Xcloud.id

Produk: smelter

  • Said Didu Tuding Jokowi hingga Bahlil Penyebab Kerugian Negara Ribuan Triliun di Sektor Tambang

    Said Didu Tuding Jokowi hingga Bahlil Penyebab Kerugian Negara Ribuan Triliun di Sektor Tambang

    GELORA.CO – Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu menuding Joko Widodo, Luhut Binsar Pandjaitan, Bahlil Lahadalia, dan Sri Mulyani penyebab atas kerugian negara ribuan triliun rupiah dari sektor pertambangan akibat kebijakan yang menguntungkan perusahaan asing, khususnya China.

    Dalam tayangan di kanal YouTube-nya, berjudul “Inilah Biang Kerok Kebijakan ‘Perampokan’ Tambang”, Senin (13/10/2025), Said Didu mereka sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas apa yang disebutnya sebagai “perampokan tambang” selama 10 tahun terakhir.

    “Kalau kita ingin kembali bahwa siapa sih yang biang kerok sebenarnya perampokan tambang di Indonesia, menurut saya yang pertama adalah Joko Widodo, yang kedua adalah Luhut Binsar Pandjaitan, yang ketiga adalah Bahlil Lahadalia, yang keempat adalah Sri Mulyani,” kata Said Didu dinukil Monitorindonesia.com, Selasa (14/10/2025).

    Menurut Said Didu perusahaan tambang China di Indonesia mendapat fasilitas istimewa berupa pembebasan pajak, bea, dan berbagai pungutan lainnya selama 30 tahun. Padahal, menurutnya, umur tambang di lokasi-lokasi tersebut tidak akan mencapai 30 tahun. “Artinya mereka tidak akan pernah membayar apa pun ke Indonesia dan datang mengeruk tambang di Indonesia,” katanya.

    Lantas Said mencontohkan kawasan pertambangan Morowali di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara yang diklaim menghasilkan kerugian negara hingga Rp700 triliun per tahun. Jika dikalkulasi selama 10 tahun, total kerugian bisa mencapai ribuan triliun rupiah.

    Menurut Said Didu, Luhut Binsar Pandjaitan juga menjadi sosok kunci yang memperjuangkan masuknya perusahaan tambang China ke Indonesia. Luhut disebut mengubah aturan untuk membolehkan tenaga kerja asing China masuk secara masif, meski sebelumnya dilarang undang-undang.

    “Promotor utama perusahaan China dan tambang China di Indonesia selama 10 tahun ini adalah Luhut Binsar Pandjaitan,” jelas Said.

    Ia juga menyoroti pembangunan smelter di kawasan industri khusus yang bebas dari berbagai pungutan, yang menurutnya hanya menguntungkan perusahaan asing tanpa memberikan manfaat signifikan bagi Indonesia.

    Pun, Said Didu membantah narasi peningkatan ekspor tambang sebagai pencapaian positif. Menurutnya, ekspor yang tercatat sebenarnya bukan milik Indonesia karena setelah ore (bijih) dari rakyat masuk ke kawasan industri dan diolah di smelter China, kepemilikannya otomatis beralih.

    “Yang membayar royalti itu bukanlah perusahaan China, tapi rakyat yang punya tambang. Ini pengelabuhan terus dilakukan,” jelasnya.

    Ia juga menyebut perusahaan China di Indonesia beroperasi dengan membawa mesin sendiri, menggunakan bank sendiri, mempekerjakan tenaga kerja asing sendiri, tanpa membayar pajak, bea, atau pungutan apa pun.

    Said Didu mengapresiasi langkah tim penertiban tambang yang dipimpin Menteri Pertahanan dalam pemerintahan Prabowo yang mengungkap sekitar 4,3 juta hektar tambang bermasalah terkait izin.

    Ia berharap Presiden Prabowo dan jajaran kabinetnya, termasuk Menteri Keuangan, mengevaluasi kembali kebijakan pembebasan pajak dan bea untuk tambang yang masih berlaku hingga saat ini.

    “Kepada Menteri Keuangan, saya berharap mengevaluasi kembali tentang pembebasan pajak dan bea terhadap tambang-tambang yang masih ada sekarang. Karena sebenarnya itu tidak diperlukan,” jelasnya.

    Said Didu menambahkan daftar pejabat yang disebutnya ikut bertanggung jawab, termasuk mantan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan (era Jokowi) dan Siti Nurbaya (Menteri LHK era Jokowi), serta Kapolri atas lemahnya penegakan hukum terkait pelanggaran izin penggunaan hutan untuk pertambangan.

    “Pelanggaran hukum ini terjadi karena lemahnya penegakan hukum, Kapolri, Kejaksaan dan lain-lain,” katanya.

    Said Didu menegaskan bahwa publik harus memahami dan menuntut pertanggungjawaban pejabat yang mengambil kebijakan merugikan negara, rakyat, dan bangsa dalam jangka panjang.

    “Saatnya kita menuntut pertanggungjawaban atas kerugian negara, kerugian rakyat, atas kebijakan rezim Joko Widodo bersama dengan menteri-menterinya,” katanya.

    Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak-pihak yang dituding Didu.

  • Pabrik Tembaga Raksasa di Jatim Bisa Stop Operasi Akhir Oktober Ini!

