

    Lebih jauh, Cyber Breaker Competition diharapkan bisa menjadi model kompetisi berkelanjutan yang memperkuat ekosistem siber nasional. Indonesia kini memiliki peluang besar melahirkan talenta baru yang mampu bersaing di tingkat global sekaligus memperkenalkan keamanan siber sebagai bagian dari industri kreatif digital.

    (asj/asj)

  • Video: Teknologi AI Percepat Otomatisasi Bisnis Jadi Efisien

    Video: Teknologi AI Percepat Otomatisasi Bisnis Jadi Efisien

    Jakarta, CNBC Indonesia- PT Zoho Technologies sebagai perusahaan teknologi global penyedia suit software unik dan canggih untuk membantu industri dan bisnis meningkatkan efisiensi dan kinerja bisnis terus mengembangkan layanannya bagi 130 juta pelanggan di seluruh dunia.

    Country Lead PT Zoho Technologies Indonesia, Handito Aji Saroso mengatakan layanan software Zoho Technologies meliputi keseluruhan aspek bisnis baik software untuk sales, marketing hingga HR sebagai solusi end-to-end mendukung transformasi digitalisasi perusahaan.

    Saat ini sektor teknologi termasuk startup, ritel, manufaktur hingga logistik dan transportasi serta UMKM telah menggunakan solusi Zoho Technologies.

    Seperti apa inovasi layanan transformasi digital bisnis yang dikembangkan Zoho Technologies di era Artficial Intelligence (AI)? Selengkapnya simak dialog Shafinaz Nachiar dengan Country Lead PT Zoho Technologies Indonesia, Handito Aji Saroso dalam Profit, CNBC Indonesia (Rabu, 17/09/2025)

  • Domain .id Tembus 1,3 Juta, Pandi Siapkan .ai.id dan Aksara Bali

    Domain .id Tembus 1,3 Juta, Pandi Siapkan .ai.id dan Aksara Bali

    Jakarta –

    Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (Pandi) mengungkapkan jumlah nama domain .id. telah menembus 1.317.633 per 31 Agustus 2025. Capaian tersebut dinilai menegaskan posisi domain .id sebagai identitas digital nasional yang semakin dipercaya masyarakat.

    Pandi menyebut lonjakan ini tidak hanya soal angka, tetapi juga menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan domain lokal. Mulai dari usaha kecil, perusahaan besar, lembaga, hingga komunitas kini menjadikan .id sebagai identitas utama mereka di dunia maya.

    “Domain .id semakin diterima luas dan membangun kepercayaan di masyarakat. Identitas lokal kini justru menjadi kekuatan dalam ekosistem digital,” ujar Ketua Pandi John Sihar Simanjuntak dikutip Kamis (18/9/2025).

    Untuk melanjutkan tren positif tersebut, Pandi menyiapkan Second Level Domain (SLD) terbaru. Dua di antaranya adalah .ai.id dan SLD Internationalized Domain Name (IDN) Aksara Bali.

    Domain .ai.id akan diluncurkan bersama Korika pada ajang AI Innovation Summit (AIIS) 16 September 2025. Kehadirannya dirancang untuk mendukung ekosistem kecerdasan buatan di Indonesia, mulai dari industri, startup, peneliti, hingga komunitas AI.

    Sementara itu, SLD IDN Aksara Bali ditujukan untuk melestarikan budaya lokal di ranah digital. Pandi bekerja sama dengan Universitas Udayana sebagai registrar khusus untuk memfasilitasi masyarakat, akademisi, maupun komunitas Bali yang ingin menggunakan aksara daerah sebagai identitas daring.

    Dengan hadirnya domain baru, Pandi berharap masyarakat memiliki pilihan lebih luas untuk mengekspresikan diri secara digital, baik melalui teknologi mutakhir seperti AI maupun lewat kearifan lokal.

    “Domain bukan lagi sekadar alamat internet, tapi fondasi kepercayaan, inovasi, dan kolaborasi. Kami ingin memastikan ekosistem digital Indonesia makin tangguh,” kata John.

