Xcloud.id

Produk: smelter

  • Harvey Moeis Buka-bukaan soal Penggunaan Dana CSR dari Bos Smelter

    Harvey Moeis Buka-bukaan soal Penggunaan Dana CSR dari Bos Smelter

    Bisnis.com, JAKARTA — Terdakwa kasus korupsi tata niaga timah Harvey Moeis mengungkapkan penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang dikumpulkan dari para petinggi smelter swasta dalam sidang lanjutan yang digelar pada Senin (4/11/2024).

    Harvey menjelaskan dana yang dialokasikan dalam program CSR perusahaan smelter tersebut untuk membeli peralatan medis saat pandemi Covid-19.

    “Untuk Covid-19, Yang Mulia. Saya belikan alat-alat Covid-19 Yang Mulia,” ujarnya melalui keterangan resmi, Senin (4/11/2024). 

    Mendengar alasan Harvey tersebut, Hakim lantas mempertanyakan alasan uang tersebut digunakan untuk membeli alat-alat kesehatan Covid-19. 

    Suami Sandra Dewi itu kemudian menjelaskan bahwa terdapat salah satu rekannya yang merupakan pengusaha di sektor alat kesehatan. 

    “Ketika itu kondisinya semuanya lagi kekurangan alkes Yang Mulia, ada kawan kami yang kebetulan main pengusaha alkes, kebetulan beliau menawarkan,” jawab Harvey. 

    Meski demikian, Harvey mengaku belum memberikan informasi kepada para bos smelter bahwa dana tersebut dibelikan untuk alat kesehatan. Dia mengatakan alat kesehatan itu diberikan ke dua rumah sakit. 

    “Salah satunya untuk RSCM dan RSPAD, Yang Mulia,” imbuh Harvey. 

    Dia menuturkan alat kesehatan itu langsung dikirimkan oleh produsen ke rumah sakit mengingat sulitnya mendapatkan alat kesehatan tersebut. 

    “Dikirim oleh Yang menjual itu, dia bilang waktu itu karena alat alat jarang sekali susah didapat, dia menyampaikan kepada saya bahwa dia bisa dapat alokasi 3 alat ventilator dan 2 alat PCR, Yang Mulia,” terangnya.

    Sebelumnya, komisaris perusahaan smelter timah swasta PT Stanindo Inti Perkasa, Suwito Gunawan mengaku menyetorkan dana CSR yang diminta Harvey Moeis ke perusahaan money changer PT Quantum Skyline Exchange (QSE) milik Helena Lim. 

    Menurut Suwito, beberapa bulan setelah perusahaan swasta menjalankan kerja sama sewa smelter dengan PT Timah, Harvey meminta para bos smelter membayar dana CSR dalam suatu pertemuan. 

    Suwito mengatakan bahwa Harvey mengumpulkan dana CSR untuk penanganan Covid-19 atau perbaikan lahan, tetapi Harvey tidak menyebutkan nilai yang harus disetorkan. 

    Suwito mengklaim pihaknya menyetorkan dana CSR secara sukarela dan tidak dihitung dengan tonase peleburan timah yang dikerjakan perusahaannya. 

  • 6 Sidang Kasus Timah, Harvey Moeis Sebut Uang dari Bos-bos Smelter Swasta Dipakai Beli Alkes Covid-19 Nasional