    Pabrik Tembaga Raksasa di Jatim Bisa Stop Operasi Akhir Oktober Ini!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memproyeksikan aktivitas fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE, Gresik, Jawa Timur, bisa terhenti pada akhir Oktober 2025 ini.

    Hal tersebut menyusul terganggunya pasokan di sektor hulu akibat penutupan sementara tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC) setelah insiden longsor beberapa waktu lalu.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno membeberkan operasional smelter PTFI di Gresik saat ini masih beroperasi. Namun pasokan dari tambang diperkirakan hanya mampu mencukupi kebutuhan smelter hingga akhir bulan ini.

    “Sampai akhir Oktober mungkin. Jadi sementara berhenti,” kata Tri ditemui di Kementerian ESDM, Senin (13/10/2025).

    Di sisi lain, Tri mengungkapkan bahwa pihaknya juga telah meminta PTFI untuk melakukan evaluasi menyeluruh sebelum memulai kembali aktivitas produksi di area GBC. Dengan demikian, kejadian yang serupa tidak terulang kembali.

    “Dia (PTFI) sudah kita minta untuk melibatkan pekerja yang lama yang tahu soal geoteknik, yang tahu soal terowongannya dulu, yang mendesain, gitu-gitu kan. Untuk ini tuh kemungkinan akan terjadi lagi nggak sih? Kalau misalnya akan terjadi mitigasinya apa?,” kata Tri.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bakal melakukan audit secara total terhadap kegiatan pertambangan PT Freeport Indonesia (PTFI). Mengingat insiden ini telah menewaskan sebanyak tujuh orang pekerja.

    Akibatnya operasi di Grasberg, kemungkinan akan dimulai kembali secara bertahap pada paruh pertama 2026.

    “Tapi yang namanya musibah memang itu terjadi. Maka apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah kita melakukan audit total terhadap implementasi daripada operasi underground di Freeport,” kata Bahlil di Kementerian ESDM, dikutip Senin (13/10/2025).

    Bahlil menjelaskan operasional PTFI di tambang tersebut hingga saat ini masih terhenti. Namun yang pasti, proses audit yang dilakukan pemerintah masih terus berlangsung.

    “Sekarang belum ada yang bisa dilakukan produksi. Tetapi kita lagi lakukan audit sampai kemudian kita bisa menemukan apa faktor penyebabnya,” kata Bahlil.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • ESDM Prediksi Smelter Freeport di Gresik Berhenti Sementara Akhir Oktober

    ESDM Prediksi Smelter Freeport di Gresik Berhenti Sementara Akhir Oktober

    Jakarta –

    Kegiatan produksi tambang bawah tanah (underground) di area Grasberg Block Cave (GBC) terhenti akibat longsor. Alhasil, operasional smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE, Gresik, Jawa Timur terganggu.

    Diprediksi operasional Smelter tersebut hanya bisa bertahan sampai akhir Oktober 2025.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan berhentinya operasional smelter tersebut lantaran pasokan konsentrat dari tambang bawah tanah GBC sudah terhenti imbas penutupan sementara karena longsor yang terjadi beberapa waktu lalu. Adapun ia mengatakan saat ini operasional smelter di Gresik masih terus berjalan.

    “Nanti bulan, ya Oktober inilah akhir Oktober mungkin. (akan berhenti?) iya sementara berhenti,” ujar Tri di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (13/10/2025).

    Sementara itu terkait kapan tambang bawah tanah GBC Freeport akan beroperasi kembali, Tri masih menunggu hasil evaluasi menyeluruh dari Freeport.

    Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan penyebab longsor sekaligus menentukan langkah mitigasi agar kejadian serupa tidak terulang.

    “Ya dia evaluasi dulu, jangan sampai ada kejadian seperti ini lagi kira-kira. Dia sudah kita minta untuk melibatkan pekerja yang lama yang tahu soal geoteknik, yang tahu soal terowongannya dulu, yang mendesain, gitu-gitu kan. Untuk ini tuh kemungkinan akan terjadi lagi nggak sih. Kalau misalnya akan terjadi mitigasinya apa,” terang Tri.

    Sebelumnya, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas mengatakan smelter Freeport yang berlokasi di Gresik, Jawa Timur saat ini tengah terhenti. Penghentian ini dilakukan sejak longsor lumpur bijih basah terjadi di area tambang bawah tanah kawasan Grasberg Block Cave (GBC) Extraction 28-30 Panel, Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, pada 8 September 2025.

    “Kami sekarang ini seluruhnya sedang dalam tahap berhenti produksi dari tanggal 8 September. Seluruh tambang kami semuanya berhenti,” ujarnya dikutip dari Antara, Sabtu (11/10/2025).

    Pasokan konsentrat juga tidak ada sejak longsornya tambang bawah tanah di Grasberg Block Cave (GBC). Smelter Freeport yang berlokasi di Gresik, Jawa Timur itu juga tidak menerima pasokan konsentrat dari tempat lain.

    “Sekarang operasionalnya bisa dikatakan berhenti karena konsentratnya nggak ada,” jelasnya.

    (hns/hns)

  • ESDM Gelar Minerba Convex 2025, Bahas Advanced Materials & Hilirisasi

    ESDM Gelar Minerba Convex 2025, Bahas Advanced Materials & Hilirisasi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) akan menyelenggarakan Minerba Convention and Exhibition (Minerba Convex) 2025. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto rencananya akan membuka ajang yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC)pada 15-16 Oktober 2025.