    .idFest 2025 Jadi Ajang Kolaborasi Digital

    Sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem, Pandi menggelar .idFest 2025 pada 16-17 September 2025 di The Kasablanka, Jakarta. Festival ini menghadirkan forum lintas sektor mulai dari pelaku industri, komunitas digital, akademisi, hingga pemerintah.

    .idFest 2025 akan menampilkan Developer Day.id dengan seratus tim inovator, seminar tentang new gTLD, serta pameran dan diskusi komunitas. Tiga tim terbaik Developer Day.id akan berkesempatan mewakili Indonesia di ajang internasional APICTA 2025 di Taipei.

    (agt/agt)

  • China Geser Jerman dalam Indeks Negara Inovatif, Indonesia Membaik

    China Geser Jerman dalam Indeks Negara Inovatif, Indonesia Membaik

    Beijing –

    Laporan tahunan Indeks Inovasi Global GII disusun oleh Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO), badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Dalam laporan tahun 2025, Swiss berhasil bertahan di rangking pertama sejak tahun 2011. Peringkat ini lantas disusul Swedia, Amerika Serikat, dan Korea Selatan. Sementara itu, Cina berhasil menduduki peringkat ke10, menggeser Jerman. Laporan GII menunjukkan Cina mengejar ketertinggalannya dalam pembiayaan R&D dengan dukungan swasta.

    Pada saat yang sama, survei menunjukkan prospek inovasi global menghadapi tantangan penurunan investasi. Pertumbuhan R&D diperkirakan akan melambat menjadi 2,3% tahun ini, turun dari 2,9% tahun lalu, yang merupakan tingkat pertumbuhan terendah sejak krisis keuangan global tahun 2010.

    Cina menyumbang sekitar seperempat dari total permohonan paten internasional pada tahun 2024, dan tetap menjadi kontributor terbesar. Sebaliknya, AS, Jepang, dan Jerman jika digabungkan menyumbang 40% dari total permohonan paten internasional.

    Kepemilikan paten secara luas dianggap sebagai indikator penting kekuatan ekonomi dan kapabilitas industri suatu negara.

    Dalam jangka panjang, Jerman tidak perlu terlalu khawatir atas penurunannya ke posisi ke11, kata Sacha Wunsch-Vincent, salah satu editor GII, menambahkan bahwa penurunan peringkat bukan disebabkan oleh tarif yang diberlakukan pemerintahan Trump.

    “Tantangan bagi Jerman adalah bagaimana…, selain mempertahankan status kuatnya selama puluhan tahun sebagai mesin inovasi industri, bisa menjadi kekuatan utama dalam inovasi digital,” ujar Direktur Jenderal WIPO, Daren Tang.

    Negara lain yang juga berada rangking 10 besar adalah, Singapura, Inggris, Finlandia, Belanda, dan Denmark.

    Bagaimana dengan Indonesia?

    Dalam laporan yang diliris WIPO tersebut, Indonesia yang dikategorikan negara dengan ekonomi menengah berhasil menduduki peringkat ke 55 rangking GII.

    Indonesia tercatat sebagai negara dengan perkembangan inovasi signifikan sejak tahun 2013, berada di antara Brasil dan Afrika Selatan. Sebelumnya, Indonesia menduduki rangking ke-61 dalam GII tahun 2023.

    Inovasi Indonesia dinilai telah melampaui proyeksi berdasar tingkat pendapatan atau pembangunan ekonominya, sehingga dikategorikan sebagai “innovation overperformers”.

    Indikator yang menjadi kelebihan Indonesia adalah stabilitas lingkungan dan kebijakan bisnis, pembiayaan startup dengan skala pasar domestik yang besar, kemampuan perusahaan untuk menghasilkan aset tidak berwujud seperti kekayaan intelektual, merek, dan perangkat lunak (software), hingga ekspor barang-barang kreatif.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Meski mencatatkan kemajuan, terdapat beberapa aspek yang masih perlu perbaikan baik dari segi input dan output inovasi seperti investasi pendidikan dasar dan menengah sumber daya manusia Indonesia, pengembangan infrastruktur (kelistrikan) secara umum, optimalisasi pinjaman untuk institusi mikroekonomi.

