Xcloud.id

Produk: smelter

  • Pasar Nikel Lesu, Proyek Baterai Antam-Huayou Prospektif?

    Pasar Nikel Lesu, Proyek Baterai Antam-Huayou Prospektif?

    Bisnis.com, JAKARTA — Lesunya pasar nikel dan baterai kendaraan listrik global dinilai dapat menahan laju perkembangan megaproyek ekosistem baterai domestik yang digarap Zhejiang Huayou Cobalt Co dan BUMN Indonesia Battery Corporation atau IBC.

    Hingga kini, proyek yang melibatkan PT Aneka Tambang Tbk atau Antam itu tak kunjung groundbreaking. Sebelumnya, groundbreaking direncanakan pada Agustus 2025 dan mundur ke Oktober 2025.

    Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, lambatnya realisasi proyek bernama Titan itu disebabkan oleh empat faktor utama, mulai dari tekanan harga nikel global hingga ketidakpastian insentif fiskal.

    Bhima menjelaskan, faktor pertama yang menahan laju proyek tersebut adalah situasi harga nikel internasional yang masih melemah. Lesunya pasar nikel turut dipengaruhi oleh permintaan dari China yang belum pulih sepenuhnya.

    “Pada kuartal III/2025, pertumbuhan ekonomi China masih di level 4,8%, turun dari 5% secara tahunan [year-on-year]. Artinya, permintaan terhadap baterai kendaraan listrik yang sebagian besar diekspor ke China ikut melemah,” ujar Bhima kepada Bisnis, Rabu (22/10/2025).

    Kondisi tersebut, kata dia, membuat sejumlah perusahaan perlu meninjau ulang rencana bisnisnya untuk menyesuaikan dengan risiko fluktuasi pasar global. Sementara itu, pasar domestik juga belum cukup kuat menopang industri kendaraan listrik. 

    “Permintaan otomotif di dalam negeri, meskipun sudah mulai muncul kendaraan listrik, belum meningkat signifikan,” tambah Bhima.

    Faktor kedua yang menjadi penghambat adalah persoalan pasokan bijih nikel ke smelter-smelter di dalam negeri. Bhima mengungkapkan, sekitar 25 smelter sempat mengalami gangguan produksi, bahkan sebagian menghentikan operasi.

    “Ketidakpastian pasokan bahan baku nikel memberikan risiko besar terhadap rantai pasok industri baterai kendaraan listrik. Karena itu, kepastian bahan baku menjadi krusial,” jelasnya.

    Adapun, faktor ketiga berkaitan dengan kebijakan fiskal. Sebelumnya, pelaku industri berharap ada insentif seperti tax holiday dan tax allowance untuk mendukung hilirisasi sektor baterai. Namun, penerapan kebijakan global minimum tax mengubah skema tersebut.

    “Aturan baru ini tidak lagi memperbolehkan tarif 0% untuk PPh atau bea ekspor sehingga perhitungan bisnis perusahaan patungan ikut berubah. Di satu sisi, pemerintah harus mematuhi aturan global, tapi di sisi lain perusahaan juga perlu menyesuaikan kembali struktur insentif fiskalnya,” ujar Bhima.

    Sementara itu, faktor keempat berkaitan dengan isu lingkungan dan tata kelola proyek. Sejumlah persoalan seperti amdal, izin lokasi, serta dampak limbah terhadap masyarakat sekitar dinilai masih menjadi perhatian utama.

    “Diharapkan pabrik baterai kendaraan listrik tidak menggunakan pembangkit tenaga batu bara. Maka perlu ada perencanaan energi baru terbarukan [EBT], dan itu butuh waktu untuk transisi,” katanya.

    Bhima menambahkan bahwa ke depan produk baterai yang dihasilkan diharapkan memiliki grade yang layak secara ESG (environmental, social, and governance), bahkan dapat bernilai premium berkat standar lingkungan yang lebih tinggi.

    Adapun, Proyek Titan mencakup investasi pada proyek pertambangan nikel, smelter HPAL, pabrik prekursor/katoda. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan Proyek Titan itu bakal berlokasi di Maluku Utara dan ditargetkan rampung pada akhir 2027.

    Dalam Proyek Titan, Antam akan berperan sebagai pemasok bahan baku baterai EV berbasis nikel atau nikel mangan kobalt (NMC). Di samping itu, Antam juga merupakan salah satu pemegang saham IBC, yakni sebesar 25%.

    Proyek Titan merupakan bagian dari proyek strategis nasional (PSN) di sektor energi dan mineral, yang ditaksir bernilai lebih dari US$8 miliar atau setara Rp132,6 triliun (asumsi kurs Rp16.576 per US$)

    Terbaru, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung memastikan pemerintah terus mendorong percepatan Proyek Titan. Menurut Yuliot, progres Proyek Titan saat ini masih dalam tahap penyelesaian perjanjian kerja sama antara Antam dan Huayou.

    “Titan ini kita lagi dorong untuk percepatan kerja sama antara Antam sama Huayou, lagi menyelesaikan perjanjian. Mudah-mudahan dalam waktu dekat selesai, kita dorong bagaimana groundbreaking-nya,” ujar Yuliot.

    Perlu Dukungan Pemerintah

    Sementara itu, Ketua Badan Kejuruan Teknik Pertambangan Persatuan Insinyur Indonesia (BK Tambang PII) Rizal Kasli berpendapat terus mundurnya jadwal groundbreaking Proyek Titan bisa disebabkan oleh beberapa hal. Persoalan itu antara lain adalah belum selesainya penandatanganan perjanjian kerja sama yang memuat hak dan kewajiban dan skema bisnis lainnya antar pihak.

    “Kemudian juga kemungkinan belum selesainya studi kelayakan [FS], amdal serta masalah perizinan yang diperlukan belum dapat dipenuhi,” ucap Rizal.

    Padahal, kata dia, atau investasi tersebut berupa PSN tentu akan lebih mudah karena banyak fasilitas yang diberikan pemerintah untuk kemudahan berinvestasi.

    Oleh karena itu, Rizal mengatakan pemerintah harus turun tangan memberikan kepastian bagi para pelaku usaha di Proyek Titan. Salah satunya, dengan mempercepat semua persyaratan dan perizinan.

    “Harus dibantu percepatan semua persyaratan dan perizinan yang diperlukan serta fasilitas-fasilitas yang disetujui,” ujar Rizal.

    Dia menuturkan, Proyek Titan dapat memberikan keuntungan besar bagi Indonesia. Sebab, akan ada investasi besar yang masuk ke Tanah Air.

    Dengan begitu tentu akan menambah terbukanya lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. 

    “Indonesia diuntungkan dengan adanya industri ini sehingga menjadi salah satu negara dalam ekosistem kendaraan listrik global. Dengan berdirinya industri ini berarti sudah ada dua industri baterai EV dibangun di Indonesia,” tuturnya.

