Xcloud.id

Produk: smelter

  • MIND ID & Inalum Mau Melantai di Bursa? Ini Kata Wamen BUMN

    MIND ID & Inalum Mau Melantai di Bursa? Ini Kata Wamen BUMN

    Jakarta –

    Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo atau biasa dipanggil Tiko buka-bukaan soal sinyal perusahaan BUMN yang akan melantai di bursa melalui pencatatan saham perdana atau initial public offering (IPO) ke depan.

    Diantaranya yakni PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dan holding group BUMN tambang MIND ID. Tiko menjelaskan bahwa perusahaan BUMN yang akan IPO tersebut tidak terjadi dalam waktu dekat.

    “Sementara ini belum ada yang kita lihat jangka pendek. Tapi jangka menengah menurut kami yang paling bagus untuk IPO itu di Group MIND ID,” katanya di Gardu Induk Listrik PLN UIP2B Jamali, Depok, Jumat (27/12/2024).

    Tiko tidak menutup peluang tidak menutup kemungkinan pelaksanaan IPO baik melalui holding induk maupun langsung oleh anak perusahaan di bawahnya.

    “Bisa di holding-nya (MIND ID, bisa di Inalum, atau bahkan keduanya. Jadi kita sedang kaji,” katanya.

    Adapun sebelumnya, Tiko memprediksi IPO Inalum baru terlaksana pada 2026 atau 2027. “Belum tahu, mungkin 2026 atau 2027,” kata Tiko saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2024).

    Tiko menjelaskan, keputusan IPO Inalum akan menunggu selesainya proyek perusahaan di 2024. Proyek yang dimaksud adalah ekspansi smelter aluminium di Kuala Tanjung, Sumatera Utara dan Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) fase 2 di Mempawah, Kalimantan Barat.

    Dengan selesainya SGAR 2, Inalum diharapkan mampu memenuhi kebutuhan aluminium dalam negeri. Ia menyebut kebutuhan aluminium Indonesia mencapai 1,2 juta ton per tahun.

    “Kita indonesia punya demand aluminium 1,2 juta ton per tahun, diharapkan 2028-2029 kita bisa memenuhi kapasitas demand dalam negeri,” tuturnya.

    Lihat juga Video ‘Wamen BUMN Apresiasi Satgas Nataru Pertamina Menjaga Kelancaran Distribusi Energi’:

    (rrd/rrd)

  • Sri Mulyani ke IMF: Hilirisasi Bukan Kebijakan Baru, Sudah Mulai sejak 1990an

    Sri Mulyani ke IMF: Hilirisasi Bukan Kebijakan Baru, Sudah Mulai sejak 1990an

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan hilirisasi bukanlah kebijakan baru dari pemerintah Indonesia, melainkan sudah diwacanakan sejak Era Orde Baru.

    Pernyataan itu disampaikan Sri Mulyani kepada Finance and Development Magazine edisi Desember 2024, jurnal terbitan International Monetary Fund (IMF). Dia menekankan pentingnya Indonesia memanfaat sumber daya alamnya yang berlimpah.

    “Kami [Indonesia] butuh lebih banyak modal untuk membangun fondasi yang lebih kuat. Itulah kami mengapa memilih kebijakan hilirisasi. Itu bukan sesuatu yang kami lakukan secara tiba-tiba. Dalam beberapa kasus, diskusi sudah mulai pada 1990-an,” ungkap Sri Mulyani dikutip dari situs IMF pada Kamis (26/12/2024).

    Pemerintah Indonesia, sambungnya, ingin nilai tambah berbagai sumber daya alam tercipta di dalam negeri. Oleh sebab itu, pemerintah melarang ekspor sejumlah bahan mentah logam dasar.

    Kendati demikian, mantan Kepala Bappenas itu mengaku pemerintah Indonesia tidak memaksa perusahaan untuk membangun industri hilirisasi seorang diri. Menurutnya, pemerintah memberi bantuan dengan membangun infrastruktur pendukung, mempermudah iklim investasi, hingga insentif fiskal.

    “Pada saat yang sama, kami memberi tahu perusahaan pertambangan bahwa mereka tidak dapat mengekspor mineral yang belum diolah, dan mereka harus membangun pabrik peleburan [smelter],” ujar Sri Mulyani.

    Dia mengaku kolaborasi antara pemerintah dan swasta menjadi ciri pendekatan Indonesia dalam membangun perekonomian. Kebijakan hilirisasi, klaim Sri Mulyani, menguntungkan semua pihak.

    “Perekonomian Indonesia menjadi lebih tangguh, dan investor dapat memperoleh keuntungan. Kami [pemerintah dan swasta] tumbuh lebih kuat bersama-sama,” katanya.