    Minerba Convex 2025 akan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat dalam mewujudkan sektor pertambangan yang berpihak pada kepentingan rakyat.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Tri Winarno mengatakan, salah satu fokus utama dalam Minerba Convex 2025 adalah pengelolaan pertambangan berkelanjutan yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek ekonomi, tetapi juga mengedepankan tanggung jawab sosial dan pelestarian lingkungan.

    “Pertambangan berkelanjutan tidak hanya soal nilai tambah ekonomi, tetapi juga tanggung jawab terhadap lingkungan. Karena itu, dalam Minerba Convex 2025 akan ada sesi khusus seperti coaching clinic untuk pelaku usaha, agar mereka memahami pentingnya penerapan praktik tambang yang ramah lingkungan, termasuk pemenuhan kewajiban jaminan reklamasi (jamrek) yang sedang ramai diperbincangkan. Ini adalah bagian dari komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan antara produktivitas dan kelestarian alam,” ujar Tri dalam keterangan tertulis, Senin (13/10/2025).

    Di samping itu, Tri menilai pengembangan material maju (advanced materials) turut menjadi salah satu isu penting yang akan dibahas dalam ajang tersebut. Pasalnya, material ini memiliki peran krusial dalam mendukung pertumbuhan industri masa depan berbasis teknologi tinggi.

    “Material maju ini memang digunakan untuk industri yang canggih, makanya disebut advanced materials. Di dalamnya termasuk mineral kritis-strategis. Di Indonesia saat ini sudah mulai dilakukan eksplorasi terhadap mineral strategis dan kritis, termasuk logam tanah jarang (rare earth elements). Upaya ini terus digalakkan karena datanya masih terbatas dan belum selengkap mineral logam lainnya. Saat ini pendataan dan eksplorasi masih berlangsung, yang dilakukan oleh Badan Geologi,” tutur dia.

    Mengusung tema “Driving Sustainable Growth: Through Innovation and Collaboration”, Minerba Convex 2025 akan menyoroti arah pembangunan industri pertambangan yang menekankan pentingnya inovasi dan kolaborasi lintas sektor, salah satunya melalui program hilirisasi.

    Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Minerba Convex 2025, Resvani menuturkan, program hilirisasi yang dijalankan beberapa tahun terakhir telah menunjukkan hasil positif. Jumlah smelter yang terus bertambah menjadi bukti nyata bahwa kebijakan hilirisasi berjalan di jalur yang tepat.

    Menurut Resvani, pemerintah melalui Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terus memperkuat sinergi agar hilirisasi tidak berhenti pada tahap pengolahan bahan mentah, melainkan berlanjut hingga ke tahap industrialisasi dan pengembangan material maju untuk mendukung industri pertahanan dan teknologi tinggi di dalam negeri.

    “Tanpa bahan baku dari sektor minerba, industri strategis seperti pertahanan tidak akan bisa tumbuh. Karena itu, penguatan industri dasar adalah keharusan,” tegasnya.

    Pada akhirnya, Minerba Convex 2025 menjadi ajang yang selaras dengan Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo. Di antaranya adalah memperkuat sistem pertahanan negara melalui kemandirian energi, meningkatkan lapangan kerja berkualitas, memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan teknologi, serta mendorong industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

    Selain forum diskusi, Minerba Convex 2025 juga menghadirkan berbagai kegiatan edukatif bagi masyarakat lintas usia. Kegiatan tersebut meliputi lomba mewarnai bertema pertambangan untuk anak TK, lomba gambar bercerita untuk siswa SD, lomba konten media sosial bagi pelajar SMP-SMA, hingga lomba poster ilmiah untuk mahasiswa. Sedangkan, untuk masyarakat umum tersedia lomba fotografi pertambangan, sementara bagi insan pers diselenggarakan lomba artikel dan karya jurnalistik.

    Untuk itu, seluruh rangkaian Minerba Convex 2025 diharapkan mampu menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, akademisi, investor, asosiasi, dan masyarakat luas dalam mendorong transformasi sektor pertambangan menuju arah yang lebih hijau dan berkelanjutan.

    Perlu diketahui, Minerba Convex tahun ini melibatkan 11 asosiasi pertambangan, yakni Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI), Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Indonesia Mining Association (IMA), Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (ASPINDO), Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Perkumpulan Tenaga Ahli Alat Berat Indonesia (PERTAABI), Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), Asosiasi Eksportir Timah Indonesia (AETI), Masyarakat Geologi Ekonomi Indonesia (MGEI), dan Society of Renewable Energy (SRE).

    Informasi lebih lanjut mengenai kegiatan ini dapat diakses melalui laman resmi https://minerbaexpo.com/. 

    (bul/bul)

    [Gambas:Video CNBC]

  • ESDM Gelar Minerba Convex 2025 Pekan Ini, Prabowo Dijadwalkan Hadir!

    ESDM Gelar Minerba Convex 2025 Pekan Ini, Prabowo Dijadwalkan Hadir!