  • Bukan Restrukturisasi 60 Tahun, Ekonom Usul Ini untuk Bayar Utang Whoosh

    Bukan Restrukturisasi 60 Tahun, Ekonom Usul Ini untuk Bayar Utang Whoosh

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) memandang, kesepakatan restrukturisasi pembayaran utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh selama 60 tahun tak akan menyelesaikan masalah. 

    Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira memandang penyelesaian utang tak dapat hanya menggunakan restrukturisasi dengan perpanjangan tenor. 

    “Kalau restrukturisasi cuma menambah tenor utang, enggak menyelesaikan masalah karena pokok utang masih akan tetap harus dibayar,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (22/10/2025). 

    Kesepakatan yang terungkap beberapa waktu lalu oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhur Binsat Pandjaitan tersebut, dinilai memiliki risiko yang sangat tinggi.

    Belum lagi, mempertimbangkan kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) dalam 60 tahun ke depan. 

    Bhima menuturkan, bahwa tekanan fiskal dalam kurun waktu lima tahun ke depan pun, masih cukup tinggi. 

    Ketimbang melakukan restrukturisasi biasa, kata Bhima, Danantara, pemerintah, maupun KAI harus mampu mendorong debt cancellation atau penghapusan utang. 

    “Artinya mengurangi beban pokok utang. Pakailah daya tawar bahwa selama ini RI sudah memberikan konsesi smelter nikel kepada China, fasilitas insentif fiskal, masa beban utang enggak dikurangi?” tutur Bhima. 

    Padahal, skema debt cancellation wajar dilakukan di sejumlah negara. Sekalipun tak memilih skema tersebut, seharusnya pemerintah pun dapat menawarkan debt swap atau pertukaran utang. 

    Misalnya, mempersilakan perusahaan China mengerjakan proyek-proyek kawasan berorientasi transit atau transit-oriented development (TOD) di kawasan Stasiun Whoosh. 

    Bhima menyayangkan keberadaan Whoosh dengan harga tiket yang cukup mahal. Seharusnya, justru pemerintah menyediakan layanan transportasi publik yang lebih cocok untuk kelas menengah ke bawah. 

    Terpisah, Peneliti di Inisiatif Strategis untuk Transportasi (Intrans) Ki Darmaningtyas pun memandang, sekalipun restrukturisasi dilakukan sehingga tagihan per tahunnya lebih rendah, tetapi operasional Whoosh belum maksimal. 

    “Kalau pendapatan tiket sama pendapatan non-tiket mungkin untuk operasional saja tidak cukup gitu. Jadi untuk operasional saja itu masih perlu subsidi dari negara. Misalnya direstrukturisasi 60 tahun, cicilan tiap tahunnya itu dari mana sumbernya?” tuturnya kepada Bisnis. 

    Menurut catatan KCIC, jumlah penumpang Whoosh tercatat belum mencapai potensi maksimal, meski terus menunjukkan peningkatan dalam dua tahun terakhir. 

    Sejak resmi beroperasi secara komersial pada 17 Oktober 2023, Whoosh telah melayani lebih dari 12 juta penumpang dengan rata-rata pertumbuhan yang konsisten setiap bulan. Puncaknya terjadi pada bulan Juni 2025 dengan 26.770 penumpang dalam satu hari.

    Padahal bila diasumsikan terisi penuh, jumlah penumpang Whoosh setidaknya mampu membawa 36.000 penumpang per hari dengan jumlah perjalanan yang sama seperti saat ini, yakni 62 perjalanan di hari biasa dan 56 perjalanan di akhir pekan.

    Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pihak China telah setuju terkait skema tersebut. Namun, saat ini pelaksanaannya masih tertunda. 

    “Kita mau lakukan tadi restrukturisasi dengan pihak China, dan itu mereka sudah setuju. Hanya kemarin pergantian pemerintahan ya tertunda,” ujarnya dalam acara 1 Tahun Prabowo—Gibran, dikutip pada Rabu (22/10/2025).  

    Luhut pun telah melakukan komunikasi dengan Kementerian Keuangan terkait restrukturisasi utang selama 60 tahun. Skema tersebut pun akan membuat pembayaran utang kepada China dapat lebih kecil. 

    “Misalnya [bayar] Rp2 triliun satu tahun, kemudian penerimaan [dari operasional Whoosh] Rp1,5 triliun,” tambah Luhut. 

    Meski demikian, Luhut tak menyebutkan sumber dana untuk pembayaran Whoosh tersebut. Padahal Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah terang-terangan menolak membayar utang kereta cepat tersebut. 

  • 1 Berapa Triliun Korupsi Harvey Moeis hingga Berujung Disitanya Aset Sandra Dewi? Nasional