    Keterkaitan antara publikasi ilmiah dan industri pun masih menjadi titik lemah, diharapkan output publikasi jurnal sains dan teknis dapat ditingkatkan untuk dapat mendorong jumlah dan kualitas paten menyaingi negara-negara dengan inovasi tinggi.

    Puluhan indikator inovasi

    Survei Indeks Inovasi Global dilakukan terhadap 139 negara dan wilayah berdasarkan 78 indikator. Indikator tersebut terbagi dalam dua subindeks yakni input dan output.

    Kategori input terdiri dari kualitas institusi yang mendukung inovasi, sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik untuk melakukan inovasi, infrastruktur fisik dan digital yang mendukung inovasi, pendanaan dan kondisi pasar yang mendukung inovasi, hingga kolaborasi industri dan lembaga akademik.

    Sedangkan dua kategori output menilai hasil konkret kegiatan inovasi berbasis pengetahuan dan teknologi serta hasil inovasi dalam bentuk kreativitas dan ekonomi kreatif.

    Editor: Rizki Nugraha

    (nvc/nvc)

  • China Sepakati Divestasi TikTok di AS, Siapa yang Bakal Beli?

    China Sepakati Divestasi TikTok di AS, Siapa yang Bakal Beli?

    Bisnis.com, JAKARTA— Amerika Serikat (AS) dan China dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk mengalihkan kepemilikan TikTok di AS kepada investor lokal. 

    Namun, kesepakatan tersebut rencananya baru akan diumumkan secara resmi setelah Presiden Donald Trump berbicara langsung dengan Presiden China Xi Jinping. Trump juga memberikan tenggat waktu penjualan diperpanjang hingga 16 Desember 2025. Dengan sekitar 170 juta pengguna di AS, sejauh ini TikTok berhasil menghindari ancaman penutupan permanen.

    Meski demikian, pertanyaan masih menggantung, siapa yang akhirnya akan membeli bisnis TikTok di AS?

    Valuasi bisnis TikTok di Negeri Paman Sam diperkirakan bisa melambung hingga lebih dari US$60 miliar atau sekitar Rp985 triliun. Karena itu, tidak sedikit pihak yang disebut berusaha masuk dalam perebutan kepemilikan.

    Melansir laman TechCrunch pada Rabu (17/9/2025), salah satu upaya serius datang dari konsorsium bernama The People’s Bid yang digagas Frank McCourt, mantan pemilik klub baseball Los Angeles Dodgers sekaligus pendiri Project Liberty. 

    Konsorsium ini menekankan pentingnya privasi dan kontrol data pengguna dengan pendekatan berbasis open source. Dukungan datang dari tokoh-tokoh besar seperti Alexis Ohanian, co-founder Reddit, investor Kevin O’Leary, hingga Tim Berners-Lee, penemu World Wide Web.

    Selain itu, ada pula konsorsium investor AS yang dipimpin Jesse Tinsley, pendiri dan CEO Employer.com. 

    Mereka bahkan menyiapkan tawaran tunai senilai US$30 miliar atau sekitar Rp492 triliun untuk mengakuisisi operasional TikTok di AS. 

    Nama-nama yang terlibat dalam kelompok ini, antara lain David Baszucki, co-founder dan CEO Roblox; Nathan McCauley dari perusahaan kripto Anchorage Digital; hingga kreator YouTube populer Jimmy Donaldson atau yang lebih dikenal sebagai MrBeast.

    Di luar kedua konsorsium tersebut, sederet perusahaan besar juga disebut ikut masuk dalam perebutan TikTok. Amazon, Microsoft, dan Walmart kembali meramaikan bursa setelah sebelumnya sempat tertarik pada 2020. 

    Oracle bahkan disebut sebagai kandidat terkuat untuk menjadi mitra teknologi cloud TikTok di AS, sementara perusahaan teknologi seluler AppLovin disebut mengajukan penawaran dengan dukungan pengusaha kasino Steve Wynn. 