    Lebih lanjut, Sri Mulyani menilai ketahanan fundamental perekonomian Indonesia telah terbangun. Dia meyakini pencapaian terpenting pemerintah Indonesia adalah mengembalikan stabilitas dan kredibilitas kebijakan ekonomi makro usai krisis moneter 1997—1998.

    Bendahara negara era Presiden SBY, Jokowi, dan kini Prabowo itu mencontohkan, stabilitas dan kredibilitas perekonomian Indonesia tercipta karena pemerintah berhasil mendirikan bank sentral yang independen.

    Pemerintah, sambungnya, juga selalu bersikap hati-hati mengatur defisit anggaran dan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PBD).

  • Pengusaha Ungkap Pengaruh Pembatasan Produksi Nikel Terhadap Bisnis Smelter

    Pengusaha Ungkap Pengaruh Pembatasan Produksi Nikel Terhadap Bisnis Smelter

    Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) Haykal Hubeis mengungkapkan pengaruh pembatasan produksi nikel RI terhadap bisnis smelter.

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya disebut berencana mengurangi kuota produksi bijih nikel dari 272 juta ton menjadi 150 juta ton pada tahun depan. 

    Hal ini bertujuan untuk mendongkrak harga nikel di pasaran. Adapun diskusi mengenai besarnya potensi pemangkasan kuota sedang berlangsung di dalam pemerintahan.

    Menurut Haykal, pembatasan produksi nikel berpotensi menaikkan biaya operasional produksi. Hal ini terjadi lantaran operasional smelter bakal berkurang, sementara ongkos tetap tinggi.

    “[Pembatasan produksi nikel] jelas berdampak pada sisi operasional dimana besar kemungkinan biaya operasional akan tinggi,” kata Haykal kepada Bisnis, Kamis (26/12/2024). 

    Dari sisi pendapatan, kata dia, pembatasan produksi nikel berpotensi menurunkan income. Sebab, produksi dibatasi dan ada potensi untuk menyesuaikan jumlah tenaga kerja.

    Oleh karena itu, Haykal mengingatkan pemerintah mempertimbangkan adanya masa transisi sebelum melakukan pembatasan produksi nikel.

    Menurutnya, hal ini penting untuk memastikan bahwa semua smelter baik yang berskala besar maupun menengah punya waktu untuk menyesuaikan di internal masing-masing.

    “Sebab kemampuan dan kekuatan [bisnis perusahaan smelter] berbeda satu sama lain,” imbuh Haykal.

    Lebih lanjut, Haykal mengamini pembatasan produksi nikel positif jika tujuannya untuk menjaga harga di pasar global. Selain itu, pembatasan itu juga penting jika tujuannya untuk menjaga umur tambang supaya lebih lama, atau meminimalkan potensi dampak lingkungan.

    Namun, dia mengingatkan pembatasan produksi nikel itu jangan jadi intervensi pemerintah terhadap pasar. Haykal menyebut, jika pemerintah malah intervensi, akan mengganggu kepercayaan investor.

    “Jika dilihat sebagai bentuk intervensi pemerintah terhadap pasar maka ceritanya akan berbeda di mata para investor,” kata Haykal.

    Sementara itu, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung tak membantah ataupun membenarkan wacana mengurangi kuota produksi bijih nikel dari 272 juta ton menjadi 150 juta ton pada tahun depan. 

    Dia hanya mengatakan, pihaknya akan mengkaji terlebih dahulu rencana produksi nikel yang diajukan perusahaan-perusahaan tambang lewat rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB).

    “Pembatasan ini sesuai dengan rencana perusahaan, mereka akan menyampaikan RKAB, itu sesuai RKAB mereka, pasok ke mana. Jadi justru ini yang akan kami lihat lebih dahulu,” tutur Yuliot saat ditemui di Medan, Sumatera Utara, Senin (23/12/2024).

    Di sisi lain, Yuliot menuturkan, pemerintah akan tetap menggenjot hilirisasi nikel guna meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Dia juga memastikan kebutuhan nikel untuk industri domestik harus tetap terpenuhi.

    “Program hilirisasi untuk memberikan nilai tambah dalam negeri itu tetap akan berjalan. Jadi nanti untuk nikel kita harus lihat hilirisasinya sejauh mana dan menfaat bagi industri, termasuk rantai pasok yang ada harus mencukupi,” jelas Yuliot. 

  • Dukung Swasembada Aluminium, INALUM Cetak Kinerja All-Time High

    Dukung Swasembada Aluminium, INALUM Cetak Kinerja All-Time High

    Bisnis.com, JAKARTA – Anggota Grup BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID, PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM), berhasil mencetak kinerja perusahaan terbaik sepanjang sejarah pada tahun 2024. Hal ini merupakan dampak positif dari langkah strategis Peseroan dalam mendorong produksi dan penjualan guna mengkapitalisasi pasar domestik, dan mampu membantu mewujudkan swasembada alumunium dari mineral dalam negeri.