    1 Berapa Triliun Korupsi Harvey Moeis hingga Berujung Disitanya Aset Sandra Dewi? Nasional

    Berapa Triliun Korupsi Harvey Moeis hingga Berujung Disitanya Aset Sandra Dewi?
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Harvey Moeis yang kini berstatus terpidana kasus korupsi pada tata niaga komoditas timah masih meninggalkan persoalan kepada istrinya, yakni Sandra Dewi, terkait aset.
    Pasalnya, Sandra Dewi saat ini mengajukan keberatan karena aset atas namanya ikut disita untuk membayar uang pengganti pidana yang dijatuhkan kepada Harvey Moeis.
    Harvey Moeis yang merupakan suami Sandra Dewi terseret dalam kasus korupsi pada tata niaga komoditas timah.
    Kasus korupsi timah ini berkembang menjadi salah satu perkara lingkungan terbesar dalam sejarah hukum Indonesia
    Pada Maret 2024, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Harvey Moeis sebagai tersangka setelah sebelumnya diperiksa sebagai saksi. Kasus tersebut diketahui melibatkan 22 tersangka, termasuk pejabat tinggi dan pengusaha.
    Keterlibatan Harvey dalam kasus tersebut bermula pada 2018-2019. Pada saat itu, ia menghubungi Direktur Utama PT Timah, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani.
    Harvey menghubungi Mochtar untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah.
    Dari situlah, muncul kesepakatan bahwa kegiatan akomodir pertambangan timah liar di-cover dengan sewa-menyewa peralatan processing peleburan timah.
    Harvey kemudian menghubungi beberapa smelter, yakni PT SIP, CV VIP, PT SPS, dan PT TIM, untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut.
    Saat menghubungi beberapa smelter, Harvey meminta para pihak menyisihkan sebagian dari keuntungannya.
    Dana tersebut diserahkan kepada yang bersangkutan dengan cover pembayaran dana
    corporate social responsibility
    (CSR) yang dikirim para pengusaha smelter kepada Harvey melalui PT QSE yang difasilitasi oleh tersangka Helena Lim.
    Peran Harvey Moeis sebagai tersangka dalam perkara ini merugikan negara sebesar Rp 271,06 triliun akibat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.
    Kerugian lingkungan ini dihitung berdasarkan total luas galian yang mencapai 170.363.064 hektar yang tersebar di kawasan hutan dan non-kawasan hutan Bangka Belitung.
    Namun, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merevisi jumlah kerugian tersebut menjadi Rp 300 triliun.
    Dengan besarnya kerugian yang ditimbulkan, kasus ini menjadi sorotan besar dalam dunia pertambangan Indonesia, terutama terkait praktik korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam.
    Suami dari aktris Sandra Dewi itu kini resmi menyandang status terpidana kasus korupsi tata niaga komoditas timah, setelah Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukannya.
    Harvey Moeis dihukum 20 tahun penjara setelah Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukannya, pada Selasa (1/7/2025).
    Selain pidana badan dan denda, ia juga mendapatkan hukuman pidana pengganti dari Rp 210 miliar menjadi Rp 420 miliar.
    Sebelum penjatuhan hukuman terhadap Harvey Moeis, hakim sepakat dengan jaksa terkait barang-barang yang milik dan terkait Harvey Moeis yang dirampas untuk negara. Termasuk aset atas nama Sandra Dewi.
    “Majelis hakim berpendapat bahwa barang bukti aset milik terdakwa tersebut dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengganti kerugian keuangan negara yang akan dibebankan kepada terdakwa,” kata hakim anggota Jaini Basir saat membacakan pertimbangannya di ruang sidang, Senin (23/12/2024).
    Adapun aset yang disita adalah sebagai berikut:
    Pada Senin (21/10/2024), Sandra Dewi pun keberatan karena jaksa turut menyita 88 tas mewah milik pemain film dan sinetron itu.
    Pasalnya, tas-tas mewah tersebut didapatkannya dari hasil kerja kerasnya selama 10 tahun melalui endorsement maupun kerja sama dengan pemilik
    brand
    .
    Pihak
    endorsement
    yang memberikan tas
    branded
    seperti Louis Vuitton, Christian Dior, ataupun toko-toko
    online
    dan
    offline
    .
    “Jadi ketika barang datang, kalau harganya sekitar Rp 50 juta, saya
    posting
    8 kali. Kalau Rp 100 juta,
    posting
    -nya 16 kali, kalau Rp 150 juta, pasti
    posting
    24 kali. Di atas Rp 150 juta, saya
    posting
    30 sampai 32 kali,” ujar Sandra Dewi saat bersaksi dalam sidang pembuktian di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).
    Namun, kerja sama
    endorsement
    ini tidak dicatat dengan perjanjian tertulis. Semua foto Sandra Dewi menggunakan tas tersebut diunggah di akun Instagram-nya, @sandradewi88.
    Selain 88 tas mewah, beberapa bidang tanah dan bangunan atas nama Sandra Dewi yang ikut disita oleh negara adalah:
    Selain itu, rekening deposito senilai Rp 33 miliar milik Sandra Dewi juga ikut disita dan dirampas untuk negara.
    Pada Senin (23/12/2024), pengacara Harvey Moeis, Andi Ahmad, heran dengan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang memerintahkan semua aset kliennya disita, termasuk atas nama andra Dewi.
    Andi mengatakan, Harvey Moeis dan Sandra Dewi telah meneken perjanjian pisah harta. Namun, hakim tetap memerintahkan jaksa untuk merampas aset atas nama Sandra Dewi.
    KOMPAS.com/Syakirun Ni’am Aktris Sandra Dewi usai menghadiri sidang dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah yang menjerat suaminya, Harvey Moeis untuk kedua kalinya di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).
    Adapun aset Sandra Dewi yang turut dirampas di antaranya adalah 88 tas
    branded
    yang diklaim diperoleh dari
    endorsement
    (iklan).
    “Kalau semua harta ini disita, termasuk yang atas nama Sandra Dewi, padahal mereka sudah pisah harta, ini tentu perlu kami kaji lebih dalam,” kata Andi saat ditemui usai sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (23/12/2024).
    Menurut Andi, perintah penyitaan ini membuat tim kuasa hukum mempertanyakan pertimbangan majelis hakim.
    Sebab, dalam hukum, perjanjian pisah harta membuat kepemilikan dan penguasaan aset suami istri terpisah. Sementara itu, aset yang sudah dipisah secara hukum tidak bisa dianggap tercampur.
    Artinya, kekayaan milik istri yang tidak terjerat hukum tidak bisa dianggap sebagai bagian dari aset sang suami yang menjadi terdakwa dan bisa disita.
    Andi menuturkan, tidak sedikit aset kliennya yang diperintahkan majelis hakim kepada jaksa untuk dirampas itu diperoleh sebelum terjadinya tindak pidana (tempus delicti) korupsi pada tata niaga timah di Bangka Belitung. Adapun
    tempus delicti
    tata niaga timah ini terjadi pada kurun 2015-2022.
    Deposito senilai Rp 33 miliar, tas
    branded
    , dan perhiasan Sandra Dewi misalnya, sudah diperoleh sejak sebelum 2015 dari kerja-kerjanya sebagai model dan aktris.
    “Ada aset yang didapat pada 2012 dan 2010, jauh sebelum dugaan tindak pidana terjadi. Ini yang akan kami dalami dalam analisis kami,” tutur Andi.
    Kini, Harvey Moeis telah divonis 20 tahun penjara dan denda sebesar Rp 1 miliar subsider 8 bulan kurungan ditambah uang pengganti Rp 420 miliar subsider 10 tahun penjara.
    Majelis Hakim mengatakan, perbuatan Harvey Moeis berupa tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah yang merugikan negara hingga Rp 300 triliun itu sangat menyakiti hati rakyat.
    ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga Artis Sandra Dewi (kanan) bersiap meberikan kesaksian dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah tahun 2015-2022 di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (10/10/2024). Sandra Dewi menjadi saksi untuk terdakwa Harvey Moeis yang merupakan suami Sandra, serta dua terdakwa lainnya, Suparta dan Reza Andriansyah.
    Kini pada Jumat (17/10/2025), sidang terkait keberatan Sandra Dewi dilanjutkan dengan agenda pembuktian dari pihak Kejagung selaku Termohon.
    Jaksa menghadirkan Ahli Pidana dari Universitas Jenderal Soedirman, Hibnu Nugroho, untuk dimintai keterangannya.
    Usai Hibnu diambil sumpahnya, masing-masing kubu, baik dari pengacara Sandra Dewi selaku Pemohon maupun jaksa selaku Termohon bergantian mengajukan pertanyaan.
    Pertanyaan yang dilontarkan berkisar pada topik keabsahan harta milik pihak ketiga dengan penyitaan dalam kasus tindak pidana korupsi (tipikor). Hal ini juga dipertegas oleh hakim dalam sesi pertanyaan khusus majelis.
    “Apakah harta yang diperoleh seseorang pihak ketiga, jauh sebelum tempus tindak pidana terjadi, dapat dikategorikan sebagai harta yang tidak terkait korupsi, menurut ahli?” tanya Hakim Rios.
    Hibnu mengatakan, harta tersebut bisa dinilai tidak terkait dengan kasus korupsi. Namun, menurutnya, selama status pemilik aset masih terkait dengan terdakwa, aset tersebut masih bisa disita oleh negara sebagai upaya untuk memulihkan kerugian keuangan negara.
    Namun, Hibnu menjelaskan, semisal pihak ketiga itu bisa membuktikan asetnya tidak terkait dengan tindak pidana korupsi, aset itu tidak bisa disita untuk negara.
    Hakim Rios kembali mempertegas jawaban ahli terkait hal ini. “Ini subjeknya adalah suami istri, bukan korporasi. Salah satu pasangan memperoleh jauh sebelum tindak pidana perampasan tadi (kemudian pasangannya) didakwa melakukan korupsi dan diadili tipikor, dalam hal ini, ini termasuk harta terkait atau tidak terkait?” tanya Hakim Rios lagi.
    Hibnu tetap pada pendiriannya. Menurutnya, penyitaan aset punya banyak pendekatan yang patut diperhitungkan.
    “Kalau melihat pendekatan pihak, tidak terkait. Tapi, kalau pendekatan korupsi, ada bagian pengembalian uang negara. Ada dua penegakan yang harus dipakai,” jawab Hibnu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Catatan Ekonom Tentang Kinerja 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Catatan Ekonom Tentang Kinerja 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan memasuki masa satu tahun pada Senin (20/10/2025) esok.