    Ada pula nama Bobby Kotick, mantan CEO Activision, startup mesin pencari Perplexity AI, hingga platform video Rumble yang terang-terangan menyatakan minatnya lewat media sosial. 

    Mantan Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin pun dikabarkan kembali ikut dalam pembicaraan, sementara startup media sosial Zoop yang didirikan Tim Stokely, pendiri OnlyFans, mencoba masuk lewat proposal di tahap akhir.

    Di tengah beragam manuver tersebut, Trump disebut tengah menyiapkan rencana pembentukan “TikTok America,” sebuah entitas baru yang akan dimiliki separuhnya oleh investor Amerika, sementara ByteDance hanya akan memegang sekitar 19,9% saham. Meski begitu, hingga kini, belum ada kesepakatan final.

  • Pemerintah Dorong AI Jadi Mesin Baru Ekonomi Kreatif Indonesia – Page 3

    Pemerintah Dorong AI Jadi Mesin Baru Ekonomi Kreatif Indonesia – Page 3

    Dibantu AI, Menteri Ekraf Teuku Riefky yakin teknologi ini dapat mempercepat produksi, mengoptimalkan pemasaran, dan membuka akses pasar global. “Namun, kreativitas manusia harus tetap menjadi pusat ekosistem kreatif. AI adalah kolaborator, bukan pengganti kreator,” ucapnya.

    Tantangan Hak Cipta dan Literasi Digital

    Meski peluangnya besar, Riefky menekankan pemanfaatan AI juga membawa tantangan serius, terutama terkait perlindungan hak cipta dan literasi digital.

    “Produk kreatif seperti desain, fotografi, dan animasi adalah karya manusia dengan hak moral dan ekonomi. Regulasi saat ini belum sepenuhnya mengatur penggunaan karya sebagai data latih AI,” jelasnya.

    Oleh karena itu, Menteri Ekraf ini menilai mekanisme lisensi sangat penting agar pencipta tetap mendapat pengakuan dan imbal hasil yang adil.

    Untuk itu, Kemenekraf menyiapkan kerangka strategis agar pengembangan AI sejalan dengan perlindungan hak cipta dengan fokus utamanya mencakup riset, inovasi, perlindungan kekayaan intelektual, peningkatan literasi digital, hingga dukungan untuk startup AI lokal.

     

  • Donald Trump dan Xi Jinping Tentukan Nasib China Minggu Ini

    Donald Trump dan Xi Jinping Tentukan Nasib China Minggu Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping dijadwalkan berbicara pada Jumat (19/9) untuk membahas kesepakatan terkait masa depan platform media sosial TikTok. Pertemuan ini menjadi penentu nasib aplikasi populer tersebut di pasar AS.

    Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan kedua pihak sudah mencapai kesepakatan kerangka (framework deal).

    “Ini antara dua pihak swasta, tetapi syarat komersial sudah disepakati,” ujarnya dari pertemuan AS-China di Madrid, dikutip dari CNBC Internasional, Selasa (16/9/2025).

    Bessent mengungkap, kesepakatan tersebut berpotensi mengalihkan kepemilikan TikTok ke entitas yang dikendalikan AS.

    Kepala negosiator perdagangan China, Li Chenggang, juga mengonfirmasi adanya kesepakatan dan menegaskan AS sebaiknya tidak terus menekan perusahaan China.

    TikTok, yang dimiliki ByteDance, menghadapi tenggat waktu 17 September untuk melepas bisnisnya di AS atau berisiko ditutup. Meski demikian, Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer menyebut tenggat waktu itu kemungkinan diperpanjang singkat untuk memfinalisasi kesepakatan, namun tidak akan ada perpanjangan berulang.

    Sebelumnya, Kongres AS melarang operator toko aplikasi seperti Apple dan Google mendistribusikan TikTok karena dianggap sebagai “aplikasi yang dikendalikan musuh asing.”