    Adapun, INALUM mencapai All-Time High Achievement Supply Chain & Commercial Management 2024. INALUM berhasil mencapai All-Time High Production dengan kinerja produksi mencapai 265.546 kT per tanggal 22 desember 2024 yang merupakan capaian tertinggi sejak 2014 sebesar 264.474 kT.

    Selanjutnya, penjualan aluminium INALUM juga mencapai level tertinggi sebesar 263.195 metric ton (MT), yang merupakan rekor tertinggi sejak 2013 di level 260.651 MT.

    INALUM juga mampu meraih Quadrant 1 pada World-Class Smelter Cost Management dari Wood Mackenzie. Dari sisi cost leadership, INALUM telah berhasil menurunkan cash cost dari kuartal ketiga 2023 ke kuartal ketiga 2024 sebesar 9,5% sampai dengan 10%.

    Direktur Utama INALUM Ilhamsyah Mahendra menjelaskan sangat bersykur bahwa langkah strategis yang dijalankan Perseroan dalam beberapa tahun terkahir mulai memberikan dampak positif pada kinerja perusahaan. “Kami akan berupaya konsisten melanjukan inisiatif yang telah dicanangkan agar mampu melesat lebih tangguh lagi di masa depan,” katanya.

    Ilham memaparkan kapasitas produksi INALUM mencapai 275.000 ton per 2024. Dengan Pot Upgrading dan Pot Optimalization, kapasitas produksi INALUM bisa sampai 300.000 ton di 2025-2026. INALUM berencana untuk ekspansi smelter ke-2 dengan kapasitas 600.000 ton aluminium, dan smelter ke-3 dengan kapasitas 600.000 ton sehingga total kapasitas produksi aluminium mencapai 1,5 juta ton dalam 5 sampai 10 tahun ke depan.

    Dengan langkah ini, INALUM berupaya untuk mencukupi kebutuhan pasar aluminium domestik yang mencapai 1 juta s.d 1,2 juta ton dengan pertumbuhan pasar 3% sampai 5% pa.

    Di samping itu, permintaan aluminium global masih mengalami defisit pasokan sebesar 3 juta sampai 5 juta, sehingga menjadi kesempatan sangat baik untuk seluruh produksi aluminium global termasuk INALUM.

    “Kami akan mengkapitalisasi kesempatan ini sebaik mungkin. Tidak hanya untuk mencukupi pasar domestik tetapi juga meningkatan penetrasi pasar global, sehingga konsisten dapat melanjutkan kinerja terbaik ini di tahun-tahun berikutnya,” katanya.

    Corporate Secretary MIND ID Heri Yusuf menjelaskan pencapaian ini menjadi bukti nyata komitmen Grup MIND ID dalam mendukung swasembada aluminium Indonesia guna mampu menjadi penggerak hilirisasi dan industrialisasi dalam negeri.

    Dengan peran sebagai strategic active holding, MIND ID juga telah melakukan integrasi bisnis antara PT Aneka Tambang Tbk dan INALUM dalam upaya hilirisasi bauksit menjadi alumina yang menjadi bahan baku utama produksi alumunium bagi INALUM.

    “Kami tentunya sangat bersyukur dengan pencapaian ini dan kami akan terus konsisten untuk terus menjalankan seluruh inisiatif strategis yang telah direncanakan untuk mendukung sektor industri manufaktur agar mampu memberikan nilai tambah lebih baik lagi menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

    Heri menjelaskan aluminium akan menjadi salah satu komoditas utama dalam mendukung pembentukan ekosistem kendaraan listrik Indonesia. Terlebih kegunaannya cukup dominan sebagai penyusun rangka baterai, bodi dan velg mobil.

    “Kami akan konsisten mendukung pemerintah agar dapat mencapai pertumbuhan 8% dengan menjalankan serangkaian program hilirisasi mineral yang nantinya akan memperkuat industri strategis yang diamanatkan oleh pemerintah kepada MIND ID, yakni ekosistem kendaraan listrik,” katanya.

  • Erick Thohir Sebut Smelter Freeport Beroperasi Lagi September 2025

    Erick Thohir Sebut Smelter Freeport Beroperasi Lagi September 2025

    Jakarta –

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) dapat kembali beroperasi normal pada September 2025. PTFI telah menghentikan operasional smelter tersebut usai terjadi kebakaran di area kerja smelter PTFI di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE, Gresik.

    Erick mengatakan, memang terjadi penundaan produksi sehingga smelter baru kembali beroperasi pada September 2025.

    “Kan nanti akan produksinya di bulan September (tahun depan). Ada delay beberapa bulan,” kata Erick saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (24/12/2024).

    Beberapa waktu lalu, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas mengatakan pihaknya menghentikan operasional smelter karena area yang terbakar vital yang mengkonversi gas karbondioksida (CO2). Insiden kebakaran tersebut terjadi pada fasilitas pemisahan gas bersih atau gas cleaning plant di smelter PTFI.