    Meski menawarkan keberlanjutan kebijakan pemerintahan terdahulu, Prabowo-Gibran telah mengambil sejumlah pendekatan ekonomi yang berbeda. 

    Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas (FEB Unand) Syafruddin Karimi melihat bahwa Prabowo dan pendahulunya Joko Widodo (Jokowi) memiliki prioritas dan instrumen ekonomi yang berbeda.

    Syafruddin mencontohkan, Jokowi menaruh bobot besar pada infrastruktur fisik dan hilirisasi mineral seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan, irigasi, serta larangan ekspor bijih nikel untuk menarik smelter.

    Kebijakan itu, sambungnya, ditopang penerbitan Omnibus Law untuk menyederhanakan regulasi tenaga kerja dan investasi.

    Sementara itu, dia melihat pemerintahan Prabowo memutar fokus ke program kesejahteraan skala nasional seperti makan bergizi gratis hingga sekolah rakyat.

    Selain itu, pemerintahan Prabowo membentuk Danantara untuk konsolidasi aset dan investasi strategis, membuka kembali pasar karbon bagi pembeli asing, menambah opsi pembiayaan termasuk dim sum bond, dan insentif diskon 100%pajak pertambahan nilai (PPN) properti sampai 2027.

    “Pendekatan baru ini lebih menekankan permintaan domestik dan mobilisasi aset negara, dibanding dorongan fisik infrastruktur yang mendominasi dekade sebelumnya,” jelas Syafruddin kepada Bisnis, Minggu (19/10/2025).

    Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede mencatat setidaknya ada lima perbedaan pendekatan ekonomi antara pemerintahan Prabowo dengan Jokowi. Pertama, Prabowo lebih jor-joran mengeluarkan instrumen pendorong pertumbuhan ekonomi jangka pendek.

    Dia mencontohkan paket stimulus ekonomi terbaru yang diumumkan pemerintahan Prabowo untuk pemulihan daya beli dan menyerap tenaga kerja: mulai program magang bagi lulusan baru perguruan tinggi, insentif pajak untuk pekerja pariwisata, bantuan pangan, diskon iuran JKK/JKM, perumahan pekerja, percepatan OSS/RDTR, hingga program perkotaan untuk pelaku ekonomi digital.

    “Ini menambah bantalan sosial ekonomi di luar skema rutin bansos,” ujar Josua kepada Bisnis, Minggu (19/10/2025).

    Kedua, penguatan likuiditas domestik. Di satu sisi, bank sentral mulai mengarahkan kebijakan ke pro-pertumbuhan: suku bunga acuan sudah turun 150 basis poin dari 6,25% menjadi 4,75% sejak Prabowo-Gibran menjabat.

    Di sisi lain, sambung Josua, ada manajemen kas negara yang proaktif untuk menurunkan biaya dana dan mempercepat kredit. Pada medio September 2025, pemerintah menempatkan Rp200 triliun dana lima bank Himbara.

    “Corak kebijakan yang lebih langsung ke transmisi perbankan,” ujar Josua.

    Ketiga, reformasi arus barang dan devisa melalui PP No. 8/2025. Lewat aturan itu, pemerintah mengatur penempatan dana hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) 100% selama 12 bulan.

    Menurut Josua, kebijakan itu bertujuan untuk memperkuat cadangan devisa dan menata ulang tata niaga impor agar bahan baku dan barang strategis lebih lancar sekaligus pelengkap kebijakan hilirisasi yang sudah berjalan sejak periode pemerintahan sebelumnya. 

    Keempat, diplomasi ekonomi lebih agresif. Josua mencontohkan pemerintah mencapai kesepakatan tarif dengan Amerika Serikat hingga mendorong penyelesaian perjanjian dagang komprehensif dengan Uni Eropa (IEU-CEPA).

    Kelima, Proyek Strategis Nasional masih menjadi tulang punggung konektivitas dan daya saing (228 proyek/16 program, nilai konstruksi Rp6.480 triliun) dan fokus hilirisasi mineral/industri tetap berlanjut.

    Hanya saja, Josua melihat pemerintahan Prabowo lebih fokus ke injeksi likuiditas, percepatan perizinan berbasis risiko, dan program sosial berskala besar seperti Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat. 

  • Kurang Pasokan, Antam Harap DMO Emas Perkuat Ketersediaan Domestik – Page 3

    Kurang Pasokan, Antam Harap DMO Emas Perkuat Ketersediaan Domestik – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka opsi untuk menerapkan kebijakan domestik market obligation (DMO), atau kewajiban pasok dalam negeri untuk komoditas emas.

    Lantaran, PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kerap melakukan impor emas demi menutupi kebutuhan dalam negeri yang terus membesar. Di sisi lain, banyak perusahaan tambang lebih memiliki ekspor ketimbang menyetor emas kepada Antam.

    “Jadi gini, menyangkut dengan B2B Antam, itu silakan dibicarakan,” ujar Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (14/10/2025).

    Bahlil melanjutkan, Antam sebenarnya sudah menjalin kerja sama jual beli emas dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) sebanyak 30 ton, yang berasal dari Tambang Grasberg, Papua.