    Namun, Trump menunda penutupan aplikasi itu pada Januari dengan menandatangani perintah eksekutif yang memberi ByteDance tambahan waktu 75 hari untuk mencapai kesepakatan. Perpanjangan berikutnya datang melalui perintah eksekutif pada April dan Juni.

    Beberapa nama besar dikaitkan dengan rencana akuisisi TikTok di AS, seperti Chairman Oracle Larry Ellison, CEO Tesla Elon Musk, hingga startup AI Perplexity. Trump sendiri menyebut ada “orang-orang sangat kaya” yang siap membeli aplikasi tersebut.

    Trump sebelumnya menyatakan TikTok merupakan ancaman bagi keamanan nasional. Namun, Gedung Putih malah membuka akun TikTok resmi pada Agustus lalu.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Anggaran Rp12,6 Triliun Komdigi Mental, Proyek BTS 3T Sebatas Pemeliharaan

    Anggaran Rp12,6 Triliun Komdigi Mental, Proyek BTS 3T Sebatas Pemeliharaan

    Bisnis.com, JAKARTA— Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menyarankan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk mencari skema alternatif agar program pembangunan infrastruktur tidak terhambat. 

    Ketua Umum Mastel, Sarwoto Atmosutarno menilai keterbatasan anggaran Komdigi akan berdampak pada berkurangnya alokasi untuk investasi di sektor digital. 

    Anggaran yang ditetapkan untuk Komdigi pada tahun depan sebesar Rp8 triliun sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar). 

    Komdigi sebelumnya sempat mengusulkan tambahan anggaran Rp12,6 triliun. Jika disetujui, total kebutuhan anggaran Komdigi tahun anggaran 2026 seharusnya mencapai Rp20,3 triliun.

    “Mastel melihat pembatasan ini untuk pengeluaran konsumsi dan produksi [opex dan capex] fasilitas digital yang ada dan sudah dibangun [satelit, BTS 4G, PDN],” kata Sarwoto kepada Bisnis pada Selasa (16/9/2025). 

    Sarwoto menambahkan, dengan adanya pembatasan anggaran tersebut, pengeluaran untuk belanja modal atau investasi kemungkinan besar akan terpangkas. Akibatnya, tugas Komdigi atas kewajiban pelayanan umum seperti penyediaan internet di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) hanya akan sebatas pemeliharaan.

    Sarwoto menambahkan, oleh karena itu Mastel menyarankan agar ekspansi infrastruktur GovTech, bila diperlukan, dapat dilakukan melalui kerja sama dengan penyelenggara swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

    Menurutnya Komdigi dapat membuka kesempatan kepada penyelenggara BUMN atau swasta dengan kompensasi non cash dengan memanfaatkan kapasitas jaringan internetnya, data center, bahkan pembangunan aplikasinya. 

    Menurutnya, kolaborasi dengan swasta maupun BUMN menjadi solusi yang realistis menghadapi keterbatasan fiskal pemerintah. 

    “Kerja sama bentuk baru ini suatu keniscayaan untuk solusi keterbatasan anggaran yang ada,” kata Sarwoto.

    Selain itu, Mastel juga menilai perlu adanya evaluasi terhadap tata kelola manajemen kewajiban pelayanan umum atau Universal Service Obligation (USO) dengan pendekatan baru yang lebih adaptif. 

    Sarwoto menuturkan akselerasi diperlukan karena target pertumbuhan ekonomi 8% tidak mungkin terjadi apabila digital ekonomi tidak tumbuh minimal 16%. Perlu terobosan kebijakan dan regulasi.

    “Saatnya untuk meninjau ulang tata kelola manajemen kewajiban pelayanan umum atau dikenal dengan nama Universal Service Obligation/USO untuk jaringan dan jasa internet dengan pendekatan baru,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Komdigi menghadiri rapat tertutup bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Senin (15/9/2025). Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengungkapkan, rapat tersebut membahas pagu anggaran Komdigi yang ditetapkan sebesar Rp8 triliun sesuai hasil pembahasan Banggar. 