    6 Sidang Kasus Timah, Harvey Moeis Sebut Uang dari Bos-bos Smelter Swasta Dipakai Beli Alkes Covid-19 Nasional

    Sidang Kasus Timah, Harvey Moeis Sebut Uang dari Bos-bos Smelter Swasta Dipakai Beli Alkes Covid-19
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Terdakwa kasus korupsi tata niaga timah,
    Harvey Moeis
    mengungkapkan dana
    corporate social responsibility
    (CSR) yang dikumpulkan dari bos-bos smelter swasta digunakan untuk membeli alat kesehatan terkait Covid-19.
    Hal tersebut disampaikan Harvey dalam sidang lanjutan kasus korupsi  timah untuk empat terdakwa yaitu Beneficial Ownership CV Venus Inti Perkasa (VIP) sekaligus Komisaris PT Menara Cipta Mulia (MCM) Tamron; General Manager Operational CV Venus Inti Perkasa Ahmad Albani; Direktur Utama CV Venus Inti Perkasa Hassan Thjie alias Asin; dan wiraswasta Kwang Yung.
    “Untuk Covid-19, Yang Mulia. Saya belikan alat-alat Covid-19 Yang Mulia,” kata Harvey di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat (Jakpus), Senin (4/11/2024).
    Hakim lantas mempertanyakan alasan uang tersebut digunakan untuk membeli alat-alat kesehatan Covid-19.
    Harvey lalu menyebutkan bahwa ada salah satu rekannya yang merupakan pengusaha di sektor alat kesehatan.
    “Ketika itu kondisinya semuanya lagi kekurangan (alkes) Yang Mulia, ada kawan kami yang kebetulan main (pengusaha) alkes, kebetulan beliau menawarkan,” jawab Harvey.
    Meski demikian, Harvey mengaku belum memberikan informasi kepada para bos smelter bahwa dana tersebut dibelikan untuk alat kesehatan.
    Ia mengatakan, alat kesehatan itu diberikan ke dua rumah sakit.
    “Salah satunya untuk RSCM dan RSPAD, Yang Mulia,” ujar Harvey.
    Ia menuturkan, alat kesehatan itu langsung dikirimkan oleh produsen ke rumah sakit mengingat sulitnya mendapatkan alat kesehatan tersebut.
    “(Dikirim oleh) Yang menjual itu, dia bilang waktu itu karena alat alat jarang sekali susah didapat, dia menyampaikan kepada saya bahwa dia bisa dapat alokasi 3 alat ventilator dan 2 alat PCR, Yang Mulia,” ucap dia.
    Sebelumnya, komisaris perusahaan smelter timah swasta PT Stanindo Inti Perkasa, Suwito Gunawan mengaku menyetorkan dana CSR yang diminta Harvey Moeis ke perusahaan money changer PT Quantum Skyline Exchange (QSE) milik Helena Lim.
    Menurut Suwito, beberapa bulan setelah perusahaan swasta menjalankan kerja sama sewa smelter dengan PT Timah, Harvey meminta para bos smelter membayar dana CSR dalam suatu pertemuan.
    Suwito menuturkan, Harvey mengumpulkan dana CSR untuk penanganan Covid-19 atau perbaikan lahan, tetapi Harvey tidak menyebutkan nilai yang harus disetorkan.
    Suwito mengeklaim, pihaknya menyetorkan dana CSR secara sukarela dan tidak dihitung dengan tonase peleburan timah yang dikerjakan perusahaannya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bahlil Beri Bocoran Perusahaan RI yang Bakal Pasok Prekursor ke Tesla

    Bahlil Beri Bocoran Perusahaan RI yang Bakal Pasok Prekursor ke Tesla

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut pemerintah berencana melakukan ekspor prekursor baterai kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) ke pabrikan Tesla milik Elon Musk.

    Bahlil menuturkan, prekursor yang nantinya diekspor ke Tesla nantinya bakal berasal dari pabrik smelter nikel milik Huayou Indonesia yang berada di di Kawasan Industri Weda Bay, Halmahera, Maluku Utara. 

    “Huayou (asal prekursor),” kata Bahlil saat ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (1/11/2024).

    Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Golkar ini menuturkan bahwa persiapan pabrik Huayou sudah berada dalam tahap akhir.

    Untuk peresmian pabrik tersebut, Bahlil menyampaikan bahwa pabrik Huayou dijadwalkan selesai pada November atau paling lambat Desember tahun ini.

    “Sudah, sudah mampir selesai. Mungkin bulan depan ini peresmian pabriknya,” ujarnya.

    Kala Bahlil menjadi Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dia sempat mengungkap kabar tersebut pada kuartal I/2024 lalu. Menurut Bahlil, ekspor ke Tesla akan dilakukan pada 1 Januari 2025. 

    Prekursor yang dibuat di Indonesia tersebut merupakan bahan setengah jadi yang nilai tambahnya telah meningkat 60%-70%.

    “Huayou sedang bangun prekursor di Maluku Utara untuk menyuplai permintaan Tesla. Jadi ke depan 1 Januari 2025, Indonesia akan mengirim material bahan baterai prekusor dari pabriknya [Huayou] di Wedabay,” jelas Bahlil saat paparan Realisasi Investasi Triwulan II/2024 di Jakarta. 