    “Kan di Freeport, kalau 3 juta konsentrat yang diolah oleh smelter, itu menghasilkan 50 sampai 60 ton emas. Sementara di Amman, di NTB, dengan 970 ribu konsentrat, itu menghasilkan 18 sampai dengan 20 ton emas,” bebernya.

     

  • Pemerintah Kaji Penerapan DMO Emas, Antam Minta Kebijakan Adil

    Pemerintah Kaji Penerapan DMO Emas, Antam Minta Kebijakan Adil

    Jakarta –

    Pemerintah membuka peluang menerapkan skema Domestic Market Obligation (DMO) untuk komoditas emas untuk mengurangi tingginya impor emas PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) atau Antam.

    Menanggapi hal tersebut, PT Aneka Tambang Tbk menyambut baik rencana pemerintah untuk memperkuat ketersediaan emas bagi masyarakat Indonesia melalui optimalisasi pasokan dari sumber domestik.

    Corporate Secretary Division Head Antam, Wisnu Danandi Haryanto, mengatakan pihaknya berharap dalam implementasi DMO perlu penerapan prinsip fairness agar seluruh pelaku industri, baik penambang maupun pengolah, memperoleh kepastian usaha dan nilai ekonomi yang seimbang.

    “Kebijakan DMO diharapkan disusun dengan prinsip yang transparan dan berkeadilan, sehingga seluruh pelaku di rantai pasok dapat berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan industri emas nasional,” jelas Wisnu dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/10/2025).

    Meski begitu, Antam memandang kebijakan tersebut merupakan langkah strategis pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat, keberlanjutan industri, dan peningkatan nilai tambah komoditas mineral nasional.

    “Secara prinsip, Antam memandang rencana Pemerintah untuk memperkuat pasokan emas dari sumber domestik sebagai langkah positif dalam mendukung ketersediaan emas bagi masyarakat Indonesia. Inisiatif ini juga sejalan dengan arah kebijakan hilirisasi nasional serta semangat penguatan nilai tambah mineral sebagaimana diatur dalam ketentuan terbaru Pemerintah,” ujar Wisnu.

    Lebih lanjut Wisnu menegaskan bahwa besaran kewajiban pasokan dalam negeri sepenuhnya merupakan kewenangan Pemerintah. Kebijakan tersebut akan mempertimbangkan kebutuhan pasar domestik, kapasitas produksi nasional, serta dinamika industri emas dan perak secara menyeluruh.

    “Antam mendukung penuh langkah Pemerintah dalam memastikan masyarakat Indonesia dapat memperoleh akses terhadap emas dari dalam negeri. Kami siap melaksanakan arahan Pemerintah dalam rangka memperkuat pasokan emas domestik,” tambahnya.

    Selain itu, Antam juga memandang perlu adanya sinkronisasi kebijakan lintas sektor agar implementasi DMO berjalan efektif. Aspek perpajakan, tata niaga, dan regulasi pendukung lainnya perlu diharmonisasikan untuk menciptakan ekosistem logam mulia emas dan perak yang kuat dan berdaya saing.

    “Antam percaya bahwa penyesuaian kebijakan yang tepat akan mendorong tumbuhnya industri logam mulia emas dan perak nasional yang berdaya saing dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian nasional,” tutup Wisnu.

    Sebelumnya, rencana penerapan DMO diungkapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Penerapan skema tersebut bertujuan untuk mengurangi tingginya impor emas PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) atau Antam sebanyak 30 ton per tahunnya.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan kemungkinan penerapan skema DMO adanya berbagai pertimbangan. Misalnya memungkinkan adanya penumpukan stok emas.

    “Cuma kalau misalnya nanti ada DMO, seandainya ada DMO, nanti kalau misalnya sananya beroperasi seperti apa. Jangan sampai juga terus malah numpuk,” katanya di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Senin (13/10/2025).

    Pasalnya Antam dan PT Freeport Indonesia (PTFI) telah memiliki perjanjian kerja sama jual beli emas sebanyak 30 ton per tahun. Tetapi, Tri mengatakan saat ini fasilitas smelter Freeport mengalami kendala operasional.

    (ada/ara)

  • Antam Dukung Rencana Pemerintah Perkuat Pasokan Emas Nasional Lewat DMO

    Antam Dukung Rencana Pemerintah Perkuat Pasokan Emas Nasional Lewat DMO

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Aneka Tambang Tbk atau Antam menyambut baik rencana pemerintah untuk memperkuat ketersediaan emas bagi masyarakat melalui optimalisasi pasokan dari sumber domestik.

    Hal ini merespons Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) yang mengkaji untuk menerapkan skema kewajiban pasok dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) emas

    Adapun wacana Kementerian ESDM itu tak lepas dari Antam yang diketahui masih mengimpor emas sebagai bahan baku logam mulia seberat 30 ton per tahun dari Singapura dan Australia untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri.

    Corporate Secretary Division Head Antam Wisnu Danandi Haryanto menyampaikan, kebijakan pemerintah merupakan langkah strategis dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat, keberlanjutan industri, dan peningkatan nilai tambah komoditas mineral nasional.

    “Secara prinsip, Antam memandang rencana pemerintah untuk memperkuat pasokan emas dari sumber domestik sebagai langkah positif dalam mendukung ketersediaan emas bagi masyarakat Indonesia. Inisiatif ini juga sejalan dengan arah kebijakan hilirisasi nasional serta semangat penguatan nilai tambah mineral sebagaimana diatur dalam ketentuan terbaru Pemerintah,” ujar Wisnu melalui keterangan resmi, Jumat (17/10/2025).

    Wisnu menegaskan bahwa besaran kewajiban DMO sepenuhnya merupakan kewenangan Pemerintah. Kebijakan tersebut akan mempertimbangkan kebutuhan pasar domestik, kapasitas produksi nasional, serta dinamika industri emas dan perak secara menyeluruh.

    “Antam mendukung penuh langkah Pemerintah dalam memastikan masyarakat Indonesia dapat memperoleh akses terhadap emas dari dalam negeri. Kami siap melaksanakan arahan Pemerintah dalam rangka memperkuat pasokan emas domestik,” katanya.

    Dalam implementasinya, Antam menilai pentingnya penerapan prinsip fairness agar seluruh pelaku industri, baik penambang maupun pengolah, memperoleh kepastian usaha dan nilai ekonomi yang seimbang.

    “Kebijakan DMO diharapkan disusun dengan prinsip yang transparan dan berkeadilan, sehingga seluruh pelaku di rantai pasok dapat berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan industri emas nasional,” jelas Wisnu.

    Selain itu, Antam juga memandang perlu adanya sinkronisasi kebijakan lintas sektor agar implementasi DMO berjalan efektif. Aspek perpajakan, tata niaga, dan regulasi pendukung lainnya perlu diharmonisasikan untuk menciptakan ekosistem logam mulia emas dan perak yang kuat dan berdaya saing.