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) akan menggelar Minerba Convention and Exhibition (Minerba Convex) 2025 pada 15-16 Oktober 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC). Acara ini rencananya dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

    Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat dalam mewujudkan sektor pertambangan yang berpihak pada kepentingan rakyat.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Tri Winarno mengatakan salah satu fokus utama dalam Minerba Convex 2025 adalah pengelolaan pertambangan berkelanjutan yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek ekonomi, tetapi juga mengedepankan tanggung jawab sosial dan pelestarian lingkungan.

    “Pertambangan berkelanjutan tidak hanya soal nilai tambah ekonomi, tetapi juga tanggung jawab terhadap lingkungan. Karena itu, dalam Minerba Convex 2025 akan ada sesi khusus seperti coaching clinic untuk pelaku usaha, agar mereka memahami pentingnya penerapan praktik tambang yang ramah lingkungan, termasuk pemenuhan kewajiban jaminan reklamasi (jamrek) yang sedang ramai diperbincangkan. Ini adalah bagian dari komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan antara produktivitas dan kelestarian alam,” ujar Tri dalam keterangan tertulis, Senin (13/10/2025).

    Tri menambahkan pengembangan material maju (advanced materials) juga menjadi salah satu isu penting yang akan dibahas dalam ajang tersebut. Menurut dia, material ini memiliki peran besar dalam mendukung pertumbuhan industri masa depan berbasis teknologi tinggi.

    “Material maju ini memang digunakan untuk industri yang canggih, makanya disebut advanced materials. Di dalamnya termasuk mineral kritis-strategis. Di Indonesia saat ini sudah mulai dilakukan eksplorasi terhadap mineral strategis dan kritis, termasuk logam tanah jarang (rare earth elements). Upaya ini terus digalakkan karena datanya masih terbatas dan belum selengkap mineral logam lainnya. Saat ini pendataan dan eksplorasi masih berlangsung, yang dilakukan oleh Badan Geologi,” lanjut Tri.

    Mengusung tema ‘Driving Sustainable Growth: Through Innovation and Collaboration’, Minerba Convex 2025 menyoroti arah pembangunan industri pertambangan yang menekankan pentingnya inovasi dan kolaborasi lintas sektor, salah satunya melalui program hilirisasi.

    Ketua Panitia Pelaksana Resvani mengatakan, program hilirisasi yang dijalankan beberapa tahun terakhir telah menunjukkan hasil positif. Jumlah smelter yang terus bertambah menjadi bukti nyata bahwa kebijakan hilirisasi berjalan di jalur yang tepat.

    Menurut Resvani, pemerintah melalui Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terus memperkuat sinergi agar hilirisasi tidak berhenti pada tahap pengolahan bahan mentah, tetapi berlanjut hingga ke tahap industrialisasi dan pengembangan material maju untuk mendukung industri pertahanan dan teknologi tinggi di dalam negeri.

    “Tanpa bahan baku dari sektor minerba, industri strategis seperti pertahanan tidak akan bisa tumbuh. Karena itu, penguatan industri dasar adalah keharusan,” tegas Resvani.

    Penyelenggaraan Minerba Convex 2025 disebut selaras dengan Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo, di antaranya memperkuat sistem pertahanan negara melalui kemandirian energi, meningkatkan lapangan kerja berkualitas, memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan teknologi, serta mendorong industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

    Selain forum diskusi, Minerba Convex 2025 juga menghadirkan berbagai kegiatan edukatif bagi masyarakat lintas usia. Kegiatan itu mencakup lomba mewarnai bertema pertambangan untuk anak TK, lomba gambar bercerita untuk siswa SD, lomba konten media sosial bagi pelajar SMP-SMA, hingga lomba poster ilmiah untuk mahasiswa.

    Untuk masyarakat umum tersedia lomba fotografi pertambangan, sementara bagi insan pers diselenggarakan lomba artikel dan karya jurnalistik.

    Seluruh rangkaian acara tersebut diharapkan menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, akademisi, investor, asosiasi, dan masyarakat luas dalam mendorong transformasi sektor pertambangan menuju arah yang lebih hijau dan berkelanjutan.

    Tahun ini, Minerba Convex melibatkan 11 asosiasi pertambangan, yakni Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI), Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Indonesia Mining Association (IMA), Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (ASPINDO), Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Perkumpulan Tenaga Ahli Alat Berat Indonesia (PERTAABI), Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), Asosiasi Eksportir Timah Indonesia (AETI), Masyarakat Geologi Ekonomi Indonesia (MGEI), dan Society of Renewable Energy (SRE).

    Informasi lebih lanjut mengenai kegiatan ini dapat diakses melalui laman resmi https://minerbaexpo.com/.

    (prf/ega)

  • ESDM Bekukan 190 Izin Tambang, PNBP Sektor Minerba Bisa Terdampak?

    ESDM Bekukan 190 Izin Tambang, PNBP Sektor Minerba Bisa Terdampak?

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pemasok Energi, Batu Bara, dan Mineral Indonesia (Aspebindo) menilai pembekuan izin tambang terhadap 190 perusahaan tidak akan berdampak signifikan terhadap target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor minerba. 

    Wakil Ketua Umum Aspebindo Fathul Nugroho mengatakan pihaknya telah mengarahkan pelaku usaha pemilik izin tambang minerba untuk segera menyelesaikan jaminan reklamasi dan pascatambangnya. 

    “Kami meyakini bahwa dampak pembekuan izin ini terhadap kinerja pertambangan nasional dan PNBP akan terbatas dan bersifat sementara, sambil menunggu pemenuhan kewajiban dari pihak terkait,” kata Fathul kepada Bisnis, dikutip Sabtu (11/10/2025). 