  • BKPM Perbarui Peta Jalan Hilirisasi Era Prabowo, 28 Komoditas Jadi Prioritas

    BKPM Perbarui Peta Jalan Hilirisasi Era Prabowo, 28 Komoditas Jadi Prioritas

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tengah menyempurnakan roadmap atau peta jalan hilirisasi untuk 28 komoditas prioritas guna mengoptimalisasi potensi yang ada.

    Terlebih, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membidik rata-rata pertumbuhan ekonomi mencapai 8% dalam 5 tahun ke depan. Untuk mewujudkan target sekaligus mencapai visi misi Indonesia Emas 2045, sektor hilirisasi memiliki peranan penting sebagai penopang. 

    Ahli Madya Bidang Hilirisasi Minyak dan Gas Bumi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Ikhsan Adhi mengatakan sebelumnya peta jalan hilirisasi 2022-2023 telah menjadi acuan. Kendati demikian, terdapat beberapa fokus pembaruan untuk makin mendorong gairah investasi sektor hilirisasi. 

    “Sekarang di tahun ini kita sedang melakukan penajaman terhadap beberapa komoditas utama serta ada 2 aspek yaitu akselerasi dan optimalisasi yang akan kita paripurnakan dari sisi aspek finansial, aspek teknis, dan aspek legal,” kata Ikhsan usai agenda Coffee Morning: Peranan Hilirisasi Industri Menuju Indonesia Emas 2045, Jumat (1/11/2024). 

    Dia mencontohkan, hilirisasi nikel dalam mengalami peningkatan pesat sekaligus mengoptimalkan posisi cadangan nikel Indonesia sebesar 21  juta ton. Peningkatan nilai tambah komoditas tersebut juga diiringi dengan larangan ekspor sejak 2020. 

    Sebelum pelarangan, nilai ekspor nikel mencapai US$3 miliar, setelah dilakukan sinkronisasi larangan posisi nilai tambah komoditas meningkat hingga lebih dari US$30 miliar. 

    Pihaknya juga memproyeksi dampak ekonomi dari hilirisasi nikel yakni nilai investasi yang mencapai US$127,90 miliar pada 2023-2040 hingga peningkatan devisa mencapai US$81,00 miliar. Sedangkan, kontribusi terhadap PDB mencapai US$43,20 miliar pada 2040 dan tenaga kerja sebanyak 357.000 pekerja.

    “Hilirisasi menjadi kendaraan yang dipergunakan oleh pemerintah memastikan skala kepentingan terserap rata untuk seluruh stakeholder. Untuk menciptakan kemandirian nasional, di industri hulu kita optimize agar output nya mendorong pelaku usaha dari hulu ke hilir,” ujarnya. 

    Pemerintah juga memastikan bahwa investor yang masuk di sektor hilirisasi dapat mendorong kolaborasi investasi besar dengan pengusaha nasional daerah sebagaimana tertuan dalam Peraturan Menteri Investasi No 1/2022. 

    Dengan demikian, hilirisasi dapat berdampak pada peningkatan sumber pertumbuhan baru untuk mewujudkan visi Indonesia sentris, pengusaha daerah menjadi tuan rumah di negeri sendiri, UMKM naik kelas, dan pemerataan ekonomi. 

    Adapun, 28 komoditas prioritas hilirisasi dalam peta jalan yang tengah disempurnakan saat ini mencakup sektor mineral, batubara, minyak da gas bumi, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan kelautan. 

    Di sektor mineral, komoditasnya mencakup nikel, timah, tembaga, bauksit, besi baja, emas perak, pasir silika, mangan, kobal, dan logam tanah jarang. Sektor batubara dan aspal buton, sektor migas bumi, perkebunan mencakup sawit, kelapa, karet, biofuel, kakao, dan pala. 

    Selanjutnya, sektor kehutanan yaitu kayu balok dan getah pinus. Sementara di sektor perikanan mencakup udang, ikan TCT, rajungan, dan tilapia, serta sektor kelautan yaitu rumput laut dan potensi lahan garam. 

    “Pada prinsipnya, nanti kajian [peta jalan hilirisasi] ini akan menjadi paduan bagi semua, baik pemerintah maupun stakeholder dalam melakukan hilirisasi di Indonesia,” tuturnya. 