    “[Anggaran Komdigi] Rp8 triliun, jadi tadi ini kurang lebih sama dengan pagu awal, kemudian menjadi pagu definitifnya,” kata Meutya usai rapat di Kompleks Parlemen, Senin (15/9/2025).

    Meskipun tidak mendapatkan tambahan anggaran, Meutya mengatakan pihaknya akan patuh pada keputusan Banggar. Dia menambahkan Komdigi juga akan segera menata ulang prioritas penggunaan anggaran agar program utama tetap dapat dijalankan. 

    Beberapa program prioritas yang disiapkan antara lain pembangunan infrastruktur digital, pengawasan ruang digital yang aman untuk masyarakat, hingga komunikasi publik untuk mendukung ekosistem startup.

    Berdasarkan Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2026, Komdigi mendapat alokasi sebesar Rp8,08 triliun. Angka tersebut lebih rendah dibanding outlook 2025 yang mencapai Rp9,52 triliun.

  • Peta Jalan AI Berjalan Lambat, Korika Singgung Banyak Kepentingan

    Peta Jalan AI Berjalan Lambat, Korika Singgung Banyak Kepentingan

    Bisnis.com, JAKARTA— Roadmap Kecerdasan Buatan (Artificial intelligence/AI) Nasional 2025–2045 yang semula ditargetkan meluncur pada pertengahan Juli 2025, mundur dari jadwal dan kini diharapkan dapat terbit bulan ini. Peta jalan tak kunjung muncul pada 4 bulan terakhir 2025.

    Ketua Umum Kolaborasi Riset dan Inovasi Kecerdasan Artifisial Indonesia (Korika), Hammam Riza, mengatakan penyusunan peta jalan AI membutuhkan waktu lebih lama karena harus menampung berbagai masukan publik. 

    Dia menegaskan, proses tersebut bukan hambatan, melainkan bagian penting untuk memperkuat substansi kebijakan.

    “Jadi kan banyak concern terkait dengan peta jalan ini. Masukan-masukan yang diberikan selama konsultasi publik itu masih harus dicerna, harus diadopsi lagi ya,” kata Hammam ditemui usai acara peluncuran KChat di Jakarta pada Selasa (16/9/2025).

    Hammam menuturkan, masukan yang diterima berasal dari berbagai pihak, mulai dari organisasi masyarakat sipil, kalangan akademisi, hingga unsur multiheliks lainnya. Semua pandangan tersebut, menurutnya, penting untuk didengar dan ditindaklanjuti dalam penyusunan peta jalan AI.

    Dia memastikan inisiatif perumusan peta jalan ini sudah berjalan melalui mekanisme izin prakarsa, sehingga tinggal menunggu tahapan berikutnya hingga menjadi peraturan presiden.

    “Tetapi prakarsa inisiatif, prakarsanya, izin prakarsanya itu sudah ada. Untuk mendorong peta jalan itu menjadi rancangan peraturan presiden. Jadi bukan berarti prosesnya terhambat ya, karena ini satu diskusi ting-teng. Mikirin lagi lebih detail apa hal-hal yang ini,” jelasnya.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal Korika, Oskar Riandi, menyoroti urgensi regulasi AI di tengah perkembangan teknologi yang lebih cepat dibandingkan payung hukumnya. Dia menyebut, pemerintah sejauh ini telah menyediakan ruang uji coba atau regulatory sandbox di sejumlah sektor.

    “Ketika kecepatan teknologi melebihi kecepatan daripada regulasinya, pemerintah sudah mewadahi dengan membuat regulatory sandbox, terutama aplikasi-aplikasi AI yang berhubungan dengan nyawa, dengan kesehatan, itu Kemenkes sudah ada,” kata Oskar.

    Menurutnya, mekanisme serupa juga berlaku untuk bidang lain yang menyangkut keamanan data hingga informasi rahasia. Meski demikian, Oskar menekankan bahwa peta jalan AI tetap penting agar semua pelaku memiliki arah pengembangan yang jelas.