    Meski demikian, dia mengaku akan memantau lebih lanjut dampak terhadap pasokan bahan baku ke smelter agar dapat segera dimitigasi. 

    Pihaknya mendukung langkah penegakan sanksi administratif tertinggi yang dilakukan oleh Kementerian ESDM terkait pembekuan izin operasi terhadap 190 perusahaan izin usaha pertambangan (IUP) yang belum memenuhi kewajiban Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang. 

    Pemberian waktu dan kesempatan yang telah diberikan pemerintah dinilai menjadi bagian dari perbaikan menyeluruh terhadap good corporate and mining practice di industri secara luas.

    “Tindakan ini dipandang sebagai bagian penting dari penegakan tata kelola pertambangan yang baik Good Mining Practice dan upaya perbaikan praktik perusahaan yang bertanggung jawab,” ujarnya.

    Adapun, penegakan administrasi ini didasarkan pada Peraturan Menteri ESDM No 17/2025 yang sering disebut sebagai Permen RKAB, di mana Pasal 5 secara tegas mewajibkan baik IUP Eksplorasi maupun IUP Operasi Produksi untuk menempatkan Jaminan Reklamasi sebagai syarat mutlak untuk memperoleh persetujuan RKAB.

    Pembekuan izin pada 190 IUP yang dilakukan oleh Kementerian ESDM saat ini merupakan tahap lanjutan setelah mekanisme Surat Peringatan (SP) 1, SP 2, dan SP 3 telah ditempuh. 

    “Kami menilai bahwa Pemerintah telah memberikan waktu dan kesempatan melalui mekanisme peringatan, dan ini harus disikapi serius. Ini adalah bagian dari penegakan disiplin administrasi dan komitmen kita bersama terhadap keberlanjutan lingkungan,” pungkasnya. 

    Dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Tri Winarno mengatakan, hingga saat ini, perusahaan yang sudah membayar jaminan reklamasi sebanyak 10-15 perusahaan. 

    “Enggak banyak sih, tapi mungkin sekitar 10-15 perusahaan. Kita enggak hitung secara [jumlah nilai pembayaran], tetapi lebih kepada ketaatan. Sanksinya udah dicabut,” ujarnya, ditanya terpisah. 

    Dia mengaku tidak memahami alasan perusahaan enggan membayarkan jaminan reklamasi ataupun tidak taat dengan aturan tersebut. 

    “Kita sudah menyampaikan peringatan 1-3 kalau enggak, ya sudah kita hentikan, kita beri waktu 60 hari, kalau enggak ngurus ya kita cabut. Tetapi kewajiban terhadap reklamasi pascatambang tetap nempel di dia. Oh, harus bayar. 60 hari itu sejak surat dikeluarkan,” pungkasnya. 

  • Anggota DPR: Penyerahan aset sitaan momen perbaikan tata niaga timah

    Anggota DPR: Penyerahan aset sitaan momen perbaikan tata niaga timah

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VI DPR RI Ahmad Labib menilai penyerahan aset sitaan dari kasus dugaan korupsi tata niaga timah yang menimbulkan kerugian negara hingga Rp300 triliun merupakan langkah strategis dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas industri timah di Indonesia.

    “Kasus ini seharusnya menjadi pelajaran besar bahwa tata niaga komoditas strategis seperti timah tidak boleh dikuasai oleh praktik ilegal dan koruptif. Penyerahan aset kepada PT Timah adalah bentuk koreksi sistemik agar seluruh rantai produksi dan distribusi kembali dalam pengawasan negara,” kata Labib di Jakarta, Rabu.

    Dia menilai kasus dugaan korupsi itu menjadi perhatian serius publik. Pemerintah melalui Kejaksaan Agung baru-baru ini menyerahkan sejumlah aset rampasan negara senilai sekitar Rp6–7 triliun, termasuk enam smelter timah, ratusan alat berat, dan logam timah seberat 680 ton, kepada PT Timah Tbk (TINS).

    Langkah tersebut disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, sebagai bagian dari upaya pemulihan tata kelola sektor pertimahan nasional.

    Dia menekankan pentingnya penguatan peran PT Timah sebagai BUMN strategis dalam menjaga stabilitas pasar timah nasional. Menurut dia, dengan tambahan enam smelter hasil sitaan, PT Timah memiliki peluang untuk meningkatkan kapasitas produksi dan nilai ekspor, sekaligus mempercepat hilirisasi logam timah serta pengembangan tanah jarang (rare earth/monasit) yang bernilai ekonomi tinggi.

    “Ini bukan sekadar soal aset, tetapi momentum untuk memperkuat kemandirian industri nasional. Hilirisasi timah dan pengolahan tanah jarang harus menjadi agenda jangka panjang yang tidak hanya meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga menciptakan lapangan kerja di daerah penghasil,” katanya.

    Menurut dia, pengawasan dan regulasi harga timah pascapenyerahan aset tersebut harus dilakukan secara ketat. Selain itu, dia mengatakan kebijakan kenaikan harga timah di tingkat produsen harus diimbangi dengan transparansi tata niaga agar tidak menimbulkan praktik spekulatif atau eksploitasi terhadap penambang kecil.