    “Begitu terbakar ya memang harus berhenti beroperasi. Itu unitnya unit kecil dari kompleks yang besar, tapi itu vital karena dia mengkonversi atau mengolah gas CO2 supaya nggak terbuang ke udara karena itu kan mencemari,” kata Tony Wenas saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat.

    Dia menjelaskan area pemisahan gas bersih ini berfungsi mengkonversi CO2 menjadi asam sulfat (H2SO4). Meskipun termasuk unit kecil, Tony menyebut tanpa area itu, pihaknya tidak bisa berproduksi.

    “Jadi fungsi gas cleaning itu mengonversi CO2 ini menjadi H2SO4 itu fungsi kecil, tapi tanpa itu kita tidak bisa berproduksi,” jelas Tony.

    (ara/ara)

  • 8 Fakta Harvey Moeis Divonis 6,5 Tahun Penjara dan Aset Sandra Dewi Dirampas Negara

    8 Fakta Harvey Moeis Divonis 6,5 Tahun Penjara dan Aset Sandra Dewi Dirampas Negara

    Jakarta, Beritasatu.com – Harvey Moeis divonis 6,5 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan, karena dinyatakan terlibat dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk pada 2015-2022.

    Selain hukuman penjara dan denda, Harvey Moeis juga divonis wajib membayar uang pengganti Rp 210 miliar oleh majelis hakim yang dipimpin Eko Ariyanto dalam sidang pada Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (23/12/2024).

    Berikut Fakta-Fakta Vonis Harvey Moeis

    Terbukti Korupsi
    Hakim Ketua Eko Aryanto menyatakan Harvey Moeis selaku perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tin (RBT) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) secara bersama-sama dengan terdakwa lain.

    “Hal ini sebagaimana dakwaan kesatu primer dan dakwaan kedua primer,” katanya saat membacakan putusan.

    Perbuatan Harvey Moeis dan kawan-kawan dinyatakan merugikan negara senilai Rp 2,28 triliun atas aktivitas kerja sama sewa-menyewa alat peralatan  pengolahan penglogaman dengan smelter swasta. Kemudian Rp 26,65 triliun berupa kerugian atas pembayaran biji timah kepada mitra tambang PT Timah, serta Rp 271,07 triliun berupa kerugian lingkungan.

    Harvey didakwa menerima uang Rp 420 miliar bersama Manajer PT Quantum Skyline Exchange (QSE) Helena Lim.

    Pasal Dilanggar Harvey Moeis
    Harvey Moeis dinyatakan terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ke-1 KUHP.

    Hal Meringankan dan Memberatkan Vonis Harvey Moeis
    Majelis menyatakan hal memberatkan Harvey Moeis divonis 6,5 tahun penjara karena perbuatannya dilakukan saat negara sedang giat melakukan pemberantasan terhadap korupsi.

    Sementara hal meringankan Harvey, berlaku sopan di persidangan, mempunyai tanggungan keluarga, dan belum pernah dihukum,.

    Vonis Harvey Moeis Lebih Ringan dari Tuntutan JPU
    Vonis Harvey Moeis lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni 12 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama satu tahun. Harvey juga dituntut bayar uang pengganti sebesar Rp210 miliar subsider enam bulan penjara.

    Keterlibatan Harvey Moeis dalam Korupsi Timah
    Harvey Moeis dinyatakan memiliki keterkaitan dengan usaha atau bisnis timah yang mulanya dari pengondisian PT Timah Tbk. Selaku pemegang IUP, PT Timah Tbk menambang timah di Bangka Belitung dan sedang berupaya meningkatkan produksi timah serta penjualan ekspor timah.

    Sementara itu, ada perusahaan smelter swasta di Bangka Belitung yang juga berupaya meningkatkan produksinya, salah satunya PT RBT.

    Harvey sejatinya tidak masuk dalam struktur kepengurusan PT RBT. Namun, Harvey yang berpengalaman mengelola tambang batu bara di Kalimantan turut membantu Dirut PT RBT Suparta dalam kasus tersebut.

    Aset Harvey Moeis dan Sandra Dewi Dirampas
    Hakim memerintahkan seluruh aset Harvey Moeis yang disita penyidik agar dirampas untuk menutupi kerugian negara yang dibebankan kepada suami Sandra Dewi itu Rp 210 miliar.

    Ada beberapa aset Harvey dan Sandra Dewi yang telah disita penuntut umum, antara lain tanah dan bangunan di beberapa wilayah di Jakarta, beberapa mobil mewah seperti Ferrari, Rolls-Royce, Vellfire, Porsche, dan Mini Cooper. Kemudian 88 tas branded milik Sandra Dewi, dan 141 perhiasan, hingga logam mulia.