    “Kami berharap bahwa peraturan pemerintah ini segera terbit, supaya kita semua yang bergerak ke bidang AI ini punya guideline, punya arah acuan yang harus kita tuju untuk mengembangkan aplikasi,” ujarnya.

    Oskar juga menggarisbawahi pentingnya dukungan pemerintah dalam memperkuat ekosistem AI nasional agar mampu bersaing, setidaknya di tingkat regional.

    “Kita mungkin tidak global. Kita mengharap bahwa 2030 ini kita juaranya di regional. Itu yang mudah-mudahan dari kami komunitas dan mungkin juga startup-startup atau perusahaan-perusahaan di bidang AI itu bisa juga dirangkul oleh pemerintah atau diwadahi dengan beberapa macam regulasi,” pungkasnya.

  • Privy Siap Tadah Pendanaan Baru Tahun Depan, Jumlah Pelanggan Melonjak

    Privy Siap Tadah Pendanaan Baru Tahun Depan, Jumlah Pelanggan Melonjak

    Bisnis.com, JAKARTA — Privy, startup penyedia identitas digital dan tanda tangan elektronik yang sah dan legal, mencatatkan lonjakan pelanggan hingga 38 kali lipat selama pada 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pencapaian ini membawa perusahaan dalam jalur memperoleh pendanaan baru.

    Chief Operating Officer (COO) Privy Nitin Mathur mengungkapkan dalam setahun terakhir perusahaan mencatat peningkatan jumlah klien korporasi dari sekitar 4.000 lebih perusahaan pada 2023 menjadi lebih dari 155.000 pada 2024.

    Nitin menjelaskan bahwa pertumbuhan luar biasa tersebut didorong oleh dua segmen besar yaitu klien enterprise dan bisnis kecil-menengah (UKM). Dari sisi enterprise, Privy kini melayani sekitar 5.500 perusahaan besar. Namun, kontribusi utama justru datang dari sektor UKM.

    “Pertumbuhan paling signifikan berasal dari usaha kecil dan menengah. Mereka semakin sadar akan pentingnya digital trust, apalagi di tengah maraknya isu deepfake dan transaksi digital yang makin kompleks,” kata Nitin di Jakarta, Selasa (16/9/2025).

    Chief Operating Officer (COO) Privy Nitin Mathur

    Salah satu faktor pendorong utama pertumbuhan tersebut, kata Nitin, adalah kerja sama dengan pemerintah. Privy menjadi mitra eksklusif dalam platform e-catalogue dan e-procurement nasional, yang memungkinkan pelaku bisnis skala kecil hingga menengah untuk mengadopsi layanan Privy secara masif.

    Nitin menekankan kehadiran Privy bukan sekadar wacana teknologi, melainkan menjawab masalah nyata berupa pemalsuan identitas melalui tanda tangan digital. Pemalsuan ini turut berkontribusi atas sejumlah aktivitas ilegal yang tercatat merugikan negara hingga Rp142 triliun. 

    “Kami menyelesaikan masalah serius. Digital trust kini menjadi kebutuhan utama hampir di setiap transaksi bisnis. Itulah mengapa permintaan terhadap otoritas sertifikasi dan tanda tangan digital melonjak pesat,” ujarnya.

    Pendanaan Baru di Depan Mata

    Privy terakhir kali menggalang pendanaan seri C pada 2022 sebesar Rp746 miliar dari investor global termasuk KKR dan Ventura Capital asal Amerika Serikat. Nitin menegaskan bahwa saat ini perusahaan kembali dalam proses untuk mengamankan putaran pendanaan berikutnya.

    “Kami telah bertemu dengan investor kami, dan sedang aktif menjajaki putaran pendanaan baru. Targetnya, kami bisa mendapatkan komitmen term sheet pada akhir tahun ini, dengan rencana transaksi dan pencairan dana awal tahun depan,” jelasnya.

    Pendanaan baru ini, kata Nitin, akan digunakan untuk menopang ekspansi bisnis dan memperkuat ekosistem kepercayaan digital di Indonesia.