    “Antam percaya bahwa penyesuaian kebijakan yang tepat akan mendorong tumbuhnya industri logam mulia emas dan perak nasional yang berdaya saing dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian nasional,” tutup Wisnu.

    Sebelumnya, Dirjen Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, penerapan skema DMO perlu dikaji secara mendalam mengenai efeknya secara jangka panjang. Terlebih, Antam sudah memiliki kerja sama jual beli emas dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) sekitar 25 ton sampai 30 ton emas per tahun.

    Memang saat ini pasokan emas dari Freeport belum optimal lantaran adanya beberapa permasalahan yang dialami smelter Freeport. Belum lagi, insiden luncuran material basah di tambang bawah tanah Freeport pada awal September 2025 lalu membuat operasional smelter terhenti sementara. 

    “Cuma kalau seandainya ada DMO, nanti kalau sana [smelter Freeport]-nya beroperasi seperti apa? Jangan sampai malah numpuk,” ujar Tri ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Senin (13/10/2025).

    Di sisi lain, Tri juga akan meninjau dari sisi perpajakan ekspor-impor emas, serta menimbang opsi mana yang lebih menguntungkan. 

    “Itu juga sedang kita ini [kaji], saya belum tahu komposisinya seperti apa antara beli di dalam negeri sama impor,” katanya. 

  • Waswas Dejavu Booming Nikel, Hilirisasi Bauksit Perlu Strategi Pengendalian

    Waswas Dejavu Booming Nikel, Hilirisasi Bauksit Perlu Strategi Pengendalian

    Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku usaha menilai pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara produksi bauksit dan alumina serta memastikan konsistensi regulasi untuk memperkuat daya saing industri alumina nasional di tengah upaya hilirisasi mineral.

    Tingginya minat investor asal China untuk masuk ke rantai hilirisasi bauksit dalam negeri membuat pelaku usaha waswas. Di satu sisi, meningkatnya investasi dapat menggairahkan hilirisasi bauksit yang selama ini masih stagnan. Namun, di sisi lain, semarak investasi smelter tanpa pengendalian berpotensi membuat harga bauksit dan produk olahannya, seperti alumina dan aluminium bisa jatuh di pasar global sebagaimana yang terjadi pada komoditas nikel. 

    Ketua Umum Asosiasi Bauksit Indonesia (ABI) Ronald Sulistyanto mengatakan, langkah pemerintah mendorong hilirisasi bauksit menjadi alumina harus diikuti dengan pengaturan produksi yang seimbang agar tidak menimbulkan kelebihan pasokan di pasar.

    “Jangan terlalu banyak produksi alumina. Produksi alumina itu harus mengejawantahkan produksi bauksitnya. Kalau alumina oversupply, harga pasar dunia bisa turun,” ujar Ronald kepada Bisnis, Rabu (15/10/2025).

    Menurutnya, keseimbangan antara ketersediaan bauksit dan kapasitas produksi alumina menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas harga dan keberlanjutan industri.

    “Kalau alumina banyak, otomatis kebutuhan bauksit juga meningkat. Jadi harus seimbang antara output alumina dengan supply bauksitnya,” tambahnya.

    Ronald pun menilai pemerintah perlu berhati-hati dalam menentukan volume produksi bauksit agar tidak menciptakan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran di pasar.

    Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan harga alumina tidak akan jatuh meski banyak investor berencana membangun smelter di Tanah Air.

    Menurut Bahlil, kebutuhan produk turunan bauksit di dalam negeri masih jauh lebih tinggi dibandingkan kapasitas industri yang ada saat ini. Kebutuhan tersebut masih dipenuhi dari impor sehingga kekhawatiran oversupply alumina belum akan terjadi. 

    “Sekarang kita masih banyak impor untuk produk turunan dari bauksit, seperti aluminium. Jadi antara kebutuhan dalam negeri dan kapasitas industri, kebutuhannya masih lebih besar. Jadi tidak ada masalah,” kata Bahlil di Jakarta, Rabu (15/10/2025).

    Dia pun menegaskan komoditas bauksit menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam mendorong agenda hilirisasi mineral dan batu bara (minerba) nasional. Pemerintah telah menghentikan ekspor bahan mentah bauksit sejak 2023 untuk mempercepat tumbuhnya industri pengolahan di dalam negeri.

    “Bauksit ini salah satu komoditas yang akan kita dorong untuk hilirisasi. Sekarang ekspor bahan mentahnya sudah dilarang. Ini bagian dari upaya untuk meningkatkan investasi,” kata Bahlil.

    Menurutnya, pemerintah menargetkan investasi di sektor hilirisasi minerba tahun ini mencapai sekitar US$7 miliar hingga US$8 miliar. Adapun, hingga Agustus 2025, realisasi investasi tercatat telah mencapai kisaran US$3 miliar hingga US$4 miliar.

    “Realisasinya sampai Agustus sekitar US$3 miliar sampai US$4 miliar. Ini bagian dari langkah pemerintah untuk terus mendorong hilirisasi bauksit,” ujarnya.

    Potensi Serbuan Investasi China

    Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) Melati Sarnita mengungkapkan bahwa Indonesia berpotensi kebanjiran pasokan aluminium seiring investasi perusahaan-perusahaan China yang mulai membangun smelter aluminium di Tanah Air. 

    Langkah perusahaan China membangun smelter di Indonesia bukan tanpa alasan. Melani menjelaskan, para perusahaan asal Negeri Tirai Bambu itu sudah tak bisa membangun smelter baru di negara asal mereka. Pasalnya, pemerintah China hanya mengizinkan smelter aluminium untuk memproduksi maksimal 45 juta ton per tahun.

    “Di atas itu dia sudah tidak boleh membangun di China. Makanya banyak pemain-pemain China akhirnya membangun smelter di Indonesia untuk aluminium,” ucap Melati dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Senin (29/9/2025).

    Selain itu, perusahaan China memlilih membangun smelter di Indonesia juga karena RI telah melarang ekspor bauksit mentah sebagai bahan baku utama alumina.

    “Jadi di alumina refinery sekarang kita lihat peningkatan pemakaian bauksitnya cukup tinggi,” kata Melati.

    Sementara itu, Inalum saat ini juga tengah menyiapkan smelter aluminium baru di Mempawah, Kalimantan Barat dengan kapasitas produksi hingga 600.000 ton per tahun yang ditargetkan rampung pada 2029. Pembangunan smelter baru ini akan meningkatkan kapasitas produksi aluminium perseroan menjadi 900.000 ton per tahun. 

    Dengan potensi pasokan berlebih aluminium ke depan, Melati menuturkan, 30% dari total produksi aluminium perseroan pada 2029 akan dialokasikan untuk ekspor. 

    “Jadi dalam proyeksi kita sendiri ketika kita mencapai di 900.000 itu ada sekitar 30% yang kita alokasikan untuk ekspor. Jadi tidak hanya untuk dalam negeri,” ujarnya.