    Sebagai informasi, berdasarkan catatan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, progres realisasi penanaman modal di bidang hilirisasi sejak hilirisasi digaungkan yakni tahun 2020 hingga September 2024 total nilai nya mencapai Rp1.245,80 triliun. 

    Capaian realisasi tersebut berasal dari berbagai sektor mencakup mineral berupa smelter nikel, tembaga, bauksit, dan timah senilai Rp759,83 triliun. Lalu, hilirisasi kehutanan di subsektor pulp dan paper sebesar Rp196,99 triliun. 

    Lebih lanjut, penanaman modal bidang hilirisasi pertanian berupa CPO/oleochemical mencapai Rp130,23 triliun, sektor migas berupa petrochemical senilai Rp139,61 triliun, dan ekosistem kendaraan listrik, khususnya baterai mencapai Rp19,14 triliun. 

  • Sidang Korupsi Timah Harvey Moeis, Saksi Mahkota Ungkap Alasan PT Timah Tak Garap Sendiri Wilayah IUP-nya – Page 3

    Sidang Korupsi Timah Harvey Moeis, Saksi Mahkota Ungkap Alasan PT Timah Tak Garap Sendiri Wilayah IUP-nya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Mantan Direktur Operasional PT Timah, Alwin Albar, dihadirkan sebagai saksi dalam sidang dugaan korupsi timah dengan terdakwa Harvey Moeis pada Rabu (30/10/2024) kemarin.

    Dalam sidang tersebut, Alwin dimintai keterangan mengapa PT Timah melibatkan masyarakat dalam aktivitas pertambangan rakyat dan menggandeng smelter swasta untuk mengolah bijih timah. Padahal, pertambangan dilakukan di area yang masih masuk dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Timah.

    Secara garis besar, Alwin menjelaskan, ada dua alasan mengapa ada sejumlah area tambang yang tak digarap sendiri oleh PT Timah meski area tersebut berada di wilayah IUP miliknya. Pertama adalah masalah kepemilikan lahan, kedua adalah masalah efisiensi.

    Dalam urusan lahan, Alwin menjelaskan, ada area-area yang secara status kepemilikan lahan berada di bawah kepemilikan masyarakat secara sah meski masuk dalam wilayah IUP PT Timah. Agar pertambangan di area tersebut bisa dilakukan, PT Timah harus terlebih dahulu membebaskan lahan dari masyarakat agar memenuhi prinsip Clear and Clear (CnC).

    Alwin lantas ditanya, mengapa PT Timah tidak membebaskan saja lahan tersebut dari masyarakat?

    “Masalahnya, masyarakat mau jual (tanahnya) enggak? Kan mereka belum tentu mau jual,” tutur dia.

    Tantangan tersebut dijawab PT Timah dengan melakukan kemitraan dengan masyarakat pemilik lahan untuk melakukan pertambangam.

    Dari sana, muncullah kebijakan agar kerja sama dengan penambang rakyat dilakukan lewat badan hukum berbentuk CV dengan pola kemitraan. CV didirikan oleh masyarakat pemilik lahan yang berada di wilayah IUP PT Timah.

    Dengan pola kemitraan ini, masyarakat penambang rakyat dan pemilik lahan di bawah naungan badan hukum berbentuk CV, melakukan pertambangan yang hasilnya dibeli oleh smelter swasta yang sudah bekerja sama dengan PT Timah.

    Lewat pola ini, tercipta ekosistem yang lebih tertata agar timah yang ditambang oleh masyarakat di wilayah IUP PT Timah tidak diperdagangkan secara ilegal. Di sisi lain para pemilik lahan yang lokasinya berada di wilayah IUP PT Timah tetap mendapatkan hak ekonomi atas lahan yang mereka miliki.

    Selanjutnya, Alwin menceritakan alasan mengapa PT Timah kala itu menggandeng smelter swasta dalam memproses bijih timah yang diproduksi penambang rakyat.

    “Karena biaya pengolahannya lebih murah,” sebut dia.

     

  • Bahlil sebut tambahan 10 persen saham Freeport berpotensi gratis

    Bahlil sebut tambahan 10 persen saham Freeport berpotensi gratis

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Bahlil sebut tambahan 10 persen saham Freeport berpotensi gratis
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Kamis, 31 Oktober 2024 – 17:23 WIB

    Elshinta.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan tambahan saham 10 persen dari PT Freeport Indonesia (PTFI) berpotensi diperoleh secara gratis oleh Indonesia.