    Tak Terima Aset Dirampas
    Kuasa hukum Harvey Moeis, Andi Ahmad tak terima atas putusan hakim yang memerintahkan penyitaan seluruh aset kliennya, termasuk milik Sandra Dewi. Menurutnya Harvey dan Sandra telah menyepakati perjanjian pisah harta sebelum menikah.

  • Keberatan Divonis Bayar Uang Pengganti Rp 4,57 Triliun, Kubu PT RBT: Yang Menikmati PT Timah Nasional 23 Desember 2024

    Keberatan Divonis Bayar Uang Pengganti Rp 4,57 Triliun, Kubu PT RBT: Yang Menikmati PT Timah Nasional 23 Desember 2024

    Keberatan Divonis Bayar Uang Pengganti Rp 4,57 Triliun, Kubu PT RBT: Yang Menikmati PT Timah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Tim kuasa hukum Direktur Utama
    PT Refined Bangka Tin
    (RBT),
    Suparta
    , menyatakan keberatan atas vonis yang dijatuhkan kepada kliennya, yang diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 4,57 triliun dan hukuman penjara selama 6 tahun.
    PT RBT, yang merupakan perusahaan smelter timah swasta, diwakili oleh Harvey Moeis dalam proses perjanjian kerjasama sewa pengolahan dengan PT Timah Tbk.
    Nilai Rp 4,57 triliun tersebut merujuk pada aliran dana dari PT Timah Tbk ke PT RBT, baik dalam kerja sama sewa pengolahan maupun bijih timah yang diperoleh perusahaan dari penambang ilegal di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah.
    Salah satu anggota tim kuasa hukum, Andi Ahmad menjelaskan bahwa PT RBT juga mengeluarkan biaya untuk mendapatkan bijih timah tersebut.
    “Hasilnya itu adalah bijih timah. Tidak mungkin bijih timah keluar langsung dari perut bumi tanpa ada biaya operasional,” kata Andi usai sidang putusan di
    Pengadilan Tipikor
    Jakarta Pusat, Senin (23/12/2024).
    Andi berharap agar perkara dugaan korupsi dalam tata niaga timah ini diputuskan secara adil, baik terkait pidana penjara, denda, maupun uang pengganti yang dijatuhkan kepada kliennya.
    Sebab, PT Timah tbk sebenarnya turut menikmati bijih timah maupun balok timah yang diolah PT RBT. 
    “Yang menikmati hasilnya kan PT Timah, bukan hanya klien kami,” tambahnya.
    Meskipun demikian, tim kuasa hukum belum mengambil sikap resmi dan memutuskan untuk menggunakan waktu satu minggu ke depan untuk mempertimbangkan vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
    Dalam perkara ini, Suparta divonis 8 tahun penjara, denda Rp 1 miliar subsidair 6 bulan kurungan, dan uang pengganti sebesar Rp 4,57 triliun.
    Perlu dicatat, nilai uang pengganti yang ditanggung Suparta merupakan yang tertinggi di antara para terdakwa lainnya.
    Selain itu, hukuman yang dijatuhkan jauh lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa, yang meminta Suparta dihukum 14 tahun penjara, denda Rp 1 miliar subsidair 1 tahun kurungan, dan uang pengganti sebesar Rp 4,57 triliun.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Untung Rugi Wacana Pemangkasan Kuota Produksi Nikel

    Untung Rugi Wacana Pemangkasan Kuota Produksi Nikel

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Badan Kejuruan Pertambangan Persatuan Insinyur Indonesia Rizal Kasli mengungkapkan keuntungan dan kekurangan dari wacana pemerintah memangkas besar-besaran kuota produksi nikel.

    Diberitakan oleh Bloomberg, pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) disebut berencana mengurangi kuota produksi bijih nikel dari 272 juta ton menjadi 150 juta ton pada tahun depan.

    Hal ini bertujuan untuk mendongkrak harga nikel di pasaran. Diskusi mengenai besarnya potensi pemangkasan kuota sedang berlangsung di dalam pemerintahan.

    Langkah pembatasan produksi secara signifikan disebut kemungkinan akan ditentang oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Investasi karena akan berdampak pada pendapatan pajak dan juga akan berisiko berdampak buruk pada investasi di sektor nikel.

    Terkait hal ini, Rizal menilai efektivitas pembatasan produksi nikel menjadi 150 juta ton dapat dimaksudkan untuk mengendalikan pasokan dan harga bijih nikel. Menurutnya, hal itu memang dapat mendongkrak harga produk smelter dan bahan baku baterai, terutama untuk mendukung industri baterai listrik dan kendaraan listrik.

    “Ini adalah bagian dari strategi hilirisasi yang lebih besar yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada ekspor produk antara [intermediate product],” jelas Rizal kepada Bisnis, Senin (23/12/2024).