    Sejalan dengan upaya peningkatan produksi aluminium, anak usaha MIND ID itu juga telah mempercepat penyelesaian pembangunan Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase I berkapasitas 1 juta ton alumina per tahun di Mempawah, Kalimantan Barat pada tahun ini.

    Selain itu, pengembangan SGAR Fase II juga tengah dipersiapkan dan akan menambah kapasitas produksi alumina sebesar 1 juta ton per tahun pada 2028.

    Aturan HPM

    Di sisi lain, pelaku usaha juga menekankan pentingnya konsistensi kebijakan agar iklim investasi di sektor pertambangan bauksit tetap kondusif. Ketua Umum Asosiasi Bauksit Indonesia (ABI) Ronald Sulistyanto menyoroti seringnya perubahan aturan, mulai dari harga patokan mineral (HPM) hingga jangka waktu rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB), yang dinilai membuat investor ragu menanamkan modal di Indonesia.

    “Peraturan jangan sampai berubah-ubah. Baru tanda tangan belum kering tintanya, sudah diubah lagi. Investor pasti bertanya, jaminan saya apa? Dalam masa izin usaha saya, berapa kali aturan berubah?” katanya.

    Dia berharap pemerintah dapat memperkuat kepastian hukum dan arah kebijakan jangka panjang sektor bauksit dan alumina. Dengan demikian, hilirisasi mineral yang sedang digencarkan pemerintah tidak hanya meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, tetapi juga menarik investasi baru ke sektor pengolahan mineral.

    “Kunci daya saing industri alumina bukan hanya pada produksi, tapi juga pada kepastian berusaha. Kalau regulasinya stabil dan terprediksi, investor pasti datang,” tutup Ronald.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (IMA) Hendra Sinadia menilai pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan HPM untuk komoditas bauksit guna memperkuat daya saing hilirisasi alumina di dalam negeri.

    Dia mengatakan, saat ini industri bauksit masih menghadapi sejumlah hambatan dalam mengembangkan proyek hilirisasi. Salah satunya adalah ketentuan HPM yang dinilai belum sepenuhnya mendukung keekonomian rantai pasok dari tambang hingga smelter.

    “Menurut informasi dari pengusaha bauksit, masih terkendala di HPM. Pasokannya berlebih, harga turun. Jadi, hal itu cukup memengaruhi kelanjutan proyek hilirisasi,” ujar Hendra.

    Asal tahu saja, pemerintah kini memperbolehkan transaksi antara penambang dengan smelter dengan mengacu tarif di bawah HPM. Namun, pengenaan royalti, perpajakan, hingga iuran produksi tetap mengacu pada HPM.

    Hal itu sebagaimana diatur dalam Kepmen ESDM Nomor 268.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan untuk Penjualan Komoditas Mineral Logam dan Batu Bara yang diteken pada 8 Agustus 2025.

    Adapun, aturan itu dibuat demi menjaga harga mineral dan batu bara agar tak turun ketika ekspor melemah, serta mengoptimalkan penerimaan negara. Di sisi lain, aturan itu malah merugikan penambang bauksit lantaran saat ini bauksit dilarang untuk diekspor.

    Aturan tersebut dinilai dapat membunuh penambang bauksit. Adapun, sejumlah kerugian dari aturan itu seperti kesulitan penambang untuk mendapat harga jual bauksit yang ekonomis, mengganggu kemampuan pendanaan untuk melaksanakan good mining practice, hingga menciptakan ketidakadilan dalam tata niaga mineral bauksit.

    Hendra pun menjelaskan, beberapa fasilitas pemurnian (smelter) yang dibangun perusahaan tambang bersifat terintegrasi dengan tambangnya. Namun, apabila harga jual bauksit di tingkat tambang terlalu rendah, maka kelayakan finansial proyek smelter turut tertekan.

    “Kalau tambangnya mereka produksi, tapi harganya rendah dan tidak ekonomis, kelanjutan pembangunan smelternya juga bisa terpengaruh,” tambahnya.

    Hendra menilai, agar hilirisasi bauksit dapat berjalan berkelanjutan dan menarik investasi baru, pemerintah perlu memastikan kebijakan harga patokan mineral mencerminkan kondisi pasar dan biaya produksi yang wajar.

    “Kalau dari pengusaha bauksit seperti itu, ya, yang harus diluruskan dulu memang soal HPM,” ujarnya.

  • Bahlil Pastikan Semarak Hilirisasi Bauksit Tak Buat Harga Jatuh

    Bahlil Pastikan Semarak Hilirisasi Bauksit Tak Buat Harga Jatuh

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan harga alumina tidak akan jatuh meski banyak investor berencana membangun smelter di Tanah Air.

    Hal ini menanggapi pengusaha dalam negeri yang mengingatkan agar pemerintah tidak membangun terlalu banyak smelter alumina. Pengusaha khawatir banyaknya smelter membuat harga bauksit atau olahannya, seperti alumina, anjlok, sebagaimana yang terjadi pada nikel. 

    Menurut Bahlil, kebutuhan produk turunan bauksit di dalam negeri masih jauh lebih tinggi dibandingkan kapasitas industri yang ada saat ini. Kebutuhan tersebut masih dipenuhi dari impor sehingga kekhawatiran oversupply alumina belum akan terjadi. 

    “Sekarang kita masih banyak impor untuk produk turunan dari bauksit, seperti aluminium. Jadi antara kebutuhan dalam negeri dan kapasitas industri, kebutuhannya masih lebih besar. Jadi tidak ada masalah,” kata Bahlil di Jakarta, Rabu (15/10/2025).

    Dia pun menegaskan komoditas bauksit menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam mendorong agenda hilirisasi mineral dan batu bara (minerba) nasional. Pemerintah telah menghentikan ekspor bahan mentah bauksit sejak 2023 untuk mempercepat tumbuhnya industri pengolahan di dalam negeri.

    “Bauksit ini salah satu komoditas yang akan kita dorong untuk hilirisasi. Sekarang ekspor bahan mentahnya sudah dilarang. Ini bagian dari upaya untuk meningkatkan investasi,” kata Bahlil.

    Menurutnya, pemerintah menargetkan investasi di sektor hilirisasi minerba tahun ini mencapai sekitar US$7 miliar hingga US$8 miliar. Adapun, hingga Agustus 2025, realisasi investasi tercatat telah mencapai kisaran US$3 miliar hingga US$4 miliar.

    “Realisasinya sampai Agustus sekitar US$3 miliar sampai US$4 miliar. Ini bagian dari langkah pemerintah untuk terus mendorong hilirisasi bauksit,” ujarnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Bauksit Indonesia (ABI) Ronald Sulisyanto mengingatkan pemerintah tidak membangun terlalu banyak smelter alumina. 
    Dia menyebut, pemerintah harus belajar dari kasus nikel. Banyaknya smelter malah membuat harga nikel jatuh. Di sisi lain, hal ini juga malah membuat beberapa smelter berhenti beroperasi. 