    “Saya kan pernah ngomong kan, harganya sekecil-kecil mungkin. Bahkan berpotensi untuk gratis,” kata Bahlil,  di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (31/10).

    Mengenai alasan saham tambahan itu bisa diperoleh secara gratis, Bahlil menyatakan hal itu merupakan hasil dari lobi-lobi yang dilakukan.

    “Ya itu kan bahasa lobinya, (masa) gue harus lapor ke elo. Gimana kau,” seloroh Bahlil kepada wartawan.

    Saat ini Indonesia memegang saham mayoritas PT Freeport Indonesia sebesar 51 persen. Indonesia meminta tambahan 10 persen kepemilikan saham Freeport, sebagai syarat perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PTFI.

    Bahlil menyampaikan saat ini pihaknya tengah menunggu hasil finalisasi dari PTFI.

    “Kemarin kita tahu bahwa smelter di Freeport lagi ada sedikit kejadian terbakar di asam sulfur, asam sulfatnya, jadi nanti mungkin begitu timnya sudah selesai, kita baru mulai bicara lagi tindak anjutnya,” kata Bahlil.

    Dia meyakinkan bahwa perpanjangan IUPK PTFI akan berdampak baik bagi Indonesia.

    “Insya Allah tahun depan awal. Tergantung dari komunikasi dengan Freeport-nya.

    Lebih jauh Bahlil mengatakan, dirinya belum mengetahui apakah penambahan saham PTFI 10 persen akan menjadi salah satu topik pembahasan dalam lawatan Presiden Prabowo Subianto ke Amerika Serikat yang direncanakan dilakukan dalam waktu dekat.

    “Saya belum tahu itu akan ikut menjadi pembahasan atau tidak. Tetapi pada prinsipnya ketika kunjungan Bapak Presiden ke Amerika, maka tugas kami dari kementerian teknis adalah menyiapkan segala sesuatu data yang dibutuhkan oleh Bapak Presiden untuk kemudian kami serahkan,” ujarnya.

    Sumber : Antara

  • RI Bakal Nambah 10% Saham Freeport, Berpotensi Gratis!

    RI Bakal Nambah 10% Saham Freeport, Berpotensi Gratis!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa rencana penambahan porsi saham milik pemerintah sebesar 10% di PT Freeport Indonesia (PTFI) berpotensi gratis.

    Awalnya, Bahlil mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya tengah menunggu laporan hasil finalisasi oleh PTFI. Mengingat, sebelumnya fasilitas pemurnian dan pemrosesan (smelter) tembaga PTFI di Gresik, Jawa Timur, pernah mengalami kebakaran beberapa waktu lalu.

    “Sekarang kita lagi menunggu hasil finalisasi dari Freeport. Kemarin kita tahu bahwa smelter di Freeport lagi ada sedikit kejadian terbakar di asam sulfatnya, jadi nanti mungkin begitu timnya sudah selesai, kita baru mulai bicara lagi (soal tambahan porsi saham pemerintah),” kata Bahlil di Istana Presiden, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

    Adapun, rencana penambahan saham milik pemerintah di PTFI sebesar 10% tersebut dikatakan akan ditawar semurah mungkin. Tidak tanggung-tanggung, Bahlil mengatakan rencana penambahan saham tersebut berpotensi gratis.

    “(Rencana tambah saham) 10%. Saya kan pernah ngomong kan, harganya sekecil-kecil mungkin. Bahkan berpotensi untuk gratis,” tegasnya.

    Asal tahu saja, saat ini, porsi kepemilikan pemerintah pada saham PTFI sekitar 51%. Dengan rencana tambahan 10% tersebut, nantinya kepemilikan Indonesia terhadap saham PTFI bisa mencapai 61%.

    “Tapi saya yakinkan bahwa perpanjangan ini akan bagus, baik untuk Indonesia. Karena 50% sahamnya itu adalah sekarang milik pemerintah indonesia, maupun Freeport-McMoran,” tambahnya.