    Namun, pembatasan produksi itu berpotensi menimbulkan defisit sekitar 263 juta ton per tahun. Jika melihat data yang ada, kata Rizal, kebutuhan bijih nikel untuk smelter yang sudah beroperasi, yang sedang dibangun, dan yang dalam tahap perencanaan jauh lebih tinggi, yakni 413 juta ton.

    Sementara itu, kuota produksi bijih nikel akan dipangkas menjadi 150 juta ton pada 2025. Oleh karena itu, pemangkasan ini pun bisa mengganggu kelancaran operasional smelter, terutama yang baru dalam tahap konstruksi dan perencanaan.

    “Jika kuota ini diterapkan, perusahaan-perusahaan yang bergantung pada pasokan bijih nikel mungkin akan kesulitan memperoleh bahan baku untuk melanjutkan proyek mereka,” ucap Rizal.

    Dengan demikian, Rizal menilai sebagian besar perusahaan smelter kemungkinan akan berhenti beroperasi karena kesulitan bahan baku. Ini terutama yang tidak dapat melakukan impor bijih nikel dari negara lain seperti Filipina.

    Lebih lanjut, Rizal mengatakan, pembatasan produksi nikel bisa dianggap penting jika tujuannya adalah untuk mengelola pasokan secara lebih berkelanjutan, menghindari over produksi, dan mendongkrak harga nikel agar lebih menguntungkan bagi industri hilirisasi dalam negeri.

    Menurutnya, dengan adanya kebijakan ini, diharapkan harga nikel dapat lebih stabil dan bermanfaat untuk mendorong pengembangan industri baterai dan kendaraan listrik dalam negeri.

    Namun, pembatasan produksi juga berpotensi menimbulkan masalah bagi kelancaran pembangunan smelter baru dan operasional industri smelter yang ada.

    “Ini bisa menghambat pertumbuhan industri hilirisasi yang saat ini menjadi fokus besar pemerintah, apalagi dengan banyaknya proyek smelter yang sudah berada dalam tahap konstruksi dan perencanaan,” ucap Rizal.

    Oleh karena itu, dia berpendapat keputusan ini perlu diimbangi dengan kebijakan yang mendorong efisiensi dan peningkatan kapasitas produksi dalam negeri.

    Selain itu, Rizal juga menilai pembatasan produksi nikel bisa berdampak pada kepercayaan investor,  khususnya di sektor pertambangan dan pengolahan nikel. Dia berpendapat investor cenderung mencari stabilitas dan kepastian dalam operasional bisnis mereka.

    Dengan demikian, jika kebijakan tersebut mengurangi ketersediaan bijih nikel, hal ini bisa menurunkan minat investasi.

    “Meskipun ada dorongan hilirisasi yang kuat dari pemerintah, kebijakan yang tampaknya kontraproduktif [membatasi pasokan bahan baku] dapat menciptakan ketidakpastian bagi investor yang telah menanamkan modal dalam smelter atau proyek-proyek terkait,” jelas Rizal.

    Tak hanya itu, Rizal juga menilai pembatasan produksi nikel dapat berdampak pada penerimaan negara dan ekonomi. Dia menjelaskan bahwa Indonesia sudah menjadi pemain besar dalam pasar nikel global.

    Adapun produksi bijih nikel yang tinggi memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara, terutama melalui pajak dan ekspor.

    “Pembatasan produksi bijih nikel dapat menyebabkan penurunan ekspor dan pengurangan pendapatan negara dalam jangka pendek,” tutur Rizal.

    Sebaliknya, kata Rizal, jika pembatasan produksi mengarah pada pengembangan industri hilirisasi yang lebih maju, Indonesia bisa memperoleh keuntungan dalam bentuk nilai tambah yang lebih tinggi, terutama dari industri baterai dan kendaraan listrik.

    “Namun, untuk mencapai itu, kebijakan tersebut harus diimbangi dengan dukungan terhadap smelter yang ada dan proyek baru yang sedang berjalan, serta memastikan adanya pasokan nikel yang cukup untuk mendukung sektor hilirisasi,” papar Rizal.

  • Menteri Rosan Bawa Komitmen Investasi Rp120 Triliun dari Tiongkok

    Menteri Rosan Bawa Komitmen Investasi Rp120 Triliun dari Tiongkok

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Dalam lawatannya di Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani juga melakukan pertemuan dengan delapan perusahaan.

    Pertemuan yang dilakukan di Hangzhou, Quzhou dan Beijing pada 8-20 Desember 2024 ini, Rosan berhasil membukukan total komitmen investasi baru sebesar US$7,46 miliar atau setara dengan Rp120 triliun.

    Salah satu pertemuan itu dilakukan di di fasilitas produksi Geely Auto Group yang membahas potensi investasi dalam pengembangan industri otomotif di Indonesia.

    Geely merupakan salah satu produsen otomotif global terkemuka dan pemegang saham di beberapa merek mobil terkenal Eropa, di antaranya Volvo, Daimler, dan Lotus.