    Di sisi lain, dia meminta PT Timah bertransformasi melalui penerapan sistem digital berbasis blockchain untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas rantai pasok tambang, sekaligus menutup celah korupsi.

    Ia menilai momentum penyerahan aset sitaan harus menjadi awal reformasi tata kelola sumber daya alam agar PT Timah tidak hanya menjadi produsen, tetapi juga pelopor pengelolaan SDA yang bersih, berkelanjutan, dan bernilai tambah bagi ekonomi nasional.

    “Kenaikan harga timah bisa menjadi stimulus ekonomi jika diawasi dengan baik. Namun tanpa pengawasan, justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara korporasi besar dan penambang rakyat. Pemerintah perlu memastikan harga yang adil dan distribusi nilai tambah yang merata,” kata dia.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung Penyerahan Aset Barang Rampasan Negara (BRN) dari aktivitas tambang ilegal kepada PT Timah Tbk senilai Rp7 triliun.

    Sekretariat Presiden di Jakarta, Senin (6/10), menginformasikan bahwa barang rampasan tersebut berupa ratusan unit alat berat, uang tunai dari sejumlah negara, hingga fasilitas smelter yang digelar di Smelter PT Tinindo Internusa, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

    “Pagi hari ini saya ke Bangka Belitung. Tadi, bersama-sama kita menyaksikan penyerahan rampasan negara dari perusahaan-perusahaan swasta yang melaksanakan pelanggaran hukum,” ujar Presiden Prabowo dalam keterangannya kepada awak media usai acara.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Top 3: Paragon Buka Lowongan Kerja Besar-Besaran – Page 3

    Top 3: Paragon Buka Lowongan Kerja Besar-Besaran – Page 3

    Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan temuan tanah jarang monasit bernilai ratusan triliun rupiah di lokasi pertambangan ilegal yang disita negara di Bangka Belitung. Potensi itu selama ini digarap secara ilegal memanfaatkan enam smelter yang kini telah disita dan diserahkan ke PT Timah Tbk.

    “Tanah jarang yang belum diurai mungkin nilainya lebih besar, sangat besar. Tanah jarang itu mengandung monasit, dan 1 ton monasit bisa bernilai ratusan ribu dolar, bahkan sampai 200.000 dolar AS,” ujarnya dikutip dari Antara, Selasa (7/10/2025).

    Setelah meninjau langsung penyitaan smelter ilegal terkait penambangan tanpa izin di kawasan PT Timah, Prabowo menyebut jumlah itu bila dirupiahkan bernilai sekitar Rp3,3 miliar per ton.

    Sementara di kawasan smelter ilegal itu, Presiden Prabowo memperkirakan terdapat sekitar 40.000 ton monasit.

    Dengan perhitungan tersebut, kata Presiden, potensi nilai ekonomi dari temuan tanah jarang di Bangka Belitung diperkirakan mencapai 8 miliar dolar AS, atau setara sekitar Rp128 triliun.

    Presiden menuturkan, dari enam perusahaan ilegal yang disita itu, potensi kerugian negara ditaksir mencapai Rp300 triliun termasuk monasit.

    Berita selengkapnya baca di sini

     

  • Siasat Prabowo Bidik Ratusan Triliun Uang Negara dari Tambang Ilegal

    Siasat Prabowo Bidik Ratusan Triliun Uang Negara dari Tambang Ilegal

    Bisnis.com, JAKARTA – Senin (6/10/2025), Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hadir di Smelter PT Tinindo Internusa, Kota Pangkal Pinang untuk menyaksikan penyerahan enam unit smelter hasil rampasan negara. Penyerahan itu lengkap dengan deretan alat berat, logam timah, dan tanah jarang yang selama ini dikelola secara ilegal.

    Wajah para pejabat tinggi negara tampak serius. Di barisan depan hadir Jaksa Agung ST Burhanuddin, Panglima TNI, Kapolri, Menteri Kabinet Merah Putih, hingga jajaran direksi PT Timah Tbk. Dari podium, Prabowo menyampaikan sebuah pesan yang menggema:

    “Hari ini kita buktikan pemerintah serius. Kita tidak akan membiarkan kekayaan negara dirampas. Nilainya ratusan triliun, dan itu harus kita selamatkan untuk rakyat Indonesia,” ujar Prabowo, Senin (7/10/2025). 

    Kasus tambang ilegal di kawasan PT Timah bukan perkara kecil. Kejaksaan Agung mengungkapkan kerugian negara mencapai Rp 300 triliun. Angka itu bukan hanya sekadar statistik, melainkan cermin dari bocornya kekayaan alam yang seharusnya masuk ke kas negara.

    Rincian kerugian negara berasal dari mark-up penyewaan alat hingga Rp2,28 triliun, pembelian biji timah ilegal mencapai Rp26,65 triliun dan dampak kerusakan lingkungan dengan kerugian di angka Rp271,07 triliun

    Barang bukti yang diserahkan kepada PT Timah Tbk. melalui Kementerian Keuangan bernilai Rp1,45 triliun. Namun, bila dioperasikan penuh, nilainya bisa menyumbang pendapatan Rp4,6 triliun per tahun.