    Dia menegaskan, pemerintah akan melakukan lobi penambahan saham di PTFI pada awal tahun 2024 mendatang. Sayangnya, Bahlil tidak bisa memberikan keterangan detail kapan pertemuan tersebut akan dilakukan.

    “Insyaallah tahun depan awal. Tergantung dari komunikasi dengan Freeport-nya,” bebernya.

    Sebagaimana diketahui, setidaknya terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi PTFI agar mendapatkan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pasca tahun 2041. Salah satunya yakni penambahan saham Indonesia sebesar 10% di PTFI.

    Sebelumnya, Bahlil Lahadalia yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM, pernah mengungkapkan negosiasi untuk penambahan kepemilikan saham pemerintah 10% di PT Freeport Indonesia (PTFI) sudah memasuki tahap final.

    “Sekarang dalam proses itu sudah tahap final untuk penambahan saham 10% untuk Pemerintah Indonesia,” kata Bahlil dalam Program Economic Update CNBC Indonesia, Kamis (1/8/2024).

    Selain penambahan saham 10%, PTFI juga berkewajiban membangun smelter baru di Fak-Fak, Papua. Pembangunan smelter baru di Papua sangat penting bagi masyarakat di sana.

    (pgr/pgr)

  • Bahlil Lobi Freeport agar Penambahan Saham 10% Gratis, Kapan Rampung?

    Bahlil Lobi Freeport agar Penambahan Saham 10% Gratis, Kapan Rampung?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut pemerintah masih melobi dan menjalin komunikasi dengan Freeport-McMoran terkait dengan penambahan saham Indonesia 10% pada PT Freeport Indonesia atau PTFI.

    Bahlil menambahkan Upaya komunikasi dengan Freeport-McMoran itu ditargetkan rampung awal 2025. Untuk diketahui, saat ini kepemilikan saham Indonesia pada PTFI sudah sebesar 51% atau menjadi pemegang saham mayoritas melalui Holding BUMN PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID). 

    “[Penambahan saham] 10%, saya kan pernah ngomong kan, harganya sekecil-kecil mungkin. Bahkan berpotensi untuk gratis,” ujarnya kepada wartawan saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10/2024). 

    Saat ditanya lagi soal upaya yang dilakukan, Bahlil enggan mengungkap cara pemerintah dalam merayu Freeport-McMoran untuk bisa menambah saham MIND ID di PTFI. Namun, dia memastikan pihaknya melakukan lobi kepada perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu. 

    “Ah itu kan lobinya, masa [saya] harus lapor ke [kamu],” ujarnya sambil berkelakar kepada wartawan. 

    Pria yang juga Ketua Umum Partai Golkar itu lalu memaparkan, pemerintah Indonesia masih menunggu hasil finalisasi dengan pihak Freeport-McMoran terkait dengan penambahan saham 10% menjadi 61% itu. Upaya komunikasi yang dijalin sempat terhambat setelah terjadinya kebakaran di smelter asam sulfat di smelter PTFI, Gresik, Jawa Timur. 

    Bahlil menargetkan upaya komunikasi dengan Freeport itu bisa membuahkan hasil pada awal tahun depan. Namun, dia enggan memerinci kapan. 

    “InsyaAllah tahun depan, awal. Tergantung dari komunikasi dengan Freeport-nya,” pungkas mantan Menteri Investasi itu. 

    Di sisi lain, PTFI masih mempersiapkan proses pengajuan permohonan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Perpanjangan IUPK selepas 2041 itu menjadi salah satu bahan negosiasi untuk penambahan saham Indoensia di PTFI sebesar 10%, atau menjadi total 61%. 

    “Terkait dengan perpanjangan IUPK, saat ini masih dalam proses finalisasi,” kata VP Corporate Communications PTFI Katri Krisnati singkat kepada Bisnis, Kamis (24/10/2024).

    Adapun, untuk bisa mendapatkan perpanjangan IUPK selepas 2041, induk PTFI, Freeport-McMoRan Inc (FCX) masih melakukan negosiasi divestasi 10% sahamnya di PTFI dengan holding BUMN tambang PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID).

    Saat ini, MIND ID telah menguasai 51,2% saham Freeport Indonesia. Artinya, dengan divestasi tambahan saham maka kepemilikan MIND ID di Freeport Indonesia bertambah menjadi 61%.