    Selain itu, di Asia Tenggara, Geely menjadi pemegang saham minoritas Proton. Kemudian, saat ini Geely telah berkomitmen melakukan kerja sama perakitan industri mobil listrik dengan perusahaan Indonesia.

    “Kami menyambut baik ajakan untuk pengembangan industri otomotif di Indonesia. Kami juga mengembangkan ekosistem kendaraan listrik yang terintegrasi dari mulai refinery, industri baterai, dan battery recycling,” kata Vice President Geely Auto Group Song Jun.

    Jun juga mengungkapkan, perusahaan yang telah berdiri lebih dari satu dekade ini juga sedang mengembangkan mobil berbahan bakar metanol dan mulai dipasarkan ke beberapa negara.

    “Kami melihat, di Indonesia potensi pengembangan mobil berbahan bakar metanol sangat besar, karena Indonesia adalah produsen kelapa sawit terbesar di dunia, dan kita tahu bahwa metanol itu salah satunya dari sawit,” ujarnya.

    Kemudian, pertemuan dengan Zhenshi Holding Group Co., Ltd. Perusahaan ini telah berinvestasi di beberapa proyek peleburan nikel, antara lain di Maluku Utara dan Morowali.

    Anak perusahaan Zhenshi, yaitu Jushi Group, adalah salah satu produsen fiberglass terbesar di dunia. Jushi Group berencana melakukan investasi baru sebesar US$1 miliar pada tahap pertama di bidang industri fiberglass, dengan perkiraan penyerapan tenaga kerja 4.500 orang.

    “Saya mendengar pemerintah Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto berencana membangun 15 juta rumah. Kami melihat ini kesempatan baik bagi kami, karena fiberglass bisa menjadi alternatif untuk atap rumah,” ungkap Chairman of the Board of Zhenshi Holding Group Co. Ltd. Zhang Yuqiang.

    Ke depannya, ia berharap investasinya tidak hanya satu sektor yakni fiberglass, tetapi juga di berbagai sektor misalnya pertanian, manufaktur, renewable energy dan lain-lain.

    Menanggapi hal tersebut, Menteri Rosan mendukung rencana investasi perusahaan di industri fiberglass dan sektor lainnya. Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo memiliki empat program prioritas di antaranya hilirisasi, ketahanan pangan dan ketahanan energi.

    “Tentunya, kami menyambut baik jika Zhenshi Group juga memiliki minat investasi di sektor pertanian dan energi,” ujar Rosan.

    Selanjutnya, Rosan bertemu dengan Wankai New Materials yang merupakan bagian dari Zhink Group untuk membahas minat investasi di sektor industri turunan petrokimia.

    Total rencana investasi ini mencapai US$1 miliar yang akan dilakukan dalam tiga tahap. Zhink Group sendiri merupakan produsen PET (Polietilena Tereftalat) terbesar ke-3 di Tiongkok dan terbesar ke-5 di dunia.

    “Untuk Indonesia, kami rencananya akan berinvestasi di Cilegon dengan menggandeng perusahaan global lainnya,” ujar Chairman of Wankai New Materials Shen Zhigang.

    Menanggapi hal tersebut, Rosan menyampaikan apresiasi dan kesiapan mengawal rencana investasi dimaksud termasuk dalam hal percepatan pemberian perizinan berusaha.

    Kemudian, Menteri Rosan juga melakukan pertemuan dengan Hongshi Holding Group yang berencana mengembangkan kawasan industri yang akan memproduksi silikon, polisilikon (bahan baku solar panel), baterai beserta komponennya, dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 gigawatt.

    Rencananya, konstruksi investasi baru senilai US$5 miliar ini akan dilakukan secara bertahap.

    Menanggapi minat investasi perusahaan, Rosan menjelaskan bahwa Indonesia memiliki potensi investasi yang luar biasa di sektor renewable energy dengan total lebih dari 3.700 gigawatt, di mana 3.000 gigawatt di antaranya berasal dari solar energy.

    “Kami mengajak investor global untuk turut andil di sektor renewable energy karena ini sejalan dengan target Indonesia untuk mencapai net zero emission pada 2060 or sooner,” pungkas Rosan.

    Selanjutnya, dalam kunjungan kerja ke kantor pusat Huayou Holding Group di Quzhou, Rosan berkesempatan melihat fasilitas produksi rantai pasok industri baterai terintegrasi.

    Perkembangan investasi Huayou di Indonesia cukup besar dengan total 15 proyek dan total karyawan mencapai 20.000 tenaga kerja. Huayou juga bekerja sama dengan beberapa partner domestik, di antaranya Antam, MIND ID, Merdeka Battery Materials dan Vale Indonesia.

    Saat ini, lokasi proyek Huayou tersebar di tiga lokasi utama, yaitu Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), dan Indonesia Pomalaa Industry Park (IPIP). Ke depannya akan dikembangkan di Sorowako dan Buli.