    “[Investor] smelter diundang boleh, tapi juga jangan banyak-banyak, maksimum tujuh atau delapan, nanti kalau terlalu banyak kayak nikel. Nikel sudah sampai moratorium enggak boleh bikin lagi smelter, bahan bakunya enggak ada. Kalau di sini [bauksit] bahan bakunya melimpah, tapi penambangnya dibuat mati,” tutur Ronald kepada Bisnis, beberapa waktu lalu.

    Sementara itu, Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) Melati Sarnita mengungkapkan bahwa Indonesia berpotensi kebanjiran pasokan aluminium seiring investasi perusahaan-perusahaan China yang mulai membangun smelter aluminium di Tanah Air. 

    Langkah perusahaan China membangun smelter di Indonesia bukan tanpa alasan. Melani menjelaskan, para perusahaan asal Negeri Tirai Bambu itu sudah tak bisa membangun smelter baru di negara asal mereka. 

    Pasalnya, pemerintah China hanya mengizinkan smelter aluminium untuk memproduksi maksimal 45 juta ton per tahun. 

    “Di atas itu dia sudah tidak boleh membangun di China. Makanya banyak pemain-pemain China akhirnya membangun smelter di Indonesia untuk aluminium,” ucap Melati dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Senin (29/9/2025).

    Selain itu, perusahaan China memilih membangun smelter di Indonesia juga karena RI telah melarang ekspor bauksit mentah sebagai bahan baku utama alumina. 

    “Jadi di alumina refinery sekarang kita lihat peningkatan pemakaian bauksitnya cukup tinggi,” kata Melati.

  • Wow! RI Bisa Hasilkan 80 Ton Emas Cuma dari 2 Perusahaan Ini

    Wow! RI Bisa Hasilkan 80 Ton Emas Cuma dari 2 Perusahaan Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, produksi emas nasional saat ini sebagian besar masih bergantung pada dua perusahaan, diantaranya yakni PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).

    Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menyampaikan, dua perusahaan tersebut mampu menghasilkan total sekitar 80 ton emas per tahun yang berasal dari pengolahan konsentrat tembaga di fasilitas pemurnian (smelter) mereka. Di mana smelter PTFI mampu menghasilkan sekitar 60 ton emas, sedangkan smelter milik AMNT sekitar 20 ton emas.

    “Memang sekarang ini adalah refinery emas kita itu kan di Freeport, kalau 3 juta konsentrat yang diolah oleh smester, itu menghasilkan 50 sampai 60 ton emas. Sementara di Amman, di NTB, dengan 970 ribu konsentrat, itu menghasilkan 18 sampai dengan 20 ton emas,” kata Bahlil di Kementerian ESDM, dikutip Rabu (15/10/2025).

    Oleh sebab itu, ia pun mendorong PT Aneka Tambang Tbk (Antam) melakukan proses Business-to-business (B2B) untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik. Meski demikian, Bahlil mengakui produksi emas dan tembaga PTFI untuk saat ini belum berjalan maksimal.

    Ditambah lagi terdapat gangguan pasokan di sektor hulu akibat penutupan sementara tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC) setelah insiden longsor beberapa waktu lalu.

    “Tapi kan kita tahu bahwa sekarang di Freeport itu kemarin ada terjadi musibah di underground dan kita harus turut berduka cita atas meninggalnya 7 karyawan. Sekarang ini kita lagi melakukan evaluasi total. Jadi produksi terhadap konsentrat di Freeport itu belum dilakukan secara maksimal. Maka dengan demikian pasti mengalami kekurangan pasokan,” katanya.

    RI Pemilik Cadangan Emas Terbesar ke-4 di Dunia

    Berdasarkan data U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries (USGS) yang dirilis Januari 2025, Indonesia sendiri menempati posisi ke 4 cadangan emas dunia. Total cadangan emas yang dimiliki Indonesia tercatat mencapai 3.600 metrik ton.

    Pemilik cadangan emas terbesar di dunia menurut data USGS ini adalah negara Australia dan Rusia dengan cadangan mencapai 12.000 metrik ton. Diikuti oleh Afrika Selatan sebesar 5.000 metrik ton dan Indonesia sebesar 3.600 metrik ton.

    Pemilik cadangan emas terbesar ke lima di dunia diduduki oleh Kanada dengan total cadangan emas mencapai 3.200 metrik ton. Adapun, total cadangan emas dunia mencapai 6.400 metrik ton.

    Selain cadangan Indonesia juga merupakan negara terbesar ke-10 produksi emas di Dunia. Produksi emas di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 100 ton per tahun.

    Sementara ini, posisi pertama diduduki oleh China dengan produksi pada tahun 2023 mencapai 375 metrik ton per tahun. Diikuti oleh negara Rusia dengan produksi mencapai 313 metrik ton per tahun.

    Sedangkan, negara ketiga dengan produksi emas terbesar adalah Australia sebesar 296 metrik ton per tahun.

    Adapun, produksi emas dunia pada tahun 2023 mencapai 3.250 metrik ton per tahun.

    Negara dengan cadangan emas terbesar di Dunia

    Australia: 12.000 metrik ton
    Rusia: 12.000 metrik ton
    Afrika Selatan: 5.000 metrik ton
    Indonesia: 3.600 metrik ton
    Kanada: 3.200 metrik ton
    China: 3.100 metrik ton
    Amerika Serikat: 3.000 metrik ton
    Peru: 2.500 metrik ton
    Brazil: 2.400 metrik ton
    Kazakhstan: 2.300 metrik ton
    Uzbekistan: 1.800 metrik ton
    Meksiko: 1.400 metrik ton
    Ghana: 1.000 metrik ton
    Mali: 800 metrik ton
    Kolombia: 700 metrik ton
    Tanzania: 400 metrik ton
    Burkina Faso: –
    Negara lainnya: 9.200 metrik ton

    Total: 64.000 metrik ton.

    Negara dengan produksi emas terbesar di Dunia

    China: 375 metrik ton
    Rusia: 313 metrik ton
    Australia: 296 metrik ton
    Kanada: 198 metrik ton
    Amerika Serikat: 170 metrik ton
    Kazakhstan: 133 metrik ton
    Meksiko: 127 metrik ton
    Uzbekistan: 120 metrik ton
    Afrika Selatan: 104 metrik ton
    Indonesia: 100 metrik ton
    Peru: 100 metrik ton
    Brazil: 71 metrik ton
    Mali: 67 metrik ton
    Kolombia: 61 metrik ton
    Burkina Faso: 57 metrik ton
    Tanzania: 55 metrik ton
    Ghana: 16 metrik ton
    Negara lainnya: 777 metrik ton

    Total: 3.250 metrik ton.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]