  • Pemerintah Lobi 10% Saham Freeport Semurah Mungkin!

    Pemerintah Lobi 10% Saham Freeport Semurah Mungkin!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara perihal rencana pemerintah menambah porsi saham 10% di PT Freeport Indonesia (PTFI). Untuk harganya, Bahlil meyakini akan menawar semurah mungkin.

    Tak cuma murah, Bahlil bahkan menegaskan, enambahan jumlah saham pemerintah di PTFI sebesar 10% berpotensi gratis. “(Rencana tambah saham) 10%. Saya kan pernah ngomong kan, harganya sekecil-kecil mungkin. Bahkan berpotensi untuk gratis,” tegasnya saat ditanya perihal kelanjutan rencana pemerintah menambah porsi saham di PTFI, ditemui awak media di Istana Presiden, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

    Yang terang, kata Bahlil, penambahan porsi saham merupakan upaya yang baik. Saat ini, porsi kepemilikan pemerintah pada saham PTFI sekitar 51%. Dengan rencana tambahan 10% tersebut, nantinya kepemilikan Indonesia terhadap saham PTFI bisa mencapai 61%.

    “Tapi saya yakinkan bahwa perpanjangan ini akan bagus, baik untuk Indonesia. Karena 50% sahamnya itu adalah sekarang milik pemerintah Indonesia, maupun Freeport-McMoran,” tambahnya.

    Bahlil membeberkan, pemerintah akan melakukan lobi penambahan saham di PTFI pada awal tahun 2025 mendatang. Sayangnya, Bahlil tidak bisa memberikan keterangan detail kapan pertemuan tersebut akan dilakukan. “Insyaallah tahun depan awal. Tergantung dari komunikasi dengan Freeport-nya,” bebernya.

    Sebagaimana diketahui, setidaknya terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi PTFI agar mendapatkan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pasca tahun 2041. Salah satunya yakni penambahan saham Indonesia sebesar 10% di PTFI.

    Sebelumnya, Bahlil Lahadalia yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM, pernah mengungkapkan negosiasi untuk penambahan kepemilikan saham pemerintah 10% di Freeport Indonesia sudah memasuki tahap final.

    “Sekarang dalam proses itu sudah tahap final untuk penambahan saham 10% untuk Pemerintah Indonesia,” kata Bahlil dalam Program Economic Update CNBC Indonesia, Kamis (1/8/2024).

    Selain penambahan saham 10%, PTFI juga berkewajiban membangun smelter baru di Fak-Fak, Papua. Pembangunan smelter baru di Papua sangat penting bagi masyarakat di sana.

    (pgr/pgr)

  • RI Bakal Tambah Saham 10% di Freeport Awal Tahun Depan

    RI Bakal Tambah Saham 10% di Freeport Awal Tahun Depan

    Jakarta –

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah bakal melanjutkan rencana tambah saham 10% pada PT Freeport Indonesia. Saat ini sudah 51% saham Freeport dikempit pihak Indonesia, rencananya akan ditambah jadi 61%.

    Bahlil menargetkan proses pengambilan saham tambahan ini akan rampung awal tahun depan. Semua sesuai dengan komunikasi dengan Freeport.

    “Insyaallah tahun depan awal. Tergantung dari komunikasi dengan Freeport-nya,” ungkap Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

    “Nanti lihat. Pertanyaan kayak dosen lagi disertasi aja,” katanya lagi ketika ditanyakan lebih lanjut apakah proses bisa selesai di kuartal I 2025.

    Pada intinya, Bahlil mengatakan nasib proses divestasi Freeport masih menunggu finalisasi dari Freeport-nya sendiri.

    Dia menyinggung sempat terjadi kecelakaan di smelter Freeport di Gresik, Jawa Timur. Karena hal itu, perusahan sedang fokus untuk menyelesaikan masalah yang ada di pabrik smelter.

    “Sekarang kita lagi menunggu hasil finalisasi dari Freeport. Kemarin kita tahu bahwa smelter di Freeport lagi ada sedikit kejadian terbakar di asam sulfatnya jadi nanti mungkin begitu timnya sudah selesai, kita baru mulai bicara lagi,” ungkap Bahlil.

    Lihat Video: Menteri Bahlil Ngaku Susah Bangun Pagi saat Ikut Retret

    (hal/kil)