    Adapun total investasi Huayou di Indonesia telah mencapai US$6,3 miliar, dan telah berhasil mengintegrasikan pertambangan smelter (HPAL, RKEF), pemurnian (refinery) dan prekursor.

    “Kami mengapresiasi investasi Huayou yang telah berjalan di Indonesia. Untuk ke depannya, kami mendorong Huayou untuk dapat mengembangkan investasi yang lebih ke hilir dengan pemberian nilai tambah prekursor menjadi katoda sampai dengan battery recycling,” ungkap Rosan.

    Chairman Huayou Holding Group Chen Xuehua menyampaikan dukungan pihaknya terhadap program hilirisasi pemerintah. “Kami bekerja sama untuk membangun industri ini dengan baik,” ujar Chen.

    Menutup kunjungan kerjanya ke RRT, Menteri Rosan melakukan one-on-one meeting dengan tiga perusahaan di Beijing. Pertemuan pertama dengan China Energy Engineering Corporation (CEEC) membahas potensi investasi di sektor energi baru terbarukan (EBT), terutama terkait pemanfaatan sumber daya angin lepas pantai di Indonesia.

    Selain itu, perusahaan juga menyatakan minatnya di sektor industri green-hydrogen, amonia, dan metanol.

    Selanjutnya, pertemuan dengan CITIC mendiskusikan potensi kerja sama dalam beberapa program pemerintah, antara lain mendukung pembangunan 3 juta rumah per tahun, ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas padi dan jagung, serta ketahanan energi melalui revitalisasi sumur minyak.

    Sejak didirikan tahun 1979, CITIC telah menjadi bagian penting dalam pengembangan ekonomi Tiongkok. Total aset CITIC diperkirakan mencapai US$1,6 triliun yang menjadikannya sebagai salah satu perusahaan BUMN dan juga grup konglomerat terbesar di Tiongkok.

    Terakhir, Menteri Rosan bertemu dengan Zhuhai Hongwan Ocean Fisheries yang menyampaikan akan bekerja sama dengan partner lokal untuk pengembangan investasi di sektor perikanan di Indonesia bagian timur dengan total investasi sebesar US$460 juta.

    (inh/inh)

  • Ini Alasan Hakim Vonis Harvey Moeis Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa

    Ini Alasan Hakim Vonis Harvey Moeis Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa

    loading…

    Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis Harvey Moeis dengan hukuman pidana penjara selama 6,5 tahun jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa 12 tahun. Foto/SINDOnews/nur khabibi

    JAKARTA – Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis Harvey Moeis dengan hukuman pidana penjara selama 6,5 tahun. Putusan tersebut jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni 12 tahun.

    Ketua Majelis Hakim Eko Aryanto menyatakan, tuntutan Jaksa tersebut terlalu berat. Sebab, Harvey tidak masuk dalam struktural PT Refined Bangka Tin (RBT) yang dalam perkara ini dikaitkan dengan suami aktris Sandra Dewi itu.

    “Majelis hakim mempertimbangkan tuntunan pidana penjara tersebut terlalu berat jika dibandingkan dengan kesalahan terdakwa sebagaimana kronologis perkara, yaitu terdakwa Harvey Moeis pada mulanya terkait dalam usaha atau bisnis timah berawal dari ada kondisi pada PT timah TBK selaku pemegang IUP, penambangan timah di wilayah bangka Belitung sedang berusaha untuk meningkatkan meningkatkan produksi timah dan penjualan ekspor timah,” kata Hakim Eko di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (23/12/2024).

    “Di lain pihak ada perusahaan smelter swasta di Bangka Belitung juga sedang berusaha meningkatkan produksinya, salah satu smelter swasta tersebut adalah PT RBT,” sambungnya.

    Hakim menilai, meski ada pertemuan Harvey yang mewakili PT RBT dengan PT Timah Tbk, yang bersangkutan tidak masuk dalam jajaran struktur, baik sebagai Komisaris, direksi, maupun pemegang saham.

    “Terdakwa beralasan hanya bermaksud membantu temannya yaitu Direktur Utama (PT RBT) Suparta, karena terdakwa memiliki pengalaman mengelola usaha tambang batu bara di Kalimantan,” ujarnya.

    Akan hal itu, Harvey dinilai tidak mempunyai kapasitas dalam pengambil keputusan antara PT RBT dengan PT Timah Tbk. Termasuk tidak mengetahui administrasi dan keuangan dua PT tersebut.

    “Bahwa dengan keadaan tersebut terdakwa tidak berperan besar dalam hubungan kerja sama peleburan timah antara PT timah TBK dan PT RBT maupun dengan para pengusaha smelter peleburan timah lainnya yang menjalin kerja sama dengan PT timah TBK,” ucapnya.

    (cip)