    Aset yang disita meliputi 6 unit smelter; 108 unit alat berat; 195 unit peralatan tambang; 680.687 kg logam timah; 22 bidang tanah seluas 238.848 m²; dan 1 unit mess karyawan

    Selain itu, rampasan lain berupa 52 kendaraan, 3,5 kg emas, dan 820 bidang tanah (10,9 juta m²) akan dilelang. Uang tunai yang masuk kas negara pun signifikan mulai dari Rp202,7 miliar, US$3,15 juta, JPY53 juta, SGD524.000, EUR765, KRW100.000, dan AUD1.840.

    Monasit: Harta Karun yang Tersembunyi di Bangka

    Salah satu sorotan utama adalah temuan tanah jarang (rare earth/monasit) di lokasi smelter. Mineral ini digunakan dalam industri teknologi tinggi baterai kendaraan listrik, turbin angin, hingga sistem pertahanan satelit.

    Prabowo menyebut nilainya fantastis dari mineral tanah jarang yang kini menjadi primadona yang turut merupakan barang rebutan dunia.

    “Monasit itu satu ton nilainya bisa ratusan ribu dolar, sampai US$200.000 per ton. Total yang ditemukan mendekati 4.000 ton. Bisa dibayangkan kerugian negara jika ini dibiarkan,” katanya.

    Menurut kalkulasi mandiri, jika dikonversi, potensi nilai 4.000 ton monasit mencapai Rp128 triliun (kurs Rp16.000 per dolar AS). Angka yang belum pernah benar-benar masuk ke APBN karena praktik tambang ilegal.

    Persoalan tambang ilegal (Pertambangan Tanpa Izin atau PETI) bukan hanya milik Bangka Belitung. Data pemerintah menunjukkan angka yang mencengangkan.

    Berdasarkan catatan Bisnis, data Kementerian ESDM menunjukkan terdapat 2.741 titik lokasi PETI di seluruh Indonesia (2021–2022). Kemudian, terdapat 2.645 lokasi PETI mineral dan 96 lokasi PETI batu bara.

    Belum lagi, terdapat 1.063 titik tambang ilegal yang dilaporkan resmi oleh Presiden Prabowo pada Agustus 2025, dengan potensi kerugian minimal Rp300 triliun.

    Sebaran tambang ilegal ini ada di hampir semua provinsi, dari Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, hingga Papua. Di Jawa Barat saja, Dinas ESDM mencatat ada 176 titik tambang ilegal tersebar di 16 kabupaten dan 1 kota. Angka ini memperlihatkan skala persoalan yang meluas.

    Selain kasus timah, Presiden juga menerima laporan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Hingga 1 Oktober 2025, capaian mereka antara lain 3.404.522 hektare kawasan hutan berhasil dikuasai kembali. Lalu, ada 1,5 juta hektare kebun sawit sudah diserahkan ke PT Agrinas Palma Nusantara (Persero).

    Belum lagi 1,8 juta hektare masih dalam tahap verifikasi. Nilai indikasi aset Rp150 triliun (Rp46,55 juta per hektare). Selanjutnya, 5.342 hektare tambang ilegal teridentifikasi. Lalu, 39 entitas perusahaan di 7 provinsi terlibat dan illegal logging di Mentawai: 21.000 hektare hutan terdampak, 500 hektare sudah dirambah.

    Strategi Prabowo Bidik Uang Negara

    Bagi Prabowo, tambang ilegal adalah musuh besar pembangunan. Ada tiga strategi utama yang ia dorong Penyitaan aset secara agresif. Enam smelter dan ratusan unit alat berat sudah menjadi contoh nyata.

    Kemudian, pengembalian aset ke negara. Aset diserahkan ke PT Timah Tbk. dan PT Agrinas untuk dikelola secara legal. Termasuk pemanfaatan aset untuk rakyat. Pendapatan dari aset rampasan akan masuk kas negara, bukan kantong mafia tambang.

    “Ke depan berarti ratusan triliun bisa kita selamatkan untuk rakyat kita. Ini prestasi, tapi harus diteruskan,” kata Prabowo, memberi instruksi kepada Jaksa Agung, Panglima TNI, Bea Cukai, dan Bakamla.

    Pertanyaan yang tersisa: mampukah strategi ini berlanjut konsisten? Jika iya, Indonesia bukan hanya menyelamatkan Rp300 triliun, melainkan juga masa depan generasi berikutnya.

  • Mahasiswa jadi Agen Inovasi Di Terminal Kijing, Lewat Program “TJSL PTP Eduport”

    Mahasiswa jadi Agen Inovasi Di Terminal Kijing, Lewat Program “TJSL PTP Eduport”

    Bisnis.com, PONTIANAK – PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP Nonpetikemas), resmi meluncurkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di bidang pendidikan bertajuk TJSL PTP EduPort: Magang Berkarya dan Inovasi Bersama. Acara kickoff berlangsung di Pontianak pada Senin (6/10), yang melibatkan 15 mahasiswa yang akan menjadi agen inovasi pada Terminal Kijing dari dua universitas yaitu Universitas Tanjungpura dan Universitas Muhammadiyah Pontianak, dengan latar belakang multidisipliner, mulai dari teknik industri, teknik mesin, teknik elektro-informatika, teknik kelautan, manajemen, hingga kesehatan masyarakat.

    Program ini berfokus pada lima tema utama: peningkatan produktivitas bongkar muat pada tiga jenis kemasan curah cair, curah kering, dan general cargo serta peningkatan HSSE dan pengembangan energi terbarukan atau greenport. Selama sebulan penuh, para mahasiswa akan mengikuti pembelajaran di kelas dan lapangan, sekaligus merancang ide inovasi yang akan dilombakan untuk diimplementasikan di Terminal Kijing. Terminal Kijing merupakan pelabuhan modern yang diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi Kalimantan Barat dan bagian penting dalam rantai pasok nasional.

    Direktur Utama PTP Nonpetikemas, Indra Hidayat Sani, menekankan bahwa program TJSL EduPort bukan merupakan program magang biasa tetapi merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung pendidikan dan pengembangan SDM lokal. Melalui program ini, para mahasiswa diajak untuk magang sekaligus merancang ide inovasi pengembangan Terminal Kijing yang dikelola PTP Nonpetikemas, sebagai bagian dari upaya mendukung pengembangan SDM lokal dan penerapan konsep Creating Shared Value (CSV) antara dunia pendidikan dan industri kepelabuhanan.

    “Hari ini PTP Nonpetikemas membuka program TJSL EduPort: Magang Berkarya dan Inovasi Bersama di Terminal Kijing. Terminal ini bukan hanya pelabuhan biasa, tetapi bagian dari Proyek Strategis Nasional yang mendukung hilirisasi industri, termasuk pembangunan Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) oleh PT Borneo Alumina Indonesia. Selama ini, Indonesia masih mengimpor bahan baku untuk produksi aluminium. Dengan adanya SGAR dan dukungan logistik dari Terminal Kijing, kita berharap bisa memperkuat kemandirian industri nasional dan mendukung peningkatan perekonomian wilayah Kalimantan Barat,” jelas Indra.

    Dari sisi akademisi, Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Pontianak, Samsudin, SE, M.Si, menyampaikan rasa terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada mahasiswa.

    “Ada sekitar enam mahasiswa kami yang mengikuti program ini. Semoga program ini dapat berkelanjutan dan Mahasiswa mendapatkan manfaat yang luas karena bisa langsung terjun ke lapangan dan memahami lebih dalam tentang operasi pelabuhan,” ujarnya.

    Dilanjutkan oleh Wakil Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura, Dr. Ir. Yopa Eka Prawatya, S.T, M.Eng, IPM, yang menekankan bahwa program ini bukan sekadar magang, tetapi jembatan strategis antara teori dan praktik.

    “Kami mengapresiasi usulan kegiatan magang ini dan memandangnya bukan sekadar magang, tetapi sebagai sistem pembelajaran yang dinamis. Kolaborasi dengan PTP adalah wujud nyata dari implementasi magang berdampak. Mahasiswa belajar berpikir sistemik, bekerja kolaboratif di lapangan, dan menjadi problem solver bahkan future talent bagi industri Indonesia. Terima kasih atas kepercayaannya dan bimbingan profesional yang akan menjadi fondasi karir mereka ke depan,” jelasnya.

    Selanjutnya, Arif Mustangin, Manager Keuangan & SDM Pelindo Regional 2 Pontianak, mewakili General Manager mengapresiasi PTP Non Petikemas.

    “Kami mewakili Pelindo Regional 2 Pontianak menyampaikan mengapresiasi PTP Non Petikemas dan selamat kepada seluruh peserta yang terpilih untuk mengembangkan inovasi di Terminal Kijing. Ia menegaskan pentingnya menjadikan keselamatan sebagai prioritas utama dengan selalu berkoordinasi bersama tim HSSE, terutama saat beraktivitas di lapangan, serta menggunakan alat pelindung diri (APD). “Manfaatkan waktu yang singkat ini untuk berkontribusi melalui gagasan pengembangan Terminal Kijing,” tegasnya.

    Salah satu peserta, Indah Maharani, mahasiswa Teknik Industri Universitas Tanjungpura, menyampaikan testimoninya: “Saya sangat antusias, saya berharap program ini dapat bermanfaat bagi saya dan peserta lainnya. Saya benar-benar bersyukur diberi kesempatan menjadi bagian dari program ini.” Ujarnya.

    Selama program berlangsung, mahasiswa akan difasilitasi dengan mentoring, transportasi, akomodasi, konsumsi, hingga perlindungan kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, mereka juga dituntut untuk menjunjung tinggi aspek keselamatan, kesehatan kerja, serta menjaga nama baik kampus dan perusahaan.

    Program TJSL PTP EduPort: Magang Berkarya dan Inovasi Bersama akan berlangsung hingga awal November 2025. PTP Nonpetikemas berharap inisiatif ini menjadi katalis lahirnya generasi muda yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga siap berinovasi dan berkontribusi nyata bagi pengembangan industri kepelabuhanan di Indonesia.

    Acara ini dihadiri oleh jajaran manajemen PTP Nonpetikemas, GM Pelindo Regional 2 Pontianak, serta perwakilan Universitas Tanjungpura dan Universitas Muhammadiyah Pontianak dan ditutup dengan penandatanganan nota kesepahaman tentang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Penyerahan Bantuan TJSL bidang Pendidikan PTP Nonpetikemas beserta rompi Alat Pelindung Diri (APD) sebagai simbolis telah melaksanakan kerjasama antara pihak PTP Nonpetikemas dengan pihak Universitas.